SURAT PERJANJIAN KERJASAMA Pada hari ini tanggal , bulan , tahun Kami yang bertanda tangan di bawah ini, Nama : Andre Muslim Dubari No. KTP : 1050060710865003 Jabatan : Finance Manager Perusahaan : Desa Ternak Alamat : Jl. Gagak no 84 Bandung Telepon/ Hp : 0852 2133 0906 E-mail :
[email protected] Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Desa Ternak yang selanjutnya disebut Pihak Pertama. Nama No. KTP Alamat Telepon/ Hp E-mail
: : : : :
Dalam hal ini bertindak sebagai pemilik hewan ternak berupa kambing, yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua. Kedua belah pihak telah memahami isi proposal dan sepakat untuk mengadakan ikatan perjanjian kerjasama yang kemudian diatur dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
1. 2. 3. 4.
PASAL I DEFINISI UMUM Produk yang ditawarkan Pihak Pertama adalah investasi dalam bentuk ternak yang dikemas dalam paket investasi. 1 (satu) paket investasi adalah untuk 1 (satu) ekor hewan ternak termasuk dengan jasa pemeliharaan yang akan dijelaskan kemudian. Hewan ternak yang merupakan investasi dari Pihak Kedua untuk kemudian disebut sebagai ternak indukan. Hewan ternak yang merupakan keturunan dari ternak indukan untuk kemudian disebut sebagai ternak turunan. Lokasi pemeliharaan ternak dilakukan di Kampung Kadulisung, Desa Sangiang Jaya, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten.
PASAL II KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB
1. Pihak Kedua menyerahkan sejumlah dana kepada Pihak Pertama dengan nominal yang tertera
2.
pada kwitansi yang sah (terdapat tanda tangan dari kedua belah pihak), yang kemudian dana tersebut digunakan oleh Pihak Pertama untuk membeli hewan ternak sesuai dengan permintaan dari Pihak Kedua dan pemeliharaan hewan ternak. Selama jangka waktu kerjasama yang akan dijelaskan kemudian , Pihak Pertama berkewajiban memberikan jasa berupa pemeliharaan ternak kepada Pihak Kedua sebagai pemilik hewan ternak dengan rincian sebagai berikut : 2.1. Pemberian pakan ternak secara teratur setiap harinya sesuai dengan kebutuhan ternak tersebut. 2.2. Pemberian konsentrat per hari sesuai dengan kebutuhan ternak tersebut. 2.3. Pemberian jasa inseminasi dan membantu dalam proses kelahiran.
Halaman 1 dari 4
2.4. Menjaga kesehatan hewan ternak. 2.5. Mengganti ternak yang hilang/mati 3. Pihak Pertama berkewajiban menyerahkan laporan perkembangan ternak milik Pihak Kedua melalui email ataupun website resmi. Laporan yang disertakan mencakup usia, berat, kondisi kesehatan dan rekomendasi waktu yang tepat untuk menjual ternak indukan dan turunan berdasarkan usia dan berat sehingga bisa dicapai keuntungan maksimal dan/atau mengurangi kemungkinan kerugian karena penurunan nilai jual ternak akibat usia.
4. Pihak Kedua berhak untuk mencairkan investasinya kapanpun, baik dalam jangka waktu kerjasama (akan dijelaskan kemudian) maupun diluar. Pada proses tersebut Pihak Pertama wajib menyertakan foto penimbangan ternak sebagai bukti otentik penentuan nilai jual (akan dijelaskan kemudian) ternak.
5. Pihak Pertama akan memberikan jasa pemeliharaan untuk dapat memastikan Pihak Kedua mendapatkan hak berupa 2 (dua) ekor ternak anakan dengan berat cukup, sehingga nilai jual total ternak indukan dan ternak indukan milik klien mengalami peningkatan 70% dari nilai investasi awal. Kewajiban ini dilaksanakan dengan memerhatikan poin jangka waktu kerjasama.
PASAL III JANGKA WAKTU KERJASAMA
1. Kedua belah pihak telah sepakat bahwa masa perjanjian ini berlaku sejak surat perjanjian kerjasama ini ditandatangani hingga jasa pemeliharan ternak berakhir, yaitu : 1.1. Selama 2 (dua) tahun terhitung sejak surat perjanjian kerjasama ini ditandatangani, atau 1.2. Ketika target penambahan nilai investasi sebesar 70% tercapai sebelum jangka waktu 2 (dua) tahun, atau 1.3. Kapanpun Pihak Kedua memutuskan untuk menjual ternak indukan dan anakan miliknya sebelum salah satu dari dua kondisi diatas tercapai, dengan catatan Pihak Pertama tidak berkewajiban untuk memenuhi target 70% penambahan nilai investasi. PASAL IV PEMBAYARAN
1. Total biaya yang harus dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama untuk pembelian hewan ternak adalah Rp 1.000.000,00 (terbilang: satu juta rupiah) untuk 1 (satu) paket investasi.
