1 EVALUASI ANGGARAN KINERJA PADA BADAN

Spirit Publik Volume 10, Nomor 1 Halaman 1 - 18

ISSN. 1907-0489 April 2015

EVALUASI ANGGARAN KINERJA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BONTANG PERFORMANCE-BASED BUDGETING EVALUATION IN BONTANG REGIONAL CIVIL SERVICE AGENCY Fajar Apriani Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman [email protected]

ABSTRAK Tuntutan demokratisasi membutuhkan sentralitas transparansi dan akuntabilitas di sektor pemerintah, termasuk dalam lingkup manajemen keuangan, menciptakan penganggaran pemerintah yang mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dan meningkatkan penegakan hukum di bidang aspek keuangan sementara pada saat yang sama meningkatkan pemerintah kinerja. Keluaran dan hasil penganggaran menjadi indikator suksesnya penggunaan anggaran oleh pengguna anggaran. Penerapan kinerja anggaran dalam pengelolaan keuangan masing-masing unit pemerintah mampu untuk mengekang pengeluaran, sehingga anggaran yang dikeluarkan diprioritaskan untuk kegiatan yang telah direncanakan dan dialokasikan. Dengan kata lain itu kinerja anggaran akan mencerminkan kinerja organisasi. Artikel ini membahas pelaksanaan anggaran kinerja di Kota Bontang, Indonesia. Kata Kunci: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Analisis Tugas dan Fungsi, Kota Bontang ABSTRACT The demands of democratization that becoming a global phenomenon that demands the centrality of transparency and accountability in the government sector, including in financial management scope, creating government budgeting management reform in order to increases public participation and increases rule of law in the field of financial aspect, while increasing government performance. Output and outcomes become successive indicator of budgeting implementation by budget user unit. The application of buget performance in financial management of each unit become a curbing expenditure that give priority to the achievement of the results of the planned and allocated input for the execution of the duties and functions of the organization. So basically, the budget performance linking expenditures with results with the benchmarks on the performance of the organization. Key words: Performance budget, public sector budgeting, transparency and accountability, budgeting reform.

1

Spirit Publik Vol. 10, No. 1, April 2015 Hal. 1-18

kemampuan aparat birokrasi untuk

PENDAHULUAN Birokrasi bersifat

di

technocratic

arrogance teknokrat

dengan dan

Indonesia power

and

banyaknya

ekonom

yang

mendominasi birokrasi. Akibatnya ukuran-ukuran

ekonomi

yang

dikembangkan

birokrasi

untuk

melakukan tindakan diskresi, serta kelangkaan

komitmen

pimpinan

daerah untuk menciptakan pelayanan publik yang responsif, akuntabel, dan transparan. Birokrasi

yang berada di

tengah-tengah masyarakat dinamis

melihat keberhasilan perannya dalam

tersebut

memajukan negeri menjadi begitu

tinggal diam, tetapi harus mampu

dominan (Suleiman dalam Purwanto

memberikan

dan Kumorotomo, 2005). Parkinson

yang

juga menjelaskan bahwa birokrasi

masyarakat.Maka untuk mencapai

publik juga bersifat expansionist

peningkatan

impulse, merambah ke segenap tata

masyarakat sebagaimana itulah maka

kehidupan disamping red tape and

pemerintah menyediakan anggaran

routine yang cenderung melahirkan

sektor

rutinitas serta menghindari inovasi

menyatakan bahwa anggaran sektor

baru yang penuh resiko. Akhirnya,

publik merupakan alat pemerintah

kinerja

untuk mengarahkan pembangunan

birokrasi

publik

dalam

seharusnya

tidak

dapat

berbagai

kebutuhan

dengan

kebutuhan

sesuai

kualitas

hidup

publik.Mardiasmo

(2002)

melayani masyarakat menjadi identik

menjamin

dengan ketidakefisienan.

rangka meningkatkan kualitas hidup

Permasalahan

pelayanan

kesinambungan

masyarakat.Anggaran

dalam

diperlukan

publik yang tidak efektif dipicu oleh

karena keinginan dan kebutuhan

berbagai hal yang kompleks, mulai

masyarakat yang tak terbatas dan

dari budaya birokrasi yang masih

terus berkembang, sumberdaya yang

bersifat

ada

paternalistik,

lingkungan

terbatas,

dan

anggaran

kerja yang tidak kondusif terhadap

merupakan instrumen pelaksanaan

perubahan zaman, rendahnya sistem

akuntabilitas publik oleh instansi

reward dalam birokrasi di Indonesia,

atau lembaga pemerintah.

