17 kebijakan hukum terhadap pelaksanaan pengampunan ... - Neliti

Jurnal Hukum Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakancana Vol. 3 No. 1 – Juni 2017 p. 17-34 ISSN: 2477-5681 (Cetak), ISSN: 2580-0906 (Online) Open Access at: http://jurnal.fhukum.unsur.ac.id/ojs/

KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PENGAMPUNAN PAJAK (TAX AMNESTY) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BANGSA INDONESIA Mia Amalia Fakultas Hukum Universitas Suryakancana E-mail: [email protected] Masuk: Maret 2017

Penerimaan: Maret 2017

Publikasi: Juni 2017

ABSTRAK Pengampunan pajak (tax amnesty) seringkali dijadikan alat untuk menghimpun penerimaan negara dari sektor pajak (tax revenue) secara cepat dalam jangka waktu yang relatif singkat. Program tax amnesty dilaksanakan karena semakin parahnya upaya penghindaran pajak. Kebijakan ini memperoleh manfaat perolehan dana, terutama kembalinya dana yang disimpan di luar negeri, dan kebijakan ini dalam jangka panjang berakibat buruk. Menurunnya kepatuhan sukarela (voluntary compliance) dari wajib pajak patuh, bilamana tax amnesty dilaksanakan dengan program yang tidak tepat, dan memberikan gambaran mengenai pelaksanaan tax amnesty di beberapa negara relatif lebih berhasil dalam melaksanakan kebijakan pengampunan pajak. Dalam penulisan ini menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan program ini dapat berhasil dan mencapai target yang ditetapkan dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat bangsa Indonesia. Kata Kunci: Kebijakan; Tax Amnesty; Penerimaan Negara; Kepatuhan Sukarela; Kesejahteraan Masyarakat. ABSTRACT Tax amnesty is often used as a media in gathering state revenues from the tax sectors in a relatively short period of time. This program is implemented because of the tax worsening evasion effort. This policy create benefits funds, especially the returning of overseas deposits, and this policy has long term bad effect. The voluntary compliance from taxpayers decrease, when tax amnesty is implemented inappropriately, and gives an idea that the implementation of tax amnesty in some countries is relatively successful in implementing tax forgiveness. This paper analyzes the factors that caused the success and achieves the targets in realizing the welfare for the Indonesian community. Keywords: Policy; Tax Amnesty; State Revenue; Voluntary Compliance; Public welfare Copyright © 2017, Jurnal Hukum Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakancana Kebijakan Hukum Terhadap Pelaksanaan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Bangsa Indonesia

17

Mia Amalia Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol. 3 No. 1 – Juni 2017

I.

PENDAHULUAN

timbul apabila dilakukan pembandingan

Pertumbuhan ekonomi nasional

dengan harta yang telah dilaporkan

dalam

beberapa

cenderung yang

mengalami

berdampak

penerimaan

terakhir

dalam Surat Pemberitahuan Tahunan

perlambatan

Pajak Penghasilan yang bersangkutan.

turunnya

Hal ini merupakan salah satu faktor

pada

pajak

telah

yang menyebabkan para pemilik harta

likuiditas

tersebut merasa ragu untuk membawa

dalam negeri yang sangat diperlukan

kembali atau mengalihkan harta mereka

untuk

pertumbuhan

dan untuk menginvestasikannya dalam

ekonomi Indonesia. Di sisi lain, banyak

kegiatan ekonomi di Indonesia. Selain

harta warga negara Indonesia yang

itu, keberhasilan pembangunan nasional

ditempatkan di luar wilayah Negara

sangat didukung oleh pembiayaan yang

Kesatuan Republik

berasal

mengurangi

18

tahun

dan

juga

ketersediaan

meningkatkan

Indonesia, baik

dari

masyarakat,

yaitu

dalam bentuk likuid maupun nonlikuid,

penerimaan pembayaran pajak. Agar

yang seharusnya dapat dimanfaatkan

peran serta ini dapat terdistribusikan

untuk

dalam

dengan merata tanpa ada pembeda,

mendorong

perlu diciptakan sistem perpajakan yang

menambah

negeri

yang

likuiditas dapat

1

pertumbuhan ekonomi nasional.

lebih

Permasalahannya adalah bahwa

berkeadilan

dan

berkepastian

hukum.2

sebagian dari harta yang berada di luar

Hal ini didasarkan pada masih

wilayah Negara Kesatuan Republik

maraknya aktivitas ekonomi di dalam

Indonesia tersebut belum dilaporkan

negeri yang belum atau tidak dilaporkan

oleh

Surat

kepada otoritas pajak. Aktivitas yang

Pajak

tidak dilaporkan tersebut mengusik rasa

terdapat

keadilan bagi para Wajib Pajak yang

pemilik

Pemberitahuan Penghasilannya

Harta

dalam

Tahunan sehingga

konsekuensi perpajakan yang mungkin 1

Brotodihardjo R. Santoso, Pengantar Hukum Pajak, Refika Aditama, Bandung, 1998, hlm. 89.

2

Subiyantoro, Heru dan Riphat, Singgih, Kebijakan, Fiskal, Pemikiran Konsep dan Implementasi, Penerbit Buku Kompas, 2004, hlm. 121.

