PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
ANALISIS KINERJA ORGANISASI SEKTOR PUBLIK Studi Kasus di Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2010 s.d. 2014
SKRIPSI
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi
Oleh : Valentina Bella Herawati NIM : 112114052
PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA 2016
i
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Skripsi
ANALISIS KINERJA ORGANISASI SEKTOR PUBLIK Studi Kasus di Arsip Nasional Republik Indonesia Tabun 2010 s.d. 2014
Oleh: Valentina Bella Herawati NIM: 112114052
Telah disetujui oleh:
Pembimbing,
.~. Drs. YP. Supardiyon , S.E., M.Si., Ak., QIA.,
ii
c.A.
Tanggal3 Februari 2016
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Skripsi
ANALISIS KINERJA ORGANISASI SEKTOR PUBLIK Studi Kasus di Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2010 s.d. 2014
Dipersiapkan dan ditulis oleh :
\:;'alentina Bella Herawati NIM: 112114052 Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Pada Tanggal 7 April 2016 Dan dinyatakan memenuhi syarat
Susunan Dewan Penguji
Tanda Tangan
Nama Lengkap Ketua
Dr. Fr. Reni Retno Anggraini, M.Si., Ak., c.A.
Sekretaris
Lisia Apriani, S.B., M.Si., Ak., QIA., C.A.
Anggota
Drs. YP. Supardiyono, S.E., M.Si., Ak., QIA., C.A
Anggota
M. Trisnawati Rahayu, S.B., M.Si., Ak., QIA., C.A
Anggota
Josephine Wuri, S.E., M.Si
iii
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
“Simpan amarah tahun lalu, lapisi ia dengan baja. Selama ada yang ingin kau lawan, selama itu pula ada sejarah baru yang menunggu engkau tulis”
Ku persembahkan Skripsi ini Kepada: Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberikan kebijaksanaan dan berkat-Nya Kedua orang tua ku tercinta Sriyanta dan Fransisca Andang Widiastuti Saudariku Angela Caesa Herawati dan Felisita Inge Herawati Sahabatku tercinta Primitiva Rindi dan Tabitha Dwi Apriani Anik, Hesti, Galih, Yos, Giga, Win, Anita, Yose, Tato, Tadi sebagai teman-teman OMK Cawas Corolus Hermawan Ardi Winata, sebagai kekasih hatiku yang telah mendampingiku
iv
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA -FAKULTASEKONOMI JURUSAN AKUNTANSI-PROGRAM STUDI AKUNTANSI
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI
Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul: ANALISIS KINERJA ORGANISASI SEKTOR PUBLIK Studi Kasus di Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2010 s.d. 2014 dan dimajukan untuk diuji pada tanggal11 Februari 2016 adalah hasil karya saya. Dengan ini, saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau menim dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pernikiran dari penulis lain yang saya aku seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keselumhan tulisan yang saya salin, tim, atau yang saya ambil daril.-fulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya. Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya temyata melakukan tindakan menyalin atau menim tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berm1i gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima. Yogyakarta, 31 Mei 2016 Yang membuat pemyataan
v
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
LEMBARPERNYATAANPERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS Yang bertanda dibawah ini, saya mahasiswi Universitas Sanata Dharma: Nama Nomor Mahasiswa
: Valentina Bella Herawati : 112114052
Demi pengembangan' ilmu pengetahuan, saya memberikan Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang beIjudul: ANALISIS KINERJA ORGANISASI SEKTOR PUBLIK Studi Kasus di Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2010 s.d. 2014 beserta perangkat yang diperlukan (hila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Univeristas Sanata Dharma hak untuk inenyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengolah dalam pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis. Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenamya.
Dibuat di Yogyakarta Pada Tanggal31 Mei 2016 Ya n atakan
Valentina Bella Herawati
vi
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
KATA PENGANTAR
Puji Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan karuniaNYA, penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mendapat bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis berterimakasih yang tak terhingga kepada: 1.
Tuhan Yesus Kristus atas berkat, penyertaan dan bimbinganNYA sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
2.
Drs. Johanes Eka Priyatma, M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Sanata Dharma
yang
telah
memberikan
kesempatan
untuk
belajar
dan
mengembangkan kepribadian kepada penulis. 3.
Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Ak., QIA. selaku pembimbing yang telah membimbing, memberi motivasi, masukan, dan diskusi-diskusi kepada penulis hingga selesainya skripsi ini.
4.
Dr. Mustari Irawan MPA, selaku kepala Arsip Nasional Republik Indonesia yang telah memberikan ijin untuk melakukan penelitian.
5.
Dra. Hastuti MPA, selaku kepala sub bagian evaluasi dan perencanaan Arsip Nasional Republik Indonesia yang telah membantu penulis selama proses pengambilan data.
6.
Bapak Sriyanta dan Mama F. Andang tercinta yang selalu memberikan cinta, kasih sayang dan dukungan yang begitu luar biasa bagi penulis. Penulis tidak bisa membalas semua kasih sayang yang mereka telah berikan kepada penulis, hanya keberhasilan dan kesuksesan yang bisa penulis berikan kepada mereka.
7.
Kekasihku Corolus Hermawan Ardi Winata telah berbagi ilmu, memberikan dukungan, semangat luar biasa dan motivasi kepada penulis.
8.
Michelle Kusuma Ayu, Anik Widayani, Primitiva Rindi, Giovanni Giga yang telah berbagi ilmu dan memberikan motivasi kepada penulis.
vii
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
9.
Ternan-ternan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma (Bernadette Agniyasti, Bernadeta Dian, Deistriana, Nosa Aninditya, Anne Shinta) yang telah sharing atau berbagi ilmu yang sangat berharga.
. 10. Sernua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Dengan kerendahan hati, penulis rnenyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sernpurna, oleh karena itu berbagai saran, kritik dan rnasukan sangat diharapkan derni perbaikan skripsi im. Akhir kata penulis berharap sernoga skripsi ini bermanfaat bagi pernbaca.
Yogyakarta, 31 Mei 2016
vale~erawati
viii
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL......................................................................................... i HALAMAN PERSETUJUAN ......................................................................... ii HALAMAN PERSEMBAHAN ..................................................................... iii HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ................................................... iv HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN..............................................v KATA PENGANTAR .................................................................................... vi DAFTAR ISI ................................................................................................. viii DAFTAR TABEL ........................................................................................... ix DAFTAR GAMBAR ........................................................................................x DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................... xi ABSTRAK ..................................................................................................... xii ABSTRACT…………………………………………………………………xiii BAB 1 PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ......................................................1 B. Rumusan Masalah ...............................................................2 C. Tujuan Penelitian ................................................................2 D. Manfaat Penelitian ..............................................................3 E. Sistematika Penulisan .........................................................3 BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA A. Organisasi Sektor Publik .....................................................5 B. Tipe Barang dan Pelayanan ...............................................12 C. Pengukuran Kinerja...........................................................15 D. Indikator Kinerja ...............................................................20 E. Penelitian Terdahulu……………………………………..24 BAB 3 METODE PENELITIAN A. Jenis Penelitian ..................................................................25 B. Tempat dan Waktu Penelitian ...........................................25 C. Subjek dan Objek Penelitian .............................................25 D. Jenis Data dan Sumber Data .............................................25 E. Teknik Analisis Data .........................................................26 BAB 4 GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN A. Sejarah Lembaga………………………………………...29 B. Tugas Pokok dan Fungsi………………………….……..39 C. Kewenangan……………………………………..….......40 D. Struktur Organisasi…………………………….………..40 E. Macam-macam Dokumen yang diarsipkan……………..41 BAB 5 ANALISIS DAN PEMBAHASAN A. Deskripsi Data……………….………………….……….42 B. Analisis Data…………………….……………..…..…....55 C. Pembahasan………………………….………..…….…...76 BAB 6 PENUTUP A. Kesimpulan……………………………….…..….……....78 B. Keterbatasan Penelitian………………………………......78 C. Saran……………………………………..……….............79
ix
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
DAFTAR PUSTAKA……………………………………………...…………….......80 LAMPIRAN…………………………………………………….….………...............81
x
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
DAFTAR TABEL Halaman Tabel 2.1 Perbedaan Sifat dan Karakteristik
Organisasi Sektor Publik dengan Sektor Swasta………...............7 Tabel 5.1 Laporan Pencapaian Kinerja tahun 2010……………….........42 Tabel 5.1 Laporan Pencapaian Kinerja tahun 2010 (lanjutan)….............43 Tabel 5.1 Laporan Pencapaian Kinerja tahun 2010 (lanjutan)…….........44 Tabel 5.2 Laporan Pencapaian Kinerja tahun 2011…………..…..........45 Tabel 5.2 Laporan Pencapaian Kinerja tahun 2011(lanjutan)…..............46 Tabel 5.2 Laporan Pencapaian Kinerja tahun 2011(lanjutan)…......……47 Tabel 5.2 Laporan Pencapaian Kinerja tahun 2011(lanjutan)…………..48 Tabel 5.3 Laporan Pencapaian Kinerja tahun 2012………….....…...….48 Tabel 5.3 Laporan Pencapaian Kinerja tahun 2012 (lanjutan)…..….......49 Tabel 5.3 Laporan Pencapaian Kinerja tahun 2012 (lanjutan).…..…......50 Tabel 5.3 Laporan Pencapaian Kinerja tahun 2012 (lanjutan)………….51 Tabel 5.4 Laporan Pencapaian Kinerja tahun 2013……………….........51 Tabel 5.4 Laporan Pencapaian Kinerja tahun 2013 (lanjutan)……….....52 Tabel 5.5 Laporan Pencapaian Kinerja tahun 2014…………………….53 Tabel 5.5 Laporan Pencapaian Kinerja tahun 2014 (lanjutan).…………54 Tabel 5.6 Input Pencapaian Kinerja Tahun 2010………………….……56 Tabel 5.6 Input Pencapaian Kinerja Tahun 2010 (Lanjutan)……….…..57 Tabel 5.7 Input pencapaian Kinerja Tahun 2011…………………….…57 Tabel 5.7 Input Pencapaian Kinerja Tahun 2011………………….…....58 Tabel 5.8 Input pencapaian Kinerja Tahun 2012………………….……58 Tabel 5.8 Input pencapaian Kinerja Tahun 2012 (lanjutan)…....….……59 Tabel 5.9 Input pencapaian Kinerja Tahun 2013…………………….....59 Tabel 5.9 Input Pencapaian Kinerja Tahun 2013 (lanjutan).…………....60 Tabel 5.10 Input pencapaian Kinerja Tahun 2014………....………….…60 Tabel 5.11 Output pencapaian Kinerja Tahun 2010…………….……….61 Tabel 5.11 Output pencapaianKinerjaTahun 2010 (lanjutan)…………....62 Tabel 5.12 Output pencapaian Kinerja Tahun 2011…………………......63 Tabel 5.13 Output pencapaian Kinerja Tahun 2012………………..........64 Tabel 5.13 Output pencapaian Kinerja Tahun 2012 (lanjutan)……...…...65 Tabel 5.14 Output pencapaian Kinerja Tahun 2013……………………..65 Tabel 5.15 Output pencapaian Kinerja Tahun 2014……………………..66 Tabel 5.16 Nilai Indeks Tahun 2010…………………………...………..67 Tabel 5.16 Nilai Indeks Tahun 2010 (Lanjutan)…………………….…..68 Tabel 5.17 Nilai Indeks Tahun 2011…………...…………………..…....68 Tabel 5.17 Nilai Indeks Tahun 2011 (Lanjutan)…………………...........69 Tabel 5.18 Nilai Indeks Tahun 2012……………………………..……...70 Tabel 5.18 Nilai Indeks Tahun 2012 (Lanjutan)……………....…….......71 Tabel 5.19 Nilai Indeks Tahun 2013…………………………....…….....71 Tabel 5.19 Nilai Indeks Tahun 2013 (Lanjutan)…………….…………..72 Tabel 5.20 Nilai Indeks Tahun 2014……………………….…………....72 Tabel 5.21 Menghitung persamaan garis trend……………………….....73
xi
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 4.1 Bagan struktur organisasi ANRI…………………………………..40 Gambar 5.1 Grafik Trend Indeks Efisensi 2010 s.d 2014………………………73
xii
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
DAFTAR LAMPIRAN Halaman
Lampiran 1 Penghitungan Input pencapaian kinerja tahun 2010………………82 Lampiran 2 Penghitungan Input pencapaian kinerja tahun 2011………………84 Lampiran 3 Penghitungan Input pencapaian kinerja tahun 2012………………86 Lampiran 4 Penghitungan Input pencapaian kinerja tahun 2013………………88 Lampiran 5 Penghitungan Input pencapaian kinerja tahun 2014………………89 Lampiran 6 Penghitungan Output pencapaian kinerja tahun 2010…………….90 Lampiran 7 Penghitungan Output pencapaian kinerja tahun 2011…………….92 Lampiran 8 Penghitungan Output pencapaian kinerja tahun 2012…………….94 Lampiran 9 Penghitungan Output pencapaian kinerja tahun 2013…………….96 Lampiran 10 Penghitungan Output pencapaian kinerja tahun 2014………...…..97 Lampiran 11 Penghitungan Nilai Indeks Efisiensi Tahun 2010……..……….....98 Lampiran 12 Penghitungan Nilai Indeks Efisiensi Tahun 2011……..………...100 Lampiran 13 Penghitungan Nilai Indeks Efisiensi Tahun 2012…..…………...102 Lampiran 14 Penghitungan Nilai Indeks Efisiensi Tahun 2013…..…………...104 Lampiran 15 Penghitungan Nilai Indeks Efisiensi Tahun 2014…..…………...105 Lampiran 16 Pencapaian Kinerja ANRI Tahun 2010……………..……….…..106 Lampiran 17 Pencapaian Kinerja ANRI Tahun 2011……………..…….……..110 Lampiran 18 Pencapaian Kinerja ANRI Tahun 2012………………...………..115 Lampiran 19 Pencapaian Kinerja ANRI Tahun 2013…………….…..………..121 Lampiran 20 Pencapaian Kinerja ANRI Tahun 2014………….……..………..124 Lampiran 21 Laporan Realisasi anggaran 2010 & 2011……..………………...128 Lampiran 22 Laporan Realisasi anggaran 2011& 2012……...………………...129 Lampiran 23 Laporan Realisasi anggaran 2013 & 2014……..…………….…..130 Lampiran 24 Perka ANRI No. 27 tahun 2014…………………………..……...131 Lampiran 25 Surat Izin Penelitian………………………..…………………….132
xiii
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
ABSTRAK ANALISIS KINERJA ORGANISASI SEKTOR PUBLIK Studi Kasus di Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2010 s.d. 2014 Valentina Bella Herawati NIM : 112114052 Universitas Sanata Dharma Yogyakarta 2016
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kinerja Arsip Nasional Republik Indonesia tahun 2010 s.d 2014 di Jakarta Selatan. Penelitian ini penting dilakukan karena tuntutan akan penyelenggaraan pemerintah yang transparan. Jenis Penelitian ini yaitu studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan analisis trend metode least square. Hasil analisis data dan pembahasan menunjukkan bahwa kinerja Arsip Nasional Republik Indonesia tahun 2010 s.d 2014 meningkat. Kinerja Arsip Nasional Republik Indonesia meningkat karena adanya keterlibatan dan dukungan semua pihak. Kata Kunci: Kinerja, Organisasi, Organisasi Sektor Publik
xiv
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
ABSTRACT PERFOMANCE ANALYSIS OF PUBLIC SECTOR ORGANIZATION A Case Study at National Archive of Republic Indonesia 2010-2014
Valentina Bella Herawati NIM: 112114052 Sanata Dharma University Yogyakarta 2016 The aim of the research is to identify the performance of National Archive of Public Indonesia from 2010 to 2014. This research take place at South Jakarta. It is very important to do this research to fulfill the need of transparency of government organization. This research is a case study. Techniques of data collection was using interview. The researcher use trend analysis least square method to analysis the data. The result shows an improvement on the performance of National Archive of Republic Indonesia from 2010 to 2014. The result can be seen from the positive equality trend coefficient. The performance of National Archive of Republic Indonesia is increasing because of involvement of all parties. Keywords : Performance, Organization, Public Sector Organization
xv
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
BAB 1 PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Suatu negara pasti mempunyai sejarah. Indonesia merupakan negara yang mengukir sejarah mulai dari belum dinamai Indonesia, di jajah oleh negara-negara Eropa selama beratus-ratus tahun lamanya, kemerdekaan, reformasi dan sampai saat ini banyak sekali catatan-catatan yang muncul. Setiap kejadian ataupun kegiatan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia akan menghasilkan sebuah dokumen-dokumen negara, dari tahun ke tahun dokumen-dokumen tersebut akan bertambah banyak, hal
ini
menuntut
pemerintah
memiliki
sebuah
wadah
untuk
mengkoordinasi segala dokumen-dokumen negara yang telah tercatat dari masa ke masa. Negara
Indonesia
telah
menyiapkan
suatu
wadah
untuk
mengkoordinasi dokumen-dokumen negara yang telah tercatat dari masa ke masa. Pemerintah di bidang kearsipan mempunyai suatu instansi yang saat ini bernama Arsip Nasional Republik Indonesia, yang sebelumnya telah berganti-ganti nama dari masa ke masa. Arsip Nasional Republik Indonesia merupakan salah satu organisasi sektor publik yang berada di Indonesia.Organisasi ini mempunyai tugas untuk mengarsipkan semua dokumen kenegaraan.Akan tetapi dalam perjalanan waktu, Arsip Nasional Republik Indonesia melayani penyimpanan arsip untuk BUMN (Badan
1
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 2
Usaha Milik Negara), BUMS (Badan Usaha Milik Swasta), dan arsip perseorangan. Mengatur dalam artian menjaga, merawat dan menyimpan.Dana yang diperoleh instansi tersebut adalah dari APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Visi dan misi dari ANRI yaitu Arsip sebagai simpul pemersatu bangsa. Untuk mengetahui apakah visi dan misi ANRI tersebut tercapai perlu adanya peninjauan tentang kinerja dari ANRI. B. Rumusan Masalah Berdasar latar belakang diatas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah: “Bagaimana kinerja Arsip Nasional Republik Indonesia tahun 2010-2014?” C. Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis memiliki tujuan penelitian untuk mengetahui kinerja Arsip Nasional Republik Indonesia tahun 2010-2014. D. Manfaat Penelitian Manfaat yang dapat dirasakan dari penelitian ini yaitu: 1. Bagi Arsip Nasional Republik Indonesia Penelitian ini dapat menjadi evaluasi kinerja instansi.Dengan menggunakan hasil penelitian ini instansi dapat menilai dan meningkatkan kinerja.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 3
2. Bagi Universitas Sanata Dharma Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi pihak yang membutuhkan hasil penelitian ini. 3. Bagi Penulis Penelitian ini dapat menjadi sarana untuk mengembangkan dan menerapkan
pengetahuan
yang
diperoleh
dalam
praktek
sesungguhnya. E. Sistematika Penulisan Bab I
Pendahuluan Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah tujuan penelitian dan sistematika penulisan
Bab II
Tinjauan Pustaka Bab ini berisi uraian teoritis dari hasil pustaka sebagai dasar dalam pengolahan data yang diperoleh dari penelitian.
Bab III
Metode Penelitian Bab ini berisi tentang objek penelitian, metode dan desain penelitian teknik pengambilan sampel, teknik pengambilan data serta teknik analisis data.
Bab IV
Gambaran Umum Perusahaan Bab ini akan menunjukan mengenai sejarah dan profil Arsip Nasional Republik Indonesia.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 4
BAB V
Analisis Data dan Pembahasan Bab ini akan menguraikan mengenai deskripsi data dan langkah-langkah analisis data untuk memperoleh jawaban dari
penelitian
serta
mengambil
kesimpulan
dan
pembahasan mengenai hasil penelitian. BAB VI
Penutup Bab
ini
akan
menguraikan
mengenai
kesimpulan,
keterbatasan penulis, dan saran yang berguna pagi peneliti selanjutnya serta bagi Arsip Nasional Republik Indonesia.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Organisasi Sektor Publik 1. Pengertian Organisasi Organisasimerupakan alat atau wadah sekelompok orang yang berkumpul dan bekerja sama dengan cara terstruktur untuk mencapai tujuan atau sejumlah sasaran tertentu yang telah ditetapkan bersama (Mahsun, dkk 2012: 1). Menurut Moeheriono (2012: 10), organisasi sering dipahami sebagai bentuk kerja sama sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan tertentu secara efektif dan efisien.Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa organisasi merupakan sekelompok orang yang bekerja sama dengan efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. 2. Tipe Organisasi Tipe organisasi mempunyai lingkungan yang berbeda-beda sehingga karakteristik informasi akuntansi juga akan berbeda. Informasi tersebut akan merujuk pada tujuan dari tiap organisasi yang akan bergantung pada tipe organisasi.Mahsun, dkk (2012: 4) menyatakan bahwa terdapat empat tipe organisasi : a) Pure-profit organization Tujuan organisasi ini adalah menyediakan atau menjual barang dan/atau jasa dengan maksud utama untuk memperoleh laba sebanyak-banyaknya
sehingga
5
dapat
dinikmati
oleh
para
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 6
pemilik.Sumber pendanaan oraganisasi ini berasal dari investor swasta dan kreditor. b) Quasi-profit organization Tujuan organisasi ini adalah menyediakan atau menjual barang dan atau jasa dengan maksud untuk memperoleh laba dan mencapai sasaran atau tujuan lainnya sebagaimana yang dikehendaki para pemilik.Sumber pendanaan organisasi ini berasal dari investor swasta, investor pemerintah, kreditor dan para anggota. c) Quasi-Nonprofit organization Tujuan organisasi ini adalah menyediakan atau menjual barang dan atau jasa dengan maksud untuk melayani masyarakat dan memperoleh keuntungan.Sumber pendanaan organisasi ini berasal dari investo pemerintah, investo swasta dan kreditor. d) Pure-Nonprofit organization Tujuan organisasi ini adalah menyediakan atau menjual barang dan jasa
dengan
maksud
untuk
melayani
dan
meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.Sumber pendanaan organisasi ini berasal dari pajak, retribusi, utang, obligasi, laba BUMN/BUMD, hibah, sumbangan, penjualan asset Negara dan sebagainya. 3. Pengertian sektor publik Menurut Gusti (2008: 3), sektor publik sering didefinisikan sebagai sector pelayanan yang menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat umum dengan sumber dana yang berasal dari pajak dan penerimaan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 7
Negara lainnya, dimana kegiatannya banyak diatur dengan ketentuan dan peraturan. Menurut Nordiawan (2006: 1) sektor publik merupakan sektor ekonomi yang mempunyai keunikan yaitu dijalankan tidak untuk mencari laba finansial, dimiliki secara kolektif oleh publik. 4. Perbedaan dan Persamaan Sektor Publik dan Sektor Swasta Sektor publik dan sektor swasta mempunyai beberapa perbedaan. Berikut ini yang merupakan beberapa perbedaannya : Tabel 2.1 Perbedaan Sifat dan Karakteristik Organisasi Sektor Publik dengan Sektor Swasta No Aspek Perbedaan Sektor Publik Sektor Swasta 1. Tujuan organisasi Nonprofit motive Profit motive 2. Sumber Pajak, retribusi, Pembiayaan internal : Pendanaan utang, obligasi, laba Modal sendiri, laba BUMN/BUMD, ditahan, penjualan penjualan asset aktiva. pembiayaan Negara, dan eksternal: Utang sebagainya bank, obligasi, penerbitan saham 3. PertanggungPertanggungjawaban Pertanggungjawaban jawaban kepada masyarakat kepada pemegang (publik) dan saham dan kreditur. parlemen (DPRD/DPR). 4. Struktur Birokratis, kaku, dan Fleksibel : datar, organisasi hirarkis. piramida, lintas fungsional, dan sebagainya. 5. Karakteristik Terbuka untuk Tertutup untuk Anggaran publik. publik. 6. Sistem Akuntansi Cash accounting. Accrual accounting. 7. Kriteria Ekonomi, efisiensi, Laba. Keberhasilan efektivitas. 8. Kencenderungan Organisasi politis. Organisasi bisnis. sifat 9. Dasar Diluar mekanisme Berdasar mekanisme Operasional pasar. pasar. Sumber : Mahsun, dkk (2012: 16)
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 8
Meskipun Organisasi sektor publik mempunyai sifat dan karakteristik yang berbeda dengan sektor swasta, akan tetapi dalam beberapa hal terdapat persamaan, antara lain (Nordiawan, 2006: 2): a) Bagian dari Sistem Ekonomi Negara Keduanya merupakan bagian integral dari sistem ekonomi di suatu Negara dan menggunakan sumberdaya yang sama untuk mencapai tujuan organisasi. b) Kelangkaan Sumberdaya Menghadapi masalah yang sama, yaitu masalah kelangkaan sumberdaya (scarcity of resource) c) Proses Pengendalian Manajemen Keduanya
sama-sama
mempunyai
pola
manajemen
keuangan yang sama dimulai dari perencanaan sampai pengendalian dimana penggunaan akuntansi menjadi kebutuhan. d) Produk Pada beberapa hal, kedua sektor menghasilkan produk yang sama, misalnya baik pemerintah maupun swasta sama-sama bergerak
di
bidang transportasi
massa,
pendidikan,
kesehatan, penyediaan energi, dan sebagainya. e) Peraturan Perundangan Kedua sektor terikat pada peraturan perundangan dan ketentuan hukum lain yang disyaratkan.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 9
5. Fungsi Organisasi Sektor Publik Beberapa fungsi organisasi sektor publik: a)
Untuk menjamin bahwa pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, rekreasi, perlindungan hukum dapat disediakan untuk masyarakat secara adil dan merata tanpa memperhitungkan
kemampuan
masyarakat
untuk
membayarnya. b)
Untuk memastikan bahwa layanan publik tertentu ditempatkan pada wilayah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, misalnya
museum,
perpustakaan,
tempat
parker
dan
sebagainya. c)
Untuk menjamin bahwa public goods and services disediakan dengan harga yang relative lebih murah dibandingkan dengan jika membeli perusahaan swasta, misalnya perussahaan transportasi, rumah sakit, sekolah dan perusahaan jasa lainnya yang menyediakan layanan serupa.
d)
Untuk menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa karena adanya perbedaan agama maupun suku.
e)
Untuk melindungi hak dan kemerdekaan masyarakat dengan menetapkan peraturan perundang-undangannya yang kuat dan jelas.