lemahnya mekanisme punishment bagi aparat birokrasi, rendahnya

2

Birokrasi modern seharusnya tidak

lagi

berpikir

bagaimana

Fajar Apriani : Evaluasi Anggaran Kinerja Pada BKD Kota Bontang

membelanjakan dana yang tersedia

Untuk

mencegah

dalam anggaran, tetapi bagaimana

penyalahgunaan

membelanjakan

dan menciptakan sistem anggaran

terbatas

anggaran

seefisien

yang

mungkin,

dan

yang

lebih

keuangan

daerah

responsif

memanfaatkan apa yang diperoleh

kehendak

dari hasilnya. Pendekatan ini akan

perbaikan menyeluruh. Setiap satuan

mengubah pola pembiayaan secara

di dalam birokrasi publik harus

lebih efisien serta memungkinkan

mampu menghayati bahwa money

untuk mengukur produktivitas kerja

follows functions (uang mengikuti

birokrasi atau kinerja birokrasi.

fungsi), bukan fungsi

Berkaitan

diperlukan

mengikuti

hal

uang. Selama ini yang terjadi adalah

Undang-undang

“fungsi mengikuti uang”, dimana ada

Nomor 12 Tahun 2008 tentang

uang disitulah pegawai atau pejabat

Pemerintahan Daerah, pada Bab VIII

bekerja. Terkadang tugas dan fungsi

Keuangan Daerah Pasal 78 Ayat 1

direkayasa untuk mendapat jatah

dinyatakan bahwa penyelenggaraan

alokasi uang. Tidak mengherankan

tugas pemerintah daerah dan DPRD

bahwa

dibiayai

mengakibatkan

tersebut,

dengan

masyarakat,

kepada

dalam

dari

dan

atas

beban

kecenderungan

ini

satuan

yang

Anggaran Pendapatan dan Belanja

berhubungan dengan uang menjadi

Daerah.

APBD

pusat kekuasaan, sedangkan satuan

pelaksanaan

yang memberikan pelayanan kepada

Artinya,

diperuntukkan

bagi

dana

tugas pemerintahan daerah, termasuk

masyarakat

tugas

kekuasaan atau kurang diperhatikan

dan

wewenang

penyelenggaraan pemerintahan yang sudah

dilimpahkan

atau

Oleh prinsip

Penambahan wewenang daerah jelas

dan

akan membutuhkan dana tambahan

ditegakkan

bagi

lembaga

pengurangan

Sebaliknya,

wewenang

mengurangi anggaran untuk itu.

akan

memiliki

(Purwanto dan Kumorotomo, 2005).

didesentralisasikan pusat ke daerah.

daerah.

kurang

sebab

itu,

transparansi,

checks

and

prinsip-

akuntabilitas

balance

diantara pemerintah.

harus

lembagaPrinsip

ini

mungkin memang terasa klise di tengah berbagai korupsi yang hampir

3


menggerogoti semua institusi publik.

makna dan proses yang merupakan

Tetapi harus tetap diupayakan untuk

hal yang emosional, dimana latar

menciptakan

belakang

sistem

pengelolaan

alami

(natural

keuangan yang baik. Apabila satuan-

digunakan

satuan pengawasan keuangan secara

langsung dan peneliti sendiri sebagai

internal gagal berfungsi, kontrol oleh

instrumen kunci, sering pula disebut

lembaga di luar pemerintah harus

sebagai penelitian studi kasus.

dilakukan

secara

sistematis

dan

berkesinambungan. dengan

sumber

data

Hal-hal yang menjadi fokus dalam

Sehubungan

sebagai

setting)

penelitian

ini

meliputi

hal

penerapan anggaran kinerja yang

tersebut di atas, maka penerapan

terdiri atas latar belakang, prinsip-

anggaran sebagai alat ukur kinerja

prinsip, pihak pengambil keputusan

pegawai menjadi suatu hal yang

dan proses penerapannya. Kemudian

menarik

diteliti.

kinerja diteliti melalui aspek kualitas

Badan

perencanaan,

untuk

Penelitiandilakukan

pada

pelaksanaan,

Kepegawaian Daerah (BKD) Kota

pengendalian dan pengawasannya,

Bontang,

mengingat

organisasi

ditambah

tersebut

merupakan

organisasi

yang

sejumlah

mempengaruhi

faktor-faktor penerapan

perangkat daerah yang memiliki

anggaran sebagai alat ukur kinerja

tugas membantu Kepala Daerah

organisasi.

dalam

melaksanakan

manajemen

Sumber data dalam penelitian

Sipil

ini adalah informan yang dipilih

penerapan

secara purposiveatau bertujuan, yang

anggaran sebagai alat ukur kinerja di

dalam penelitian ini meliputi para

BKD Kota Bontang beserta faktor-

pejabat struktural pada BKD Kota

faktor

Bontang, juga dokumen-dokumen

Pegawai

Negeri

Daerah.Bagaimana

yang

mempengaruhinya,

menjadi pertanyaan penelitian ini.

yang relevan sebagai sumber data lainnya yang sifatnya melengkapi data utama.

METODE PENELITIAN Penelitian penelitian

kualitatif,

menekankan

4

ini

pada

merupakan yang

Metode pengumpulan data

lebih

yang dipergunakan penulis antara

pengungkapan

lain melalui penelitian kepustakaan


dan penelitian lapangan yang terdiri

dan Informasi Kepegawaian, serta

atas penggunaan teknik observasi,

Kelompok Jabatan Fungsional.

wawancara,

penggunaan

pertanyaan

dan

daftar

dokumentasi.

