PENGANTAR
LAPORAN KINERJA
Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas tersusunnya Laporan Kinerja (LAKIN) KPPN Sibolga Tahun 2017. Laporan ini merupakan dokumentasi capaian kinerja dan potret prestasi KPPN Sibolga selama tahun
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sibolga Jl. Dr. Sutomo No. 7, Sibolga
E-mail :
[email protected]
2017. LAKIN ini disusun untuk mengetahui seberapa jauh capaian kinerja KPPN Sibolga sepanjang tahun 2017 dan salah satu bentuk pertanggungjawaban kami dalam penggunaan sumber daya yang telah dialokasikan. Sebagai salah satu kantor vertikal pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan, KPPN Sibolga juga berperan sebagai perwakilan Kementerian Keuangan di daerah, khususnya pengemban tugas pengelola fiskal Kementerian Keuangan. Di awal tahun 2017, seluruh pejabat dan pegawai KPPN Sibolga telah menandatangani Kontrak Kinerja dan Pakta Integritas. Kontrak kinerja ditandatangani sebagai janji pemenuhan tugas pokok kami sementara penandatanganan Pakta Integritas merupakan janji untuk menjalankan amanah dengan bersih, jujur dan penuh integritas. Secara keseluruhan, capaian kinerja KPPN Sibolga mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016. Pada tahun 2017, seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala KPPN Sibolga sebagai pemilik peta strategi telah memenuhi target. Berbeda dengan capaian IKU tahun 2016, yaitu masih terdapat dua IKU yang belum memenuhi target (IKU Persentase
RINGKASAN EKSEKUTIF
Penyusunan LAKIN merupakan amanat Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara PAN dan RB nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dimana diatur bahwa setiap instansi pemerintah wajib untuk menyusun Laporan Kinerja sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 262/KMK.01/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sibolga (KPPN Sibolga) merupakan instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara. Sesuai dengan Penetapan Kinerja Tahun 2017, KPPN Sibolga memiliki visi menjadi pengelola perbendaharaan negara di daerah yang Capaian kinerja organisasi KPPN sibolga tahun 2017 adalah sebesar 110.07% mengalami peningkatan dibandingkan capaian kinerja organisasi tahun 2016 yang mencapai
108,94%
profesional, modern, transparan dan akuntabel. Untuk mewujudkan visi tersebut, telah ditetapkan sebelas sasaran kerja dan dijabarkan lebih lanjut dalam 16 Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan capaian target IKU 2017, hasil perhitungan capaian kinerja organisasi KPPN Sibolga adalah sebesar 110.07% mengalami peningkatan dibandingkan capaian IKU KPPN Sibolga tahun 2016 yang mencapai 108,94%. Selain itu, pada tahun 2017, seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut telah mencapai target, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016, dimana masih terdapat dua IKU, yaitu Persentase rekonsiliasi Laporan Keuangan tingkat UAKPA secara tepat waktu dan Persentase penyampaian LPJ Bendahara mitra kerja KPPN melalui aplikasi pembukuan bendahara secara andal dan tepat waktu yang belum memenuhi target.
DAFTAR ISI
PENGANTAR
i
RINGKASAN EKSEKUTIF
iii
DAFTAR ISI
v
BAB I
1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
1
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
1
C. Peran Strategis KPPN Sibolga
6
D. Isu Strategis Tahun 2017
8
E. Sistematika Penulisan BAB II
10
PERENCANAAN KINERJA
11
A. Rencana Strategis
11
B. Penetapan/Perjanjian Kinerja
16
BAB III
Akuntabilitas Kinerja
17
A. Capaian Kinerja Organisasi
17
B. Evaluasi dan Analisis Kerja
30
C. Realisasi Anggaran
33
D. Kinerja Lainnya
35
BAB IV
Penutup
37
LAMPIRAN
39
v
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang
KPPN Sibolga ditetapkan sebagai instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi
Sumatera Utara
berdasarkan PMK Nomor
262/PMK.01/2016
Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) merupakan amanat Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara PAN dan RB nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dimana diatur bahwa setiap instansi pemerintah wajib untuk menyusun Laporan Kinerja sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi dan. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sibolga sebagai salah satu isntansi vertikal dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan juga berkewajiban menyusun LAKIN sebagai bentuk pertangungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi. LAKIN KPPN Sibolga disusun berdasarkan realisasi capaian IKU Kemenkeu Three sebagaimana tercantum dalam Kontrak KInerja tahun 2017 antara Kepala KPPN Sibolga dengan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara. LAKIN KPPN Sibolga Tahun 2017 disusun dengan mempedomani Surat Sekretaris Direktorar Jenderal Perbendaharaan Nomor S-177/PB.1/2018 tanggal 9 Januari 2018 tentang Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2017 Lingkup Instansi Vertikal DJPb. B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 262/PMK.01/2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, KPPN Sibolga ditetapkan sebagai instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara. KPPN Sibolga mempunyai tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum negara, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan
dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPPN Sibolga menyelenggarakan fungsi: 1.
Pengujian terhadap surat perintah pembayaran berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. 3.
Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari kas negara atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara; Penyaluran pembiayaan atas beban APBN;
4.
Penilaian dan pengesahan terhadap penggunaan uang yang telah disalurkan;
5.
Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui dan dari Kas Negara;
6.
Pengiriman dan penerimaan kiriman uang;
7. 8.
Penyusunan laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Penyusunan laporan realisasi pembiayaan yang berasal dari pinjaman dan hibah luar negeri; Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
9.
10. Penyelenggaraan verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi; KPPN Sibolga merupakan KPPN Tipe A2 dengan satu pejabat Eselon IIIa dan empat pejabat Eselon IVa
11. Pembuatan tanggapan dan penyelesaian temuan hasil pemeriksaan; 12. Pelaksanaan kehumasan; dan 13. Pelaksanaan administrasi KPPN KPPN Sibolga merupakan KPPN tipe A2, dengan struktur organisasi sebagai berikut:
2
Struktur Organisasi KPPN Sibolga Tahun 2017 Isulinda Perangin Angin
Kepala Kantor Yanti Juliana
Kasubbag Umum
Erika UlyYanti Manurung
Kasi PDMS 1.
Eko Setiyo Utomo
Kasi Bank
Amirudin
Kasi VeraKI
Kepala Subbagian Umum Mempunyai tugas melakukan pengelolaan organisasi, kinerja, sumber daya manusia, dan keuangan, melakukan penatausahaan akun pengguna (user) SPAN dan SAKTI, penyusunan bahan masukan dan konsep Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Laporan Kinerja KPPN, melakukan urusan tata usaha, pengelolaan rumah tangga, melakukan penyusunan dan pelaporan beban kerja, implementasi budaya organisasi serta melakukan urusan kehumasan dan layanan Keterbukaan Informasi Publik.
2.
Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker Mempunyai tugas melakukan pengujian resume tagihan dan Surat Perintah Membayar (SPM), pengujian Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum (BLU), penerbitan Surat Tanggapan Koreksi, dan pengelolaan data kontrak, data pemasok (supplier), dan belanja pegawai
3
satuan kerja, melakukan pengesahan hibah langsung dalam bentuk uang, monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran satuan kerja, pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan perbendaharaan, supervisi teknis Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan Sistem. Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), asistensi teknologi informasi dan komunikasi eksternal, penyelenggaraan fungsi manajemen hubungan pengguna layanan (customer relationship management), pelaksanaan tugas Pembina Pengelola Perbendaharaan, Pengelolaan Layanan Perbendaharaan (Treasury Management Representative) dan rencana penarikan dana, melakukan koordinasi penyelenggaraan manajemen mutu layanan, fasilitasi sertifikasi bendahara, fasilitasi kerjasama dengan pemerintah daerah dan pihak lainnya, serta melakukan monitoring penerimaan dana transfer. 3.
Kepala Seksi Bank Mempunyai tugas melakukan penyelesaian transaksi pencairan dana, penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), fungsi pengelolaan kas (cash management), penerbitan Daftar Tagihan, pengelolaan rekening pemerintah, penatausahaan penerimaan negara, penyelesaian retur, pengujian permintaan pengembalian penerimaan negara, konfirmasi dan koreksi data transaksi penerimaan, fungsi layanan bantuan (helpdesk) penerimaan negara, monitoring dan evaluasi bank/ pos persepsi, pengelolaan dokumen sumber dan analisis data Penerimaan Fihak Ketiga (PFK), pembinaan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), supervisi implementasi Sistem Pengelolaan Kas (Cash Management System) pada rekening bendahara, serta monitoring dan evaluasi kredit program.
4.
Kepala Seksi Verifikasi, Akuntansi dan Kepatuhan Internal Mempunyai tugas mempunyai tugas melakukan verifikasi dokumen pembayaran, rekonsiliasi data laporan keuangan, penyusunan Laporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) tingkat Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara (UAKBUN)-Daerah, pelaporan realisasi dan analisis kinerja anggaran, pembinaan pertanggungjawaban bendahara, rekonsiliasi data rekening pemerintah, penyusunan laporan saldo rekening pemerintah, pencatatan pengesahan hibah langsung dalam bentuk barang, penerbitan dokumen pengembalian penerimaan, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengaduan, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan, melakukan perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis, koordinasi pemberian keterangan saksi/
4
ahli keuangan negara, serta pelaksanaan program Wilayah Bebas dari Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM). C. Sumber Daya Manusia
Pegawai merupakan salah satu modal organisasi yang penting Jumlah pegawai KPPN Sibolga per 31 Desember 2017 sebanyak 15 orang
Pegawai merupakan salah satu modal organisasi yang penting. Oleh karena itu, pengelolaan yang tepat akan menentukan keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Perubahan struktur organisasi tanpa didukung oleh sumber daya manusia yang memadai tentu saja tidak akan membawa Kantor Pelayanan Perbendaharan Negara ke arah pencapaian misi yang dicita-citakan. Jumlah pegawai KPPN Sibolga per 31 Desember 2017 sebanyak 15 orang. Dengan komposisi sebagai berikut:
No
1. 2. 3. 4.
5.
6.