6. Tujuan dan Fungsi Laporan Keuangan Sektor Publik Menurut Mahsun, dkk(2012: 115) menyatakan bahwa:
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 10
Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang berisi infomasi keuangan. Informasi keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, baik pihak internal maupun eksternal.Jika dilihat dari sisi internal laporan keuangan merupakan pengukur dan evaluasi kinerja, sedangkan dari sisi eksternal laporan keuangan merupakan sebuah pertanggungjawaban. Tujuan pembuatan laporan keuangan sektor publik (Mahsun, dkk 2012: 115) adalah : a) Kepatuhan dan pengelolaan Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada para pengguna laporan keuangan dan penguasa bahwa pengelolaan sumberdaya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang ditetapkan. b) Akuntanbilitas dan Pelaporan Rerospektif Laporan
keuangan
digunakan
sebagai
bentuk
pertanggungjawaban kepada publik dan sebagai alat untuk memonitor dan menilai efisiensi kinerja manajer publik, dan memungkinkan pihak eksternal untuk menilai efesiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya organisasi. c) Perencanaan dan Informasi Otorisasi Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas dimasa yang akan datang serta memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 11
d) Kelangsungan Organisasi Laporan keuangan bertujuan untuk membantu para pembaca menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja tersebut dapat melangsungkan usahanya untuk menyediakan barang dan jasa (pelayanan) dimasa yang akan datang. e) Hubungan Masyarakat Laporan keuangan berfungsi sebagai alat komunikasi dan media untuk menyatakan prestasi yang telah dicapai organisasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. f) Sumber Fakta dan Gambaran Laporan keuangan merupakan sumber informasi bagi berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih dalam. B. Tipe Barang atau Pelayanan Berikut ini adalah kategori tipe barang atau pelayanan yang ada dalam organisasi sektor publik (Mahsun dkk, 2012: 7) : a. Pure Public Goods Pure public goods adalah barang-barang atau jasa kebutuhan masyarakat yang manfaat barang atau jasa tersebut dinikmati oleh seluruh masyarakat secara bersama-sama. Barang ini apabila dikonsumsi oleh individu tentu tidak akanmengurangi konsumsi orang lain akan barang tersebut. Ada 4 (empat) ciri utama pure public goods, yaitu :
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 12
1) Non-rivalary in Consumption Pure public goods merupakan konsumsi umum sehingga konsumen tidak bersaing mengkonsumsinya. 2) Non-exclusive Penawaran atas pure public goods tidak hanya diperuntukan bagi seseorang dan mengabaikan yang lainnya sehingga tidak ada yang exclusive antara orang dalam masyarakat, semua mempunyai hak yang sama dalam mengkonsumsinya. 3) Low Excludability Penyedia
atau
konsumen
suatu
barang
atau
pelayanan tidak bisa menghalangi (atau mengecualikan) orang lain untuk menggunakan atau memperoleh manfaat dari barang tersebut. 4) Low Competitive Antar penyedia pure public goods tidak saling bersaing secara ketat. Hal ini karena keberadaan barang ini tersedia dalam jumlah dan kualitas yang sama. b. Quasi Public Goods Quasi Public Goods adalah barang-barang atau jasa kebutuhan masyarakat yang manfaat barang atau jasa tersebut dinikmati oleh seluruh masyarakat, tetapi apabila dikonsumsi individu tertentu akan mengurangi konsumsi orang lain akan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 13
barang tersebut. Quasi public goods sering disebut dengan istilah comoon pool goods. Contoh quasi public goods adalah pelayanan kesehatan, pendidikan, pengendalian pencemaran dan ekstrasi air tanah.Quasi public goods sebagian besar dibiayai oleh sektor publik dan sebagian oleh sektor swasta. c. Quasi Private Goods Quasi private goods adalah barang-barang atau jasa kebutuhan masyarakat yang mana manfaat barang atau jasa tersebut
hanya
dinikmati
secara
individual
oleh
yang
membelinya walaupun sebetulnya barang atau jasa tersebut dapat dinikmati oleh semua masyarakat.Quasi private goods sering disebut dengan istilah toll goods. Contoh quasi private goods antara lain pelayanan jalan tol dan tenaga listrik. Biaya quasi private goods adalah sektor publik dan swasta. d. Pure Private Goods Pure private goods adalah barang-barang atau jasa kebutuhan masyarakat yang mana manfaat barang atau jasa tersebut
hanya
dinikmati
secara
individual
oleh
yang
membelinya dan yang tidak membelinya tidak dapat menikmati barang atau jasa tersebut. Terdapat empat ciri utama barang privat, yaitu :
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 14
1) Rivalyin consumption Barang privat bukan merupakan barang konsumsi umum sehingga terdapat persaingan antar pengguna dalam mengonsumsinya. 2) Exclusive Penawaran atas barang privat hanya diperuntukan bagi seseorang yang mampu menggantikan nilai barang yang disediakan tersebut. 3) Excludability Penyedia atau konsumen suatu barang atau pelayanan bisa menghalangi
orang
lain
untuk
menggunakan
atau
memperoleh manfaat dari barang tersebut. 4) High Competitive Antar penyedia (produsen) barang privat saling bersaing secara ketat. C. Pengukuran Kinerja 1. Definisi Kinerja dan Pengukuran Kinerja Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. Menurut Robertson seperti dikutip oleh Mahsun, dkk(2012: 141) Pengukuran kinerja adalah “Suatu proses
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 15
penilaian kemajuan pekerja terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya”. Sementara menurut
Lohman dikutip oleh Mahsun, dkk (2012:
141) pengukuran kinerja merupakan “suatu aktivitas penilaian pencapaian target-terget tertentu yang dideriviasi dari tujuan strategis organisasi”.Pengukuran kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan (Permen-pan-09-2007). 2. Fokus Pengukuran Kinerja Sektor Publik Menurut Mahsun, dkk (2012: 146) menyatakan : Pengukuran kinerja harus berbasis pada strategi organisasi. Pemilihan indikator dan ukuran kinerja dan penetapan target untuk setiap ukuran merupakan upaya konkret dalam memformulasikan tujuan strategis organisasi sehingga lebih berwujud dan terukur. Pengukuran kinerja juga harus didasarkan pada karakteristik operasional organisasi, untuk mendefinisikan indicator dan ukuran kinerja yang digunakan. Terdapat perbedaan fokus pengukuran kinerja sektor swasta dengan sektor publik (Mahsun, dkk 2012: 147). Pada sektor swasta/komersial lebih berfokus pada perspektif finansial, sedangkan pada sektor publik berfokus pada pelanggan. Jadi fokus pengukuran kinerja sektor publik terletak pada outcome atau hasil dan bukan pada input serta prosesnya. Outcome tersebut dapat menjadi tolok ukur keberhasilan organisasi publik jika mampu memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 16
3. Aspek-Aspek Pengukuran Kinerja Sektor Publik Organisasi mempunyai sifat dan karakteristik yang unik, maka memerlukan ukuran penilaian kinerja yang lebih luas, tidak hanya laba, tidak hanya efisiensi dan finansial. Menurut Mahsun dkk (2012: 148) Pengukuran tersebut meliputi : a.
Kelompok masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.
b.
Kelompok proses (process) adalah ukuran kegiatan baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut.
c.
Kelompok keluaran (output) sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berwujud maupun tak berwujud.
d.
Kelompok hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah yang mempunyai efek langsung.
e.
Kelompok manfaat (benefit) merupakan sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
f.
Kelompok dampak (impact) merupakan pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif.
Menurut Bastian (2005: 276), aspek-apek yang diukur adalah: a. Aspek Finansial
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 17
Meliputi anggaran atau cash flow. Aspek financial ini sangat penting diperhatikan dalam pengukuran kinerja sehingga kondisi keuangan dapat dianalogikan sebagai aliran darah manusia. b.
Kepuasan pelanggan Dalam globalisasi perdagangan peran dan posisi pelanggan sangat crusial dalam penentuan strategi perusahaan.Untuk itu, manajemen perlu memperoleh informasi yang relevan mengenai tingkat kepuasan pelanggan.
c. Operasi dan bisnis internal Informasi operasi bisnis internal diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang tercantum dalam skema strategis. d. Kepuasan Pegawai Dalam perusahaan yang banyak melakukan inovasi, peran strategi pegawai sangat nyata. e. Kepuasan komunitas dan stockholders/shareholders Pengukuran kinerja perlu di desain untuk mengakomodasikan kepuasan dari para stakeholders . f. Waktu Ukuran waktu juga merupakan variable yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 18
4. Manfaat Pengukuran Kinerja Sektor Publik Berikut manfaat pengukuran kinerja baik internal maupun eksternal organisasi sektor publik menurut Bastian (2005: 275) : a. Memastikan pemahaman para pelaksana akan ukuran yang digunakan untuk pencapaian kinerja. b. Memastikan tercapainya rencana kinerja yang telah disepakati. c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan membandingkannya dengan rencana kerja serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja. d. Memberikan penghargaan dan hukuman yang objektif atas prestasi pelaksanaan yang telah diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati. e. Menjadi alat komunikasi antar bawahan dan pimpinan dalam upaya memperbaiki kinerja organisasi f. Mengidentifikasi
apakah
kepuasan
pelanggan
sudah
terpenuhi. g. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah. h. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif. i. Menunjukan peningkatan yang diperlukan. j. Mengungkapakan permasalahan yang terjadi.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 19
5. Pengukuran Kinerja dan Peningkatan Kinerja Menurut Mahsun, dkk (2012: 151) suatu organisasi harus menggunakan
pengukuan
kinerja
secara
efektif
agar
dapat
mengidentifikasi strategi dan perubahan operasional apa yang dibutuhkan serta proses yang diperlukan dalam perubahan tersebut. Pengukuran kinerja ini akan menjadi dasar bagi organisasi untuk menilai : a. Bagaimana kemajuan atas sasaran yang telah ditetapkan. b. Membantu dalam mengenali area-area kekuatan dan kelemahan. c. Menentukan tindakan yang tepat untuk meningkatkan kinerja. d. Menunjukan bagaimana kegiatan mendukung tujuan organisasi. e. Membantu dalam membuat keputusan-keputusan dengan langkah inisiatif. f. Mengutamakan alokasi sumberdaya. g. Meningkatkan produk-produk dan jasa-jasa kepada pelanggan. D. Indikator Kinerja 1. Definisi Indikator Kinerja Menurut Mahsun (2006: 71) terdapat dua definisi kinerja.Pertama, Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Kedua, Indikator kinerja adalah suatu variabel yang digunakan untuk mengekspresikan secara kuantitatif efektivitas dan efisiensi proses atau operasi
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 20
dengan berpedoman pada target-target dan tujuan organisasi (Lohman: 2003). 2. Jenis Indikator Kinerja Indikator kinerja dalam Perka ANRI nomor 27 tahun 2014 : a.
Masukan (input), yaitu segala sesuatu yang akan diperlukan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output. Sebagai contoh adalah: sumber daya manusia, material, waktu, teknologi, dsb.
b. Keluaran (output), yaitu segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik, dan non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan. c. Hasil (outcome), yaitu segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Outcome merupakan ukuran seberapa jauh setiap poduk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. d. Manfaat (benefit), merupakan kegunaan suatu keluaran (output) yang dirasakan langsung oleh masyarakat, dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik. e. Dampak (impact), merupakan ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh pencapaian kinerja setiap indikator kinerja suatu kegiatan.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 21
3. Syarat Indikator Kinerja Ideal Dalam Permen-Pan nomor 09 tahun 2007, syarat indikator ideal adalah: a. Spesifik dan jelas, Indikator kinerja harus spesifik dan jelas
sehingga
dapat
dipahami
dan
tidak
ada
kemungkinan kesalahan interpetasi. b. Dapat dicapai, hal ini penting dan harus berguna untuk menunjukan keberhasilan masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak serta proses. c. Relevan, Indikator kinerja harus menangani aspekaspek obyektif yang relevan. d. Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur, suatu
indikator
kinerja
mampu
untuk
memberi
gambaran tentang keberhasilan dari yang telah diukur. e. Dapat dikuantifikasi dan diukur, yaitu dua atau lebih mengukur indikator kinerja mempunyai kesimpulan yang sama. 4. Analisis Efisiensi Menurut Peraturan Kepala ANRI nomor 27 tahun 2014, fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan indikator output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/lebih besar atau penggunaan input
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 22
yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase capaian input.Indeks Efisiensi diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut : IE =
% Capaian Output % Capaian Input
5. Metode Kuadrat Terkecil (Least square method) Metode kuadrat terkecil (Least square method) adalah metode untuk menghitung nilai trend pada tahun berjalan dan untuk mencari forecast pada periode yang akan datang. Untuk menghitung nilai trend dan forecast terlebih dahulu menaksir nilai a dan b pada persamaan Y’ = a+bX. Nilai X dihitung dengan mengacu pada panduan jika : Data gasal maka X
: …..,-3,-2,-1,0,1,2,3,….
Data genap maka X
:…..., -3,-1,1,3,…..
Persamaan untuk menaksir nilai a dan b : Y’ = a+bx
𝑎= 𝑏=
𝑌 𝑛 𝑋𝑌 𝑋2
Keterangan : Y’ = Kinerja Arsip Nasional Republik Indonesia. a = Konstanta
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 23
b = Besarnya Y jika X mengalami perubahan 1 satuan E. Penelitian Terdahulu Penelitian oleh Rusdianti (2013) berjudul “Analisis Kinerja Keuangan dan Non Keuangan (studi kasus di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi provinsi Jambi tahun 2010 dan 2011) mendapatkan hasil pada bidang keuangan penyerapan anggaran Dinas sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi sangat berhasil, dengan rincian pada tahun 2010 penyerapan anggaran yaitu sebesar 97%, sedangkan pada tahun 2011 penyerapan anggaran sebesar 88%. Pada bidang non keuangan aspek keuangan pelanggan dinilai baik yaitu sebesar 3,85. Aspek efisiensi proses bisnis internal sebesar 3,45 dan dinilai baik. Aspek pembelajaran dan pertumbuhan dinilai sangat baik dengan nilai 4,31. Penelitian oleh Carnegie (2014) berjudul “Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (studi kasus di Kabupaten Kotawaringin Timur) menunjukkan bahwa berdasarkan prespektif pelanggan, kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur sangat memuaskan. Hasil ini dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang baik serta sarana prasarana yang cukup. Sedangkan dilihat dari prespektif keuangan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah efisien dan efektif ditunjukkan dengan rasio efisiensi sebesar 82,63% dan rasio efektivitas sebesar 165,76%.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
BAB III METODE PENELITIAN A. Jenis Penelitian Penelitian yang dilakukan merupakan studi kasus di Arsip Nasional Republik Indonesia.Studi kasus yaitu penelitian yang meneliti fenomena kontemporer secara utuh dan menyeluruh pada kondisi yang sebenarnya dengan menggunakan berbagai sumber data. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis, sehingga kesimpulan yang ditarik hanya berlaku di Arsip Nasional Republik Indonesia. B. Tempat Dan Waktu Penelitian 1. Tempat Penelitian Penelitian ini dilakukan di Arsip Nasional Republik Indonesia di jl. Ampera Raya No.7 Jakarta Selatan. 2. Waktu Penelitian Penelitian ini akan dilakukan pada bulan September sampai dengan bulan Oktober tahun 2015. C. Subjek Dan Objek Penelitian Subjek pada penelitian ini adalah Arsip Nasional Republik Indonesia di Jakarta, sedangkan untuk objek penelitian yaitu gambaran umum Arsip Nasional Republik Indonesia, kinerja Arsip Nasional Republik Indonesia, Laporan Realisasi Anggaran tahun 2010-2014 Arsip Nasional Republik Indonesia.
24
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 25
D. Jenis Data dan Sumber Data 1. Jenis Data Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif yang berupa angka dari anggaran dan realisasi anggaran, serta angka dari hasil setiap program kerja ANRI dari tahun 2010 s.d 2014. 2. Sumber Data Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer.Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari kepala subbagian evaluasi dan perencanaan berupa laporan realisasi anggaran beserta laporan pencapaian kinerja dari tahun 2010 s.d 2014. E. Teknik Analisis Data Langkah-langkah untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya yaitubagaimana kinerja Arsip Nasional Republik Indonesia tahun 2010 s.d 2014 sebagai berikut: 1. MenurutLampiran nomor 10 dan 11 pada Peratuan Kepala ANRI nomor 27 tahun 2014 analisis kinerja dihitung dari nilai Indeks Efisiensi setiap tahun. Untuk mendapatkan nilai Indeks Efisiensi setiap tahun maka dilakukan penghitungan sebagai berikut: a. Menghitung input pencapaian kinerja antara Anggaran dengan realisasi anggaran setiap indikator kinerja kegiatan pada program kerja, dengan menggunakan rumus:
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 26
𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 (𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 ) 𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡 𝑅𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎 (𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 )
𝑋100%
b. Menghitung output pencapaian kinerja antara target dengan realisasi, biasanya berwujud dokumen atau data, dengan menggunakan rumus: 𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 (𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛) 𝑋100% 𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑅𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎(𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡) c. Menghitung Nilai Indeks Efisiensi Indeks Efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut: IE = 2. Dengan
menggunakan
% Capaian Output % Capaian Input
analisis
Trend
metode
least
square
danmelakukan penarikan kesimpulan hasil analisis data. Nilai Indeks Efisiensi (IE)
yang telah dihitung pada tahap sebelumnya akan
digunakan untuk menghitung Trend sebagai berikut. a. Menghitung Trend dengan metode least square Y’ = a+bx
𝑎= 𝑏=
𝑌 𝑛 𝑋𝑌 𝑋2
Keterangan : Y’ = kinerja Arsip Nasional Republik Indonesia.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 27
a = Konstanta b = Besarnya Y jika X mengalami perubahan 1 satuan X = Tahun b. Melakukan Penarikan Kesimpulan Berdasarkan hasil penghitungan Trendyang telah dilaksanakan pada tahap sebelumnya, peneliti dapat menarik kesimpulan atas kinerja Arsip Nasional Republik Indonesia apakah kinerjanya naik, tetap atau turun selama tahun 2010 s.d 2014. Kesimpulan ini diungkapkan secara deskriptif.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN
A. Sejarah Lembaga 1. Landarchief (1892- 1942) Secara de facto Lembaga kearsipan di Indonesia, seperti yang kita kenal sekarang ini, sudah ada sejak 28 Januari 1892, ketika Pemerintah Hindia Belanda mendirikan Landarchief.Pada tanggal tersebut dikukuhkan pula jabatan landarchivaris yang bertanggungjawab memelihara arsip-arsip pada masa VOC hingga masa pemerintahan Hindia Belanda untuk kepentingan administrasi dan ilmu pengetahuan, serta
membantu
kelancaran
pelaksanaan
pemerintahan.Adapun
landarchivaris pertama adalah Mr. Jacob Anne van der Chijs yang berlangsung hingga tahun 1905.Pengganti Mr. Jacob Anne van der Chijs adalah Dr. F. de Haan 1905 - 1992 yang hasil karya-karyanya banyak
dipakai
sebagai
referensi
bagi
ahli-ahli
sejarah
Indonesia.Pengganti de Haan adalah E.C. Godee Molsbergen, yang menjabat dari tahun 1922 -1937.Pejabat landarchivaris yang terakhir pada masa Pemerintahan Hindia Belanda adalah Dr. Frans Rijndert Johan Verhoeven dari 1937 – 1942. Pada masa pergerakan nasionalisme kebangsaan di Indonesia, terutama pada tahun 1926-1929, Pemerintah Hindia Belanda berusaha menangkis dan menolak tuntutan Indonesia Merdeka. Dalam rangka penolakan tersebut, Lansarchief mendapat tugas khusus, yaitu: ikut
28
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 29
serta secara aktif dalam pekerjaan ilmiah untuk penulisan sejarah Hindia Belanda, serta mengawasi dan mengamankan peninggalanpeninggalan orang Belanda. Pada tahun 1940-1942 pemerintah Hindia Belanda menerbitkan Arschief Ordonantie yang bertujuan menjamin keselamatan arsip-arsip pemerintah Hindia Belanda, yang isinya antara lain : a. Semua arsip-arsip pemerintah adalah hak milik tunggal pemerintah; b. Batasan arsip baru adalah 40 tahun; c. Arsip-arsip
yang
melampaui
masa
usia
40
tahun
diperlakukan secara khusus menurut peraturan peraturan tertentu diserahkan kepada Algemeen Landarchief di Batavia (Jakarta). 2. Kobunsjokan(1942-1945) Masa pendudukan Jepang merupakan masa yang sepi dalam dunia kearsipan, karena pada masa itu hampir tidak mewariskan peninggalan arsip.Oleh karena itu, Arsip Nasional RI tidak memiliki khasanah arsip pada masa pendudukan Jepang.Lembaga Kearsipan yang pada masa Hindia Belanda bernama Landarchief, pada masa pendudukan Jepang berganti dengan istilah Kobunsjokan yang ditempatkan dibawah Bunkyokyoku.Sebagaimana
pegawai-pegawai
Belanda
lainnya,
sebagian pegawai Landarchief pun dimasukkan kamp tawanan Jepang.Meskipun demikian, pada masa tersebut posisi Landarchief
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 30
sangat penting bagi orang-orang Belanda yang ingin mendapatkan keterangan asal-usul keturunannya.Keterangan dari arsip tersebut diperlukan untuk membebaskan diri dari tawanan Jepang, jika mereka dapat menunjukkan bukti turunan orang Indonesia meski bukan dari hasil pernikahan. 3. Arsip Negeri(1945-1947) Secara yuridis, keberadaan lembaga kearsipan Indonesia dimulai sejak diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.Akan tetapi
tidak dipungkiri, bahwa keberadaan dan
perkembangan Arsip Nasional RI merupakan hasil dari pengalaman kegiatan dan organisasi kearsipan pada masa pemerintah Kolonial Belanda (landarchief)
dan produk-produk kearsipannya. Setelah
kemerdekaan Republik Indonesia, lembaga kearsipan (landarchief) diambil oleh pemerintah RI dan ditempatkan dalam lingkungan Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan, dan diberi nama Arsip Negeri. Keberadaan Arsip Negeri ini berlangsung sampai pertengahan tahun 1947 ketika pemerintah NICA datang ke Indonesia. 4. Landsarchief(1947-1949) Sejak Belanda melancarkan agresi militer yang pertama dan berhasil menduduki wilayah Indonesia di tahun 1947, keberadaan Arsip Negeri diambil alih kembali oleh pemerintah Belanda.Nama Lembaga Arsip Negeri berganti lagi menjadi landsarchief kembali. Sebagai pimpinan landsarchief adalah Prof.W. Ph. Coolhaas yang
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 31
menjabat hingga berdirinya Republik Indonesia Serikat (RIS) dan diakuinya kedaulatan Pemerintah Republik Indonesia oleh Belanda pada akhir tahun 1949. Setelah itu lembaga kearsipan kembali ketangan Pemerintah Republik Indonesia. 5. Arsip Negara(1950-1959) Setelah
Konferensi
Meja
Bundar
tanggal
27
Desember1949, Pemerintah Belanda melaksanakan pengembalian kedaulatan
kepada
Pemerintah
Republik
Indonesia,
termasuk pengembalian lembaga-lembaga pemerintah. Sebagaimana tahun1945-1947,
landsarchief
ditempatkan
kembali
di
bawah
Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan (PP dan K).Pada masa pengambilalihan Landsarchief oleh pemerintah Republik Indonesia Serikat, masih diusahakan konsepsi asli tentang statusnya sebagai Arsip Negeri RIS.Hal tersebut dimaksudkan agar arsip-arsip pemerintah pusat dapat disalurkan ke Arsip Negeri RIS.Namun demikian konsep Arsip Negeri itu tidak bertahan lama. Pada tanggal 26 April 1950 melalui SK Menteri PP dan K nomor 9052/B, nama Arsip Negeri berubah menjadi Arsip Negara RIS. Sedangkan sebagai pimpinan
lembaga
Arsip
Negara
tersebut
adalah
Prof.