Copyright © 2017, Jurnal Hukum Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakancana Kebijakan Hukum Terhadap Pelaksanaan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Bangsa Indonesia


telah

berkontribusi

melaksanakan karena

aktif

kewajiban

para

dalam

Oleh karena itu, sudah sewajarnya

perpajakan

jika Wajib Pajak diwajibkan untuk

pelakunya

tidak

membayar

uang

tebusan

atas

pembiayaan

pengampunan pajak yang diperolehnya.

pembangunan nasional. Untuk itu, perlu

Dalam rangka pelaksanaan Undang-

diterapkan

dan

Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang

terobosan kebijakan untuk mendorong

Pengampunan Pajak, penerimaan uang

pengalihan harta ke dalam wilayah

tebusan

Negara Kesatuan Republik Indonesia

penerimaan Pajak Penghasilan dalam

sekaligus

Anggaran

berkontribusi

dalam langkah

khusus

memberikan

jaminan

diperlakukan Pendapatan

dan

sebagai Belanja

keamanan bagi warga negara Indonesia

Negara. Dalam jangka pendek, hal ini

yang

dan

akan dapat meningkatkan penerimaan

mengungkapkan harta yang dimilikinya

pajak pada tahun diterimanya uang

ingin

mengalihkan

dalam bentuk Pengampunan Pajak.

3

tebusan yang berguna bagi negara untuk

berupa

membiayai berbagai program yang telah

Pengampunan Pajak atas pengalihan

direncanakan. Dalam jangka panjang,

Harta ini juga didorong oleh semakin

negara akan mendapatkan penerimaan

kecilnya

untuk

pajak dari tambahan aktivitas ekonomi

menyembunyikan kekayaan di luar

yang berasal dari Harta yang telah


dialihkan dan diinvestasikan di dalam

Indonesia


Terobosan

kebijakan

kemungkinan

karena

semakin

transparannya sektor keuangan global

Indonesia. Dari aspek yuridis, pengaturan

dan meningkatnya intensitas pertukaran Kebijakan

kebijakan Pengampunan Pajak melalui

Pengampunan Pajak dilakukan dalam

Undang-Undang tentang Pengampunan

bentuk pelepasan hak negara untuk

Pajak sesuai dengan ketentuan Pasal

menagih

23A Undang-Undang Dasar Negara

informasi

antarnegara.

pajak

yang

seharusnya

Republik Indonesia Tahun 1945 karena

terutang.

berkaitan dengan penghapusan pajak

yang

seharusnya

3

Ibid., hlm. 122. Copyright © 2017, Jurnal Hukum Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakancana Kebijakan Hukum Terhadap Pelaksanaan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Bangsa Indonesia

terutang,

sanksi

19


administrasi perpajakan, dan sanksi

Nomor

pidana di bidang perpajakan. Undang-

Pengampunan Pajak adalah sebagai

Undang ini dapat menjembatani agar

berikut:

Harta yang diperoleh dari aktivitas yang

1.

Tahun

2016

tentang

Mempercepat

pertumbuhan

tidak dilaporkan dapat diungkapkan

restrukturisasi

ekonomi

secara sukarela sehingga data dan

pengalihan Harta, yang antara lain

informasi atas Harta tersebut masuk ke

akan

dalam sistem administrasi perpajakan

peningkatan likuiditas domestik,

dan

untuk

perbaikan

pemenuhan

penurunan

dapat

pengawasan

dimanfaatkan kepatuhan

kewajiban perpajakan di masa yang akan datang. Kebijakan Pengampunan Pajak

20

11

seyogianya

diikuti

berdampak nilai

melalui terhadap

tukar

suku

dan

Rupiah,

bunga,

dan

peningkatan investasi; 2.

Mendorong reformasi perpajakan

dengan

menuju sistem perpajakan yang

kebijakan lain seperti penegakan hukum

lebih berkeadilan serta perluasan

yang lebih tegas dan penyempurnaan

basis data perpajakan yang lebih

Undang-Undang

valid,

tentang

Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan.4 Undang-Undang

tentang

komprehensif,

dan

terintegrasi; dan Pajak

3.

Meningkatkan penerimaan pajak,

Penghasilan, Undang-Undang tentang

yang antara lain akan digunakan

Pajak Pertambahan Nilai Barang dan

untuk pembiayaan pembangunan. 5

Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang

Hasil penelitian ini menunjukkan

Mewah, serta kebijakan strategis lain di

bahwa penerapan Tax Amnesty di

bidang

perbankan.

Indonesia jika dilihat dari pengalaman

Dengan berpegang teguh pada prinsip

berbagai negara yang telah menerapkan,

atau asas kepastian hukum, keadilan,

Indonesia masih memiliki potensi dan

kemanfaatan, dan kepentingan nasional,

peluang untuk meningkatkan dana-dana

tujuan

masuk ke Indonesia yang cukup banyak

perpajakan

penyusunan

dan

Undang-Undang

4

Santoso, Urip & Justina, Setiawan, Tax amnesty dan Pelaksanaanya di Beberapa Negara: Perspektif bagi Pebisnis Indonesia, Kopertis, Volume 11 No. 2 Juli 2009, hlm. 38.

disimpan di luar negeri. Dalam Hal ini ada beberapa hal yang dapat dijadikan 5

Ibid, hlm. 40.



identifikasi

masalah

yaitu

sebagai

berikut: 1. Apa yang dimaksud dengan

sumber lainnya yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian.6

tax amnesty? 2. Bagaimana Potensi dan peluang

pemanfaatan

pengampunan

III. HASIL

PENELITIAN

pajak di Indonesia dalam meningkatkan

ANALISIS

kesejahteraan

Latar

masyarakat

bangsa

belakang

DAN

pemerintah

Indonesia? 3. Upaya-upaya yang harus

mengajukan kebijakan tax amnesty

dilakukan

tahun

pemerintah

dalam

2016

yaitu

yang

pertama

mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan

kebijakan tax amnesty harus dilihat

pengampunan

sebagai

pajak

dalam

kebijakan

ekonomi

yang

meningkatkan kesejahteraan masyarakat

bersifat mendasar, jadi tidak semata-

bangsa Indonesia?.

mata kebijakan terkait fiskal apalagi

II.

khususnya

pajak.

