PERTEMUAN 8,9 &10 LIKUIDASI PERSEKUTUAN FIRMA
Pengertian Likuidasi Disolusi persekutuan ialah berubahnya hubungan sekutu yang menyebabkan berhentinya persekutuan secara hukum. Dengan disolusi, persekutuan tetap bisa berjalan terus dengan perjanjian baru, atau persekutuan bisa juga berhenti/bubar secara bisnis. Berhentinya persekutuan secara bisnis disebut juga likuidasi. Kondisi yang mendasari likuidasi : 1)
salah seorang sekutu menghendaki pembubaran
2)
salah seorang sekutu meninggal dunia, dan ahli warisnya tidak menyetujui untuk
melanjutkan persekutuan 3)
perselisihan intern diantara sekutu
4)
salah seorang sekutu dinyatakan pailit
Tujuan utama dari likuidasi adalah melakukan pengurusan dan pemberesan atas harta pailit. Proses likuidasi juga mengacu pada perpu No. 1 tahun 1998 tentang Perubahan Atas UndangUndang tentang Kepailitan. Aturan dalam mendistribusikan aktiva dalam likuidasi persekutuan dibuat bertingkat sesuai prioritas: 1)
jumlah yang terhutang kepada negara.
2)
jumlah yang dipinjam dari kreditur yang bukan sekutu.
3)
jumlah yang dipinjam dari sekutu selain untuk modal dan laba.
4)
jumlah yang harus diberikan kepada sekutu sesuai kepemilikannya.
Meskipun terdapat urutan prioritas tersebut diatas, namun bukan berarti jika terdapat kas yang akan dibagikan kepada sekutu (distribusi kas) pasti dibagikan kepada sekutu atas bagian pinjaman kepada sekutu yang bersangkutan, tetapi pada saat likuidasi maka kedudukan pinjaman dari sekutu/loan dan modal sekutu yang bersangkutan adalah setingkat untuk menghitung hak sekutu yang bersangkutan. Setelah melalui perhitungan yang tertuang dalam skedul pembayaran kas, maka kas yang dibagikan kepada masing-masing sekutu barulah dibedakan berdasarkan prioritas tersebut diatas untuk masing-masing sekutu yang bersangkutan.
Proses likuidasi Pada umumnya likuidasi persekutuan (partnership liquidation) melibatkan hal – hal sebagai berikut :
1.
mengonversi aktiva nonkas menjadi kas
2.
mengakui keuntungan dan kerugian serta mengikuilidasi beban yang terjadi selama
Periode likidasi 3.
menyelesaikan semua kewajiban
4.
mendistribusikan kas kepada para sekutu sesuai dengan saldo akhir akun modalnya
deskripsi umum dari proses likuidasi ini mengansumsikan hal – hal sebagai berikut : 1.
persekutuan bersifat solven (yaitu aktiva persekutuan melampaui kewajiban
persekutuan) 2.
semua sekutu memiliki ekuitas dalam aktiva bersih persekutuan
3.
tidak ada saldo pinjaman yang beredar kepada setiap sekutu yang ada
4.
semua aktiva dikonversi menjadi kas sebelum kas didistribusikan kepada para sekutu
apabila asumsi – asumsi tersebut diabaikan, proses likuidasi akan menjadi semakin kompleks, oleh karena itu, bab ini akan di mulai dengan likuidasi yang sederhana atas persekutuan yang solven dan berlanjut ke likuidasi persekutuan yang insolven. Tujuan dari likuidasi Tujuan utama dari likuidasi adalah melakukan pengurusan dan pemberesan atas harta pailit. Proses likuidasi juga mengacu pada perpu No. 1 tahun 1998 tentang Perubahan Atas UndangUndang tentang Kepailitan.
Proses likuidasi Proses likuidasi terdiri dari 3 yaitu: 1.