Komposisi Pegawai Pejabat-Pelaksana: 5-10 Laki-laki-Perempuan: 10-5 Gol IV-III-II: 1-7-7 S2-S1-D3-SMA: 5-1-7-2
7.
8. 9.
Golongan Ruang/ Pangkat
Tabel 1. Komposisi Pegawai KPPN Sibolga Per 31 Desember 2017 Pendidikan Terakhir
Satus Kepegawaian
S2
S1/ D4
D3
D1
SMA
Jml
L
P
Jml
PNS
CPNS
TB
Jml
-
1
-
-
-
1
1
-
1
1
-
-
1
2
-
-
-
-
2
-
2
2
2
-
-
2
1
-
-
-
-
1
1
-
1
1
-
-
1
2
-
-
-
2
4
3
1
4
4
-
-
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5
-
-
5
4
1
5
5
-
-
5
-
-
2
-
-
2
1
1
2
2
-
-
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
1
7
-
2
15
10
5
15
15
-
-
15
Pembina / (IV/a) Penata Tk.I / (III/d) Penata Tk.I / (III/c) Penata Muda Tk.I / (III/b) Penata Muda Tk.I / (III/a) Penata Muda Tk.I / (II/d) Pengatur Muda Tk. I / (II/c) Pengatur Muda Tk. I / (II/b) Pengatur Muda / (II/a)
Jumlah
Jenis Kelamin
Sumber: PBN Open
5
C. Peran Strategis KPPN Sibolga Kementerian Keuangan mempunyai tugas dalam pengawasan keuangan di samping mempunyai tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan Bendahara Umum Negara, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari rekening kas negara berdasarkan ketentuan peraturan perundangan undangan yang berlaku. Sejalan dengan ketentuan tersebut di atas, peran strategis Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku pelaksana kebijakan Direktorat Jenderal Perbendaharaan antara lain: 1.
Pelaksanaan kebijakan di bidang perbendaharaan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara serta pengelolaan aset dan kewajiban pemerintah; 3. Pelaksanaan akuntansi pusat dan penyusunan laporan keuangan pemerintah tingkat KPPN. Guna mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (good governance) dan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan, Direktur Jenderal Perbendaharaan telah menetapkan seluruh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan menjadi KPPN Percontohan. Prinsip-prinsip dalam pelaksanaan KPPN Percontohan adalah sebagai berikut:
Wilayah kerja KPPN Sibolga meliputi dua kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga
a. b. c. d. e.
Pelayanan satu tempat (one stop service); Bisnis proses yang sederhana; Pemanfaatan teknologi informasi; Memberikan informasi secara real time; Transparansi dan akuntabel.
Wilayah kerja KPPN Sibolga meliputi dua Kabupaten/Kota, yaitu KabupatenTapanuli Tengah dan Kota Sibolga. Kantor/satuan kerja yang dilayani meliputi kantor/satuan kerja instansi vertikalKementrian/Lembaga dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga, seperti: 1.
Kantor/satuan kerja lingkungan Mahkamah Agung
2.
Kantor/satuan kerja lingkungan Kejaksaan Agung
3.
Kantor/satuan kerja lingkungan Kementerian Pertahanan (TNI)
4.
Kantor/satuan kerja lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
6
5.
Kantor/satuan kerja lingkungan Kementerian Keuangan
6.
Kantor/satuan kerja lingkungan Kementerian Perhubungan
7.
Kantor/satuan kerja lingkungan Kementerian Agama
8.
Kantor/satuan kerja lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
9.
Kantor/satuan kerja lingkungan Kementerian Perindustrian
10. Kantor/satuan kerja lingkungan Kementerian Perdagangan 11. Kantor/satuan kerja lingkungan Badan Pusat Statistik 12. Kantor/satuan kerja lingkungan Badan Pertanahan 13. Kantor/satuan kerja lingkungan Kepolisian RI 14. Kantor/satuan kerja lingkungan Badan Meteorologi dan Klimatologi 15. Kantor/satuan kerja lingkungan Komisi Pemilihan Umum 16. Lembaga Penyiaran Publik RRI
Bank/Pos mitra kerja KPPN Sibolga ini berfungsi sebagai kanal pembayar billing MPN G2
Adapun Bank/Pos mitra kerja KPPN Sibolga dalam hal pengelolaan penerimaan dan pengeluaran APBN meliputi: BNI Cabang Sibolga, BRI Cabang Sibolga, Bank Mandiri Cabang Sibolga, Bank Sumut Cabang Sibolga dan Pandan, Kantor Pos Cabang Sibolga, BTN KCP Sibolga, Bank Mandiri Syariah Cabang Sibolga, Bank Mega Cabang SIbolga, dan Bank Danamon Cabang Sibolga. Bank/Pos mitra kerja KPPN Sibolga ini berfungsi sebagai kanal pembayar billing MPN G2. Sampai dengan Desember 2017 KPPN Sibolga mencairkan DIPA baik DIPA instansi vertikal maupun pelaksana Tugas Pembantuan di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara. Jumlah satker pada tahun 2017 sebanyak 62 satuan kerja dengan jenis kewenangan meliputi satker Kantor Pusat sebanyak 2 (dua) satker, satker Kantor Daerah sebanyak 59 (lima puluh sembilan) satker dan satker Tugas Pembantuan sebanyak 1 (satu) satker. Rincian pagu DIPA berdasarkan jenis kewenangan adalah sebagai berikut:
7
Tabel 2. Pagu DIPA 2017 Per Jenis Kewenangan No Jumlah DIPA pada KPPN Sibolga sebanyak 62 DIPA dengan nilai Rp1,001 triliun
Jenis Kewenangan
Jumlah Satker
Jumlah Pagu DIPA
1
Kantor Pusat
2
3.940.000.000
2
Kantor Daerah
59
991.353.267.000
3
Tugas Pembantuan
1
6.000.000.000
Jumlah
62
1.001.293.267.000
Sumber: Online Monitoring SPAN
D. Isu Strategis Tahun 2017 Permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi adalah yang berkaitan dengan sumber daya manusia dan sarana prasana yang terdapat pada KPPN Sibolga. Strategic issued tersebut dipandang perlu segera dicarikan solusinya karena dikhawatirkan dapat berpengaruh terhadap pelayanan yang diberikan oleh KPPN Sibolga kepada mitra kerja dan pencapaian target kerja KPPN Sibolga. Permasalahan utama KPPN Sibolga adalah sebagai berikut:
Dalam rangka menjaga dan meningkatkan motivasi kerja dan mutu layanan, perlu dipertimbangkan mutasi dan penambahan jumlah pelaksana KPPN SIbolga
1. Jumlah pegawai KPPN Sibolga per 31 Desember 2017 adalah sebanyak 15 orang, terdiri dari lima orang pejabat struktural dan sepuluh orang pelaksana/fungsional umum. Namun, secara riil pelaksana yang dapat diberdayakan hanya berjumlah sembilan orang. Karena satu orang pegawai yang akan memasuki purna bakti terhitung mulai tanggal 1 Juli 2017, tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik karena faktor kesehatan. Selain itu, terdapat empat orang pelaksana yang telah memiliki masa kerja lebih dari empat tahun di KPPN Sibolga. Tiga di antaranya ditempatkan di KPPN Sibolga sebagai penempatan pertama. Karenanya, untuk menjaga dan meningkatkan motivasi kerja pegawai yang bersangkutan perlu kiranya dipertimbangkan untuk dilakukan mutasi pelaksana terutama untuk mereka yang bekerja jauh dari home base. Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk mengoptimalkan layanan KPPN, kiranya dapat dipertimbangkan untuk melakukan pertukaran dan penambahan jumlah pegawai KPPN Sibolga di tahun 2018 sehingga KPPN Sibolga dapat diperlengkapi oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni, kompeten dan
8
sesuai dengan analisa beban kerja KPPN Tipe A2, yaitu 15 orang, sehingga dengan demikian tidak mengganggu mutu layanan kepada stakeholders. 2. Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah menetapkan Standar Peralatan dan Mesin pada Instansi Vertikal, termasuk di antaranya Personal Computer (PC) melalui Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-32/PB/2016 tanggal 29 April 2016. Berdasarkan hasil pemetaan masih terdapat gap seperti terlihat pada tabel berikut. Tabel 3. Pemetaan BMN KPPN Sibolga Sesuai Standar SE-32/PB/2016
No.
Jenis BMN
Standar
Kondisi Riil
Gap
Alokasi Pengadaaan TA 2018
1.
Personal Computer (PC)
23 unit
14 unit
9 unit
Nihil
2.
Uninterruptible Power Supply (UPS)
4 unit
Nihil
4 unit
Nihil
3.
Laptop
3 unit
1 unit
2 unit
1 unit
4.
Server
2 unit
Nihil
2 unit
Nihil
Sumber: Laporan Pemetaan Sarpras KPPN Sibolga
Demi optimalisasi pelayanan pada KPPN Sibolga dan mendukung kinerja pegawai KPPN Sibolga, kiranya dapat dipertimbangkan untuk menambah jumlah sarana prasarana pada KPPN Sibolga dari Kantor Pusat sehingga dapat memenuhi jumlah yang dipersyaratkan. Pemeliharaan gedung kantor dan halaman KPPN Sibolga memerlukan tambahan pegawai pramubakti
3. KPPN Sibolga memiliki gedung kantor yang cukup luas yang tentunya memerlukan tenaga pemeliharaan dan kebersihan yang cukup besar. Namun, sebagai KPPN Tipe A2, KPPN Sibolga hanya memperoleh alokasi anggaran untuk pembayaran pegawai honorer sebanyak enam orang, yang terdiri dari empat orang Satpam, satu orang Supir, dan satu orang Pramubakti. Jumlah pramubakti tersebut dianggap tidak memadai untuk menangani gedung kantor KPPN Sibolga. Hal ini tentunya dapat mengurangi performa layanan KPPN apabila tidak didukung oleh kenyamanan kondisi tempat kerja. Terhadap hal tersebut, dapat diusulkan agar untuk alokasi tenaga pramubakti mempertimbangkan pula luas gedung/bangunan kantor. Sehingga untuk KPPN yang memiliki gedung/bangunan cukup luas, dapat diberikan keleluasaan untuk menambah tenaga pramubakti sehingga gedung/halaman kantor dapat terpelihara dengan baik.