METODE PENELITIAN

dimensinya

lebih

Metode penelitian yang digunakan

ekonomi secara umum. Pertama dari sisi

dalam

penelitian

ini

adalah

Kebijakan luas,

yang

kebijakan

studi

pajaknya sendiri, dengan adanya tax

berbagai literatur yang dikumpulkan

amnesty maka ada potensi penerimaan

dari literatur tidak secara langsung

yang akan bertambah dalam APBN baik

seperti laporan tahunan dan laporan

di

keuangan perusahaan atau laporan dari

sesudahnya yang akan membuat APBN

dinas perpajakan dan sebagai studi

lebih sustainable.

kepustakaan yang digunakan untuk

sustainable dan kemampuan pemerintah

landasan teoritis dalam objek penelitian.

untuk spending atau untuk belanja juga

Pengambilan data dilakukan dengan

semakin besar sehingga otomatis ini

memahami, menjabarkan, dan mengutip

akan

teori atau konsep dari literatur-literatur

program pembangunan tidak hanya

tahun

ini

banyak

atau

tahun-tahun

APBN

membantu

lebih

program-

baik didasari dari buku referensi, buku penunjang, surat kabar, jurnal dan 6

Kotler Philip dan Keller L. Kevin, Metodologi Penelitian, Aplikasi dalam Pemasaran, Indeks, Jakarta, 2006, hlm. 22.


21


infrastruktur

tapi

juga

perbaikan

A.

7

kesejahteraan masyarakat. Dari

satu

sisi

Pengertian Tax Amnesty Tax amnesty atau amnesti pajak

adanya

tax

adalah penghapusan pajak terutang,

amnesty tahun 2016 ini dan seterusnya

penghapusan

akan

upaya

perpajakan, penghapusan sanksi pidana

kondisi

pada bidang perpajakan, maupun sanksi

sangat

pemerintah

membantu memperbaiki

perekonomian,

pembangunan

dan

pidana

sanksi

tertentu

administrasi

yang

mengurangi pengangguran, mengurangi

membayar

kemiskinan

memperbaiki

Pengampunan pajak ini objeknya bukan

ketimpangan. Di sisi lain, di luar fiskal

hanya yang disimpan di luar negeri,

atau

kebijakan

tetapi juga yang berasal dari dalam

amnesty ini yang diharapkan dengan

negeri yang laporannya tidak diberikan

diikuti

secara benar.9

serta

pajaknya, repatriasi

dengan

sebagian

atau

dengan

diharuskan

uang

tebusan.

keseluruhan aset orang Indonesia di luar negeri maka akan sangat membantu 22

B.

Kebijakan Tax Amnesty dalam

stabilitas ekonomi makro. Apakah itu

Meningkatkan

dilihat dari nilai tukar rupiah, apakah itu

Masyarakat Bangsa Indonesia

dilihat dari cadangan devisa, apakah itu

Pada tax

Kesejahteraan

amnesty ini

terdapat

dilihat dari neraca pembayaran atau

beberapa kebijakan pengampunan atau

bahkan sampai kepada likuiditas dari

amnesti yang berbeda yang dibagi

perbankan. Jadi kami melihat bahwa

dalam 3 periode. Pada periode pertama

kebijakan ini sangat strategis karena

jika periode pelaporan Oktober sampai

dampaknya

yang

bersifat

makro,

dengan Desember 2015 maka tarif yang

menyeluruh

dan

fundamental

bagi

dikenakan dari keseluruhan harta wajib

perekonomian Indonesia.8

adalah sebesar 3%. Jika periode pajak yang dilaporkan bulan Januari-Juni 2016

maka

tarif

yang

dikenakan

sebanyak 5% dan untuk periode Juli 7

Erwin Silitonga, Makalah berjudul: Ekonomi bawah Tanah, Pengampunan Pajak dan Referendum, 2006, hlm. 28. 8 Ibid, hlm. 29.

9

Slegman, R.A. Edwin, Essays in Taxation, New York, 1925, hlm. 181.



Desember 2016 akan dikenakan pajak

Nominal tersebut berasal dari tarif

sebesar 8%.10

tebusan sebesar 3% dari dana yang

Dengan adanya tax amnesty atau

masuk

amnesti pajak ini dapat memberikan

triliun;

manfaat untuk beberapa pihak, baik itu untuk

pemerintah,

2.

yaitu

Untuk

sekitar

Rp.2.000

pengembang;

dengan

pengembang,

diberlakukannya amnesti pajak atau

maupun untuk investor. Berikut ini

pengampunan pajak ini maka akan

manfaat

membuat

adanya tax

amnesty untuk

beberapa pihak: 1.

Untuk

sektor

mengalami pemerintah;

diberlakukannya tax

properti

pertumbuhan

untuk

dengan

tahun berikutnya. Kebijakan ini

amnesty atau

berhubungan dengan pajak yang

pengampunan pajak ini maka akan

menjadikan

menambah penghasilan penerimaan

kebangkitan sebuah bisnis properti

baru

penambahannya

yang

efektif

dalam

amnesty ini sangat dipercaya untuk

penerimaan

negara

memberikan

di

dirasa

mana cukup

mengurangi

indikator

ada

di

untuk

Indonesia. Tax

sebuah

pengaruh

yang semakin berkurang. Dengan

terhadap pengembang untuk dapat

diterapkannya tax

terus berhubungan dengan para

pengampunan

amnesty atau

pajak

ini

maka

investor. Para investor selama ini

secara otomatis akan menarik dana

merasa

yang terdapat di luar negeri ke

menanamkan

Indonesia

menjadikannya

Indonesia karena negara Indonesia

masuk ke dalam pencatatan untuk

mempunyai pajak properti yang

sumber pajak baru. Amnesti pajak

tergolong sangat tinggi;

yang

yang diasumsikan oleh pemerintah sebanyak

Rp.60

tercantum

pada

3.

tidak

mau modalnya

untuk di

Untuk investor; bukan hanya dari

triliun

yang

pemerintah dan pengembang saja

APBN

2016.

yang merasa senang dengan kabar ini, hadirnya tax amnesty atau

10

Ilyas, B. Wirawan, Suhartono Rudy, Panduan Komprehensif dan Praktis Pajak Penghasilan, Lembaga Penerbit FEUI, Jakarta, 2007, hlm. 131.

pengampunan pajak ini juga sangat disambut baik oleh para investor.


