1 PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL: STUDI

Download Jaminan Kesehatan Nasional. (JKN) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial. Nasional (SJSN) yang dilakukan melalui mekanisme asuransi ke...
0 downloads 530 Views 268KB Size
Download PDF
Love PNG Images
Kebijakan dan Manajemen Publik

ISSN 2303 - 341X

Volume 3, Nomor 1, Januari – April 2015

Program Jaminan Kesehatan Nasional: Studi Deskriptif Tentang Faktor-Faktor Yang Dapat Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Di Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya Hubaib Alif Khariza Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga

Abstract Health is one of the basic needs of society as well as an important aspect to be able to prosper. The government is responsible for providing health and health care needs, especially for the poor. In order to realize universal health care for all people, the government set a policy of the National Health Insurance Program.Problems in this research topic is how the implementation of the National Health Insurance program in Mental Hospital Menur. And how resources, disposition, bureaucratic structure, communication, support the target groups, the degree of desired change and response objects affect policy implementation of the National Health Insurance program in Mental Hospital Menur.The method used in this study is a qualitative research method with a descriptive type. Data were collected by interview, observation and documentation as well as the determination of informants using purposive technique. While the examination technique of the validity of data through triangulation of data sources. The results showed that the implementation of the National Health Insurance program in Mental Hospital Menur been going well and according to existing procedures. Whereas the resource staff, physical facilities under conditions of inadequate or insufficient. And still needed socialization for participants of the National Health Insurance on the requirements that must be met when will go to the Hospital. So that neither party feels aggrieved or complicated and does not interfere with the implementation of national health insurance progarm. Keywords : Implementation Policy, National Health Insurance Program, Social Security System, Mental Disorders.

Pendahuluan Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat, maka kesehatan adalah hak bagi setiap warga masyarakat yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Setiap negara mengakui bahwa kesehatan menjadi modal terbesar untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu, perbaikan pelayanan kesehatan pada dasarnya merupakan suatu investasi sumber daya manusia untuk mencapai masyarakat yang sejahtera. Di negara sedang berkembang seperti Indonesia, untuk dapat meningkatan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan adanya peran pemerintah melalui layanan publik untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya, seperti kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan pokok lainnya Pemerintah berkewajiban untuk dapat memberikan kehidupan yang sehat dan sejahtera bagi warga negaranya. Demi mewujudkan hal tersebut, maka pemerintah pada tahun 2005 menyelenggarakan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin atau dikenal Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin (ASKESKIN) yang kemudian berkembang menjadi program kesehatan yang sekarang dikenal dengan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).

Program JKN adalah bentuk reformasi dibidang kesehatan yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan fragmentasi dan pembagian jaminan kesehatan. Permasalahan ini terjadi dalam skema Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang mengakibatkan biaya kesehatan dan mutu pelayanan yang tidak terkerdali. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang dilakukan melalui mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory). Data Kemenkes menunjukkan jumlah penduduk yang dijamin dalam berbagai bentuk dan luas jaminan kesehatan sebanyak 151, 6 juta dari total 293, 7 juta jiwa penduduk Indonesia. Dengan demikian masih ada 142, 1 juta jiwa penduduk Indonesia yang belum memiliki jaminan kesehatan dengan rincian seperti pada tabel 1.1.

1

Kebijakan dan Manajemen Publik

ISSN 2303 - 341X

Volume 3, Nomor 1, Januari – April 2015

Tabel 1.1 Jumlah penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan tahun 2012 (dalam juta) Jenis jaminan kesehatan Peserta Askes PNS

Jiwa 17.274.520

TNI/Polri

2.300.000

Peserta Jamkesmas

76.400.000

Peserta JPK Jamsostek Peserta Jamkesda/ PJKMU Jaminan Perusahaan (Self Insurres) Peserta Askes Komersial Total