R.
Soekanto.Prof. R. Soekanto merupakan orang asli Indonesia yang pertama
kalinya
memimpin
lembaga
kearsipan
Indonesia.Kepemimpinan Prof. R. Soekanto berlangsung selama enam tahun hingga tahun 1957.Sebagai penggantinya adalah Drs. R.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 32
Mohammad Ali, seorang sejarawan yang menulis buku Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia.Pergantian ini merupakan awal perubahan dasar dalam kepemimpinan di Arsip Negara, karena untuk pertama kalinya istilah Kepala Arsip Negara dipakai untuk jabatan tersebut.Nama Arsip Negara secara resmi dipakai hingga tahun 1959. 6. Arsip Nasional(1959-1967) a. Arsip Nasional dibawah Kementerian PP dan K Pada masa kepemimpinan Drs. R. Mohammad Ali diupayakan berbagai usaha untuk meningkatkan peran dan status lembaga Arsip Negara.Langkah pertama yang diambil adalah memasukkan Arsip Nagara dalam Lembaga Sejarah pada Kementerian PP dan K. Perubahan itu ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri nomor 130433/5, tanggal 24 Desember 1957. Berdasarkan SK menteri PP dan K nomor69626/a/s nama Arsip Negara berganti menjadi Arsip Nasional. Perubahan ini berlaku surut semenjak 1 Januari 1959. b. Arsip Nasional dibawah Kementerian Pertama RI (1961-1962) Perubahan kelembagaan Arsip Nasional tidak berhenti sampai disitu. Berdasarkan Keputusan Presiden RI nomor 215 tanggal 16 Mei 1961, penyelenggaraan segala urusan Arsip Nasional dipindahkan ke Kementerian Pertama RI, termasuk wewenang, tugas dan kewajiban, perlengkapan materiil dan personalia, serta hak-hak dan kewajiban keuangan dan lain-lain. Tugas dan Fungsi Arsip Nasional mengalami perluasan, sejak keluarnya Peraturan Presiden nomor 19 tanggal 26
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 33
Desember
1961
tentang
Pokok-pokok
Kearsipan
Nasional.
Berdasarkan Keputusan Presiden tersebut, tugas dan fungsi arsip Nasional tidak hanya menyelenggarakan kearsipan statis saja, akan tetapi juga terlibat dalam penyelenggaraan kearsipan baru (dinamis). c. Arsip Nasional dibawah Menteri Pertama Bidang Khusus (19631964) Berdasarkan Keputusan Presiden RI No.188 tahun 1962, Arsip Nasional RI ditempatkan di bawah Wakil Menteri Pertama Bidang Khusus.Penempatan Arsip Nasional di Bidang Khusus dimaksudkan supaya
arsip
lebih
diperhatikan,
karena
bidang
ini
khusus
diperuntukkan bagi tujuan penelitian sejarah. d. Arsip Nasional dibawah Menko Hubra (1963-1966) Pada tahun 1964 nama Kemeterian Pertama Bidang Khusus berganti menjadi Kementerian Kompartimen Hubungan dengan Rakyat (Menko Hubra). Perubahan tersebut disesuaikan dengan tugas dan
fungsinya
dalam
mengkoordinasi
kementerian-kementerian
negara. Dengan bergantinya nama kementerian tersebut, otomatis Arsip Nasional berada di bawah kementerian yang baru tersebut. Dibawah kementerian ini, Arsip Nasional mendapat tugas untuk melakukan pembinaan arsip.Namun demikian, perubahan tersebut tidak mempengaruhi tugas dan fungsiArsip Nasional sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Presiden No.19 tahun1961.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 34
7. Arsip Nasional RI(1967- sekarang ) Tahun 1967 merupakan suatu periode yang sangat penting bagi Arsip Nasional, karena berdasarkan Keputusan Presiden 228/1967 tanggal 2 Desember1967, Arsip Nasional ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Sementara anggaran pembelanjaannya dibebankan kepada anggaran Sekretariat Negara. Penetapan Arsip Nasional sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen diperkuat melalui Surat Pimpinan MPRS No.A.9/1/24/MPRS/1967 yang menegaskan, bahwa Arsip Nasional sebagai aparat teknis pemerintah tidak bertentangan dengan UUD 1945, bahkan merupakan penyempurnaan pekerjaan di bawah Presidium Kabinet. Dengan status baru tersebut, maka pada tahun 1968 Arsip Nasional berusaha menyusun pengajuan sebagai berikut: a. Mengajukan usulan perubahan Arsip Nasional menjadi Arsip Nasional RI; b. Mengajukan usulan perubahan Prps No.19/1961 menjadi Undangundang tentang Pokok-pokok Kearsipan. Usulan-usulan tersebut belum terlaksana hingga masa berakhirnya kepemimpinan Drs.R. Mohammad Ali (1970).Oleh karena itu Dra.Sumartini, wanita pertama yang menjabat sebagai kepala Arsip Nasional,
berjuang
untuk
melanjutkan
cita-cita
pemimpin
sebelumnya. Atas usaha-usaha beliau, dan atas dukungan Menteri
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 35
Sekretaris Negara Sudharmono, SH, cita-cita dalam memajukan Arsip Nasional tercapai dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1971, yang kemudian dikenal dengan Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan. Tiga tahun kemudian, berdasarkan Keputusan Presiden No.26 Tahun 1974 secara tegas menyatakan, bahwa Arsip Nasional diubah menjadi Arsip Nasional Republik Indonesia yang berkedudukan di Ibukota RI dan langsung bertanggungjawab kepada Presiden. Dengan keputusan tersebut, maka secara yuridis Arsip Nasional RI sah sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen. Kebijakan ke arah pemikiran untuk penyempurnaan tugas dan fungsi Arsip Nasional RI diwujudkan pada masa kepemimpinan Dr. Noerhadi Magetsari, yang menggantikan Dra.Soemartini sebagai kepala Arsip Nasional tahun 1991 hingga tahun 1998. Pada masa kepemimpinan beliau terjadi perubahan struktur organisasi yang baru dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden RI nomor 92 tahun 1993 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional RI. Berdasarkan Keppres tersebut Arsip Nasional RI disingkat dengan ANRI.Perubahan yang cukup mencolok adalah pengembangan struktur organisasi dengan adanya Deputi Pembinaan dan Deputi Konservasi, Pembentukan Unit Pelaksana Teknis dan penggunaan istilah untuk Perwakilan Arsip Nasional RI di Daerah TK I menjadi Arsip Nasional Wilayah.Seiring dengan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 36
pengembangan
struktur
organisasi
tersebut,
beliau
juga
mengembangkan SDM di bidang kearsipan; yakni merekrut pegawai baru sebagai arsiparis.Oleh karena itu, pada masa tersebut jumlah arsiparis di ANRI meningkat drastis.Puncaknya adalah tahun 19951996, yaitu ketika jumlah arsiparis di ANRI Pusat mencapai 137 orang.Kepemimpinan Dr. Noerhadi Magetsarisebagai kepala Arsip NasionalRI berlangsung hingga tahun 1998.Penggantinya adalah Dr. Moekhlis Paeni (mantan Deputi Konservasi ANRI dan mantan Kepala ANRI Wilayah Ujung Pandang). Pada masa kepemimpinan Dr. Moekhlis Paeni, beliau melanjutkan kebijakan kepemimpinan sebelumnya.Dalam rangka meningkatkan wujud sistem kearsipan nasional yang handal, beliau mencanangkan visi ANRI, yakni menjadikan arsip sebagai simpul pemersatu bangsa. Seiring dengan perkembangan politik dan pemerintahan di era reformasi, serta dalam rangka efektivitas dan efisiens, maka Presiden melalui Keputusan Presiden nomor 17 Tahun 2001 mengatur kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tatakerja Lembaga Pemerintah Non Departeman. Sehubungan dengan hal tersebut, struktur organisasi ANRI pun disesuaikan dengan Keputusan Presiden tersebut. MelaluiKeputusan Presiden Nomor 74/M/2003 sejak dilantiknya Drs. Oman Syahroni, M.Si. Tanggal 3 Juni 2003, menggantikan Dr. Mukhlis Paeni, Arsip Nasional Republik Indonesia mengembangkan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 37
Program Sistem Pengelolaan Arsip Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (SiPATI) Program tersebut adalah aplikasi pengelolaan arsip dinamis secara elektronik sesuai dengan trend perkembangan globalisasi informasi dimana hampir seluruh unit di kantor Pemerintah maupun Swasta telah menggunakan perangkat komputer. SiPATI ini telah diaplikasikan dibeberapa instansi Pemerintah Pusat. Pada tanggal 6 Juli 2004, Drs. Djoko Utomo, MA dilantik menjadi Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia berdasarkan Keputusan PresidenNomor87/M/2004, tanggal 21 Juni 2004. Dalam masa kepemimpinannya Djoko Utomo, sebagai Kepala ANRI yang dibesarkan di lingkungan ANRI berusaha mewujudkan Visi dan Misi ANRI dengan berbagai program yang benar-benar disesuaikan dengan perkembangan globalisasi dan kebutuhan yang ada di lingkungan ANRI. Gedung layanan Publik yang berada paling depan yang merupakan ujung tombak layanan masyarakat direnovasi sedemikian rupa sehingga menimbulkan kenyamanan bagi pengunjung yang datang. Kerjasama Nasional dan Internasional digiatkan dalam rangka memajukan dunia kearsipan termasuk kerjasama dalam rangka pengiriman pegawai ANRI untuk belajar di luar negeri. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) tidak hanya dilakukan di luar negeri saja, tetapi dilakukan juga di ANRI yaitu dengan
memberikan
kursus-kursus
yang
dapat
meningkatkan
pengetahuan pegawai sehinggabisa memberikan pengabdian terbaik
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 38
kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi ANRI. Pengolahan dan
pemeliharaan
arsip-arsip
statis
tetap
dilaksanakan
dan
ditingkatkan sambil terus mendorong dilaksanakannya programprogram lain seperti program Citra Daerah, Citra Nusantara maupun program lainnya seperti program Sistem Informasi Jaringan Kearsipan Nasional. Syiar lembaga ANRI dan kearsipan pun terus dilakukan terutama melalui media, baik cetak maupun elektronik. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat mengetahui tugas dan fungsi ANRI yang pada akhirnya nanti akan menimbulkan kesadaran masyarakat untuk memelihara arsipnya. B. Tugas Pokok & Fungsi 1. TUGAS Melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. FUNGSI a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang kearsipan b. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas lembaga c. Fasilitas dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kearsipan d. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, kehumasan, hukum, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, persandian, dan kearsipan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 39
C. Kewenangan a. Penyusunan rencana nasional secara makro dikearsipan b. Penetapan dan penyelenggaraan kearsipan nasional untuk mendukung pembangunan secara makro; c. Penetapan sistem informasi di bidang kearsipan d. Kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku
yaitu:
Perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu dibidang kearsipan, serta Penyelamatan dan pelestarian arsip serta pemanfaatan naskah sumber arsip. D. Struktur Organisasi
Gambar4.1Bagan Struktur Organisasi ANRI
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 40
E. Macam-macam Dokumen yang diarsipkan 1. Dokumen Kenegaraan: Surat perjanjian kerjasama antar Negara, Undang-undang,
dokumen
administrasi
kenegaraan
(keuangan,
korespondensi), Film, Video, Foto. 2. Dokumen Pemerintah Daerah: Surat perjanjian kerjasama antar daerah, administrasi daerah. 3. Dokumen BUMN/BUMS: Surat perjanjian kerjasama, administrasi BUMN/BUMS
(Laporan
Keuangan),
dokumentasi
setiap
BUMN/BUMS (Foto, Film, Video, Rekaman suara). 4. Perseorangan: Surat kepemilikan harta, Surat Perjanjian Usaha, Surat Kerjasama.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN A. Deskripsi Data Sumber data diambil dari Laporan Pencapaian Kinerja tahun 2010 s.d 2014 serta Laporan Realisasi Anggaran tahun 2010 s.d 2014 Arsip Nasional Republik Indonesia. Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara dengan kepala subbagian evaluasi dan pelaporan serta observasi secara langsung di Arsip Nasional Republik Indonesia. Berikut ini data mengenai mengenai LaporanPencapaian Kinerja tahun 2010 s.d 2014 yang diambil dari Arsip Nasional Republik Indonesia: Tabel 5.1 Laporan Pencapaian Kinerja tahun 2010 No.
Program
1.
Program Penyeleng garaan Kearsipan Nasional
2.
3.
Indikator Kinerja Kegiatan Presentase rekomendasi hasil pengkajian dan pengembangan sistem kearsipan dinamis dan statis yang akan menjadi NSPK Jumlah Basis Data Penyelenggaraan JIKN Jumlah lembaga kearsipan daerah provinsi.
Keterangan
Input:dana
Target (Rupiah)
Realisasi (Rupiah)
1.514.372.000
1.398.250.880
Output:lapora 8 Laporan Hasil kajian n
8 Laporan Hasil Kajian
181.874.000
178.295.950
Input: dana Output: LKD Input : dana Output: LKD
41
33 LKD 905.400.000,12 LKD
33 LKD 857.158.400 12 LKD
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 42
Tabel 5.1 Laporan Pencapaian Kinerja tahun 2010 (lanjutan) No.
Program
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Mewujudkan usaha-usaha pembinaan kearsipan secara nasional di lingkungan lembaga aparatur negara
Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah instansi pusat yang sudah menerapkan SIKDjumlah lembaga/unit kearsipan dan arsiparis yang terakreditasi dan disertifikasi Jumlah pedoman mekanisme kerja arsiparis Jumlah peserta bimbingan arsiparis dan tim penilai
Jumlah provinsi yang mendapatkan kendaraan layanan masyarakat sadar arsip Jumlah instansi pusat dan daerah yang mendapatkan bimbingan dan konsultasi kearsipan Jumlah instansi pusat dan daerah yang mendapatkan supervisi kearsipan Jumlah instansi yang mendapat persetujuan Jadwal Retensi Arsip
Keterangan Input : dana Output:LKD
Target (Rupiah) 750.000.000 10LKD
Realisasi (Rupiah) 722.347.950 10LKD
Input : dana
195.000.000
185.258.400
Output: Lembaga/ Orang
7 lembaga 40 orang
7lembaga 40 orang
Input : dana
49.516.000
46.551.650
Output: Pedoman Input : dana Output: Lemb. Pemerintah Daerah Input : dana Output: prov/kab/ kota Input : dana Output: Lembaga pemerintah daerah
1 pedoman
1 pedoman
1.138.646.000
1.100.070.250
4 pusat 5 daerah
4 pusat 5 daerah
1.332.600.000
1.319.576.562
14 prov 2 kab/kota
14 prov 2 kab/kota
497.760.000
489.937.925
11 pusat 18 daerah
11 pusat 18 daerah
Input : dana
372.080.000
356.169.700
Output: instansi
8 pusat 8 daerah
8 pusat 8 daerah
Input : dana
109.455.000
97.290.000
25 pusat&daerah
11 pusat&daerah
Output:pusat &daerah
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 43
Tabel 5.1 Laporan Pencapaian Kinerja tahun 2010 (lanjutan) No. Program Indikator Keterangan Target Realisasi Kinerja (Rupiah) (Rupiah) Kegiatan 905.400.000 875.158.400 12. Jumlah Input : dana Penyelenggaraan Arsip Masuk Output:kab 22 kab/kota 22 kab/kota Desa /kota 1.530.000.000 1.349.555.000 13. Pengembangan Input : dana Pegawai 100 pegawai 117 pegawai Output:orang 349.309.000 348.714.000 Program 14. Jumlah Input : dana Penyelengga- rekomendasi raan penilaian yang Output: 25 instansi 25 instansi Kearsipan ditindaklanjuti instansi Nasional pengakuisisian dan pemusnahan arsip 500.400.000 499.068.700 15. Jumlah daerah Input : dana bencana arsip yang Output: 6 daerah 6 daerah diselamatkan daerah 828.263.000 827.503.850 16. Jumlah daftar Input : dana arsip pengolahan 13 daftar 22 daftar arsip Output: konvensional daftar 1.159.451.000 1.158.831.100 17. Jumlah Arsip Input : dana Rusak yang 3.300 lembar 3.300 lembar direstorasi Output: lembar 1.579.499.000 1.526.117.550 18. Jumlah Input : dana Penerbitan 9 naskah 9 naskah Naskah Sumber Output: Arsip yang Naskah terbitkan Sumber: data diolah
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 44
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Tabel 5.2 Laporan Pencapaian Kinerja tahun 2011 Program Indikator Keterangan Target Kinerja (Rupiah) Kegiatan 2.100.781.000 Penyelengga- Jumlah Input: dana raan rekomendasi hasil Kearsipan pengkajian dan Nasional pengembangan Mewujudkan sistem kearsipan Output: 7 pedoman & pengelolaan 3 hasil kajian dinamis dan statis pedoman arsip yang yang akan hasil kajian berbasis menjadi NSP teknologi, 500.100.000 Jumlah Input: dana informasi rekomendasi hasil dan komunikasi pengkajian dan (TIK) di pengembangan lingkungan sistem informasi Output: 2 pedoman lembaga &1standar kearsipan dinamis pedoman dan aparatur dan statis yang standa negara akan menjadi NSPK 619.175.000 Jumlah Input: dana penggunaan sistem dan Output: 4 laporan jaringan kearsipan nasional laporan 75.222.000 Jumlah lembaga Input: dana Penyelengdan unit kearsipan garaan yang terakreditasi Output: 6 kearsipan Nasional Meningkatkan efektifitas pembinaan kearsipan secara nasioanal di lingkungan aparatur negara
Jumlah pemerintah prov./kab./kota yang menerapkan SIKS-TIK Jumlah instansi pusat yang menerapkan SIKD-TIK
Realisasi (Rupiah) 2.011.141.550
7 pedoman & 3 hasil kajian
477.027.225
2 pedoman &1standar
606.552.150
4 laporan
70.249.300
lembaga/unit kersipan
Lembaga/Unit Kearsipan
6 Lembaga/Unit Kearsipan
Input: dana
1.000.000.000
820.149.225
14 Kabupaten 6 Kota
14 Kabupaten 6 Kota
2.000.000.000
1.664.902.100
Output: kab/kota Input: dana Output: instansi
15 Instansi
10 Instansi
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 45
Tabel 5.2 Laporan Pencapaian Kinerja tahun 2011(lanjutan) No.
7.
8.
9.
10.
Program
Penyelenggaraan kearsipan Nasional Meningkatkan efektifitas pembinaan kearsipan secara nasioanal di lingkungan aparatur negara
Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah instansi yang mendapatkan pemahaman UndangUndang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Jumlah desa/kelurahan di kab./kota yang mendapatkan pemahaman Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Jumlah desa/kelurahan di kab./kota yang mendapatkan pemahaman tentang pengelolaan arsip sesuai dengan peraturan bidang kearsipan Jumlah lembaga kearsipan daerah kab./kota yang menerapkan pengelolaan arsip sesuai dengan peraturan di bidang kearsipan
Keterangan
Input: dana
Output:
Target (Rupiah)
Realisasi (Rupiah)
1.500.000.000
1.368.543.550
85 Instansi
85 Instansi
instansi Input: dana
3.600.000.000
3.222.846.900
Output: 8 Provinsi
8 Provinsi
provinsi
Input: dana
Output:
950.000.000
15 Desa /Kelurahan
807.143.350
14 Desa /Kelurahan
jumlah desa
Input: dana
1.000.000.000
741.230.300
Output:kab/k ota
20 Kabupaten /Kota
18 Kabupaten /Kota
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 46
Tabel 5.2 Laporan Pencapaian Kinerja tahun 2011(lanjutan) No.
Program
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Penyelenggaraan kearsipan Nasional Meningkatkan efektifitas penyelamatan dan pelestarian arsip/dokum en.
Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah pencipta arsip tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan rekomendasi persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Jumlah instansi yang arsipnya diselamatkan
Keterangan
Target (Rupiah)
Realisasi (Rupiah)
Input: dana
165.592.000
131.054.000
Output:instan si,prov,kab,k ota
14 Instansi,3 Provinsi, 2 Kab,1 Kota
16 Instansi, 6 Provinsi, 9 Kab,5 Kota
Input: dana
606.147.000
Output: KPUD, Instansi, KPUD Prov. dan Inst
1 KPUD, 7 Instansi KPUD Provinsi, 13 Ins
1 KPU Pusat, 5 Instansi Pusat, 7 Instansi KPUD
369.980.000
351.703.850
320 Berkas
320 Berkas
400.000.000
383.499.800
1 Daftar Inventaris 763.907.000
1 Daftar Inventaris 738.965.350
Jumlah arsip hasil Input: dana akuisisi Output: berkas Jumlah daftar Input: dana inventaris arsip Sekneg yang Output: Daftar Inventaris dibuat Jumlah daftar Input: dana arsip konvensional, audio visual, elektronik, Output: Daftar kartograsi dan kearsitekturan yang dibuat Jumlah lembar Input: dana arsip yang dibarcode Output: Lembar
10 Daftar
471.035.750
10Daftar
404.393.000 403.595.700 10.000 Lembar
10.000 Lembar
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 47
No.
17.
18.
19.
Tabel 5.2 Laporan Pencapaian Kinerja tahun 2011(lanjutan) Program Indikator Keterangan Target Realisasi Kinerja (Rupiah) (Rupiah) Kegiatan 1.000.000.000 919.078.700 Penyelengga Jumlah Input: dana -raan reel/roll/lembar/k Kearsipan aset arsip yang Output:Reel/R 18.686 19.000 Nasional oll/ digitalisasi Reel/Roll/ Reel/Roll/ 455.000.000 455.000.000 Jumlah naskah Input: dana sumber arsip yang diterbitkan Output: 4 Naskah 4 Naskah Naskah 600.000.000 576.448.325 Jumlah materi Input: dana standarisasi tata laksana pelayanan Output: Materi 1 Materi 1 Materi arsip Sumber: data diolah Tabel 5.3 Laporan Pencapaian Kinerja tahun 2012
No.
1.
2.
3.
4.
Program
Indikator Kinerja Kegiatan Program Jumlah instansi Penyelengga- pusat yang raan menerapkan Kearsipan SIKD TIK Nasional Jumlah instansi yang mendapatkan pemahaman UU No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan Jumlah instansi Program pusat yang Penyelengga- menerapkan raan pengelolaan arsip Kearsipan sesuai dengan Nasional peraturan bidang Kearsipan Jumlah pencipta arsip tingkat pusat yang mendapatkan rekomendasi persetujuan jadwal retensi arsip (JRA)
Keterangan
Input: dana Output : instansi Input: dana
Target (Rupiah)
Realisasi (Rupiah)
2.238.802.000
1.964.805.900
19 instansi
10instansi
854.892.000
789.490.820
Output : instansi
85 instansi
85 instansi
Input: dana
218.070.000
201.203.900
Output : instansi
20 instansi
18 instansi
Input: dana
12.628.000
11.021.200
Output : instansi
1 instansi
4 instansi
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 48
No.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Tabel 5.3 Laporan Pencapaian Kinerja tahun 2012(lanjutan) Program Indikator Keterangan Target Realisasi Kinerja (Rupiah) (Rupiah) Kegiatan 376.779.000 333.770.750 Program Jumlah Input: dana Penyelengga- rekomendasi raan penyelenggaraan Output : 1 rekomendasi 1 rekomendasi Kearsipan kearsipan pada rekomendasi Nasional instansi pusat 2.197.435.000 1.987.593.400 Program Jumlah Input: dana Penyelengga- Pemerintah raan Prov./Kab./Kota Output : 11 provinsi, 11 provinsi, Kearsipan yang provinsi Nasional mendapatkan pemahaman UU No. 43 2009 3.048.25.000 2.768.457.100 Program Jumlah Input: dana Penyelengga- Pemerintah Derah 33 provinsi 25 provinsi raan yang Output : Kearsipan provinsi mendapatkan Nasional kemampuan teknis pengelolaan arsip 48sset sesuai dengan peraturan PerundangUndangan 144.625.000 142.117.500 Jumlah Pencipta Input: dana Program arsip tingkat Penyelengga- provinsi dan Output : raan kabupaten/kota prov/kab/kota 20 30 Kearsipan yang prov/kab/kota prov/kab/kota Nasional mendapatkan rekomendasi persetujuan jadwal retensi Arsip (JRA 541.266.000 278.984.500 Program Jumlah Input: dana Penyelengga- rekomendasi raan penyelenggaraan Output : 6 rekomendasi 6 rekomendasi Kearsipan kearsipan pada rekomendasi Nasional pemerintah provinsi dan Kab./Kota. 52.410.000 47.283.800 Jumlah Lembaga Input: dana dan unit kearsipan 5 5 yang terakreditasi Output : Lembaga/Unit Lembaga/Unit lembaga/unit kearsipan kearsipan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 49
No.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Tabel 5.3 Laporan Pencapaian Kinerja tahun 2012(lanjutan) Program Indikator Keterangan Target Realisasi Kinerja (Rupiah) (Rupiah) Kegiatan 513.186.000 510.963.900 Program Jumlah arsiparis Input: dana Penyelengga- yang tersertifikasi raan Output : 90 Arsiparis 77 Arsiparis Kearsipan Arsiparis Nasional 743.310.000 738.348.000 Jumlah arsip yang Input: dana Indonesia mendapat bimbingan Output : 535 Arsiparis 490 Arsiparis Arsiparis 458.600.000 409.371.100 Jumlah peserta Input: dana diklat penciptaan jabatan fungsional Output : 65 Orang 65 Orang arsiparis (tingkat orang ahli dan trampil) 4.800.000.000 4.624.873.650 Jumlah Provinsi Input: dana penerima dana dekonsentrasi Output : 32 Provinsi 26 Provinsi provinsi 149.549.000 145.493.800 Jumlah peserta Input: dana diklat sertifikasi 35 Orang 35 Orang SDM Output : orang 2.098.009.000 1.691.697.790 Jumlah peserta Input: dana diklat teknis 468 orang 468 orang kearsipan 91.882.000 60.149.500 Input: dana Jumlah bulan layanan
18.
ketatausahaan
Output : bulan
12 Bulan
12 Bulan
Jumlah instansi
Input: dana
214.743.000
199.460.100
Output : instansi
12 instansi
12 instansi
Input: dana
137.340.000
137.014.300
Output : instansi
14 instansi
14 instansi
Input: dana
341.384.000
Output : berkas
200 berkas
yang arsip diselamatkan (Arsip Pemilu) 19.
Jumlah instansi yang arsipnya diselamatkan (Arsip KIB)
20.
Jumlah arsip hasil akuisisi
333.098.100
200berkas
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 50
Tabel 5.3 Laporan Pencapaian Kinerja tahun 2012(lanjutan) No.
21.
22.
Program
Indikator Keterangan Kinerja Kegiatan Program Jumlah kaset hasil Input: dana Penyelengga- wawancara raan sejarah lisan Output : Kearsipan instansi Nasional Jumlah guide Input: dana Indonesia arsip konvensional, Output : audio visual, guide elektronik, kartografi, dan kearsitekturan yang dibuat Sumber: data diolah
Target (Rupiah)
Realisasi (Rupiah)
449.249.000
443.644.700
35 kaset
37 kaset
501.560.000
2 guide
489.553.600
2 guide
Tabel 5.4 Laporan Pencapaian Kinerja tahun 2013 No.
1.
2.
Program
Indikator Keterangan Kinerja Kegiatan Program Persentase Input: dana Penyelengga lembaga negara, -raan pemerintah Kearsipan daerah Nasional provinsi/kabupat Output: en/kota, BUMN, BUMD, dan presentase lembaga kearsipan perguruan tinggi yang telah menerapkan SIKD dan SIKS dalam pengelolaan arsip dinamis dan statistik Persentase Input: dana Lembaga Negara, Program Penyelengga BUMN, BUMD, Output: Perguruan Tinggi -raan Negeri yang telah Kearsipan presentase memiliki Nasional unitkearsipan
Target (Rupiah)
Realisasi (Rupiah)
11.219.732.000
9.873.613.143
10%
10%
307.220.000
289.741.000
9%
12%
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 51
No.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Tabel 5.4 Laporan Pencapaian Kinerja tahun 2013 (lanjutan) Program Indikator Keterangan Target Realisasi Kinerja (Rupiah) (Rupiah) Kegiatan 1.605.966.000 1.559.178.600 Program Persentase Input: dana Penyelengga Arsiparis dan -raan SDM kearsipan Output: 100% 102% Kearsipan yang telah Nasional memiliki presentase sertifikat kompetensi dan profesionalita 5.973.374.000 5.692.938.950 Persentase arsip Input: dana statis lembaga negara dapat Output: 40% 70% diselamatkan presentase 16.606.000 15.615.100 Jumlah Input: dana Program Instansi/Lembag Penyelengga a Negara per Output: 8 instansi 9 instansi -raan Tahun instansi Kearsipan Mendapatkan Nasional Persetujuan Pemusnahan Arsip 1.800.800.000 1.733.803.300 Persentase Input: dana Program rekomendasi Penyelengga hasil pengkajian Output: -raan dan Kearsipan pengembangan presentase 8% 8% Nasional penyelenggaraan Kesipan nasional Program 1.950.867.000 1.833.432.400 Sistem Input: dana Penyelengga Informasi -raan Kearsipan Kearsipan Dinamis (SIKD) Nasional dan Sistem Output: 9% 9% Kearsipan Statis presentase (SIKS) di seluruh pencipta arsip tingkat pusat, daerah, Dukungan lembaga Manajemen kearsipan dan 38.038.070.000 26.692.467.729 Persentase Input: dana Pelaksanaan peningkatan pengunjung Tugas dan Output: 15% 20% diorama sejarah presentase Tugas perjalanan bangsa Teknis per tahun lainnya
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 52
Tabel 5.5 Laporan Pencapaian Kinerja tahun 2014 No.
1.
2.
3.
Program
Indikator Kinerja Kegiatan Penyelengga- Persentase raan pencipta arsip Kearsipan lembaga negara, Nasional lembaga kearsipan provinsi/kab/kot a, BUMN, dan lembaga kearsipan perguruan tinggi yang telah menerapkan SIKD dan SIKS dalam pengelolaanarsip dinamis dan statis; Persentase lembaga negara, pemerintah daerah provinsi/kabupat en/kota,BUMN, dan perguruan tinggi negeri yang telah membuat tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip (JRA) serta system klasifikasi keamanan dan akses arsip Penyelengga- Persentase arsip raan statis lembaga Kearsipan negara yang Nasional dapat diselamatkan
Keterangan
Target (Rupiah)
Realisasi (Rupiah)
2.208.296.000
2.1.5.691.600
50 instansi
35 instansi
Input: Dana
751.052.000
725.341.000
Output: Instansi
15 instansi
14 instansi
Input: Dana
1.519.172.000
1.470.860.800
Output: Instansi
25 instansi
Input: Dana
Output: Instansi
40 instansi
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 53
No.
4.
5.
6.
7.
8.
Tabel 5.5 Laporan Pencapaian Kinerja tahun 2014 (lanjutan) Program Indikator Keterangan Target Realisasi Kinerja (Rupiah) (Rupiah) Kegiatan Penyelengga Jumlah 609.372.000 602.024.200 Input: Dana -raan instansi Kearsipan 50 instansi 77 instansi lembaga Output: Nasional negara yang Instansi mendapatkan persetujuan pemusnahan arsip per tahun 1.607.683.000 1.560.649.200 Persentase data Input: Dana Penyelengga informasi arsip -raan statis pada Output: Kearsipan 11 simpul 20simpul lembaga simpul Nasional kearsipan provinsi/kabup aten/kota 1.542.170.000 1.536.213.600 Input: Dana Penyelengga Skor Lakip -raan ANRI 1 Laporan 1 Laporan Kearsipan Output: AKIP AKIP Nasional laporan 383.760.000 364.434.600 Opini Audit Input: Dana Penyelengga BPK atas -raan 3 dokumen 3 dokumen Laporan Output: Kearsipan Keuangan dokumen Nasional 2.580.500.000 2.570.935.150 Persentase Input: Dana pemenuhan Penyelengga 100% 100% fasilitas sarana Output: -raan dan prasarana presentase Kearsipan kerja ANRI Nasional dalam rangka mendukung LayananArsip Sumber: data diolah
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 54
B. Analisis Data Berikut ini analisis data yang dilakukan berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan. 1. Langkah pertama yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah menurut peratuan kepala ANRI nomor 27 tahun 2014 adalah dengan menghitung Nilai Indeks Efisiensi. Untuk memperoleh Nilai Indeks Efisiensi, maka sebelumnya akan dilakukan penghitungan-penghitungan sebagai berikut ini: a. Menghitung Input pencapaian kinerja tahun 2010-2014 Arsip Nasional RI membuat program kerja setiap tahunnya.Program kerja tersebut digunakan untuk mengukur kinerja Arsip Nasional RI. Pada tahap pertama untuk mengukur kinerja Arsip Nasional RI, yaitu dengan menghitung input pencapaian. Input pencapaian kinerja ini menggambarkan seberapa besar penyerapan anggaran untuk setiap indikator kinerja kegiatan progam kerja setiap tahunnya. Berdasarkan setiap indikator kinerja kegiatan program kerja, input pencapaian kinerja dapat dihitung dengan membandingkan Input realisasi (capaian) dengan input rencana(anggaran) dikalikan 100% atau dapat dirumuskkan sebagai berikut: Capaian Input =
𝐼𝑛𝑝 𝑢𝑡 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 (𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 ) 𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡 𝑅𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎 (𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 )
𝑋100%
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 55
𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡 =
Rp 1.398.250.880 Rp 1.514.372.000
𝑋100% = 92,33%
Dengan menggunakan cara penghitungan seperti diatas maka tabeltabel dibawah ini merupakan hasil penghitungan input pencapaian kinerja tahun 2010 s.d 2014 1) Tahun 2010
No. 1.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Tabel 5.6 Input pencapaian Kinerja Tahun 2010 Indikator Kinerja Kegiatan Capaian Input (%)* Presentase rekomendasi hasil pengkajian dan 92,33% pengembangan sistem kearsipan dinamis dan statis yang akan menjadi NSPK Jumlah Basis Data Penyelenggaraan JIKN 98,03% Jumlah lembaga kearsipan daerah provinsi yang 94,67% sudah menerapkan SIKS-TIK Jumlah instansi pusat yang sudah menerapkan 96,32% SIKD-TIK jumlah lembaga/unit kearsipan dan arsiparis yang 95,00% terakreditasi dan disertifikasi Jumlah pedoman mekanisme kerja arsiparis 94,01% Jumlah peserta bimbingan arsiparis dan tim penilai 96,61% Jumlah provinsi yang mendapatkan kendaraan 99,02% layanan Jumlah instansi pusat dan daerah yang mendapatkan 98,43% bimbingan dan konsultasi kearsipan Jumlah instansi pusat dan daerah yang mendapatkan 95,72% supervisi kearsipan Jumlah instansi yang mendapat persetujuan Jadwal 88,88% Retensi Arsip Jumlah Penyelenggaraan Arsip Masuk Desa 96,65% Pengembangan Pegawai 88,21% Jumlah rekomendasi penilaian yang ditindaklanjuti 99,83% pengakuisisian dan pemusnahan arsip
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 56
No. 15. 16. 17. 18.
Tabel 5.6 Input pencapaian Kinerja Tahun 2010 (Lanjutan) N Indikator Kinerja Kegiatan Capaian Input (%)* Jumlah daerah bencana arsip yang diselamatkan 99,73% Jumlah daftar arsip pengolahan arsip konvensional 99,91% Jumlah Arsip Rusak yang direstorasi 99,95% Jumlah Penerbitan Naskah Sumber Arsip yang 96,62% terbitkan (*)Penghitungan input pencapaian kinerja 2010 lihat Lampiran 1 2) Tahun 2011 Tabel 5.7 Input pencapaian Kinerja Tahun 2011
No.
Indikator Kinerja Kegiatan
Capaian input (%) *
1.
Jumlah rekomendasi hasil pengkajian dan pengembangan sistem kearsipan dinamis dan statis yang akan menjadi NSP
95,73%
2.
Jumlah rekomendasi hasil pengkajian dan pengembangan sistem informasi kearsipan dinamis dan statis yang akan menjadi NSPK Jumlah penggunaan sistem dan jaringan kearsipan nasional Jumlah lembaga dan unit kearsipan yang terakreditasi Jumlah pemerintah prov./kab./kota yang menerapkan SIKS-TIK Jumlah instansi pusat yang menerapkan SIKD-TIK Jumlah instansi yang mendapatkan pemahaman UndangUndang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Jumlah desa/kelurahan di kab./kota yang mendapatkan pemahaman Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Jumlah desa/kelurahan di kab./kota yang mendapatkan pemahaman tentang pengelolaan arsip sesuai dengan peraturan bidang kearsipan Jumlah lembaga kearsipan daerah kab./kota yang menerapkan pengelolaan arsip sesuai dengan peraturan di bidang kearsipan Jumlah pencipta arsip tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan rekomendasi persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Jumlah instansi yang arsipnya diselamatkan
95,39%
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Jumlah arsip hasil akuisisi Jumlah daftar inventaris arsip Sekneg yang dibuat
97,96% 93,39% 83,25% 91,24% 91,24% 89,52% 84,96% 74,12% 79,14% 77,71% 95,06% 95,87%
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 57
No. 15. 16. 17. 18. 19.
Tabel 5.7 Input pencapaian Kinerja Tahun 2011(lanjutan) Indikator Kinerja Kegiatan Capaian input (%) Jumlah daftar arsip konvensional, audio visual, elektronik, kartograsi dan kearsitekturan yang dibuat Jumlah lembar arsip yang dibarcode Jumlah reel/roll/lembar/kaset arsip yang digitalisasi Jumlah naskah sumber arsip yang diterbitkan Jumlah materi standarisasi tata laksana pelayanan arsip
96,73% 99,80% 91,91% 100% 96,07%
(*)Penghitungan input pencapaian kinerja 2011 lihat Lampiran 2 3) Tahun 2012 Tabel 5.8Input pencapaian Kinerja Tahun 2012 No. 1. 2. 3.
4.
5. 6.
7.
8.
9. 10. 11.
Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah instansi pusat yang menerapkan SIKD TIK Jumlah instansi yang mendapatkan pemahaman UU No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan Jumlah instansi pusat yang menerapkan pengelolaan arsip sesuai dengan peraturan bidang Kearsipan Jumlah pencipta arsip tingkat pusat yang mendapatkan rekomendasi persetujuan jadwal retensi arsip (JRA) Jumlah rekomendasi penyelenggaraan kearsipan pada instansi pusat Jumlah Pemerintah Prov./Kab./Kota yang mendapatkan pemahaman UU No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan Jumlah Pemerintah Derah yang mendapatkan kemampuan teknis pengelolaan arsip aset sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan Jumlah Pencipta arsip tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan rekomendasi persetujuan jadwal retensi Arsip (JRA Jumlah rekomendasi penyelenggaraan kearsipan pada pemerintah provinsi dan Kab./Kota. Jumlah Lembaga dan unit kearsipan yang terakreditasi Jumlah arsiparis yang tersertifikasi
Capaian Input (%)* 87,76% 92,35% 92,27%
87,28%
88,59% 90,45%
90,82%
98,27%
51,54% 90,13% 99,57%
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 58
Tabel 5.8 Input pencapaian Kinerja Tahun 2012(lanjutan) No. 12. 13.
Indikator Kinerja Kegiatan
Capaian Input (%)* 99,33% 89,27%
Jumlah arsip yang mendapat bimbingan Jumlah peserta diklat penciptaan jabatan fungsional arsiparis (tingkat ahli dan trampil) Jumlah Provinsi penerima dana dekonsentrasi 96,35% Jumlah peserta diklat sertifikasi SDM 97,29% Jumlah peserta diklat teknis kearsipan 80,64% Jumlah bulan layanan ketatausahaan 65,46% Jumlah instansi yang arsip diselamatkan (Arsip 92,88% Pemilu) Jumlah instansi yang arsipnya diselamatkan (Arsip 99,76% KIB) Jumlah arsip hasil akuisisi 97,57% Jumlah kaset hasil wawancara sejarah lisan 98,75% Jumlah guide arsip konvensional, audio visual, 97,61% elektronik, kartografi, dan kearsitekturan yang dibuat (*)Penghitungan input pencapaian kinerja 2012 lihat Lampiran 3
14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
4) Tahun 2013 Tabel 5.9Input pencapaian Kinerja Tahun 2013 No. 1.
2.
3.
4. 5. 6.
Indikator Kinerja Kegiatan Persentase lembaga negara, pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, BUMN, BUMD, dan lembaga kearsipan perguruan tinggi yang telah menerapkan SIKD dan SIKS dalam pengelolaan arsip dinamisdan statistik Persentase Lembaga Negara, BUMN, BUMD, Perguruan Tinggi Negeri yang telah memiliki unitkearsipan Persentase Arsiparis dan SDM kearsipan yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan profesionalita Persentase arsip statis lembaga negara dapat diselamatkan Jumlah Instansi/Lembaga Negara per Tahun Mendapatkan Persetujuan Pemusnahan Arsip Persentase rekomendasi hasil pengkajian dan pengembangan penyelenggaraan Kesipan nasional yang akan menjadi bahan penyusunan NSPK
Capaian Input (%)* 88%
94,31%
97,08%
95,30% 94,03% 96,27%
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 59
Tabel 5.9 Input pencapaian Kinerja Tahun 2013 (Lanjutan) No. 7.
8.
Indikator Kinerja Kegiatan
Capaian Input (%)* 94%
Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) dan Sistem Kearsipan Statis (SIKS) di seluruh pencipta arsip tingkat pusat, daerah, lembaga kearsipan Persentase peningkatan pengunjung diorama 70,12% sejarah perjalanan bangsa per tahun (*)Penghitungan input pencapaian kinerja 2013 lihat Lampiran 4 5) Tahun 2014
No. 1.
2.
3. 4. 5. 6. 7. 8.
Tabel 5.10 Input pencapaian Kinerja Tahun 2014 Indikator Kinerja Kegiatan
Capaian Input (%)* 97,61%
Persentase pencipta arsip lembaga negara, lembaga kearsipan provinsi/kab/kota, BUMN, dan lembaga kearsipan perguruan tinggi yang telah menerapkan SIKD dan SIKS dalam pengelolaanarsip dinamis dan statis; Persentase lembaga negara, pemerintah daerah 96,57% provinsi/kabupaten/kota,BUMN, dan perguruan tinggi negeri yang telah membuat tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip (JRA) serta system klasifikasi keamanan dan akses arsip Persentase arsip statis lembaga negara yang dapat 96,82% diselamatkan Jumlah instansi lembaga negara yang mendapatkan 98,79% persetujuan pemusnahan arsip per tahun Persentase data informasi arsip statis pada lembaga 97,07% kearsipan provinsi/kabupaten/kota Skor Lakip ANRI 99,61% Opini Audit BPK atas Laporan Keuangan 94,96% Persentase pemenuhan fasilitas sarana dan 99,62% prasarana kerja ANRI dalam rangka mendukung LayananArsip (*)Penghitungan input pencapaian kinerja 2014 lihat Lampiran 5
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 60
b. Menghitung Output pencapaian kinerja tahun 2010-2014 Setelah menghitung input pencapaian kinerja Arsip Nasional RI, langkah selanjutnya adalah output pencapaian
kinerja. Output
menghitung
pencapaian
kinerja
menggambarkan seberapa besar hasil yang didapat dari setiap progam kerja. Hasil tersebut dapat berupa laporan, pedoman, dan
lain-lain. BerdasarkanIndikator Kinerja
Kegiatansetiap program kerja, output pencapaian kinerja dapat dihitung dengan
membandingkan
output realisasi
dengan output rencana (target) dikalikan 100% atau dapat dirumuskan sebagai berikut: Capaian Output =
Capaian Output =
𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑅𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 8 𝑙𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑛 hasil kajian 8 𝑙𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑛 hasil kajian
𝑋100%
𝑋100% = 100%
Dengan menggunakan cara penghitungan seperti diatas maka tabel-tabel dibawah ini merupakan hasil penghitungan Output pencapaian kinerja tahun 2010 s.d 2014 1) Tahun 2010 No. 1.