Penelitian ini dilakukan selama dua bulan

pada

Agustus

Latar

Penerapan

Anggaran Kinerja

hingga

September 2012.

Belakang

Yang

dimaksud

anggaran

kinerja dalam penelitian ini adalah alokasi dana yang mengutamakan pencapaian hasil dari input yang

HASIL DAN PEMBAHASAN Gambaran

Umum

BKD

Kota

direncanakan,

yang

telah

dialokasikan bagi pelaksanaan tugas

Bontang BKD

Kota

merupakan Pemerintah

telah

Bontang

unsur

Latar belakang munculnya

dan

penerapan anggaran kinerja adalah

bertanggungjawab kepada Kepala

adanya tuntutan demokratisasi yang

Daerah melalui Sekretaris Daerah

kemudian menjadi fenomena global

Kota.Dasar pembentukan BKD Kota

yang

Bontang adalah Peraturan Daerah

aspek transparansi dan akuntabilitas

Kota Bontang Nomor 15 Tahun 2002

pada

tentang Perubahan Peraturan Daerah

politik, termasuk bidang pengelolaan

Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2001

keuangan. Reformasi pun diperlukan

tentang Pembentukan

untuk

di

Bontang

Bontang.

yang

berada

Kota

pelaksana

dan fungsi organisasi BKD Kota

bawah

Organisasi

Lembaga Teknis Daerah. Susunan

organisasi

mengedepankan

bidang

pemerintahan

menghasilkan

manajemen

pentingnya

keuangan

dan

suatu pemerintah

BKD

daerah yang transparan, akuntabel,

Kota Bontang, terdiri atas Kepala

yang mendukung peningkatan peran

Badan, Bagian Tata Usaha, Bidang

serta

Mutasi dan Kesejahteraan Pegawai,

hukum di bidang keuangan negara

Bidang Pengembangan dan Diklat

dan

Kepegawaian, Bidang Dokumentasi

pemerintah daerah.

masyarakat

dan

meningkatkan

supremasi

kinerja

5


Berkenaan dengan reformasi

pertanggungjawaban APBD untuk

di bidang keuangan negara, berikut

penilaian kinerja didasarkan tolok

adalah penjabaran mengenai tahap-

ukur rencana strategis, sebagaimana

tahap reformasi tersebut diawali pada

isi dari Pasal 8 PP Nomor 105 Tahun

tahun 2000 dimana Otonomi Daerah

2000

di Indonesia diterapkan yang ditandai

Pertanggungjawaban

dengan

peraturan

Daerah yang menyatakan bahwa

bidang

APBD disusun dengan pendekatan

ditetapkannya

perundangan

khusus

di

pengelolaan keuangan negara, antara lain sebagai berikut :1) PP Nomor

tentang

Pengelolaan

dan

Keuangan

kinerja. Artinya,

yang

menjadi

105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan

indikator keberhasilan pelaksanaan

dan Pertanggungjawaban Keuangan

anggaran adalah hasil (output) dan

Daerah,2) PP Nomor 108 Tahun

manfaat (outcomes). Output dan

2000

Cara

outcome tersebut merupakan tolok

Kepala

ukur dan perwujudan keberhasilan

Daerah,3) PP Nomor 11 Tahun 2001

visi, misi dan tupoksi dari unit

tentang

pengguna

tentang

Tata

Pertanggungjawaban

Informasi

Keuangan

anggaran.Sedangkan

Daerah,4) Kepmendagri Nomor 29

kemudian UU Nomor 17 Tahun 2003

Tahun

Pedoman

tentang Keuangan Negara menjadi

Pertanggungjawaban

‘motor penggerak’ (driving force)

2002

Pengurusan,

tentang

dan Pengawasan Keuangan Daerah

diterapkannya

serta Tata Cara Penyusunan APBD,

kinerja.

5) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

anggaran

berbasis

Landasan atau dasar hukum yang mengatur mengenai anggaran

Berdasarkan PP Nomor 105

kinerja beserta kronologinya adalah

Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan

sebagai berikut : Pada tahun 1999,

Pertanggungjawaban

Keuangan

Pemerintah Pusat memberlakukan

Daerah dan PP Nomor 108 Tahun

UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang

2000

Cara

Otonomi Daerah yang diperbaiki

Pertanggungjawaban Kepala Daerah

melalui UU Nomor 32 Tahun 2004

itulah kemudian penyusunan APBD

tentang Pemerintah Daerah, yang

berdasarkan

direvisi lagi melalui UU Nomor 12

6

tentang

pada

Tata

kinerja

dan


Tahun 2008. Dan UU Nomor 25

dasarnya, anggaran kinerja adalah

Tahun 1999 diperbaiki menjadi UU

menghubungkan pengeluaran dengan

Nomor 33 Tahun 2004 tentang

hasil yang diinginkan dengan tolak

Perimbangan Keuangan Pusat dan

ukur yang terletak pada kinerja

Daerah. Kemudian, UU Nomor 17

organisasi.