23


Dengan adanya tax amnesty atau pengampunan

pajak

ini

akan

melihat

potensinya

sebenarnya bisa di atas 100 triliun,

memberikan keuntungan terhadap

minimal.

kegiatan bisnis. Amnesti pajak ini

pajaknya tax amnesty ini selain untuk

dapat membuat para konsumen

pemilik NPWP yang sudah menjadi

serta investor untuk lebih berani

wajib pajak untuk memperbaiki atau

lagi melakukan pembelian terhadap

mendeklarasi

properti. Dengan demikian, para

dilaporkan, ini juga bermanfaat untuk

investor tidak merasa lagi takut

orang

untuk

Sehingga

melakukan

properti.

pembelian

Demikianlah

uraian

kemudian

kalau

harta

yang

belum

basis

yang punya

diharapkan

belum NPWP.

dengan

tax

amnesty ini memberikan peluang bagi

singkat seputar tax amnesty mulai

yang

dari pengertian, kebijakan hingga

kemudian punya NPWP dan langsung

11

manfaat dari tax amnesty.

belum

punya

NPWP

untuk

membayar sehingga dia mulai catatan

penerimaan

sejarah, catatan pajaknya dengan clear

negara dan peningkatan basis pajak dari

dan tidak dengan lagi catatan masalah di

adanya tax amnesty ini yang pasti kalau

masa lalu lagi.13

Target 24

Jadi

tambahan

Target jumlah Wajib Pajak yang

dari segi penerimaan, 60 mungkin angka minimum lah ya bisa 60 bisa

diharapkan bertambah

lebih. Kami melihat sebenarnya potensi

pajak sekarang cuma 27 juta. Tentunya

uang orang Indonesia di luar negeri

dari program ini diharapkan naik 2 kali

sangat banyak karena berbagai macam

lipat. Tapi bukan itu yang paling

data menunjukkan, mengindikasikan,

penting, yang paling penting bukan

meskipun uangnya itu berasal dari

jumlah Wajib Pajaknya, tetapi jumlah

Indonesia

pajak yang dibayarkan oleh Wajib

tetapi

disimpannya

lebih

12

banyak di luar negeri.

11

Forum Diskusi Ilmiah Perpajakan, Amnesti Pajak Perlu Prasyarat Tax Reform, (http://groups.yahoo.com/group/forum‐ pajak/message/10744). 12 Sugiono, http://cafebelajar.com/sejarah‐ perkembangan‐pemungutan‐pajak.html.

Pajaknya

itu

yang

diharapkan

bertambah. Jadi bukan sekedar, kalau itu program ekstensifikasi namanya, 13

Diunduh tanggal 5 Mei 2017, pukul 21.00 WIB Ibid.


angka wajib


tapi kalau amnesty diharapkan baik

Indonesia di luar negeri dan kemudian

yang sudah punya NPWP atau belum itu

harus mengalami kerugian atau dampak

kemudian

negatif dari adanya tax amnesty.15

mendeklarasikan

hartanya

secara jujur 100%.14

Jadi mungkin mereka juga bekerja melalui

C.

berbagai

cara

untuk

Dalam

mempengaruhi opini di Indonesia, itu

Pengampunan

kemungkinan pertama. Kemungkinan

Pajak Melalui Tax Amnesty

yang lain adalah kemungkinan salah

dalam

Meningkatkan

pengertian karena sempat di awal

Masyarakat

pernah ada ide ini adalah total amnesty,

Upaya

Dilakukan

Melaksanakan

Kesejahteraan Bangsa Indonesia

jadi langsung menghapuskan semua

Amnesty itu paling lama sampai

jenis tindak pidana. ini kami tegaskan

akhir tahun ini, sangat sebentar, tidak

bahwa yang ada di Undang-Undang

akan lama. Jadi setelah amnesty sampai

Pegampunan Pajak sesuai namanya

menjelang

yang dihapuskan hanya pelanggaran di

2018

September

akan

melakukan program yang namanya

bidang

“Voluntary Declaration”.

mengampuni

Jadi

dipersilahkan mereka melaporkan yang tarifnya

tarif

Tidak atau

lagi

bisa

menghapuskan

pelanggaran di bidang lainnya.

sama aset yang belum terlaporkan secara voluntary tapi

pajak.

Kesiapan

Direktorat

Jenderal

Pajak Kementerian Keuangan dalam

normal, tapi diberikan tahun 2017 tanpa

pelaksanaan

sanksi. Pertama tentunya tidak bisa

segalanya

dipungkiri

sebetulnya sudah antisipasi sejak bulan

ada

asingnya

juga

sudah

amnesty

yaitu

disiapkan

karena

dengan

kalau

November-Desember tahun 2015. Jadi

melakukan tax amnesty apalagi

cukup

sudah

banyak beberapa

karena

kepentingan

tax

repatriasi negara

diuntungkan

maka yang

dengan

disiapkan

baik

segi

akan

ada

administrasinya, bagaimana menyimpan

selama

ini

datanya, agar benar-benar aman rahasia,

adanya

uang

serta

juga

sebenarnya

juga

sudah

14

Muhammad Suwarsono, Manajemen Stratejik: Konsep dan Kasus, Penerbit AMP YKPN, Yogyakarta, 2000, hlm. 49

15

Forum Diskusi Ilmiah Perpajakan, Amnesti Pajak…, Op. Cit,.


