A. Pengertian Dan Dasar Hukum Perbankan

BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP PERBANKAN

A. Pengertian Dan Dasar Hukum Perbankan Sebelum membahas masalah hukum dan ketentuan perbankan di Indonesia, terlebih dahulu kita perlu mengetahui dan mengikuti sejarah perkembangan perbankan di Indonesia, khususnya sejak jaman penjajahan belanda hinggga saat ini. hal ini penting karena perkembangan perbankan di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan sejarah di Indonesia pada umumnya. Pengetahuan tentang sejarah perbankan di Indonesia ini sangat penting, mengingat gejolak dan dinamika perkembangan perbankan di Indonesia sejak jaman penjajahan belanda sampai saat ini. selain itu juga perlu memahami mengapa masih terdapat ketentuan maupun hukum perbankan yang masih berupa peninggalan pemerintah kolonial belanda. Disamping hal-hal tersebut di atas, sampai saat ini masih banyak istilah perbankan di Indonesia yang merupakan istilah peninggalan zaman belanda, misalnya istilah bilyet giro, rekening-courant ( rekening Koran), giroverkeer (lalu lintas giro), overbooking (pemindah bukuan), dan masih banyak lagi. Pada periode kedudukan Belanda, bank di Indonesia didirikan oleh pemerintahan Hindia-Belanda pada 1824 dengan nama Nederlandsche Handel Maatschappij (NHM), dan pemerintah Hindia-Belanda bertindak sebagai salah satu pemegang saham utama. Bank tersebut didirikan untuk untuk mengisi kekosongan akhibat likuidasi vereenigde OostIndische Compagnie (VOC) yang, kendati telah menguasai hampir seluruh kawasan

Universitas Sumatera Utara

nusantara sekitar dua abad (1602 – 1799) , mengalami kebangkrutan . sekarang ini NHM telah berubah menjadi Bank Ekspor Impor Indonesia (BEII). Pemerintah Hindia-Belanda juga mendirikan De Javasche Bank (1827), kini Bank Indonesia (BI),dan NV Escomto Bank, sebuah bank swasta yang dikenal sebagai Bank Dagang Negara (BDN). Beberapa koperasi simpan – pinjam yang didirikan di kalangan petani pada 1895 di Purwekerto, pada 1934 digabungkan oleh pemerintah belanda ke dalam Algemeene Volksscrediet Bank (AVB).11 Periode awal kemerdekaan di Indonesia , setahun setelah kemerdekaan pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 1946 yang menegaskan lahirnya Bank Nasional Indonesia (BNI), yang peresmianya dilakukan pada 17 agustus 1946. Tugas BNI , sebagaimana tercantum dalam peraturanya adalah mengeluarkan dan mengedarkan uang kertas bank disamping pemegang uang kas Negara. Pada kenyataannya tugas BNI adalah mengatur peredaran uang RI (ORI – Oerang Repoeblik Indonesia) sebagai uang kertas pemerintah, disamping menarik uang masa pendudukan jepang dan menggantinya dengan ORI. Periode 1988 – Sekarang, pada tanggal 27 Oktober 1988 Menko Ekuin Radius Prawiro mengumumkan serangkaian kebijakan baru yang merupakan paket deregulasi dibidang keuangan moneter dan perbankan (KMP). Paket kebijakan ini lebih dikenal dengan sebutan Pakto 1988. Puncak dari periode ini adalah diberlakukanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pada 25 maret 1992 yang menggantikan Undang-Undang

11

Wijanarto, Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia,penerbit Grafiti Cetakan ke.III ,Jakarta Januari 1997 hal.3


Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, yang sudah berumur 25 tahun. Isinya telah mengalami perubahan dan penyempurnaan dari isi aslinya12 Menurut pasal 1 Undang-Undang No.7 Tahun 1992, pengertian Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan baik untuk disalurkan maupun digunakan untuk tujuan lain. Perkembangan ekonomi nasional dewasa ini menunjukkan arah yang semakin menyatu dengan ekonomi regional dan internasional yang dapat menunjang sekaligus dapat berdampak kurang menguntungkan. Sementara itu, perkembangan perekonomian nasional senantiasa bergerak cepat dengan tantangan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan berbagai penyesuaian kebijakan dibidang ekonomi termasuk sektor Perbankan sehingga diharapkan akan dapat memperbaiki dan memperkukuh perekonomian nasional. Sektor Perbankan yang memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang merupakan faktor yang sangat menentukan dalam proses penyesuaian dimaksud. Sehubungan dengan itu, diperlukan penyempurnaan terhadap sistem Perbankan nasional yang bukan hanya mencakup upaya penyehatan bank secara individual melainkan juga penyehatan sistem Perbankan secara menyeluruh. Upaya penyehatan Perbankan nasional menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, bank-bank itu sendiri dan masyarakat pengguna jasa bank. Adanya tanggung jawab bersama tersebut dapat membantu memelihara tingkat kesehatan Perbankan nasional sehingga dapat berperan secara maksimal dalam perekonomian nasional. Maka dari itu adanya perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang 12

Ibid hal.29 - 43


Undang Uomor7 Tahun 1992 dikarenakan perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi, termasuk Perbankan dan dalam memasuki era globalisasi dan dengan telah diratifikasi beberapa perjanjian internasional dibidang perdagangan barang dan jasa, diperlukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan dibidang perekonomian khususnya sektor Perbankan. Didalam perubahan Undang-Undang ini terdapat sedikit perbedaan mengenai pengertian perbankan, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pengertian dari Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dapat kita lihat pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ayat 1 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, pengertian Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Disamping itu peranan perbankan sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu Negara. Bank dapat diartikan sebagai darahnya perekonomian suatu Negara. Oleh karena itu kemajuan suatu bank disuatu Negara dapat pula dijadikan ukuran kemajuan Negara yang bersangkutan. Semakin maju suatu Negara, maka semakin besar peranan perbankan dalam mengendalikan Negara terssebut. Artinya keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan pemerintah dan masyarakatnya. Lain halnya di Negara – Negara berkembang, seperti Indonesia, pemahaman tentang bank di Negeri ini baru sepotong – sepotong. Sebagian masyarakat hanya memahami bamk sebatas tempat

meminjam dan menyimpan uang belaka. Bahkan terkadang sebahagian


masyarakat sama sekali belum memahami bank secara utuh, sehingga pandangan tentang bank sering diartikan secara keliru. Selebihnya banyak masyarakat yang tidak paham sama sekali tentang dunia perbankan. Semua ini tentu dapat dipahami karna pengenalan dunia perbankan secara utuh terhadap masyarakat sangatlah minim, terlepas dari kurang pahamnya pengelola perbankan di Tanah air dalam memahami dunia perbankan secara utuh. Dalam dunia modern sekarang ini, peranan perbankan dalam memajukan perekonomian suatu Negara sangatlah besar. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan semua kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Oleh karena itu disaat ini dan dimasa yang akan datang kita tidak akan lepas dari dunia perbankan, jika hendak menjalan aktivitas keuangan, baik per-orangan maupun lembaga, baik sosial atau perusahaan. Begitu pentingnya dunia perbankan,sehingga ada anggapan bahwa bank merupakan “nyawa” untuk menggerakkan roda perekonomian suatu Negara. Anggapan ini tentunya tidak salah, karena fungsi bank adalah sebagai lembaga keuangan sangatlah vital, misalnya dalam hal penciptaan uang, mengedarkan uang, menyediakan uang untuk menunjang kegiatan usaha, tempat mengamankan uang, tempat melakukan investasi dan jasa keuangan lainya.13

B. Kelembagaan Perbankan a. Jenis – jenis bank Dilihat dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 jenis perbankan berdasarkan fungsinya terdiri dari : 1. Bank Umum Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapan memberikan seluruh 13

Kasmir ,SE,MM ,Dasar – Dasar Perbankan,cet . l Jakarta ,juni 2002 hal,1-2


jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan diseluruh wilayah Indonesia, bahkan keluar negeri (cabang). Bank umum sering disebut bank komersil (commercial bank) 2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Dalam kegiatannya BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya jasa perbankan yang ditawarkan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan atau jasa bank umum.14 b. Pendirian Bank Dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 20 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 dinyatakan bahwa pada prinsipnya setiap pihak yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib memiliki izin usaha sebagai bank umum atau bank perkreditan rakyat dari pimpinan bank Indonesia. Hal ini dikarenakan kegiatan penghimpunan dan penyaluran kembali dana ke masyarakat sangat perlu di awasi sesuai dengan fungsi bank Indonesia yang memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap bank – bank yang ada di Indonesia. c. Bentuk Hukum Bank Persyaratan untuk memperoleh izin biasanya diikuti oleh berbagai syarat dan salah satu syaratnya adalah bentuk hukum bank yang akan didirikan. Ada beberapa bentuk hukum bank yang dapat dipilih jika ingin mendirikan bank. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 bentuk badan hukum bank umum dapat berupa dari salah satu alternatife dibawah ini : 1. Perseroan Terbatas (PT) 2. Koperasi,atau 14