Tahun

2003

Negara

tentang

Keuangan

(Pengintegrasian

Akuntabilitas

Kinerja

ke

Sistem

Prinsip-prinsip

dalam

Anggaran Kinerja

Sistem Penganggaran). Ketentuan itu

Penerapan

Anggaran

daerah

pada

serta beberapa PP dan Permendagri

hakekatnya merupakan salah satu

No.57

tentang

alat untuk meningkatkan pelayanan

Perubahan Permendagri Nomor 13

publik dan kesejahteraan masyarakat

Tahun 2006 tentang Pengelolaan

sesuai dengan tujuan otonomi daerah

Keuangan Daerah telah merubah

yang

secara drastis sistem penganggaran

bertanggungjawab

dan

2002).Dengan

Tahun

2007

pengelolaan

keuangan

Pemerintah Daerah.

luas,

harus

Dengan demikian, penerapan

nyata

dan (Widjaja,

demikian,

APBD

benar-benar

mencerminkan

dapat kebutuhan

anggaran kinerja dalam pengelolaan

masyarakat dengan memperhatikan

keuangan pada setiap Satuan Kerja

potensi dan keanekaragaman daerah.

Perangkat

Daerah

(SPKD)

Berangkat

dari

harapan

merupakan perwujudan reformasi di

tentang peningkatan kesejahteraan

bidang pengelolaan keuangan negara

masyarakat

yang

hendaknya

memiliki

menertibkan

tujuan

pengalokasian

yang

mengutamakan

hasil

dari

penyusunan

maka APBD

dana

mengacu pada norma dan prinsip

pencapaian

anggaran (Widjaja, 2002) sebagai

telah

berikut

telah

akuntabilitas, 2) Disiplin anggaran,

dialokasikan bagi pelaksanaan tugas

3) Keadilan anggaran, 4) Efisiensi

dan

direncanakan,

input

untuk

tersebut,

yang yang

:

1)

Transparansi

dan

fungsi

organisasi

yang

dan efektivitas anggaran, 5) Format

bersangkutan.

Sehingga

pada

anggaran.

7


Disamping

itu,

dalam

meningkatkan

akuntabilitas

penyusunan anggaran daerah kiranya

perencanaan anggaran yang efektif

penting

mencermati

dan efisien serta memperjelas tingkat

sistem penyusunan anggaran daerah,

penggunaan anggaran yang telah

yang secara teoritis terdapat tiga

dialokasikan.

pula

untuk

sistem penyusunan anggaran, yaitu

Pada

dasarnya

1) Sistem Anggaran Tradisional, 2)

kinerja

Sistem

dan

pengeluaran

dengan

and

diinginkan

dari

Anggaran

Kinerja

3)Planning

Programme

Budgeting

System

(PPBS)

(Wicaksono, 2006).

adalah

menghubungkan hasil

yang

masing-masing

program dan pelayanan dan membuat target

Dalam Kepmendagri Nomor

anggaran

pencapaiannya,

demikian

dengan

pengeluaran

29 Tahun 2002 tentang Pedoman

diprioritaskan

Pengurusan,

mempertanggungjawabkan terhadap

Pertanggungjawaban

dan

dapat

SKPD

dan Pengawasan Keuangan Daerah

hasil atau outcome-nya.

serta Tata Cara Penyusunan APBD,

Sejumlah

dapat

prinsip-prinsip

standarisasi sistem anggaran daerah

yang mendasari penerapan anggaran

yang

kinerja antara lain : pertama, prinsip

diwajibkan

bagi

provinsi

maupun kabupaten/kota di seluruh

money

Indonesia adalah sistem anggaran

mengikuti

kinerja. Maka dari itu, selayaknya

mengikuti uang. Selama ini yang

apabila Pemerintah Provinsi beserta

terjadi adalah fungsi mengikuti uang,

Kabupaten/Kota

dimana ada uang disitulah pegawai

menggunakan

follows fungsi,

bukan

fungsi

atau

compliance

tugas dan fungsi direkayasa untuk

regulasi

pemerintah RI.

Terkadang

mendapat jatah alokasi uang. Kedua,

Terkait dengan hal tersebut, Wicaksono

bekerja.

uang

standarisasi tersebut sebagai bentuk terhadap

pejabat

functions,

(2006)

menyatakan

konsep value for money. Cirinya ekonomis

meminimalkan

biaya

bahwa anggaran kinerja merupakan

sumberdaya untuk suatu kegiatan,

sistem anggaran yang mengutamakan

efisien melaksanakan tugas dengan

pencapaian hasil dari input yang

usaha yang pantas, efektif, yaitu

telah

sejauhmana sasaran dicapai. Dengan

8

direncanakan,

untuk


demikian, prinsip itu diharapkan

rakyat (citizen) atau civil society, dan

mendasari tata pemerintahan yang

usahawan (business) yang berada di

baik,

sektor swasta. Ketiga komponen ini

termasuk

adanya

pertanggungjawaban para pengambil

mempunyai

tata hubungan

keputusan atas penggunaan uang

sama dan sederajat, yang akan sangat

yang dianggarkan untuk mencapai

berpengaruh

tujuan, sasaran dan indikator yang

menciptakan tata pemerintahan yang

telah ditetapkan.

