1211

~

tAl

LEMBAR DISPOSISI / CATATAN

DINAS KOMUNlKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN PROVINSI DK! JAKARTA

~

Indek:

.fui.t9...............................

Hall lsi Ringkas

Tgl./Nomor Sural As a I

. f~.:

Tanggal Masuk

: .o0.!?1!~

Kode

:

.1211.:

.

.

:?e."j0:~f..q;~.d>CI:!.~. ~.Ft . r..rIJ.p..(.':~:

::M&hH~(~(?P:::·:1:~::::::::::::::::::::::::::::::::::::: : Inslruksi Iinformasi :

Dileruskan I Kepada : 1. Sekretaris 2. Kabid Media Massa ®
p~

r: ,

/»vtf f~~

Perangkat Lunak 6. Kabid Infrastruklur Perangkat Keras 7. Kabid POSTEL

:i'Y1 ~

Sesudah digunakan harap segera dikembalikan Kepada: '" Caret yang tidak perlu

~~~~ ~.

.~

---

m Nomor Sifal Lampiran Hal

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA , SEKRETARIAT DAERAH .lIn. Medan Merdeka Selatan No.8 - 9

JAKARTA

:&b /0 7 ~';';

Jakarta, 2 Januari 2013

: Pe~li~g : Salu berkas : Periyampaian risalah . .rapal pimpinan

Kepada Ylh. 1. Gubernur Provinsi OKI Jakarta 2. Wakil Gubernur Provinsi OKI Jakarta 3. Sekda Provinsi OKI Jakarta 4. Para Oepuli Gubernur Provinsi OKI Jakarta 5. Para Asislen Sekdaprov OKI Jakarta 6. Inspektur Provinsi OKI Jakarta 7. Kepala Bappeda Provinsi OKI Jakarta 8. Kepala BPKO Provinsi OKI Jakarta V9. Kepala Oinas Kominfomas Provinsi OKI Jakarta di Jakarta

Oengan hormal saya sampaikan Nolulen Rapal Pimpinan (Rapim) yang diselenggarakan pada hari/langgal

: Rabu, 2 Januari 2013

waklu

: pukul 11.00 WIB

lempal

: Ruang Rapal Pimpinan

pokok bahasan

: Sesuai Agenda Rapim

Saya laporkan pula bahwa nolulen lersebul disampaikan kepada pejabal lerkail unluk dilindaklanjuli sesuai dengan arahan pimpinan. Alas perhalian Bapak dan Ibu, saya ucapkan lerima kasih.

KEPALA BIRO KOH OAN KLN SETDA ;f}.PROVINSI OKI JAKARTA, ~

IRMANSYAH NIP 196601121987101001

---

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

SEKRETARIAT DAERAH .Jln. Medan Merdeka Selatan No.8 - 9 .JAKARTA

Nomor Sifat Lampiran Hal

: ObliP 7"./


: Penting : Satu berkas : Penyampaian risalah . .rapat pimpinan

Kepada Yth. 1. Gubernur Provinsi OKI Jakarta 2. Wakil Gubernur Provinsi OKI Jakarta 3. Sekda Provinsi OKI Jakarta 4. Para Oeputi Gubernur Provinsi OKI Jakarta 5. Para Asisten Sekdaprov OKI Jakarta 6. Inspektur Provinsi OKI Jakarta 7. Kepala Bappeda Provinsi OKI Jakarta 8. Kepala BPKO Provinsi OKI Jakarta 9. Kepala ·Oinas Kominfomas Provinsi OKI Jakarta di Jakarta

Oengan hormat saya sampaikan Notulen Rapat Pimpinan (Rapim) yang diselenggarakan pada hari/tanggal

: Rabu, 2 Januari 201~

waktu

: pukul 11.00 WIB

tempat

: Ruang Rapat Pimpinan

pokok bahasan


Saya laporkan pula bahwa notulen tersebut disampaikan kepada pejabat terkait untuk ditindaklanjuti sesuai dengan arahan pimpinan. Atas perhatian Bapak dan Ibu, saya ucapkan terima kasih.

KEPALA BIRO KOH OAN KLN SETDA PROVINSI OKI JAKARTA,

IRMANSYAH NIP 196601121987101001

NOTULEN RAPAT PIMPINAN

HarifTanggal

: Rabu, 2 Januari 2013

Waktu

: Pukul 11.00 WIB

Tempal

: Ruang Rapal Pimpinan

Pimpinan Rapal

: Gubernur Provinsi OKI Jakarta

Peserta Rapal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Wakil Gubernur OKI Jakarta Sekretaris Oaerah Provinsi OKI Jakarta Oeputi Gubernur Provinsi OKI Jakarta Bidang Budaya dan Pariwisata Asislen Pembangunan Sekda Provinsi OKI Jakarta Asislen Kesejahteraan Masyarakal Sekda Provinsi OKI Jakarta Asislen Pemerintahan Sekda Provinsi OKI Jakarta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Oaerah Provinsi OKI Jakarta Kepala Badan Pengelola Keuangan Oaerah Provinsi OKI Jakarta Kepala Oinas Pekerjaan Umum Provinsi OKI Jakarta Kepala Biro Hukum Provinsi OKI Jakarta Kepala Oiskominfomas Provinsi OKI Jakarta

1

NOTULEN RAPAT PIMPINAN Hari/tanggal : Rabu, 2 Januari 2013 Waktu : 11.00 WIB

:NO.<

,

t·

POKQK BAHASAN, P!5RfjI:.\:SAI::AHAN

. ... ,

.

.

;

1.

.

,

Laporan Menpan

"

.

.

jNS;r.RUKsl PJM,PINAN RAP~T ' .

','

OKI

Jakarta

dari

-

Nilai rapor Provinsi OKI Jakarta: C

-

OKI perlu membenahi RPJMO yang belum sepenuhnya relevan dan terukur

-

Gubernur mulai tahun 2010 tidak menandatangani kinerja sehingga mempengaruhi hasil pengeluaran (outcome)

-

Pengukuran kinerja memenuhi kriteria

-

Pemprov OKI Jakarta diminta memperkuat inspektorat dengan meningkatkan kualitas evaluator sehingga apa yang dilakukan oleh Pemprov OKI Jakarta dapat terukur

,

SUFlERVISI

:

,

'

,

Pemprov

..

.

.

.. ' . peJABA;'Jf·¥'ANG·· , MENINIi)AK1.AN:.:JUTJ· I'.

,

"

:

.

Gubernur

belum

2

2.

Deep Tunnel Atasi banjir tidak cukup bangun Deep Tunnel saja Deep Tunnel ada di era sutiyoso Deep Tunnel berada di 40-50 meter di bawah tanah Wakil ketua DPRD menganggap proyek Deep Tunnel Dadakan Pemprov DKI Jakarta dinilai kurang memiliki perencanaan yang matang terkait rencana pembangunan deep tunnel Pemprov DKI Jakarta perlu menjelaskan ke masyarakat tentang manfaat Deep Tunnel terhadap pengendalian banjir di Jakarta

Sebaiknya dikeluarkan komentar yang sifatnya mendukung atas setiap pernyataan Gubernur kepada media. Contoh kasus: Pemprov DKI dijadikan bahan bulanbulanan media terkait masalah genangan di HI, karena ada pejabat PU yang meragukan kebijakan Gubernur DKI Jakarta

Gubernur

Sekda Bappeda As. Perekonomian As. Pembangunan

Gubernur sudah memiliki datal kajian yang valid setiap menyampaikan suatu hal ke media Sebaiknya semua SKPD ikut berpartisipasi dalam segala aspek atas kebijakan yang dilontarkan oleh Pemprov DKI Jakarta misalnya masalah monorail Bappeda bicara mengenai RPJM, PU bicara mengenai kajian, Biro hukum membahas aspek legal. Dibutuhkan work integration untuk menyelesaikan masalah Kita buktikan pemerintah provinsi DKI Jakarta bisa menyelesaikan permasalahan Nama diganti menjadi terowongan multi fungsil guna (TMF)

3

3.

Kartu Jakarta Sehat Calo Kartu terorganisasi

Jakarta

Calo KJS terjadi karena tidak ada sistem online

Sehat

Diharapkan ada kerja sama dengan PT Askes untuk sistem online KJS

Pasien miskin membludak, kartu antrian dijual hingga 30 ribu rupiah Petugas puskesmas layanai KJS

-

Bobolnya anggaran bukan karena KJS tetapi manajemen Jamkesda yang tidak benar dan tidak jalannya sistem online askes

-

RSUD tidak boleh memiliki persediaan obat paten kecuali di apotiknya. Sehingga orang kaya yang berobat juga akan mendapatkan obat generik

-

Wagub menyarankan : dokter yang tidak setuju dengan kebijakan di atas dipersilakan pindah dari RSUD

-

Gubernur akan membuat Pergub mengenai formalium, apa yang bisa dibeli dan yang tidak, yang paten dan yang generik

kewalahan

Pasien bermobil mewah juga pakai KJS Sistem Kartu Jakarta Sehat harus diubah

Gubernur Wakil Gubernur

Sekda As. Pemerintahan As. Perekonomian

4

4.

Penyerapan APBD 2012

-

-

-

-

-

Progress penyerapan APBD 2012 menurut SIP (Sistem Informasi Perencanaan) per tanggal 31 Desember 2012 Dari total belanja Rp38,366T, telah terealisasi Rp32,649 T atau 85%. Kontribusi terbesar adalah belanja tidak langsung yang menyangkut masalah pembebasan tanah. Proses penyerapan APBD 2012 terlampir Proyeksi silva adalah 9,3 T atau 22,60%. Kontribusi terbesar dari PAD sebesar 2,7 T, Dana Perimbangan Sebesar 1,7 T, Efisiensi Lelang 1,5 T dan Kegiatan yang tidak dilaksanakan sebesar 848 M. Proyeksi tahun 2013, silvanya sebesar 5,2 T. Silva tahun 2013 bisa diubah selama ada kesepakatan dengan DPRD dan aturannya berasal dari BPKD. BOP jumlahnya 3,5T masih kurang 358 M.

-

-

Proyeksi silva dinaikan lagi sehingga ada peluang lagi bagi Pemprov DKI Jakarta untuk mengadakan kegiatan daripada diubah pada saat APBD Perubahan dimana waktunya sangat singkat Jika ada kemungkinan kenaikan silva, dikonsentrasikan pada sektor riil terutama untuk penanganan pada banjir dan macet

-

Untuk perubahan penambahan silva sebesar 9,3 T sedang dalam .proses negosiasi dengan DPRD

-

Ada 2 (dua) koridor busway yang harus memakai sistem layar

Gubernur

-

Bappeda

Wakil gubernur

-

Dinas Perhubungan

-

Satpol PP

-

Biro Hukum

-

As. Perekonomian

Mohon diberikan penjelasan beberapa titik banjir yang akan berkurang dengan adanya sea field Untuk setiap uang yang dikeluarkan 'oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang ada kaitannya dengan banjir dan macet harus jelas -

Apakah perlu disiapkan sekalian 800 M . mohon dipikir terbalik, supaya lahan-Iahan milik developer dibeli oleh Pemda untuk 5

(

akan selesai dalam 1 tahun Anggaran untuk penyelesain banjir dan macet antara lain: 1. Penyelesaian kurang 45 M 2.

BKT

masih

Normalisasi sungai serta saluran drainase sungai Pesanggrahan, Angke dan Sunter masih kurang 50M

Sebagian dari masyarakat yang dipindahkan ke marunda atau yang lebih dekat Sesuaikan PBB pulomas karena tahun 2013 ada kenaikan tarif PBB. Angka 800 M masih menggunakan PBB tahun 2012

3.

Sea field masih kurang 50 M

Dalam waktu 1-2 hari, Bappeda akan menyiapkan rincian penggunaan dana sebesar 800 M .

4.

Penguatan tambahan

butuh

Acuan desain taman dan danau mengacu seperti yang di Marina Bay

5.

Situ dan waduk butuh beberapa pembebasari lahan untuk Waduk Marunda perlu 50 M

Pembangunan elevated busway bisa dilakukan dengan sistem rancang bangun misalnya dengan PT Wika. Meminimalisir resiko

6.

Pembangunan f1yover dan proyek underpass yang bersinggungan dengan loop line masih butuh 100 M

Gubernur meninginkan 15 koridor busway selesai pada tahun 2013

tebing

7.

Penambahan jaringan jalan terutama missing link Ualan terobosan) masih kurang 40M

8.

Piutang belum dibayar masih kurang 10 M

Jangan ragu-ragu dan harus konsisten untuk menentukan jalur elevated busway hanya diperuntukan bagi kendaraan umum. Supaya tidak ada konflik di kemudian hari Bangun 2 iajur untuk over taking bus Ualur mendahului) bukan untuk kendaraan pribadi Gubernur menunggu SKPD vanQ meminta

6

Pulogebang

-

Gubernur menunggu SKPD yang meminta tambahan dana untuk kegiatan yang besar bukan yang keeil-keeil

10. Penambahan koridor busway jalan layang Siok M - Pasar Minggu masih keeil sekali

-

Gubernur melihat di lapangan, banyak tempat yang menjadi sumber kemaeetan seperti terminal bayangan, parkir bongkar muat, parkir liar. Dishub dan Satpol kalau mau turun tangan hal ini dapat teratasi untuk mengurai kemaeetan. Pertu ada konsisten dari personel Dishub dan Satpol untuk menindak masalah penyebab kemaeetan . tersebut dengan bersiap di lapangan pada jam-jam sibuk di pagi dan sore hari. Mungkin perlu dilakukan sosialisasi sebelumnya.

-

Para asisten diminta mengkoordinasikan Dishub dan satpol untuk titik keruwetan yang keeil-keei!. Seperti di sekitar gedung asemka jalan tambora jakarta barat

-

Gubernur belum menerima laporan dari Walikota mengenai tanah bermasalah/ sengketa tanah seperti yang terjadi di kampung sawah, tanah merah dan lainnya. Apakah sudah diselesaikan dan dengan eara dibeli atau sudah melakukan negosiasi

9. Terminal bis masih kurang

11. Extension tambahan, busway

armada sterilisasi

bus jalur

12. Sea field Kamal Muara butuh 14 M 13. Tubagus angke dan Kampung Gusti butuh 17 M 14. Kali Mukofat butuh 30 M 15. Kali Karang 13 M

lanjutan butuh

-

Sudah ada surat dari PT Pulomas, bahwa yang akan dibebaskan adalah tanahnya PT Pulomas, perluasan waduk dan Lippo. Diusulkan pada tahun 2013, mulai dilakukan pengosongan dan dibuat rusunnya disana

-

Untuk tahap 1, dibutuhkan dana sebesar 155 M untuk pembelian lahan

7

-

Kalau bapak berkenan, Pemda akan melakukan inventarisasi tentang data penyewa dan tuan tanah yang menempati lokasi tersebut.

-

Bappeda akan mengundang pihak pulomas untuk menentukan harga tanah. Karena ada sebagian dari dana itu yang akan digunakan untuk perluasan pinggir danau

-

Oengan dana 800 M akan diperoleh tanah + danau sekitar 12 hektar. Termasuk dengan rusun dipinggirnya. Untuk desain disayembarakan pertamanan

-

di

tamannya dinas

Masalah-masalah bangunan yang tidak sesuai dengan kriteria pemda OKI Jakarta, OPGP keberatan untuk memberikan rekomendasi karena pada saat proses pembangunannya tidak dilibatkan Permasalahan terkait busway antara lain :

dengan

1. Fly over dan underpass yang 8

bersinggungan dengan jalan

langsung

2. Penyelesaian missing link dan sambungan jalan 3. Elevated busway 4. Pengungsian Pulogebang

terminal

busway, 5. Pengelolaan busway armada penambahan dan sterilisasi jalur busway

.

KEPALA BIRO KDH DAN KLN SETDA ..1J,.PROVINSI DKI JAKARTA, RoE:

~

IRMANSYAH NIP 196601121987101001

Catatan:

1. Risalah ini sebagai alat pengendali dari pejabat supervisi untuk memberi tugas penyelesaian (tindak lanjut) kepada pimpinan SKPD terkait dan bahan laporan pada saat Rapat Pimpinan berikutnya. " 2. Hal-hal yang"penting dan segera dilaporkan kepada Gubernur tidak selalu menunggu rapat berikutnya tetapi pada saat rapat wajib dilaporkan bahwa permasalahan sudah ditindaklanjuti.

9

'

..

',.: '.:

, .!'

.- ."

USULANAGENDA RAPIM GUBERNUR RABU, 2JANUARI2013 NO

ISU/PERMASALAHAN

I.

BANJIR Gorong-gorong Sudirman tak . memadai • Warga waspadai bimjir susulan . • 820 Warga mengungsi • j('> Kelurahan kebanjiran, Kp.Melayu yang paling parah Banjir menerjang, ribuan mengungsi • Tiga bocah SO tewas terseret arus banjir • Perbaikan drainase oleh Oinas PU tak efektif . Waspada hujan deras hingga • tahun baru . • Banjir karena b~ya tata kota· . Waduk rak mend k 01 a' • Bantara eng • Baritara longsor .

..

..

URAIAN

.. •

prey. OKI Jakarta ensosialisasikan angkah yang an mprov. I Jakarta mengatasi banjir. ov. OKI Jakarta Pe perlu mengajak dan rriengoptimalkan peran serta masyarakat dalam mencegah banji..

DEEP TUNNEL. • Atasi banjir tidak cuk bangun Oe'ep Tunnels • Deep Tunnel ada di Era Sutiyoso • Wakil Ketua OPRO

• Asisten Pembangunan

•

:

-"

..

II.

PENUGASAN

SARAN SOLUSI

Pemprov. OKI Jakarta belum siap menghadapi dampak musi Pemprov.D tidak seri infrastru me anti

LAMPIRAN I RAHASIA

'

•. Pemprov. OKI Jakarta dinilai kuran'g memiliki perencanaan yang matang terkait rencana pembangunan Deep Tunnel. • Pemprov. OKi J'!karta dinila.i M

•

Pemprov. OKI Jakarta perlu menjelaskan ke masyarakat tentang manfaat Deep Tunnel terl1adap pengendalian

• Asisten Pembangl!llan

I

;.

'.'

-

NO

. URAIAN

. ISUIPERMASALAHAN menganggap proyek Deep . Tunnel dadakan.

tidak konsisten·terhadap kebijakanyang diambil. .

III.

,

KARTU JAKARTA SEHAT • Calo kartu Jakarta Sehat terorganisasi. • Sistem.Kartu Jakarta Sehat harus diubah. • Pasien miskin membludak; kartu antrian dijual hingga 30 ribu rupiah. • Petugas puskesmas .kewalahan layani KJS. • Pasien bermobil mewah juga pakai KJS.

SARANSOLUSI

PENUGASAN

banjir diJakarta..

. !

ov. OKI Jakarta ih intensif lagi sosialisasi

• Asisten Kesmas

IV. Progress p 2012 menurut Informasi Perenc tanggal 31 Desemb

i total belanja Rp. 38,366 T, te erealisasi Rp 32,162 T . • tau83;83%.

Progress penyerapan APBO 201 ~ secara rinci . pada·lampiran II.

• Kepala Bappeda • Kepala BPKO

..


PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEKRETARIAT DAERAH "'In. Medan Merdeka Selatan No.8 - 9

JAKARTA

: ;Z·y/j/""7.,../

Jakarta,

: Penling : Salu berkas : Penyampaian r/salah rapal pimpinan

tf

Februari 2013

Kepada Ylh.1. Gubernur Provinsi OKI Jakarta 2. Wakil Gubernur Provinsi OKI Jakarta 3. Sekda Provinsi OKI Jakarta 4. Para Oepuli Gubernur Provinsi OKI Jakarta 5. Para Asislen Sekdaprov OKI Jakarta 6. Inspeklur Provinsi OKI Jakarta 7. Kepala Bappeda Provinsi OKI Jakarta 8. Kepala BPKO Provinsi OKI Jakarta 9. Kepala Oinas Kominfomas Provinsi OKI Jakarta di Jakarta

Oengan hormal, saya sampaikan Nolulen Rapal Pimpinan (Rapim) yang diselenggarakan pada hari/langgal waklu lempal pokok bahasan

: Senin, 4 Februar/ 2013 : pukul 10.00 WIB : Ruang Rapim : Sesuai Agenda Rapim

Saya laporkan pula bahwa nolulen lersebul disampaikan kepada pejabal lerkail untuk ditindaklanjuli sesuai dengan arahan pimp/nan. Alas perhatian Bapak dan Ibu, saya ucapkan lerima kasih.

KEPALA BIRO KOH OAN KLN SETDA A)pROVINSI OKI JAKARTA, 'f

,

~

IRMANSYAH NIP 196601121987101001


PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA .IAKARTA SEKRETARIAT DAERAH .lIn. Medan Merdeka Selatan No.8 - 9

JAKARTA

: tSV<97'1"(

Jakarta,

: Penling : Salu berkas : Penyampaian risalah rapal pimpinan

t

Februari 2013 .