9
E. Sistematika Penulisan LAKIN KPPN SIbolga disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I A. B. C. D.
Pendahuluan Latar Belakang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Peran Strategis KPPN Sibolga Isu Strategis Tahun 2017
BAB II
Perencanaan Kinerja
A. Rencana Strategis B. Penetapan/Perjanjian Kinerja BAB III A. B. C. D.
Akuntabilitas Kinerja
Capaian Kinerja Organisasi Evaluasi dan Analisis Kerja Realisasi Anggaran Kinerja Lainnya
BAB IV
Penutup
10
BAB II PERENCANAAN KINERJA A. Rencana Strategis Penetapan Kinerja tahun 2017 yang merupakan kontrak kinerja Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sibolga dengan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara, terjabarkan dalam sebelas Sasaran Strategis dan 16 Indikator Kinerja Utama. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama tersebut terangkum dalam Peta Strategi Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sibolga Tahun 2017. Adapun peta strategi tersebut adalah sebagai berikut: Gambar 1. Peta Strategi KPPN Sibolga
Stakeholder Perspective Customer Perspective
1 Pengelola Perbendaharaan Negara yang profesional, transparan, dan akuntabel
•Menteri Keuangan •Dirjen PBN •Kanwil DJPBN •K/L
•K/L (satker)
Pelayanan Internal Process Perspective
Indikator Kinerja Utama
Visi: Menjadi pengelola perbendaharaan negara di daerah yang profesional, modern, transparan dan akuntabel
Learning & Growth Perspective
Kontrak Kinerja Kepala KPPN Sibolga terdiri dari sebelas Sasaran Strategis dan 16
4 Pemenuhan layanan unggulan yang prima
8 SDM yang kompetitif
3 Kepatuhan atas pengelolaan perbendaharaan negara yang tinggi
2 Kepuasan pengguna layanan yang tinggi
Pengelolaan Perbendaharaan dan Manajemen Satker 5 Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara yang andal dan akurat
9 Organisasi yang kondusif
6 Manajemen satker yang berkesinambungan
10 Pengelolaan sarana dan TIK yang optimal
7 Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu
11 Pengelolaan anggaran yang optimal
Sumber: Kontrak Kinerja Kemenkeu-ThreeTahun 2017
11
Peta Strategi yang telah disusun tersebut dapat dilihat berdasarkan 4 (empat) perspektif, yaitu: Stakeholders Perspective, Customer Perspective, Internal Process Perspective serta Learning and Growth Perspective. Sementara itu, sasaran strategis Kantor Pelayanan Perbendaharaan NegaraSibolga diklasifikasikan menjadi sebagai berikut: Tabel 4. Sasaran Strategis KPPN Sibolga Perspective
Sasaran Strategis
Stakeholders Perspective
Pengelolaan perbendaharaan negara yang profesional, transparan, dan akuntabel
Customer Perspective
Kepuasan pengguna layanan yang tinggi
Kepatuhan atas pengelolaan perbendaharaan yang tinggi
Pemenuhan layanan unggulan yang prima
Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara yang andal dan akurat
Manajemen satker berkesinambungan
Akuntansi dan pelaporan keuangan yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu
SDM yang kompetitif
Organisasi yang kondusif
Pengelolaan
Internal Process Perspective Sasaran strategis KPPN Sibolga terbagi dalam empat perspektif: Stakeholder, Customer, Internal Process, dan Learning & Growth
Learning & Growth Perspective
sarana
dan
yang
TIK
yang
optimal
Pengelolaan anggaran yang optimal
Sumber: Kontrak Kinerja Kemenkeu-ThreeTahun 2017
12
Sasaran strategis pengelolaan perbendaharaan negara yang profesional, transparan, dan akuntabel artinya, KPPN mempunyai tugas untuk mengelola pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sesuai dengan UndangUndang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dengan kemampuan dan kapabilitas yang memadai untuk pelaksanaan tugas tersebut serta dilaksanakan secara terbuka, sehingga semua pihak memperoleh informasi secara lengkap dan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh stakeholder. Sasaran strategi ini terdiri atas dua Indikator Kinerja Utama, yaitu:
Target persentase kinerja
pelaksanaan anggaran K/L sebesar 75%
1. Persentase Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Yang mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran secara kuantitatif, terwakili oleh variabel-variabel antara lain sebagai berikut : a. Kesesuaian dengan perencanaan b. Efektivitas pelaksanaan kegiatan c. Efisiensi pelaksanaan kegiatan Target Persentase Kinerja Pelaksanaan Anggaran tahun 2017 adalah sebesar 75%.
Target nilai Laporan Keuangan Kuasa BUN KPPN tahun 2017 sebesar 93
2. Nilai Laporan Keuangan Kuasa BUN KPPN Yang Berkualitas. Kualitas LKPP dimaksud ditentukan berdasarkan empat kriteria, yaitu: a. b. c. d. e.
Ketepatan waktu (bobot 10%); Akurasi data (bobot 75%); Kelengkapan dokumen (bobot 5%); Partisipasi (bobot 5%); Beban kerja (bobot 5%).
Target nilai Laporan Keuangan Kuasa BUN KPPN tahun 2017 sebesar 93. Target indeks kepuasan satker tahun 2017 sebesar
4,12
Sasaran strategis kepuasan pengguna layanan yang tinggi diukur berdasarkan hasil survei kepuasan kepada para satuan kerja lingkup masingmasing KPPN, yang diukur dengan survei dengan nilai skala 1 hingga 5. Kepuasan pengguna layanan yang tinggi didefinisikan sebagai persepsi satuan kerja terhadap produk atau layanan yang telah memenuhi atau melebihi dari harapan. Tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi akan meningkatkan citra KPPN sebagai pengelola perbendaharaan negara di daerah. Sasaran Strategis ini terdiri atas satu Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu, Indeks Kepuasan Satker Terhadap Layanan KPPN. Target indeks kepuasan satker tahun 2017 sebesar 4,12 (skala 5).
13
4
Sasaran strategis kepatuhan atas pengelolaan perbendaharaan yang tinggi, artinya sebagai pengelola perbendaharaan negara di daerah, KPPN memiliki ekspektasi terhadap pengguna layanan agar patuh terhadap berbagai peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan. Kepatuhan pengguna layanan KPPN diukur melalui dua Indikator Kinerja Utama, yaitu: Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal, dengan target tahun 2017 sebesar 97% dan Indeks kepatuhan satker terhadap pengelolaan rekening pemerintah, dengan target tahun 2017 sebesar 4 (skala 5).
Target Persentase SPM Satker Yang Diproses Menjadi SP2D sebesar 99%
Sasaran strategis pemenuhan layanan unggulan yang prima merupakan salah satu program reformasi birokrasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada stakeholders, khususnya terkait dengan pelayanan perbendaharaan pada KPPN. Sasaran Strategis ini terdiri atas satu Indikator Kinerja Utama, yaitu: Persentase SPM Satker Yang Diproses Menjadi SP2D. Target penyelesaian pemrosesan SPM Satker menjadi SP2D tahun 2017 sebesar 99%.
Target Persentase akurasi
Sasaran strategis penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara yang andal dan akurat adalah proses pencatatan transaksi keuangan secara lengkap dan valid, penyimpanan dokumen sumber transaksi keuangan secara rapi dan tertib, serta penyelesaian laporan penatausahaan transaksi keuangan secara tepat waktu. Sasaran Strategis ini terdiri atas dua Indikator Kinerja Utama, yaitu:
Target Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal sebesar 97% dan target Indeks kepatuhan satker terhadap pengelolaan rekening pemerintah sebesar
rencana penarikan dana satker sebesar 85% dan target akurasi penyaluran dana SP2D sebesar 98,2%
Target Indeks Efektivitas
Edukasi dan Komunikasi sebesar 85
Persentase akurasi rencana penarikan dana satker, dengan target tahun 2017 sebesar 85%, dan; Persentase Akurasi Penyaluran Dana SP2D, dengan target tahun 2017 sebesar 98,2%. Sasaran strategis manajemen satker yang berkesinambungan adalah suatu strategi pengelolaan Satker lingkup KPPN, yang meliputi: penyusunan profil satuan kerja, membangun database satuan kerja yang kuat, serta interaksi dengan satuan kerja melalui fungsi customer service maupun kegiatan bimbingan dan sosialisasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas teknis bidang perbendaharaan. Sasaran Strategis ini terdiri atas satu Indikator Kinerja Utama, yaitu: Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi, dengan target tahun 2017 sebesar 85 (efektif). Sasaran strategis akuntansi dan pelaporan keuangan yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu merupakan serangkaian kegiatan untuk melaksanakan penyusunan pelaporan pelaksanaan perbendaharaan di lingkungan KPPN dengan melakukan rekonsiliasi baik internal maupun eksternal untuk mewujudkan laporan pemerintah pusat tingkat KPPN secara akuntabel, transparan, dan tepat waktu
14
Target Persentase Penyampaian LPJ Bendahara Mitra Kerja KPPN Secara Andal dan Tepat Waktu sebesar 96% dan target Persentase exception report laporan keuangan, sebesar 3%
Target nilai rata-rata hard competency pegawai sebesar 75
sesuai ketentuan. Sasaran Strategis ini terdiri atas dua Indikator Kinerja Utama, yaitu: Persentase Penyampaian LPJ Bendahara Mitra Kerja KPPN Secara Andal dan Tepat Waktu, dengan target tahun 2017 sebesar 96% dan Persentase exception report laporan keuangan, dengan target tahun 2017 sebesar 3%. Sasaran strategis SDM yang kompetitif adalah SDM yang memiliki kepemimpinan yang tepat, mengetahui apa yang akan dilakukan untuk semua informasi yang diterima dan kompetensi yang dibutuhkan untuk keberhasilan organisasi. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam pencapaian sasaran strategis ini antara lain: 1. Meningkatkan jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi secara terstruktur dan terencana serta terukur; 2. Sosialisasi assessment center terhadap pegawai dalam rangka pembekalan pelaksanaan assessment itu sendiri maupun pelaksanaan profilling untuk menduduki jabatan tertentu; 3. Pengembangan kapasitas pegawai dalam mendukung fungsi kantor vertikal sebagai ujung tombak pelayanan pada KPPN; 4. Kegiatan coaching and counseling yang dilaksanakan oleh Pimpinan Unit untuk pemeliharaan hubungan yang serasi antara atasan/pimpinan dengan pegawai/bawahan dan diorientasikan agar mampu menghadapi berbagai persoalan terutama bagi pegawai yang mengalami penurunan kinerja. Sasaran Strategis ini terdiri atas satu Indikator Kinerja Utama, yaitu: Nilai ratarata hard competency pegawai, dengan target tahun 2017 sebesar 75.