baik. Upaya untuk menyeimbangkan

terhadap

yang

upaya

ketiga komponen ini merupakan Pihak

Pengambil

Keputusan

Anggaran Kinerja

ilmu

Pihak yang terlibat dalam proses

peran yang harus dimainkan oleh

pengambilan

keputusan

administrasi

publik,

agar

menjamin adanya kongruensi dan cohesiveness diantara ketiganya.

anggaran kinerja antara lain warga dan wakil kelompok masyarakat,

Penerapan Anggaran Kinerja

Panitia Anggaran Legislatif sebagai

Dalam menerapkan anggaran

mitra kerja Tim Anggaran Eksekutif

kinerja, Pemerintah Kota Bontang

bersama-sama

menerapkan beberapa strategi atau

membahas

menyusun

RKA

APBD

dan untuk

langkah-langkah,

yang

meliputi

kemudian ditetapkan menjadi DPA

sosialisasi, pembagian peran dan

APBD, Walikota, Kepala SKPD,

capacity building serta melibatkan

Tim Panitia Anggaran Eksekutif

masyarakat

yakni Sekretaris Daerah, Kepala

penganggaran. Penjabaran mengenai

Bagian Keuangan Setda, Kepala

hal tersebut adalah sebagai berikut

Bagian Penyusunan Daerah Setda,

:1)

dan Kepala Bappeda.

(sosialisasi). Hambatan utama yang

Dengan

demikian,

maka

dihadapi

dalam

Penyebaran

oleh

proses

informasi

Pemerintah

Kota

pihak yang terlibat dalam proses

Bontang untuk menerapkan anggaran

pengambilan

kinerja

keputusan

anggaran

adalah

kinerja mewakili tiga tiga komponen,

pemahaman

yakni

eksekutif

pemerintah

(government),

belum

yang dan

sama

legislatif

adanya antara tentang

9


anggaran kinerja. Padahal penerapan

Badan Pengelola Keuangan Daerah

anggaran

kinerja

(BPKD). Adapun tugas masing-

memerlukan komitmen yang kuat

masing pihak tersebut adalah sebagai

antara eksekutif dan legislatif dan

berikut : a) Masyarakat berperan

harus dilakukan pada seluruh dinas /

untuk terlibat dalam langkah proses

instansi.

penyusunan

berbasis

Sosialisasi

melibatkan

anggaran,

Panitia Anggaran yang terdiri dari

menyampaikan

Pemerintah Kota dan DPRD Kota.

pendapat dalam penentuan kebijakan,

Sosialisasi yang dimaksud adalah

b)

penyebaran

menetapkan

informasi

kepada

harapan

DPRD

dan

berperan

dalam

kebijakan

anggaran,

lembaga dan dinas terkait di Kota

mengesahkan anggaran (menetapkan

Bontang, yang menerangkan bahwa

kebijakan,

menentukan

Kota Bontang akan menerapkan

menetapkan

prioritas

anggaran kinerja, apa yang dimaksud

serta memantau dan mengevaluasi

dengan

anggaran,

anggaran

kinerja,

apa

c)

implikasinya, dan bagaimana proses

dalam

penganggarannya.

(menyiapkan

infomasi

Penyebaran

(sosialisasi)

dilakukan

Walikota

instruksi

melalui

Setelah

penyusunan

anggaran

Walikota

berperan

Pembagian Peran dan Peningkatan

melaksanakan,

Kapasitas

melaporkan,

peningkatan

kapasitas

dan

masing-

anggaran

anggaran).

disetujui,

peran

anggaran

kalender

penyuluhan, dan media massa.2)

Building).Kejelasan

berperan

berupa formulir dan kertas kerja, dan menyiapkan

(Capacity

pelayanan),

penyusunan

kepada dinas/ instansi, masyarakat, kegiatan-kegiatan

arah,

dalam

memantau d)

BPKD

melakukan

bimbingan

(instruksi

dan

berperan koordinasi, anggaran,

masing pihak yang terlibat dalam

format dan lembar kerja), serta

penyusunan

melakukan pengawasan.

anggaran

harus

dilakukan untuk menjamin terjadinya

Adapun tahapan pengelolaan

proses penyusunan anggaran kinerja

keuangan daerah pada BKD Kota

yang baik. Pihak-pihak yang terlibat

Bontang terjabar sebagai berikut : 1)

pada proses penganggaran adalah

Dari

masyarakat, DPRD, Walikota, dan

berdasarkan masukan dari aspirasi

10

perencanaan

anggaran


masyarakat diproses melalui RKA

pengawasan

yang merupakan cerminan visi, misi,

melalui

tujuan, sasaran, tupoksi, program,

menjadi hasil evaluasi kinerja.

aktivitas, target kinerja dan Standar

berdasarkan

proses

Untuk

tabel

mengenai

pengelolaan

keuangan

suatu

tahapan

Pelaksanaan

kinerja

jelasnya,

berikutdisajikan

2)

evaluasi

lebih

Analisis Belanja (SAB) menjadi RAPBD.

laporan

anggaran berdasarkan APBD melalui

daerah pada BKD Kota Bontang

proses

sebagaimana telah terurai di atas :

sistem

pelaporan.