5.600.000 31.866.390 15.351.532 2.856.539 151.548.981

Program Jaminan Kesehatan Masyarakat merupakan jaminan perlindungan untuk pelayanan kesehatan secara menyeluruh (komprehensif) yang mencakup pelayanan promotif, preventif serta kuratif dan rehabilitatif yang diberikan secara berjenjang bagi masyarakat/peserta yang iurannya dibayar oleh Pemerintah. Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyrakat miskin dan tidak mampu agar dapat mencapai derajat kesehatan yang optimal secara efektif dan efisien. Dalam perkembangan pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) muncul beberapa permasalahan yang dikeluhkan oleh pasien terkait dengan pelayanan yang diberikan, antara lain menurunnya mutu pelayanan Peningkatan Jumlah pasien ini terjadi karena siapapun sekarang dapat menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional. Secara sederhana permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program JKN dapat dilihat pada tabel 1.2 Tabel 1.2 Permasalahan Jaminan Kesehatan Nasional Permasalahan Deskripsi Sosialisasi

Fasilitas Kesehatan

Pembayaran

- Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui prosedur jaminan kesehatan - Pelayanan puskesmas dan klinik yang ditunjuk sebagai penyedia JKN belum memadai - Fasilitas banyak yang belum memenuhi standar - Jumlah dokter terhadap pasien masih kurang ideal - Belum terjadi kesepakatan iuran pekerja formal antara pemerintah, asosiasi pengusaha, dan serikat pekerja

Ketersediaan Data

- Masih ada kekhawatiran rumah sakit jika BPJS tidak akan membayar tunggakan dari pasien - Masih ada keraguan tentang keamanan sistem data peserta BPJS

Permasalahan kesehatan di Indonesia tidak hanya muncul pada penyakit ragawi seperti demam berdarah, kanker dan hepatitis, yang bisa disembuhkan dengan tindakan medis pada umumnya. Permasalahan kesehatan yang dimaksud adalah gangguan mental atau jiwa yang diderita oleh masyarakat Indonesia yang disebabkan tingkat stres akan kemiskinan yang dialami serta semakin kuatnya himpitan perekonomian. Gangguan jiwa adalah suatu sindroma atau pola psikologis atau perilaku yang terjadi pada seseorang dan dikaitkan dengan adanya distress atau disabilitas (kerusakan pada satu atau lebih area fungsi yang penting) disertai peningkatan resiko kematian. Gangguan jiwa menyebabkan penderitanya tidak sanggup menilai dengan baik kenyataan, tidak lagi menguasai dirinya untuk mencegah mengganggu orang lain atau merusak/ menyakiti dirinya sendiri. Tabel 1.3 Prevalensi Gangguan jiwa Menurut Provinsi, Indonesia 2013 Provinsi Gangguan Jiwa Berat (Psikosis/Skizofrenia) permil DKI jakarta 1,1 Jawa Barat 1,6 Jawa Tengah 2,3 DI Yogyakarta 2,7 Jawa Timur 2,2 Banten 1,1 Bali 2,3 Nusa Tenggara Barat 2,1 Nusa Tenggara Timur 1,6 Kalimantan Barat 0,7 Kalimantan Tengah 0,9 Kalimantan Selatan 1,4 Kalimantan Timur 1,4 Sulawesi Utara 0,8 Sulawesi Tengah 1,9 Sulawesi Selatan 2,6 Sulawesi Tenggara 1,1

Sumber: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementrian Kesehatan RI, Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Tahun 2013. Berdasarkan data dari tabel 1.3, setiap mil pada suatu daerah diwilayah Indonesia terdapat 1,7 orang yang mengalami gangguan jiwa berat. Provinsi Jawa Timur menunjukkan angka 2,2 jiwa/mil yang relatif tinggi jika dibandingkan dengan Kalimantan Barat

2

Kebijakan dan Manajemen Publik

ISSN 2303 - 341X

Volume 3, Nomor 1, Januari – April 2015

sebagai Provinsi dengan prevalensi gangguan jiwa paling sedikit yakni 0,7 jiwa/mil Terdapat 2 rumah sakit jiwa milik pemerintah yang terdaftar sebagai fasilitas kesehatan BPJS Kesehatan untuk wilayah Jawa Timur, salah satunya yaitu Rumah Sakit Jiwa Menur, Surabaya. Rumah sakit ini menjadi salah satu fasilitas kesehatan jiwa milik pemerintah provinsi untuk menanggulangi permasalahan kesehatan jiwa khususnya bagi masyarakat Jawa Timur. Mengingat begitu pentingnya peran dari program JKN terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan khususnya pada pelayanan bagi penderita gangguan jiwa serta pelaksanaannya pada fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Maka sangat penting bagi peneliti untuk melakukan penelitian berkaitan dengan implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu variabel-variabel apa saja yang dapat mempengaruhi keberhasilan dari implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional di Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya?