Target nilai hasil evaluasi penerapan pemantauan
pengendalian intern
sebesar 95 dan target nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization sebesar 79
Sasaran strategis organisasi yang kondusif adalah organisasi yang memenuhi kriteria kondisi internal mencakup unsur: arahan, akuntabilitas, koordinasi dan kendali, orientasi eksternal, kepemimpinan, inovasi dan pembelajaran, kemampuan, motivasi, budaya dan iklim. Sasaran Strategis ini terdiri atas dua Indikator Kinerja Utama, yaitu:
Nilai hasil evaluasi penerapan pemantauan pengendalian intern, dengan target tahun 2017 sebesar 95, dan; Nilai Kualitas Pengelolaan Kinerja Berbasis Strategy Focused Organization (SFO), dengan target tahun 2017 sebesar 79.
Sasaran strategis pengelolaan sarana dan TIK yang optimal adalah proses manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap barang-barang bergerak dan tidak bergerak yang dimiliki oleh suatu unit. Tujuan
15
Target Persentase pemenuhan BMN sesuai standar sebesar
90%
Target Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran KPPN sebesar 95%
pengelolaan sarana dan prasarana adalah untuk menjamin pelaksanaan kegiatan dan tugas untuk mencapai tujuan organisasi dapat berjalan dengan baik, efektif, dan efisien. Sasaran Strategis ini terdiri atas satu Indikator Kinerja Utama, yaitu: Persentase pemenuhan BMN sesuai standar, dengan target tahun 2017 sebesar 90%. Sasaran strategis pengelolaan anggaran yang optimal adalah pengelolaan sumber daya organisasi, yaitu dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaransesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Sasaran Strategis ini terdiri atas satu Indikator Kinerja Utama, yaitu: Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran KPPN, dengan target tahun 2017 sebesar 95%. B. Penetapan/Perjanjian Kinerja Penetapan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan. Pada tahun 2017, kontrak kinerja yang berisi sasaran kerja dan indikator kinerja utama telah ditandatangani antara: 1. Kepala KPPN Sibolga dengan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara. 2. Kepala Seksi/Subbagian Umum KPPN Sibolga dengan Kepala KPPN Sibolga (empat kontrak kinerja). 3. Pelaksana dengan Kepala Seksi/Subbagian Umum KPPN Sibolga (sepuluh kontrak kinerja). Untuk mendukung pencapaian sasaran kerja dan pencapaian IKU, KPPN Sibolga berdasarkan DIPA Tahun Anggaran 2017 nomor SP DIPA015.08.2.527713/2017 tanggal 28 November 2016 telah dialokasikan dana sebesar Rp2.387.941.000. DIPA tersebut memuat satu program yaitu Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara dan satu kegiatan yaitu Kegiatan Penyelenggaraan Kuasa Bendahara Umum Negara, dengan lima keluaran (output), yaitu: 1. 2. 3. 4.
Layanan Pelaksanaan Kuasa BUN di Daerah LKPP Tingkat Kuasa BUN Layanan Internal Layanan Perkantoran
16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi Berdasarkan Kontrak Kinerja yang telah ditetapkan antara Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sibolga dengan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara, terjabarkan dalam sebelas Sasaran Strategis dan 16 Indikator Kinerja Utama, dengan Capaian Indikator Utama tahun 2017 KPPN Sibolga adalah sebagai berikut : Tabel 5. Indikator Kinerja Utama KPPN Sibolga No.
Sasaran Strategis
IKU
Target
Realisasi
1.
Pengelolaan perbendaharaan negara yang profesional, transparan dan akuntabel Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi
Persentase kinerja pelaksanaan anggaran K/L
75%
101.70%
Nilai LK Kuasa BUN KPPN yang berkualitas
93
98.37
Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN
4,12 (skala 5)
4.47 (skala 5)
Kepatuhan atas pengelolaan perbendaharaan yang tinggi
Persentase rekonsiliasi Laporan Keuangan tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal Indeks kepatuhan satker terhadap pengelolaan rekening pemerintah Persentase SPM Satker yang diproses menjadi SP2D Persentase akurasi rencana penarikan dana satker Persentase akurasi penyaluran dana SP2D Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi
97%
99,57%
4
5
99%
99,81%
85%
99,45%
98.2%
99,86%
85
88,08
2.
3.
4. 5.
6.
Pemenuhan layanan unggulan yang prima Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara yang andal dan akurat Manajemen Satker yang berkesinambungan
17
No. 7.
8. 9.
10. 11.
Sasaran Strategis Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu SDM yang kompetitif Organisasi sehat yang kondusif
Pengelolaan sarana dan TIK yang optimal Pengelolaan anggaran yang optimal
IKU
Target
Realisasi
96%
99,75%
3%
0%
75
92,53
95
105
79
93,47
90%
91,05%
95%
100,14%
Persentase penyampaian LPJ Bendahara mitra kerja KPPN secara andal dan tepat waktu Persentase exception report laporan keuangan Nilai rata-rata hard competency pegawai Nilai hasil evaluasi penerapan pemantauan pengendalian intern Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization Persentase pemenuhan BMN sesuai standar Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN
Sumber: Laporan Capaian IKU Komprehensif KPPN Sibolga Triwulan IV 2017
Penjelasan Capaian Indikator Utama tahun 2017 KPPN Sibolga yang terdiri dari 11 (sebelas) Sasaran Strategis dan 16 (enam belas) Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut: 1. Sasaran Strategis 1: Pengelolaan Perbendaharaan Negara Yang Profesional, Transparan dan Akuntabel a. Indikator Kinerja Utama 1: Persentase kinerja pelaksanaan anggaran K/L Dalam rangka memonitor perkembangan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran K/L, diperlukan suatu alat penilaian kualitas/kinerja yang sekaligus dapat berperan sebagai katalis perubahan perilaku dan pola pikir satker/K/L dalam pelaksanaan anggaran. Persentase Kinerja Pelaksanaan Anggaran mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran secara kuantitatif, yang dapat terwakili oleh variabel-variabel antara lain sebagai berikut: a. Kesesuaian dengan perencanaan; b. Efektivitas pelaksanaan kegiatan; c. Efisiensi pelaksanaan kegiatan.
18
Realisasi persentase kinerja
pelaksanaan anggaran tahun 2017 mencapai
101,70%, menurun
dibanding tahun 2016 yang mencapai 106,40%
Indikator kesesuaian dengan perencanaan anggaran diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah/frekuensi revisi DIPA yang diajukan oleh satuan kerja dengan jumlah DIPA satker, indikator efektivitas pelaksanaan kegiatan diukur melalui tingkat penyerapan anggaran, dan indikator efisiensi pelaksanaan kegiatan diukur melalui jumlah penerbitan SPM satker yang benar yang diproses menjadi SP2D (jumlah total SP2D yang diterbitkan oleh KPPN) dibandingkan dengan jumlah SPM yang diterima oleh middle office (total SP2D yang diterbitkan + SPM yang ditolak secara substantif pada menu rekap penolakan PMRT di aplikasi OmSPAN) dan jumlah UP/TUP yang dipertanggungjawabkan. Pada tahun 2016 kinerja pelaksanaan anggaran K/L dengan target sebesar 75% dapat dicapai sebesar 106,40%. Sedangkan capaian kinerja pelaksanaan anggaran K/L dengan target yang sama di tahun 2017 mencapai 101,70% b.
Indikator Kinerja Utama 2: Nilai LK Kuasa BUN KPPN yang berkualitas
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.05/2015 Tentang Tata Cara Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.05/2016 tanggal 30 Desember 2016, KPPN selaku UAKBUN-Daerah melakukan penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN KPPN berupa Laporan Arus Kas, Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan di wilayah kerjanya. Laporan Keuangan Kuasa BUN KPPN tersebut secara periodik (bulanan, semesteran dan tahunan) disampaikan kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Berdasarkan Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S1356/PB.6/2016 hal Kriteria Penilaian LK UAKBUN D KPPN oleh Kanwil Ditjen PBN, Kanwil Ditjen Perbendaharaan memberikan penilaian terhadap Kualitas LK Kuasa BUN dimaksud. Kategori kualitas nilai LK Kuasa BUN tingkat KPPN adalah sebagai berikut: 1. 2. 3. 4.
Level 4 = 95-100 Level 3 = 80-94 Level 2 = 65-79 Level 1 = 0-64
(Sangat Baik) (Baik) (Cukup) (Kurang)
19
Pengisian realisasi IKU disesuaikan dengan siklus dan karakteristik laporan keuangan yang bersifat historical report. Artinya, untuk realisasi IKU tahun 2017, merupakan hasil penilaian kualitas LK Kuasa BUN KPPN tahun 2016. Realisasi nilai kualitas LK Kuasa BUN KPPN SIbolga pada tahun 2017 mencapai 98.37, meningkat dibanding tahun 2016 yang mencapai 97.33
Nilai Kualitas LK Kuasa BUN pada KPPN Sibolga pada tahun 2016 dengan target sebesar 93 dapat dicapai sebesar 97,33. Sedangkan nilai Kualitas LK Kuasa BUN pada KPPN Sibolga pada tahun 2017 dengan target yang sama mencapai 98,37. Terdapat peningkatan nilai kualitas LK Kuasa BUN pada tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2016. 2. Sasaran Strategis 2: Kepuasan Pengguna Layanan Yang Tinggi Indikator Kinerja Utama 3: Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN Indeks kepuasan satker terhadap layanan adalah rata-rata tingkat kepuasan satker terhadap seluruh produk layanan perbendaharaan dari KPPN yang mereka gunakan dan manfaatkan, meliputi proses Pencairan Dana, layanan bimbingan dan konsultasi, konfirmasi surat setoran, penyelesaian rekonsiliasi realisasi anggaran, dan penyediaan sarana prasarana. Indeks kepuasan satker diukur melalui survei oleh masing-masing KPPN dengan metode sampling kepada responden terpilih dari seluruh mitra kerja yang dilayani oleh masing-masing unit eselon IV KPPN.