Likuidasi secara langsung/sekaligus:
Likuidasi secara langsung yaitu likuidasi yang dilakukan setelah seluruh aktiva direalisasi. Untuk likuidasi secara langsung, syarat perlu menyusun skedul pembayaran kas bila memenuhi minimal satu syarat sebagai berikut: •
bila ada sekutu yang deficit
•
bila ada kas yang ditahan
•
bila masih ada saldo aktiva non kas
2.
Likuidasi secara bertahap periodik
Likuidasi secara bertahap periodik yaitu proses likuidasi dilakukan secara periodik setelah terjadinya realisasi aktiva nonkas dan mengikuti prosedur likuidasi secara berulang-ulang sampai akhirnya semua perkiraan tidak bersaldo.
3.
Likuidasi secara bertahap dengan program kas
Likuidasi secara bertahap dengan program kas yaitu proses likuidasi dilakukan secara periodik dimana daftar likuidasi yang disusun akan sama dengan likuidasi secara bertahap periodik tetapi perlu membuat suatu program kas terlebih dahulu sebelum daftar likuidasi disusun, yang menunjukkan bagaimana kas dibagikan kepada para sekutu dikemudian hari. Disamping itu skedul pembayaran kas pada cara ini juga agak berbeda dengan likuidasi secara bertahap periodik.
Likuidasi persekutuan sederhana Likuidasi persekutuan sederhana adalah konversi semua aktiva persekutuan menjadi kas dengan satu distribusi kas kepada para sekutu dalam penyelesaian akhir atas permasalahan persekutuan.
Mendebet saldo modal dalam persekutuan yang solven Likuidasi akan terjadi pada persekutuan yang solven dan tidak solven (insolven). Persekutuan dianggap tidak solven apabila aktiva tercatat tidak memadai untuk melunasi kewajiban persekutuan yang ada. Hal ini merupakan pendekatan entirtas terhadap masalah insolvensi. Dari segi hukum insolvensi persekutuan dilihat dari sisi agregat / kumpulan yaitu persekutuan yang dinyatakan tidak soven jika harta masing – masing sekutu di tambah harta persekutuan tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban persekutuan.
Pembayaran terjamin kepada sekutu Pembayaran terjamin (safe payments) adalah distribusi yang dapat dilkukan kepada sekutu dengan kepastian bahwa jumlah yang didistribusikan tidak akan dikembalikan lagi kepada persekutuan beberapa lama kemudian untuk menutupi kewajiban yang ada atau menesuaikan modal sekutu.
Perhitungan pembayaran terjamin didasarkan pada asumsi : 1.
Semua sekutu secara pribadi insolven (para sekutu tidak dapat melakukan pembayaran
apa pun ke dalam persekutuan) 2.
Semua aktiva nnks mencerminkan kerugian yang mungkin dialami (aktiva nonkas harus
dianggap sebagai rugi untuk menentukan pembayaran terjamin.
Distribusi di muka memerlukan persetujuan sekutu Setiap distibusi kepada para sekutu sebelum semua keuntungan dan kerugian direalisasikan serta diakui memerlukan persetujuan dari semua sekutu.
Peringkat kerentanan Peringkat kerentanan (vulnerability rangkings) yaitu tingkat kerentanan untuk kemungkinan rugi ditentukan dalam pembagian setiap ekuitas sekutu dalam rasio laba ditahannya. Jumlah ini merupakan maksimum rugi, dimana sekutu harus menyerap tanpa mengurangi ekuitasnya dibawah nol.
Absorpasi kerugian yang diasumsikan Skedul Absorpasi kerugian yang diasumsikan dibuat sebagai tahap kedua dalam mengembangkan rencana distribusi kas. Skedul tersebut dimulai dengan ekuitas sebelum likuidasi dan membebankan ekuitas setiap sekutu dengan bagian mengurangi kerugian yang akan mengeliminasi ekuitas sekutu yang paling rentan. Langkah berikutnya adalah membebankan ekuitas setiap sekutu yang tersisa dengan bagian kerugiannya yang akan mengeliminasi ekuitas sekutu yang paling rentan berikutnya. Proses ini tetap berlanjut hingga ekuitas semuanya, kevuali sekutu yang tidak rentan telah berkurang menjadi nol.
