BAB 1 PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Meningkatnya kebutuhan audit tidak hanya terjadi pada sektor privat, namun juga berlaku pada sektor publik. Sektor publik pada dasarnya tidak berorientasi profit seperti yang dilakukan oleh organisasi sektor privat. Sektor publik bergerak di lapangan pelayanan publik yang merupakan kewajiban negara sehingga tidak berkaitan dengan kewajiban mencari keuntungan atau laba (Amins, 2009). Pelayanan yang diberikan oleh sektor publik disediakan untuk melayani masyarakat, karena masyarakat adalah pihak yang menikmati fasilitas yang disediakan oleh organisasi publik. Beberapa tugas dan fungsi sektor publik sebenarnya dapat juga dilakukan oleh sektor swasta, misalnya tugas untuk menghasilkan beberapa jenis pelayanan publik, seperti layanan komunikasi, penarikan pajak, pendidikan, transportasi publik, dan sebagainya, Akan tetapi untuk tugas tertentu keberadaan sektor publik tidak dapat digantikan oleh sektor swasta, misalnya fungsi birokrasi pemerintahan, Meskipun terdapat perbedaan di antara kedua sektor tersebut, yang perlu ditekankan adalah bagaimana upaya untuk memajukan sektor publik yang dianggap kurang efisisen dan kurang menarik agar tidak tertinggal jauh
1
2
dengan sektor swasta yang dipandang lebih maju dan efisien (Mardiasmo, 2002). Untuk menilai hasil pekerjaan yang telah dilakukan, maka perlu adanya audit terhadap oraganisasi publik. Audit dapat dilakukan oleh pihak eksternal dan pihak internal.
Audit yang dipaparkan saat ini adalah audit
yang dilakukan oleh pihak internal.
Pada dasarnya tugas dari auditor
eksternal dan internal adalah sama, yaitu pekerjaan dilaksanakan berdasarkan penugasan dengan menggunakan teknik – teknik audit yang sama, namun yang membedakan adalah latar belakang dari sektor privat dn sektor publik, dimana audit pada sektor publik memiliki prosedur dan tanggung jawab yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan audit pada sektor swasta. Melihat kapabilitas dari auditor internal pemerintah di Indonesia saat ini belum memadai, ditinjau dari jumlah auditor internal pemerintah yang ada hingga kualitas auditor itu sendiri. Dari hasil survey pada tahun 2010-2011 oleh Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia (AAIPI) menyatakan 94% Aparat Pengawas Internal Pemerinah (APIP) tidak dapat mendeteksi korupsi, Hasil pemetaan kapabilitas APIP 2010-2011 terhadap 331 APIP pusat dan daerah menunjukkan secara nasional 93,96% APIP masih berada di level 1 (initial), selanjutnya 5,74% atau hanya sembilan K/L berada di level 2 (infrastructure) dan hanya dua K/L yang berada di level 3 (integrated), BPKP
3
dengan Kemenkeu, (Waspada Online, 2012). Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh APIP maka dapat dikatakan bahwa sebagian besar auditor internal masih berada pada tingkat keahlian pemula dengan sumber daya yang tersedia untuk menjadi auditor internal pemerintah masih sangat kurang, yang menyebabkan auditor – auditor yang berada di setiap pemerintah daerah atau provinsi juga sangat kurang, Namun yang juga menjadi kenyataan saat ini bahwa setiap pemerintah daerah atau provinsi umumnya hanya memiliki 2-4 auditor, sementara dengan luasnya lingkup pekerjaan yang dilakukan, dibutuhkan setidaknya 40 auditor (Suara Pembaruan, 2012). Adanya perubahan paradigma pemerintahan untuk melaksanakan kepemerintahan yang baik (Good Governance) mengingat organisasi sektor publik yang masih diwarnai praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Konsep pemerintahan yang baik yang mengemuka di penghujung abad ke-20 merupakan respon yang muncul dan berkembang di berbagai negara untuk mengoreksi peranan pemerintah yang bersifat sentralistik dan bahkan otoriter, korup dan kolusif, ke arah pemerintahan dan penyelenggaraan pembangunan yang berorientasi pada misi pemberdayaan masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi, serta demokratisasi politik (Rasul, 2009). Mardiasmo (2005) mengatakan terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya kepemerintahan yang baik (good governance), yaitu
4
pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak di luar eksekutif, yaitu masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengawasi kinerja pemerintahan. Pengendalian (control) adalah mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif untuk menjamin bahwa sistem dan kebijakan manajemen dilaksanakan dengan baik sehingga tujuan organisasi dapat tercapai, Sedangkan pemeriksaan (audit) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi professional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Melihat peran auditor internal pemerintah yang penting dalam menciptakan good governance, maka diperlukan pemahaman yang baik terhadap kualitas audit yang berhubungan dengan audit judgment. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang auditor secara terus menerus membuat suatu pertimbangan untuk mencapai kualitas audit yang baik. Asare & McDaniel (1996) mengemukakan bahwa dalam membuat pertimbangan audit, auditor dihadapkan dengan berbagai situasi dan kondisi yang berbeda dalam melakukan pertimbangan audit tersebut, dimulai dengan pekerjaan audit yang memiliki tingkat kompleksitas yang berbeda – beda, dalam situasi yang berbeda-beda auditor perlu memperhatikan berbagai macam informasi dan memilih prosedur audit yang sesuai (dalam Iskandar et al., 2012).
5
Salah satu unit yang melakukan audit terhadap pemeritnah daerah adalah
inspektorat
daerah.