2. 3.
Tabel 5.11 Output pencapaian Kinerja Tahun 2010 Indikator Kinerja Kegiatan Capaian Output (%) Presentase rekomendasi hasil pengkajian dan 100% pengembangan sistem kearsipan dinamis dan statis yang akan menjadi NSPK Jumlah Basis Data Penyelenggaraan JIKN 100% Jumlah lembaga kearsipan daerah provinsi yang 100% sudah menerapkan SIKS-TIK
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 61
Tabel 5.11 Output pencapaian Kinerja Tahun 2010 (Lanjutan) No. Indikator Kinerja Kegiatan Capaian Output (%) 4. Jumlah instansi pusat yang sudah menerapkan 100% SIKD-TIK 5. jumlah lembaga/unit kearsipan dan arsiparis yang 100% terakreditasi dan disertifikasi 6. Jumlah pedoman mekanisme kerja arsiparis 100% 7. Jumlah peserta bimbingan arsiparis dan tim 100% penilai 8. Jumlah provinsi yang mendapatkan kendaraan 100% layanan masyarakat sadar arsip 9. Jumlah instansi pusat dan daerah yang 100% mendapatkan bimbingan dan konsultasi kearsipan 10. Jumlah instansi pusat dan daerah yang 100% mendapatkan supervisi kearsipan 11. Jumlah instansi yang mendapat persetujuan 100% Jadwal Retensi Arsip 12. Jumlah Penyelenggaraan Arsip Masuk Desa 100% 13. Pengembangan Pegawai 117% 14. Jumlah rekomendasi penilaian yang 100% ditindaklanjuti pengakuisisian dan pemusnahan arsip 15. Jumlah daerah bencana arsip yang diselamatkan 100% 16. Jumlah daftar arsip pengolahan arsip 100% konvensional 17. Jumlah Arsip Rusak yang direstorasi 100% 18. Jumlah Penerbitan Naskah Sumber Arsip yang 100% terbitkan (*)Penghitungan Output pencapaian kinerja2010 lihat Lampiran 6
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 62
2) Tahun 2011 Tabel 5.12 Output pencapaian Kinerja Tahun 2011 No.
Indikator Kinerja Kegiatan
Capaian Output (%) *
100% Jumlah rekomendasi hasil pengkajian dan pengembangan sistem kearsipan dinamis dan statis yang akan menjadi NSP 2. 100% Jumlah rekomendasi hasil pengkajian dan pengembangan sistem informasi kearsipan dinamis dan statis yang akan menjadi NSPK 3. Jumlah penggunaan sistem dan jaringan kearsipan 100% nasional 4. 100% Jumlah lembaga dan unit kearsipan yang terakreditasi 5. 100% Jumlah pemerintah prov./kab./kota yang menerapkan SIKS-TIK 6. 66,6% Jumlah instansi pusat yang menerapkan SIKDTIK 7. 100% Jumlah instansi yang mendapatkan pemahaman UndangUndang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 8. 100% Jumlah desa/kelurahan di kab./kota yang mendapatkan pemahaman Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 9. 93,33% Jumlah desa/kelurahan di kab./kota yang mendapatkan pemahaman tentang pengelolaan arsip sesuai dengan peraturan bidang kearsipan 10. 90% Jumlah lembaga kearsipan daerah kab./kota yang menerapkan pengelolaan arsip sesuai dengan peraturan di bidang kearsipan 11. 180% Jumlah pencipta arsip tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan rekomendasi persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA) 12. 124% Jumlah instansi yang arsipnya diselamatkan 13. 100% Jumlah arsip hasil akuisisi 14. Jumlah daftar inventaris arsip Sekneg yang dibuat 100% 15. 100% Jumlah daftar arsip konvensional, audio visual, elektronik, kartograsi dan kearsitekturan yang dibuat 16. 100% Jumlah lembar arsip yang dibarcode 17. Jumlah reel/roll/lembar/kaset arsip yang 102% digitalisasi 18. 100% Jumlah naskah sumber arsip yang diterbitkan 19. Jumlah materi standarisasi tata laksana pelayanan 100% (*)Penghitungan Output pencapaian kinerja 2011 lihat Lampiran 7
1.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 63
3) Tahun 2012
No. 1. 2. 3.
4.
5. 6.
7.
8.
9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 18.
Tabel 5.13 Output pencapaian Kinerja Tahun 2012 Indikator Kinerja Kegiatan Capaian Output (%) * Jumlah instansi pusat yang menerapkan SIKD 52,63% TIK Jumlah instansi yang mendapatkan pemahaman 100% UU No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan Jumlah instansi pusat yang menerapkan 90% pengelolaan arsip sesuai dengan peraturan bidang Kearsipan Jumlah pencipta arsip tingkat pusat yang 400% mendapatkan rekomendasi persetujuan jadwal retensi arsip (JRA) Jumlah rekomendasi penyelenggaraan kearsipan 100% pada instansi pusat Jumlah Pemerintah Prov./Kab./Kota yang 100% mendapatkan pemahaman UU No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan Jumlah Pemerintah Derah yang mendapatkan 75,75% kemampuan teknis pengelolaan arsip aset sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan Jumlah Pencipta arsip tingkat provinsi dan 150% kabupaten/kota yang mendapatkan rekomendasi persetujuan jadwal retensi Arsip (JRA Jumlah rekomendasi penyelenggaraan kearsipan 100% pada pemerintah provinsi dan Kab./Kota. Jumlah Lembaga dan unit kearsipan yang 100% terakreditasi Jumlah arsiparis yang tersertifikasi 86% Jumlah arsip yang mendapat bimbingan 91,58% Jumlah peserta diklat penciptaan jabatan 100% fungsional arsiparis (tingkat ahli dan trampil) Jumlah Provinsi penerima dana dekonsentrasi 81,25% Jumlah peserta diklat sertifikasi SDM 100% Jumlah peserta diklat teknis kearsipan 100% Jumlah instansi yang arsip diselamatkan (Arsip 100% Pemilu)
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 64
Tabel 5.13 Output pencapaian Kinerja Tahun 2012 (lanjutan) No. Indikator Kinerja Kegiatan Capaian Output (%) 19. Jumlah instansi yang arsipnya diselamatkan 100% (Arsip KIB) 20. Jumlah arsip hasil akuisisi 100% 21. Jumlah kaset hasil wawancara sejarah lisan 105,71% 22. Jumlah guide arsip konvensional, audio visual, 100% elektronik, kartografi, dan kearsitekturan yang dibuat (*)Penghitungan Output pencapaian kinerja 2012 lihat Lampiran 8 4) Tahun 2013 Tabel 5.14 Output pencapaian Kinerja Tahun 2013 No. Indikator Kinerja Kegiatan Capaian Output (%) * 1. Persentase lembaga negara, pemerintah daerah 100% provinsi/kabupaten/kota, BUMN, BUMD, dan lembaga kearsipan perguruan tinggi yang telah menerapkan SIKD dan SIKS dalam pengelolaan arsip dinamisdanstatistic 2. Persentase Lembaga Negara, BUMN, BUMD, 133,3% Perguruan Tinggi Negeri yang telah memiliki unitkearsipan 3. Persentase Arsiparis dan SDM kearsipan yang 100% telah memiliki sertifikat kompetensi dan profesionalita 4. Persentase arsip statis lembaga negara dapat 175% diselamatkan 5. Jumlah Instansi/Lembaga Negara per Tahun 112,5% Mendapatkan Persetujuan Pemusnahan Arsip 6. Persentase rekomendasi hasil pengkajian dan 100% pengembangan penyelenggaraan Kesipan nasional yang akan menjadi bahan penyusunan NSPK 7. Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) dan 100% Sistem Kearsipan Statis (SIKS) di seluruh pencipta arsip tingkat pusat, daerah, lembaga kearsipan 8. Persentase peningkatan pengunjung diorama 133,3% sejarah perjalanan bangsa per tahun (*)Penghitungan Output pencapaian kinerja 2014 lihat Lampiran 9
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 65
5) Tahun 2014 Tabel 5.15 Output pencapaian Kinerja Tahun 2014 No. Indikator Kinerja Kegiatan Capaian Output (%) * 1. Persentase pencipta arsip lembaga negara, lembaga 166,7% kearsipan provinsi/kab/kota, BUMN, dan lembaga kearsipan perguruan tinggi yang telah menerapkan SIKD dan SIKS dalam pengelolaanarsip dinamis dan statis; 2. Persentase lembaga negara, pemerintah daerah 93,33% provinsi/kabupaten/kota,BUMN, dan perguruan tinggi negeri yang telah membuat tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip (JRA) serta system klasifikasi keamanan dan akses arsip 3. Persentase arsip statis lembaga negara yang dapat 160% diselamatkan 4. Jumlah instansi lembaga negara yang mendapatkan 154% persetujuan pemusnahan arsip per tahun 5. Persentase data informasi arsip statis pada lembaga 181,81% kearsipan provinsi/kabupaten/kota 6. Skor Lakip ANRI 100% 7. Opini Audit BPK atas Laporan Keuangan 100% 8. Persentase pemenuhan fasilitas sarana dan 100% prasarana kerja ANRI dalam rangka mendukung LayananArsip (*)Penghitungan Output pencapaian kinerja 2014 lihat Lampiran 10
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 66
c. Menghitung Indeks Efisiensi Peneliti
telah
menghitung
input
dan
output
pencapaian kinerja. Selanjutnya peneliti akan melakukan penghitungan
indeks
efisiensi
Kegiatanpada progam
setiapIndikator
Kinerja
kerja dan menghitung rata-rata
indeks efisiensi setiap tahunnya. Indeks efisiensi dapat dihitung dengan membandingkan output pencapaian kinerja dengan input pencapaian kinerja atau bisa dirumuskan sebagai berikut: Indeks Efisiensi =
% Capaia n Output % Capaian Input
Indeks Efisiensi =
100% 92,33%
= 1,08
Dengan menggunakan cara penghitungan seperti diatas maka tabel-tabel dibawah ini merupakan hasil penghitungan Indeks Efisiensi tahun 2010 s.d 2014 1) Tahun 2010 No. 1.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Tabel 5.16 Nilai Indeks Tahun 2010 Indikator Kinerja Kegiatan Presentase rekomendasi hasil pengkajian dan pengembangan sistem kearsipan dinamis dan statis yang akan menjadi NSPK Jumlah Basis Data Penyelenggaraan JIKN Jumlah lembaga kearsipan daerah provinsi yang sudah menerapkan SIKS-TIK Jumlah instansi pusat yang sudah menerapkan SIKD-TIK jumlah lembaga/unit kearsipan dan arsiparis yang terakreditasi dan disertifikasi Jumlah pedoman mekanisme kerja arsiparis Jumlah peserta bimbingan arsiparis dan tim penilai Jumlah provinsi yang mendapatkan kendaraan layanan masyarakat sadar arsip
Indeks Efisiensi * 1,08
1,02 1,06 1,04 1,05 1,06 1,04 1,01
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 67
Tabel 5.16 Nilai Indeks Tahun 2010 (Lanjutan) No. Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Efisiensi * 9. Jumlah instansi pusat dan daerah yang 1,02 mendapatkan bimbingan dan konsultasi kearsipan 10. Jumlah instansi pusat dan daerah yang 1,04 mendapatkan supervisi kearsipan 11. Jumlah instansi yang mendapat persetujuan 1,13 Jadwal Retensi Arsip 12. Jumlah Penyelenggaraan Arsip Masuk Desa 1,03 13. Pengembangan Pegawai 1,33 14. Jumlah rekomendasi penilaian yang 1,00 ditindaklanjuti pengakuisisian dan pemusnahan arsip 15. Jumlah daerah bencana arsip yang diselamatkan 1,00 16. Jumlah daftar arsip pengolahan arsip 1,00 konvensional 17. Jumlah Arsip Rusak yang direstorasi 1,00 18. Jumlah Penerbitan Naskah Sumber Arsip yang 1,03 terbitkan 18,94 Jumlah Indeks Efisiensi 18,94 : 18 = 1,052 Rata-rata Indeks Efisiensi (*)Penghitungan Indeks Efisiensi tahun 2010 lihat Lampiran 11 2) Tahun 2011 No. 1.
2.
3. 4.
Tabel 5.17 Nilai Indeks Tahun 2011 Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah rekomendasi hasil pengkajian dan pengembangan sistem kearsipan dinamis dan statis yang akan menjadi NSP Jumlah rekomendasi hasil pengkajian dan pengembangan sistem informasi kearsipan dinamis dan statis yang akan menjadi NSPK Jumlah penggunaan sistem dan jaringan kearsipan nasional Jumlah lembaga dan unit kearsipan yang terakreditasi
Indeks Efisiensi * 1,05
1,05
1,02 1,07
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 68
Tabel 5.17Nilai Indeks Tahun 2011 (Lanjutan) Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Efisiensi * 5. Jumlah pemerintah prov./kab./kota yang 1,22 menerapkan SIKS-TIK 6. Jumlah instansi pusat yang menerapkan SIKD0,80 TIK 7. Jumlah instansi yang mendapatkan pemahaman 1,10 UndangUndang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 8. Jumlah desa/kelurahan di kab./kota yang 1,12 mendapatkan pemahaman Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 9. Jumlah desa/kelurahan di kab./kota yang 1,11 mendapatkan pemahaman tentang pengelolaan arsip sesuai dengan peraturan bidang kearsipan 10. Jumlah lembaga kearsipan daerah kab./kota 1,21 yang menerapkan pengelolaan arsip sesuai dengan peraturan di bidang kearsipan 11. Jumlah pencipta arsip tingkat provinsi dan 2,27 kabupaten/kota yang mendapatkan rekomendasi persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA) 12. Jumlah instansi yang arsipnya diselamatkan 1,59 13. Jumlah arsip hasil akuisisi 1,05 14. Jumlah daftar inventaris arsip Sekneg yang 2,08 dibuat 15. Jumlah daftar arsip konvensional, audio visual, 1,03 elektronik, kartograsi dan kearsitekturan yang dibuat 16. Jumlah lembar arsip yang dibarcode 1,00 17. Jumlah reel/roll/lembar/kaset arsip yang 1,11 digitalisasi 18. Jumlah naskah sumber arsip yang diterbitkan 1,00 19. Jumlah materi standarisasi tata laksana 1,04 pelayanan arsip 22,92:19 Jumlah Indeks Efisiensi 22,92 : 19 = 1,206 Rata-rata Indeks Efisiensi (*)Penghitungan Indeks Efisiensi tahun 2011 lihat Lampiran 12 No.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 69
3) Tahun 2012 No. 1. 2. 3.
4.
5. 6.
7.
8.
9.
10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
Tabel 5.18Nilai Indeks Tahun 2012 Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah instansi pusat yang menerapkan SIKD TIK Jumlah instansi yang mendapatkan pemahaman UU No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan Jumlah instansi pusat yang menerapkan pengelolaan arsip sesuai dengan peraturan bidang Kearsipan Jumlah pencipta arsip tingkat pusat yang mendapatkan rekomendasi persetujuan jadwal retensi arsip (JRA) Jumlah rekomendasi penyelenggaraan kearsipan pada instansi pusat Jumlah Pemerintah Prov./Kab./Kota yang mendapatkan pemahaman UU No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan Jumlah Pemerintah Derah yang mendapatkan kemampuan teknis pengelolaan arsip aset sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan Jumlah Pencipta arsip tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan rekomendasi persetujuan jadwal retensi Arsip (JRA Jumlah rekomendasi penyelenggaraan kearsipan pada pemerintah provinsi dan Kab./Kota. Jumlah Lembaga dan unit kearsipan yang terakreditasi Jumlah arsiparis yang tersertifikasi Jumlah arsip yang mendapat bimbingan Jumlah peserta diklat penciptaan jabatan fungsional arsiparis (tingkat ahli dan trampil) Jumlah Provinsi penerima dana dekonsentrasi Jumlah peserta diklat sertifikasi SDM Jumlah peserta diklat teknis kearsipan
Indeks Efisiensi * 0,59 1,08 0,97
4,58
1,12 1,10
0,83
1,52
0,94
1,10 0,86 0,92 1,12 0,84 1,02 1,24
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 70
Tabel 5.18 Nilai Indeks Tahun 2012 (Lanjutan) No. Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Efisiensi * 17. Jumlah bulan layanan ketatausahaan 1,52 18. Jumlah instansi yang arsip diselamatkan (Arsip 1,07 Pemilu) 19. Jumlah instansi yang arsipnya diselamatkan 1,00 (Arsip KIB) 20. Jumlah arsip hasil akuisisi 1,02 21. Jumlah kaset hasil wawancara sejarah lisan 1,07 22. Jumlah guide arsip konvensional, audio visual, 1,02 elektronik, kartografi, dan kearsitekturan yang dibuat 27,53 Jumlah Indeks Efisiensi 27,53 : 22 = 1,251 Rata-rata Indeks Efisiensi (*)Penghitungan Indeks Efisiensi tahun 2012 lihat Lampiran 13 4) Tahun 2013 No. 1.
2.
3.
4. 5. 6.
7.
Tabel 5.19 Nilai Indeks Tahun 2013 Indikator Kinerja Kegiatan Persentase lembaga negara, pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, BUMN, BUMD, dan lembaga kearsipan perguruan tinggi yang telah menerapkan SIKD dan SIKS dalam pengelolaan arsip dinamisdan statistik Persentase Lembaga Negara, BUMN, BUMD, Perguruan Tinggi Negeri yang telah memiliki unitkearsipan Persentase Arsiparis dan SDM kearsipan yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan profesionalita Persentase arsip statis lembaga negara dapat diselamatkan Jumlah Instansi/Lembaga Negara per Tahun Mendapatkan Persetujuan Pemusnahan Arsip Persentase rekomendasi hasil pengkajian dan pengembangan penyelenggaraan Kesipan nasional yang akan menjadi bahan penyusunan NSPK Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) dan Sistem Kearsipan Statis (SIKS) di seluruh pencipta arsip tingkat pusat, daerah, lembaga kearsipan
Indeks Efisiensi * 1,13
1,42
1,05
1,84 1,19 1,03
1,06
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 71
Tabel 5.19 Nilai Indeks Tahun 2013 (Lanjutan) No. Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Efisiensi * 8. Persentase peningkatan pengunjung diorama 1,90 sejarah perjalanan bangsa per tahun 10,42 Jumlah Indeks Efisiensi 10,42 : 8 = 1,302 Rata-rata Indeks Efisiensi (*)Penghitungan Indeks Efisiensi tahun 2013 lihat Lampiran 14
5) Tahun 2014 No. 1.
Tabel 5.20 Nilai Indeks Tahun 2014 Indikator Kinerja Kegiatan
Indeks Efisiensi * 1,71
Persentase pencipta arsip lembaga negara, lembaga kearsipan provinsi/kab/kota, BUMN, dan lembaga kearsipan perguruan tinggi yang telah menerapkan SIKD dan SIKS dalam pengelolaanarsip dinamis dan statis; 2. Persentase lembaga negara, pemerintah daerah 0,97 provinsi/kabupaten/kota,BUMN, dan perguruan tinggi negeri yang telah membuat tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip (JRA) serta system klasifikasi keamanan dan akses arsip 3. Persentase arsip statis lembaga negara yang 1,65 dapat diselamatkan 4. Jumlah instansi lembaga negara yang 1,55 mendapatkan persetujuan pemusnahan arsip per tahun 5. Persentase data informasi arsip statis pada 1,87 lembaga kearsipan provinsi/kabupaten/kota 6. Skor Lakip ANRI 1,00 7. Opini Audit BPK atas Laporan Keuangan 1,05 8. Persentase pemenuhan fasilitas sarana dan 1,00 prasarana kerja ANRI dalam rangka mendukung LayananArsip 10,8 Jumlah Indeks Efisiensi 10,8 : 8 = 1,35 Rata-rata Indeks Efisiensi (*)Penghitungan Indeks Efisiensi tahun 2014 lihat Lampiran 15
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 72
2. Langkah kedua yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah,
yaitu
dengan
menghitung
Trenddan
penarikan
kesimpulan hasil analisis data.Trend dapat dihitung dengan menggunakan rata-rata Nilai Indeks Efisiensi yang telah diperoleh pada tahap sebelumnya. a) Menghitung Trend dengan metode least square : Y’ = a+bx
Tabel 5.21 Menghitung Persamaan Garis Trend Tahun
Y
X
X2
XY
2010
1,052
-2
4
-2,104
2011
1,206
-1
1
-1,206
2012
1,251
0
0
0
2013
1,302
1
1
1,302
2014
1,35
2
4
2,7
Y= 6,161
0
X2 = 10
XY= 0,692
Keterangan : Y = Indeks Efisiensi Arsip Nasional RI X = Tahun a = Konstanta b = besarnya Y jika X mengalami 1 perubahan satuan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 73
a=
b=
y 6,161 = =1,2322 n 5 XY X
2
=
0,692 10
=0,0692
Y’ = a+bx Y’ = 1,2322 + 0,0692X 1.600 1.400 1.200
Y= Indeks Efisien -si
1.000 0.800
Y 0.600 0.400 0.200 0.000 10'
11'
12'
13'
14'
Gambar 5. 1 Grafik Trend Indeks Efisiensi tahun 2010-2014
b) Penarikan Kesimpulan Hasil Analisis Data Peneliti melakukan analisis data mulai dari menghitung input pencapaian kinerja, output pencapaian kinerja, rata-rata indeks efisiensi dan menghitung trend. Setelah peneliti melakukan semua tahap analisis data, maka diperoleh hasil kinerja Arsip Nasional Republik Indonesia dari tahun 2010 s.d 2014 meningkat. Peningkatan kinerja Arsip Nasional RI dapat dilihat dari koefisien persamaan trend kinerja Arsip Nasional RI yang bernilai positif Nilai trend pada tahun 2010 mempunyai nilai sebesar 1,052, tahun 2011 1,206, tahun 2012
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 74
1,251, untuk tahun 2013 sebesar 1,302 dan untuk tahun 2014 sebesar 1,35. Grafik yang dihasilkan dari trend di atas selalu meningkat dari tahun 2010 s.d 2014. Hal ini berarti kinerja Arsip Nasional Republik Indonesia dari tahun 2010 s.d 2014 selalu meningkat dan mengalami perkembangan yang positif. C. Pembahasan Menurut peraturan kepala ANRI nomor 27 tahun 2014, untuk mengetahui kinerja Arsip Nasional Republik Indonesia dengan menghitung pencapaian program kerja, dan setelah mengetahui pencapaian program kerja tersebut digunakan utuk mengetahui Indeks Efisiensi, setelah mengetahui Indeks Efisiensi setiap tahunnya maka dapat dihitung Trend untuk mengetahui kinerja Arsip Nasional Republik Indonesia dari tahun 2010 s.d 2014.