BPJS yang merupakan badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah. Tujuan dari program Jaminan Kesehatan Nasional adalah pemerataan dan penyediaan pelayanan kesehatan yang bisa diakses oleh semua kalangan dan lapisan masyarakat khususnya bagi masyarakat misksin dan tidak mampu. Sehingga dengan demikian dapat mewujudkan masyarakat yang sehat. Program Jaminan Kesehatan Nasional Di Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya merupakan Rumah Sakit milik pemerintah yang bekerjasama dengan BPJS, dimana hanya terdapat 2 Rumah Sakit Jiwa milik Pemerintah di Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut tentu saja membuat RSJ Menur memiliki peranan yang sangat penting sebagai Rumah Sakit serta penyedia layanan kesehatan jiwa di wilayah Jawa Timur. Rumah Sakit yang bekerjasama dengan BPJS merupakan fasilitas penyedia layanan bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Rumah Sakit Jiwa Menur juga merupakan Rumah Sakit rujukan khusunya bagi pasien dengan penyakit gangguan jiwa dan gangguan perilaku, yang berasal dari daerah yang tidak memiliki fasilitas kesehatan jiwa yang memadai.

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu mendeskripsikan Variabel-variabel yang dapat mempengaruhi keberhasian implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional di Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya.

Faktor-Faktor Yang Dapat Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Di Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya

Metodologi Penelitian

Sumber Daya

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang dilakukan di Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya. Teknik penentuan informan dilakukan secara purposive sampling untuk menentukan key informan. Key informan tersebut antara lain: Kepala Bagian Pelayanan Medik RSJ Menur, Kepala Bagian Keuangan RSJ Menur, Kepala Puri Anggrek RSJ Menur, Petugas Rekam Medik & Petugas Administrasi JKN RSJ Menur, Kepala Poli Spesialis RSJ Menur, Petugas Bagian JKN Poli Spesialis RSJ Menur, Perawat Poli Jiwa RSJ Menur, Petugas bagian Administrasi JKN di Poli Jiwa RSJ Menur. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan, teknik pemeriksaan dan keabsahan data dilakukan dengan metode triangulasi data.

a. Staf Dari segi kuantitas staf yang dimiliki oleh Rumah Sakit Jiwa Menur dalam melaksanakan program Jaminan Kesehatan Nasional sudah mencukupi namun masih diperlukan beberapa penambahan pada beberapa bagian layanan berupa penambahan petugas medis dan administratif. Hal tersebut sangat diperlukan guna tetap dapat memaksimalkan pelayanan kesehatan yang ada, mengingat jumlah pasien pengguna program JKN semakin lama semakin bertambah banyak. Sedangkan untuk kualitas sumber daya staf yang dimiliki oleh Rumah sakit Jiwa Menur tersebut sudah cukup memadai. Para staf tersebut memiliki keahlian dan merupakan tenaga yang terdidik yang sesuai dengan bidang pekerjaanya masing-masing. Hal tersebut terlihat dengan kondisi dimana para petugas tetap dapat memberikan pelayanan kesehatan meskipun terkendala dengan kurangnya sejumlah staf pada bagian pelayanan. Hal tersebut tidak terlepas dari upaya-upaya yang dilakukan oleh Rumah Sakit dengan mengadakan pelatihan, seminar, workshop dan mengikutsertakan para stafnya dalam kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun Rumah Sakit lain.