25


melakukan

sosialisasinya

secara

informal kepada pembayar pajak.16

26

tidak

perlu

lagi

ada

isu

terkait

kekurangan penerimaan pajak ataupun

Sumber Daya Manusia (SDM)

isu terkait gangguan terhadap iklim

juga sudah siap karena nanti para

usaha sebagai akibat pemeriksaan pajak

pendaftar bisa datang langsung ke

yang berlebihan.17

kantor pelayanan pajak yang terdekat ya

Arti secara sederhana dari tax

jadi tidak usah jauh-jauh datang ke

amnesty adalah pengampunan pajak,

Jakarta segala macam, cukup ke KPP

yaitu adanya penghapusan pajak bagi

terdekat

sudah

Wajib Pajak (WP) yang menyimpan

ada booth khusus atau seksi khusus

dananya di luar negeri dan tidak

untuk menangani pengampunan pajak

memenuhi

dan kemudian sampai suratnya di

membayar

keluarkan

menyetor pajak dengan tarif lebih

dan

sesuai

dari

situ

dengan

SOP-nya.

kewajibannya pajak

dengan

dalam imbalan

Harapan kepada Direktorat Jenderal

rendah.

Pajak Kementerian Keuangan terkait

amnesty ini, diharapkan para pengusaha

pelaksanaan tax amnesty yaitu kepada

yang menyimpan dananya di luar negeri

segenap jajaran Ditjen Pajak saya

akan

harapkan semuanya bisa mendukung

Indonesia dan menjadi WP baru yang

penuh pelaksanaan program amnesty

patuh sehingga dapat meningkatkan

dan yang paling penting tidak hanya

pendapatan

menjadikan amnesty sebagai sasaran

pemberitaan CNN Indonesia dinyatakan

target di 2016 saja, tapi harus dijadikan

bahwa banyak orang kaya di Indonesia

sebagai

yang menyimpan uang mereka di luar

landasan

untuk

melakukan

Dengan

dilakukannya

memindahkan

pajak

dananya

negara.

tax

di

Dari

reformasi pajak secara menyeluruh ke

negeri,

depannya.

dengan

memanfaatkan tax treaty. Oleh karena

dan

itulah Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Jadi

diharapkan

adanya amnesty 2016,

2017

seperti

Singapura,

dengan

seterusnya penerimaan pajak akan jauh

mendorong

lebih baik, data dan informasi menjadi

amnesty ini untuk menarik kembali

lebih akurat sehingga pada akhirnya

17

16

Ibid,.

diberlakukannya

Mulyo Agung, Teori dan Aplikasi Perpajakan Indonesia, Penerbit Dinamika Ilmu, Jakarta, 2007, hlm. 21.


tax


uang milik warga Indonesia yang

menambah jumlah penerimaan PPh

disimpan di luar negeri. Indonesia

sebesar Rp7,46 triliun. Terjadi pro dan

pernah memberlakukan tax amnesty

kontra penambahan aturan mengenai tax

pada tahun 1984, tetapi pelaksanaannya

amnesty ini. Pendapat pro mengatakan

tidak efektif karena respon WP sangat

bahwa kebijakan tax amnesty bisa

kurang

dengan

menjadi solusi yang efektif untuk

administrasi

meningkatkan jumlah WP baru dan

perpajakan secara menyeluruh. Oleh

penerimaan pajak. Namun, terdapat

karena itu, pelaksanaan tax amnesty kali

kontra

ini harus dilaksanakan secara hati-hati

kebijakan tersebut merupakan langkah

dan

putus asa dari pemerintah. Selain itu,

dan

reformasi

tidak sistem

dipersiapkan

diikuti

secara

matang.

yang

berargumen

Perlunya dukungan dan persetujuan

pemberlakuan

masyarakat secara penuh dan adanya

mendorong warga yang selama ini taat

landasan hukum yang memadai juga

pajak menjadi nakal karena adanya

menjadi faktor penting keberhasilan

faktor-faktor

pelaksanaan tax amnesty ini.18

kecemburuan.19

Pada tahun 2008, pemerintah pernah

menerbitkan

aturan

Sunset

tax

bahwa

salah

amnesty

satunya

dapat

adalah 27

Bagi banyak Negara, pengampunan pajak (tax amnesty) seringkali

Policy yang diberlakukan selama 14

dijadikan

bulan per Januari 2008. Aturan Sunset

penerimaan negara dari sektor pajak

Policy ini bisa dibilang merupakan versi

(tax revenue) secara cepat dalam jangka

mini dari tax amnesty. Sunset Policy

waktu yang relatif singkat. Program tax

adalah kebijakan pemerintah dalam

amnesty

menerapkan

sanksi

semakin parahnya upaya penghindaran

administrasi bagi WP yang kurang

pajak. Kebijakan ini dapat memperoleh

bayar maupun melakukan kesalahan

manfaat

dalam pengisian Surat Pemberitahuan

kembalinya dana yang disimpan di luar

(SPT) tahunan PPh. Kebijakan versi

negeri, dan kebijakan ini dalam jangka

mini dari tax amnesty ini telah berhasil

penghapusan

alat

ini

untuk

dilaksanakan

perolehan

19

18

Ibid, hlm 42.

dana,

karena

terutama

Santoso, Urip & Justina, Setiawan, Tax Amnesty dan Pelaksanaanya…, Op. Cit, hlm. 40.


menghimpun


28

panjang dapat berakibat buruk berupa

penghindaran pajak dapat dilakukan

menurunnya

dengan Dua cara yaitu tax avoidance

kepatuhan

sukarela

(voluntary compliance) dari wajib pajak

dan

patuh,

amnesty

dilakukan dengan memanfaatkan celah-

dilaksanakan dengan program yang

celah (loopholes) dari undang-undang

tidak tepat. Dalam hal ini memberikan

dan

gambaran mengenai pelaksanaan tax

merupakan penghindaran pajak yang

amnesty di beberapa negara yang relatif

bertentangan

lebih berhasil dalam

perpajakan

bilamana

tax

melaksanakan

tax

evasion.