Berdasarkan
hasil
penghitungan
Trend
yang
telah
dilaksanakan pada tahap sebelumnya, diperoleh persamaan Y’ = 1,2322 +0,0692X persamaan tersebut merupakan persamaan trend positif dan dapat dilihat bahwa indeks efisiensi pada tahun 2010 sebesar 1,052 tahun 2011 sebesar 1,206, tahun 2012 sebesar 1,251, lalu pada tahun 2013 sebesar 1,302 dan pada tahun 2014 sebesar 1,35. Dengan diperolehnya persamaan trend yang positif atau nilai b yang positif maka dapat disimpulkan kinerja Arsip Nasional Republik Indonesia dari tahun 2010 s.d 2014 cenderung meningkat. Kenaikan pola ini disebabkan karena program kerja ANRI 5 tahun terakhir mengalami peningkatan. Peningkatan ini
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 75
bisa diartikan sebagai pencapaian kinerja sesuai rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun tidak semua program kerja mencapai target yang ditentukan. Keberhasilan pencapaian program kerja tersebut ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan dari semua pihak baik institusi pemerintah di pusat maupun daerah, BUMN, BUMD, Perguruan Tinggi, Perusahaan, dan perseorangan.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
BAB VI PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan sebelumnya, peneliti memperoleh hasil persamaan garis trend, yaitu Y’ = 1,2322 + 0,0692X. Persamaan trend tersebut termasuk dalam trend positif atau b positif, yang berarti apabila nilai X meningkat maka nilai Y juga akan meningkat. Pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 nilai indeks efisiensi cenderung naik yaitu 1,052, 1,206, 1,251, 1,302, 1,35 Pola garis trend tersebut menunjukkan pola naik. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Arsip Nasional Republik Indonesia dilihat dari indeks efisiensi dari tahun 2010 s.d 2014 terus meningkat. Meningkatnya kinerja tersebut berarti, kinerja Arsip Nasional RI semakin baik atau terus berkembang dari tahun 2010 sampai dengan 2014. Kinerja Arsip Nasional RI dapat terus meningkat dikarenakan adanya komitmen, keterlibatan dan dukungan dari semua pihak baik institusi pemerintah di pusat maupun daerah, BUMN, BUMD, Perguruan Tinggi, Perusahaan, dan perseorangan. B. Keterbatasan penelitian Keterbatasan dalam penelitian ini adalah data bersifat heterogen. Setiap tahun Indikator kinerja kegiatan pada program kerja Arsip Nasional mempunyai jumlah dan macam yang berbeda.
76
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 77
C. Saran Dari keterbatasan yang telah disampaikan sebelumnya, penulis menyarankan untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan data yang sama berupa indikator kinerja kegiatan pada program kerja dan jumlah yang sama setiap tahunnya.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
DAFTAR PUSTAKA Bastian, Indra. 2005. Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar. Jakarta. PT. ERLANGGA. Boedijoewono, Noegroho. Pengantar Statistika Ekonomi dan Bisnis.Yogyakarta. STIM YKPN. Carnegie, Pataleon.2014.Skripsi. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatn Sipil studi kasus:Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Kotawaringin Timur. Yogyakarta. Universitas Sanata Dharma. Jogiyanto. 2010. Metode Penelitian Bisnis. Yogyakarta.BPFE Yogyakarta. Mahmudi. 2010. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta. STIM YKPN. Mahsun, Firma Sulistyowati, dan Heribertus Andre Purwanugraha. 2012. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta. BPFE Yogyakarta Moeheriono. 2012. Indikator Kinerja Utama (IKU): Perencanaan, Aplikasi dan pengembangan. Jakarta. PT. RAJA GRAFINDO PERSADA. Nordiawan, Deddi. 2006. Akuntansi Sektor Publik . Jakarta. Salemba Empat. Rusdiyanti, Stefani Ria. 2013. Skripsi. Analisis pengukuran kinerja keuangan dan non kenuangan studi kasus: Dinas sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi provinsi Jambi tahun 2010 dan 2011 . Yogyakarta.Universitas Sanata Dharma. Peraturan Kepala ANRI No. 27 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama. Jakarta. 2014. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No. 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Jakarta. 2007.
78
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 79
LAMPIRAN
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 80
Lampiran 1
Penghitungan Input pencapaian kinerja tahun 2010 No. Indikator Kinerja Kegiatan 1. Presentase rekomendasi hasil pengkajian dan pengembangan sistem kearsipan dinamis dan statis yang akan menjadi NSPK 2. Jumlah Basis Data Penyelenggaraan JIKN 3. Jumlah lembaga kearsipan daerah provinsi yang sudah menerapkan SIKS-TIK 4. Jumlah instansi pusat yang sudah menerapkan SIKD-TIK 5. jumlah lembaga/unit kearsipan dan arsiparis yang terakreditasi dan disertifikasi 6. Jumlah pedoman mekanisme kerja arsiparis 7. Jumlah peserta bimbingan arsiparis dan tim penilai 8.
9.
10.
11. 12.
Capaian Input (%) Rp 1.398.250.880 Rp 1.514.372.000
Rp 178.295.950 Rp 181.874.000
𝑋100%=92,33%
X 100%=98,03%
Rp 857.158.400 𝑋100 = 94,67% Rp905.400.000 Rp722.347.950 𝑋100% = 96,32% Rp750.000.000 𝑅𝑝185.285.400 𝑋100% = 95,00% 𝑅𝑝195.000.000 Rp46.551.650 𝑋100% = 94,01% Rp49.516.000 𝑅𝑝1.100.070.250 𝑋100% = 96,61% 𝑅𝑝1.138.646.000
Jumlah provinsi yang mendapatkan Rp1.319.576.562 X100% = 99,02% kendaraan layanan masyarakat Rp1.332.600.000 sadar arsip Jumlah instansi pusat dan daerah 𝑅𝑝 489.937.925 𝑋100% = 98,43% yang mendapatkan bimbingan dan 𝑅𝑝497.760.000 konsultasi kearsipan Jumlah instansi pusat dan daerah 𝑅𝑝356.169.700 yang mendapatkan supervisi 𝑅𝑝372.080.000 𝑋100% = 95,72% kearsipan Jumlah instansi yang mendapat 𝑅𝑝97.290.000 𝑋100% = 88,88% persetujuan Jadwal Retensi Arsip 𝑅𝑝109.455.000 Jumlah Penyelenggaraan Arsip 𝑅𝑝875.158.400 𝑋100% = 96,65% Masuk Desa 𝑅𝑝905.400.000
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 81
Lampiran 1 (Lanjutan) Penghitungan Input pencapaian kinerja tahun 2010 (Lanjutan) No. Indikator Kinerja Kegiatan 13. Pengembangan Pegawai 14.
15. 16. 17. 18.
Capaian Input (%) 𝑅𝑝. 1.349.555.000 𝑋100% = 88,21% 𝑅𝑝. 1.530.000.000
Rp348.714.000 Jumlah rekomendasi penilaian X100% = 99,83% yang ditindaklanjuti Rp349.309.000 pengakuisisian dan pemusnahan arsip Jumlah daerah bencana arsip yang Rp 499.068.700 X100% = 99,73% diselamatkan Rp500.400.000 𝑅𝑝827.503.850 Jumlah daftar arsip pengolahan 𝑋100% = 99,91% arsip konvensional 𝑅𝑝828.263.000 𝑅𝑝 . 1.158.831.100 Jumlah Arsip Rusak yang 𝑋100%= 99,95% 𝑅𝑝 . 1.159.451.000 direstorasi Jumlah Penerbitan Naskah Sumber 𝑅𝑝. 1.526.117.550 𝑋100% = 96,62% Arsip yang terbitkan 𝑅𝑝. 1.579.499.000
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 82
Lampiran 2 Penghitungan Input pencapaian kinerja tahun 2011 No. 1.
2.
3.
Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah rekomendasi hasil pengkajian dan pengembangan sistem kearsipan dinamis dan statis yang akan menjadi NSP Jumlah rekomendasi hasil pengkajian dan pengembangan sistem informasi kearsipan dinamis dan statis yang akan menjadi NSPK Jumlah penggunaan sistem dan jaringan kearsipan nasional
4.
Jumlah lembaga dan unit kearsipan yang terakreditasi
5.
Jumlah pemerintah prov./kab./kota yang menerapkan SIKS-TIK Jumlah instansi pusat yang menerapkan SIKD-TIK
6.
7.
8.
9.
10.
Jumlah instansi yang mendapatkan pemahaman UndangUndang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Jumlah desa/kelurahan di kab./kota yang mendapatkan pemahaman Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Jumlah desa/kelurahan di kab./kota yang mendapatkan pemahaman tentang pengelolaan arsip sesuai dengan peraturan bidang kearsipan Jumlah lembaga kearsipan daerah kab./kota yang menerapkan pengelolaan arsip sesuai dengan peraturan di bidang kearsipan
Capaian input (%) Rp2.011.141.550 X100% Rp2.100.781.000 = 95,73% Rp477.027.225 X100% Rp500.100.000 = 95,39% 𝑅𝑝606.552.150 𝑋100% 𝑅𝑝619.175.000 = 97,96% 𝑅𝑝70.249.300 𝑋100% 𝑅𝑝75.222.000 = 93,39% 𝑅𝑝820.149.225 𝑋100% 𝑅𝑝1.000.000.000 = 82,01% 𝑅𝑝1.664.902.100 𝑋100% 𝑅𝑝2.000.000.000 = 83,25% 𝑅𝑝1.368.543.550 𝑋100% 𝑅𝑝1.500.000.000 = 91,24% 𝑅𝑝3.222.846.900 𝑋100% 𝑅𝑝3.600.000.000 = 89,52% 𝑅𝑝807.143.350 𝑋100% 𝑅𝑝950.000.000 = 84,96% 𝑅𝑝741.230.300 𝑋100% 𝑅𝑝1.000.000.000 = 74,12%
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 83
Lampiran 2 (Lanjutan) Penghitungan Input pencapaian kinerja tahun 2011 No. 11.
12.
Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah pencipta arsip tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan rekomendasi persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Jumlah instansi yang arsipnya diselamatkan
13.
Jumlah arsip hasil akuisisi
14.
Jumlah daftar inventaris arsip Sekneg yang dibuat
15.
Jumlah daftar arsip konvensional, audio visual, elektronik, kartograsi dan kearsitekturan yang dibuat Jumlah lembar arsip yang dibarcode
16.
17.
Jumlah reel/roll/lembar/kaset arsip yang digitalisasi
18.
Jumlah naskah sumber arsip yang diterbitkan
19.
Jumlah materi standarisasi tata laksana pelayanan arsip
Capaian input (%) 𝑅𝑝131.054.000 𝑋100% 𝑅𝑝165.592.000 = 79,14% 𝑅𝑝471.035.750 𝑋100% 𝑅𝑝606.147.000 = 77,71% Rp351.703.850 X100% Rp369.980.000 = 95,06% Rp383.499.800 X100% Rp400.000.000 = 95,87% Rp738.965.350 X100% Rp763.907.000 = 96,73% Rp403.595.700 X100% Rp404.393.000 = 99,80% Rp919.078.000 X100% Rp1.000.000.000 = 91,91% Rp455.000.000 X100% Rp455.000.000 = 100% Rp576.448.325 X100% Rp600.000.000 = 96,07%
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 84
Lampiran 3 Penghitungan Input pencapaian kinerja tahun 2012 No. 1.
Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah instansi pusat yang menerapkan SIKD TIK
2.
Jumlah instansi yang mendapatkan pemahaman UU No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan Jumlah instansi pusat yang menerapkan pengelolaan arsip sesuai dengan peraturan bidang Kearsipan Jumlah pencipta arsip tingkat pusat yang mendapatkan rekomendasi persetujuan jadwal retensi arsip (JRA) Jumlah rekomendasi penyelenggaraan kearsipan pada instansi pusat Jumlah Pemerintah Prov./Kab./Kota yang mendapatkan pemahaman UU No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan Jumlah Pemerintah Daerah yang mendapatkan kemampuan teknis pengelolaan arsip aset sesuai dengan peraturan PerundangUndangan Jumlah Pencipta arsip tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan rekomendasi persetujuan jadwal retensi Arsip (JRA Jumlah rekomendasi penyelenggaraan kearsipan pada pemerintah provinsi dan Kab./Kota. Jumlah Lembaga dan unit kearsipan yang terakreditasi
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Capaian Input (%) 𝑅𝑝1.964.805.900 𝑋100% 𝑅𝑝2.238.802.000 = 87,76% 𝑅𝑝789.490.820 𝑋100% 𝑅𝑝854.892.000 = 92,35% 𝑅𝑝201.203.900 𝑋100% 𝑅𝑝218.070.000 = 92,27% 𝑅𝑝11.021.200 𝑋100% 𝑅𝑝12.628.000 = 87,28% 𝑅𝑝333.770.750 𝑋100% 𝑅𝑝376.779.000 = 88,59% 𝑅𝑝1.987.593.400 𝑋100% 𝑅𝑝2.197.435.000 = 90,45% 𝑅𝑝2.768.457.100 𝑋100% 𝑅𝑝3.048.250.000 = 90,82% 𝑅𝑝142.117.500 𝑋100% 𝑅𝑝144.625.000 = 98,27% 𝑅𝑝278.984.500 𝑋100% 𝑅𝑝541.266.000 = 51,54% 𝑅𝑝47.238.800 𝑋100% 𝑅𝑝52.410.000 = 90,13%
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 85
Lampiran 3(Lanjutan) Penghitungan Input pencapaian kinerja tahun 2012 No. 11.
Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah arsiparis yang tersertifikasi
12.
Jumlah arsip yang mendapat bimbingan
13.
Jumlah peserta diklat penciptaan jabatan fungsional arsiparis (tingkat ahli dan trampil) Jumlah Provinsi penerima dana dekonsentrasi
14.
15.
Jumlah peserta diklat sertifikasi SDM
16.
Jumlah peserta diklat teknis kearsipan
17.
Jumlah bulan layanan ketatausahaan
18.
Jumlah instansi yang arsip diselamatkan (Arsip Pemilu)
19.
Jumlah instansi yang arsipnya diselamatkan (Arsip KIB)
20.
Jumlah arsip hasil akuisisi
21.
Jumlah kaset hasil wawancara sejarah lisan
22.
Jumlah guide arsip konvensional, audio visual, elektronik, kartografi, dan kearsitekturan yang dibuat
Capaian Input (%) 𝑅𝑝510.963.900 𝑋100% 𝑅𝑝513.186.000 = 99,57% 𝑅𝑝738.348.000 𝑋100% 𝑅𝑝743.310.000 = 99,33% 𝑅𝑝. 409.371.100 𝑋100% 𝑅𝑝. 458.600.000 = 89,27% 𝑅𝑝4.624.873.650 𝑋100% 𝑅𝑝4.800.000.000 = 96,35% 𝑅𝑝145.493.800 𝑋100% 𝑅𝑝149.549.000 = 97,29% 𝑅𝑝1.691.697.790 𝑋100% 𝑅𝑝2.098.009.000 = 80,64% Rp60.149.500 X100% Rp91.882.000 = 65,46% 𝑅𝑝199.460.100 𝑋100% 𝑅𝑝214.743.000 = 92,88% 𝑅𝑝137.014.300 𝑋100% 𝑅𝑝137.340.000 = 99,76% Rp333.098.100 X100% Rp341.384.000 = 97,57% 𝑅𝑝443.644.700 𝑋100% 𝑅𝑝449.249.000 = 98,75% 𝑅𝑝. 489.553.600 𝑋100% 𝑅𝑝. 501.560.000 = 97,61%
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 86
Lampiran 4 Penghitungan Input pencapaian kinerja tahun 2013 No. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Indikator Kinerja Kegiatan Persentase lembaga negara, pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, BUMN, BUMD, dan lembaga kearsipan perguruan tinggi yang telah menerapkan SIKD dan SIKS dalam pengelolaan arsip dinamisdan statistik Persentase Lembaga Negara, BUMN, BUMD, Perguruan Tinggi Negeri yang telah memiliki unitkearsipan Persentase Arsiparis dan SDM kearsipan yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan profesionalita Persentase arsip statis lembaga negara dapat diselamatkan Jumlah Instansi/Lembaga Negara per Tahun Mendapatkan Persetujuan Pemusnahan Arsip Persentase rekomendasi hasil pengkajian dan pengembangan penyelenggaraan Kesipan nasional yang akan menjadi bahan penyusunan NSPK Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) dan Sistem Kearsipan Statis (SIKS) di seluruh pencipta arsip tingkat pusat, daerah, lembaga kearsipan Persentase peningkatan pengunjung diorama sejarah perjalanan bangsa per tahun
Capaian Input (%) 𝑅𝑝9.873.613.143 𝑋100% 𝑅𝑝11.219.732.000 = 88%
𝑅𝑝289.741.000 𝑋100% 𝑅𝑝307.220.000 = 94,31% 𝑅𝑝1.559.178.600 𝑋100% 𝑅𝑝1.605.966.000 = 97,08% 𝑅𝑝5.692.938.950 𝑋100% 𝑅𝑝5.973.374.000 = 95,30% 𝑅𝑝15.615.100 𝑋100% 𝑅𝑝16.606.000 = 94,30% 𝑅𝑝. 1.733.803.300 𝑋100% 𝑅𝑝. 1.800.800.000 = 96,27% 𝑅𝑝. 1.833.432.400 𝑋100% 𝑅𝑝. 1.950.867.000 = 94,03% 𝑅𝑝. 26.692.467.729 𝑋100% 𝑅𝑝. 38.038.070.000 = 70,12%
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 87
Lampiran 5 Penghitungan Input pencapaian kinerja tahun 2014 No. 1.
2.
3.
Indikator Kinerja Kegiatan Persentase pencipta arsip lembaga negara, lembaga kearsipan provinsi/kab/kota, BUMN, dan lembaga kearsipan perguruan tinggi yang telah menerapkan SIKD dan SIKS dalam pengelolaanarsip dinamis dan statis; Persentase lembaga negara, pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota,BUMN, dan perguruan tinggi negeri yang telah membuat tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip (JRA) serta system klasifikasi keamanan dan akses arsip Persentase arsip statis lembaga negara yang dapat diselamatkan
Capaian Input (%) 𝑅𝑝2.155.691.600 𝑋100% 𝑅𝑝2.208.296.000 = 97,61%
𝑅𝑝725,341.000 𝑋100% 𝑅𝑝751.052.000 = 96,57%
𝑅𝑝1.470.860.800 𝑋100% 𝑅𝑝1.519.172.000 = 96,82%
4.
Jumlah instansi lembaga negara yang mendapatkan persetujuan pemusnahan arsip per tahun
𝑅𝑝602.024.200 𝑋100% 𝑅𝑝609.372.000 = 98,79%
5.
6.
Persentase data informasi arsip statis pada lembaga kearsipan provinsi/kabupaten/kota Skor Lakip ANRI
7.
Opini Audit BPK atas Laporan Keuangan
8.
Persentase pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana kerja ANRI dalam rangka mendukung LayananArsip
𝑅𝑝1.560.649.200 𝑋100% 𝑅𝑝1.607.683.000 = 97,07% 𝑅𝑝1.536.213.600 𝑋100% 𝑅𝑝1.542.170.000 = 99,61% 𝑅𝑝. 364.434.600 𝑋100% 𝑅𝑝. 383.760.000 = 94,96% 𝑅𝑝2.570.935.150 𝑋100% 𝑅𝑝2.580.500.000 = 99,62%
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 88
Lampiran 6
Penghitungan Output pencapaian kinerja tahun 2010 No 1.
2.
Indikator Kinerja Kegiatan Presentase rekomendasi hasil pengkajian dan pengembangan sistem kearsipan dinamis dan statis yang akan menjadi NSPK Jumlah Basis Data Penyelenggaraan JIKN
Capaian Output (%) 8 𝑙𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑛 hasil kajian 𝑋100% 8 𝑙𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑛 hasil kajian = 100% 33 𝐿𝐾𝐷 𝑋100% = 100% 33 𝐿𝐾𝐷
Jumlah lembaga kearsipan daerah provinsi yang sudah menerapkan SIKS-TIK Jumlah instansi pusat yang sudah menerapkan SIKD-TIK
12 𝐿𝐾𝐷 𝑋100% = 100% 12 𝐿𝐾𝐷
5.
jumlah lembaga/unit kearsipan dan arsiparis yang terakreditasi dan disertifikasi
7 𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑔𝑎 40 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑋100% 7 𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑔𝑎 40 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 = 100%
6.
Jumlah pedoman mekanisme kerja arsiparis
1 𝑑𝑟𝑎𝑓𝑡 𝑝𝑒𝑑𝑜𝑚𝑎𝑛 𝑋100% 1 𝑝𝑒𝑑𝑜𝑚𝑎𝑛 = 100%
7.
Jumlah peserta bimbingan arsiparis dan tim penilai
8.
4 𝑝𝑢𝑠𝑎𝑡 5 𝑑𝑎𝑒𝑟h 𝑋100% 4 𝑝𝑢𝑠𝑎𝑡 5 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎h = 100% 14 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑠𝑖 𝑋100% = 100% 14 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑠𝑖
Jumlah provinsi yang mendapatkan kendaraan layanan masyarakat sadar arsip Jumlah instansi pusat dan daerah 11 𝑝𝑢𝑠𝑎𝑡 18 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎h yang mendapatkan bimbingan dan 11 𝑝𝑢𝑠𝑎𝑡 18 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎h 𝑋100% konsultasi kearsipan = 100%
3.
4.
9.
10.
10 𝐿𝐾𝐷 𝑋100% = 100% 10 𝐿𝐾𝐷
Jumlah instansi pusat dan daerah 8 𝑝𝑢𝑠𝑎𝑡 8 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎h yang mendapatkan supervisi 8 𝑝𝑢𝑠𝑎𝑡 8 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎h 𝑋100% kearsipan = 100%
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 89
Lampiran 6 (Lanjutan)
Penghitungan Output pencapaian kinerja tahun 2010 No 11.
Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah instansi yang mendapat persetujuan Jadwal Retensi Arsip
12.
Jumlah Penyelenggaraan Masuk Desa
13.
Arsip
Pengembangan Pegawai
Capaian Output (%) 25 𝑝𝑢𝑠𝑎𝑡 𝑋100% = 100% 25 𝑝𝑢𝑠𝑎𝑡 22 kabupaten 22 𝑘𝑎𝑏𝑢𝑝𝑎𝑡𝑒𝑛
117 𝑝𝑒𝑔𝑎𝑤𝑎𝑖 100 𝑝𝑒𝑔𝑎𝑤𝑎𝑖
𝑋100% =100%
𝑋100% = 117%
Jumlah rekomendasi penilaian yang ditindaklanjuti pengakuisisian dan pemusnahan arsip Jumlah daerah bencana arsip yang diselamatkan
25 𝑖𝑛𝑡𝑎𝑛𝑠𝑖 𝑋100% = 100% 25 𝑖𝑛𝑡𝑎𝑛𝑠𝑖
16.
Jumlah daftar arsip pengolahan arsip konvensional
22 𝑑𝑎𝑓𝑡𝑎𝑟 𝑋100% = 100% 22 daftar
17.
Jumlah Arsip Rusak yang direstorasi
3.300 𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟 𝑋100% = 100% 3.300 𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟
18.
Jumlah Penerbitan Naskah Sumber Arsip yang terbitkan
9 𝑛𝑎𝑠𝑘𝑎h 𝑋100% = 100% 9 𝑛𝑎𝑠𝑘𝑎h
14.
15.