Peran
dan
fungsi
Inspektorat
Provinsi,
Kabupaten/Kota secara umum diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2007 pasal 4. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan, Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota mempunyai fungsi sebagai berikut: pertama, perencanaan program pengawasan; kedua, perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan; dan ketiga, pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan. Dalam menilai pertimbangan audit yang dibuat oleh auditor internal pemerintah, ada faktor – faktor yang dapat digunakan berupa gender, umur, kompeleksitas tugas, tekanan ketaatan (Pratiningsih, 2011). Seorang auditor dalam melakukan tugasnya membuat audit judgement dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik bersifat teknis maupun bersifat non teknis. Menurut Meyer (2001) aspek perilaku individu, merupakan salah satu faktor yang banyak mempengaruhi audit judgement (dalam Jamilah et al., 2007), Namun Bonner
(1994)
mengemukakan
bahwa
usaha
dari
seorang
auditor
memperbaiki audit judgment juga dipengaruhi oleh faktor – faktor motivasional. Faktor–faktor motivasional mencakup dua dimensi yaitu motivasi internal dan motivasi eksternal (Bandura, 1997). Motivasi internal dibentuk
6
dari dalam diri individu, sementara motivasi eksternal dikenakan pada individu dari orang luar atau situasi – situasi. Motivasi internal dapat dicontohkan dengan efikasi diri yang menggambarkan keyakinan sesorang akan kemampuannya untuk mengatur dan melakasanakan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tingkat kinerjayang diinginkan (Bandura, 1997). Dalam audit, pekerjaan auditor sering dievaluasi berdasarkan kinerja judgment (Iskandar & Sanusi, 2011). Bonner (1994) mengatakan kinerja judgment auditor, memiliki hubungan yang bervariasi hinga ke kompleksitas tugas audit, yang dapat berkisar dari sederhana dan rutin sampai ekstrim. Menurut
Gist
&
Mithchell
(1992),
kompleksitas
tugas
mungkin
mempengaruhi kinerja audit judgment secara negatif, kompleksitas dari sebuah tugas aduit bervariasi menurut jumlah prosedur audit, resiko audit dan level ketidakpastian dalam menyajikan tugas dengan berhasil. Kompleksitas tugas dengan tingkat yang tinggi sering dihubungkan dengan
kinerja
audit
judgment
Abdolmomammadi & Wright (1987).
dengan
tingkat
yang
rendah
Bonner (1994) mengatakan bahwa
berdasarkan pada model audit judgment, ketika sebuah tugas itu sederhana, maka kompleksitas tugas berinteraksi dengan faktor motivasional dan kemudian mengembangkan kinerja. Dengan kata lain, auditor yang memiliki motivasi yang tinggi hanya menunjukan kinerja audit judgment yang baik ketika tugas audit adalah sederhana.
7
Hal lain yang berpengaruh
terhadap
pertimbangan
audit
yang
dilakukan oleh auditor, adalah tekanan ketaatan dalam melaksanakan proses audit. Auditor dapat mengalami tekanan ketaatan dari atasan maupun entitas yang diperiksanya (Praditaningrum & Januarti, 2011). Pendapat ini didukung oleh Hartanto (2001) yang mengatakan bahwa bawahan yang mendapat tekanan ketaatan dari atasan dapat mengalami perubahan psikologis dari seseorang yang berperilaku mandiri, menjadi perilaku agen, tekanan dari atasan atau klien juga dapat memberikan pengaruh yang buruk seperti hilangnya profesionalisme, hilangnya kepercayaan publik dan kredibilitas sosial. Berdasarkan hal ini maka penulis mengangkat judul “Pengaruh efikasi diri (self efficacy), kompleksitas tugas dan tekanan ketaatan terhadap kualitas audit judgment auditor internal pemerintah”.
8
1.2
Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti merumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut 1. Apakah efikasi diri berpengaruh terhadap kualitas audit judgment? 2. Apakah kompleksitas tugas berpengaruh terhadap kualitas audit judgment? 3. Apakah tekanan ketaatan berpengaruh terhadap kualitas audit judgment?
1.3
Tujuan Penelitian Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada maka penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh efikasi diri, kompleksitas tugas dan tekanan ketaatan terhdap kualitas audit judgment auditor internal pemerintah.
1.4
Manfaat Penelitian Dengan mengetahui hubungan diantara variabel maka diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan manfaat sebagai berikut: 1. Bagi regulator, penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit judgment sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas audit judgment yang dihasilkan auditor internal pemerintah.
9
2. Memberikan kontribusi kepada auditor internal pemerintah dalam meningkatkan kinerja pekerjaan yang dilakukan. 3. Bagi akademisi, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai faktor – faktor eksternal dan internal yang berpengaruh terhadap kualitas audit judgment yang dihasilkan. 1.5
Sistematika Penulisan Kerangka sistematika penulisan penelitian ini dibagi dalam 5 bab, yaitu: BAB 1 Pendahuluan Bab ini akan membahas latar belakang penelitan, rumusan masalah, tujuan penelitian, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. BAB 2 Kerangka Teori dan Pengembangan Hipotesis Bab ini akan membahas tinjauan literatur yang terdiri dari penjelasan tentang efikasi diri, kompleksitas tugas, tekanan ketaatan dan audit judgment kemudian pengembangan hipotesis. BAB 3 Metode Penelitian Bab ini akan membahas metode penelitian yang terdiri dari populasi dan sampel, pengumpulan data, daerah penelitian, dan definisi dari masing – masing variabel.
10
BAB 4 Hasil Penelitian dan Pembahasan Bab ini akan membahas analisis data berdasarkan hasil dari data – data yang telah dikumpulkan. BAB 5 Penutup. Bab ini memabahas kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.