Kepada Ylh.1. Gubernur Provinsi OKI Jakarta 2. Wakil Gubernur Provinsi OKI Jakarta 3. Sekda Provinsi OKI Jakarta 4. Para Oepuli Gubernur Provinsi OKI Jakarta' 5. Para Asislen Sekdaprov OKI Jakarta 6. Inspeklur Provinsi OKI Jakarta 7. Kepala Bappeda Provinsi OKI Jakarta 8. Kepala BPKO Provinsi OKI Jakarta 9. Kepala Oinas Kominfomas Provinsi OKI Jakarta di Jakarta

Oengan hormal, saya sampaikan Nolulen Rapal Pimpinan (Rapim) yang diselenggarakan pada hari/langgal waklu lempal pokok bahasan

: Sen in, 4 Februari 2013 : puku110.00 WIB· : Ruang Rapim : Sesuai Agenda Rapim

Saya laporkan pula bahwa nolulen lersebul disampaikan kepada pejabal lerkail unluk dilindaklanjuli sesuai dengan arahan pimpinan. Alas perhalian Bapak dan Ibu, saya ucapkan lerima kasih.

KEPALA BIRO KOH DAN KLN SETDA PROVINSI OKI JAKARTA,

\

.

~

IRMANSYAH NIP 196601121987101001

RISALAH RAPAT PIMPINAN

HarifTanggal

: Senin, 4 Februari 2013

Waktu

: Pukul 10.00 WIB

Tempat

: Ruang Rapim Utama

Pimpinan Rapat


Peserta Rapat

: 1. Sekda Provinsi OKI Jakarta 2. Oeputi Gubernur Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Transportasi 3. Oeputi Gubernur Bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman 4. Inspektur Provinsi OKI Jakarta 5. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi OKI Jakarta 6. Asisten Perekonomian Sekda Provinsi OKI Jakarta 7. Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekda Provinsi OKI Jakarta 8. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi OKI Jakarta 9. Kepala Bappeda Provinsi OKI Jakarta· 10. Kepala BPKO Provinsi OKI Jakarta 11. Kepala Oinas Oiskominfomas Provinsi OKI Jakarta 12. Kepala Biro KOH dan KLN Setda Provinsi OKI Jakarta

1

NOTULEN RAPAT PIMPINAN Hari/tanggal Waktu

: Senin, 4 Februari 2013 : 10.00 WIB

. ','

NO.

1.

POKOK BAHASAN PERMASALAHAN

INSTRUKSI PIMPINAN RAPAT

SUPERVISI

Arahan Wagub tentang PT Askes dan Jamkesda OKI Jakarta.

- Ookumen LKPP yang telah dikirm ke Pemprov OKI Jakarta, segera ditindaklanjuti oleh BPKO.

Sekda

PEJABATYANG MENINDAKLANJUTI

- Askesmas - Ka. BPKD

- Askesmas jelaskan kepada LKPP bahwa PT Askes bukan merupakan verifikator, sehingga tidak termasuk tender verifikator. Latar belakang penunjukan langsung PT Askes adalah dalam rangka pelaksanaan BPJS nasional lebih awal setahun di OKI Jakarta. Selain itu, hanya PT Askes yang mampu melayani pengobatan warga Rp 23 ribu/bulan melalul sistem formaliumnya. Jika tidak dengan PT Askes, pembayaran Jamkesda akan terus berhutang.

- Inspektur

- Jamkesda tetap menjadi verifikator, misalnya jika ada orang muskin yang membutuhkan obat paten, Komite Medis pada Jamkesda yang berhak memutuskan. Sementara, PT Askes berperan dalam mengontrol penggunaan obat-obatan yang sesuai standar Undang-Undang. PT Askes dan Jamkesda bekeriasama dalam ranaka oelaksanaan BPJS. 2

Jelaskan dan yakinkan pula mengenai hal ini kepada Dinas Kesehatan. - RSUD harus mau melayani warga/pasien dengan memberikan obat generik. Jika pihak RSUD tidak taat, Inspektorat laporkan dan segera tindak pihak RSUD. 2.

Arahan Wagub tentang Penataan Waduk Pluil.

-

Luas Waduk Pluit yakni 65 Hektar. Anggaran yang disediakan untuk Waduk Pluit sebesar Rp 50 Miliar, setuju digunakan untuk pengadaan sheet pile. Gunakan anggaran Multiyears untuk penataan Waduk Pluit.

Sekda

- Asbang dan LH - Kepala Bappeda

- Lakukan negoisasi dengan PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk, agar bersedia menampung tanah hasil pengerukan Waduk Pluit. Pembebasan lahan di sekitar Wadukvdapat dimulai setelah ada kesepakatan negoisasi selesai. - Sampaikan pula ke PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk bahwa Waduk BMW, Pluit dan Sunter akan dikeruk tahun ini dan mereka diminta bersedia menampung tanah hasil pengerukan. - Lakukan pula pengerukan di Kali Gendong yang berbatasan dengan Waduk Pluit, sehingga mudah menembus laut. - Waduk Pluit sebaiknya digunakan pula sebagai IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah), sehinaaa sampah tidak dibuana ke laut.

3

Pembangunan IPAL juga pertu diJakukan di Waduk lainnya. - Libatkan PT JakPro, pihak Aston, LSM penggiat lingkungan dalam pembebasan lahan di Waduk Pluit. Hampir sebagian besar, lahan disana dikuasai PT JakPro termasuk Lahan Hijau. Jelaskan pula kepada mereka bahwa di sekitar Waduk Pluit akan dibangun Rusun 4 tower dan pemasangan sheet pile. - Target Pemprov DKI Jakarta, mampu membereskan seribu rumah di sekitar Waduk Pluit dan bersedia membayar ganti rugi lahan yang telah ditempati warga. Desain penataan akan bekerjasama dengan ITB, IPB dan beberapa Universitas lainnya. - Bagian Waduk Pluit yang berada di sam ping Poisek dan Rumah Sakit Pluit sebaiknya dibangun tempat untuk menampung sampah dengan menyemen atau membeton tanah. Dengan demikian, dapat juga digunakan sebagai tempat menaruh alat beraUkeruk dan landasan parkir truk pengerukan. 3.

Enam Ruas Jalan Tal.

- Pemprov DKI Jakarta lemah dalam menyosialisasikan kebijakan Enam Ruas Jalan Tol agar dapat diterima oleh masyarakat dan

Sekda

- Asbang dan LH

stakeholder.

- Enam ruas jalan tot belum tepat pelaksanaannya, sebelum oembenahan transoortasi massal dimulai. 4

Oleh karena itu, MRT dan Monorail Bulan ini akan diputuskan pelaksanaannya, kemudian diputuskan pelaksanaan enam ruas jalan tol. - Masih ada kemungkinan enam ruas jalan tol tidak dijalankan, dengan alasan tata ruang kota dan slsi politis. -

4.

Rumah Susun.

Oitawarkan win-win solution, salah satunya dengan hanya diputuskan pembangunan dua ruas jalan tol, yakni Semanan-Sunter dan Sunter-Bekasi. Alasannya adalah untuk mempermudah akses perjalanan ke Tanjung Priuk baru dan bermanfaat untuk memperlancar distribusi logistik.

- Percepat perbaikan Rusun. Telah disediakan anggaran untuk perbaikan Rusun sebesar Rp 15 Miliar. Perbaikan Rusun dapat beke~asama dengan Kementerian PU dan melalui CSR.

Sekda

- Asbang dan LH - Kepala Bappeda

- Pemprov OKI Jakarta masih lemah dalam sosialisasi atau promosi mengenai Rusun, yang fasilitasnya terbilang menarik. - Sekda segera undang Bank BTN dan Perumnas dalam rangka pembangunan 1000 tower di OKI Jakarta. Target Pemprov OKI, rumah kumuh akan hilang dalam waktu 5 tahun. Cari lahan yang murah untuk pembangunan rusun seperti di Marunda. Perhitungan saat ini, dibutuhkan lahan 1 Hektar untuk membuat 4 tower rusun dengan tinggi 24 lantai. Pembangunan satu tower diperkirakan menghabiskan anggaran Rp 10 Miliar. Pemda telah menviaokan anooaran untuk oembanaunan Rusun

5

sebesar Rp 1 Triliun. - Pertimbangkan pembangunan rusun melalui BUMO.

dan

pengelolaan

- Untuk mempercepat pembangunan, dapat menggunakan sistem cina. Pembangunan 1 tower, dilaksanakan selama 3 bulan. -

Carikan CSR untuk Rusun Muara Baru.

- Untuk menghindari secondary markel/melambungnya harga akibat tangan kedua, perlu payung hukum yang jelas, misainya setiap orang hanya boleh membeli satu unit. - Pembangunan 1000 tower dilakukan melalui 2 cara, yakni dibangun oleh Pemda OKI dan Developer. Asbang menjelaskan bahwa 1000 tower tersebut, sekitar 200 tower dibangun untuk warga miskin. Rusun yang dibangun oleh developer sasarannya adalah masyarakat berpenghasilan Rp 5 juta ke bawah, sehingga diperkirakan cicilannya Rp 1 juta/bulan. Penawaran ke developer, dapat meminta bantuan ke Persatuan Real Estate Indonesia (REI). - Oengan penataan penduduk di Rusun, diharapkan diketahui bagaimana pola transportasi yang tepat bagi penduduk OKI Jakarta. Gubernur akan menemui Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menjelaskan bahwa Kasur dan TV bukan merupakan barang mewah seperti anggapan BPKP. Asisten berikan regulasi terkait hal ini.

6

5.

Lain-lain

Sekda

- Asbang dan LH

Laporan Asbang dan LH

- Kepala Bappeda

-

- Kepala BPKD

Asbang melaporkan pertemuan dengan Menteri Perumahan RI, Djan Faridz, bahwa telah siap dibangun rusun di Dinas Teknis, Pasar Rumput dan Rawa Bebek dengan Koefisien Luas Bangunan (KLB) 6 dan 5000 orang/Ha. Ke depan, akan diadakan pertemuan dengan tim ahli untuk membahas kesesuaian rusun dengan kepadatan penduduk di lokasi tersebut.

- Ka. Biro KDH dan KLN

Laporan Kepala BPKD

-

-

Menanggapi Asbang tentang pembangunan rusun, bahwa surat ijin untuk pembangunan Rusun di Dinas Teknis tidak ada masalah. Rusun diijinkan dimulai pembangunannya. SKPD yang berkantor disana, akan dicarikan lokasi pengganti. beberapa diantaranya telah mendapatkan lokasi tersebut. Mengenai Rusun di Pasar Rumput yang merupakan aset PD Pasar Jaya, maka perlu dilakukan perubahan status.

!

- Perlu cek bagaimana mekanisme perubahan ini dan dampaknya, ke DPRD DK Jakarta, agar ke depannya tidak ada masalah.

7

- RAPBD DKI Jakarta berada di Kementerian Dalam Negeri per tanggal 31 Januari 2013. Setelah itu Kemendagri akan memberikan evaluasi terhadap RAPBD. Untuk mempercepat proses penetapan RAPBD, saat ini BPKD sedang mempersiapkan jawaban atas evaluasi dari Kemendagri. Harapannya, dapat mempercepat proses tanggapan evaluasi Kemendagri 1 minggu lebih awal. -

- Minggu ini kumpulkan seluruh Camat dan Lurah untuk koordinasi pasca pengesahan RAPBD. Semua program agar dipercepat pelaksanaannya, sehingga diharapkan Bulan Desember sudah selesai semua pelaksanaan program, tidak terlambat mengajukan RAPBD.

Rusunawa dikelola oleh BLUD. Hal ini sudah dikoordinasikan dengan Dinas Perumahan, dan menyanggupi pola ini. Pengelolaan Rusunawa akan dibagl menjadi 3 BLUD sesuai wilayah.

Laporan Kepala Bappeda

- Untuk Rusun yang dibangun oleh developer, biasanya sasaran mereka mencari lokasi di daerah Selatan atau Barat Daya. Dari sisi Tata Ruang, sebenarnya penambahan bangunan saat ini di bag ian selatan Jakarta akan merusak Tata Ruang DKI Jakarta, namun Pemprov DKI Jakarta lemah untuk menolaknya. - Di dalam rusun, pertimbangkan pula lokasi dan luas parkir, karena rusun yang dikembangkan developer biasanya dihuni oleh warga yang memiliki mobil, sehingga lahan untuk parkir yang disediakan tidak mencukupi.

8

-

Para Deputi, Asisten Sekda, dan Kepala SKPD agar integrasikan semua program dan perlu insiatif di setiap program baru, sehingga target dapat dicapai. Seperti misalnya, target pembangunan 1000 tower rusun, Asisten dapat langsung mencarikan payung hukumnya.

"

" KEPALA BIRO KEPALA DAERAH DAN KERJASAMA LUAR NEGERI SETDA PROVINSI DKI JAKARTA,

IRMANSYAH NIP 196601121987101001

Catatan:

1. Risalah ini sebagai alat pengendali dari pejabat supervisi untuk memberi tugas penyelesaian (tindak lanjut) kepada pimpinan SKPD terkait dan bahan laporan pada saat Rapat Pimpinan berikutnya. 2. Hal-hal yang penting dan segera dilaporkan kepada Gubernur tidak selalu menunggu rapat berikutnya tetapi pada saat rapat wajib dilaporkan bahwa permasalahan sudah ditindaklanjuti.

9

-

Para Deputi, Asisten Sekda, dan Kepala SKPD agar integrasikan semua program dan perlu insiatif dl setiap program baru, sehingga target dapat dicapai. Seperti misalnya, target pembangunan 1000 tower rusun, Asisten dapat langsung mencarikan payung hukumnya.

KEPALA BIRO KEPALA DAERAH DAN KERJASAMA LUAR NEGERI SETDA PROVINSI ~..e.K1 JAKARTA,

.~ IRMANSYAH NIP 196601121987101001

Catatan:

"i


9

USULAN AGENDA RAPIM GUBERNUR SENIN, 4 FEBRUARI2013 NO

ISUIPERMASAlAHAN

SARAN SOlUSI

URAIAN

I. . I ENAM RUAS TOl • Pembangunan enam ruas tol, . • Pemprov. OKI Jakarta moilai Gubernur tidak tegas. kurang konsisten terha kebijakan yang ta • Pakar tetap tolak enam ruas mengingate tol. sudah masu • Gubernur OKI Jakarta: Belum OKI Jak ada putusan. • Pe lem ':'Ii mengk • . enam rua

emprov. DKI Jakarta menjelaskan . media massa syarakat entang ~faat dan 'ko pembangunan 6 I dalam kota.

LAMPI RAN I RAHASIA PENUGASAN


II. I RUMAH SUSUN

•

I Jakarta dinilai 9 c;alam ar:tna dan

•

•

~,,,)prov. OKI Jakarta dinilai lerfflih dalam pengawasan Jsengelolaan rusun.

•. Pemprov. DKI Jakarta perlu menjelaskan melalui media massa upaya-upaya yang dilakukan untuk memindahkan warga ke rusun Marunda. '.


NO

ISU/PERMASALAHAN

III. I TATA RUANG • Tata ruang kacau, banjir ancam Jakarta. • Banyak taman dan jalur hijau yang rusak akibat banjir. • Ruang publik tak lagi nyaman. • DPRD curigai adanya pungli tata ruang. • MA kalahkanPemprov.DKI Jakarta terkait kasus taman ria.

URAIAN

• Pemprov. DKI Jakarta dinilai lemah dalam mewujudkan ruang publik yang rarTl4l!i.bagi masyarakat. • Pemprov. DKI J dipandang Ie. l hukum terka

SARAN SOLUSI

• Pemprov. DKI Jakarta perlu menjelaskan elalui media massa .aya-upaya enahan niang an tata ruang. KI Jakarta erlu m~mpaikan . kah-Iangkah hukum y.,akan dilakukan terklflt putusan MA.

PENUGASAN

'. Asisten Pembangunan

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEKRETARIAT DAERAH Jln. Medan Merdeka Selatan No.8 - 9

JAKARTA


: "5rlt?"/7'/

Jakarta,

:P~i~g

: Satu berkas : Penyampaian risalah rapat pimpinan

;7 Januari 2013

Kepada Yth.1. Gubernur Provinsi OKI Jakarta 2. Wakil Gubernur Provinsi OKI Jakarta 3. Sekda Provinsi OKI Jakarta 4. Para Oeputi Gubernur Provinsi OKI Jakarta 5. Para Asisten Sekdaprov OKI Jakarta 6. Inspektur Provinsi OKI Jakarta 7. Kepala Bappeda Provinsi OKI Jakarta 8. Kepala BPKO Provinsi OKI Jakarta 9. Kepala Oinas Kominfomas Provinsi OKI Jakarta di Jakarta

Oengan hormat, saya sampaikan Notulen Rapat Pimpinan (Rapim) yang diselenggarakan pada . hari/tanggal waktu tempat pokok bahasan

: Sen in, 7 Januari 2013 : pukul 08.00 WIB : Ruang Rapim : Sesuai Agenda Rapim

Saya laporkan pula bahwa notulen tersebut disampaikan kepada pejabat .terkait untuk ditindaklanjuti sesuai dengan arahan pimpinan. Atas perhatian Bapak dan Ibu, saya ucapkan terima kasih.

KEPALA BIRO KOH OAN KLN SETDA PROVINSI OKI JA,KARTA, /!.f.

!f!.

IRMANSYAH NIP 196601121987101001

m Nomor Sifat Lampiran Hal

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA .JAKARTA SEKRETARIAT DAERAH Jln. Medan Merdeka Selatan No.8 - 9

JAKARTA

I

: !JJ"" tl7"}. I ; Penting ; Satu berkas ; Penyampaian risalah rapat pimpinan

Jakarta,;Z Januari 2013 Kepada Yth.1. Gubernur Provinsi OKI Jakarta 2. Wakil Gubernur Provinsi OKI Jakarta 3. Sekda Provinsi OKI Jakarta 4. Para Oeputi Gubernur Provinsi OKI Jakarta 5. Para Asisten Sekdaprov OKI Jakarta 6. Inspektur Provinsi OKI Jakarta 7. Kepala Bappeda Provinsi OKI Jakarta 8. Kepala BPKO Provinsi OKI Jakarta 9. Kepala Oinas Kominfomas Provinsi OKI Jakarta di Jakarta

Oengan hormat, saya sampaikan Notulen Rapat Pimpinan (Rapim) yang diselenggarakan pada . hariltanggal waktu tempat pokok bahasan

; Sen in, 7 Januari 2013 ; pukul 08.00 WIB ; Ruang Rapim ; Sesuai Agenda Rapim

Saya laporkan pula bahwa notulen tersebut disampaikan kepada pejabat terkait untuk ditindaklanjuli sesuai dengan arahan pimpinan. Atas perhatian Bapak dan Ibu, saya ucapkan terima kasih.

KEPALA BIRO KOH OAN KLN SETDA PROVINSI OKI J~RTA,

IRMANSYAH NIP 196601121987101001

NOTULEN RAPAT PIMPINAN Hari/tanggal Waktu

NO.

1.


: Senin, 7 Januari 2013 : 08.00 WIB

INSTRUKSI PlMPlNAN RAPAT

SUPERVISI

PEJABAT YANG MENINOAKLANJUTI

GubernurlSekda

- Para Asisten Sekda.

RAPBO OKI 2013 -

-

-

-

APBD 2013 yang belum disyahkan menyebabkan pelayanan publik terganggu. APBD 2013 terlambat sehingga target proyek terganggu. RAPBD 2013 direncanakan disyahkan Februari. Gubernur dan Wagub ditegur Mendagri karena APBD yang lambat, namun DPRD lepas tangan. Kepala BKD menanyakan tentang Anggaran Dana Pensiun sebesar 13 Miliar yang belum dimasukkan dalam RAPBD 2013. Masalah Anggaran Rembug RW.

-

-

-

-

-

Terus fokus kepada RAPBD 2013 hingga ditetapkan. Sekda diharapkan mengikuti dan memantau agar target Mak meleset. Jangan sampai ada masalah yg menghambat pembahasan. Untuk para Asisten, saat ini agar menyiapkan pelaksanaan APBD. Dengan demikian, ketika ditetapkan cepat untuk ditindaklanjuti, terutama anggaran yang berhubungan dengan kemacetan dan banjir. Seiuruh SKPD agar menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pasca penetapan RAPBD 2013. Diharapkan ke depan, pelaksanaan dan penyerapan agar tidak "ramai" di Bulan Desember. Sebaiknya di Bulan November sudah selesai. Jadi jika ada kekurangan masih dapat diperbaiki. Perkiraan SiLPA, harus disesuaikan dengan Kebijakan Umum Anggaran dan Perhitungan Plapon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Dengan demikian, diharaokan SiLPA tahun 2013 lebih kecil