6 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎h 𝑋100% = 100% 6 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎h
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 90
Lampiran 7
Penghitungan Output pencapaian kinerja tahun 2011 No. Indikator Kinerja Kegiatan 1. Jumlah rekomendasi hasil pengkajian dan pengembangan sistem kearsipan dinamis dan statis yang akan menjadi NSP 2. Jumlah rekomendasi hasil pengkajian dan pengembangan sistem informasi kearsipan dinamis dan statis yang akan menjadi NSPK 3. Jumlah penggunaan sistem dan jaringan kearsipan nasional 4. Jumlah lembaga dan unit kearsipan yang terakreditasi 5. Jumlah pemerintah prov./kab./kota yang menerapkan SIKS-TIK 6. Jumlah instansi pusat yang menerapkan SIKD-TIK 7. Jumlah instansi yang mendapatkan pemahaman UndangUndang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 8. Jumlah desa/kelurahan di kab./kota yang mendapatkan pemahaman Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 9. Jumlah desa/kelurahan di kab./kota yang mendapatkan pemahaman tentang pengelolaan arsip sesuai dengan peraturan bidang kearsipan 10. Jumlah lembaga kearsipan daerah kab./kota yang menerapkan pengelolaan arsip sesuai dengan peraturan di bidang kearsipan 11. Jumlah pencipta arsip tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan rekomendasi persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA) 12. Jumlah instansi yang arsipnya diselamatkan
Capaian Output (%) 7𝑝𝑒𝑑𝑜𝑚𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑛 3 h𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑘𝑎𝑗𝑖𝑎𝑛 𝑋100% 7𝑝𝑒𝑑𝑜𝑚𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑛 3 h𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑘𝑎𝑗𝑖𝑎𝑛 = 100% 2 𝑝𝑒𝑑𝑜𝑚𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑛 1 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑋100% 2 𝑝𝑒𝑑𝑜𝑚𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑛 1 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 = 100% 4 𝑙𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑛 𝑋100% = 100% 4 𝑙𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑛 6 𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑔𝑎 𝑘𝑒𝑎𝑟𝑠𝑖𝑝𝑎𝑛 𝑋100% = 100% 6 𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑔𝑎 𝑘𝑒𝑎𝑟𝑠𝑖𝑝𝑎𝑛 14 𝑘𝑎𝑏𝑢𝑝𝑎𝑡𝑒𝑛 𝑋100% = 100% 14 𝑘𝑎𝑏𝑢𝑝𝑎𝑡𝑒𝑛 10 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠𝑖 𝑋100% = 66,6% 15 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠𝑖
85 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠𝑖 𝑋100% = 100% 85 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠𝑖 85 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑠𝑖 𝑋100% = 100% 85 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑠𝑖 14 𝑑𝑒𝑠𝑎 𝑋100% = 93,33% 15 𝑑𝑒𝑠𝑎 18 𝑘𝑜𝑡𝑎 𝑋100% = 90% 20 𝑘𝑜𝑡𝑎 16 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠𝑖 + 6 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑠𝑖 + 9𝑘𝑎𝑏𝑢𝑝𝑎𝑡𝑒𝑛 + 5𝑘𝑜𝑡𝑎 𝑋100% 14 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠𝑖 + 3 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑠𝑖 + 2 𝑘𝑎𝑏𝑢𝑝𝑎𝑡𝑒𝑛 + 1 𝑘𝑜𝑡𝑎 = 180%
1 𝐾𝑃𝑈𝐷 + 5 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠𝑖 𝑝𝑢𝑠𝑎𝑡 + 7 𝐾𝑃𝑈𝐷 𝑃𝑟𝑜𝑣 + 13𝑖𝑛𝑡𝑎𝑛𝑠𝑖 𝑋 1 𝐾𝑃𝑈𝐷 + 7 𝐾𝑃𝑈𝐷 𝑃𝑟𝑜𝑣 + 13𝑖𝑛𝑡𝑎𝑛𝑠𝑖 = 124%
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 91
Lampiran 7 (Lanjutan)
Penghitungan Output pencapaian kinerja tahun 2011 No. 13.
14.
15.
16. 17.
18.
19.
Indikator Kinerja Capaian input (%) Kegiatan Jumlah arsip hasil 320𝑏𝑒𝑟𝑘𝑎𝑠 𝑋100 = 100% akuisisi 320 𝑏𝑒𝑟𝑘𝑎𝑠 Jumlah daftar inventaris arsip Sekneg yang dibuat Jumlah daftar arsip konvensional, audio visual, elektronik, kartograsi dan kearsitekturan yang dibuat Jumlah lembar arsip yang dibarcode Jumlah reel/roll/lembar/kaset arsip yang digitalisasi Jumlah naskah sumber arsip yang diterbitkan Jumlah materi standarisasi tata laksana pelayanan arsip
2 𝑑𝑎𝑓𝑡𝑎𝑟 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑠 𝑋100% = 200% 1 𝑑𝑎𝑓𝑡𝑎𝑟 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑠 10 𝑑𝑎𝑓𝑡𝑎𝑟 𝑋100% = 100% 10 𝑑𝑎𝑓𝑡𝑎𝑟
10.000 𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟 𝑋100% = 100% 10.000 𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟 19.000 reel/roll/lembar/kaset 𝑋100% = 102% 18.686 reel/roll/lembar/kaset
4 𝑛𝑎𝑠𝑘𝑎 𝑋100% = 100% 4 𝑛𝑎𝑠𝑘𝑎 1 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖 𝑋100% = 100% 1 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 92
Lampiran 8
Penghitungan Output pencapaian kinerja tahun 2012 No. 1.
Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah instansi pusat yang menerapkan SIKD TIK
2.
Jumlah instansi yang mendapatkan pemahaman UU No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan Jumlah instansi pusat yang menerapkan pengelolaan arsip sesuai dengan peraturan bidang Kearsipan Jumlah pencipta arsip tingkat pusat yang mendapatkan rekomendasi persetujuan jadwal retensi arsip (JRA) Jumlah rekomendasi penyelenggaraan kearsipan pada instansi pusat Jumlah Pemerintah Prov./Kab./Kota yang mendapatkan pemahaman UU No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan Jumlah Pemerintah Derah yang mendapatkan kemampuan teknis pengelolaan arsip aset sesuai dengan peraturan PerundangUndangan Jumlah Pencipta arsip tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan rekomendasi persetujuan jadwal retensi Arsip (JRA Jumlah rekomendasi penyelenggaraan kearsipan pada pemerintah provinsi dan Kab./Kota.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Capaian Output (%) 10 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠𝑖 𝑋100% = 52,63% 19 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠𝑖 85 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠𝑖 𝑋100% = 100% 85 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠𝑖 18 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠𝑖 𝑋100% = 90% 20 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠𝑖
4 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠𝑖 𝑋100% = 400% 1 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠𝑖
1 𝑟𝑒𝑘𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠𝑖 1 𝑟𝑒𝑘𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠𝑖
𝑋100% =100%
11 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑠𝑖 𝑋100% = 100% 11 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑠𝑖
25𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑠𝑖 𝑋100% = 75,75% 33 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑠𝑖
30 𝑝𝑟𝑜𝑣 𝑋100% = 150% 20 𝑝𝑟𝑜𝑣
6 𝑟𝑒𝑘𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠𝑖 𝑋100% = 100% 6 𝑟𝑒𝑘𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠𝑖
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 93
Lampiran 8 (Lanjutan)
Penghitungan Output pencapaian kinerja tahun 2012 No. Indikator Kinerja Kegiatan 10. Jumlah Lembaga dan unit kearsipan yang terakreditasi
Capaian Output (%) 5 𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑔𝑎 𝑠𝑒𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑢𝑛𝑖𝑡 𝑘𝑒𝑎𝑟𝑠𝑖𝑝𝑎𝑛 𝑋100% 5 𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑔𝑎 𝑠𝑒𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑢𝑛𝑖𝑡 𝑘𝑒𝑎𝑟𝑠𝑖𝑝𝑎𝑛 = 100%
11.
Jumlah arsiparis yang tersertifikasi
77 𝐴𝑟𝑠𝑖𝑝𝑎𝑟𝑖𝑠 𝑋100% = 86% 90 𝐴𝑟𝑠𝑖𝑝𝑎𝑟𝑖𝑠
12.
Jumlah arsip yang mendapat bimbingan
490 𝑎𝑟𝑠𝑖𝑝𝑎𝑟𝑖𝑠 𝑋100% = 91,58% 535 𝑎𝑟𝑠𝑖𝑝𝑎𝑟𝑖𝑠
13.
Jumlah peserta diklat penciptaan jabatan fungsional arsiparis (tingkat ahli dan trampil) Jumlah Provinsi penerima dana dekonsentrasi
65 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑋100% = 100% 65 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔
15.
Jumlah peserta diklat sertifikasi SDM
35 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑋100% = 100% 35 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔
16.
Jumlah peserta diklat teknis kearsipan
468 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑋100% = 100% 468 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔
17.
Jumlah bulan layanan ketatausahaan
12 𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛 𝑋100% = 100% 12 𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛
18.
Jumlah instansi yang arsip diselamatkan (Arsip Pemilu)
12 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠𝑖 𝑋100% = 100% 12 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠𝑖
19.
Jumlah instansi yang arsipnya diselamatkan (Arsip KIB)
14 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠𝑖 𝑋100% = 100% 14 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠𝑖
20.
Jumlah arsip hasil akuisisi
200 𝑏𝑒𝑟𝑘𝑎𝑠 𝑋100% = 100% 200 𝑏𝑒𝑟𝑘𝑎𝑠
21.
Jumlah kaset hasil wawancara sejarah lisan
37 𝑘𝑎𝑠𝑒𝑡 𝑋100% = 105,71% 35 𝑘𝑎𝑠𝑒𝑡
22.
Jumlah guide arsip konvensional, audio visual, elektronik, kartografi, dan kearsitekturan yang dibuat
2 𝑔𝑢𝑖𝑑𝑒 𝑋100% = 100% 2 𝑔𝑢𝑖𝑑𝑒
14.
26 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑠𝑖 𝑋100% = 81,25% 32 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑠𝑖
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 94
Lampiran 9
Penghitungan Output pencapaian kinerja tahun 2013 No. 1.
2.
3.
4.
Indikator Kinerja Kegiatan Persentase lembaga negara, pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, BUMN, BUMD, dan lembaga kearsipan perguruan tinggi yang telah menerapkan SIKD dan SIKS dalam pengelolaan arsip dinamisdan statistik Persentase Lembaga Negara, BUMN, BUMD, Perguruan Tinggi Negeri yang telah memiliki unitkearsipan Persentase Arsiparis dan SDM kearsipan yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan profesionalita Persentase arsip statis lembaga negara dapat diselamatkan
Capaian Output (%) 10% 𝑋100 = 100% 10%
12% 𝑋100 = 133,3% 9% 102% 𝑋100% = 102% 100%
70% 𝑋100 = 175% 40%
5.
Jumlah Instansi/Lembaga Negara per Tahun Mendapatkan Persetujuan Pemusnahan Arsip
9 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠𝑖 𝑋100% 8 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠𝑖 = 112,5%
6.
Persentase rekomendasi hasil pengkajian dan pengembangan penyelenggaraan Kesipan nasional yang akan menjadi bahan penyusunan NSPK Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) dan Sistem Kearsipan Statis (SIKS) di seluruh pencipta arsip tingkat pusat, daerah, lembaga kearsipan Persentase peningkatan pengunjung diorama sejarah perjalanan bangsa per tahun
8% 𝑋100 = 100% 8%
7.
8.
9% 𝑋100 = 100% 9%
18% 𝑋100 = 120% 15%
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 95
Lampiran 10
Penghitungan Output pencapaian kinerja tahun 2014 No. 1.
2.
3.
Indikator Kinerja Kegiatan Capaian Output (%) 50 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠𝑖 Persentase pencipta arsip lembaga 𝑋100% negara, lembaga kearsipan 30 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠𝑖 = 166,7% provinsi/kab/kota, BUMN, dan lembaga kearsipan perguruan tinggi yang telah menerapkan SIKD dan SIKS dalam pengelolaanarsip dinamis dan statis; Persentase lembaga negara, pemerintah 14 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠𝑖 𝑋100% daerah 15 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠𝑖 = 93,33% provinsi/kabupaten/kota,BUMN, dan perguruan tinggi negeri yang telah membuat tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip (JRA) serta system klasifikasi keamanan dan akses arsip Persentase arsip statis lembaga negara 40 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠𝑖 𝑋100% yang dapat diselamatkan 25 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠𝑖 = 160%
4.
Jumlah instansi lembaga negara yang 77 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠𝑖 𝑋100% mendapatkan persetujuan pemusnahan 50 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠𝑖 = 154% arsip per tahun.
5.
Persentase data informasi arsip statis pada lembaga kearsipan provinsi/kabupaten/kota
20 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙 𝑋100% 11 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙 = 181,81%
6.
Skor Lakip ANRI
1 𝑙𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑛 𝑋100% = 100% 1 𝑙𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑛
7.
Opini Audit BPK atas Laporan Keuangan
3 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑋100% = 100% 3 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛
8.
Persentase pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana kerja ANRI dalam rangka mendukung LayananArsip
100% 𝑋100% = 100% 100%
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 96
Lampiran 11 Penghitungan Nilai Indeks Efisiensi Tahun 2010 No. 1.
2. 3.
4. 5.
6.
Indikator Kinerja Kegiatan Presentase rekomendasi hasil pengkajian dan pengembangan sistem kearsipan dinamis dan statis yang akan menjadi NSPK Jumlah Basis Data Penyelenggaraan JIKN Jumlah lembaga kearsipan daerah provinsi yang sudah menerapkan SIKSTIK Jumlah instansi pusat yang sudah menerapkan SIKD-TIK jumlah lembaga/unit kearsipan dan arsiparis yang terakreditasi dan disertifikasi Jumlah pedoman mekanisme kerja arsiparis
7.
Jumlah peserta bimbingan arsiparis dan tim penilai
8.
Jumlah provinsi yang mendapatkan kendaraan layanan masyarakat sadar arsip Jumlah instansi pusat dan daerah yang mendapatkan bimbingan dan konsultasi kearsipan Jumlah instansi pusat dan daerah yang mendapatkan supervisi kearsipan
9.
10.
Indeks Efisiensi
100% = 1,08 92,33% 100% = 1,02 98,03% 100% = 1,06 94,67% 100% = 1,04 96,32% 100% = 1,05 95,00% 100% = 1,06 94,01% 100% = 1,04 96,61% 100% = 1,01 99,02% 100% = 1,02 98,43% 100% = 1,04 95,72%
11.
Jumlah instansi yang mendapat persetujuan Jadwal Retensi Arsip
100% = 1,13 88,88%
12.
Jumlah Penyelenggaraan Arsip Masuk Desa
100% = 1,03 96,65%
13.
Pengembangan Pegawai
117% = 1,33 88,21%
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 97
Lampiran 11(Lanjutan) Penghitungan Nilai Indeks Efisiensi Tahun 2010 No. 14.
15.
Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah rekomendasi penilaian yang ditindaklanjuti pengakuisisian dan pemusnahan arsip Jumlah daerah bencana arsip yang diselamatkan
16.
Jumlah daftar arsip pengolahan arsip konvensional
17.
Jumlah Arsip Rusak yang direstorasi
18.
Jumlah Penerbitan Naskah Sumber Arsip yang terbitkan
Indeks Efisiensi
100% = 1,00 99,83% 100% = 1,00 99,73% 100% = 1,00 99,91% 100% = 1,00 99,95% 100% = 1,03 96,62%
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 98
Lampiran 12 Penghitungan Nilai Indeks Efisiensi Tahun 2011 No. 1.
2.
3.
Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah rekomendasi hasil pengkajian dan pengembangan sistem kearsipan dinamis dan statis yang akan menjadi NSP Jumlah rekomendasi hasil pengkajian dan pengembangan sistem informasi kearsipan dinamis dan statis yang akan menjadi NSPK Jumlah penggunaan sistem dan jaringan kearsipan nasional
4.
Jumlah lembaga dan unit kearsipan yang terakreditasi
5.
Jumlah pemerintah prov./kab./kota yang menerapkan SIKS-TIK
6.
Jumlah instansi pusat yang menerapkan SIKD-TIK
7.
Jumlah instansi yang mendapatkan pemahaman UndangUndang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Jumlah desa/kelurahan di kab./kota yang mendapatkan pemahaman Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
8.
Indeks Efisiensi 100% = 1,05 95,73%
100% = 1,05 95,39% 100% = 1,02 97,96% 100% = 1,07 93,39% 100% = 1,22 82,01% 66,66% = 0,80 83,25% 100% = 1,10 91,24% 100% = 1,12 89,52%
Jumlah desa/kelurahan di kab./kota yang mendapatkan pemahaman tentang pengelolaan arsip sesuai dengan peraturan bidang kearsipan Jumlah lembaga kearsipan daerah kab./kota yang menerapkan pengelolaan arsip sesuai dengan peraturan di bidang kearsipan
93,99% = 1,11 84,96%
180% = 2,27 79,14%
12.
Jumlah pencipta arsip tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan rekomendasi persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Jumlah instansi yang arsipnya diselamatkan
13.
Jumlah arsip hasil akuisisi
9.
10.
11.
90% = 1,21 74,21%
124% = 1,59 77,71% 100% = 1,05 95,06%
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 99
Lampiran 12 (lanjutan) Penghitungan Nilai Indeks Efisiensi Tahun 2011 No. 14. 15.
16.
Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah daftar inventaris arsip Sekneg yang dibuat Jumlah daftar arsip konvensional, audio visual, elektronik, kartograsi dan kearsitekturan yang dibuat Jumlah lembar arsip yang dibarcode
Indeks Efisiensi
200% = 2,08 95,87% 100% = 1,03 96,73% 100% = 1,00 99,80%
17.
Jumlah reel/roll/lembar/kaset arsip yang digitalisasi
102% = 1,11 91,91%
18.
Jumlah naskah sumber arsip yang diterbitkan
19.
Jumlah materi standarisasi tata laksana pelayanan arsip
100% = 1,00 100% 100% = 1,04 96,07%
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 100
Lampiran 13 Penghitungan Nilai Indeks Efisiensi Tahun 2012 No. 1.
Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah instansi pusat yang menerapkan SIKD TIK
2.
Jumlah instansi yang mendapatkan pemahaman UU No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan Jumlah instansi pusat yang menerapkan pengelolaan arsip sesuai dengan peraturan bidang Kearsipan Jumlah pencipta arsip tingkat pusat yang mendapatkan rekomendasi persetujuan jadwal retensi arsip (JRA) Jumlah rekomendasi penyelenggaraan kearsipan pada instansi pusat
3.
4.
5.
Indeks Efisiensi
52,36% = 0,59 87,76% 100% = 1,08 92,35% 90% = 0,97 92,27% 400% = 4,58 87,28% 100% = 1,12 88,59% 100% = 1,10 90,45%
6.
Jumlah Pemerintah Prov./Kab./Kota yang mendapatkan pemahaman UU No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan
7.
Jumlah Pemerintah Derah yang mendapatkan kemampuan teknis pengelolaan arsip aset sesuai dengan peraturan PerundangUndangan Jumlah Pencipta arsip tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan rekomendasi persetujuan jadwal retensi Arsip (JRA Jumlah rekomendasi penyelenggaraan kearsipan pada pemerintah provinsi dan Kab./Kota. Jumlah Lembaga dan unit kearsipan yang terakreditasi
75,75% = 0,83 90,82%
11.
Jumlah arsiparis yang tersertifikasi
12.
Jumlah arsip yang mendapat bimbingan
86% = 0,86 99,57% 91,58% = 0,92 99,33%
13.
Jumlah peserta diklat penciptaan jabatan fungsional arsiparis (tingkat ahli dan trampil)
8.
9.
10.
150% = 1,52 98,27% 100% = 1,94 51,54% 100% = 1,10 90,13%
100% = 1,12 89,27%
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 101
Lampiran 13(Lanjutan) Penghitungan Nilai Indeks Efisiensi Tahun 2012 No. 14.
Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Provinsi penerima dana dekonsentrasi
15.
Jumlah peserta diklat sertifikasi SDM
16.
Jumlah peserta diklat teknis kearsipan
17.
Jumlah bulan layanan ketatausahaan
18.
Jumlah instansi yang arsip diselamatkan (Arsip Pemilu)
19.
Jumlah instansi yang arsipnya diselamatkan (Arsip KIB)
20.
Jumlah arsip hasil akuisisi
21.
Jumlah kaset hasil wawancara sejarah lisan
22.
Jumlah guide arsip konvensional, audio visual, elektronik, kartografi, dan kearsitekturan yang dibuat
Indeks Efisiensi
81,25% = 0,84 96,35% 100% = 1,02 97,29% 100% = 1,24 80,64% 100% = 1,52 65,46% 100% = 1,07 92,88% 100% = 1,00 99,76% 100% = 1,02 97,57% 105,71% = 1,07 98,57% 100% = 1,02 97,61%
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 102
Lampiran 14 Penghitungan Nilai Indeks Efisiensi Tahun 2013 No. 1.
2.
Indikator Kinerja Kegiatan Persentase lembaga negara, pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, BUMN, BUMD, dan lembaga kearsipan perguruan tinggi yang telah menerapkan SIKD dan SIKS dalam pengelolaan arsip dinamisdan statistik Persentase Lembaga Negara, BUMN, BUMD, Perguruan Tinggi Negeri yang telah memiliki unitkearsipan
Indeks Efisiensi
100% = 1,13 88%
133,3% = 1,42 94,31%
3.
Persentase Arsiparis dan SDM kearsipan yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan profesionalita
102% = 1,05 97,08%
4.
Persentase arsip statis lembaga negara dapat diselamatkan
175% = 1,84 95,30%
5.
Jumlah Instansi/Lembaga Negara per Tahun Mendapatkan Persetujuan Pemusnahan Arsip
112,5% = 1,19 94%
6.
Persentase rekomendasi hasil pengkajian dan pengembangan penyelenggaraan Kesipan nasional yang akan menjadi bahan penyusunan NSPK Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) dan Sistem Kearsipan Statis (SIKS) di seluruh pencipta arsip tingkat pusat, daerah, lembaga kearsipan Persentase peningkatan pengunjung diorama sejarah perjalanan bangsa per tahun
100% = 1,03 96,27%
7.
8.
100% = 1,06 94% 120% = 1,71 70%
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 103
Lampiran 15 Penghitungan Nilai Indeks Efisiensi Tahun 2014 No. 1.
2.
3.
4.
5.
Indikator Kinerja Kegiatan Persentase pencipta arsip lembaga negara, lembaga kearsipan provinsi/kab/kota, BUMN, dan lembaga kearsipan perguruan tinggi yang telah menerapkan SIKD dan SIKS dalam pengelolaanarsip dinamis dan statis; Persentase lembaga negara, pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota,BUMN, dan perguruan tinggi negeri yang telah membuat tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip (JRA) serta system klasifikasi keamanan dan akses arsip Persentase arsip statis lembaga negara yang dapat diselamatkan Jumlah instansi lembaga negara yang mendapatkan persetujuan pemusnahan arsip per tahun Persentase data informasi arsip statis pada lembaga kearsipan provinsi/kabupaten/kota
Indeks Efisiensi
166,7% = 1,71 97,61%
93,33% = 0,97 96,57%
160% = 1,65 96,82% 154% = 1,55 98,79% 181,81% = 1,87 97,07%
6.
Skor Lakip ANRI
100% = 1,00 99,61%
7.
Opini Audit BPK atas Laporan Keuangan
100% = 1,05 94,96%
8.