peraturan

Tax

pajak,

avoidance

tax

dengan yang

evasion ketentuan

berlaku,

jika

kebijakan pengampunan pajak seperti di

ditemukan dalam pemeriksaan pajak

Afrika Selatan, Irlandia dan India,

akan diberi sanksi sesuai ketentuan

dengan maksud untuk mempelajari

yang berlaku. Salah satu pekerjaan

kebijakan dari masing-masing negara

pemerintah yang belum selesai saat ini

serta menganalisis faktor-faktor yang

adalah

menyebabkan

(selanjutnya:

program

ini

dapat

berhasil dan mencapai target yang

tax

pajak

amnesty)

Secara

menyeluruh.21

ditetapkan, serta perspektifnya bagi pebisnis Indonesia.20

pengampunan

Dalam pembahasan DPR banyak kontroversi

mengenai

perlu

atau

Keberhasilan pelaksanaan sistem

tidaknya memberlakukan tax amnesty.

pemungutan pajak bergantung pada dua

Alasan bagi yang tidak setuju adalah:

hal yaitu kesadaran masyarakat sebagai

tax

pembayar

pajak

dan

mengakui adanya pelarian modal ke

Pemerintah

dalam

penyuluhan

keefektifan

amnesty

berarti

pemerintah

dan

luar negeri, yang diduga sebagian

pengawasan fenomena di negara yang

merupakan hasil korupsi. Bagi mereka

sedang

adanya

yang setuju: dengan tax amnesty yang

upaya penghindaran pajak sehingga

dilaksanakan secara baik maka dana

setiap tahun pemerintah kehilangan

yang disimpan di luar negeri akan

berkembang

adalah

potensi pajak yang cukup besar dari berbagai

jenis

pajak.

20

Ibid, hlm. 41.

Upaya

21

Tulus Tambunan, Perdagangan Internasional dan Neraca Pembayaran, Teori dan Temuan Empiris, LP3ES, Jakarta, 2000, hlm. 39.



kembali

ke

menghasilkan

Indonesia, tambahan

dapat

penerimaan

Bagi para wajib pajak yang secara sukarela

bersedia

mengungkapkan

pajak yang cukup signifikan untuk

berbagai kesalahan atau penggelapan

menopang

dapat

informasi yang pernah mereka lakukan

memberikan kesempatan kepada wajib

di Masa lalu. Tax amnesty memungkin-

pajak yang belum patuh menjadi wajib

kan orang pribadi atau badan untuk

pajak yang patuh dan memperbaiki citra

melunasi

negatif aparat pajak yang melekat di

sebelumnya tidak mereka penuhi, tanpa

kalangan masyarakat. Diharapkan ada

harus terkena ancaman dari beberapa

suatu kehidupan baru yang saling

atau seluruh hukuman keuangan atau

percaya antara aparat pajak dan wajib

kurungan badan yang biasanya berlaku

pajak,

meningkatkan

jika terjadi penggelapan pajak kebijakan

(voluntary

yang ditempuh oleh pemerintah suatu

compliance) karena adanya pengawasan

negara tujuan jangka panjangnya yaitu

yang makin efektif dan penegakan

peningkatan jumlah wajib pajak dan

hukum (law enforcement) yang tidak

peningkatan kepatuhan sukarela tax

pandang bulu. Telah banyak negara

amnesty lazimnya hanya bagi pajak

dengan

amnesty:

yang belum atau kurang bayar, berasal

Argentina, Australia, Belgia, Kolumbia,

dari penghasilan yang belum dilaporkan

Ekuador, Perancis, Honduras, India,

dalam SPT WP baik orang pribadi

Irlandia, Italia, Panama, Philipina, dan

maupun badan. Atas pengungkapan ini

Amerika Serikat. Denmark, Meksiko,

dikenakan penalti hukuman.23

APBN

serta

dampaknya

kepatuhan

sukarela

program

tax

Negeri Belanda, Norwegia, Peru Swedia dan

Jerman

Bara

tahun

1980-an

menyelenggarakan program tax amnesty 22

berupa penghapusan hukuman denda.

Dampak memajukan

Usuf, A, Harry, dalam www.pajak2000.com/news_print.php. Diunduh tanggal 3 Mei 2017, pukul 20.30 WIB.

pemberlakuan Indonesia,

adil.

Menurut pajak

tax

tetapi

bagi

mereka sesuai

yang dengan

ketentuan merasa diperlakukan tidak 23

Ibid,.


yang

masyarakat kecil kebijakan ini dinilai membayar

22

pajak

amnesty memang bisa membantu untuk

tidak

kewajiban

29


adil karena kebijakan tax amnesty

bingung,

sejatinya adalah pengampunan pajak

pengampunan pajak atau tidak.25

bagi orang-orang kaya yang melakukan segala

cara

perlu

ikut

Pengampunan Pajak sendiri bukan

menghindari

merupakan kewajiban setiap Wajib

membayar pajak. Pemasukan pajak

Pajak. Pengampunan pajak merupakan

yang

dari

hak yang bisa diperoleh oleh Wajib

pemberlakuan tax amnesty juga dinilai

Pajak yang lupa melaporkan hartanya.

tidak seimbang dengan besarnya sanksi

Pengampunan Pajak berhak diajukan

yang seharusnya diberlakukan kepada

oleh perorangan ataupun badan usaha

mereka yang mengemplang pajak.24

seperti PT. Perorangan baik pebisnis,

akan

Jadi

30

untuk

sebenarnya

didapatkan

kebijakan

amnesty

wiraswasta, maupun karyawan berhak

memang bisa jadi cara yang efektif bagi

ikut pengampunan pajak. Lalu apa

pemerintah

meningkatkan

bedanya jika ikut Pengampunan Pajak

kesadaran pajak di seluruh lapisan

dengan tidak ikut Pengampunan Pajak?

masyarakat

Jika ikut Pengampunan Pajak:

untuk tetapi

tax

harus

dibarengi

dengan penyelesaian sistem perpajakan Indonesia Akhir-akhir celotehan

1.

