SIARAN PERS
TANTANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA Karawaci, 6 Februari 2012 - Masalah dan tantangan demokrasi di Indonesia ada dalam level nasional kenegaraan, kemasyarakatan, kelembagaan politik, dan individu kepemimpinan. Begitu dikatakan Dekan FISIP Universitas Pelita Harapan (UPH) Prof. Aleksius Jemadu, Ph.D. pada seminar bertajuk “Prospek Demokrasi Indonesia: Manfaat dan Tantangan” pada hari Senin, 6 Februari 2012 di UPH. Seminar yang diadakan atas kerjasama jurusan Hubungan Internasional UPH dan Direktorat Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri RI ini juga turut mengundang pembicara Rizal Sukma (Direktur eksekutif Center for Strategic and International Studies), Don K. Marut (Ketua International NGO Forum on Indonesian Development) dan Azyumardi Azra (Direktur Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah). Dalam paparannya, Prof. Aleksius mengungkapkan Indonesia memiliki segudang tantangan dalam berdemokrasi. “Pemimpin negara mengelola negara berdasarkan selera individu, bukan berdasarkan konstitusi,” ungkap Prof. Aleksius menjelaskan salah satu masalah di tingkat kenegaraan. Selain itu ia juga mengungkapkan negara gagal membangun tradisi atau budaya kepatuhan terhadap hukum. Dalam level kemasyarakatan , masyarakat Indonesia mudah terpancing isu SARA dan cenderung main hakim sendiri. Ini menandakan rendahnya rasa kepercayaan yang seharusnya menjadi elemen penting dalam demokrasi. Di tingkat kelembagaan politik, partai politik dan parlemen bukan menjadi defenders of rule of law, tetapi justru menjadi violators of rule of law. Belum lagi di tingkat kepemimpinan, pemimpinan nasional terkesan tidak peduli terhadap berbagai isu besar seperti pelanggaran HAM, korupsi, dan radikalisme atas nama agama. Tidak ada teladan pemimpin yang membuat masyarakat tidak memiliki panutan dalam berdemokrasi. “Indonesia memiliki law inforcement yang lemah,” kata Azyumardi Azra. Rizal Sukma mengatakan bahwa demokrasi telah menjadi identitas nasional Indonesia walaupun masih banyak excess. “Demokrasi seharusnya menyatukan bangsa, bukan memecah,” ungkapnya. Ia juga menjelaskan perjuangan politik luar negeri Indonesia yang diwarnai nilai demokrasi yang sulit diterima di negara ASEAN. Melihat dari perspektif Islam, Azyumardi Azra mengatakan bahwa tidak mudah mengembangkan demokrasi di kawasan dunia Muslim. Namun, dapat dikatakan juga bahwa walaupun 88,7 persen penduduk Indonesia Muslim, Indonesia bukan negara Islam. “Pancasila adalah berkat,” katanya menjelaskan demokrasi Indonesia yang mendasarkan pada Pancasila.
Indonesia memang masih berupaya untuk menciptakan demokrasi yang berkualitas. Namun, demokrasi memang telah memperkuat karakter bangsa dan memberikan kontribusi yang besar bagi negara. Dirjen IDP, Duta Besar A.M. Fachir dalam sambutannya mengatakan, ”demokrasi telah memberikan ruang bagi kita untuk berekspresi dan berpendapat menjaga keutuhan bangsa dan mengantarkan kita ke tempat yang lebih terhormat antara bangsa-bangsa di dunia.”
Untuk informasi lebih lanjut: Rosse Hutapea PR Section Head Universitas Pelita Harapan Telp. 021-5460901 ext.2139 Fax. 021-5460910
[email protected]
