TATA KELOLA OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN TERPADU

TATA KELOLA OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN TERPADU Engko Sosialine M

Palu, 31 Maret - 2 April 2015 1

TATA SAJI  Fokus Program  Pengelolaan Obat dan Perbekkes  Indikator Kinerja Kegiatan 2015-2019  Sampling untuk Uji Mutu  Peran Dinkes Prov, Kab/Kota 2

FOKUS PROGRAM 1. Menjamin ketersediaan obat dan perbekkes 2. Standarisasi harga obat 3. Persiapan dan implementasi one gate policy dalam manajemen tata kelola obat 4. Implementasi e-monev katalog dan e-logistik obat

PENGELOLAAN OBAT-PERBEKKES KESEHATAN: URUSAN WAJIB YG TERKAIT PELAYANAN DASAR Pemerintah Pusat

Pemerintah Daerah Provinsi

MONITORING & EVALUASI

Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

FARMASI, ALKES, MAKANAN

PEMBERDAYAAN MASY.

UPAYA KESEHATAN

SDM KESEHATAN

PENGGUNAAN

PEMILIHAN / SELEKSI

TATA KELOLA OBATPERBEKKES TERPADU

PERENCANAAN

- LP-LPO - E-logistic

DISTRIBUSI

PENGADAAN Perpres No. 4 Tahun 2015

KETERSEDIAAN OBAT: - Pusat: Obat Program Nasional - Pemda: Obat PKD dan obat program nasional (dalam kondisi tertentu)

IMPLEMENTASI e-CATALOGUE OBAT

Kewajiban

Obat Tayang

RKO Sistem e-Purchasing

- Perpres No. 4/2015  WAJIB

Perpres No. 70/2012 :

- Komitmen 3 pihak (IF, PBF, Satker)

tidak eksplisit

Berdasarkan

Fornas

- Kepastian hukum bagi penyediaan obat

- Perpanjangan kontrak payung s.d. 31 Desember 2015 - Percepatan proses penayangan obat di E-Catalogue - Belum tayang, gunakan metode pengadaan lain sesuai ketentuan

- Perencanaan yg akurat

- Kepastian penyediaan bagi Industri Farmasi

- Dukungan data RKO dari Satker dan Faskes

- Tidak terjadi over/under supply

- E-Monev Realisasi thd RKO

- Didorong agar obat sdh didistribusikan ke prov

- Jangkauan internet

- Koordinasi dg Kemenkominfo

- Kecepatan akses

- Aplikasi baru

- Server terpisah 5

Petunjuk Pelaksanaan Permenkes No. 63 tahun 2014 ttg Pengadaan Obat berdasarkan Katalog Elektronik (e-Catalogue) *)

 Jika ada kendala operasional dalam aplikasi, pembelian e-catalogue secara

manual dengan pemesanan langsung ke penyedia /industri farmasi  Penolakan oleh industri farmasi dg menyampaikan alasan penolakan metode pengadaan lain  Satker melaporkan penolakan kepada LKPP, cc ke Binfar & Alkes

 FKTP dan FKTRL swasta yang bekerjasama dengan BPJS:  dapat melaksanakan pengadaan obat berdasarkan katalog elektronik  melakukan pembelian e-catalogue secara manual dengan

pemesanan langsung ke penyedia /industri farmasi *)

Proses revisi disesuaikan dengan Perpres No. 4 Tahun 2015

Hal Baru pada Kontrak Payung Kewajiban IF Penyedia: Menanggapi pesanan melalui e-purchasing paling lambat 7 hari kalender Penerapan Sanksi: Pengenaan denda 5 kali lipat (500%) dan disetor ke kas negara dalam hal IF Penyedia:  Tidak menanggapi pesanan 3 kali berturut-turut  Tidak melayani seluruh atau sebagian pesanan sesuai kapasitas yg didaftarkan  Tidak mengirimkan seluruh atau sebagian pesanan sesuai transaksi 7

0 Papua

Papua Barat

Maluku Utara

Maluku

N.T.T

N.T.B

Gorontalo

Sulut

Sulbar

Sulteng

Sultra

Sulsel

Kaltara

Kaltim

Kalsel

Kalteng

Kalbar

Bali

Jatim

D.I.Y

Realisasi E-Purchasing Provinsi Wilayah Timur (Milyar Rupiah)

120

100

80

60 2013

40 2014

20 2015

Realisasi E-Purchasing di 4 RS (Wilayah Timur) (Milyar Rupiah) 90

80,43

80 70 60 50 40

34,14

30

38,13 36,32 28,47

19,37

20 10

4,11

1,30 D.I. Yogyakarta

2014 2015

13,98 9,87 0,44

0,94

0 Jawa Timur

2013

Sulawesi Selatan

Bali

Realisasi E-Purchasing di 2 RS (Wilayah Barat) (Milyar Rupiah)