- Ka. Bappeda.

. Ka. BPKD.

2

dibandingkan lahun 2012. - Kepala Bappeda, agar konsultasikan kembali dengan Gubernur mengenai SiLPA. - Gubernur seluju alas saran Kepala Bappeda bahwa perlu ada sural ·yang dilujukan kepada Gubernur, agar anggaran dapal dimanfaalkan di Bulan Februan unluk Rembug RW. Diharapkan dengan dimulainya Rembug RW sejak awal, maka perbedaan waklu dengan Musren Nasional lidak lerlalu jauh. - Perlu dilakukan rembug warga sebelum rembug RW, sehingga semua warga dapal menyalurkan aspirasi lidak hanya melalui perwakilannya. Dengan demikian, semakin banyak aspirasi yang le~aring. Selama ini warga menganggap dalam proses musrenbang perwakilan warga yang dalang dari tahun ke lahun selalu sama dan lidak mewakili aspirasi warga. Selain ilu, program yang dihasilkan pun dinilai monolon. DPRD perlu mengelahui penjelasan ini. - Rembug Warga dapal dilaksanakan kapan saja sebelum rembug RW, menyesuaikan warga dan wilayah lersebul. - Gubernur lidak akan menggunakan sisa dana cadangan sebesar Rp 850 Miliar, karena dinilai lidak ada hal yang urgenl, seperti force majeure. - Kepala Bappeda dan BPKD agar cek lenlang dana pensiun.

2.

Oplirnalisasi paran Carnal dan Lurah dalarn Pernbangunan Deep Tunnel.

GubernurlSekda - Perlu mengoplimalkan peran Camal dan Lurah, agar salu persepsi mengenai pembangunan Deep Tunnel. - Salah salu caranva adalah denQan

- Tindak lanjuti ide ini. - Diharapkan pertemuan ini diekspos ke medial Jakarta.gojd, dengan catatan jangan sampai ada salah infonmasi.

- As. Pemerinlahan. - Kadis Kominfomas.

3

mengadakan pertemuan dengan para Camat dan Lurah, sekaligus membahas mengenai sengketa tanah di wilayah masing-masing. Ada 3 masalah sengketa tanah: dalam perkara, proses pengadilan dan yang dik!aim masyarakat.

3.

4.

Pembahasan Asbang dengan terkait Pertamanan.

DPRD

- DPRO menginginkan penataan kampung di DKI Jakarta seperti Shanghai. - Untuk Waduk Ria Rio, secepatnya akan diadakan sayembara desain. - RTH yang belum tuntas di tahun ini. diharapkan dapat dibuat SK Gubernur dan dimasukkan ke dalam program 2013.

- Jelaskan kepada DPRD bahwa penataan kampung OK! Jakarta tidak semuanya ke arah vertikal. - Jangan sampai kampung di Jakarta kehilangan identitasnya.seperti yang te~adi di Kuala Lumpur dan Singapura yang mengubah kampung dengan membangun apartemen/bangunan modem. Diharapkan, untuk jangka panjang. DKI Jakarta masih memiliki kampung dan tertata dengan rapi. - Desain waduk Ria Rio disarankan agar melibatkan ahli landscape kota dunia yang banyak bermukim di Bali. Para arsitekturnya biasanya dari Indonesia. Pertimbangkan ahli landscape dari Perancis, yang terkenal paling ahli. Jangan menyerahkan masalah landscape ini ke Gapensi, karena mereka merupakan ahli konstruksi bukan landscape. - Taman-Taman di Jakarta perlu diubah dengan cepat. karena hal ini yang dapat terlihat jelas perubahan tata kotanya oleh masyarakat. - Mengenai masalah target RTH. ide tersebut dapat ditindaklanjuti.

GubernurlSekda

- As. Pembangunan & LH.

Tim Monitoring dalam rangka pelaksanaan Kartu Jakarta Sehat dan

- Perlu dibuat Tim Monitoring. tidak hanya untuk Kartu Jakarta Sehat. namun juga untuk Kartu Jakarta

GubernurlSekda

- Askesmas

4

Kartu Jakarta Pintar.

5.

Pintar. - Tim monitoring tersebut idealnya berasal dari luar SKPD terkait seperti asosiasi, sehingga mendapat masukan yang riil sesuai permasalahan di lapangan. - Untuk Kartu Jakarta sehat, perkuat manajemen rujukan dan formarium. Jangan takut pasien membludak. Pasien yang meningkat jumlahnya menandakan program ini dibutuhkan masYarakal. Anggaran untuk program ini dinilai masih cukup. - Perlu penambahan fasilitas Rumah Sakit dan tenaga medis, untuk mengantisipasi permasalahan meningkatnya pasien di Rumah Sakil. - Kontrol pelaksanaan Kartu Jakarta Pintar diharapkan setiap 3 bulan sekali, wali kelas melapor ke sub dinas masing-masing.

Sumur Resapan. - Dalam waktu dekat, Gubernur akan menerima Menristek mengenai Sumur Resapan. - Sumur Resapan dinilai lebih efektif dari Deep Tunnel. - Pembangunan sumur resapan mengacu pada dari 62 titik banjir di DKI Jakarta. Untuk pembuatan di satu titik banjir, diperkirakan menghabiskan Rp 300 400 juta. Biaya ini dianggap tidak terlalu mahal. - Terkait sumur resapan di SudirmanThamrin, sudah dilaporkan dan akan ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan (P2B), I Putu Ngurah Indiana. Asbang akan menvosialisasikan orooram

- Semua cara penanganan banjir harus segera dilaksanakan baik pengerukan, normalisasi, RTH maupun sumur resapan ini. Namun, terobosan penanganan banjir juga perlu dilakukan. Dalam RAPBD 2013, pembangunan sumur resapan telah dianggarkan sebesar Rp 300 Miliar. - Oi bagian samping sumur resapan agar dibuat drainase, sehingga kualitas air tanah dapat maksimal.

Gubernur

- As. Pembangunan & LH. -

Kadis P2B.

tersebut.

6.

Penataan Pedagang Kampung.

Kali

Lima

dan

- Asbang menjelaskan bahwa siap memulai menata kampung dan meneari anggaranya, termasuk melalui CSR. - Dalam menata PKL di kawasan Fatahillah, pedagang makanan direneanakan dipindah di dekat Kali Besar. - Problem terbesar adalah persoalan mengendalikan jumlah PKL. Dikhawatirkan jumlahnya meningkat. - Deputi Kependudukan menyarankan agar para pengusaha yang akan membangun gedung di DKI Jakarta, diminta untuk menata kampung di sekitar wllayah pembangunan tersebut. - Kepala Bappeda menjelaskan bahwa Kementerian Perumahan slap berpartisipasi dalam program penataan kampung DKI Jakarta. - Aspem menjelaskan perlu adanya eampur tangan Lurah dan Camat dalam penataan kampung, khususnya dalam pemantauan pelaksanaan program. Kampung Lima di Sabang, dapat menjadi contoh penataan kampung.

- Penataan PKL dan Kampung harus dimulal pada Bulan inf. Dalam 1-2 minggu ini, harus sudah dipilih lokasinya. - Untuk penataan kampung, dimulai dengan fokus menata di satu kampung. Kampung tersebut dipilih sesuai reneana yang telah ditetapkan dalam RAPBD 2013. - Carl anggaran untuk menata PKL dan kampung tersebut. Dapat menggunakan CSR, seperti yang dilakukan di sekitar Masjid Sunda Kelapa. Untuk menata PKL di Sunda kelapa, Sosro membantu Pemda melalui program CSR. - Kembangkan program penataan PKL dan Kampung melalui CSR, balk BUMN, bank maupun perusahaan lainnya. Hary Tanoesoedibjo bersedia bekerjasama, dengan catatan program Pemda harus jelas. - Untuk penataan kampung, dapat dilakukan juga melalui swadaya masyarakat.

GubernurlSekda

- Para Asisten Sekda. -

Ka. Bappeda.

6

7.

Lain-lain.

-

Permohonan bantuan dari Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI), perihal pembangunan Gereja yang belum disayembarakan oleh Dinas Perumahan & GP. Selain itu, masalahnya adalah status MUKI yang lembaga kemasyarakatan bukan lembaga keagamaan.

-

Askesmas melaporkan mengenai Kartu Jakarta Sehat. PT Askes telah menyiapkan konsep dan MoU. Minggu ini akan dibahas. Selanjutnya akan disusun Pergub.

-

Bappeda menjelaskan bahwa Wakil Menteri PU direncanakan akan bertemu Gubernur setelah Hari Rabu minggu ini, membahas tentang air limbah di zona 1 dan 6.

-

Konsultasikan terlebih dahulu dengan Kanwil Agama dan organisasi keagamaan yang lain sehingga persoalan tidak semakin panjang.

Gubernur

-

Askesmas

-

Ka. Bappeda

-

Karo KDH & KLN

KEPALA BIRO KEPALA DAERAH DAN KERJASAMA LUAR NEGERI SETDA PRO SI DKI JAKARTA, ~

IRMANSYAH NIP 196601121987101001 Catatan:

1. 2.

Risalah ini sebagai alat pengendali dari pejabat supervisi untuk memberi tugas penyelesaian (tindak lanjut) kepada pimpinan SKPD terkait dan bahan laporan pada saat Rapat Pimpinan berikutnya. HalMhal yang penting dan segera difaporkan kepada Gubemur tidak selalu menunggu rapat berikutnya tetapi pada saat rapat wajib dilaporkan bahwa permasalahan sudah ditindaklanjuti.

7

7.

Lain-lain.

-

Permohonan bantuan dar; Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI), perihal pembangunan Gereja yang belum disayembarakan oleh Dinas Perumahan & GP. Selain itu, masalahnya adalah status MUKI yang lembaga kemasyarakatan lembaga bukan keagamaan.

-

Askesmas melaporkan mengenai Kartu Jakarta PT telah Sehat. Askes menyiapkan konsep dan MoU. Minggu ini akan dibahas. Selanjutnya akan disusun Pergub.

-

Bappeda menjelaskan bahwa Wakil Menteri PU direncanakan akan bertemu Gubernur setelah Han Rabu minggu inl, membahas tentang air lim bah di zona 1 dan 6.

-

Konsultasikan terlebih dahulu dengan Kanwil Agama dan organisasi keagamaan yang lain sehingga persoalan tidak semakin panjang.

Gubernur

-

Askesmas

-

Ka.Bappeda

-

Karo KDH & KLN

KEPALA BIRO KEPALA DAERAH DAN KERJASAMA }!..f LUAR NEGERI SETDA PROVINSI DKI JAKARTA, . r

~

IRMANSYAH NIP 196601121987101001 Catatan:

1. 2.

Risalah ini sebagai alat pengendali dart pejahat supervisi untuk memberi tugas penyelesalan (tlndak lanjut) kepada" pimpinan SKPD terkait dan bahan laporan pada saat Rapat Pimpinan berikutnya. Hal-hal yang panting dan segera dilaporkan kepada Gubemur tidak selalu menunggu rapat berikulnya tetapl pada saat rapat wajib dilaporkan bahwa permasalahan sudah

ditindaklanjuti.

7


JAKARTA


Jakarta, If Februari 2013 : Penting : Satu berkas

Kepada Yth. 1. Gubernur Provinsi OKI Jakarta 2. Wakil Gubernur Provinsi OKI Jakarta 3. Sekda Provinsi OKI Jakarta 4. Para Oeputi Gubernur Provinsi OKI Jakarta 5. Para Asisten Sekdaprov OKI Jakarta 6. Walikota Jakarta Ulara 7. Kepala Oinas Nakertrans Provinsi OKI Jakarta 8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi OKI Jakarta di Jakarta

Oengan hormat saya sampaikan Notulen Rapat Pimpinan (Rapim) yang diselenggarakan pada 201~

hari/tanggal

: Senin, 11 Februari

waktu

: pukul 08.30 WIB

tempat

: Ruang Rapim

pokok bahasan

: Pembahasan banjir dan tarif parkir

Saya laporkan pula bahwa notulen tersebul disampaikan kepada pejabat terkait untuk ditindaklanjuti sesuai dengan arahan pimpinan. Atas perhatian Bapak dan Ibu, saya ucapkan lerima kasih.

KEPALA BIRO KOH DAN KLN SETOA ~PROVINSI OKI JAKARTA, i"1

IRMANSYAH NIP 196601121987101001


JAKARTA


Jakarta, : Penting : Satu berkas

Februari 2013

Kepada Yth. 1. Gubernur Provinsi OKI Jakarta 2. Wakil Gubernur Provinsi OKI Jakarta 3. Sekda Provinsi OKI Jakarta 4. Para Oeputi Gubernur Provinsi OKI Jakarta 5. Para Asisten Sekdaprov OKI Jakarta 6. Walikota Jakarta Utara 7. Kepala Oinas Nakertrans Provinsi OKI Jakarta 8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi OKI Jakarta di Jakarta



waktu

: pukul 08.30 WIB

tempat

: Ruang Rapim

pokok bahasan

: Pembahasan banjir dan tarif parkir

Saya laporkan pula bahwa notulen tersebut disampaikan kepada pejabat terkait untuk ditindaklanjutisesuai dengan arahan pimpinan. Atas perhatian Bapak dan Ibu, saya ucapkan terima kasih.


IRMANSYAH NIP 196601121987101001


Hari/Tanggal


Waktu

: Pukul 08.30 WIB

Tempat

: Ruang Rapim

Pimpinan Rapat


Peserta Rapat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Wakil Gubernur OKI Jakarta Sekretaris Oaerah Provinsi OKI Jakarta Oeputi Gubernur Bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman Oeputi Gubernur Bidang Induslri Perdagangan dan Transportasi Oeputi Gubernur Bidang Budaya dan Pariwisata Asisten Pemerinlahan Sekda Provinsi OKI Jakarta Asislen Perekonomian dan Adminislrasi Sekda Provinsi OKI Jakarta Asislen Kesmas Sekda Provinsi OKI Jakarta Kepala Bappeda Inspeklur Provinsi OKI Jakarta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Oaerah Kepala Biro KOH dan KLN Selda Provinsi OKI Jakarta

1

NOTULEN RAPAT PIMPINAN Ha'ri/tanggal : Senin, 11 Februari 2013 Waktu : 08.03 WIB

. NO.

", , 1,

..

.

.'

,

,

'"

,,'

.. INS:TRUKSI'PIMPINAN"RAPAT

POKOK BAHASANl , PERMAS'ALAHAN

..

' 'j '.

;

,Ii .

Banjir •

• •

•

.

'

'

.,

'.

~

-'

'

Gubernur:

BMKG memperkirakan sepanjang Februari Jabodetabek diguyur hujan lebat SDM kurang, sampah pasca banjir masih menggunung Pakar perkotaan UI: Belum adanya pembatasan properti, Ibukota makin rentan banjir 90% kawasan resapan air Jakarta berubah fungsi menjadi rumah dan perkantoran

Saran: • Pemprov DKI Jakarta perlu menjelaskan melalui media massa kepada masyarakat

•

Penanganan drainase banjir HI untuk mengganti gorong-gorong keeil , dimasukkan ke anggaran.

•

Seharusnya sebelum hujan pompa sudah jalan, Gubernur akan meninjau pompa di cideng

•

Penjaga bendungan katulampa gajinya terlalu rendah hanya Rp800.000 untuk 6 orang. Berikan pehatian

•

Rumah pompa di pluit, manajeman airnya diserahkan kepada orang yang , tidak mengerti. Tolong diatur

"

SUPERVI$I

..

PE"ABAT YANG i' MEN1fi1DAKLA,NJUTI ,~;~.

,

,"

Gubernur

•

Bappeda

Wagub

•

Assisten pemerintahan, Walikota

•

Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup

Sekretaris Daerah

2

upaya-upaya yang telah dan akan dilakukan dalam Wagub membangun infrastruktur untuk • Bongkar/ Tertibkan mesjid yang menanggulangi banjir dibangun tanpa izin dan di lokasi yang tidak seharusnya seperti di daerah Asisten Pem~angunan dan Lingkungan resapan air Hidup • Mohon izin untuk mengecek • Kepada setiap lurah/ camat diharapkan ketika hujan besar, apakah banjir mengumpulkan notulen rapat setiap di daerah sarinah/ HI terjadi minggu kepada wagub by email karena kopelnya kecil atau pompanya kurang besar • Pengerukan pasir/ tanah waduk dan sungai di Jakarta diserahkan kepada • Cek setiap saat pompa di pembangunan jaya dan di swasta samping EX Sekda •

2.

Pompa di difungsikan, Pompa di bekerja dulu

pembangunan jaya tidak kali cideng akan kosong. pembangunan jaya harus supaya tidak banjir

Tarif Parkir • Pergub parkir dinilai tidak sah Gubernur karena tanpa persetujuan DPRD • Asuransi sudah termasuk dalam harga • Tarif parkir dikerek tanpa parkir yang naik sosialisasi • Kenaikan tarif parkir meresahkan • Pengaturan larangan parkir di jalan untuk • Kenaikan tarif parkir tidak efektif Gaiah Mada Hayam Wuruk, Pasar Baru

Gubernur • Wagub

Asisten Perekonomian dan Administrasi

Sekretaris Daerah

3

Uraian: • Pemprov OKI Jakarta dinilai melanggar prosedur penetapan Pergub • Pemprov OKI Jakarta dinilai kurang sosialisasi ke masyarakat Saran: • Pemprov OKI Jakarta perlu menjelaskan tahapan prosedur penetepan Pergub tentang parkir secara transparan kepada masyarakat melalui media massa

perlu di kaji ulang. Mungkin di atas jam 8 malam • Mengingatkan semua SKPO, yang dari Mendagri, agar yang berkaitan dengan banjir dan macet diberikan prioritas seperti pengerukan, normalisasi, pembuatan drainase. • Gubernur ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa Pemda OKI Jakarta sudah mulai melaksanakan kebijakan untuk menanggulangi banjir dan macet • Sumur resapan dimulai dalam jumlah yang banyak di 1 tempat

Asisten Perekonomian dan Administrasi • Berkaitan dengan macet seperti busway, • Pemda dituntut ke pengadilan bus ukuran sedang supaya Juni bisa sehubungan dengan tidak keluar adanya persetujuan rapat pleno dari OPRO untuk kenaikan tarif • Anggaran yang berkaitan dengan parkir kebutuhan dasar KJS,KJP disegerakan • Pengelola parkir di mall, menaikan parkir menjadi • OIPA diperkirakan diserahkan 1 minggu Rp3.000 - Rp4.000 masyarakat ini marah karena kenaikan terlalu singkat. Oktober naik, trus naik Wagub lagi awal Februari • Yang menjadi masalah, parkir di jalan. • Oulu pernah dicoba dengan sistem preman, tetapi tidak jalan. Karena tarif parkir naik, maka parkir di pinggir ialan iadi ikutan naik 4

• Kasus Gajah Mada - Hayam Wuruk, perlu dievaluasi kalau malam boleh parkir di jalan • Parkir on the street diserahkan ke preman dan diserahkan ke Pemda OKI Jakarta dengan sistem Bank Garansi

3.

Deputi Gubernur bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman • Hampir semua kecamatan/ kelurahan kekurangan stat/SOM untuk menjalankan program OKI • Setiap bulan rapim harus diikuti oleh bupati dan walikota Inspektur • Seksi dinas kecamatan hanya ada di Provinsi OKI Jakarta, disarankan untuk dihilangkan

Sekda: • Terhambat moraturium kementerian yang melarang rekrutmen PNS • Perlu dilakukan penguatan kepala seksi untuk menjalankan sistem • Kalau seksi dinas kecamatan dihapuskan, berarti dijadikan stat kecamatan. • Setiap dua minggu sekali bupati dan walikota ikut rapim dan melaporkan kepada Gubernur