Ibid hal.19-20


3. Perseroan Daerah (PD) Sedangkan bentuk badan hukum bank perkreditan rakyat sesuai dengan UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 dapat berupa : 1. Perusahaan Daerah (PD) 2. Koperasi 3. Perseroan terbatas (PT) 4. Atau bentuk lain yang ditetapkan pemerintah.15 d. Kepemilikan Bank Menurut Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 : "Pasal 22 (1) Bank Umum hanya dapat didirikan oleh: a. Warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia;atau b. Warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan atau badan hukum asing secara kemitraan. (2) Ketentuan mengenai persyaratan pendirian yang wajib dipenuhi pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bank Indonesia." "Pasal 26 (1) Bank Umum dapat melakukan emisi saham melalui bursa efek. (2) Warga negara Indonesia, warga negara asing, badan hukum Indonesia dan atau badan hukum asing dapat membeli saham Bank Umum, baik secara langsung dan atau melalui bursa efek. (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah." "Pasal 27 Perubahan kepemilikan bank wajib:

15

Ibid hal.54-55


a. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), Pasal 22, Pasal 23, Pasal d24, Pasal 25, dan Pasal 26; dan b. dilaporkan kepada Bank Indonesia." "Pasal 28 (1) Merger, konsolidasi, dan akuisisi wajib terlebih dahulu mendapat izin Pimpinan Bank Indonesia."

Dalam hal perubahan kepemilikan bank, dalam Pasal 27 Undang-Undang perbankan dinyatakan bahwa setiap pemilik saham atas bank wajib atas ketentuan – ketentuan dalam Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 22 sampai dengan Pasal 26 yang berhubungan dengan perizinan dan kegiatan usaha bank serta wajib melaporkannya kepada bank Indonesia. C. Kegiatan Usaha Bank Sebagai lembaga yang berorientasi bisnis, bank juga melakukan berbagai kegiatan, sebagai lembaga keuangan, kegiatan bank sehari – hari tidak akan terlepas dari bidang keuangan. Kegiatan perbankan yang paling pokok adalah membeli uang dengan cara penghimpun dana dari masyarakat luas. Kemudian menjual uang yang berhasil dihimpun dengan cara menyalurkan kembali kepada masyarakat melalui pemberian pinjaman atau kredit. Dalam praktinya kegiatan bank dibedakan sesuai dengan jenis bank tersebut. Setiap jenis bank memiliki ciri dan tugas tersendiri dalam melakukan kegiatanya, misalnya dilihat dari segi fungsi bank yaitu antara kegiatan bank umum dengan kegiatan bank perkreditan rakyat, jelas memiliki tugas atau kegiatan yang berbeda.16 Sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan,maka usaha – usaha yang dapat dilakukan bank meliputi : 16

Kasmir ,SE,MM ,Dasar – Dasar Perbankan,cet . l Jakarta ,juni 2002 hal.29


Usaha Bank Umum meliputi : a.

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;

b. memberikan kredit; c. menerbitkan surat pengakuan hutang; d. membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya: 1. surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud; 2. surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud; 3. kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah; 4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI); 5. obligasi; 6. surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun; 7. instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun; e. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah; f.

menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;

g.

menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;


h. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga; i. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak; j. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalambentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek; k. membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya; l. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat; m. menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah; n. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dan peraturan perundangundangan yang berlaku. Menurut Pasal 6 huruf (k) Undang-Undang Perbankan 1992 tentang usaha bank menyatakan bahwa bank dapat membeli melalui pelanggan agunan baik semua maupun sebagian bila debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya. Ketentuan ini menurut hemat saya dimaksudkan untuk mempercepat proses pencairan jaminan , karena dalam praktek pelelangan jaminan sering kali kurang diminati oleh pihak penawar sehingga menyebabkan sulitnya mencairkan jaminan tersebut.17