2. Proses pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau transfer melalui rekening : Nama Nomor Rekening Bank
: Andre Muslim Dubari : 1300004629229 : Mandiri
Nama Nomor Rekening Bank
: Andre Muslim Dubari : 7770905634 : BCA
3. Apabila Pihak Kedua melakukan pembayaran dengan transfer, maka Pihak Kedua berkewajiban untuk mengirimkan salinan kwitansi pembayaran kepada Pihak Pertama melalui email :
[email protected] paling lama 1 (satu) minggu setelah melakukan transfer.
Halaman 2 dari 4
4. Apabila Pihak Kedua melakukan pembayaran dengan transfer, maka Pihak Kedua akan menambahkan 2 (dua) digit angka unik pada nilai yang ditransfer untuk memudahkan proses pengecekan dan konfirmasi pembayaran. Contoh : transfer ke rekening Mandiri sebesar Rp.1.000.023,00 , pada email konfirmasi pembayaran (atau via sms ke 0852 2133 0906) Pihak Kedua akan menyertakan informasi berupa jumlah transfer agar dapat didata Pihak Pertama. PASAL V PEMBAGIAN HASIL
1. Pihak Kedua berhak atas hasil investasi ternak berupa dua ekor kambing/ domba yang merupakan anak dari kambing/ domba (turunan) yang berasal dari investasi Pihak Kedua.
2. Nilai jual ternak indukan maupun ternak anakan adalah sebesar Rp. 30.000,00/kilogram berat badan ternak pada saat Pihak Kedua memutuskan mencairkan investasinya di Pihak Pertama.
3. Pihak Pertama akan mendapatkan nilai bagi hasil penjualan senilai 8% dari nilai jual ternak anakan. 4. Pihak Kedua berhak atas nilai jual ternak indukan. Pihak Pertama berhak untuk mendapatkan bagi hasil keuntungan senilai 8% dari keuntungan penjualan ternak indukan. Keuntungan penjualan ternak indukan merupakan selisih antara nilai jual ternak indukan dan nilai investasi awal sebagai mana diterangkan pada pasal II.
5. Selain yang telah disebutkan pada diatas Pihak Kedua tidak berhak atas apapun dari Pihak Pertama, dan seluruh dari hasil kegiatan investasi dan peternakan selain yang tertera pada pasal V adalah milik Pihak Pertama.
PASAL VI RESIKO
1. Resiko kehilangan atau kematian hewan ternak milik Pihak Kedua akibat kegiatan peternakan yang dilakukan oleh Pihak Pertama adalah tanggung jawab dari Pihak Pertama hanya selama jangka waktu kerja sama dan diluar kondisi force majeure.
2. Bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh Pihak Pertama terhadap resiko yang dimaksudkan pada pasal VI ayat 1 adalah berupa pengembalian biaya sejumlah modal investasi atau sejumlah dana senilai harga hewan ternak tersebut dan atau penggantian hewan ternak yang baru.
3. Jika resiko yang disebutkan di atas terjadi pada hewan ternak yang merupakan ternak indukan, dan jika bentuk tanggung jawab yang diinginkan oleh Pihak Kedua adalah proses pengembalian uang, maka Pihak Pertama berkewajiban mengembalikan biaya sejumlah modal investasi yang disepakati.
4. Jika bentuk pengembalian yang dinginkan adalah penggantian ternak indukan, maka Pihak Pertama berkewajiban menggantikan dengan ternak indukan baru yang mendekati kondisi usia dan berat yang hampir sama dengan ternak indukan yang digantikan.
5. Jika resiko yang disebutkan di atas terjadi pada hewan ternak yang merupakan ternak turunan, dan jika bentuk tanggung jawab yang diinginkan oleh Pihak Kedua adalah proses pengembalian uang, maka Pihak Pertama berkewajiban mengembalikan biaya sejumlah harga ternak turunan tersebut
Halaman 3 dari 4
yang harga tersebut ditentukan oleh Pihak Pertama dengan memperhitungkan data berat badan terakhir ternak turunan tersebut dikalikan nilai jual perkilogram berat badan yang telah disepakati.
6. Jika bentuk tanggung jawab yang diinginkan oleh Pihak Kedua adalah proses penggantian ternak, maka Pihak Pertama berkewajiban menggantikan dengan hewan ternak baru yang mendekati kondisi usia dan berat yang hampir sama dengan ternak turunan yang digantikan. PASAL VII SANKSI
1. Apabila terjadi perselisihan mengenai kerjasama ini, kedua belah pihak sepakat setuju untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. PASAL VIII LAIN-LAIN
1. Apabila terdapat perubahan dalam pelaksanaan kerja sama, maka akan dibuat perjanjian kerjasama yang baru antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua. 2. Surat perjanjian kerjasama yang berlaku adalah surat perjanjian kerjasama yang terbaru menurut waktu yang tertera pada surat perjanjian kerjasama.
Pihak Kedua
Pihak Pertama
Andre M. Dubari
Halaman 4 dari 4