Wagub Sekretaris Oaerah

• Oeputi Gubernur bidang pengendalian kependudukan dan permukiman

Wagub: • Jangan gunakan sistem isi kotak, mantaatkan SOM ada • Semakin kecil unit, TKO makin besar • Persyaratan lurah mampu bekerja dengan berapa stat • Bapak gubernur ingin seperti bank, dari segi counter dan pelayanannya • Grano yano pinter harus ada di PTSP

5

4.

Pembahasan lain-lain Kepala BPKD

•

•

•

DDN melakukan Pemetaan dan klarifikasi dengan SKPD, sehingga penetapan anggaran mundur Pertanggung jawaban 2012, sudah bergulir terutama BPK, review laporan keuangan dilakukan inspektorat awal Februari. Pemeriksaan aset dilakukan dengan BPKP

•

Asisten pembangunan dan lingkungan hidup

•

Asisten perekonomian dan administrasi

•

Asisten Kesmas

Gubernur Wagub Sekretaris Daerah

Sehubungan dengan tahun pertama WTP, maka konsisten penyampaian laporan keuangan pada akhir maret perlu dijaga

6

Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup •

Kendaraan Amphibi untuk menguras enceng gondok di waduk pluit sudah sampai tinggal dilaksanakan oleh pengembang

•

Alumni jerman akan membuat kelas khusus dengan Kedutaan Jerman (dengan biaya 6,5 M) untuk membuat kuliah umum desain teknik

•

Rapat dengan Kementerian Perhubungan mengenai safety flight zone terkait permohonan PT Artha Graha untuk membangun 111 lantai di SCBD. Pola gedung tinggi sudah mulai dikurangi di daerah Semanggi

•

Perizinan rumah susun di rawa bebek sedang diproses

•

Sudah jelas dengan PT Askesdan LKPP, sehingga bisa segera dilaksanakan

7

Asisten Perekonomian dan Administrasi

•

Terkait pemeriksaan laporan keuangan PD Pasar Jaya atas tanah abang, terdapat perbedaan sekitar 20 M untuk laporan keuangan antara BPK, BPKP dan pihak tanah abang

•

Adakan pertemuan antara BPK, tanah abang dan Gubernur untuk menyelesaikan masalah, segera

•

Untuk pembebasan tanah proyek ciliwung, pesanggrahan, sunter menjadi tanggung jawab Sekda, Sekretaris Kota (Camat dan Lurah)

Asisten Kesmas

•

LKPP setuju PT Askes ditunjuk untuk mengelola Jamkesda ke depan. Hari ini akan bikin surat ke sana supaya bisa dijawab oleh LKPP

•

Bahwa kementerian kesehatan telah mencetak 1,2 juta kartu Jamkesmas namun belum dibagikan. Perlu kerja sama dengan kelurahan untuk membagikan

8

Kepala Bappeda

•

Terkait monorail, PT Adhi Karya masih dalam tahap nego dengan Jakarta Monorail

•

Restrukturisasi konsorsium perusahaan yang baru belum ada

•

Dokumen yang diberikan oleh Direktur Jakarta Monorail belum valid, sehingga saat ini team dari Bappeda menunggu data

•

PT Adhi Karya belum bayar ke Jakarta Monorail

KEPALA BIRO KDH DAN KLN SETDA PROVINSI DKI JAKARTA, "'t

.~ IRMANSYAH NIP 196601121987101001

Catatan:


9

Kepala Bappeda

•

Terkait monorail, PT Adhi Karya masih dalam tahap nego dengan Jakarta Monorail

•

konsorsium Restrukturisasi perusahaan yang baru belum ada

•

Dokumen yang diberikan oleh Direktur Jakarta Monorail belum valid, sehingga saat ini team dari Bappeda menunggu data

•

PT Adhi Karya belum bayar ke Jakarta Monorail

KEPALA BIRO KDH DAN KLN SETDA PROVI~I DKI JAKARTA,

~ IRMANSYAH NIP 196601121987101001

Catatan:


9

USULAN AGENDA RAPIM GUBERNUR SENIN, 11 FEBRUARI2013 NO I.

ISU/PERMASAlAHAN

URAIAN

SARAN SOlUSI

LAMPIRAN I RAHASIA PENUGASAN

BANJIR I

,. • 'BMKGmemperkirakan sepanjang Februari Jabodetabek diguyur hujan lebat. • SOM kiJrang, sampah pasea banjir masih menggunung. • Pakar perkotaan UI: Belum adanya pembatasan properti, Ibukota makin rentan banjir. • 90% kawasan resapan air J<;ikarta berubah fungsi " menjadi rumah dan perkantoran.


• Pemprov. OKI Jakarta dinilai kurang "antisipatif menghadapi anomali euaea. • Pemprov. OKI Jakarta dinil belum optimal dalam penanganan d pak • Pemprov. OKI J lemah dalam peng§tvas

II. m v. OKI Jakarta dinilai anggar prosedur penetapan rgub.

meres • Kenaikan efektif.

an.

Pemprov. OKI Jakarta dinilai kurang sosialisasi ke masyarakat. .. ·i

• Pemprov. OKI Jakarta perlu menjelaskan tahapan prosedur penetapan Pergub tentang parkir seeara transparan kepada masyarakat meialui media massa.

• Asisten Perekonomian

.,

.,

-. . 1'.«

HASIL TINDAK LANJUT RAPIM GUBERNUR HARI WAKTU TEMPAT PIMPINAN RAPAT

: Senin, 4 Februari 2013 : Puku19.00 s.d selesai : Ruang Rapim Utama : Gubernur

A. KEHAOIRAN .1. Hadir a. Wakil Gubernur Provinsi OKI Jakarta b. Sekretaris Oaerah Provinsi OKI Jakarta c. Oeputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup d. Oeputi Gubernur Bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman e. Oeputi Gubernur Bidang Industri, Perdagangan dan Transportasi f. Asisten Perekonomian dan Administrasi Sekda Provinsi OKI Jakarta g. Asisten Kesejahteraaan Masyarakat Sekda Provinsi OKI Jakarta . h. AsistenPembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi OKI Jakarta i. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi OKI Jakarta j. Inspektur Provinsi OKI Jakarta k. Kepala Bappeda Provinsi OKI Jakarta I. Kepala BPKO Provinsi OKI Jakarta m. Kepala Oinas Kominfomas Provinsi OKI Jakarta n. Kepala Biro KOH & KLN Provinsi OKI Jakarta

.

2. Tidak Hadir a. Oeouti Gubernur Bidana Pariwisata dan Kebudavaan B. POKOK BAHASAN ISU/PERMASALAHAN

NO. 1.

ARAHAN GUBERNUR

WAOUK PLUIT • Waduk Pluit akan direvitalisasi. . • Pembangunan Sheet pile akan menggunakan • Draft design Waduk Pluit dan alternatif/pola 2 dengan penataannya sudah diusulkan. menggunakan anggaran Pihak ancol sedang berupaya penetapan yang disepakati membeli lahan untuk tempat

I.I


• Sekretaris Oaerah • Asisten Pembangunan

BATAS WAKTU

Senin, 11 Februari 2013

TINOAK LANJUT

~

Melalui media, Pemprov. OKI Jakarta mengkonfirmasi bahwa akan tetap

.-

HASIL TINDAK LANJUT RAPIM GUBERNUR HARI WAKTU TEMPAT PIMPINAN RAPAT

.

: Senin, 4 Februari 2013 : Pukul 9.00 s.d selesai : Ruang Rapim Utama : Gubernur

..

A. KEHADIRAN

.1. Hadir a. Wakil Gubernur Provinsi OKI Jakarta b. Sekretaris Oaerah Provinsi OKI Jakarta c. Oeputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan LingkunganHidup d. Oeputi Gubernur Bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman e. Oeputi Gubernur Bidang Industri, Perdagangan dan Transportasi f. Asisten Perekonomian dan Administrasi Sekda Provinsi DKI Jakarta g. Asisten Kesejahteraaan Masyarakat Sekda Provinsi OKI Jakarta h. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi OKI Jakarta i. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi OKI Jakarta j. Inspektur Provinsi OKI Jakarta k. Kepala Bappeda Provinsi OKI Jakarta I. Kepala BPKO Provinsi OKI Jakarta m.Kepala OinasKominfomas Provinsi OKI Jakarta n. Kepala Biro KOH & KLN Provinsi DKI Jakarta 2. Tidak Hadir a. OeDuti Gubernur Bidang Pariwisata dan Kebudayaan B.. POKOK BAHASAN NO. 1.

ISUIPERMASALAHAN

ARAHAN GUBERNUR

WADUK PLUIT • Waduk Pluit akan direvitalisasi. . • Pembarigunan Sheet pile akan menggunakan • Draft design Waduk Pluit dan alternatif/pola 2 dengan penataannya sudah diusulkan. menggunakan anggaran Pihak ancol sedang berupaya j penetapan yang disepakati membeli lahan untuk tempat

I.

.PEJABAT YANG MENINDAKLANJUTI

• Sekretaris Oaerah • Asisten Pembangunan ..

BATAS WAKTU


TINDAK LANJUT

• Melalui media, Pemprov. OKI Jakarta mengkonfirmasi bahwa akan tetap

NO.

ISU/PERMASALAHAN pembuangan lumpurlsampah waduk.

.

50 Milyar dan kekurangannya dianggarkan di perubahan. • Tahun ini 3 waduk akan dikeruk, yaitu waduk Pluit, Sunter, dan Taman BMW. • Jika ada kebijakan seperti ini, harusnya sudah ada koordinasi, deputi koordinasi dengan pihak luar, dan para Asisten terkait mem-back up sisi hukumnya dan prosedurnya, lanpa harus saya minta.

• CSR untuk Rusun Marunda dari • Prosedurnya agar diikuti, Landmark (200 Unit),yayasan harus di-back up Sarito Pasifik (200 Unit), dan prosedurnya untuk bantuan Pembangunan Jaya (40 Unit), dan CSR. masih diperlukan 40 Unit. • Pembuatan IPAL baru di Pluit

PEJABAT YANG MENINDAKLANJUTI

ARAHAN GUBERNUR

BATAS WAKTU

T1NDAK LANJUT

• •

•

Kepala BPKO

• Asisten Pembangunan • Pemprov. OKI perlu membuat IPAL terpusat di Pluil, sehingga permukiman - permukiman di pantai . Pluit tidak membuang Iimbah ke laut, namun diolah di IPALtersebut.

merelokasi warga yang menempali kawasan waduk sebagai bagian dan upaya revitalisasi waduk Pluit. . Pengerukan waduk Pluit sudah mulai dilakukan. Disosialisasikan pula bahwa kedepannya akan Waduk Pluit akan dijadikan kawasan wisata Kelurga.

•

Pejabat lerkait akan melaporkan hasil tindaklanjutnyil.

•

Pejabat terkait akan nielaporkan hasil tindaklanjulnya.

NO.

ISU/PERMASALAHAN

2.

JAMKESDA • Penunjukan langsung PI. Askes dikarenakan satu satunya lembaga yang mampu menyediakan formularium seharga 23.000/orang/bulan

• Verifik 9t6r KJS.

,


ARAHAN GUBERNUR

•

Inspektorat agar audit RSUD - RSUD yang persediaan obat patennya melebihi kebutuhan. • Apabila terbukti ada penyimpangan, agar segera di tindak.

•

• Asisten Kesmas perlu menyampaikan kembali kepada LKPP (Pak Agus) bahwa DKI ingin menjalankan BPJS setahun lebih awal, dan fungsi verifikator tetap pada UPT . Jamkesda, bukan pad a PT. Askes.

• Asisten Kesmas

•

Sekretariat Daerah Inspektur

BATAS WAKTU

TINDAK LANJlJT

Senin, 1 r Februari 2013

•

Pejabat tekait akan . melaporkan hasil tindaklanjutnya.

•

Pejabat tekait akan melaporkan hllsil tindaklanjutnya.

'"

'1 3.

,

RUSUN • Banyak penyewa pertama rusun (yang membayar 250300 ribu/bulan) yang menyewakan kembali rusunnya untuk mengambil untung (kisaran Rp. 500-600 ribu/bulan. ).

,

• Perlu dilakukan pemutihan rusun berupa perjanjian antara Pemprov. DKI dengan para penyewa pertama tersebut. Dimana para pemili~ tersebut juga. harus membayar kepada kita sebesar Rp. 500-600 ribu/bulan. , • Mereka tidak akan menuntut, karena ada 3 hal yanQ dilanQQar -(perianiian··


Senin, 11 Febnuari 2013

•

·.'

·· ..

Pejabat terkait akan melaporkan hasil :? tindaklanjutnya. ~

:~.

· •..,-, .. j. ,.

..

.

· . .... ,~

-

-

>j.

. , ..

NO.

ISU/PERMASALAHAN

ARAHAN GUBERNUR


BATAS WAKTU

TINDAK LANJUT

sewa, menyewakan asset Negara, dan pajak sewa).

•

Penghuni rU5un kesulitan listrik, air bersih dan transportasi. • Ambil kunci rusun, warga bayar Rp 100.000.

•

..

• Pengadaan kasur Spring bed, Kulkas, dan TV dilarang oleh BPKP'

• Telah disiapkan lahan seluas 250 Ha untuk membangun tower gU!1a merelokasi warga bantaran waduk Pluit. Sedangkan di Daan Mogot seluas 18 Ha, serta di kawasan Cilincing, dan manggarai.

• Kepada Asisten Pembangunan agar' perbaikan rusun dapat dipercepat. Warga yang antri cukup banyak (10 ribu lebih) . . • Ada sistem yang keliru dalam mempromosikan rusun. Rusun yang sudah ada perlu diinventaris. • Uhtuk Rusun Marunda agar dirampungkan terlebih dahulu. Selebihnya menyusul dengan menggunakan CSR atau lainnya. Bagi yang semangat masuk, berikan prioritas. • .Penyediaan spring bed dan • Sekretaris Daerah TV agar tidak hanya • Asisten Pembangunan '. diberikan di Marunda, namun juga di Rusun lain. • Jika dilarang, saya akan bicara dengan pihak BPKP . Agar disiapkan jug",' format surat tertulisnya untuk memperoleh izin dari BPKP.

"

'

•

..

Pejabat terkait akan melaporkan hasH tindaklanjutnya.

-

.,.

NO.

!

ISUIPERMASALAHAN


ARAHAN GUBERNUR

• Pembangunan 1000 Tower Rusun

• Asisten Pembangunan • Agar program pembangunan 1000 tower • Kepala Bappeda dihidupkan lagi. Sekda agar undang bank BTN dan Perumnas untuk dibahas kembali apakah masih . berlaku. • Kebutuhan lahan sekitar 250 Ha (1000 Tower)

•

• Agar dicarikan solusi bagaimana penanggulangannya. • Bagi yang berdomisili di waduk Pluit dapat tinggal, dan yang tidak ataupun tidak harus keluar.

Pengungsi di Rusun Muara Baru

• hal - hal perlu yang menjadi perhalian di Rusunawa.

• Biaya parkir di rusun harus . tinggi, sehingga membatasi warga rusun memiliki kendaraan pribadi. • Ketersediaan Fasos-fasum . harus te~amin/dekat.

•

• Hitung biaya yang dibutuhkan untuk membangun 100 tower rusun. Siapkan juga tanahliya. • Perlu dikaji penawaran dari China (biaya 6 m 2 Rp. 1

Rencana pembangunan 100 tower rusun ol~h Pemprov.OKI.

BATAS WAKTU

TINOAK LANJUT • Telah disosialisasikan bahwa Pemprov. OKI Jakarta akan . mencoba untuk menggalakkan . kembali Program pembangunan Rusun 1000 Tower yang bekerja sama dengan Pemerintah Pusat. • Pejabat terkait akan melapolkan hasil. tindaklanjutnya.

• Asisten Pembangunan • Kepala Bappeda

,.

I

..

·NC.

i

ISU/PERMASAlAHAN

ARAHAN GUBERNUR

PEJABAT YANG MENINDAKlANJUTI

BATAS WAKTU

TINDAK LANJUT

Juta) untuk mengefisienkan biaya.

4.

PERCEPATAN APBD " • RAPBD sudah di Kemendagri. Saat ini sedang proses evaluasi.

5.

6 RUAS JAlAN TOl • Pembangunan en am ruas tal, Gubernur tidak tegas. • Pakar tetap tolak enam ruas tal. • Gubernur DKI Jakarta: Belum ada putusan.

I

• Kumpulkan SKPD minggu ini untuk percepatan pelaksanaanAPBD. • Pelaksanaannya perlu dipercepat, jangan sampai dengan Desember kejarkejaran.

• Sekretaris Daerah


• Acara himbauan Gubernur dalam pelaksanaan APBD 2013 kepada para Kepala SKPD dan UKPD telah dilakukan pad a hari Rabu, 6 Februari 2013 ,

• Asisten Pembangunan • Dari seg i timing, pembangunan 6 ruas jalan tal belum pas. Kita akan berikan sinyal setelah . pembangunan transportasi massal dimulai. • Masih ada kemungkinan . bahwa proyek ini di stop. Mungkin juga win-win solution, dimana tidak seluruhnya dibangun; namun hanya 2 jalur(semanan- Sunter, dan Sunter - Pula Gebang) dengan ditambahkan akses ke Tanjung Priok dengan alasan dari kota ke kota atau loqistik.


• Melalui media, telah dilklarifikasi bahwa pembangunan 6 ruas Jaian Tal dapat memperlancar distribusi logistik, baik dari Jakarta ke daerah lain maupun sebaliknya.

NO.

ISUIPERMASALAHAN

6.

RELOKASI PKL DAN PEMUKIMAN KUMUH • Rencana relokasi PKL dan pembangunan rusun di 3 lokasi yaitu Kompleks Oinas Teknis, Rawa Bebek, dan Pasar Rumput. • Prosedur penyerahan pengelolaan Pasar Rumput dari PO Pasar Jaya ke Pemprov. OKI Jakarta. • Aset Pemprov. OKI Jakarta yang ditempatkan oleh dinas Teknis tidak ada masalah. • Unit - unit Oinas Teknis perlu dicarikan lokasi baru.


BATAS WAKTU

Asisten Pembangunan • Asisten Perekonomian • Kepala BPKO

Senin, 11 Februari . 2013

ARAHAN GUBERNUR

•

Agar dicermati apakah pellu persetujuan OPRO

• Sebagai alternatif, dapat dipindahkan.ke balaikota.

•

TINDAK LANJUT

•

Pejabat terkait akan melaporkan hasil tindaklanjutnya.

PENGARAHAN GUBERNUR KEPADA PARA KEPALA SKPD/UKPD TENTANG PELAKSANAAN APBD TAHUN 2013 Rabu, 06 Pebruari 2013 A. PELAKSANAAN APBD

1. Para Camat, Lurah dan SKPO terkait agar melaksanakan aturan Pajak dan Retribusi Oaerah, melalui peran serta aktif antara lain : memantau reklame yang tidak berizin, mendorong masyarakat untuk taat pajak, menginventarisir informasi tentang NJOP, penyampaian SPPT PBB-P2, dan sosialisasi pembayaran pajak secara on-line. 2.· Setelah RAPBO 2013 dievaluasi oleh Kementerian Oalam Negeri dan ditetapkan menjadi APBO 2013, kepada Kepala SKPO/UKPO agar: a. Menyelesaikan Penyusunan DPA dan Anggaran Kas dengan menempatkan belanja barang/jasa, belanja modal, belanja rehab total/rehab berat, pemeliharaan/perawatan dan belanja cleaning service pada Triwulan I untuk menghindari penumpukan tagihan diakhir tahun. b. Penganggaran Belanja modal pengadaan tanah termasuk didalamnya biaya sertifikasi/balik nama hak pakai atas nama Pemerintah Provinsi OKI Jakarta. c. Penggunaan dan input kode rekening pada kegiatan SKPO/UKPO dilakukan dengan akurat, sekaligus meneliti kegiatan agar tidak terjadi duplikasi anggaran.

d. Menetapkan Keputusan tentang Pejabat Pengelola Keuangan/PPK-SKPD dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. 3. Percepatan Pengadaan Barang/Jasa

a. Kepala SKPD/UKPD segera mengusulkan Bendahara, Pengurus Barang dan Penyimpan Barang (saat ini baru 70 persen). b. LPSE dilaksanakan secara murni (100 persen). c. Batas

Waktu pelaksanaan pekerjaanpengadaan Barang/Jasa (selain kontrak tahun jamak) diharapkan paling lambat akhir bulan Nopember 2013.

4. Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja apabila tidak tersedia/tidak cukup tersedia dalam APBD. 5. SKPD/UKPD dalam melaksanakan kegiatan sesuai DPA, dengan memperhatikan azaskepatutan, kewajaran dan efisiensi. 6. Kepala SKPD/UKPD agar melakukan pengawasan dan melekat terhadap Bendahara, Penyimpan Barang, Pengurus Barang sesuai ketentuan. 7. Aplikasi Cash Management System (eMS) secara on line akan segera digunakan oleh SKPD/UKPD pada tahun 2013. 8. Untuk mewujudkan peningkatan realisasi belanja tahun 2013, yang pada tahun 2012 mencapai 82,01 persen, agar seluruh SKPD/UKPD mengacu pada langkah pelaksanaan anggaran tersebut diatas. :Kafo.man 2 (4)

B. ASET DAERAH 1. Mensukseskan Sensus Barang Daerah .yang akan dilaksanakan Tahun 2013 terhadap 745 SKPD/UKPD melalui Sistem Informasi Management berbasis Web. 2. Agar melakukan pengamanan secara fisik dan administrasi, berupa pencatatan (KIR/Kartu Inventarisasi Ruangan dan KIB/Kartu Inventarisasi Barang), pelaporan dan pensertifikatan; Secara fisik, pengamanan dilakukan dengan melakukan pemagaran dan pemasangan plang pada lokasi Aset termasuk aset fasos/fasum. 3. Pencatatan Kartu Persediaan sesuai jenis barang dan stock opname secara periodik. 4. Kepala SKPD/UKPD agar melaporkan kepada BPKD idle dan terhadap aset yang dikerjasamakan, dimanfaatkan tidak sesuai dengan ketentuan. 5. Barang yang rusak berat dan hilang, segera dilaporkan untuk dilaksanakan proses penghapusan.

c. PERTANGGUNGJAWABAN APBD 1.

Guna penyusunan laporan Keuangan Pemerintah Daerah (lKPD) Tahun 2012, SKPD/UKPD diwajibkan menyampaikan laporan keuangan yang terdiri dari laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan CalK Tahun 2012 kepada BPKD paling lambat tanggal 28 Pebruari 2013, sesuai Instruksi Gubernur Nomor 140 Tahun 2012.

J{araman 3 (4)

2.

Atas audit pendahuluan BPK terhitung tanggal 4 Pebruari 2013 SKPD/UKPD untuk menyiapkan dokumen terkait pelaksanaan kegiatan tahun 2012.

3.

SKPD/UKPD wajib membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) paling lambat tanggal 15 Pebruari 2013 dan disampaikan kepada Inspektorat.

4.

Kegiatan yang telah selesai dilaksanakan, dan terdapat sisa anggaran agar segera disetorkan tidak perlu menunggu akhir tahun anggaran.

5.

SKPD/UKPD wajib melakukan rekonsiliasi secara periodik baik untuk pendapatan, belanja dan aset.

Untuk menjadi perhatian dan selanjutnya dilaksanakan. Atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

J{afaman 4 (4)


JAKARTA


: 'h (Oli-\


: Penting : Satu berkas : Penyampaian risalah rapat pimpinan

Kepada Yth. 1. Gubernur Provinsi OKI Jakarta 2. Wakil Gubernur Provinsi OKI Jakarta 3. Sekda Provinsi OKI Jakarta 4. Para Oeputi Gubernur Provinsi OKI Jakarta 5. Para Asisten Sekdaprov OKI Jakarta 6. Inspektur Provinsi OKI Jakarta 7. Kepala Bappeda Provinsi OKI Jakarta 8. Kepala BPKO Provinsi OKI Jakarta 9. Kepala Oinas Kominfomas Provinsi OKI Jakarta di Jakarta


hari/tanggal

: Senin, 14 Januari

waktu

: pukul 08.00 WIB

tempat


pokok bahasan


Saya laporkan pula bahwa notulen tersebut disampaikan kepada pejabat terkait untuk dilindaklanjuli sesuai dengan arahan pimpinan. Atas perhatian Bapak dan Ibu, saya ucapkan terima kasih.

KEPALA BIRO KOH OAN KLN SETDA ffl:. PROVINSI OKI JAKARTA, ~-

...

IRMANSYAH NIP 196601121987101001

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEKRETARIAT DAERAH Jln. Medan Merdeka Selatan No.8 - 9 JAKARTA


: 82

16'tJ-1


: Pentlng : Satu berkas : Penyampaian risalah rapat pimpinan

Kepada Yth. 1. Gubernur Provinsi OKI Jakarta 2. Wakil Gubernur Provinsi OKI Jakarta 3. Sekda Provinsi OKI Jakarta 4. Para Oeputi Gubernur Provinsi OKI . Jakarta 5. Para Asisten Sekdaprov OKI Jakarta 6. Inspektur Provinsi OKI Jakarta 7. Kepala Bappeda Provinsi OKI Jakarta 8. Kepala BPKO Provinsi OKI Jakarta 9. Kepala Oinas Kominfomas Provinsi OKI Jakarta di Jakarta


hari/tanggal

: Senin, 14 Januari

waktu

: pukul 08.00 WIS

tempat


pokok bahasan




~ IRMANSYAH NIP 196601121987101001


Hari/Tanggal

: Senin, 14 Januari 2013

Waktu

: Pukul 08.00 WIB

Tempat


Pimpinan Rapa"t


Peserta Rapat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Wakil Gubernur OKI Jakarta Sekretaris Oaerah Provinsi OKI Jakarta Oeputi Gubernur Bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman Oeputi Gubernur Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Oeputi Gubernur Bidang Industri, Perdagangan dan Transportasi Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi OKI Jakarta Asisten Perekonomian dan administrasi Sekda Provinsi OKI Jakarta Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi OKI Jakarta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Oaerah Provinsi OKI Jakarta Kepala Badan Pengelola Keuangan Oaerah Provinsi OKI Jakarta Kepala Oiskominfomas Provinsi OKI Jakarta

I

NOTULEN RAPAT PIMPINAN Hari/tanggal : Jumat, 4 Januari 2013 Waktu : 13.30 WIB ,

-','

'. POKQK BAHASAN yo'RERMASALAHAN , . ."

f, •

1.

"

,

• <

" ',' .',

INSTRUKSI PIMPlt1IAN

'-

'

,

-

'

,

.

.

'

,

RAPAr, .

,

,_

c.

",' ':;)IJPEgV,SI ' , <:PEjABAT ¥ ANG

'~"MEJ\lrNDAKlANJUTI

,,

" "

:~'

.

""~' .'

',,'

"

..'

Cuaca Ekstrim

•

•

OKI akan terus diguyur hujan

•

Rumah terendam, juga datang

•

Jakarta terendam air ciliwung lagi

•

Banjir Jakarta meluas

•

Sehari surut, tergenang lagi

•

Pemprov OKI Jakarta dinilai belum optimal mengantisipasi cuaca ekstrem

•

Pemprov OKI Jakarta dinilai belum maksimal menyiapkan sarana infrastruktur banjir

bantuan

tak •

Kampung

Pulo

Saya hanya ingin mengingatkan tahun ini kita 5udah menganggarkan untuk sumur resapan. Ada beberapa hal yang perlu disampaikan mengenai sumur resapan:

•

Gubernur

•

Sekretaris Oaerah

1. Ada beberapa alternatif yang bisa dipilih untuk membuat sumur resapan yang kira-kira kedalaman 20 meter. Kalau kedalaman 20 meter akan memperbaiki kualitas bawah tanah yang akan dipakai masyarakat. Namun sumur resapan dengan kedalaman 150-200 meter akan memperbaiki akan kualitas air dalam yaitu sungai bawah tanah 2. Harus, ada kombinasi antara sumur resapan yang 20 meter dan 200 meter

2

3. Agar sumur resapan dibuat ditempattempat yang banyak genangan misalnya: HI, Grogol, Oaan mogot 4. Saya menerima informasi: untuk sumur resapan 20 meter harganya Rp1,3 juta dengan pipa 5 inch. Kalo yang 200 meter harganya sekitar Rp200-300 juta. 5. Titik-titikl petanya ditentukan ditempat yang diperlukan 6. Mengenai bantuan-bantuan di lapangan, biasa 1-2 masih ada yang low namun secara umum tidak seperti tetangga kita yang berada di jalan-jalan

2.

Enam Ruas Tol Dalam Kota

•

Gubernur dinilai tidak konsisten

•

Tol baru tambah titik kemacetan

•

OTKJ: Pembangunan 6 ruas tol dalam kota sarat lobi industri otomotif

•

Pemprov OKI Jakarta dinilai tidak memiliki skala prioritas dalam menetapkan program mengatasi

•

.Pemprov OKI Jakarta perlu menjelaskan melalui media massa kepada masyarakat tentang manfaat pembangunan 6 ruas tol dalam kota

•

Kita perlu 1 bahasa, besok Asisten Pembangunan harap mengumpulkim Kementerian, Investor, Pengamat, Pakar, masyarakat sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan ini seperti masyarakat transportasi untuk uji publik.

Gubernur

•

Asisten Pembangunan

3

kemacetan •

Kita akan cek mengenai keresahan masyarakat untuk pembangunan 6 ruas jalan tal.

•

Perlu saya sampaikan hasil pertemuan dengan Menteri PU bahwa kita setuju proyek 6 ruas jalan tal dengan syarat yang perlu ditE:!kankan: jalan tal harus punya jalur untuk busway, kopaja dan metromini, amdal juga harus memberikan lampu hijau, penentuan pintu-pintu tal tidak sembarangan seperti yang lampu hijau semanan- sunter, sunter bekasi, dari kota ke kota

•

Belum 100% pasti, karena masih uji publik

•

Mohon dibahas agar dalam memberikan keterangan kepada pers kita 1 bahasa .

4

3.

Badan Perencanaan Pembangunan Oaerah Provinsi OKI Jakarta mengenai APBO

•

Gubernur

•

Bappeda

Sekretaris Daerah

Proses APBD sedang dibahas tim bunker untuk penambahan anggaran 3,1 T. Kami belum mendapatkan feedback

• Untuk

sumur resapan sudah koordinasikan dengan SKPD di Dinas Energi dan Perindustrian, semula dianggarkan 300 M diubah menjadi 200 M, bisa ditambah . diperubahan kalau ada kekurangan.

•

4.

Sesuai dengan arahan bapak sebaiknya untuk rumah-rumah mempraktekkan . sumur resapan yang 20 meter dan biopori. Sedangkan sumur resapan yang besar-besar menjadi tanggung jawab pemerintah dan developer

Asisten Pembangunan mengenai hasil pembahasan awal UKP4 di Wapres

• Pada

pnnslpnya UKP4 akan membantu supaya ada jaminan

Wagub: Gubernur

•

Mall-mall

di

Sudirman

Thamrin


5

diinstruksikan untuk membuat sumur resapan yang masuk ke dalam talang air lalu ditampung ke dalam bak

dari Kementerian ESDM untuk alokasi yang di Jakarta dapat diserahkan kepada selain dari PGN dan Pertamina.

Gubernur: •

Sebagai laporan di tahun 2012 mereka menerima alokasi tapi tidak . terserap· khususnya di Jakarta sehingga Pertamina berinisiatif dengan. biaya· sendiri membangun 1 pada bulan Desember dan saat ini hampir siap beroperasi izinnya sedang . diproses. 2 lagi akan disiapkan pada bulan April - Mei

•

Persoalan saat ini adalah perlunya jaminan dari Kementerian ESDM. Namun mereka minta jaminan dari Gubernur bahwa ini tidak pakai selain untuk transjakarta karena banyak dipakai untuk industri. Kedua, kepatuhan untuk mengambil di tempat yang sesuai. Sekarang ini yang beroperasi tidak semuanya tersebar, semua maunya mengambil terpusat akibatnya beberapa SPBG tidak memenuhi kuota sehingga didenda oleh PGN

•

Saya $udah minta transjakarta kontraknya diatur dan suratnya

•

•

Dinas perindustrian dan Energi

•

BUT Transjakarta

Kepada Asbang agar bangunan-bangunan yang sudah membuat sumur resapan diberi striker sebagai tanda

6

diberikan ke SPBG

5.

•

Surat bapak sedang dalam proses perbal

•

Sudah diinstruksikan kepada Bapak Putu mengenai SLF. Untuk perpanjangan kelayakan bangunan setiap 5 tahun sekali, saat mengeluarkan imb, syaratnya harus membuat sumur resapan dulu baru buat bangunan

Asisten Kesejahteraan Masyarakat mengenai Kartu Jakarta Sehat

• Kami sudah membahas dengan Wagub: PT Askes, mereka ingin segera mendapatkan surat penugasan dari Gubernur dan pesan Direksinya tidak mau ikut lelang

• Dinas Kesehatan sudah bersurat kepada LKPP namun belum dapat jawaban. Sehingga kami minta saran biro hukum untuk mengusulkan argumentasi yang lebih kuat, agar LKPP memberikan jawaban yang memudahkan kita •

Pada tanggal 28 Januari,

tim

•

Proses tender askes' akan membutuhkan waktu yang lebih lama

•

Inspektorat agar mengaudit obat paten di RUSD

•

Sekda harus memperhatikan sistem kesejahteraan di UGD RSUD misalnya kesejahteraan dokter, orang pensiun masih bisa berkeliaran di UGD

•

Untuk

keteranaan

lebih

ielas

Gubernur

•

Sekda

Wakil Gubernur

•

Asisten Kesejahteraan Masyarakat

;,

Dinas Kesehatan

•

Inspektorat

dapat

7

menghubungi Pak Agus Dari LKPP FKUI, akan menurunkan 22 dokter spesialis dan senior-senior. Mereka akan uji coba mengenai sistem rujukan dan formalium di 4 Gubernur: . puskesmas kecamatan, 8 • Sekda saya minta Rumah Sakit dan puskemas kelurahan dan 2 RUSD (Koja dan Tambora). Jamkesda agar ditekan betul karena diharapkan masyarakat • Mereka akan memetakan tenaga kesehatan, dokter, obat, termasuk • Kalau sulit ditekan atau diperintah baik oleh kenapa RSUD Koja jarang merujuk Sekda maupun Wagub, langsung ganti ke RSCM sedangkan Tarakan kepala rumah sakit sangat rajin merujuk ke rscm sebabnya apa. •

6.

Mohon bapak gubernur berkenan . hadir

Deputi Gubernur Bidang Pariwisata dan Kebudayaan •

Dalam beberapa event, dengan anggaran besar yang dimiliki DKI Jakarta, masyarakat berharap adanya peningkatan kesejahteraan. Beberapa porsi APBD bisa digunakan langsung menyentuh masyarakat Misalnya membersihkan kali, menggali sumur yang 20 meter di kelurahan. Saat ini belum ada statement dari aubernur mengenai hal ini

•

Proyek 1 juta sumur resapan 20 meter bisa menyerap tenaga kerja 7000 penggali sumur, manfaatnya bagus sekali untuk masyarakat

•

Statementnya bisa dikemas agar kegiatan bisa disampaikan ke masyarakat

Gubernur

•

Deputi Gubernur Bidang Pariwisata dan Kebudayaan

8

•

7.

Perlu pemetaan sumur resapan untuk rakyat

Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi OKI Jakarta mengenai Biopori •

Anggaran penguatan di tingkat kelurahan bisa digunakan untuk pemeliharaan sumur resapan biopori

•

Sekda perlu membuat surat edaran kembali untuk pemanfaatan dan pemeliharaan sumur resapan biopori

•

•

Biopori pada prakteknya tidak jalan. Padahal sudah disiapkan alatnya 300 buah dan setiap minggu rencananya diputar dari RW ke RW. Proyek yang paling memungkinkan diterapkan masyarakat adalah sumur resapan

•

Biopori hanya jalan pada bulan pertama dicanangkan

Gubernur

•

Asisten Pemerintahan

Ibu Yani baru melaporkan ke Sekda sehubungan dengan ketahanan pangan. Dulu di sekolahl kantor-kantor kelurahan kalau ada lokasi kecil-kecil, dibuat tanaman pangan seperti panen raya padi. Rasariya saat ini perlu digalakkan kembali dengan surat edaran sekda

9

8.

Deputi Gubernur Bidang Industri, Perdagangandan Transportasi Gubernur

• Kita

harus tegas untuk memberikan pinalti kepada pengusaha yang main-main dalam memasok gas dengan cara persaingan yang tidak sehat misalnya dengan cara memberikan hutang.

•

Deputi Gubernur Bidang Industri, Perdagangan dan Transportasi

KEPALA BIRO KDH DAN KLN SETDA Jf: PROVINSI DKI JAKARTA, If

,

IRMANSYAH NIP 196601121987101001

Catatan:


10

LAMPIRAN I RAHASIA

USULAN AGENDA RAPIM GUBERNUR SENIN, 14 JANUARI2013 NO

ISUlPERMASAlAHAN

I.

CUACA'EKSTRIM o OKI akan terus diguyur hujan. o Rumah terendam, bantuan tak juga datang. o Jakarta terendam air ciliwung lagi. o Banjir Jakarta meluas. o Seharisurut, Kampung Pulo tergenang lagi. o Jumlah sumur resapan dan biopori masih minim.

II.

ENAM RU KOTA o Gubernur di konsisten. o Tol baru tambah kemacetan. o OTKJ: Pembangunan tol dalam kota sarat lobi industri otomotif.

URAIAN

0

0

PeWIProv. OKI Jakarta dinilai. ~ak memiliki skala prioritas 'ffalam menetapkan program mengatasi kemacetan.

PENUGASAN·

SARAN SOlUSI

o

roy. OKI Jakarta enjelaskan asyarakat 'a massa kait upa yang te.lah kan dilakukan dal mengantisipasi bencana banjir. Pemprov. OKI Jakarta perlu melibatkan masyarakat untuk berperan aktif dalam melestarikan dan. menjaga kebersihan khususnya membuat sumur resapan dan . biopori.

o

Asisten. Pembangunan

Pemprov. OKI Jakarta perlu menjelaskan melalui media mas·sa kepada masyarakat tentimg manfaat pembangunan 6 ruas tol dalam kota.

o

Asisten Pembangunan Asisten Perekonomian

o

LAMPIRAN I RAHASIA

USULAN AGENDA RAPIM GUBERNUR SENIN, 14 JANUARI 2013 NO

ISU/PERMASAlAHAN

I.

CUACA EKSTRIM o OKI akan lerus diguyur hujan. o Rumah lerendam, banluan tak juga dalang. o Jakarta lerendam air ciliwung lagi. o Banjir Jakarta meluas.. o Sehari surut, Kampung Pulo tergenang lagi. o Jumlah sumur resapan dan . biopori masih minim.

II.

ENAM RU KOTA o Gubernur dl konsisten. • Tol baru tam bah kemacetan. •. OTKJ: Pembangunan . tol dalam kota sarat lobi industri olomotif.

o

o

~

P~prov. OKI Jakarta diriilai ~idak memiliki skala priorilas dalam menetapkan. program mengatasi kemacetan.

PENUGASAN

SARAN SOlUSi

URAIAN

o

Asisten Pembangunan

provo OKI Jakarta enjelaskan asyarakat ia massa rkait upa yang telah akan dilakukan da mengantisipasi bencana banjir. Pemprov. OKI Jakarta perlu melibatkan masyarakal untuk berperan aktif dalam melestarikan dan menjaga kebersihan khususnya membuat sumur resapan dan biopori.

o

Pemprov. OKI Jakarta perlu menjelaskan melalui media massa kepada masyarakac tentang manfaal pembangunan 6 ruas tol dalam kola.

• Asisten Pembangunan • Asisten Perekonomian

. HASIL TINDAK LANJUT RAPIM GUBERNUR HARI WAKTU TEMPAT PIMPINAN RAPAT

: Senin, 7 Januari 2013 : Pukul 8.00 s.d selesai : Ruang Rapim Ulama : Gubernur

A. KEHADIRAN 1. Hadir a. Sekrelaris Oaerah Provinsi OKI Jakarta b. Oepuli Gubernur Bidang Pengeridalian Kependudukan dan Permukiman c. Oepuli Gubernur Bidang Pariwisala dan Kebudayaan d. Oepuli Gubernur Bidang Induslri, Perdagangan dan Transportasi e. Asislen Perekonomian dan Adminislrasi Sekda Provinsi OKI Jakarta f. Asislen Kesejahieraaan Masyarakal Sekda Provinsi OKI Jakarta g. Asislen Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi OKI Jakarta h. Asislen Pemerinlahan Sekda Provinsi OKI Jakarta i. Inspeklur Provinsi OKI Jakarta j. Kepala Bappeda Provinsi OKI Jakarta k. Kepala BPKO Provinsi OKI Jakarta L Kepala Oinas Kominfomas Provinsi OKI Jakarta m. Kepala Biro KOH & KLN Provinsi OKI Jakarta 2. Tidak Hadir a. Wakil Gubernur Provinsi OKI Jakarta B. POKOK BAHASAN NO. 1.