17 17

Wijanarto, Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia,penerbit Grafiti Cetakan ke.III ,Jakarta Januari 1997 hal.67


D. Perlindungan Nasabah Bank a. Kewajiban Bank Terhadap Masyarakat Banyak kewajiban bank terhadap masyarakat. Berbagai kelompok penduduk mempunyai tuntutan yang berbeda-beda terhadap sebuah bank. bank haruslah menyadari tuntutan ini dan menanggapinya. Ditingkat lokal, bankir diharapkan menyediakan pengetahuan tekhnis (technical know-how) keuangan bagi masyarakatnya. Kewajiban ini meliputi kepemimpinan (leadership), bimbingan dan partisipasi aktif

dalam masalah –

masalah yang berkenaan dengan pembiayaan masyarakat (public financing). Bankir yang menaruh perhatian, kualifaid dan objektif sangat bernilai untuk membantu masyarakat untuk memilih cara-cara terbaik memenuhi kebutuhan-kebutuhan keuangannya b. Kewajiban Bank Terhadap nasabahnya Kewajiban bank terhadap nasabahnya bahkan lebih besar lagi dari pada kewajibannya terhadap masyarakat. Karena lebih langsung hubungan dengan nasabahnya dibandingkan dengan publik, maka top management haruslah selalu memperhatikan kebijaksanaan dan praktek – prakteknya terhadap kesejahteraan nasabahnya. Kesehatan lembaga ini sangat penting bagi masyarakat, tetapi lebih penting lagi bagi mereka yang mempercayakan uang mereka kepada bank itu atau mereka yang mengadakan hubungan peminjaman atau hubungan lain yang mereka andalkan. Faktor-faktor keamanan dan likuiditas deposito, keuangan yang dapat diandalkan, kemudahan, dan biaya yang pantas adalah hal-hal yang sangat penting bagi nasabah dan bank harus menanggapinya. Dalam mengambil keputusan yang mempengaruhi faktor-faktor ini , top management haruslah hati-hati menimbang seluruh konsekuensinya terhadap para nasabah disamping terhadap para persero, publik dan lain-lain yang mungkin mempunyai klaim terhadapnya. Kegagalan bank mempertimbangkan


konsekuensi ini tidak saja merupakan kegagalan melaksanakan kewajiban yang utama, tetapi juga menunjukkan piciknya pandangannya dalam melayani kepentingan pemiliknya18 c. Hubungan Nasabah Dengan Bank Hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan dana ,dapat terlihat dari hubungan

yang

muncul

dari

produk-produk

perbankan,seperti

deposito,giro

dan

tabungan.bentuk hubungan itu terdapat dalam bentuk peraturan bank yang bersangkutan dan syarat-syarat umum yang harus di patuhi oleh setiap nasabah penyimpan dana,karena syaratsyarat produk perbankan berbeda satu sama lainmaka perlu adanya penyesuaian. d. Hubungan Hukum Nasabah Dengan Bank Bagi pihak yang merasa dirugikan oleh keterangan yang diberikan oleh bank, mereka berhak untuk mengetahui isi keterangan tersebut dan meminta pembetulan jika terdapat kesalahan dalam keterangan yang diberikan. Pelanggaran terhadap berbagai aturan yang berlaku, termasuk kerahasiaan bank, maka akan dikenakan sanksi tertentu sesuai dengan yang tercantum dalam undang-undang Nomor 10 tahun 1998. Jaminan ditegakkannya peraturan-peraturan perbankan dimuat pasal 50 yang mengancam dengan hukuman penjara 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah). Pasal 50 tersebut merupakan jaminan bagi masyarakat. Berkat jaminan ini, semua bank tidak dapat berkelit untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya, terutama yang berkenaan dengan pemantauan keadaan terhadap suatu bank oleh Bank Indonesia, yang mewakili pemerintah untuk melindungi dana masyarakat sekaligus menjaga agar bank dalam keadaan sehat. Bank Indonesia dapat menjatuhkan sanksi administratif sebagaimana dimuat dalam penjelasan resmi Pasal 52, yang antara lain berbunyi : 18

Drs. A. Hasyimi Ali,Bank Management (American Institute Of Banking),Bina aksara Jakarta cet.I ,desember 1987 , hal.5-6