Jaminan Kesehatan Nasional Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar seluruh masyarakat disemua lapisan dapat memperoleh manfaat pada segi pemeliharaan dan pelayanan kesehatan yang dikelola dan diselenggarakan oleh

b.Fisik

3

Kebijakan dan Manajemen Publik

ISSN 2303 - 341X

Volume 3, Nomor 1, Januari – April 2015

Fasilitas pendukung fisik di Rumah Sakit Jiwa Menur guna mendukung pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional belum cukup memadai. Hal tersebut terlihat dari kurangnya fasilitas pendukung fisik di ruang rawat inap kelas 1, 2, 3 yaitu berupa ketersediaan tempat tidur yang belum memadai. Selain itu ruangan Anggrek dengan kapasitas delapan belas orang untuk perempuan dan delapan belas orang untuk laki-laki dirasa kurang memadai dengan jumlah yang kemungkinan akan bertambah banyak seiring berjalannya waktu. Sumber daya fisik lainnya adalah ketersediaan komputer di Poli Jiwa yang belum dapat terpenuhi, dimana setiap ruangan periksa seharusnya terdapat komputer untuk memudahkan dalam melakukan pencatatan dan pelayanan. c.Informasi Rapat formal menjadi salah satu cara yang efektif dalam penyampaian dan penyaluran informasi kepada seluruh bagian Rumah Sakit Jiwa Menur. Dengan demikian jika terjadi perubahan peraturan dan petunjuk yang terkait dengan pelaksanaan progam Jaminan Kesehatan Nasional di Rumah Sakit Jiwa Menur, seluruh petugas pelaksana akan dapat dengan mudah untuk mendapatkan dan memperoleh informasi tersebut. d. Finansial Pembiayaan dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional di Rumah Sakit Jiwa Menur berasal dari pembayaran yang dilakukan oleh BPJS melalui pengajuan klaim dari pihak Rumah Sakit. Dana BPJS sendiri berasal dari peserta PBI yang pembiayaan dibayarkan oleh pemerintah dan juga dari peserta non PBI yang membayar iuran secara berkala setiap Bulan. Rumah Sakit Jiwa Menur juga merasa sangat terbantu karena dengan adanya program JKN ini rumah sakit masih mendapat penjamin bagi pasien dari kalangan kurang mampu yang tidak kunjung dijemput meskipun keluarga sudah hubungi dan pasien sudah dinyatakan sehat oleh tenaga medis ada. Struktur Birokrasi Terdapat tiga tim yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program JKN tersebut. Tim pertama adalah tim pengelola yang bertugas untuk mengkoordinasikan pelaksanaan progam JKN di RSJ Menur. kedua adalah tim pengendali dimana tugas dari tim ini adalah melakukan pengawasan dan sebagai penentu jumlah dan durasi pemberian obat kepada pasien. Terakhir adalah tim coding dan Costing yang memiliki tugas untuk memasukkan kriteria pasien sesuai didiagnosis yang telah ditentukan pada sistem pembayaran INA-CBGs sehingga kemudian dapat diklaimkan oleh tim Costing dengan menghitung real cost yang ada. Dalam implementasi progam Jaminan Kesehatan Nasional di Rumah Sakit Jiwa Menur telah terdapat struktur pelaksanaan dan SOP. Dan telah terjadi penyesuain dari SOP lama rumah sakit ketika terjadi perubahan peraturan atau petunjuk, namun belum dapat dbuat SOP tetap karena peraturan dan