Persentase pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana kerja ANRI dalam rangka mendukung LayananArsip
100% = 1,00 99,62%
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 104
Lampiran 16 PENCAPAIAN KINERJA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 PROGRAM
KEGIATAN KET Uraian
(1) Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional
Indikator Kinerja Kegiatan
(2) Presentase Input: rekomendasi hasil pengkajian dan Output: pengembangan sistem kearsipan dinamis dan statis yang akan menjadi NSPK Jumlah Basis Data Input: Penyelenggaraan JIKN Output:
Satuan
Rencana Tingkat Capaian (Target)
(3) SDM Dana Jumlah Laporan Pengkajian dan Pengembangan Kearsipan Dinamis dan statis
(4) Orang Rp Laporan
(5) Rp1.514.372.000,-
SDM Dana Jumlah Lembaga Kearsipan Daerah yang dibina dalam Implementasi JIKN SDM Dana
Orang Rp LKD
Rp181.874.000,-
Orang Rp
Rp905.400.000,-
8 Laporan Hasil Kajian
33 LKD
Jumlah lembaga kearsipan daerah provinsi yang sudah menerapkan SIKSTIK
Input: Output:
Jumlah Lembaga Kearsipan Daerah yang dibina
LKD
12 LKD
Jumlah instansi pusat yang sudah
Input:
SDM Dana
Orang Rp
Rp750.000.000
Realisasi (6) Rp1.398.250.880 8 Laporan Hasil Kajian
Rp178.295.950 33 LKD
Rp857.158.400 12 LKD
Rp722.347.950
(7)
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 105
menerapkan SIKD-TIK
Output:
PROGRAM
Jumlah Lembaga Kearsipan LKD Daerah yang dibina dalam Implementasi Aplikasi Pengelolaan Arsip Dinamis Berbasis TI KEGIATAN
10 LKD
10 LKD
KET Uraian (1) Mewujudkan usaha-usaha pembinaan kearsipan secara nasional di lingkungan lembaga aparatur negara
Indikator Kinerja Kegiatan
(2) Jumlah lembaga/unit Input: kearsipan dan arsiparis yang terakreditasi dan Output: disertifikasi
Jumlah pedoman mekanisme kerja arsiparis
Input:
Jumlah peserta bimbingan arsiparis dan tim penilai
Input:
Jumlah provinsi yang mendapatkan kendaraan layanan masyarakat sadar arsip
Input:
Output:
Output:
Output:
Satuan
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Realisasi
(3) SDM Dana Jumlah Lembaga dan Unit Kearsipan serta arsiparis yang terakreditasi dan tersetifikasi SDM Dana
(4) Orang Rp Lembaga/ Orang
(5) Rp195.000.000
(6) Rp185.258.400
7 lembaga 40 orang
7 Lembaga 40 orang
Orang Rp
Rp49.516.000
Rp46.551.650
Jumlah pedoman kearsipan statis yang disusun SDM Dana Jumlah Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah yang dibina SDM Dana Jumlah Lembaga Kearsipan Daerah yang mendapat Mobil Layanan Sadar Arsip
Pedoman
1 Pedoman
1 Draft Pedoman
Orang Rp Lembaga, Pemerintah Daerah Orang Rp Provinsi Kabupaten/ Kota
Rp1.138.646.000
Rp1.100.070.250
4 Pusat 5 Daerah
4 Pusat 5 Daerah
Rp1.332.600.000
Rp1.319.576.562
14 Provinsi
14 Provinsi
(7)
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 106
Jumlah instansi pusat dan daerah yang mendapatkan bimbingan dan konsultasi kearsipan
Input:
SDM Dana
Output:
Jumlah Lembaga Negara dan Lembaga, 11 Pusat Lembaga Pemerintah yang Pemerintah 18 Daerah dibina Daerah
PROGRAM
Orang Rp
Rp497.760.000
Rp489.937.925
11 Pusat 18 Daerah
KEGIATAN KET Uraian
(1)
Indikator Kinerja Kegiatan
(2) Jumlah instansi pusat Input: dan daerah yang mendapatkan supervisi Output: kearsipan Jumlah instansi yang mendapat persetujuan Jadwal Retensi Arsip
Input:
Jumlah Penyelenggaraan Arsip Masuk Desa
Input:
Pengembangan Pegawai
Output:
Output:
Input:
(3) SDM Dana Jumlah instansi yang mendapat supervisi kearsipan SDM Dana Jumlah Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah yang memperoleh Persetujuan JRA SDM Dana Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Arsip MAsuk Desa SDM Dana
Satuan
Rencana Tingkat Capaian (Target)
(4) Orang Rp Instansi
(5) Rp372.080.000
Orang Rp Pusat dan Daerah
Rp109.455.000
Orang Rp Kab/Kota
Rp905.400.000
Orang Rp
Rp1.530.000.000
8 Pusat 8 Daerah
25 Pusat
22 Kabupaten
Realisasi (6) Rp356.169.700 8 Pusat 8 Daerah 97.290.000 25 Pusat
Rp875.158.400 22 Kabupaten
RP1.349.555.000
(7)
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 107
Output:
Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional
Jumlah rekomendasi penilaian yang ditindaklanjuti pengakuisisian dan pemusnahan arsip Jumlah daerah bencana arsip yang diselamatkan
Input:
Jumlah daftar arsip pengolahan arsip konvensional
Input :
Output:
Input: Output:
Output:
Jumlah pegawai yang mendapat bantuan beasiswa SDM Dana Jumlah Arsip yang diselamatkan
Kab/Kota
100 pegawai
117 Pegawai
Orang Rp Instansi
Rp349.309.000
Rp348.714.000
25 instansi
25 instansi
SDM Dana Jumlah Daerah yang arsipnya dapat diselamatkan akibat bencana SDM Dana Jumlah daftar/inventaris
Orang Rp Daerah
Rp500.400.000
Rp499.068.700
6 Daerah
6 Daerah
Orang Rp Daftar
Rp828.263.000
Rp827.503.850
22 Daftar
22 Daftar
PROGRAM
KEGIATAN KET Uraian
(1)
(2) Jumlah Arsip Rusak yang direstorasi
Indikator Kinerja Kegiatan
Input : Output:
Jumlah Penerbitan Naskah Sumber Arsip yang terbitkan
Input : Output:
(3) SDM Dana Jumlah Arsip yang di restorasi SDM Dana Jumlah Naskah Sumber Arsip Yang disusun.
Satuan
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Realisasi
(4) Orang Rp lembar
(5) Rp1.159.451.000
(6) RP1.158.831.100
3.300 lembar
3.300 lembar
Orang Rp Naskah
Rp1.579.499.000 9 Naskah
RP1.526.117.550 9 Naskah
(7)
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 108
Lampiran 17
PENCAPAIAN KINERJA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 KEGIATAN PROGRAM
KET Uraian
(1) Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional Mewujudkan pengelolaan arsip yang berbasis teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) di lingkungan lembaga aparatur negara
(2) Jumlah rekomendasi hasil pengkajian dan pengembangan sistem kearsipan dinamis dan statis yang akan menjadi NSPK Jumlah rekomendasi hasil pengkajian dan pengembangan sistem informasi kearsipan dinamis dan statis yang akan menjadi NSPK Jumlah penggunaan sistem dan jaringan kearsipan nasional
Indikator Kinerja Kegiatan
Input: Output:
Input: Output:
Input: Output:
Satuan
Rencana Tingkat Capaian (Target)
(3) SDM Dana Jumlah pengkajian dan pedoman sistem kearsipan dinamis dan statis
(4) Orang Rp Pedoman dan Hasil Kajian
(5) Orang Rp2.100.781.000,7 Pedoman dan 3 Hasil Kajian
SDM Dana Jumlah pedoman dan standar sistem informasi kearsipan dinamis dan statis
Orang Rp500.100.000,Rp Pedoman 2 Pedoman dan 1 dan Standar Standar
SDM Dana Jumlah penggunaan sistem dan jaringan kearsipan nasional
Orang Rp Laporan
Rp619.175.000,4 Laporan
Realisasi (6) Rp2.011.141.550,7 Pedoman dan 3 Hasil Kajian
Rp477.027.225,2 Pedoman dan 1 Standar
Rp606.552.150,4 Laporan
(7)
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 109
KEGIATAN PROGRAM
KET Uraian
(1) Penyelenggaraan Kearsipan Nasional Meningkatkan efektivitas pembinaan kearsipan secara nasional di lingkungan lembaga aparatur negara
(2) Jumlah lembaga dan unit kearsipan yang terakreditasi
Indikator Kinerja Kegiatan
Input: Output:
Jumlah pemerintah prov./kab./kota yang menerapkan SIKSTIK
Input:
Jumlah instansi pusat yang menerapkan SIKDTIK
Input:
Output:
Output:
Jumlah instansi yang Input: mendapatkan pemahaman Undang- Output: Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Jumlah desa/kelurahan Input: di kab./kota yang mendapatkan Output: pemahaman UndangUndang No. 43 Tahun
(3) SDM Dana Jumlah lembaga dan unit kearsipan yang terakreditasi SDM Dana Jumlah pemerintah prov./kab./kota yang menerapkan SIKS-TIK SDM Dana Jumlah instansi pusat yang menerapkan SIKD-TIK SDM Dana Jumlah instansi yang mendapatkan pemahaman Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan SDM Dana Jumlah desa/kelurahan di kab./kota yg mendapatkan pemahaman Undang-Undang
Satuan
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Realisasi
(4) Orang Rp Lembaga/ Unit Kearsipan Orang Rp Kabupaten dan Kota
(5) Rp75.222.000
Orang Rp Instansi
Rp2.000.000.000
Orang Rp Instansi
Rp1.500.000.000
Orang Rp Provinsi
Rp3.600.000.000
Rp3.222.846.900
85 Provinsi
85Provinsi
6 Lembaga/Unit Kearsipan Rp1.000.000.000 14 Kabupaten
15 Instansi
85 Instansi
(6) Rp70.249.300 6 Lembaga/Unit Kearsipan Rp820.149.225 14Kabupaten
Rp1.664.902.100 10 Instansi Rp1.368.543.550 85 Instansi
(7)
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 110
2009 tentang Kearsipan Jumlah desa/kelurahan Input: di kab./kota yang mendapatkan Output: pemahaman tentang pengelolaan arsip sesuai dengan peraturan bidang kearsipan
No. 43 Tahun 2009 ttgKearsipan SDM Dana Jumlah desa/kelurahan di kab./kota yang mendapatkan pemahaman ttg pengelolaan arsip sesuai dgn peraturan bidang kearsipan
Orang Rp950.000.000 Rp Desa/Kelur 15 Desa/Kelurahan a han
Rp807.143.350 14 Desa/Kelurahan
KEGIATAN PROGRAM
KET Uraian
(1)
Penyelenggaraan
(2) Jumlah lembaga kearsipan daerah kab./kota yang menerapkan pengelolaan arsip sesuai dengan peraturan di bidang kearsipan Jumlah pencipta arsip tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan rekomendasi persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Jumlah instansi yang
Indikator Kinerja Kegiatan
Input: Output:
Input: Output:
Input:
(3) SDM Dana Jumlah lembaga kearsipan daerah kab./kota yang menerapkan pengelolaan arsip sesuai dengan peraturan di bidang kearsipan SDM Dana Jumlah pencipta arsip tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan rekomendasi persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA) SDM
Satuan
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Realisasi
(4) (5) (6) Orang Rp1.000.000.000 Rp741.230.300 Rp Kabupaten/ 20 Kabupaten/Kota 18 Provinsi/Kabupaten/ Kota Kota
Orang Rp Instansi, Provinsi, Kabupaten dan Kota
Rp165.592.000
Rp131.054.000
14 Instansi, 3 Provinsi, 2 Kabupaten dan 1 Kota
16 Instansi, 6 Provinsi, 9 Kabupaten dan 5 Kota
Orang
Rp606.147.000
Rp471.035.750
(7)
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 111
Kearsipan arsipnya diselamatkan Nasional Meningkatkan efektivitas penyelamatan dan pelestarian arsip/dokumen Jumlah arsip hasil negara akuisisi Jumlah daftar inventaris arsip Sekneg yang dibuat Jumlah daftar arsip konvensional, audio visual, elektronik, kartograsi dan kearsitekturan yang dibuat
Output:
Input: Output: Input : Output: Input : Output:
Dana Jumlah Arsip yang diselamatkan
Rp KPUD, Instansi KPUD Prov. dan Inst. SDM Orang Dana Rp Jumlah arsip hasil akuisisi Berkas SDM Orang Dana Rp Jumlah daftar inventaris arsip Daftar Sekneg yang dibuat Inventaris SDM Orang Dana Rp Jumlah daftar arsip Daftar konvensional, audio visual, elektronik, kartografi dan kearsitekturan yang dibuat KEGIATAN
1 KPUD, 7 Instansi KPUD Provinsi, 13 Instansi
1 KPU Pusat, 5 Instansi Pusat, 7 Instansi KPUD Prov. & 13 Instansi
Rp369.980.000
Rp351.703.850
320 Berkas Rp400.000.000
320 Berkas Rp383.499.800
1 Daftar Inventaris
2 Daftar Inventaris
Rp763.907.000
Rp738.965.350
10 Daftar
10 Daftar
PROGRAM
KET Uraian
(1)
(2) Jumlah lembar arsip yang dibarcode
Indikator Kinerja Kegiatan
Input : Output:
Jumlah reel/roll/lembar/kaset arsip yang digitalisasi
Input : Output:
(3) SDM Dana Jumlah lembar arsip yang dibarcode SDM Dana Jumlah reel/roll/lembar/kaset arsip yang digitalisasi
Satuan
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Realisasi
(4) Orang Rp Lembar
(5) Rp404.393.000
(6) Rp403.595.700
10.000 Lembar
10.000 Lembar
Orang Rp Reel/Roll/ Lembar/
Rp1.000.000.000
Rp919.078.700
18.686 Reel/Roll/ Lembar/
19.000 Reel/Roll/ Lembar/ Kaset/Peta
(7)
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 112
Jumlah naskah sumber Input : arsip yang diterbitkan Output: Jumlah materi standarisasi tata laksana pelayanan arsip
Input : Output:
SDM Dana Jumlah naskah sumber arsip yang diterbitkan SDM Dana Jumlah materi standarisasi tata laksana pelayanan arsip
Kaset/Peta Orang Rp Naskah
Kaset/Peta Rp455.000.000
Rp454.998.800
4 Naskah
4 Naskah
Orang Rp Materi
Rp600.000.000
Rp576.448.325
1 Materi
1 Materi
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 113
Lampiran 18 PENCAPAIAN KINERJA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2012 SASARAN STRATEGIS Sasaran Strategis 1 Terwujudnya penyelenggaraan pembinaan kearsipan nasional yang bermutu, terpadu, sistematis dan komprehensif
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
PROGRAM
ANGGARAN PAGU
REALISASI
Jumlah Instansi Pusat yang Menerapkan SIKDTIK
19 instansi
10 instansi
Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional
2.238.802.000
1.964.805.900
Jumlah Instansi yang Mendapatkan Pemahaman UU No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan
85 instansi
85 instansi
Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional
854.892.000
789.490.820
Jumlah Instansi Pusat yang Menerapkan Pengelolaan Arsip sesuai dengan Peraturan Bidang Kearsipan
20 instansi
18 instansi
Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional
218.070.000
201.203.900
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 114
Jumlah Pencipta Arsip Tingkat Pusat yang Mendapatkan
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
1 instansi
TARGET
4 instansi,
REALISASI
Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional
12.628.000
PROGRAM
11.021.200
ANGGARAN PAGU
REALISASI
Rekomendasi Persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Jumlah Rekomendasi Penyelenggaraan Kearsipan pada Instansi Pusat
1 rekomendasi
1 Rekomendasi
Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional
376.779.000
Jumlah Pemerintah Prov./Kab./Kota yang Mendapatkan Pemahaman UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
11 provinsi,
11 provinsi
Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional
2.197.435.000
1.987.593.400
Jumlah Pemerintah Derah yang Mendapatkan Kemampuan Teknis Pengelolaan Arsip Asset sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan
33 provinsi
Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional
3.048.25.000
2.768.457.100
25 provinsi
333.770.750
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 115
Jumlah Pencipta Arsip 20 prov/kab/kota Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Rekomendasi Persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA)
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
30 prov/kab/kota
REALISASI
Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional
144.625.000
PROGRAM
ANGGARAN PAGU
Jumlah Rekomendasi Penyelenggaraan Kearsipan pada Pemerintah Provinsi dan Kab./Kota
6 rekomendasi
6 rekomendasi
Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional
142.117.500
541.266.000
REALISASI 278.984.500
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 116
Sasaran Strategis 2 Terwujudnya organisasi kearsipan yang profesional, efektif dan efisien
Jumlah Lembaga dan Unit Kearsipan yang Terakreditasi
5 Lembaga/Unit kearsipan
5 Lembaga/Unit kearsipan
Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional
52.410.000
47.283.800
Sasaran Strategis 3 Terwujudnya SDM Kearsipan yang kompeten dan profesional
Jumlah Arsiparis yang Tersertifikasi
90 Arsiparis
77 Arsiparis
Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional
513.186.000
510.963.900
Jumlah Arsiparis yang Mendapat Bimbingan
535 Arsiparis
490 Arsiparis
Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional
743.310.000
738.348.000
Jumlah Peserta Diklat Penciptaan Jabatan Fungsional Arsiparis (Tingkat ahli dan trampil)
65 Orang
65 Orang
Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional Indonesia
458.600.000
409.371.100
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 117
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
PROGRAM
ANGGARAN PAGU
Jumlah Provinsi Penerima Dana Dekonsentrasi
32 Provinsi
26 Provinsi
Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional Indonesia
4.800.000.000
Jumlah Peserta Diklat Sertifikasi SDM
35 Orang
35 Orang
Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional Indonesia
149.549.000
Jumlah Peserta Diklat Teknis Kearsipan
468 orang
468 Orang
Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional Indonesia
2.098.009.000
Jumlah Bulan Layanan Ketatausahaan
12 Bulan
12 Bulan
Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional Indonesia
91.882.000
REALISASI 4.624.873.650
145.493.800
1.691.697.790
60.149.500
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 118
Jumlah Instansi yang Arsip 12 instansi Sasaran Strategis 4 Terwujudnya efektivitas Diselamatkan (Arsip Pemilu) penyelamatan, pelestarian, dan kemudahan akses arsip untuk kepentingan pemanfaatan pendayagunaan, dan pelayanan publik
12 instansi
Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional
214.743.000
199.460.100
Jumlah Instansi yang Arsipnya Diselamatkan (Arsip KIB)
14 instansi
14 instansi
Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional
137.340.000
137.014.300
Jumlah Arsip Hasil Akuisisi
200 berkas
200 berkas
Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional
341.384.000
333.098.100
Jumlah Kaset Hasil Wawancara Sejarah Lisan
35 kaset
37 kaset
Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional
449.249.000
443.644.700
Jumlah Guide Arsip Konvensional, Audio Visual, Elektronik, Kartografi, dan Kearsitekturan yang Dibuat
2 guide
2 Guide
Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional
501.560.000
489.553.60
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 119
Lampiran 19
PENCAPAIAN KINERJA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2013 SASARAN STRATEGIS Terwujudnya penyelenggaraan pembinaan kearsipan nasional yang bermutu, terpadu, sistematis, dan komprehensif
Terwujudnya organisasi kearsipan yang proporsional, efektif dan efisien
INDIKATOR KERJA Persentase lembaga negara, pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota , BUMN, BUMD, dan lembaga kearsipan perguruan tinggi yang telah menerapkan SIKD dan SIKS dalam pengelolaan arsip dinamis dan statis Persentase Lembaga Negara, BUMN, BUMD, Perguruan Tinggi Negeri yang telah memiliki unit kearsipan
TARGET
REALISASI
ANGGARAN
PROGRAM
10%
10%
Penyelenggaraan Kearsipan Nasional
9%
12%
Penyelenggaraan Kearsipan Nasional
PAGU 11.219.732.000
REALISASI 9.873.613.143
307.220.000
289.741.000
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 120
Terwujudnya SDM Kearsipan yang kompeten dan profesional
Terwujudnya efektifitas penyelamatan, pengolahandan pelestarian Arsip/Dokumen Negara secara Efektif dan Terwujudnya Lembaga Negara, pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, BUMN, BUMD, dan Perguruan Tinggi Negeri yang menerapkan pemusnahan arsip Terwujudnya Hasil Kajian Kearsipan Yang Berkualitas
Persentase Arsiparis dan SDM kearsipan yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan profesionalitas Persentase arsip statis lembaga negara dapat diselamatkan
100 Arsipar is
102
Penyelenggaraan Kearsipan Nasional
1.605.966.000
1.559.178.600
40%
70%
Penyelenggaraan Kearsipan Nasional
5.973.374.000
5.692.938.950
Jumlah Instansi/Lembaga Negara per Tahun Mendapatkan Persetujuan Pemusnahan Arsip
8 instansi
9 instansi
Penyelenggaraan Kearsipan Nasional
16.606.000
15.615.100
Persentase rekomendasi hasil pengkajian dan pengembangan penyelenggaraan kearsipan nasional yang akan menjadi bahan penyusunan NSPK
8%
8%
Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional
1.800.800.000
1.733.803.300
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 121
Terwujudnya peningkatan mutu dan efektifitas pengelolaan sistem informasi kearsipan
Terwujudnya peningkatan mutu perencanaan, koordinasi dan pengendalian program serta tata kelola administrasi dan akuntabilitas kinerja yang profesional, transparan dan akuntabel
Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) dan Sistem Kearsipan Statis (SIKS) di seluruh pencipta arsip tingkat pusat, daerah, lembaga kearsipan provinsi/Kabupaten/Kot a dan lembaga kearsipan perguruan tinggi Persentase peningkatan pengunjung diorama sejarah perjalanan bangsa per tahun
9%
9%
Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional
1.950.867.000
1.833.432.400
15%
18%
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas dan Tugas Teknis Lainnya
38.038.070.000
26.692.467.729
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 122
Lampiran 20 PENCAPAIAN KINERJA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2014 Indikator Kinerja Kegiatan
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Program
Indikator Kinerja
Realisasi
Penyelenggaraan
Persentase pencipta arsip
Input : Dana, SDM
Rp2.208.296.000
Rp2.1.5.691.600
Kearsipan Nasional
lembaga negara, lembaga
Output: implementasi
50 instansi
35 instansi
kearsipan provinsi/kab/kota,
SIKD
Rp751.052.000
Rp725 ,341,000
BUMN, dan lembaga kearsipan perguruan tinggi yang telah menerapkan SIKD dan SIKS dalam pengelolaan arsip dinamis dan statis; Persentase lembaga negara,
Input : Dana, SDM
Ket
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 123
pemerintah daerah
Output:
15 instansi
14 instansi
Input : Dana, SDM
Rp1.519.172.000
Rp1.470.860.800
Output:
25 instansi
40 instansi
Input : Dana, SDM
Rp609.372.000
Rp602.024.200
Output:
50 instansi
77 instansi
Input : Dana, SDM
Rp1.607.683.000
Rp1.560.649.200
Output:
11 simpul
20 simpul
provinsi/kabupaten/kota, BUMN, dan perguruan tinggi negeri yang telah membuat tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip (JRA) serta sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip Persentase arsip statis lembaga negara yang dapat diselamatkan Jumlah instansi lembaga Negara yang mendapatkan persetujuan pemusnahan asip Persentase data informasi arsip statis pada lembaga
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 124
kearsipan provinsi/kabupaten/kota dan perguruan tinggi dan arsip dinamis pada pencipta sudah terupload dalam JIKN Skor Lakip ANRI
Opini Audit BPK atas Laporan
Input : Dana, SDM
Rp1.542.170.000
Rp1.536.213.600
Output:
1 Laporan AKIP
1 Laporan AKIP
Input : Dana, SDM
Rp383.760.000
Rp364.434.600
Output:
3 dokumen
3 dokumen
Input : Dana, SDM
Rp2.580.500.000
Rp2.570.935.150
Output:
100%
100%
Keuangan
Persentase pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana kerja ANRI dalam rangka mendukung Layanan Arsip
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 125
Lampian 21
125
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 126
Lampiran 22
126
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 127
Lampiran 23
127
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 128
Lampiran 24
Perka No 27 Tahun 2014
128
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 129
Lampiran 25 Surat Izin Penelitian
129