Sanksi administratif dalam pasal ini dapat berupa : a. Denda b. Penyampaian teguran-teguran tertulis; c. Penurunan tingkat kesehatan bank; d. Larangan turut serta dalam kliring; e. Pembekuan kegiatan; f. Pencabutan izin usaha.

e. Perlindungan Terhadap Nasabah Nasabah yang menyimpan dananya di Bank umumnya mempunyai berbagai tujuan dan motivasi. Nasabah sangat menginginkan agar dana yang disimpannya pada bank terjamin aman dari segala sesuatu yang dapat merugikannya dan adanya balas jasa dari Bank atas penggunaan dana tersebut. Secara umum perlu adanya perlindungan terhadap nasabah agar tidak dirugikan oleh pihak bank atau pihak lain yang tidak bertanggungjawab. Sehubungan dengan itu sepanjang yang di atas oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut: 1. Lembaga Penjamin Simpanan Dari ketentuan Pasal 37 B undang-undang Perbankan Indonesia 1992/1998 dapat diketahui bahwa setiap Bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan melalui Lembaga Penjamin Simpanan. Dengan demikian, undang-undang sudah mengatur tentang kewajiban bank untuk melakukan penjamin atas dana masyarakat yang diterimanya sebagai simpanan, termasuk yang berbentuk. Untuk pelaksanaannya, tentunya bank harus membuat suatu perjanjian dengan lembaga tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Perlu pula dikemukakan bahwa sampai tahun kelima sebelah ketentuan undangundang tersebut berlaku, ternyata lembaga Penjamin Simpanan belum beroperasi sehingga penjaminan simpanan masyarakat pada Bank masih dilakukan oleh pemerintah. Penjaminan tersebut dapat dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah walaupun suatu saat nantinya akan berakhir. Dengan adanya ketentuan undang-undang mengenai kewajiban bank menjamin dana masyarakat dan adanya program penjaminan yang sudah berjalan tentunya akan memberikan perlindungan kepada nasabah penyimpanan dalam hal terjadinya penutupan atas bank yang bersangkutan. Nasabah penyimpanan diharapkan akan tetap memperoleh kembali dana yang disimpannya dalam hal terjadi penutupan pada banknya. 2. Rahasia Bank Dikarenakan kegiatan dunia perbankan mengelola yang masyarakat, maka bank wajib pula menjaga kepercayaan yang diberikan masyarakat. Bank wajib menjamin keamanan uang tersebut agar benar-benar aman. Agar keamanan nasabahnya terjamin pihak perbankan dilarang untuk memberikan keterangan yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya. Dengan kata lain bank harus menjaga rahasia tentang keadaan keuangan nasabah dan apabila melanggar kerahasiaan ini perbankan akan dikenakan sanksi. Rahasia bank adalah segala sesuatu yang

berhubungan

dengan

keterangan

mengenai

nasabah

penyimpan

dan

simpanannya (Pasal 1 angka 28 undang-undang Perbankan Indonesia 1992/1998). Hal ini diatur oleh Pasal 40 dengan rumusan sebagai berikut : a. Bank dilarang memberikan keterangan yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya, yang wajib


dirahasiakan oleh Bank menurut kelaziman dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44. b. Ketentuan sebagaimana dimaksud berlaku bagi pihak terafiliasi. Lebih lanjut, penjelasan resmi pada Pasal 40 mengutarakan antara lain sebagai berikut : ayat (1)Dalam hubungan yang menurut kelaziman wajib dirahasiakan oleh bank adalah data dan informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari orang dan badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya. Kerahasiaan ini diperlukan untuk kepentingan bank sendiri yang memerlukan kepercayaan masyarakat yang

menyimpan

uangnya

di

bank.