ISU/PERMASALAHAN RAPBD 2013 • APBO OKI 2013 belum disahkan. pelayanan publik lerganggu. • APBO 2013 molor, largel proyek terganggu. • RAPBO OKI baru bisa


ARAHAN GUBERNUR

• Saya ingalkan kembali agar kila lelap fokus dengan APBO. Panlau dari menil ke meni!. • Fokus ag,u tarGel pengesahan RAPBO 2013

• • • •

Sekrelaris Oaerah Para Asislen Sekda Kepala BPKO Kepala Bappeda

BATAS WAKTU

Senin. 14 Januari 2013

TINDAK LANJUT

• Pejabal - pejabal lerkail akan melaporkan hasil tindaklanjutnya.

NO.

ISUIPERMASALAHAN disahkan Februari. • APBD lelet. Gubernur ditegur Mendagri, DPRD balik badan.

ARAHAN GUBERNUR


BATAS WAKTU

TINDAK LANJUT

pad a 28 Januari 2013 dapat tercapai.

• Terdapat kegiatan-kegiatan • Untuk rincian anggaran yang perlu didahului sebelum yang mendahului kemarin, ABPD disahkan. Salah satunya saya minta rincian dan plot Musrenbang. - plotnya. • Kepada para asisten. agar segera bersiap untuk pembahasan RAPBD 2013. • Hal-hal terkait administrasi pasca penetapan, agar disiapkan dari sekarang, sehingga nantinya tidak menghambat pelaksanaan APBD. • Saya ingin nanti pelaksanaanhya tidak ramai di bulan Desember, harus dikejar di awal tahun. sehingga jika ada penyempurnaanpenyempurnaan, masih cukup waktu. • Untuk sis a SilPA, tentunya harus disesuaikan dengan KUA PPA Saya harap tahun dep&n SilPA tidak sebesar itu. Nanti perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut.

• Kepala Bappeda • Kepala BPKD • Para Asisten Sekda

• Saat ini, proses pembahasan masih terus berlangsung di masing - masing komisi DPRD.

(

ISUIPERMASALAHAN

NO.

• •

•

Musrenbang harus dimulai di Januari, sehingga Bappeda bersurat ke Gubernur. Rembuk Warga dipertanyakan oleh Komisi A.

Penggunaan Dana Cadangan sementara dapat digunakan untuk alokasi program urusan Banjir dan penanggulangan Maeet.

• Alokasi uang duka Dana Pensiun.

ARAHAN GUBERNUR


• Apakah Rembuk Warga dan Rembuk RW harus dimulai pada Januari? • Rembug warga tidak seperti musrenbang, tidak terikat dengan APBD. Sifatnya insidentil dan . untuk keperluan mendesak dan tidak terikat oleh waktu dalam 1 tahun berjalan. • Rembug warga juga urituk menjaring kembali usulan warga yang tidak tertampung oleh Musrenbang. Sehingga tidak monoton. Ini hal yang perlu dijelaskan ke komisi A. • Perlu dijelaskan siapa yang hadir di Rembug RW, siapa yang hadir di Rembug Warga.

• Kepala Bappeda • Asisten Pemerintahan

• Dana yang keeil - keeil itu, lebih baik tidak perlu dipakai apabila tidak ada kebutuhan yang urgent '. sekali.

• Kepala Bappeda • Kepala BPKD

• Agar Bappeda dan BPKD mengeeek alokasi dana Pensiun.

BATAS WAKTU

TINDAK LANJUT

,

• Alokasinya telah diusulkan untuk masuk di RAPBD 2013.

NO.


BATAS WAKTU

Pada prinsipnya permasalahan sengketa tanah dapat di publikasikan, karena bukan termasuk rahasia negara yang dirahasiakan. Akan tetapi, jangan sampai ada kekeliruan data saat dipublikasikan. • Koordinasikan dengan kepala Diskominfomas.

• Asisten Pemerintahan • Kepala Diskominfomas

Senin, 14 Januari 2013

• Saya kira perlu ada lim monitor dari luar, baik dari akademis ataupun LSM, sehingga dapat menjadi referensi masukan yang real. • Agar Asisten Kesmas mengkoordinasikan.

• Asisten Kesmas • Inspektorat

ISU/PERMASALAHAN

ARAHAN GUBERNUR

TINDAK LANJUT

HIBAH • Akan dilakukan pertemuan dengan perwakilan BPK untuk membahas skema Hibah khususnya untuk bus sedang.

2.

3.

SOSIALISASI PEMBANGUNAN • Pelibatan Camat dan Lurah untuk sosialisasi rencana pembangunan Deep Tunnel serta program pembangunan iainnya. • Sosialisasi permasalahan sengketa tanah ke publik.

KARTU JAKARTA SEHAT • Perlunya ada lim khusus pemantau pelayanan Kartu Jakarta Sehat. • Persiapan pembentukan Pergub formularium, minggu ini akan dilakukan pembahasan lebih lanjut.

•

•

Perlu manajemen yang baik dari segi controlling ruiukan rumah sakit dan

• Pejabat terkait akan melaporkan hasil tindaklanjutnya.

,



• Pemprov. DKI Jakarta akan melibatkan dokter

NO.

ISU/PERMASALAHAN

ARAHAN GUBERNUR


BATAS WAKTU

manajemen formularium, serta jumlah tenaga medis yang perlu diperbanyak.

• Kartu Jakarta Pintar sedang dirumuskan mengenai mekanisme monitoring/pertanggung jawabannya.

4.

dari RSCM dan FKUI serta beberapa fakultas swasta untuk menambah kebutuhan tenaga medis di puskesmas. Dengan demikian, jum lah rujukan ke RS dapat dikendalikan.

• Perlu dilakukan pembahasan secara komprehensif mengenai pelibatan guru, sekolah, Suku Dinas.

PENATAAN KAMPUNG DAN PEMBEBASAN LAHAN • Komisi 0 masih menanyakan mengenai program Penataan Kampung.

I

• Agar dijelaskan kepada Dewan, bahwa tidak semuanya kampung kumuh itu vertikal, akan tetapi ditata dengan karakter . yang jelas. Sehingga .Jakarta tidak kehilangan karakter yang dimaksud.

TINDAK LANJUT

• Pejabat terkait akan melapcirkan hasil tindaklanjutnya.


Senin,14 Januari 2013

• Pembangunan kampung kumuh diupayakan agar tidak menabarak aturan hukum yang telah ada. Diketahui pula, peluang revisi atas RDTR Provinsi DKI Jakarta masih terbuka lebar.

NO.

ISUIPERMASALAHAN

ARAHAN GUBERNUR

PEJABAT YANG MENINDAKLANJUTI • Asisten Pembangunan • Kepala Sappeda

BATAS WAKTU

TINDAK LANJUT

• Masih diperlukan pembahasan dengan komisi D terkait pembebasan lahan dan pertamanan dalam 1-2 hari ini. Anggaran 1,3 Triliun untuk pembebasan tanah. • Kelanjutan Implementasi SK Gub tentang penyediaan ruang terbuka hijau, tidak semua bisa direalisasi.

• jika memang tidak ada masalah, lanjutkan tahun ini.

• Design sayembara waduk Riario, sudah menghubungi beberapa perguruan tinggi (ITS, Trisakti, Jasa Marga,dll).

• Para Arsitektur hebat lokal ada di bali, diorganisasikan oleh orang asing. Sehingga jika mau di sayembara, agar di sounding ke mereka untuk dapat berpartisipasi. • Jangan sampai diberikan kepada tukang yang biasa membangun, bukan mendesign.

• Saat ini sudah dalam proses sosialisasi sayembara.

• Penataan Kampung atau PKL • Kemenpera ingin berpartisipasi dalam penataan kawasan kumuh. • Design penataan PKL di Sunda Kelapa dan Kota Tua sudah siap, akan dialakukan rapat lebih lanjut dalam waktu dekat.

• Agar sudah ada yang dimulai bulan ini tepatnya dalam 1 - 2 minggu ke depan. Carikan alternatif pembiayaannya, apakah dengan CSR ataupun skema lain. • Pembangunannya dapat kita mulai dari pembangunan drainase ataupun pedestrian, paling lidak dapat dimulai terlebih

• PKL Terminal Siok M direncanakan untuk Dipindah ke Mal blok M square dan Siok M. Saat ini para pedagang sedang melakukan negosiasi harga sewa kios. Pejabat terkait akan melaporkan hasH tindaklaniutnva.

• Kegiatan pembebasan tanah yang belum rampung, namun tidak bermasalah, akan dilanjutkan di tahun 2013.

•

----_._.. NO.

ISU/PERMASALAHAN

ARAHAN GUBERNUR


dahulu. • Agar dapat diberikan lampu hijau kepada pihak BUMN/Swasta yang mau membantu.

5.

PEMBANGUNAN CHRISTIAN CENTER • Pad a tahun 2012, ada anggaran untuk MUKI (organisasi kristiani) di Dinas Perumahan untuk I pembangunan Christian Center. • Belum ada kepastian pembangunan, Dinas Perumahan belum mau bergerak. • Belum ada kejelasan tujuan, sasaran, fungsi Christian Center. • Info kelembagaan, MUKI adalah organisasi Kemasyarakatan, bukan keagamaan. • Ada surat yang tidak mengakui MUKI sebagai organisasi keagamaan.

• Agar dibicarakan terlebih dahulu dengan kanwil Depag, kemudian dengan organisasi-organisasi agama lain.

BATAS WAKTU

TINDAK LANJUT

;

• Asisten Kesmas



NO.

6.

7.

ISUIPERMASALAHAN SUMUR RESAPAN • DKI Jakarta mencanangkan pembangunan 10.000 titik sumur resapan. • 1000 titik resapan akan dibuat melalui APBD. • Sudah berkoordinasi dengan Kemenristek. • Dapat didahulukan, karena tekonologinya sederhana, anggarannya tidak terlalu mahal (Rp.300 juta/titik resapan)

KEBIJAKAN PEGAWAI MENGGUNAKAN ANGKUTAN UMUM • Rencana kebijakan p.egawai 1 bulan sekali menggunakan angkutan umum mendapat respon positif.

ARAHAN GUBERNUR


• Agar dianggarkan dalam RAPBD 2013. • Agar satu bahasa di media, jika ditanyakan media bagaimana pembangunan yang 9000 titik, akan dilaksanakan oleh pihak swasta sebagai syarat perizinan 1MB, SIPPT, dll.

• Plh. Deputi Tata Ruang dan Lingkungan

• Akan kita bahas secara komprehensif dengan instansi - instansi terkait dalam waktu yang tidak terlalu lama.

• Deputi Pengendalian Kependudukan dan Permukiman

BATAS WAKTU

TINDAK LANJUT

• Gedung-gedung di Jakarta akan dipaksa untuk membuat sumur resapan, baik yang di pemukiman, pusat kegiatan dan lainnya. • Sedang disiapkan Pergub baru dimana untuk mendapatkan lzin Mendirikan Bangunan (1MB), harus membanguna" sejumlah sumur resapan. • Pejabat terkait akan melaporkan hasil . tindaklanjutnya.



l"ENlJERINTAH PROVINSI DJU:~{.\l H KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEKRE"r ARb\T DAERAH Jln. Medan M,u,rdek,! 5elatan No.8 - 9 JHKARTA


: l5"r/0 71'-/

JakGTta, 18 Maret 2013

: I :>enrtng

Satu berkas Penyampaian risalah rapat pimpinan

K.epada Yth. ','. 2. 3, 4.

[5. 0. 7. 8. 9.

Gubernur Provinsi OKI Jakarta Wakil Gubernur Provinsi OKI Jakarta Sekda Provinsi OKI Jakarta Para Oeputi Gubernur Provinsi OKI Jakarta Para Asisten Sekdaprov OKI Jakarta Inspektur Provinsi OKI Jakarta Kepala Bappeda Provinsi OKI Jakarta Kepala BPKO Provinsi OKI Jakarta Kepala Oinas Kominfomas Provinsi OKI Jakarta

di Jakarta

Oengan hormat saya sampaikan Notulen Rapat Pimpinan (Rapim) yang d iselenggarakan pada hari/tanggal

, : Senin, 18 Maret 2013

waktu

: pukul 08.00 WIB

tempat

: Ruang Rapim

pokok bahasan


Saya laporkan pula bahwa notulen tersebut disampaikan kepada pejabat ' terkait untuk ditindaklanjuti sesuai dengan arahan pimpinan. Atas perhatian Bapak dan Ibu, saya ucapkan terima kasih.

KEPALA BIRO KOH DAN KLN SETOA ,fI.PROVINSI OKI JAKARTA, 4

HERUBUOIHARTONO NIP 196512131993031006

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA .JAKARTA SEKRETARIAT DAERAH .lIn. Medan Merdeka Selatan No.8 - 9 .IAKARTA


: Iry/0 7'1'/

Jakarta, 18 Maret 2013

: Pentrng : Satu berkas : Penyampaian risalah rapat pimpinan

Kepada Yth. 1. Gubernur Provinsi OKI Jakarta 2. Wakil Gubernur Provinsi OKI Jakarta 3. Sekda Provinsi OKI Jakarta 4. Para Oeputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta 5. Para Asisten Sekdaprov OKI Jakarta 6. Inspektur Provinsi OKI Jakarta 7. Kepala Bappeda Provinsi OKI Jakarta 8. Kepala BPKO Provinsi OKI Jakarta 9. Kepala Dinas Kominfomas Provinsi OKI Jakarta di Jakarta


'. : Senin, 18 Maret 2013

waktu

: pukul 08.00 WIB

tempat

: Ruang Rapim

pokok bahasan



KEPALA BIRO KOH DAN KLN SETDA ,f\.PROVINSI OKI JAKARTA, 4

HERU BUOI HARTONO NIP 196512131993031006


HarilTanggal

: Senin, 18 Maret 2013

Waktu

: Pukul 08.00 WIB

Tempat

: Ruang Rapim

Pimpinan Rapat


Peserta Rapat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Wakil Gubernur OKI Jakarta Sekretaris Oaerah Provinsi OKI Jakarta Oeputi Gubernur Provinsi OKI Jakarta Bidang Budaya dan Pariwisata Oeputi Gubernur Provinsi OKI Jakarta Bidang Industri dan Perdagangan Oeputi Gubernur Provinsi OKI Jakarta Bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman Asisten Pembangunan Sekda Provinsi OKI Jakarta Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekda Provinsi OKI Jakarta Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi OKI Jakarta Asisten Perekonomian Sekda Provinsi OKI Jakarta Inspektur Provinsi OKI Jakarta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Oaerah Provinsi OKI Jakarta Kepala Badan Pengelola Keuangan Oaerah Provinsi OKI Jakarta Kepala Oiskominfomas Provinsi OKI Jakarta

1

NOTULEN RAPAT PIMPINAN Hari/tanggal : Senin, 18 Maret 2013 Waktu : 08.00 WIB NO.

1.


INSTRUKSI PIMPINAN RAPAT

SUPERVISI


Kartu Jakarta Sehat -

.:. Gubernur Provinsi OKI Jakarta: - Kartu Jakarta Sehat ada/ah masa/ah Pemprov OKI Jakarta dinilai lemah membangun persepsi. Semua pihak harus dalam perencanaan program KJS memiliki kesamaan pandangan - Persepsi yang perlu dibangun saat ini OKI Jakarta perlu Pemprov ada/ah KJS sangat diperlukan masyarakat mensosialisasikan melalui media sehingga masyarakat berondong-bondong massa mengenai sistem dan mendapatkan KJS untuk digunakan ke RS, peruntukan KJS apabila tidak ada KJS akan lebih banyak yang meninggal tetapi tidak kelihatanl dianggap biasa karena perawatan berada di rumah pasien. - Kesan media koran mengenai KJS saat ini, sistem KJS belum siap tetapi dipaksakan. Padahal kenyataannya, apabi/a tidak dilaksanakan sekarang akan lebih banyak lagi masyarakat yang meninggal - Sistem KJS akan diperbaiki pada bagian: 1. Sistem rujukan puskesmas ke RSUD 2. Apabila RSUD tidak sanggup, nanti akan

Gubernur

-

Asisten Pembangunan

-

Asisten Kesejahteraan Masyarakat

Wakil Gubernur Sekda

2

membuat rujukan ke rumah sakit swasta Kita akan menjalankan audit medis/ rujukan. Jangan sampai karena tidak mau bekerja, puskesmas seenaknya bikin rujukan ke rumah sakit. Ke depannya pengelolaan kota Jakarta akan menuju ke arah preventif, seperti lingkungan yang sehat. Coba lihat di daerah Cilincing bagaimana mau hidup sehat, apabila saluran air tidak mengalir, buang air besar tidak pada tempatnya, limbah kotoran masuk saluran . Anggaran pemeliharaan sungai sangat kurang, terutama untuk kali-kali seperti pesanggrahan, sunter. Untuk kali Pesanggrahan agar diberitahukan Kementerian PU, kanan kiri sungai diberi shield field tetapi dalamnya tidak dikeruk. Hal yang sama terjadi juga di kali Ciliwung Pembayaran dikeluhkan oleh rumah sakit. selanjutnya sistem yang baru harus dengan pengisian aplikasi online, pembayaran harus dilakukan di bawah 12 hari. Kita akan mengajak 70% rumah sakit swasta untuk membuat kelas 3. Nanti akan kita beri kemudahan untuk membeli alat-alat kesehatan Kalau ada RS yang mau membangunl meningkatkan bangunannya untuk kelas 3 maka KLB-nya bisa' diberikan tanpa membayar Jangan ada persepsi, yang memiliki KJS ada yana berasal dari keluaraa mampu. 3.

-

-

-

-

-

-

3

-

.:.

2.

Kebijakan Ganjil- Genap -

Pemprov OKI Jakarta dinilai kurang memberikan informasi ke masyarakat mengenai sistem pelaksanaan dan pengawasan mengenai kebijakan ganjil - genap

Askesmas: - Ada 40 rumah sakit swasta keeil untuk pera/atan 119 (komputer, dll) seni/ai @Rp20 jutaan. mahan diberikan bantuan.

•:. Gubernur Provinsi OKI Jakarta: -

-

Pemprov OKI Jakarta perlu menyampaikan mengenai dampak kebijakan ganjil genap terhadap kebijakan pengurangan kemacetan

Karena yang kita beri KJS itu yang miskin dan rentan miskin Diskominfo buatkan poster mengenai informasi program KJS untuk dipasang di rumah sakit mengenai siapa yang bisa dapat dan prosedurnya seperti apa

Gubernur

Kami masih menunggu ka/ku/asinya Dari sisi hukumnya di eek, bagaimana ka/au ada yang memPTUN-kan masa/ah ini Bagaimana kesiapan angkutan umum untuk menghadapi masa/ah ini. Perkiraan perpindahan dari mobil pribadi ke angkutan umum berapa persen, fasilitas parkir bagaimana eukup atau tidak, potensi aka/-aka/an nomor, kemungkinan orang beli mobil baru. Se/anjutnya untuk data pendukung ganji/ genap per/u disampaikan ke Gubernur, sehingga keputusan yang diambil tidak keliru

4

3.

Asisten perekonomian :

- Pajak online lambat.

Ada juga informasi mengatakan yang pajaknya ditahan oleh petugas. Saya minta 1 team dialokasikan per wilayah.

.:.

Gubernur ProvinsiOKI Jakarta:

-

- Asisten Gubernur

Perekonomian

Pajak online progresnya kurang cepat. Ada indikasi diper/ambat. Dari pihak Bank terkait menyampaikan bahwa komunikasi pihak bank dengan petugas pajak sangat sulit

- Soal

ERP, apakah investor bersedia e-ticketing. untuk Beberapa waktu lalu telah dilaksanakan kick off. Kami minta diadakan rapat kerja supaya bisa paparan dengan berbagai pihak termasuk kepolisian.

4.

Bappeda:

-

Terkait dengan bantuan untuk korban kebakaran di wilayah Jakarta maka Team Pusat berkesimpulan sulit untuk dilakukan. Hal tersebut masih perlu kajian status dan peruntukan tanah tersebut. Saat ini kami masih menunggu konfirmasi dari Walikota Jakarta Pusat