Realisasi Indeks kepuasan satker/stakeholder tahun 2017 mencapai 4,47, meningkat dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 4,39
Indeks Pengukuran menggunakan skala 1 - 5: 5 = Sangat Puas 4 = Puas 3 = Cukup Puas 2 = Kurang Puas 1 = Tidak Puas Berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan pada Tahun 2016, diperoleh indeks kepuasan satker/stakeholders sebesar 4,39 dari target sebesar 4,09. Sedangkan hasil survei tahun 2017, indeks kepuasan satker/stakeholders meningkat mencapai 4,47 dari target sebesar 4,12. 3. Sasaran Strategis 3: Kepatuhan Pengguna Layanan yang Tinggi a. Indikator Kinerja Utama 4: Persentase rekonsiliasi Laporan Keuangan tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2017 tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Penyusunan
20
Laporan Keuangan Lingkup BUN dan K/L, KPPN selaku UAKBUN-D melakukan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca SAU beserta data transaksi dengan seluruh satuan kerja (UAKPA) di wilayah kerjanya setiap bulan. Rekonsiliasi dilakukan dengan menggunakan aplikasi E-Rekon. Realisasi IKU dihitung berdasarkan perbandingan jumlah satuan kerja yang melakukan rekonsiliasi laporan keuangan secara tepat waktu dengan jumlah satker yang wajib melakukan rekonsiliasi laporan keuangan (bobot 50%) dan perbandingan jumlah satuan kerja yang melakukan rekonsiliasi laporan keuangan secara andal dengan jumlah satker yang wajib melakukan rekonsiliasi laporan keuangan (bobot 50%). Ketepatan waktu rekonsiliasi yang dihitung berdasarkan jumlah satker yang melakukan upload data ke aplikasi E-Rekon sebelum batas akhir yang ditetapkan. Keandalan data hasil rekonsiliasi yang dihitung berdasarkan jumlah satker yang tidak memiliki suspen belanja (ambang batas suspen 0%) sesuai dengan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) yang paling akhir diterbitkan. Penghitungan IKU tahun 2017 berbeda dengan tahun 2016, yang hanya mengukur persentase rekonsiliasi Laporan Keuangan tingkat UAKPA secara tepat waktu saja. Realisasi persentase
rekonsiliasi Laporan
Keuangan tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal mencapai 99,57%, meningkat dibanding tahun 2016 yang mencapai 95,13%
Pengisian realisasi IKU disesuaikan dengan siklus dan karakteristik rekonsiliasi laporan keuangan yang bersifat historical report. Artinya, untuk data realisasi IKU triwulan I tahun 2017 merupakan rata-rata data pelaksanaan rekonsiliasi bulan Desember 2016, bulan Januari dan Februari tahun 2017. Sedangkan realisasi IKU triwulan II 2017 merupakan rata-rata data pelaksanaan rekonsiliasi bulan Maret, April dan Mei tahun 2017, dan seterusnya. Capaian IKU pada tahun 2016 mencapai 95,13% dari target sebesar 97%. Sedangkan realisasi pada tahun 2017 meningkat mencapai 99,57% dari target sebesar 97%. b. Indikator Kinerja Utama 5: Indeks kepatuhan satker terhadap pengelolaan rekening pemerintah Rekening pemerintah adalah rekening milik K/L/satuan kerja yang dibuka pada bank umum/kantor pos dalam rangka pengelolaan keuangan K/L/satuan kerja.
21
Sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Milik Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja, pengelolaan rekening milik K/L/Satuan kerja terdiri dari: 1. Pembukaan rekening pada bank umum/Kantor pos 2. Pengoperasian rekening 3. Penutupan rekening 4. Pengendalian rekening Sehubungan kewenangan pengelolaan rekening tersebut, K/L/satuan kerja berkewajiban kepada Kuasa BUN Pusat/Daerah (KPPN) sebagai berikut: 1. Mengajukan permohonan persetujuan pembukaan rekening penerimaan, rekening pengeluaran dan/atau rekening lainnya 2. Menyampaikan laporan pembukaan rekening 3. Melaporkan seluruh saldo rekening setiap bulan 4. Menyampaikan laporan penutupan rekening Sebagai Kuasa BUN Daerah, KPPN berwenang melakukan pengendalian atas pengelolaan seluruh rekening milik K/L/Satuan Kerja di lingkungan wilayah kerjanya.
Realisasi indeks kepatuhan satker terhadap pengelolaan rekening pemerintah pada tahun 2017 mencapai indeks 5 dari target indeks 4
IKU ini bertujuan mendorong KPPN agar secara berkelanjutan selalu melakukan langkah-langkah dalam rangka meningkatkan kewajiban pengelolaan rekening satker. IKU ini mengukur indeks kepatuhan satker atas kewajiban pengelolaan rekening pemerintah dengan indeks sebagai berikut: Indeks 5: Jika lebih dari 95% satker patuh terhadap kewajiban pengelolaan rekeningnya; Indeks 4: Jika 91% s.d. 95 % satker patuh terhadap kewajiban pengelolaan rekeningnya; Indeks 3: Jika 71% s.d. 90 % satker patuh terhadap kewajiban pengelolaan rekeningnya; Indeks 2: Jika 61% s.d. 70 % satker patuh terhadap kewajiban pengelolaan rekeningnya; Indeks 1: Jika kurang dari 60% satker patuh terhadap kewajiban pengelolaan rekeningnya. IKU ini merupakan IKU baru Kemenkeu-Three pada tahun 2017. Di tahun 2016 IKU ini menjadi IKU Kemenkeu-Four, yaitu Kepala Seksi Bank. Capaian IKU indeks kepatuhan satker terhadap pengelolaan rekening pemerintah pada tahun 2017 mencapai indeks 5 dari target sebesar indeks 4. Sementara
22
itu, Capaian IKU ini di tahun 2016 adalah indeks 4 (skala 1 s.d. 4) dengan target indeks 4. 4. Sasaran Strategis 4: Pemenuhan layanan unggulan yang prima Indikator Kinerja Utama 6: Persentase SPM Satker yang diproses menjadi SP2D Pelayanan prima merupakan salah satu program reformasi birokrasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada stakeholders, khususnya terkait dengan pelayanan perbendaharaan. KPPN diharapkan meningkatkan pelayanan prima kepada stakeholders dalam proses pencairan dana melalui KPPN sehingga mendukung pelaksanaan belanja negara secara optimal kepada K/L.
Realisasi persentase SPM Satker yang diproses menjadi SP2D pada tahun 2017 mencapai 99,81%, meningkat dibanding tahun 2016 yang mencapai 95,68%
SPM Satker yang diproses menjadi SP2D merupakan mekanisme pengujian oleh KPPN yang bersifat substantif terhadap Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh Satuan Kerja untuk diterbitkan menjadi SP2D. SPM satker yang diproses menjadi SP2D diukur berdasarkan jumlah penyelesaian SPM Satker yang diterima oleh Middle Office Seksi Pencairan Dana (total SP2D yang diterbitkan ditambah SPM yang ditolak secara substantif) sampai dengan penerbitan SP2D oleh Seksi Bank. Pada tahun 2016 capaian IKU ini adalah 99,68% dari target 99%. Sementara, di tahun 2017 dari target sebesar 99%, realisasi IKU yang dicapai meningkat mencapai 99,81%. 5. Sasaran Strategis 5: Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Yang Andal dan Akurat a. Indikator Kinerja Utama 7: Persentase akurasi rencana penarikan dana satker Rencana Penarikan Dana (RPD) Satker yang akurat akan meningkatkan kinerja pengelolaan kas Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Untuk itu, satker harus didorong untuk selalu mengupdate RPD terutama dalam nominal tertentu. Teknisnya, KPA menyampaikan Rencana Penarikan Dana (RPD) dan/atau Perkiraan Pendapatan bulanan, RPD harian, dan Perkiraan Pendapatan mingguan tingkat Satker serta pemutakhirannya kepada Kepala KPPN.
23
Rencana penarikan dana satker dinyatakan akurat apabila deviasi antara rencana penarikan dana dengan realisasinya maksimal 15%. Realisasi persentase akurasi
rencana penarikan dana satker tahun 2017 mencapai 99,45%, meningkat dibanding tahun 2016 yang hanya mencapai 97,17%
Persentase perencanaan penarikan dana satker yang akurat adalah selisih antara akurasi maksimal (100%) dengan rata - rata tingkat deviasi seluruh satker pada periode tertentu. Pemberian dispensasi RPD, baik nilai maupun waktu, tetap diperhitungkan dalam formulasi akurasi RPD satker. Pada tahun 2016, realisasi capaian IKU ini mencapai 97,17% dengan target 85% sementara di tahun 2017 meningkat mencapai 99,45% dengan target 85%. b.
Indikator Kinerja Utama 8: Persentase akurasi penyaluran dana SP2D
Penyaluran dana SP2D yang akurat adalah penyaluran dana SP2D kepada para penerima yang tidak diretur oleh Bank/Pos Operasional. Retur SP2D adalah penolakan/pengembalian pemindahbukuan dan/transfer pencairan dana APBN dari Bank/Pos penerima kepada Bank Operasional/BI/Pos karena nama, alamat, nomor rekening, dan/atau nama bank/pos yang dituju tidak sesuai dengan data rekening Bank/Pos penerima atau rekening penerima tidak aktif.