Masyarakat

hanya

akan

mempercayakan uangnya pada bank atau memanfaatkan jasa bank apabila dari bank ada jaminan bahwa pengetahuan bank tentang simpanan dan keadaan keuangan nasabah tidak akan disalahgunakan. Dengan adanya ketentuan tersebut ditegaskan bahwa bank harus memegang teguh rahasia bank. Menurut ketentuannya, bank dan pihak terafiliasi wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal-hal tertentu yang diutus oleh undang-undang tersebut dan peraturan perundang-undangan lainnya. Pihak terafiliasi adalah pihak yang berkaitan dengan pengelolaan bank. Siapa yang disebut sebagai pihak terafiliasi diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 22 undang-undang Perbankan Indonesia 1992/1998, antara lain direksi, pejabat dan pegawai bank. Namun dalam kasus tertentu, kerahasiaan bank tidak berlaku untuk nasabah, misalnya : a. Untuk kepentingan perpajakan pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada Bank


agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tentang keuangan nasabahnya penyimpanan tertentu kepada pejabat bank. b. Untuk penyelesaian piutang Bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang Negara atau Panitia Urusan Piutang Negara. Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan dari Bank mengenai simpanan nasabah debitur. c. Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, pimpinan, Bank Indonesia dapat memberikan kepada polisi, jaksa atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank. d. Dalam rangka tukar menukar informasi antar bank, direksi bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain. Ketentuan mengenai rahasia bank tersebut tentunya merupakan perlindungan bagi nasabah penyimpanan agar dananya yang disimpan pada bank tidak diketahui oleh pihakpihak lain yang tidak berkepentingan. Simpanan tersebut merupakan hak pribadi nasabah penyimpanan yang tidak perlu diketahui oleh orang lain. Pelaksanaan dari ketentuan mengenai rahasia bank ini perlu diperhatikan oleh Bank dan petugasnya agar tidak menimbulkan permasalahan yang mungkin akan merugikan bank. Bank dalam hal ini perlu memperhatikan kedudukannya yang sering disebut sebagai lembaga kepercayaan.

f. Mekanisme Perlindungan Nasabah Beberapa mekanisme yang di pergunakan dalam rangka perlindungan nasabah bank adalah sebagai berikut : 1. Pembuatan peraturan baru Melalui pembuatan peraturan baru di bidang perbankanatau merevisi peraturan yang sudah ada merupakan salah satu cara untuk memberikan perlindungan


kepadanasabah suatu bank.banyak peraturan secara langsung maupun tidak langsung bertujuan melindungi nasabah.akan tetapi lebih banyak lagi di perlukan seperti itu dari apa yang terdapat dewasa ini. 2. Pelaksanaan peraturan yang ada Melaksanakan peraturan yang ada di bidang perbankan secara lebih ketat oleh pihak otoritas moneter, khususnya peraturan yang bertujuan melindungi nasabah sehingga dapat dijamin law enforcement yang baik. Peraturan ini harus di laksanakan secara objektif tanpa melihat siapakah pengurus bank tersebut maupun pemegang saham 3. Memperketat perizinan bank Memperketat pemberian izin untuk suatu pendirian bank merupakan cara agar bank tersebut kuat dan berkualitas sehingga dapat memberikan keamanan terhadap nasabahnya. 4. Memperketat pengawasan bank Untuk mengurangi resiko yang ada pihak g. Hubungan Perlindungan Hukum Nasabah Dengan Bank Bank sebagai suatu lembaga atau institusi yang melakukan kegiatan di bidang keuangan telah menunjukkan peranan yang cukup penting dalam melayani berbagai kepentingan masyarakat di Indonesia saat ini. Berbagai produk bank telah berkembang untuk memenuhi tuntutan perkembangan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Menurut ketentuan Undang-undang Perbankan Indonesia Nomor 7 tahun 1992, Bank adalah suatu badan usaha dan mempunyai kegiatan usaha yang berkaitan dengan penghimpunan dana masyarakat serta memberikan jasa lainnya yang berkaitan dengan keuangan. Bank dengan berbagai produknya telah banyak dimanfaatkan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya di bidang keuangan.


Mengingat kebutuhan akan jasa perbankan semakin meningkat, maka penulis merasakan betapa pentingnya pemahaman masyarakat akan di sisi lain. Kedua hal tersebut yang hanya dapat terlaksana jika bank otoritas atau bank Indonesia melakukan tindakan pengawasan dan pembinaan terhadap bank-bank yang ada,baik bank pemerintah maupun bank swasta. berkemampuan melindungi dana masyarakat secara baik. Oleh karenanya bank harus mampu berfungsi secara efisien, sehat, wajar, dan mampu menghadapi persaingan yang semakin bersifat global. Pemahaman anggota masyarakat terhadap semua aktivitas bank, termasuk semua warkat bank seyogyanya dimulai sejak yang bersangkutan memakai atau mempergunakan jasa perbankan, sehingga dapat mencegah risiko. 19

E. Melemahnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Bank a. Menguji kepercayaan masyarakat terhadap rupiah Langkah Bank Indonesia (BI)20 untuk tetap pada jalur kebijakan bunga tinggi pada tahun-tahun awal krisis ekonomi, yakni 1997 dan 1998, telah membawa kembali ekonomi Indonesia mengarah pada jalur yang benar.Harus diakui, kebijakan bunga tinggi pada 1998 dengan suku bunga antarbank rata-rata 64% telah mengembalikan kepercayaan terhadap rupiah yang pada pertengahan tahun itu mencapai Rp 14.900/dolar Amerika Serikat (AS) menjadi rata-rata Rp 8.000/dolar AS pada akhir tahun. Keyakinan BI pada pilihan kebijakan moneter yang ditempuh itu pula yang menjadi salah satu pilar inflasi kembali pada jalur inflasi rendah pada saat ini. Inflasi itu pula selain kurs yang menjadi tugas inti bank sentral.Pengalaman selama lima tahun sejak 1998 itu tampak telah memberikan keyakinan BI atas kepercayaan masyarakat pada sendi-sendi dasar ekonomi makro sehingga baik inflasi maupun kurs rupiah masih berada kisaran jalur 19 20

http://pakarbisnisonline.blogspot.com/2009/12/hubungan-perlindungan-hukum-nasabah.html Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Bank

Indonesia


paritasnya.Tetapi keyakinan yang begitu tinggi pulalah yang kelihatan hampir menjadikan rupiah menggeliat mendekati batas kritis Rp 10.000/dolar Amerika serikat pada pekan terakhir April lalu. Kepanikan melanda pasar valas Indonesia, khususnya dalam pekan-pekan terakhir April dan awal Mei. Posisi rupiah terhadap dolar AS menembus angka Rp 9.800. Adakah yang mengkhawatirkan fundamental ekonomi kita sehingga pasar valas panik.Indikasi rupiah akan melemah terhadap dolar AS sebenarnya sudah dapat diperkirakan sejak Maret lalu, yakni ketika The Fed atau bank sentral AS meningkatkan suku bunga utamanya (Fed Fund Rate) sebesar 25 basis poin menjadi 2,75 % pada 22 Maret, setelah 2 Februari juga menaikkan 25 basis poin menjadi 2,50%. Terakhir The Fed menaikkan suku bunganya pada 3 Mei lalu, juga sebesar 25 basis poin sehingga menjadi 3%. Sementara itu BI tampak dari April hingga pekan pertama Mei masih mempertahankan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 1 bulannya pada tingkat 7,53% sebelum dinaikkan lagi menjadi 7,81 % pada 4 Mei dari sebelumnya 7,70%.Adakah yang salah dalam strategi BI sehingga rupiah melemah cukup besar? Hampir semua indikator ekonomi makro kita saat ini berada di tingkat yang tidak buruk, kecuali inflasi. Kita perhatikan beberapa indikator makro dan sectkr riil berikut. Pertumbuhan ekonomi tahun 2004 mencapai 5,13% atau lebih tinggi dari target pertumbuhan yang ditetapkan sebelumnya sebesar 4,8%. Seluruh lapangan usaha pada 2004 juga mengalami ekspansi, kecuali sektor penggalian dan produksi, dengan rekor ekspansi terbesar sebesar 12,7% terjadi di sektor pengangkutan dan komunikasi.Sementara itu di sisi permintaan ekspansi terbesar terjadi di komponen impor sebesar 24,95% dan investasi 15,71%. Kinerja indikator ekonomi makro yang cukup baik itulah yang tampak menjadikan BI cukup percaya diri tidak menaikkan suku bunga mengantisipasi perkembangan suku bunga The Fed.Atau BI memang sengaja melakukan test case atas kepercayaan publik terhadap perekonomian