petunjuk arahan pelaksanaan program JKN sering berubah-ubah. Komunikasi Dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional di Rumah Sakit Jiwa Menur komunikasi antara aparat pelaksana program Jaminan Kesehatan Nasional di Rumah Sakit Jiwa Menur telah terjadi. Hal tersebut tercermin dari tanya jawab antara petugas mengenai program JKN, sehingga transmisi atau penyampaian informasi telah terjadi. Begitu juga transmisi informasi antara petugas dengan pasien juga telah terjalin dari penjelasan yang diberikan kepada pasien sesuai dengan kemampuan mereka. Komunikasi yang terjalin antara petugas dengan pasien juga berjalan dengan baik dan lancar. Demi menjaga aliran informasi agar tetap tersalur dengan baik maka dilakukan upaya-upaya agar pelaksanaan program Jaminan tetap bisa berjalan dengan lancar. Pada tingkat Rumah Sakit sering diadakan rapat koordinasi dan pemberitahuan jika ada perubahan aturan. kejelasan informasi dalam komunikasi terkait pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional di Rumah Sakit Jiwa Menur sudah cukup jelas. Hal tersebut terlihat dari adanya surat edaran yang diterima oleh Rumah Sakit sebagai patokan atau dasar pelaksaan pelayanan. Selain itu juga telah terdapat manlak (pedoman pelaksanaan) dan juklak (petunjuk pelaksanaan) program Jaminan Kesehatan Nasional Pada awal pemberlakuan program Jaminan Kesehatan Nasional tersebut masih sering terjadi perubahan. Dimana hampir setiap minggu terjadi perubahan aturan dan arahan berupa persyaratan yang harus dibawa pasien, jenis pelayanan dan penyakit apa saja yang bisa dilayani. Disposisi Dalam Implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional selain memerlukan peran sumber daya, struktur biroktasi dan komunikasi juga memerlukan adanya disposisi atau sikap dari pelaksana program itu sendiri. Para petugas pelaksana program Jaminan Kesehatan Nasional di Rumah Sakit Jiwa Menur, telah memiliki pemahaman dan pengetahuan yang cukup tentang program tersebut. Para pelaksana menilai bahwa program Jaminan Kesehatan Nasional tersebut merupakan program kesehatan untuk masyarakat miskin dan bertujuan untuk mengajak masyarakat dapat saling membantu sama lain. Pelaksana program Jaminan Kesehatan Nasional dari pihak Rumah Sakit Jiwa Menur telah mampu memaparkan peran dan tanggung jawabnya sebagai pelaksana program. Komitmen dari para pelaksana progam Jaminan Kesehatan Nasional di Rumah Sakit Jiwa Menur sudah cukup bagus. Para petugas pelaksana tersebut memiliki kepatuah dan tanggung jawab atas tugas dalam pelaksanaan program tersebut. Dukungan Kelompok Sasaran

4

Kebijakan dan Manajemen Publik

ISSN 2303 - 341X

Volume 3, Nomor 1, Januari – April 2015

Dalam setiap pelaksanaan kebijakan atau program pastilah akan diikuti dengan bagaimana masyarakat atau kelompok sasaran menyikapi dan menanggapi kebijakan atau program tersebut. Sikap dan tanggapan dari kelompok sasaran tersebut merupakan perwujudan dari sebesar apa manfaat ataupun dukungan dari kelompok sasaran Dalam Pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional di Rumah Sakit Jiwa Menur sebagian besar kelompok sasaran sudah memiliki pemahaman tentang apa itu program JKN. Berdasarkan dari pemahaman kelompok sasaran tersebut program JKN adalah program jaminan kesehatan dari pemerintah yang diselenggarakan untuk seluruh masyarakat Indonesia terutama untuk masyarakat miskin dan kurang mampu. Sebagian besar pasien dan keluarga pasien memberikan dukungan pada progam Jaminan Kesehatan Nasional di Rumah Sakit Jiwa Menur. Dukungan tersebut disampaikan oleh kelompok sasaran dengan perwujudan berupa keinginan agar progam Jaminan Kesehatan Nasional untuk tetap dilanjutkan karena sangat membantu dalam pelayanan dan pengobatan bagi penderita gangguan jiwa di Rumah Sakit Jiwa Menur. Derajat Perubahan Yang Diinginkan Implementasi suatu kebijakan atau program diperlukan guna dapat mencapai tujuan dari kebijakan tersebut. Setiap kebijakan atau program mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai, serta kejelasan skala atas seberapa besar perubahan yang ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan. Begitu juga dengan pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional yang mempunyai target yang hendak dicapai, juga dengan perubahan yang diharapkan oleh kelompok sasaran serta petugas pelaksana progam. Target yang ingin dicapai melalui pelaksanaan program Jaminan Kesehatan di Rumah Sakit Jiwa Menur meliputi beberapa hal. Pertama adalah target pencapaian kepuasan pelanggan yang dapat memberikan pengaruh positif bagi masyarakat untuk segera mengupayakan tindakan medis bila ada anggota keluarganya yang menderita gangguan jiwa. Target selanjutnya adalah pencapaian kesembuhan pasien bisa maksimal dengan tolak ukur pasien tidak kembali ke Rumah Sakit Menur namun itu sangat dipengaruhi oleh faktor keluarga dan lingkungan dari penderita gangguan jiwa tersebut. Kesimpulan Program Jaminan Kesehatan Nasional Progam Jaminan Kesehatan Nasional yang terdapat di Rumah Sakit Jiwa Menur merupakan progam jaminan kesehatan berskala nasional yang dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah serta diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Program Jaminan Kesehatan Nasional merupakan program jaminan kesehatan yang sasaranya