Realisasi persentase akurasi penyaluran dana SP2D tahun 2017 mencapai 99,86%, menurun tipis dibanding tahun 2016 yang mencapai 99,89%
Persentase penyaluran dana SP2D yang akurat dihitung berdasarkan jumlah penerima pada SP2D yang tidak diretur oleh Bank/Pos Operasional dibandingkan dengan jumlah penerima SP2D yang diterbitkan oleh KPPN (termasuk data penerima pada SP2D Perbaikan retur) Pada tahun 2016, dengan target sebesar 98,10% dapat direalisasikan sebesar 99,89%. Sedangkan di tahun 2017 mencapai 99,86% dari target 98,20%. 6. Sasaran Strategis 6: Manajemen Satker Yang Berkesinambungan Indikator Kinerja Utama 9: Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi Tingkat pemahaman stakeholders merupakan tingkat daya tangkap peserta (stakeholders) terhadap segala materi yang diberikan pada pelatihan teknis (bimtek atau yang dipersamakan dengan itu). Tolok ukur hasil pelatihan teknis didasarkan pada peningkatan pemahaman peserta atas materi yang
24
diberikan dalam pelatihan untuk satu periode. Ruang lingkup pelatihan teknis meliputi semua kegiatan pembinaan yang diselenggarakan oleh KPPN. Untuk bimtek diukur dengan post test sedangkan untuk sosialisasi diukur dengan kuesioner. Jika pada satu periode pelaporan (satu semester) terdapat kegiatan bimtek dan kegiatan sosialiasi, maka total nilai efektivitas edukasi dan komunikasi pada triwulan tersebut dibobot sebagai berikut: hasil pos test 60% sedangkan hasil kuesioner 40%. Rata-rata Indeks Tingkat Efektifitas Edukasi dan Komunikasi adalah sebagai berikut : Realisasi indeks efektivitas
edukasi dan komunikasi tahun 2017 mencapai 88,08, sedikit menurun dibanding tahun 2016 yang mencapai 89,42
0 < x ≤ 20 = sangat tidak efektif 21 < x ≤ 40 = tidak efektif 41 < x ≤ 60 = kurang efektif 61 < x ≤ 80 = efektif 81 < x ≤ 100 = sangat efektif Setiap tahun telah diadakan kegiatan sosialisasi/bimbingan teknis kepada satker-satker di lingkungan KPPN Sibolga. Hasil dari kegiatan tersebut, tingkat pemahaman stakeholders terhadap tugas bidang perbendaharaan rata-rata pada tahun 2016 dengan target sebesar 80 (efektif) telah dicapai sebesar 89,42 (sangat efektif). Sedangkan pada tahun 2017 dari target sebesar 85 (efektif) realisasinya mencapai 88,08 (sangat efektif). 7. Sasaran Strategis 7: Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu a. Indikator Kinerja Utama 10: Persentase penyampaian LPJ Bendahara mitra kerja KPPN secara andal dan tepat waktu LPJ Bendahara melalui aplikasi pembukuan bendahara adalah Laporan yang disusun oleh Bendahara melalui modul SILABI Aplikasi SAS atas uang yang dikelolanya sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan uang negara. Berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor 03/PB/2014 tentang Juknis Penatausahaan, Pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara K/L/Kantor/ Satker, LPJ Bendahara disampaikan kepada KPPN selambatlambatnya tanggal 10 (sepuluh) setelah bulan yang bersangkutan berakhir.
25
LPJ Bendahara dinyatakan andal jika LPJ tersebut telah diverifikasi dan dinyatakan benar oleh Kuasa BUN KPPN sesuai indikator verifikasi LPJ yang telah ditetapkan.
Realisasi persentase penyampaian LPJ Bendahara mitra kerja KPPN secara andal dan tepat waktu tahun 2017 mencapai 99,75%, meningkat signifikan dibanding tahun 2016 yang hanya mencapai 90,26%
Pengisian realisasi IKU disesuaikan dengan siklus dan karakteristik penyusunan LPJ Bendahara yang bersifat historical report. Artinya, untuk data realisasi IKU triwulan I tahun 2017 merupakan rata-rata data penyampaian LPJ bulan Desember 2016, bulan Januari dan Februari tahun 2017. Sedangkan realisasi IKU triwulan II 2017 merupakan rata-rata data penyampaian LPJ bulan Maret, April dan Mei tahun 2017, dan seterusnya. Pada tahun 2016, dari target yang ditetapkan sebesar 96%, realisasi capaian IKU hanya mencapai 90,26% sehingga tidak memenuhi target. Sedangkan tahun 2017, realisasi capaian IKU tersebut meningkat cukup signifikan menjadi sebesar 99,75% melampaui target yang ditetapkan sebesar 96%. b. Indikator Kinerja Utama 11: Persentase exception report laporan keuangan Dalam rangka peningkatan kualitas LK UAKBUN D pada Kanwil dan KPPN, perlu adanya langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas data dalam LK UAKBUN. Salah satu parameter yang digunakan adalah data exception report. Sesuai surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-5617/PB/2015 tanggal 2 Juli 2015 hal Jadwal Periode Buka Tutup (Open Close Period) SPAN dan nomor S-8848/PB/2015 hal Batas Waktu dan Sanksi atas Penyelesaian Exception Report, dijelaskan bahwa proses open/close period pada SPAN sering terhambat dan tidak sesuai dengan jadwal karena adanya exeption report pada modul PM, GR, dan CM. Untuk itu, KPPN harus memastikan agar tidak ada transaksi yang muncul pada exeption report masing-masing KPPN sebelum masa penutupan, yaitu tanggal 13 bulan berikutnya, dengan toleransi untuk adanya exeption report adalah 3%. Adapun yang dinilai sebagai capaian IKU Laporan Keuangan adalah:
Persentase exeption report
1. Hanya Exception Report pada modul Payment Management (PM) 2. Capaian bersifat historical report, artinya capaian IKU triwulan I tahun 2017 merupakan data exception report bulan Desember tahun 2016, Januari dan Februari 2017, dan seterusnya.
26
Cara penghitungan IKU ini dengan membandingkan antara jumlah exception report per periode dengan jumlah transaksi SP2D per periode. IKU ini merupakan IKU Kemenkeu-Three yang baru di tahun 2017. Realisasi persentase
exception report laporan keuangan tahun 2017 yaitu 0% dari target 3%
Capaian IKU Persentase exception report laporan keuangan pada tahun 2017 adalah 0% dengan target yang ditetapkan sebesar 3%, artinya sepanjang tahun 2017 tidak ada exception report yang masih menggantung sampai masa penutupan periode pelaporan. 8. Sasaran Strategis 8: SDM Yang Kompetitif Indikator Kinerja Utama 12: Nilai rata-rata hard competency pegawai IKU ini digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman para pegawai KPPN terhadap tugas dan fungsi yang mereka jalankan, sehingga outputnya dapat dijadikan sebagai pemetaan hard competency pegawai. Teknisnya, para pegawai akan mendapat tes secara online yang terdiri dari beberapa soal untuk diselesaikan.
Realisasi nilai rata-rata hard competency pegawai tahun 2017 mencapai 92,53, meningkat cukup tinggi dibanding tahun 2016 yang mencapai 89,92
Untuk Kemenkeu-Three KPPN, realisasi IKU tersebut diukur berdasarkan rata-rata hasil tes yang dicapai oleh seluruh pegawai KPPN. Dengan demikian, pimpinan unit dan atasan langsung agar memberikan bimbingan dan tutorial kepada para pegawai di lingkungan masing-masing. Pada tahun 2016, capaian realisasi IKU ini adalah sebesar 89,92 dari target yang ditetapkan sebesar 72 sedangkan di tahun 2017 terjadi peningkatan yang cukup tinggi menjadi sebesar 92,53 dari target yang ditetapkan sebesar 75. 9. Sasaran Strategis 9: Organisasi Yang Kondusif a. Indikator Kinerja Utama 13: Nilai hasil evaluasi penerapan pemantauan pengendalian intern Pemantauan pengendalian intern adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI) untuk menilai kualitas sistem pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan pengendalian intern pada KPPN dilaksanakan oleh Unit Kepatuhan Internal KPPN (UKI-P), yang melaporkan hasil pemantauan tersebut secara bulanan kepada UKI Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (UKI-W). Untuk memastikan ketepatan pelaksanaan kegiatan pemantauan pengendalian intern oleh KPPN, UKI-W melaksanakan evaluasi atas kegiatan pemantauan pengendalian intern yang telah dilaporkan oleh UKI-P, dengan menggunakan parameter berikut: ketepatan
27
waktu (20%), ketepatan format laporan (10%), ketepatan penandatanganan laporan (10%), ketepatan penyebutan nama kegiatan (10%), ketepatan frekuensi pemantauan (10%), ketepatan deskripsi pengendalian utama (10%), dan ketepatan pengambilan sampel (30%).Hasil evaluasi tersebut oleh UKI-W disampaiakan secara triwulanan kepada UKI-P disertai dengan rekomendasi perbaikan (apabila diperlukan). Realisasi nilai hasil evaluasi penerapan pemantauan pengendalian intern tahun 2017 mencapai 105, meningkat dibanding tahun 2016 yang hanya mencapai 100
Pada tahun 2016 realisasi capaian IKU ini mencapai 100 dari target yang ditetapkan sebesar 90. Sedangkan pada tahun 2017 realisasi meningkat mencapai 105 dari target yang ditetapkan sebesar 95. b. Indikator Kinerja Utama 14: Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization Dalam rangka mendorong komitmen pimpinan dan seluruh pegawai terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di masing-masing unit lingkup Ditjen Perbendaharaan, telah disampaikan matriks langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja. Langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja dimaksud merupakan panduan bagi unit kerja lingkup Ditjen Perbendaharaan untuk melaksanakan action plan yang implementatif berdasarkan prinsip-prinsip Strategy Focused Organization (SFO).