.:.

Gubernur Provinsi OKI Jakarta:

- Apakah perencanaan trace ja/an itu benar2 akan dilakukan? Jangan seperti di Jakarta Se/atan, sudah direncanakan tetapi sampai saat ini be/um dilaksanakan. Ka/au memang tidak memungkinkan tidak per/u dipaksakan

Gubernur

-

Kepala BPKD

WakilGubernur

-

Inspektur

Sekda

5

Sekda terkait Fasos Fasum : Pihak sekolah tidak punya kewenangan memberikan sertifikat, sehingga caranya pada saat perpanjangan HGB diminta sertifikatnya. Namun apabila pengembangnya masih ada, Pemprov harus mengejar ke pengembang

-

Apabila tidak ada keberatan dari semua pihak, sekolah swasta bisa dibeli oleh Pemda dan dijadikan sekolah negeri

.:. Wakil Gubernur OKI Jakarta terkait lokasi kebakaran: - Kalau ada rencana jalan, segera laksanakan. Karena apabila diberikan bansos akan digunakan untuk membangun rumah. Agar satpol pp berjaga-jaga supaya mereka tidak bangun - Mohon BPKO mengecek perumahan mewah yang dibangun di atas tanah PT Mandara Permai, fasos fasumnya apakah sudah diserahkan kepada Pemda - Oi green vile, ada sekolah yang didirikan di atas tanah Pemda dan sertifikatnya belum diserahkan ke Pemda. Bagaimana penyelesaiannya? - Ada sekolah swasta miskin di daerah kapuk mas tidak sanggup kelola, kasih kartu jakarta pintar atau beli sekolah?

6

5.

PIt. Satpol pp

- Sehubungan dengan 186 satpol pp yang dialihkan ke dishub dan masih banyaknya kebutuhan dari 7 SKPD akan petugas satpol PP, Saran kami, tidak perlu pindah SKPD tetapi, tetapi mendapatkan tugas khusus

KEPALA BIRO KDH DAN KLN SETDA PROVINSI DKI JAKARTA, If

--

HERU BUDI HARTONO NIP 196512131993031006

Catatan:


7

.' :

USULAN AGENDA RAPIM GUBERNUR SENIN , 18 MARET 2013 NO

ISU/PERMASAlAHAN

I.

KARTU JAKARTA SEHAT • Anggota OPRO: Manajemen KJS amburadul • Menkes kritik KJS ala Jokowi. KJS dinilai sama dengan Jamkesmas, hanya untuk rakyat miskin dan hanya untuk penyakit tertentu. Pemprov. OK!. Jakarta molor • bayar tagihan Runiah Sakit warga jadi korban. • Rumah Sakit belum jalankan prosedur rujukan. • Jakarta Sehat tanpa infrastruktur memadai.

II.

KEBIJAKAN GANJll - GENAP • Ganti pelat nomor bisa dipidanakan. • Ganjil genap tergantung angkutan umum. • Sistem ganjil genap berpotensi terjadi pungli • Sistem ganjil genap tambah masalah; pungli dan pemalsuan nomor kendaraan. • layanan angkutan umum buruk, ganjil-genap percuma.

OPINI

SARAN SOlUSI

LAMPIRAN I RAHASIA PENUGASAN

•

Pemprov. OKI Jakarta dinilai lemah dalam perencanaan program KJS.

•

Pemprov. OKI Jakarta perlu mensosialisasikan melalui media massa mengenai sistem dan peruntukan KJS.

• Asisten Kesmas.

•

Pemprov. OKI Jakarta dinilai kurang memberikan informasi ke masyarakat mengenai sistem pelaksanaan dan pengawasan mengenai kebijakan ganjil-genap.

•

Pemprov. OKI Jakarta perlu menyampaikan mengenai dampak kebijakan ganjil genap terhadap kebijakan pengurangan kemacetan.

• Asisten Perekonomian.

RAHASIA HASIL TINDAK LANJUT RAPIM GUBERNUR

:

HARI WAKTU TEMPAT PIMPINAN RAPAT

: Senin, 4 Maret 2013 : Pukul 8.30 s.d selesai : Ruang Rapim Utama : Gubernur

A. KEHAOIRAN 1. Hadir a. Wakil Gubernur Provinsi OKI Jakarta b. Sekretaris Oaerah Provinsi OKI Jakarta c. Oeputi Gubernur Bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman d. Oeputi Gubernur Bidang Industri, Perdagangan dan Transportasi e. Asisten Perekonomian dan Administrasi Sekda Provinsi OKI Jakarta f. Asisten Kesejahteraaan Masyarakat Sekda Provinsi OKI Jakarta g. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi OKI Jakarta h. Inspektur Provinsi OKI Jakarta I. Kepala Bappeda Provinsi OKI Jakarta J Kepala BPKO Provinsi OKI Jakarta k. Kepala Oinas Kominfomas Provinsi OKI Jakarta I. Wakil Kepala Bappeda Provinsi OKI Jakarta 2. Tidak Hadir a. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi OKI Jakarta b. Kepala Biro KOH & KLN Provinsi OKI Jakarta

B. POKOK BAHASAN NO.

1.

ISUIPERMASALAHAN PENATAAN KOTA • Pemasangan Bendera, Spanduk di jalan - jalan protokol

ARAHAN GUBERNUR

• Pergubnya agar diperkuat lagi, sedikit saja nama jalan yang diperbolehkan untuk atr!but. seperti di JI. Gatot Subroto, JI. Jend. Sudirman


BATAS WAKTU

• Sekretaris Oaerah • Asisten Pembangunan • Asisten Pemerintahan

Senin, 18 Maret 2013

TINOAK LANJUT

•


RAHASIA NO.

ISU/PERMASALAHAN

•

Kolong jalan tol masih kotor.

•

Perbaikan taman di OKI Jakarta.

ARAHAN GUBERNUR - MH Thamrin, jalan - jalan yang lalu lintasnya padat, jangan sampai kotor. • Pengelola tol segera dipanggil untuk cek, maksimal bulan juni (sebelum HUT Jakarta) sudah selesai di cat dan dirapihkan. Jika mereka tidak sanggup, kita yang lakukan, mereka yang bayar.

•

•

•

I

Untuk tempat - tempat keramaian dan sering dikunjungi orang, agar Oinas Taman segera lakukan penataan dan pengecatan. Untuk Monas (pengerjaan landscape), lombakan saja ke IAI agar mereka design, nanti kita bayar dengan menggunakan CSR. Rencana totalnya di Bappeda (ruang bawah tanah, dsb). Mumpung masih musim hujan, pada hari Rabu dikumpulkan sudin - sudin pertamanan di wilayah dan Provinsi agar turun kerja di lapangan dengan uang pemeliharaan atau lainnya.


BATAS WAKTU

TINDAK LANJUT

e


•


-I .

RAHASIA NO.


BATAS WAKTU

• Agar dibersihkan, karena mengganggu jika dilihat dari bandara, atau mungkin sudah masuk diprogram penataan kampung kumuh, agar dicek. • Lebar jalan inspeksi harus 7,5 Meter, karena harus standar sama. • harus segera ditindaklanjuti.



• Yang paling penting adalah segera sosialisasikan pembebasan tanah di Kali Ciliwung, Angke, Pesanggarahan, dan Sunter.

• Kadiskominfomas

• Agar pembebasan lahan di Kali Pakin dapat diangkat di Media. Oi sana, kita

•

ISU/PERMASALAHAN

ARAHAN GUBERNUR

•

2.

PENANGGULANGAN BANJIR • Rumah kumuh di Pejompongan pinggir kali dan Kalijodo Utara.

•

Oi Kalijodo, sudah dibangun sheetpile dan jalan inspeksi. Akan dikoordinasikan lebih ianjut dengan Walikota.

•

Pembebasan tanah di sejumlah banta ran ruas Sungai.

• Pembebasan lahan di Kali Pakin

TIN OAK LANJUT

Ada tempat - tempat yang harus didahulukan, yaitu tempat - tempat keramaian sehingga terlihat perubahannya. Hari ini atau Rabu, para sudin dan Kabid dikumpulkan oleh asisten Sekda.

Kadiskominfomas

•


•

Melalui media, telah disosialisasikan mengenai rencana normalisasi Kali Pesanggrahan (26,7 Km), Kali Angke (20 Km), dan Kali Sunter yang ditargetkan rampung pada tahun 2014.

-I

RAHASIA NO.

ISUIPERMASALAHAN

ARAHAN GUBERNUR


BATAS WAKTU

TINDAK LANJUT

•

mengusulkan banyak sekali pembebasan lahan dari toko, gudang, ruko, termasuk showroom yang besar - besar untuk digusur karena menyalahi aturan, kita mau tunjukkan tidak hanya bangunan yang keell - kecil saja. • Yang di jalan Gedong Pa~ang,agarP2Bturun

•

•

Sodetan kampung Pulo/ ke BKT

•

serta, dari rnitra bahari ke kiri, ruko-ruko sudah extend hingga sungai. Harus eepat di tindak. PDAM tidak pernah kita kasi trace, kita pindahkan juga PAM itu.

• Kita sudah buka pintu, agar ditanyakan kembali ke Kementerian PU, apakah jadi disodet atau tidak, supaya ini bisa kita jadikan untuk rusun. Jika bisa dipotong, kita earikan anggaran untuk mengerjakan rusun kita. • Akan dimulai tahun ini, karena perintah langsung Presiden. Dalam 6 bulan dapat rampung. Kira - kira sepanjang 2 km.


•

Untuk Kali Pesanggrahan, Pemkot Jakarta Selatan telah rnelakukan sosialisasi kepada warga di bantaran Kali agar menerima untuk direlokasi ke rumah susun (rusun) yang telah disiapkan. Melalui media, telah disosialisasikan rnengenai penertiban bangunan di pinggiran Kali Pakin yang dijadikan sebagai jalan inspeksi. Pejabat terkait akan melaporkan hasil tindaklanjutnya.

-I

RAHASIA'I

. NO.

ISUIPERMASALAHAN

•

3,

Oiusulkan untuk dilakukan pembebasan lahan dan relokasi penduduk untuk dijadikan wad uk.

KJP - KJS Kartu Jakarta Sehat • Kerja sama dengan PT. Askes masih dipertanyakan.

• Manejemen rujukan

ARAHAN GUBERNUR


BATAS WAKTU

TINDAK LANJUT

• Agar dicarikan dimana mereka akan direlokasi. Saya setuju dengan opsi tersebut.

• Agar dijawab secara resmi ke Ketua Oewan melalui surat, bahwa ini sudah tercantum di dalam Perda APBO, dilelang atau tidak, ini terserah kita. Ini adalah perjanjian kerja sama dan sudah mendapat surat persetujuan dari LKPP. • Agar dijawab juga mengenai kerja sama dengan BRI terkait online pajak. Apakah dengan persetujuan atau tidak.

• Asisten Kesmas

• Tegaskan kembali, bahwa masyarakat yang ke Puskesmas, jika sudah masuk ke kelas 1, tidak boleh turun ke kelas bawah. • Tidak boleh ada lagi RS di OKI Jakarta yang tidak bergabung dengan kita, karena kita bisa persoalkan izinnya.

• Asisten Kesmas

Senin,18 Maret 2013

•

Pemprov. OKI Jakarta akan melakukan evaluasi dan uji publik KJS secara menyeluruh mulai dari kepesertaan, komunikasi informasi, jumlah dokter, dan lainlain. • Pejabat terkait akan melaporkan hasil tindaklanjutnya.

•

Pemprov OKI Jakarta akan mengubah ruangan kelas II menjadi kelas III pad a 6 rumah sakit di OKI Jakarta dimana setidaknya sudah ada 350 tempat tidur kelas II yang diubah menjadi kelas III di 6 rumah sakit.

RAHASIA'

. NO.

ISUIPERMASALAHAN

Kartu Jakarta Pintar. • Banyak warga mengaku miskin, KJP-KJS salah sasaran. • KJP - KJS perlu dibuat database baru.

ARAHAN GUBERNUR

• Di lapangan kita lihat, sasarannya masih banyak yang meleset. Yang sangat miskin ada yang tidak dapat, yang setengah kaya dapat. Desain kita menggunakan data BPS, mung kin Bappeda dapat menggunakan referensi data sendiri yang lebih akurat. • Saya mau tau yang pegang kartu ini siapa? Bagaimana cara verifikasinya? Inspektorat harus cek apakah sudah betul - betul clean. • Jumlah penerimanya tidak banyak, hanya 1,2 juta anak, sehingga harus yang benar - benar membutuhkan. Jika memang sudah mau disampaikan ke masyarakat, pastikan betulbetul jika si penerima memang layak.

BATAS WAKTU


• Kepala Bappeda • Asisten Kesmas

• Inspektorat

• Asisten Kesmas

I

TIN OAK LANJUT

•

Pemprov. DKI Jakarta akan memaksa seluruh RS di Jakarta untuk ikuti program KJS.

•


RAHASIA NO.

ISU/PERMASALAHAN

4.

GANJIL - GENAP • Pelat ganjil- genap rawan calo. • Penerapan sistem ganjil-genap belum diputuskan. • Dunia usaha akan terganggu terkait penerapan sistem ganjilgenap. • Jakarta siapkan konsep baru terkait pemberlakuan pajak progresiif. • Penukaran pelat nomor kendaraan hanya pencitraan untuk meredam protes. • Nopol ganjil-genap tidak akan efektif • Ada usulan biaya pengadaan stiker menggunakan CSR dari Bank - b.ank provider eticketing sekaligus untuk mempromosikan produk tersebut.

I ERP • Info Dishub: alat ERP ada yang lebih baik.

ARAHAN GUBERNUR

• Ganjil genap dilaksanakan jika kalkulasinya sudah komplit, yang telah diberikan Dishub ke saya itu hingga saat ini belum komplit. Belum ada keterangan berapa bus yang dibutuhkan, dimana kendaraan pribadi diparkir, dan area mana saja yang akan diterapkan juga belum tersosialisasikan dengan baik, karena yang diketahui masyarakat, ini diterapkan di seluruh Jakarta. • Kebijakan ini menuju ke penerapan ERP, sehingga tidak akan diberlakukan secara terus menerus. Hanya berjalan tidak lebih dari 1 tahun. • 'Jika secara kalkulasi dampak sosial dan politik masih diragukan, dibatalkan juga tidak masalah, tapi saya melihat ada peluang besar bahwa program ini bisa berjalan menuju pelaksanaan ERP.

•

Harus bertemu dengan Bank Indonesia untuk


BATAS WAKTU



TINDAK LANJUT

•

Untuk mendukung kebijakanplat ganjil genap, pad a Oktober mendatang, 76 bus gandeng siap beroperasi untuk melayani koridor II (PulogadungHaromoni) dan koridor III (Kalideres-Harmoni). Kemudian, selain menggunakan APBD, Pemprov.DKI juga akan mengadakan lelang investasiuntuk 158 unit bus yang pengadaannya dilakukan oleh operator. Penambahan bus diatas diluar rencana penambahan 450 bus oleh Pemprov.

•

Pejabat terkait akan melaporkan hasil

"1

RAHASIA - NO.

ISUIPERMASALAHAN

ARAHAN GUBERNUR

5.

PENATAAN KAMPUNG YANG AKIBAT KEBAKARAN. • Penataan Kampung di Senen yang terkena bencana kebakaran. • Pak Jonatan akan panggil arsitek untuk membuat perencanaan, unit terkecil yang terbakar 6 m2 , akan ditingkatkan 18 m 2

BATAS WAKTU

TINDAK LANJUT

membicarakan penerapan system pembayaran ERP menggunakan fasilitas Bank - bank yang ikut bekerja sama.

• Bank Mandiri tertarik.

Kompensasi Parkir di Mall Bagi Pengguna Busway • wacana pemberian kompensasi bagi pengguna transjakarta untuk parkir kendaraan pribadi di mall.


tindaklanjutnya.

• Mungkin bisa dihubungi dengan para pemilik mall, ini perlu disosialisasikan blass dengan sms. Memanfaatkan fasilitas parkir di mall dengan menunjukkan kartu Transjak.

• Asisten Pembangunan • Kadiskominfomas

•

• Asisten Pembangunan • Kepala BPKD • Kepala Bappeda

Kita ingin secepatcepatnya 3 bulan jadi dengan APBD menggunakan program penataan kampung. • yang penting adalah Juklak - Juknis nya. Agar segera dibahas.

•



• Pejabat terkait akan melaporkan hasil tindaklanjutnya. • Dalam waktu dekat, Pemprovakan menjadwalkan pertemuan dengan PLN untuk melakukan konsolidasi penertiban aliran Iistrik di permukiman padat. Kedepannya, agar kebakaran dapat dicegah atau diminimalisir.

[- RAHASIAI NO.

6.

7.

8.


BATAS WAKTU

• Nanti proses serah terima saya kejar ke Menteri terkait.


Senin,18 Maret 2013

•

• Kita tidak bisa menghimbau ke pengusaha, karena adanya oknum pajak. Jika hanya dihimbau, mereka akan menghindar. Harus dikaitkan dengan izin pengusaha, jika tidak mau dipasang sistem Online, kita cabut izin usahanya. • Agar Asisten Perekonomian segera mengkoordinasikan.




•

• Walikota Jakarta Selatan

•

ISU/PERMASALAHAN RUSUN • Status Rusunawa yang bersumber dari APBN Belum diserahkan oleh • Pemprov. DKI Jakarta. • Sehingga uang pemeliharaannya belum bisa dicairkan, termasuk Marunda. Alternatifnya menggunakan skema pinjam pakai.

ONLINE PAJAK • HasH monitoring on-line pajak, baru 30 Wajib PajaklPengusaha yang mau dipasang sistem On-line

TL PEMAPARAN PERMASALAHAN WILAYAH Jakarta Selatan • Relokasi Kaki Lima di pinggir Pasar Minggu. • Penertiban PKL di depan

ARAHAN GUBERNUR

Hal-hal yang berkaitan dengankemungkinan gesekan antar masyarakat

TINDAK LANJUT


Senin,18 • Telah dilakukan Maret kepada PKL agar mau 2013 menempati kios blok C

.,

.

.'. ,'/1-"':-. -:

~ ~ !•

J'

j

'I .

,

,

' t ;.

~

...

.-, ,"-

... ..

.

,

)-

_:~.~.. ~ -

.

~

~.

BAPPEOA PROVINSI OKI JAKARTA

POINTERS BAHAN RAPIM GUBERNUR

~

SIsrDI I:"rOR'L
~IOl\"ITORI;\"G Dk

·,'ALT.:ASI

Pemerintah Proyinsi DKI Jakarta Halama" Oeo.n I Berita 1Agenda I f2.r!.!..m I Perpustakaan I Pengaturan I DUkungan Teknis I Bantuan I Keluar Sistem Rek8p Mone\' 2012 Ko1ak PlIihan

l.!!ill!l

Komposis. Bdanja

KOMiSitan;"I:

~1

Cuemter ,Cl:2 2,;::'S:!S ','iIB

';:ilsl'llr. Ketcmpr:k SKPD

Bean;e langsung

100 90

eo

Barang Ju.

70

1!: ";:: ]

60 50

Atokas! _

ReaHnsi

~

"

40 30

8ellinjl nd.k Langsung

<0 10 0

I

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

B!;lar

AJQkl,i

_

Reeliusi

1

A. Monitoril.J Pelaksanaan APBD

~012

melalui e-Monev

-

1. Progres Pelaksanaan 55,11 %

Total Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan dedicated Kegiatan prioritas SKPD

68,26 %

Kegiatan wajib

76,53 %

Kegiatan TALI

73,43 %

Kegiatan prioritas lainnya

57,76 %

45,14 %

2. Penyerapan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) • Realisasi Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) sebesar Rp. 18,51 T

-{71,71%)

-

_.

• Data Administrasi (SPJ) tersebut adalah SP2D jenis UP,GU dan TU yang sudah di-SPJ-kan oleh SKPD yang bersangkutan (status validasi) dan SP2D jenis LS yang sudah divalidasi. .. -... -

. --.-.

.

-

~~

..

3. Penyerapan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai berikut : a) PENYERAPAN (SP2D) TAHUN 2012 DAN TAHUN 2011 PADA PERIODE WAKTU YANGSAMA

r'. f::

' ,

,

.

,

...

..

'" ..... . ' .(=I(:.J/')' '''~~-:.:~!r;·

<

..

j.

'

. , ' 'I

I

; ....

,

r ~~ •~

. .. -1 ~ I-,'~:I~I;L

-.:.

;"l:{

'~'·l~\.'I~-:-:j~';: ..

'.

:'~.

.

"'f' f

•

.

• • :":.

l:J

. I : l:.

..'

•

'

-'l?:..' -. '~t" ~, ~;" r. r.

_I; I

•

.'

..~r"

_. /,,'#., ' 'I

.

".,' /

,:,,:~ J;I_"t~'; :~(;;' '~{:~ ;_~' ..

.-..:~

~'/"" • ~

•

' ..;~~.->-

•• c