nasional dengan sengaja menunda antisipasinya atas perubahan suku bunga di Amerika serikat. Kepercayaan BI yang tinggi tersebut tampak pada pernyataan Gubernur BI pertengahan April yang tidak akan menaikkan lagi suku bunga SBI.Kalau hipotesis itu benar, maka sungguh sangat mahal kemungkinan harga yang harus dibayar, karena apabila rupiah sampai melampaui Rp 10.000/dolar AS maka akan susah payah untuk mengembalikan kepercayaan yang sudah tercipta cukup baik. Semoga hipotesis itu salah. Saat ini BI masih cukup kredibel untuk menjaga kepercayaan terhadap rupiah yang tampak pada rupiah yang mulai menguat setelah ada intervensi terhadap pasar valas.Namun hal itu pun dibantu oleh upaya nonpasar dengan meminta Pertamina melaporkan transaksinya dalam menggunakan valas. Apa makna semua itu?Sampai saat ini kurs rupiah terhadap dolar AS dan tingkat inflasi masih tetap merupakan variabel kunci sangat strategis dalam menjaga stabilitas makro ekonomi Indonesia.Posisi strategis itu terkait dengan masih cukup tinggi komponen impor dalam industri manufaktur, sehingga setiap goncangan terhadap rupiah akan berakibat pada kegoyahan harga-harga produk manufaktur yang ujung-ujungnya juga dapat meningkatkan laju inflasi.Karena itu, setiap ancaman yang muncul dan mungkin memengaruhi kurs rupiah harus selalu mendapat antisipasi cepat agar tidak goncang. Hal itu berarti selain perubahan fundamental ekonomi domestik, antisipasi terhadap perubahan fundamental ekonomi internasional khususnya AS, harus mendapat perhatian dan antisipasi secara cepat sebelum terlambat. Hasil riset BI Semarang bekerja sama dengan Laboratorium Studi Kebijakan Ekonomi (LSKE) Fakultas Ekonomi Undip mengenai sebab-sebab inflasi di Jateng menunjukkan setiap perubahan kurs rupiah terhadap dolar AS akan mendorong kenaikan inflasi pada bulan-bulan berikutnya,

khususnya

pada

bulan

pertama

dan

kedua

setelah

perubahan

kurs

tersebut.Temuan riset itu memperkuat tesis setiap perubahan variabel yang memengaruhi


kurs rupiah terhadap dolar AS harus selalu mendapat antisipasi segera agar tidak menimbulkan goncangan berkepanjangan. Sehubungan dengan fenomena rupiah yang melemah akhir-akhir ini, di samping variabel kenaikan suku bunga di AS yang bagi The Fed menjadi instrumen moneter utama untuk mengatur ekonomi, tingkat inflasi domestik yang cukup tinggi pada Maret sebagai faktor internal serta kecenderungan tingkat inflasi AS yang stabil dan tidak mengalami kenaikan harus mendapat perhatian otoritas moneter Indonesia.Peningkatan selisih tingkat inflasi antara Indonesia dan AS pada Maret harusnya sudah merupakan sinyal rupiah akan melemah terhadap dolar AS, sehingga harus sudah diantisipasi pada April lalu. Sementara itu peningkatan suku bunga Fed Fund Rate dan tentu juga Prime Rate serta tingkat inflasi rendah berarti akan meningkatkan tingkat bunga riil dalam dolar AS. Dalam hal ini pun BI sudah mengetahui secara baik.Persoalannya adalah terkait dengan timing antisipasi tersebut yang harus cermat diperhatikan. Ketidaktepatan dalam mengambil posisi dan waktu antisipasi bias akan berpengaruh besar terhadap perekonomian nasional. Pada bulan-bulan mendatang,Kondisi eksternal, khususnya di AS, pada kuartal kedua nanti diperkirakan tidak mengalami pertumbuhan berarti, yakni 11.951 miliar dolar AS (Mei), 11.956 miliar dolar AS (Juni), Indeks Harga Konsumen Mei diperkirakan 189,8 dan Juni 189,4, sedangkan Prime Interest Rate Mei 5,75% dan Juni 6%.Gambaran itu menunjukkan ada perkiraan perubahan indikator ekonomi AS yang tidak signifikan, kecuali untuk tingkat bunga. Karena itu, yang perlu diantisispasi Indonesia adalah menjaga agar dolar AS tidak lagi merangkak naik.21

21

http://www.suaramerdeka.com/harian (Penulis adalah Ketua Laboratorium Studi Kebijakan Ekonomi (LSKE) dan dosen Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro)


A. Pengertian Dan Dasar Hukum Perbankan

Recommend Documents