Realisasi nilai kualitas
pengelolaan kinerja
berbasis Strategy Focused Organization tahun 2017 mencapai 93,47, meningkat dibanding tahun 2016 yang mencapai 89,04
Sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya-upaya peningkatan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan Ditjen Perbendaharaan, Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan melaksanakan penilaian terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di unit masing-masing. Pada tahun 2016 realisasi capaian IKU ini sebesar 89,04 dari target yang ditetapkan sebesar 77. Sedang di tahun 2017, realisasinya meningkat menjadi 93,47 dari target sebesar 79. 10. Sasaran Strategis 10: Pengelolaan sarana dan TIK yang optimal Indikator Kinerja Utama 15: Persentase pemenuhan BMN sesuai standar Sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-32/PB/2016 tentang Standarisasi Peralatan dan Mesin pada Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan, standarisasi peralatan dan mesin pada Kanwil dan/atau KPPN terdiri dari standar jumlah dan spesifikasi, khususnya
28
untuk peralatan dan mesin strategis yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi. Jenis BMN peralatan dan mesin pada KPPN sebagai acuan standardisasi adalah sebanyak 12 (dua belas), yaitu (1) PC, (2) Laptop/Notebook, (3) LCD Projector, (4) Scanner, (5) UPS, (6) Printer, (7) Komputer Server, (8) CCTV, (9) Mesin Absensi, (10) Facsimile, (11) Televisi, (12) Mesin antrian Satker Sedangkan, spesifikasi dan standar jumlah dari masing-masing jenis BMN mengacu pada Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-32/PB/2016. Dalam rangka pemetaan BMN lingkup unit vertikal Ditjen Perbendahaan, Setditjen Perbendaharaan meminta Kanwil dan KPPN menyampaikan data BMN peralatan dan mesin pada masing-masing unit secara periodik.
Realisasi persentase pemenuhan BMN sesuai standar tahun 2017 mencapai 91,05%, melampaui target yang ditetapkan sebesar 90%
Atas penyampain data BMN peralatan dan mesin dimaksud, Setditjen Perbendaharaan c.q. Bagian Umum melakukan evaluasi atas pemenuhan standar BMN dengan menggunakan formula sebagai berikut: jumlah jenis BMN peralatan dan mesin yang tersedia dibandingkan dengan jumlah jenis BMN peralatan dan mesin sesuai SE 32 (bobot 80%) ditambah dengan jumlah BMN peralatan dan mesin yang memenuhi spesifikasi SE 32 dibandingkan dengan jumlah BMN peralatan dan mesin yang harus terpenuhi sesuai SE 32 (bobot 20%). Hasil evaluasi dimaksud disampaikan oleh Setditjen Perbendaharaan sebagai dasar pengukuran capaian IKU Kanwil dan KPPN. IKU ini merupakan IKU baru Kemenkeu-Three pada tahun 2017. Pada tahun 2017 tercapai realisasi sebesar 91,05% dari target yang ditetapkan sebesar 90%. 11. Sasaran Strategis 11 : Pengelolaan Anggaran yang Optimal Indikator Kinerja Utama 16: Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN Implementasi pelaksanaan anggaran diukur atas tiga komponen, yaitu: a. penyerapan anggaran: Komponen ini mengukur kesesuaian realisasi belanja, yaitu: Belanja Barang dan Belanja Modal yang dilaksanakan dibandingkan pagu Belanja Barang dan Belanja Modal yang telah ditetapkan dalam DIPA KPPN. Belanja pegawai tidak diukur karena penyerapannya relatif mudah tercapai (bobot 11.86%);
29
b. c.
Efisiensi: komponen ini mengukur perbandingan antara hasil lebih atau sisa dana kontrak dengan pagu kontrak (bobot 34.96%); Pencapaian output: Komponen ini mengukur pencapaian keluaran dibandingkan dengan rencana keluaran baik dalam bentuk volume maupun indikator (bobot 53.18%).
Namun pada triwulan IV 2017, terjadi perubahan formula penghitungan IKU menjadi: a. Penyerapan anggaran atas pagu neto: komponen ini mengukur penyerapan pagu setelah dikurangi belanja pegawai, self blocking, hasil efisiensi dan dana khusus (bobot 10%); b. Pencapaian output: Komponen ini mengukur pencapaian keluaran dibandingkan dengan rencana keluaran baik dalam bentuk volume maupun indikator (bobot 39%); c. Efisiensi : komponen ini mengukur pencapaian penyerapan atas pagu neto, pencapaian keluaran riil, dan hasil efisiensi belanja dibandingkan dengan pagu objek efisiensi (bobot 51%).
Realisasi persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN tahun 2017 mencapai 100.14%, mengalami penurunan dibanding tahun 2016 yang mencapai 107.48%
Tujuan IKU ini mengukur optimalisasi pengelolaan anggaran dari sisi penyerapan, efisiensi, dan pencapaian output. Realisasi kualitas pelaksanaan anggaran di KPPN Sibolga pada tahun 2016 sebesar 107,48% dengan target sebesar 95%. Sedangkan pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 100,14% namun masih tetap di atas target sebesar 95%. B. Evaluasi dan Analisis Kerja Faktor-faktor penentu keberhasilan (Critical Success Factors) adalah yang mencakup berbagai bidang/aspek dari visi yang sangat mempengaruhi keberhasilan kinerja. Untuk mewujudkan visi tersebut, terlebih dahulu perlu dilakukan identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan melalui analisa SWOT: tentang Kekuatan (Strengths), Kelemahan (Weakness), Kesempatan/ Peluang (Opportunities) dan Ancaman (Threats). Pendekatan SWOT dilakukan untuk mengetahui kompleksitas permasalahan sebagai strategi untuk mengatasi dan menghilangkan atau mengurangi kelemahan dan ancaman serta memperkuat atau meningkatkan kekuatan dan peluang yang disajikan. 1.
Kekuatan (Strengths) a. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas.
30
b. c. d. e.
Critical Success Factors diperoleh melalui analisa SWOT
f. g. h. i. j.
Tersedianya Standard Operating Procedure (SOP) yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas. Tersedianya uraian jabatan (Job Description) yang jelas dalam pelaksanaan tugas. Tersedianya program aplikasi yang mempercepat pelaksanaan tugas. Adanya komitmen pejabat dan pegawai untuk memberikan pelayanan tanpa biaya. Tersedianya cukup dana sebagai sumber pembiayaan pelaksanaan tugas. Tersedianya kode etik dan aturan berkenaan dengan rewards and punishments. Kesempatan dalam upaya peningkatan pendidikan. Kejelasan dalam pola karier pegawai. Remunerasi kepada para pegawai.
2.
Kelemahan (Weakness) a. Frekuensi perubahan program aplikasi yang tinggi b. Terbatasnya sumber daya manusia yang berkualitas (kompeten dan berintegritas tinggi dalam pelaksanaan tugas) c. Terbatasnya pilihan dalam penyediaan barang/jasa pendukung operasional kantor. d. Mutasi pegawai/pejabat yang tidak sesuai dengan kompetensi (hard skill dan soft skill) dapat menyebabkan terjadinya kurang stabilnya performa layanan kepada mitra kerja serta kesinambungan dalam pelaksanaan strategi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. e. Kemampuan penguasaan teknologi informasi dari para pegawai yang kurang merata. f. Mindset pelayanan prima yang belum sepenuhnya diresapi oleh sebagian pegawai.
3.
Potensi/Peluang (Opportunities) a. Adanya perbaikan dan penyempurnaan program aplikasi dari Kantor Pusat yang terus menerus yang disertai dengan pelatihan (pemberian bimbingan teknis). b. Perkembangan kemajuan teknologi informasi yang makin mempermudah dan mempercepat komunikasi dan penyelesaian tugas.
31
4.
Ancaman (Threaths) a. Fraud dalam memberikan layanan kepada pemangku kepentingan. b. Kualitas sumber daya manusia mitra kerja yang terbatas. c. Mitra kerja yang masih belum menyadari bahwa tanggungjawab pengelolaan anggaran adalah tanggungjawab masing-masing satuan kerja. d. Mitra kerja yang masih menginginkan pola pelayanan model lama. e. Pihak luar yang tidak menginginkan pelayanan yang transparan.
Keberhasilan pencapaian kinerja KPPN Sibolga sangat ditentukan oleh faktor-faktor kunci sebagai berikut : 1. Cukup tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas; 2. Cukup tersedianya dana dan sarana yang memadai; 3. Tersedianya peraturan-peraturan perbendaharaan dan kebendaharaan; 4. Tersedianya sistem informasi dan teknologi untuk peningkatan manajemen keuangan dan kekayaan negara; 5. Terciptanya hubungan yang kondusif baik secara internal maupun eksternal.
Pemerataan kemampuan
pegawai dapat dilakukan melalui kegiatan bimtek internal, pelaksanaan GKM, sosialisasi dan FGD secara rutin
Agar memperoleh hasil yang optimal, faktor-faktor penentu keberhasilan di atas, perlu dikelola secara benar. Pengelolaan tersebut harus menggunakan strategi berupa pemikiran-pemikiran secara konseptual, analitis, rasional dan komprehensif tentang berbagai langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi KPPN Sibolga disusun sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan memberi kesempatan kepada para pegawai untuk mengikuti pendidikan dan latihan teknis, bimbingan teknis, dan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan maupun Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara. 2. Meningkatkan kualitas pelayanan melalui peningkatan kemampuan pegawai dalam mengoperasionalkan program aplikasi dan pemberian pemahaman akan layanan prima. 3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama di internal organisasi. 4. Mengupayakan pemerataan kemampuan pegawai melalui kegiatan bimbingan teknis internal, pelaksanaan gugus kendali mutu, sosialisasi dan focus group discussion secara rutin.
32
5.
6. 7. 8.
Tanggap dan proaktif terhadap indikasi kesulitan atau permasalahan yang dialami oleh kantor/satuan kerja mitra kerja sehingga dapat segera dicarikan solusi. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan para mitra kerja. Konsistensi dalam menerapkan pemberian rewards and punishments untuk meningkatkan semangat kerja dan menghindarkan pegawai dari fraud. Pemanfaatan teknologi informasi yang tersedia untuk mendapatkan informasi secara cepat.