Persekutuan yang insolven Apabila persekutuan dianggap insolven kas yang tersedia setelah semua aktiva nonkas dikonveri menjadi kas tidak cukup untuk membayar kreditur persekutuan. Kreditur persekutuan akan memperoleh pemulihan sebagian dari aktiva persekutuan (peringkat 1) dan akan meminta setiap sekutu menggunakan sumber daya pribadinya untuk memenuhi klaim yang terisa (peringkat 3)
Dalam hal penentuan kemampuan masing-masing anggota perlu diperhatikan : Hak-hak kreditur pribadi anggota Berhak sepenuhnya menerima pembayaran kembali dari hasil penjualan harta pribadi pemilik. Dengan kata lain kreditur persekutuan hanya dapat mengklaim atas harta pribadi pemilik bila hutang-hutang pribadi telah dilunasi. Sebaliknya kreditur pribadi anggota hanya dapat mengajukan klaim atas aktiva persekutuan, bila kewajiban persekutuan kepada pihak luar telah dilunasi dan masih mempunyai hak dalam persekutuaan.
Hak-hak kreditur persekutuan. Berhak sepenuhnya untuk menerima pembayaran kembali dari hasil penjualan harta milik persekutuan. Dengan kata lain kreditur pribadi hanya dapat mengklaim atas harta milik persekutuan bila semuat kewajiban persekutuan kepada pihak luar telah dilunasi. Sebaliknya kreditur persekutuan hanya dapat mengajukan klaim atas aktiva pribadi anggota, bila semua kewajiban pribadi kepada pihak luar telah dilunasi.
Tahap-Tahap Likuidasi Dalam hal terjadinya pembubaran Perseroan sesuai yang tercantum dalam pasal 142 ayat (1) Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), maka Pasal 142 ayat (2) huruf a UUPT menentukan bahwa setelah pembubaran perseroan karena alasan-alasan yang dimaksud dalam pasal 142 ayat (1) UUPT wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator. Berikut ini adalah tahap-tahap Likuidasi sebuah Perseroan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 147 sampai dengan pasal 152 UUPT:
1.
Tahap Pengumuman dan Pemberitahuan Pembubaran Perseroan
Terhitung sejak tanggal pembubaran Perseroan, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari, Likuidator wajib memberitahukan kepada semua kreditor mengenai pembubaran Perseroan dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia. Selanjutnya, Likuidator juga wajib memberitahukan pembubaran Perseroan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan bahwa Perseroan dalam likuidasi. (Pasal 147 ayat (1) UUPT). Kemudian, likuidator melakukan pemberitahuan kepada kreditor dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia. sebagaimana yang dimaksud diatas, pemberitahuan harus memuat pembubaran Perseroan dan dasar hukumnya; nama dan alamat likuidator; tata cara pengajuan tagihan dan jangka waktu pengajuan tagihan. Jangka waktu pengajuan tagihan tersebut adalah
60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman pembubaran Perseroan. Dalam hal pemberitahuan kepada Menteri tentang pembubaran Perseroan, likuidator wajib melengkapi dengan bukti dasar hukum pembubaran Perseroan dan pemberitahuan kepada kreditor dalam surat kabar. (Pasal 147 ayat (2), (3) dan (4) UUPT). Apabila pemberitahuan kepada kreditor dan Menteri belum dilakukan, pembubaran Perseroan tidak berlaku bagi orang ketiga. Jika likuidator lalai melakukan pemberitahuan tersebut, likuidator secara tanggung renteng dengan Perseroan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pihak ketiga. (Pasal 148 ayat (1) dan (2) UUPT).
2.