3)

akuntansi

dan

Pengendalian

dan

Tabel 1 Tahap Pengelolaan Keuangan Daerah pada BKD Kota Bontang No

Tahapan

Input

Proses

Output

Ket

Anggaran 1

Perencanaan

Aspirasi

RKA, visi, misi, tujuan, RAPBD sasaran,

tupoksi,

program

aktivitas,

SKPD

target kinerja, SAB. 2

Pelaksanaan

APBD

Sistem akuntansi

Laporan

SKPD

3

Pengendalian

Laporan

Evaluasi kinerja

Hasil

SKPD

dan Pengawasan

evaluasi kinerja

Sumber : BKD Kota Bontang.

Penerapan anggaran kinerja

Disamping itu pelaksanaan anggaran

pada BKD Kota Bontang telah

berbasis kinerja dilakukan dengan

dilaksanakan

sistem

dengan

sejak

tahapan

perencanaan,

tahun

2007,

mulai

dari

pelaksanaan,

komputerisasi

akuntansi yang

secara berpedoman

pada standar akuntansi keuangan

pengendalian hingga pengawasan. 11


daerah, sesuai dengan perkembangan

1.

teknologi saat ini.

Kecakapan

tim

dalam

penyusunan

anggaran

adalah

Keterlibatan

atasan

dalam

penyusunan

anggaran

adalah

baik. Hasil yang Dicapai dari Penerapan

2.

Anggaran Kinerja Hasil yang dicapai dari telah diterapkannya penerapan anggaran

baik. 3.

kinerja pada BKD Kota Bontang sebagai berikut :

Anggaran yang disusun realistis (tidak terlalu rendah / tinggi).

4.

Tolok

ukur

penyusunan

1.

Penghematan anggaran.

anggaran adalah data anggaran

2.

Mencegah overlapping kegiatan

sebelumnya.

atau

3.

duplikasi

kegiatan

dan

tujuan dan kebijakan umum

Kinerja dinas / instansi dapat

organisasi. 6.

Memudahkan

penataan

kelembagaan. 5.

Masyarakat

memiliki

kebijakan

untuk menyampaikan harapan,

Bontang.

Tercipta

8.

seperti

legislatif,

dunia

masyarakat,

investor

pihak usaha, dan

lembaga-lembaga donor. Memberikan

informasi

Program disusun mengacu pada

BKD Kota Bontang. 9.

Program keadilan pelaksana

yang

Kinerja Organisasi aspek

Kota

disusun

berasaskan

anggaran

dimana

program

tidak

tertekan, tetapi termotivasi.

handal kepada berbagai pihak.

Berdasarkan

Pemerintah

kemampuan internal organisasi kepercayaan

stakeholders,

Secara Wicaksono

konseptual, (2006)

menyatakan

terdapat empat dimensi aspek dalam kualitas

perencanaan anggaran, temuan lapangan menunjukkan bahwa :

12


akses

rancangan APBD.

7.

Program disusun mengacu pada kondisi ekonomi.

7.

mengusulkan dan mengontrol

6.


anggaran fiktif.

diukur. 4.

5.

proses penyusunan anggaran kinerja yang

dapat

mengoptimalisasikan


pencapaian hasil dari input yang

yang dikelola guna mencapai hasil

telah direncanakan sebagai berikut :

yang ditetapkan.

Pertama, adalah ketersediaan

Ketiga,

adalah

ruang partisipasi yang memadai bagi

perkiraan

pendapatan

masyarakat

pengeluaran

yang

dalam

formulasi

anggaran.Pembukaan

ruang

efisien.Aspek

akurasi serta

efektif

tersebut

dan lebih

partisipasi dilakukan melalui metode

menekankan agar pemerintah daerah

penjaringan aspirasi yang bertujuan

berhati-hati pada saat menampilkan

agar masyarakat dapat menggunakan

rancangan anggaran.