C. Realisasi Anggaran
Penyerapan anggaran KPPN Sibolga mencapai 99,37% dari total pagu Rp2,39 miliar
Sampai dengan akhir tahun 2017, penyerapan DIPA Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sibolga adalah sebesar Rp2.372.880.914 dari pagu DIPA sebesar Rp2.387.941.000 sehingga tingkat penyerapan DIPA Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sibolga mencapai 99,37%. Pagu pada akhir tahun 2017 telah mengalami beberapa kali pengurangan yang disebabkan oleh pengalihan Belanja Pegawai ke Kantor Pusat dan Self Blocking. Adapun DIPA awal Tahun 2017 adalah sebesar Rp2.718.549.000. Realisasi secara detail dengan rincian per jenis belanja dan output tahun 2017 adalah sebagai berikut: Tabel 6. Pagu dan Realisasi KPPN Sibolga Per Jenis Belanja TA 2017 Realisasi Jenis Belanja Pagu Rp % Belanja Pegawai
941.287.000
938.970.033
99.75
Belanja Barang
1.188.824.000
1.176.082.607
98.93
Belanja Modal
257.830.000
257.828.274
100.00
2.387.941.000
2.372.880.914
99.37
Jumlah
Sumber: Online Monitoring SPAN
33
Tabel 7. Pagu dan Realisasi KPPN Sibolga Per Output TA 2017 Realisasi Rp %
OUTPUT Target Capaian
Output
Pagu
1705.002
152,283,000
148,730,035
97.67%
67 satker
100%
1705.003
90,864,000
88,719,528
97.64%
12 Lap
100%
1705.951
257,830,000
257,828,274
99.99%
1 layanan
100%
1705.994
1.886.964.000
1.877.603.077
99.50%
12 bulan
100%
Jumlah
2.387.941.000
2.372.880.914
99.37%
Sumber: Online Monitoring SPAN
Sedangkan persentase penyerapan anggaran atas pagu netto, efisiensi dan pencapaian output selama tahun 2017 adalah sebagai berikut : Gambar 2. Persentase Penyerapan Anggaran Atas Pagu Netto, Efisiensi dan Pencapaian Output KPPN Sibolga Tahun 2017
Sumber: Laporan Capaian IKU Komprehensif KPPN Sibolga Triwulan IV Tahun 2017
34
Adapun langkah-langkah strategis yang telah dilakukan pada tahun 2017 yang turut memberikan andil dalam penyerapan dana anggaran sebagai berikut:
Langkah strategis yang dilakukan adalah koordinasi perencanaan dan pelaksanaan serta evaluasi rutin
a. Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan DIPA antara seksi-seksi terkait pada KPPN Sibolga Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sibolga melakukan koordinasi perencanaan pada awal tahun untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan selama tahun 2017 antara seksi-seksi terkait atau per output di lingkungan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sibolga terutama pelaksanaan belanja modal sehingga kebutuhan rill setiap output dapat direalisasikan lebih optimal dan realisasi belanja modal dapat diselesaikan pada triwulan pertama. Selanjutnya dilaksanakan evaluasi atas kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut setiap periode tertentu (triwulanan). b. Revisi DIPA/ POK Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan pada setiap periode atas kegiatan yang telah dilaksanakan. maka dapat ditentukan langkah-langkah untuk pelaksanaan kegiatan periode berikutnya dan jika perlu dilakukan revisi DIPA/POK. Revisi DIPA/POK dimaksud berupa pergeseran dana antar output dan/atau antar komponen/akun dalam satu output untuk mengalihkan dana yang kemungkinan tidak terserap sampai akhir tahun kepada penggunaan dana yang lebih prioritas. Hingga akhir tahun anggaran 2017 telah dilakukan revisi DIPA dan revisi POK masing-masing sebanyak tujuh kali. D. Kinerja Lainnya Selain capaian kinerja yang berdasarkan Indikator Kinerja Utama, selama tahun 2017, KPPN Sibolga juga telah menghasilkan inovas dan prestasi, sebagai berikut: 1. Inovasi Pelayanan Publik a. Pemberian Penghargaan Satker Berkinerja Terbaik Inovasi ini telah dilaksanakan sejak tahun 2013. KPPN Sibolga memberikan penilaian terhadap kinerja Satker setiap semester dan memberi penghargaan bagi satker bekinerja terbaik berupa layanan prioritas.
35
b. KPPN Goes To School Inovasi ini telah dilaksanakan sejak tahun 2014. Kegiatan dilaksanakan sebagai media informasi dan edukasi bagi para siswa/mahasiswa di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah tentang Keuangan Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan publikasi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara sebagai salah satu instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan perwakilan Kementerian Keuangan di daerah. c. Layanan Penyetoran Pajak/PNBP Melalui Mesin EDC yang disediakan di Ruang FO KPPN Sibolga Inovasi ini dilaksanakan mulai tahun 2017. Layanan ini diberikan sebagai fasilitas pendukung untuk mempermudah Satker melakukan penyetoran pajak atau PNBP. Sebelumnya, pada FO Seksi Bank telah disediakan fasilitas untuk membuat kode billing MPN G2. Selanjutnya, satker semakin diberi kemudahan untuk melakukan penyetoran sehingga setoran penerimaan yang telah memiliki kode billing dapat langsung disetor ke Kas Negara. 2. Prestasi a. Penghapusan Arsip KPPN Sibolga pada tahun 2017 telah melaksanakan penghapusan arsip yang telah habis masa retensinya sebanyak 1.684 bundel. Pengusulan penghapusan arsip ini telah dilakukan sejak tahun 2016. b. Penghargaan Satker Berkinerja Terbaik Peringkat Keempat KPPN Sibolga sebagai satker menerima penghargaan sebagai satker berkinerja terbaik lingkup KPPN Sibolga periode Semester I Tahun 2017. Kategori penilaian meliputi penyerapan anggaran, pengelolaan UP, kesesuaian Rencana Penarikan Dana, akurasi SPM, LPJ Bendahara, Laporan Keuangan, retur SP2D, dispensasi SPM, dan beban kerja. c. Penghargaan Pengelolaan Kinerja Terbaik Peringkat Keempat KPPN Sibolga mendapatkan penghargaan sebagai satker dengan pengelolaan kinerja terbaik lingkup KPPN Tipe A2 dari Dirjen Perbendaharaan periode tahun 2017. Kategori penilaian meliputi kualitas laporan capaian IKU dan Laporan SFO serta Nilai Kinerja Organisasi.
36
BAB IV PENUTUP
LAKIN mengukur kinerja kegiatan dan pencapaian sasaran
Sebagaimana telah disebutkan di awal bahwa LAKIN merupakan salah satu bentuk laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi suatu instansi pemerintah. LAKIN secara teknis dibuat melalui proses analisis terhadap beberapa hal yang dijadikan standar pengukuran, yaitu pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran. Hasil dari pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran tentu perlu ditindaklanjuti dengan evaluasi untuk mengetahui hal-hal yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan organisasi. Selanjutnya, dari hasil tersebut kiranya dapat disusun rencana kebijakan dan rencana tindakan yang konkrit untuk dapat mengatasi kekurangan dan meningkatkan kinerja organisasi. a. Keberhasilan dan Kegagalan Berdasarkan capaian target IKU 2017, hasil perhitungan capaian kinerja organisasi KPPN Sibolga meningkat menjadi 110,07% dari tahun sebelumnya yang mencapai 108,94%. Selain itu, bila di tahun 2016 KPPN Sibolga memiliki dua IKU yang tidak mencapai target, pada tahun 2017 seluruh target IKU dapat tercapai dengan baik. Namun demikian, terdapat beberapa IKU yang pencapaiannya menurun dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu: Persentase kinerja pelaksanaan anggaran K/L menurun sebesar 4,42%; Persentase akurasi penyaluran dana SP2D menurun sebesar 0,03%; Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi menurun sebesar 1,50%; Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN menurun sebesar 6,83% Meskipun tidak terjadi penurunan yang signifikan, namun perlu dilakukan evaluasi lebih dalam sehingga dapat ditemukan akar masalah yang menjadi penyebab menurunnya capaian IKU-IKU tersebut dibandingkan tahun sebelumnya. Di antaranya kemungkinan disebabkan oleh perubahan/penambahan formula penghitungan IKU, yaitu IKU Persentase kinerja pelaksanaan anggaran K/L dan Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN. Atau mungkin disebabkan kurang tepatnya penerapan strategi penyelesaian pekerjaan, misalnya pada pencapaian IKU Persentase akurasi penyaluran dana SP2D dan Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi.
37
b. Permasalahan dan Kendala Utama Yang Berkaitan Dengan Pencapaian Kinerja Kendala yang biasanya terjadi dalam pelaksanaan tugas di KPPN disebabkan karena adanya perbedaan pemahaman antara pegawai KPPN Sibolga dengan dengan mitra kerja. Dalam hal ini diperlukan arahan yang jelas dari Kantor Pusat, terutama menyangkut kebijakan-kebijakan yang strategis dan sensitif sehingga tidak terjadi keraguan dalam penyampaian dan pelaksanaan di lapangan. c. Strategi Pemecahan Masalah Untuk Tahun Mendatang Strategi pemecahan masalah yaitu dengan melakukan evaluasi sepanjang tahun 2017. Pada awal tahun telah ditetapkan Rencana Kerja Tahunan dari masingmasing eselon IV dan dikompilasi oleh Subbag Umum yang menjadi action plan sebagai acuan jadwal kegiatan dan pelaksanaan anggaran Action plan tersebut akan dievaluasi setiap bulan melalui Dialog Kinerja Organisasi (DKO) sehingga senantiasa terpantau hasil capaiannya dan menindaklanjuti dengan segera bila terdapat masalah atau kendala. Selain itu, setiap triwulan bersamaan dengan DKO, KPPN SIbolga juga melaksanakan Rapat Manajemen Risiko untuk memantau terjadinya risiko dan menangani risiko yang terjadi.
38
LAMPIRAN