~~~~

TOTAL BELANJA

38,366,680,073,841

32,649,986,979,351

85.10%

89.06%

-3.96%

*)

BTL

12,552,587,002,387

11,724,514,969,507

93.40%

93.98%

-0.57%

*)

BL

25,814,093,071,454

20,925,472,009,844

81.06%

86.62%

-5.56%

*)

1,610,702,760,912

1,509,884,054,595

93.74%

92.80%

0.94%

- Barang Jasa

11,383,661,059,250

10,006,153,225,036

87.90% '

89.08%

-1.18% *)

- Modal

12,819,729,251,292

9,409,434,730,213

73.40%

83.34%

-9.94% *

- Pegawai

• Data Perubahan (APBD-P 2012)

3

-.

,

b) PROSENTASE PENYERAP~I\I ANGGARAN BELA'''~ LANGSUNG (SP2D) PER MINGGU APBIJt'ROVINSI "~J JAKAKIA ,",uu

.' TOTAL BELANJA &Alan

SEPTEMBER

AGUSTU5

Minggu

I

II

III

IV

I

III

II

OKTOBER

I

IV

II

1/1

I

IV

III

II

V

IV

2011

I' '. ..::; '4~93''', "" 43.70l' 4S.5O'l ~:~~ 50.0,\% 1~2.5~ ~J.~" 33.n". ~·r4~ ~6,O
2012

36.87% 39.03% 42.44% 42.72" 45.01% 45.66% 47.58% 48.91%

52.01%

DESEMBER

NOPEMBER

I

II

III

>

~6.67%

.58:01% 60._, .'. ,

47.86% 48.54% 51.12% 53.81% 55.55% 56.51% 58.60"" 60.95%

;;:,.

I~~. ~"

62.56,,'

.;,.

63.33%

IV

71~

64.62"

85.10"}

BELANJA TIDAK LANGSUNG Bulan

AGUSTU5

Minggu

I

, .~OO·_

II

.

}.;7-e- ~.iilf .';: . i'L '. 4~?

2012

III

.

"

.C'.

~

IV

I

~,;;,t

!'" T SI

%$,,,:,.,~,'

III

II

IV

I

f;;~'" w'6% JO:7~ ~~' ~·c .'"

55.59% 56.81% 63.03" 63.03% 65.55" 65.67% 68.73" 69.68%

74.64"

III

II ~,

~

X"

6l1~ ,~9~

DESEMBER

NOPEMBER

OKTOBER

5EPTEMBl'R

IV

I

..

II

III

67~,'f

61.4",

IV

I

V

.~

. ",.

: '.i.. ~. ~ ,..~~ . ~,. ~ !.;:-. ~~ ~~; .~~ .

63.~ 67:05", "

IV

III

II

71.11" 71.13% 73.91% 76.48% 76.53" 76.53% 80.21" 82.58% 84.82%

89" ~~

85.20%

BELANJA LANGSUNG

Bulan Minggu

I

III

II

IV

I

III

II

IV

I

II

III

OESEMBER

NOPEMBER

OICTOBER

SEPTEMBER

AGUSTUS

IV

I

IV

III

II

": i.,:J: I""'". :C',:': '~;~ 1",£ ~~ ~~} I~ :;;;;,. ,.:1: i:r. '. ' • 1fl". ';¥Ob" ,'i.":" ~~=:~ ~~ .~~ IP'~ a~~ ,<:~~;, I{~ '.;;:~ f~~ "-;:;;;i "'~" : 49f: ~1;~. ~ .~ ~ilt " ',~

2012

27.21% 29,87"" 31.82% 32.25% J4.41% 35.34% 36.68% 38.20%

. BeIaii~; -P~ , ,

'"

~

Belanja Barang & Jasa

"

,

~~~; ~~ I~ L''; Co.

2012

54.77% 57.65% 61.12% 61.44% 64.85% 67.67% 69.87% 71.40%

Ir·, . !';"'2QU . . 2012

..

. ~ !c' '~:.

. 'i'a.Ui ~,:,

~.

:.,..:

..

" , 4OA1l': ~~" ~~

~'.

I~~. ~ '~ T 'J. ,""

40.13" 44.55" 45.94" 46.30% 48.50% 49.72% 51.59% 53.53% ~

Modal

...

!it0,\"

..~ 'f;.

.. klonja

I~

. r5~ ,~t,~ !~."'< ~

2i1i"

.. ," .. >1J.2111

J._:r •

I~~~ ",'

~:

,

"

..0..<..:

1.AZlI 1&~ lI.2s%, ,~7;'f f>

u.07%

2012

11.97% 12.98" 15.26% 15.76% 17.74% 18.16% 18.90% 20.05%

"Januari s.d. September - Data Penetapan 2012 Oktobers.d. Desember = Dati Perubahan 2012

'"'c~'-5':',

73.03%

36.56% 37.55% 40-03% 42.78% 45.36% 46.77% 48.09% 50.43%

'j,:

~ ~tr"

55.28%

,

~.

i":'

4~ . ~~ !''", , • ~~ r¥t

:~,

sa~~

!g.~

22.62%

"

-

~,~

.

:'

~. ,:,:~ ..

III

..

'

!,~.~

52.87%

54.61%

';0 "

f· ~ri' 62-"" : ' ',,' .'

l~

e,.~.

65\1~ ~.

'--

.

,,

34C2B%' ~~4% '[f

20.700Ai 21.50% 22.52% 25,42% 27.72% 28.58''' 29.82% 32.44%

88.40%

i.e • '. . .--:.' ); i.

68.36%

.,

i6:s1%. 34.66%

39'm 36.64%

I;"~+

,

9U6~

~~ t·.,:;'t .

91.43% ~.74)

I~~;';" S',~~

,-O!'!

76.~

~

69.73% >

~

'~~"" ~ 63.~ ~~

90.81"

'47.~ .~~ '. --0 •

IV

,:;,~

d

50.28% 51.33% 55.29% 57,86% 60.41% 62.37% 63.79% 65.69''' ".

II

~~~ I~- . -~~ .~; I'~.L~ ~.~. I;~~ I-~ , '.

65.84% 67.96% 71.64% 74.46% 79.41% 81.37"-' 82.66% 85,73%

~Ii ~;~:.~

I'~;I:!

.~. ' ~:~ ;~'f", 1·1I;.01.~

;.'..29.65% ',"'. '. .' '>..' 'c':,. ::1: '. "21.'l4%' ~11" . 11·7 Si'. ~~ ...... . ,,,. , p.'~ '~.r .'. ." , ·"r o .

2011

'" ....

_. 40.35%

I

IV

,

:"'~:!~

,

~:~f" ~"

48~ ~~ 4

,

-

.

(

4. Penyerapan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Per·Asisten 31 Desember 2012 :

Asisten Pemerintahan Asisten Perekonomian dan Administrasi

Keuangan (8PKD) Asisten Pembangunan dan Lin kun an.Hidu Asisten Kesejahteraan

Mas arakat TOTAL

1.915,098,936,790

1,769,627,699,182

92.40%

3,643,078,807,722

3,093,938,726,447

84.93%

5,558,177,744,512

4,863,566,425,629

87.50%

563,800,222,736

529,571,733,309

93.93%

4,691,593,475,351

3,862,179,291,305

82.32%

5,255,393,698,087

4,391,751,024,614

83.57%

2,900,399,487,493

2,591,707,321,945

89.36%

459,664,397,477

307,505,816,135

66.9D%

3,360,063,884,970

2,899,213,138,080

86.28%

480,624,923,039

435,577.129,114

90.63%

8,398,246,417,687

6,191,603,207,236

73.72%

8,878,871,340,726

6,621,180,336,350

74.64%

6,692,663,432,329

6,398,031,085,957

95.60%

8,621,509,973,217

7,470,244,968,721

86.65%

15,314,173,405,546

13,868,276,054,678

90.56%

12,552,581,002,387

11,124,514,969,501

93.40%

25,814,093,071,454

20,925,472,009,844

81.06%

38,366,680,013,841

32,649,986,919,351

85.10%

5

-

, ,

(

B. PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA (E-TENDER) TA-2012 SID TANGGAL 28 DESEMBER 2012

1 Pengadaan Barang

2,116

2,001

4,273,295,504,917

2 Jasa Konsultansi

1,302

1,228

334,740,447,078

3 Pekerjaan Konstruksi

2,463

2,238

4,688,442,860,583

932

881

1,102,856,716,402

6,813

'6,348

4 Jasa Lainnya

JUMLAH

10,399,335,528,980

639,395,619,160

14.96%

43,064,533,820

12.87%

4,025,451,402,965

662,991,457,618

14.14%

939,006,111,341

163,850,605,061

14.86%

1,509,3Q2,215,659

14.51%

3,633,899,885,757 291,675,913,258 .

8,890,03,3,313,321

SUMBER DATA htlp:/lregional-Ipse.lkpp.go.ld - Data dlalas lermasuk lelang di Komisl Pemillhan Umum Daerah (KPUD)

6

1211

Recommend Documents