adalah seluruh masyarakat Indonesia. Program Jaminan Kesehatan Nasional adalah program jaminan kesehatan yang bertujuan untuk meratakan dan menyediakan pelayanan kesehatan bagi semua tingkatan masyarakat. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dari implementasi program jaminan kesehatan nasional di rumah sakit jiwa menur Surabaya Berikut kesimpulan dari hasil penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari implementasi progam Jaminan Kesehatan Nasional:  -

-

-

-



Sumber Daya Administratif / staf: Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya staf di Rumah Sakit Jiwa Menur untuk saat ini masih mencukupi. Dimana para petugas pelaksana masih dapat memberikan pelayanan kepada pasien dengan baik. Namun untuk kedepannya diperlukan penambahan petugas pelaksana. Fasilitas Fisik: Fasilitas fisik yang dimiliki Rumah Sakit Jiwa Menur masih belum tercukupi pada beberapa fasilitas medis yaitu masih belum adanya ruang perawatan untuk kelas 1 serta masih terbatasnya jumlah tempat tidur di Instalasi Rawat Inap. Serta belum tersedianya komputer pada ruang perawatan di Poli Jiwa. Informasi: Informasi terkait progam JKN diperoleh melalui perwakilan dari BPJS yang ditempatkan di Rumah Sakit, selain itu penyaluran informasi juga dilakukan melalui rapat formal, upacara apel pagi serta dari Juklak dan Juknis. Dana: Rumah Sakit Jiwa Menur memiliki dana yang berasal dari biaya klaim yang diterima dari BPJS terkait pelayanan yang telah diberikan oleh Rumah Sakit Jiwa Menur kepada pasien peserta JKN. Tidak terjadi kendala pada proses klaim Rumah Sakit kepada BPJS. Untuk sistem pembayaran BPJS kepada Rumah Sakit menggunakan sistem INA-CBGs (Indonesia Case Based Groups). Struktur Birokrasi Dalam pelaksanaan progam JKN ini Rumah Sakit Jiwa Menur membuat struktur pengurusan yang terdiri dari 3 tim yaitu tim pengelola yang bertugas untuk mengkoordinasikan pelaksanaan program JKN di Rumah Sakit. Tim pengendali yang bertugas melakukan pengawasan akan ketersediaan obat, durasi dan jumlah pemberian obat ke pasien. Lalu Tim Coding dan Costing yang bertugas melakukan input data pasien serta pengajuan klaim ke BPJS. Rumah Sakit Jiwa Menur sudah memiliki SOP kegiatan pelayanan kesehatan maupun administrasi yang ada serta SOP tersebut sudah mengatur mekanisme kerja. Adanya SOP tersebut semakin mempermudah pelaksanaan program Jaminan Kesehatan

5

Kebijakan dan Manajemen Publik

ISSN 2303 - 341X

Volume 3, Nomor 1, Januari – April 2015

Nasional. 

Komunikasi Sudah terwujud Komunikasi dua arah, baik antar petugas pelaksana maupun petugas pelaksana dengan pasien / keluarga pasien,serta telah terdapat kejelasan komunikasi baik internal maupun eksternal melalui forum rapat. Namun terdapat kendala terkait aturan dan petunjuk serta arahan tentang pelaksanaan progam masih sering berubah dan tidak konsisten, hal tersebut membingungkan pihak Rumah Sakit terutama bagi petugas frontline apabila terjadi perubahan secara mendadak.