Setiap Warga Negara Indonesia

yang

masih

menumpuk.

berhak

ini,

sering

mendengar

Pengampunan

mengenai

mengikuti Pajak

program dan

jika

Pengampunan

memutuskan mengikuti program

Pajak. Seluruh lapisan masyarakat, baik

Pengampunan Pajak maka si wajib

muda atau tua, baik pekerja atau

pajak

pengusaha, baik pejabat ataupun warga

pembetulan SPT lagi terhitung dari

sipil,

SPT tahun 2015;

semuanya

pelaksanaan

terfokus dengan

dalam adanya

2.

tidak

boleh

melakukan

Untuk

mengikuti

Pengampunan

pengampunan pajak. Banyak isu yang

Pajak,

Wajib

berkembang mengenai pengampunan

mengungkapkan harta yang selama

pajak. Masih banyak masyarakat yang

ini belum dilaporkan kemudian

Pajak

dapat

membayar uang tebusan atas harta 24

Brotodihardjo R. Santoso, Pengantar Hukum Pajak…, Op. CIt, hlm. 43.

25

Sadono Sukirno, Pengantar Teori Makro Ekonomi, Edisi ke‐2, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 29.



tersebut. Tarif uang tebusan sendiri

serta saham akan dihapuskan jika

berbeda-beda tergantung periode

Wajib Pajak ikut Pengampunan

dan jenis Pengampunan Pajak yang

Pajak;

dilakukan Wajib Pajak, mulai dari

3.

7.

2% (dua persen) sampai dengan

di kemudian hari ditemukan harta

10% (sepuluh persen).

Khusus

yang tidak dilaporkan di dalam

untuk UMKM, tarifnya

adalah

periode pengampunan pajak yakni

0,5% ( nol koma lima persen ) dan

harta per 31 Desember 2015 , maka

2% (dua persen);

temuan

Pengampunan

Pajak

yang

(tiga puluh) persen (tarif PPh

seharusnya

serta

pribadi yang berlaku) dan sanksi

administrasi

denda sebesar 200% (dua ratus

terutang sanksi

Jika

sudah

ikut

persen). Jika

Pengampunan

tidak

ikut

pengampunan

Pajak, atas harta yang dilaporkan

pajak: Wajib Pajak dengan kemauan

tidak akan diperiksa lagi di masa

sendiri

depan;

Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan

Jika

ikut

Pengampunan

Pajak,

pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, dilakukan

pemeriksaan

dapat

menyampaikan

membetulkan pernyataan

Syaratnya,

Direktur

belum

melakukan

Surat

tertulis.26

Jenderal

Pajak

tindakan

pemeriksaan: 1.

Jika pembetulan yang dilakukan mengakibatkan adanya penambahan

dalam hal Wajib Pajak sedang

utang pajak, maka Wajib Pajak

pajak,

dikenai sanksi administrasi berupa

pemeriksaan bukti permulaan, dan

bunga sebesar 2% per bulan atas

penyidikan tindak pidana di bidang

jumlah pajak yang kurang dibayar.

perpajakan;

Ini

PPh Final atas pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan

terhitung

sejak

saat

26

Santoso, Urip & Justina, Setiawan, Tax amnesty dan Pelaksanaanya…, Op.CIt., hlm. 39.


akan

berupa penghapusan pajak yang

maka akan dilakukan penghentian

6.

tersebut

dikenakan tarif pajak sebesar 30

dan sanksi pidana perpajakan;

5.

harta

ada

pembebasan 4.

Jika ikut Pengampunan Pajak dan

31


penyampaian SPT berakhir sampai

IV.

dengan tanggal pembayaran dan

2.

32

3.

4.

PENUTUP Dalam

uraian

ini

bagian dari bulan dihitung penuh

kesimpulan sebagai berikut:

satu bulan;

1.

Pengertian

tax

diuraikan

amnesty

Jika Wajib Pajak telah memiliki

pengampunan

NPWP sebelum tahun 2015 atau

pajak

sebelumnya, dan belum melaporkan

dimiliki oleh perusahaan yang akan

SPT Tahunan PPh 2015, maka

segera

Wajib Pajak dapat melaporkan

Undang Pengampunan Nasional.

hartanya tanpa ikut Pengampunan

Hal-hal yang berkaitan dengan

Pajak dan hanya dikenai Sanksi

Undang-Undang Nomor 11 Tahun

telat lapor sebesar Rp 100.000 (bagi

2016 tentang Pengampunan Pajak

WP Orang Pribadi) asalkan atas

dikatakan

penambahan harta tersebut tidak

pajak adalah penghapusan pajak

menyebabkan timbulnya tambahan

terutang,

utang pajak;

administrasi

Aset

yang

dilaporkan

atau

adalah

terhadap diatur

pengurangan

properti dalam

bahwa

yang

Undang-

pengampunan

penghapusan

sanksi

perpajakan,

dalam

penghapusan sanksi pidana pada

pembetulan SPT tersebut masih

bidang perpajakan, maupun sanksi

bisa diperiksa di masa depan;

pidana tertentu yang diharuskan

Jika tidak ikut Pengampunan Pajak

membayar dengan uang tebusan.

dan di kemudian hari ditemukan

2.