50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

45,38

23,58 16,25 15,37

1,54 Sumatera Selatan

2013 2014 2015

2,39 Jawa Tengah

MONEV IMPLEMENTASI e-CATALOGUE OBAT (1)

Untuk monev data realisasi e-catalogue terhadap rencana kebutuhan obat (RKO)

Menggunakan data realisasi e_purchasing di LKPP, realisasi manual Kemkes dari Industri Farmasi secara berkala

MONEV IMPLEMENTASI e-CATALOGUE OBAT (2) LKPP

Kemenkes

Aplikasi Rencana Kebutuhan Obat (RKO) Aplikasi Data Realisasi Manual dll

Server e-Catalog LKPP

Server Aplikasi E-Monev

Server e-Catalog Khusus Kemenkes : Obat dan Alkes

Keluhan e-Catalogue Obat Direktorat Bina Obat Publik melalui: – Email: [email protected] – Telepon: 081281753081 atau (021) 5214872

Distribusi & monev

Pengelolaan obat program di IF Pusat (terpadu):  TB  Kusta  Malaria  Filariasis  Kesehatan Jiwa  Kesehatan Ibu, Anak dan Gizi

14

Distribusi & monev PENYEMPURNAAN E-LOGISTIK: MONITORING KETERSEDIAAN

Instalasi Farmasi Propinsi

Integrasi laporan

Internet

Internet

Upload Data Wajib

Instalasi Farmasi Kementrian Kesehatan

Pusat/Kemkes

Bank Data ELogistik

Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas

Integrasi LPLPO Internet Upload Data Wajib Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2015-2019

Target

IKK Persentase (%) ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas Persentase (%) IFK yang melaksanakan pengelolaan obat sesuai standar

2015

2016

2017

2018

2019

77

80

83

86

90

55

60

65

70

75

Definisi Operasional & Formula Perhitungan IKK IKK

Definisi Operasional

Persentase (%) Persentase jumlah item obat ketersediaan indikator yang tersedia di obat dan puskesmas vaksin di Puskesmas

Persentase IFK yang melaksanakan pengelolaan obat sesuai standar

Persentase IFK yang melaksanakan pengelolaan obat sesuai standar & nilai lebih besar atau sama dengan 70

Formula Perhitungan

OBAT INDIKATOR NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

NAMA OBAT Garam Oralit Obat Anti Tuberculosis Anak Obat Anti Tuberculosis Dewasa Glibenklamid Magnesium Sulfat injeksi 20 % Tablet Tambah Darah Vaksin BCG Vaksin TT Amoxicillin 500 mg tab Amoxicillin syrup kering Parasetamol 500 mg tab Albendazol tab Epinefrin (Adrenalin) injeksi 0,1% (sebagai HCL) Oksitosin injeksi Metilergometrin Maleat inj 0,200 mg-1 ml Diazepam injeksi 5 mg/mL Furosemid tablet 40 mg Fitomenadion (Vit K) injeksi Kaptopril tab Deksametason tab

Sampling untuk Uji Mutu Obat di Instalasi Farmasi Prov, Kab/Kota  Sampling untuk uji mutu obat akan dilakukan oleh Badan POM dan Jajarannya  Metoda uji dan biaya menjadi tanggungjawab Badan POM  Daftar Instalasi Farmasi Kab/Kota lokus sampling telah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi  Tetap mempertimbangkan ketersediaan obat  Penatausahaan Persediaan: daftar obat yang disampling agar dibuatkan dokumen BAST yang ditandatangani oleh kedua belah pihak ( SE Menkes No. KU/Menkes/417/VIII/2013)

Program Dekonsentrasi Dit Bina Obat Publik dan Perbekkes Tahun 2015  Biaya pengelolaan dan pengemasan kembali obat program  Biaya distribusi obat program provinsi ke kab/kota.  Monitoring ketersediaan obat dan vaksin.  Harmonisasi & Integrasi perencanaan kebutuhan obat (RKO) dan implementasi pengelolaan obat satu pintu (One Gate Policy).  Penerapan e-logistic & e-catalogue.  Pembekalan tenaga kefarmasian dalam pengelolaan vaksin instalasi farmasi Kab/Kota.

Peran Dinkes Prov, Kab/Kota  Menjamin ketersediaan obat: Pengadaan secara e-purchasing Implementasi e-logistic Pelaporan obat indikator

 Meningkatkan manajemen tata kelola obat dan perbekkes di instalasi farmasi 21

Terima kasih

22

perencanaan

Rencana Kebutuhan Obat Satker, Faskes

Tahun 2015

Tahun 2016

Dinkes Kab/Kota

505

256

RS Pemerintah

461

255

RS Swasta

79

2

Lain-lain (Apotek PRB)

51 23