Disposisi Aparat pelaksana di Rumah Sakit Jiwa Menur sudah memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang progam Jaminan Kesehatan Nasional, sehingga menumbuhkan penerimaan dan dukungan yang positif terhadap program tersebut. Para pelaksana juga dapat menyelesaikan tanggungjawab sesuai dengan tugas dan peranannya.



Dukungan Kelompok Sasaran Kelompok sasaran telah memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang progam JKN serta manfaat yang didapatkan dari progam tersebut. Selain itu kelompok sasaran juga mendukung akan keberlangsungan pelaksanaan progam Jaminan Kesehatan Nasional di Rumah Sakit Jiwa Menur. Derajat Perubahan Yang Diinginkan Aparat pelaksana di Rumah Sakit Jiwa Menur sudah memiliki target yang ingin dicapai terkait pelaksanaan progam Jaminan Kesehatan Nasional tersebut. Perubahan yang diinginkan meliputi perubahan skala besar dimana diharapkan seluruh masyarakat Indonesia mengikuti progam JKN. Serta Perubahan skala kecil pada kualitas pelayanan dan fasilitas fisik di Rumah Sakit Jiwa Menur.





Respon Objek Kebijakan Respon objek kebijakan / progam Jaminan Kesehatan Nasional memberikan respon positif yang ditunjukkan dengan memberikan saran terkait pelaksanaan program tersebut di Rumah Sakit Jiwa Menur. Saran tersebut bertujuan agar dalam pelaksanaan progam JKN ini Rumah Sakit terus melakukan perbaikan atas kekurangan yang ada. Serta diharapkan saran tersebut nantinya mampu dijadikan masukan dan menjadi pertimbangan bagi pemerintah sehingga terjadi timbal balik atau interaksi dan menjadi feedback sehingga implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional dapat mencapai keberhasilan.

Saran

Setelah melakukan seluruh proses dalam penelitian ini, pada pagian akhir penelitian akan diterangkan saran atau masukan peneliti, sehingga penelitian ini akan menjadi lebih bermanfaat. 1. Disarankan untuk meningkatkan sumber daya staf di Rumah Sakit Jiwa Menur baik dari segi kuantitas dan kualitasnya. Agar pelaksanaan progam Jaminan Kesehatan Nasional dapat berjalan baik dan mencapai keberhasilan. 2. Disarankan untuk menambahkan sumber daya fisik berupa ruangan perawatan khusus kelas 1. 3. Disarankan untuk menambahkan jumlah tempat tidur pada rawat inap, serta ruangan bagi penunggu pasien agar lebih terkoordinir. 4. Disarankan untuk menambahkan komputer pada ruang perawatan di Poli Spesialis agar lebih memudahkan petugas dalam membuat realcost. 5. Disarankan untuk BPJS selaku penyelenggara program Jaminan Kesehatan Nasional untuk meningkatkan sosialiasi kepada masyarakat peserta JKN. Sehingga peserta JKN tidak dibingungkan dan dibebani dengan persyaratan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit. Daftar Pustaka Buku Abdullah. M. Syukur. 1988, Perkembangan dan Penetapan Studi Implementasi. Lembaga Administrasi Negara RI, Jakarta. Agustino, Leo. 2006, Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Alfabeta, Bandung Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, 2013. Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS), Kemenkes RI, Jakarta. Bryant C. And White. 1989. Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang. Jakarta: Badan Pusat Statistik. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2012, Profil Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Dinkesjatimprov, Surabaya Dwijowiyoto, Riant Nugroho. 2004. Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi, PT Elex Media Komputindo, Jakarta. Dwiyanto, Agus. 2008. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press Grindle, Merilee, S. 1980, Politic and Policy Implementation in the Third World. Princeton University Press, New Jersey. Ibrahim, Amin. 2008. Teori Dan Konsep Pelayanan Publik Serta Implementasinya, Mandar Maju, Bandung Kemenkes RI,2013. Buku Pegangan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional, Kemenkes RI, Jakarta