Tahap Pencatatan dan Pembagian Harta Kekayaan
Selanjutnya, menurut Pasal 149 ayat (1) UUPT, kewajiban likuidator dalam melakukan pemberesan harta kekayaan Perseroan dalam proses likuidasi harus meliputi pelaksanaan: 1.
Pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang Perseroan
2.
Pengumuman dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia mengenai
rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi. 3.
Pembayaran kepada para kreditor.
4.
Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham.
5.
Tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.
Kemudian dalam hal likuidator memperkirakan bahwa utang Perseroan lebih besar daripada kekayaan Perseroan, likuidator wajib mengajukan permohonan pailit Perseroan, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain dan semua kreditor yang diketahui identitas dan alamatnya, menyetujui pemberesan dilakukan di luar kepailitan. (Pasal 149 ayat (2) UUPT).
3.
Tahap Pengajuan Keberatan Kreditor
Kreditor dapat mengajukan keberatan atas rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam) puluh hari terhitung sejak tanggal pengumuman pembubaran Perseroan. Dalam hal pengajuan keberatan tersebut ditolak oleh likuidator, kreditor dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal penolakan (Pasal 149 ayat (3) dan (4)). Kemudian kreditor yang mengajukan tagihan sesuai dengan jangka waktu tersebut, dan kemudian ditolak oleh likuidator dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung tanggal penolakan, sebaliknya kreditor
yang belum mengajukan tagihannya dapat mengajukan melalui pengadilan negeri dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak pembubaran perseroan diumumkan (Pasal 150 ayat (1) dan (2)). Tagihan yang diajukan kreditor tersebut dapat dilakukan dalam hal terdapat sisa kekayaan hasil likuidasi yang diperuntukkan bagi pemegang saham. Dengan demikian pemegang saham wajib mengembalikan sisa kekayaan hasil tersebut secara proposional dengan jumlah yang diterima terhadap jumlah tagihan (Pasal 150 ayat (3), (4) dan (5) UUPT). Apabila dalam hal likuidator tidak dapat melaksanakan kewajibannya seperti yang diatur, atas permohonan pihak yang berkepentingan atau atas permohonan kejaksaan ketua pengadilan negeri dapat mengangkat Likuidator baru dan memberhentikan likuidator lama. Pemberhentian likuidator tersebut, dilakukan setelah yang bersangkutan dipanggil untuk didengar keterangannya (Pasal 151 ayat (1) dan (2) UUPT).
4.
Tahap Pertanggung Jawaban Likuidator
Likuidator bertanggung jawab kepada RUPS atau pengadilan yang mengangkatnya atas likuidasi Perseroaan yang dilakukan dan kurator bertanggung jawab kepada hakim pengawas atas likuidasi Perseroan yang dilakukan (Pasal 152 ayat (1) UUPT).
5.
Tahap Pengumuman Hasil Likuidasi
Kemudian, likuidator wajib memberitahukan kepada Menteri dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi dalam Surat Kabar setelah RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan kepada likuidator atau setelah pengadilan menerima pertanggung jawaban likuidator yang ditunjuknya. Ketentuan tersebut berlaku juga bagi kurator yang pertanggung jawabannya telah diterima oleh hakim pengawas (Pasal 152 ayat (3) dan (4) UUPT).
Menteri mencatat berakhirnya status badan hukum Perseroan dan menghapus nama Perseroan dari daftar Perseroan, setelah ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 152 ayat (3) dan ayat (4) dipenuhi. Ketentuan ini berlaku juga bagi berakhirnya status badan hukum Perseroan karena Penggabungan, Peleburan atau Pemisahan (Pasal 152 ayat (5) dan (6) UUPT). Selanjutnya, pemberitahuan dan pengumuman sebagaimana dimaksud Pasal 152 ayat (3) dan (4) UUPT dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pertanggungjawaban likuidator atau kurator diterima oleh RUPS, pengadilan atau hakim pengawas (Pasal 152 ayat (7) UUPT).