hak publiknya untuk menyampaikan

Keempat,

adalah

azas

harapan serta pilihan mereka dalam

keadilan (equitas) dan pemerataan

komposisi anggaran daerah.Namun,

pelayanan

bagian yang sulit direalisasikan yakni

masyarakat miskin.Salah satu peran

pada

operasionalisasi

pemerintah menurut Smith adalah

penjaringan aspirasi karena tidak

peran distributif yaitu menciptakan

semua

memahami

keadilan bagi masyarakat melalui

mekanisme yang tepat agar aspirasi

alokasi anggaran, sehingga dapat

mereka

menjangkau

saat

masyarakat

dapat

didengar

dan

diakomodir dalam anggaran daerah. Kedua, adalah kesederhanaan informasi

anggaran

yang

tidak

khususnya

bagi

berbagai

lapisan

masyarakat.Untuk mengukur azas keadilan dalam anggaran daerah maka kita dapat meninjau tingkat

mengeliminasi

esensinya.Artinya

keluasan

informasi

disajikan

pembangunan dan pelayanan bagi

yang

anggaran

daerah

dalam

merupakan

masyarakat.Apabila

informasi yang memadai dan mudah

masyarakat

dipahami

manfaat

tersebut

oleh

masyarakat.Hal

merupakan

perwujudan

coverage

mayoritas

dapat nyata

kebijakan

dari

memperoleh kebijakan

pembangunan dan pelayanan yang

akuntabilitas

anggaran

yang

disediakan oleh pemerintah, artinya

memberikan

kemudahan

bagi

azas

masyarakat

untuk

mengetahui

keadilan

anggaran

telah

terpenuhi.

penggunaan sumberdaya keuangan

13


Selanjutnya

berdasarkan

3.

Tanggungjawab pegawai yang

aspek kualitas pelaksanaan anggaran,

terlibat dalam kegiatan adalah

temuan

baik.

lapangan

menunjukkan

bahwa : 1.

4.

Kecakapan

tim

dalam

melaksanakan

program

2.

Dukungan stakeholder

atas

adalah tertib. 5.

Dana

dilaksanakan dengan cukup tepat

pencairan

6.

anggaran

Kegiatan

pengendalian

pengawasan

anggaran

yang

tersedia

sangat

mutu. 7.

Kegiatan

pengendalian

Penggunaan dana dilaksanakan

pengawasan

dengan efisien.

dilaksanakan

Alokasi jumlah pegawai yang

sasaran. 8.

Pembinaan

dengan

dan

Motivasi kerja pegawai yang

pengeluaran


dengan cukup baik. 9.

Sedangkan berdasarkan aspek

pengawasan

pengendalian anggaran,

Laporan

tepat

pengawasan

terhadap

cukup tinggi.

dan

anggaran

cukup baik.

kualitas

dan

dilaksanakan dengan cukup tepat


7.

anggaran

waktu. 6.

memadai. 5.

dan

pelaksanaan

lancar. 4.

pengendalian

pengawasan

baik. Proses

Kegiatan

masyarakat/

program anggaran adalah cukup

3.

kegiatan

pengendalian dan pengawasan

kerja

anggaran adalah baik.

Administrasi

bendaharawan dilaksanakan

pertanggungjawaban

dilaksanakan dengan baik.

dan

Anggaran dikatakan berbasis

temuan

prestasi kerja menurut Darise (2007)

lapangan menunjukkan bahwa :

adalah jika suatu sistem anggaran

1.

mengutamakan

Proses

pelaporan

realisasi

anggaran adalah lancar. 2.

Keterarahan

kegiatan

hasil pada

pencapaian tujuan adalah baik.

kerja

upaya atau

pencapaian output

dari

perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Lebih lanjut Darise (2007) menyatakan bahwa dalam

14


pendekatan kinerja ada dua hal

pemerintah yang mencakup sub

penting

sistem

yang

ditekankan,

yaitu

perencanaan,

output dan input. Output (keluaran)

penganggaran, perbendaharaan,

menunjukkan barang atau jasa yang

akuntansi, sistem informasi dan

dihasilkan

audit.Dalam hal ini, pedoman-

dari

program

atau

kegiatan sesuai dengan input yang

pedoman

digunakan. Input (masukan) adalah

masih bersifat parsial dan sering

besarnya

tidak berkesesuaian, sehingga

sumber-sumber

dana,

yang

dikeluarkan

SDM, material, waktu dan teknologi

harus

yang digunakan untuk melaksanakan

atau konversi dari suatu sub

suatu program atau kegiatan. Dalam

sistem ke sub sistem yang

hal ini, setiap penggunaan sumber-

lainnya.

sumber yang direncanakan dalam

2.

dilakukan

penyesuaian

Sumbar Daya Manusia (SDM).

anggaran dikaitkan dengan barang

Mengingat

atau jasa yang akan dihasilkannya.

akuntansi

Hubungan

dan

secepat perkembangan akuntansi

menunjukkan

komersial, sampai dengan saat

keluaran

antara tersebut

masukan

kinerja suatu program atau kegiatan.

Penerapan

tidak

menguasai

akuntansi

pemerintah.

yang

Mempengaruhi

pemerintah

ini masih sedikit sekali SDM yang

Faktor-faktor

perkembangan

3.

Masih

kurangnya

tingkat

Anggaran Kinerja sebagai Alat

kepedulian

Ukur Kinerja Organisasi

lingkungan pemerintah daerah

Faktor-faktor

yang

pimpinan

untuk mendasarkan keputusan

mempengaruhi penerapan anggaran

pada informasi keuangan.

kinerja sebagai alat ukur kinerja

Saat

organisasi

mengembangkan

BKD

Kota

Bontang,

antara lain : 1.