Kebijakan manfaat yang diambil

harta yang tidak dilaporkan di

dalam

dalam periode pengampunan pajak

melaksanakan tax amnesty adalah

yakni harta per 31 Desember 2015 ,

kebijakan ini memiliki potensi yang

maka temuan harta tersebut akan

cukup

besar

dan

dikenakan sanksi sebesar 30 persen

positif

bagi

pasar

(tarif PPh pribadi yang berlaku) dan

Indonesia, di mana akan terjadi

sanksi bunga sebesar 2 persen

penambahan emiten baru karena

perbulan maksimal 24 bulan atau

perusahaan-perusahaan tidak perlu

27

maksimal 48 persen.

melakukan

perintah

berpengaruh bursa

efek

khawatir atas permasalahan pajak yang telah lewat. Karena masalah

27

Ibid, hlm 40.

perpajakan merupakan salah satu faktor yang dianggap memberatkan



3.

bagi calon emiten untuk mengubah

ekstensifikasi,

status perusahaannya.

teknologi

Upaya-upaya yang harus dilakukan

sumber

pemerintah dalam mengoptimalkan

pengawasan;

pajak, Indonesia harus terlebih

4.

manusia

Tax amnesty dapat diimplementasimempunyai payung hukum sebagai

masyarakat luas dengan strategi

dasar serta tujuan yang jelas dalam

yang

pelaksanaan tax amnesty;

tepat

seluruh

dan

terarah

mengerti

agar tujuan

diadakannya

5.

dapat karena

sampaikan adalah sebagai berikut: beberapa

ditempuh khususnya Pajak

penerimaan

dan

prasarana,

Indonesia

pendukung lainnya belum memadai

Jenderal

sebagai prasyarat pemberlakuan tax amnesty tersebut;

meningkatkan

negara

sarana

keterbukaan akses informasi serta

Direktorat guna

berbagai

yang

langkah

pemerintah

mengakibatkan

penyelewengan dan moral hazard

Adapun saran yang dapat penulis Ada

Salah satu kelemahan tax amnesty jika diterapkan di Indonesia adalah

kebijakan

pengampunan pajak ini.

dari

sektor

6.

Implementasi tax amnesty dalam

pajak, antara lain melaksanakan

jangka pendek sebaiknya ditunda

program Sensus Pajak Nasional;

terlebih dahulu menunggu kesiapan

Selain

berbagai

itu

melakukan

perangkat

dan

piranti

untuk

hukum yang melandasi pelaksanaan

menangani tindakan penghindaran

kebijakan ini. Namun dalam rangka

pajak (tax avoidance), tindakan

meningkatkan penerimaan negara

penggelapan pajak melalui transfer

pemerintah (Dirjen Pajak) dapat

pricing, dan pengenaan pajak final;

menerapkan

Adanya upaya dalam pembenahan

inovatif lainnya.

penyempurnaan

internal

peraturan

aparatur

dan

kebijakan-kebijakan

sistem

perpajakan. Adanya reformasi dan penataan

sistem

dilakukan

dengan

perpajakan baik

yaitu

perbaikan potensi, intensifikasi dan Copyright © 2017, Jurnal Hukum Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakancana Kebijakan Hukum Terhadap Pelaksanaan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Bangsa Indonesia

serta

lapisan

ke

masyarakat

3.

daya

perbaikan

kan di Indonesia, namun harus

melakukan

sosialisasi

2.

informasi,

program

dahulu

1.

pengembangan

33


DAFTAR PUSTAKA A.

B.

Perundang-

Buku

Brotodihardjo R. Santoso, Pengantar Hukum Pajak, Refika Aditama, Bandung, 1998. Ilyas, B. Wirawan, Suhartono Rudy, Panduan Komprehensif dan Praktis Pajak Penghasilan, Lembaga Penerbit FEUI, Jakarta, 2007. Kotler, Philip dan Keller L. Kevin, Metodologi Penelitian, Aplikasi Dalam Pemasaran, Indeks, Jakarta, 2006.

34

Peraturan undangan

Muhammad Suwarsono, Manajemen Stratejik: Konsep dan Kasus, Penerbit AMP. YKPN, Yogyakarta 2000. Mulyo Agung, Teori dan Aplikasi Perpajakan Indonesia, Penerbit Dinamika Ilmu, Jakarta, 2007. Slegman, R.A. Edwin, Essays Taxation, New York, 1925.

in

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. C.

Jurnal, Makalah, Internet, dan Lain-lain

Enste, H. Dominik & Schendik, Frederick, Shadow Economies: Size, Causes and Consequences, Journal of Economic Literature, Vol. XXXVIII March 2000, pp 77-114. Santoso, Urip & Justina, Setiawan, Tax amnesty dan Pelaksanaannya di Beberapa Negara: Perspektif bagi Pebisnis Indonesia, Kopertis, Volume 11 No. 2 Juli 2009. Erwin Silitonga, Makalah berjudul: Ekonomi bawah Tanah, Pengampunan Pajak dan Referendum, 2006.

Sadono Sukirno, Pengantar Teori Makro Ekonomi, Edisi ke-2, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.

Forum Diskusi Ilmiah Perpajakan, Amnesti Pajak Perlu Prasyarat Tax Reform, (http://groups.yahoo.com/group/fo rum-pajak/message/10744).

Subiyantoro, Heru dan Riphat, Singgih, Kebijakan, Fiskal, Pemikiran Konsep dan Implementasi, Penerbit Buku Kompas, 2004.

Sugiono, http://cafebelajar.com/sejarahperkembangan-pemungutanpajak.html.

Tulus

Usuf,

Tambunan, Perdagangan Internasional dan Neraca Pembayaran, Teori dan temuan Empiris, LP3ES, Jakarta, 2000.

A, Harry, dalam www.pajak2000.com/news_print. php.


17 kebijakan hukum terhadap pelaksanaan pengampunan ... - Neliti

Recommend Documents