6

Kebijakan dan Manajemen Publik

ISSN 2303 - 341X

Volume 3, Nomor 1, Januari – April 2015

Mahmudi, 2005. Manajemen Kinerja Sektor Publik, UPP STIM YKPN, Yogyakarta. Moenir, H.A.S. 2006. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Bumi Aksara, Jakarta. Moleong, J. Lexy. 2007, Metodologi Penelitian kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung. Nugroho, Riant. 2012, Public Policy for the Developing Countries. Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Parsons, Wayne. 2006, Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Santosa, H., Idris,F., Monoarfa, R.,Soetanto, T.,dkk. 2012, Peta Jalan Menuju Jaminan Kesehatan nasional 2012-2019, Dewan Jaminan Sosial Nasional, Jakarta Sedarmayanti. 2009. Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan yang Baik). PT Refika Aditama, Bandung Sholeh, Maimun. 2009. Kemiskinan: Telaah Dan Beberapa Strategi Penanggulangannya, Artikel Pendidikan Ekonom, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta. Sinambela, Lijan Poltak, dkk. 2006. Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan, dan Implementasi.Bumi Aksara, Jakarta. Subarsono, Ag. 2005. Analisis Kebijakan Publik: Konsop, Teori, dan Aplikasi. Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Sugiyono. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. CV. Alvabeta, Bandung: Surjadi, 2009. Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik, Refika Aditama, Bandung. Tjiptono, Fandy, 2008. Service Management (Mewujudkan Layanan Prima), Yogyakarta, Ngemplak Triana, Rochyati Wahyuni. 2011. Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik, PT Revka Petra Media, Surabaya. Wibowo, Bambang, 2013. Tarif INA_CBG (Indonesia Case Base Groups) untuk JKN 2014, CaseMix, Jakarta Widodo, Joko, 2007. Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Dokumen / Jurnal Litbang”Kompas”. 2014,’ Pasien Bingung Layanan Gamang’, Kompas, 24 Maret., hal 1. Rencana Kerja (Renja) 2013 Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya. Rencana Strategis Rumah Sakit Jiwa Menur Tahun 2009-2014. Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan Jawa Timur. Skripsi Maulana, Ahmad Afif, 2014. Implementasi Kebijakan Pengendalian Impor Hortikultura ( Studi Implementasi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2013 tentang

Pengendalian Distribusi Produk Impor di Jawa Timur). Fisip Unair, Surabaya. Rantini, Yuniar Dwi, 2010. Implementasi Program Jamkesmas Di RSUD Dr. Soetomo. Fisip Unair, Surabaya. Peraturan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan No. 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan No.71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional. Peraturan Menteri Kesehatan No. 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Peraturan Menteri Kesehatan No.27 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Sistem Indonesian Case Base Groups (INACBGs) Peraturan Pemerintah No.101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuaran Jaminan Kesehatan. Peraturan Presiden No.12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan Nasional Undang-Undang No.40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Undang-Undang No.24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Website http://www.promkes.depkes.go.id/index.php/topikkesehatan/lets-speak-out-for-mdgs/105-tujuan-4mdg-target-4a, diakses tanggal 23 Mei 2014, pukul 20:00 WIB. http://www.promkes.depkes.go.id/index.php/topik/101mdgs/105-tujuan-4-mdg-target-4a, diakses tanggal 15 Juni 2014, Pukul 14:23 WIB. http://manajemen-jaminankesehatan.net/index.php/80sumber-dana/167-jaminan-kesehatan-masyarakatjamkesmas, diakses tanggal 7 Mei 2014 pukul 21:36 WIB. http://rsjmenur.jatimprov.go.id/index.php?option=com _content&view=article&id=154&Itemid=57 sejarah menur, diakses tanggal 23 Juni 2014 pukul 10:47 WIB. http://www.bangsaonline.com/berita/1286/kamarpenuh-rsj-menur-tak-terima-caleg-stres, diakses tanggal 8 Mei 2014 pukul 19:06 WIB. http://berita.suaramerdeka.com/Nasib-PenderitaGangguan-Jiwa-di-JKN-Tak-Jelas diakses tanggal 14 Mei 2014 pukul 23:07 WIB.

7