Belum pengembangan manajemen

di

ini,

dorongan

untuk

akuntansi

pemerintah adalah lebih pada terintegrasinya sistem keuangan

pemenuhan tuntutan peraturan perundangan, kebutuhan

bukan akan

karena informasi

15


4.

keuangan

untuk

pengambilan

keputusan

dasar

usahawan (business) yang berada di

dan

sektor swasta. Penerapan anggaran

peningkatan kinerja.

kinerja pada BKD Kota Bontang

Dana

meliputi

kegiatan

sistem akuntansi pemerintah.

pembagian

peran

Keterbatasan

untuk

building serta melibatkan masyarakat

sistem

dalam proses penganggaran. Hasil

untuk

mengembangkan

dana

mengembangkan

akuntansi pemerintah merupakan

yang

salah

anggaran

satu

faktor

mempengaruhi

yang

dicapai

sosialisasi, dan

dari

kinerja

capacity

penerapan antara

lain

penerapan

penghematan anggaran, mencegah

anggaran kinerja sebagai alat

overlapping kegiatan atau duplikasi

ukur kinerja organisasi.

kegiatan dan anggaran fiktif, kinerja dinas/

instansi

dapat

diukur,

memudahkan penataan kelembagaan,

KESIMPULAN DAN SARAN

masyarakat memiliki akses untuk menyampaikan

Kesimpulan Penerapan anggaran kinerja pada

BKD

mengusulkan

harapan, dan

mengontrol

Kota

Bontang

rancangan APBD sehingga tercipta

oleh

tuntutan

kepercayaan stakeholders, dan dapat

demokratisasi yang mengedepankan

memberikan informasi yang handal

pentingnya prinsip good governance

kepada berbagai pihak.

dilatarbelakangi

pada

bidang

pemerintahan

dan

Kinerja organisasi BKD Kota

politik, termasuk bidang pengelolaan

Bontang

keuangan.

anggaran

perencanaan anggaran yang telah

kinerja menganut dua prinsip, yaitu

dilaksanakan berkualitas,pelaksanaan

prinsip money follows functions dan

anggaran juga terlaksana dengan

prinsip value for money. Adapun

berkualitas, kegiatan pengendalian

pihak yang terlibat dalam proses

dan

pengambilan

anggaran

cukup berkualitas, sedangkan kinerja

kinerja mewakili tiga komponen,

organisasi pada umumnya adalah

yaitu

baik dan lancar. Sedangkan beberapa

Penerapan

keputusan

pemerintah

(government),

rakyat (citizen) atau civil society, dan

16

faktor

menunjukkan

pengawasan

yang

anggaran

bahwa

juga

mempengaruhi


penerapan anggaran kinerja sebagai

3.

Pemerintah

Daerah

alat ukur kinerja organisasi antara

mendasarkan

lain

sistem

keputusan

pemerintah

keuangan

pengembangan

manajemen

keuangan

pengambilan pada

informasi

organisasi,

hanya

masih

perundangan yang berlaku.

menguasai tingkat

SDM

akuntansi

kepedulian

yang

pemerintah, pimpinan

di

4.

dasar

bukan

yang belum terintegrasi dengan baik, terbatasnya

atas

perlu

Perlu dialokasikan dana untuk pengembangan sistem akuntansi

lingkungan Pemerintah Daerah untuk

pemerintah

mendasarkan

berkesinambungan.

informasi

keputusan

keuangan

yang

pada

mengembangkan sistem akuntansi pemerintah.

Saran-saran Pemerintah

Daerah

Kota

Bontang perlu mengintegrasikan pengembangan

sistem

manajemen

keuangan

pemerintah pada setiap instansi dinas di daerah secara lebih maksimal. 2.

Pimpinan BKD Kota Bontang perlu

mengikutsertakan

sumberdaya aparaturnya untuk ikut

serta

dalam

kegiatan

peningkatan pengetahuan dan pendidikan pemerintah.

secara

masih

rendah, dan keterbatasan dana untuk

1.

peraturan

akuntansi

DAFTAR PUSTAKA Anonim. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Jakarta. Darise, Nurlan. 2007. Pengelolaan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Cetakan Pertama. Jakarta : PT. Indeks. Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta : Andi. Purwanto, Erwan Agus dan Wahyudi Kumorotomo. 2005. Birokrasi Publik dalam Sistem Politik SemiParlementer. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Yogyakarta : Gava Media. Wicaksono, Kristian Widya. 2006. Administrasi dan Birokrasi Pemerintah. Edisi Pertama. 17


Cetakan Pertama. Yogyakarta : Graha Ilmu. Widjaja, HAW. 2002. Otonomi Daerah dan Daerah Otonom.Edisi Pertama.

18

Cetakan Pertama. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

1 EVALUASI ANGGARAN KINERJA PADA BADAN

Recommend Documents