ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT AMALIA JAYA PRATAMA DI MAKASSAR Diajukan Oleh : RASWIN Email :
[email protected] Pembimbing I: FARIDAH Email :
[email protected] Pembimbing II : THANWAIN
Email :
[email protected] Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa ABSTRACT Raswin. 2015. Thesis. Analysis Calculation of Corporate Income Tax at PT Amalia Jaya Pratama Makassar under the guided by Faridah, SE., M.Si.,Ak.,CA as a consultant I and Thanwain SE., M.Si as a consultant II. The purpose of this study was to determine the calculation of corporate income tax made by the company PT Amalia Jaya Pratama in Makassar and to compare the calculation of corporate income tax on the financial statements made by the company with the Act Perpajakan.Sedangkan methods of analysis used in this study is comparative analysis. The results of the analysis of financial statements, indicate that the calculation and reporting of income tax of the company is not in accordance with the Tax Act No. 36 in 2008, where there are differences in the calculation of income tax. Shortage of income tax, due from the financial statements of the fiscal greater than the tax liability on the financial statements of the commercial. The effect of the implementation of fiscal correction in the company PT Amalia Jaya Pratama in Makassar, the implementation of which should be carried out with gross income subject to income tax amounting to Rp 19,629,182,727 Rp 588,875,482. ----------------------Keywords : Corporate income tax
PENDAHULUAN Di Indonesia, penerimaan pajak merupakan sumber penghasilan terbesar bagi negara. Hampir dalam setiap proyek pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, dibiayai dari dana pajak yang dikumpulkan dari masyarakat. Penerimaan dari sektor pajak selalu dikatakan sebagai primadona dalam membiayai pembangunan nasional. Hal tersebut dapat dilihat pada tahun 2011 penerimaan sektor pajak mencapai 80% dari volume penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sisanya yaitu sebesar 20% adalah yang berkaitan
Vol 1, No. 003 (2015) Raswin
30
dengansektor migas dan non migas. Dapat dilihat pada tabel 1.1 yang menunjukkan peningkatan pendapatan PT Amalia Jaya Pratama Di Makassar pada tahun 20102014. Melihat akan pentingnya penilaian pajak penghasilan badan menurut UU perpajakan, maka perlunya dilakukan analisis mengenai perhitungan pajak penghasilan badan yang sesuai dengan UU Perpajakan. Demikian halnya dengan perusahaan PT Amalia Jaya Pratama di Makassar yang bergerak di bidang jasa kontruksi, dimana dalam perhitungan pajak penghasilan terjadi perbedaan, hal ini disebabkan karena adanya perbedaan antara biaya yang diakui dalam laporan keuangan dengan biaya yang diakui pajak. Oleh karena itulah maka perlu dilakukan koreksi fiskal dalam penentuan pajak penghasilan terutang, salah satu tujuan yang dilakukan adalah koreksi-koreksi yang dilakukan terhadap laba akuntansi untuk mendapat laba menurut pajak. Laba pajak dihitung adalah dengan menggunakan konsep cara pengakuan dan pengukuran menurut ketentuan perpajakan. Berdasarkan uraian di atas maka penulis memilih judul ”Analisis Perhitungan PPh Badan Pada PT Amalia Jaya Pratama di Makassar.” TINJAUAN PUSTAKA Pajak penghasilan (PPh) sebelum perubahan perundang-undangan perpajakan tahun 1983 diatur dalam beberapa ketentuan perundang-undangan ordonisasi seperti yang dikenal dengan Pajak Pendapatan orang pribadi yang dipungut berdasarkan Ordonasi Pajak Pendapatan tahun 1984 dan pajak perseroan yang diatur dalam Ordinasi Pajak Perseroan tahun 1925 serta pajak atas bunga, dividen dan royalti tahun 1970. Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan dimaksudkan untuk tetap berpegang pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal yaitu keadilan, kemudahan/efisiensi dan produktivitas penerimaan negara. Oleh karena itu, arah dan tujuan penyempurnaan Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah untuk lebih meningkatkan pengenaan pajak, lebih memberikan kemudahan kepada wajib pajak, untuk menunjang kebijaksanaan pemerintah dalam rangka meningkatkan investasi langsung di Indonesia baik penanaman modal asing
Vol 1, No. 003 (2015) Raswin
31
maupun penanaman modal dalam negeri di bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas. Berikut ini pengertian pajak penghasilan Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 46 (2014 : 135) yang mengatur tentang akuntansi pajak penghasilan, “pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas penghasilan kena pajak.” Menurut Suandy (2010 : 81), mengemukakan bahwa “pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subyektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.” Penghasilan yang sudah dikenakan PPh yang sifatnya final tidak perlu lagi diperhitungkan sebagai objek pajak penghasilan, dan atas PPh Final yang telah dipotong pihak lain atau telah dibayar sendiri tidak dapat dapat diperlakukan sebagai kredit pajak. Objek PPh final dapat dibedakan sesuai pengenaannya, antara lain : uang pesangon, industri tembakau dari pabrikan, migas pada agen Pertamina, bunga bank, bunga obligasi, Premium SWAP / Forward, bunga anggota koperasi, sewa tanah atau dan bangunan, jasa pelayaran, jasa penerbangan, selisih lebih pada revaluasi, pengalihan hak tanah dan bangunan, transaksi saham, dan diskonto obligasi. Laporan keuangan adalah produk dari manajemen dalam rangka mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya dan sumber dana yang dipercayakan kepadanya. Secara umum laporan ini menyediakan informasi tentang posisi keuangan pada saat tertentu, kinerja dan arus kas dalam suatu periode yang ditujukan bagi pengguna laporan di luar perusahaan untuk menilai dan mengambil keputusan yang bersangkutan dengan perusahaan.Sebagai sumber informasi, laporan keuangan harus disajikan secara wajar, transparan, mudah dipahami, dan dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya ataupun antar perusahaan sejenis. Laporan keuangan menjadi penting karena memberikan input informasi yang bisa dipakai untuk pengambilan keputusan. Banyak pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan, mulai dari investor atau calon investor,
Vol 1, No. 003 (2015) Raswin
32
pihak pemberi dana atau calon pemberi dana, sampai pada manajamen perusahaan itu sendiri. Laporan keuangan diharapkan memberikan informasi mengenai profitabilitas, risiko dan waktu dari aliran kas yang dihasilkan perusahaan. Informasi tersebut akan mempengaruhi harapan pihak-pihak yang berkepentingan, dan pada giliran selanjutnya akan mempengaruhi nilai perusahaan. Menurut Kasmir (2010:7), “laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatuperiode tertentu.” Laporan keuangan yang menunjukkan kondisi perusahaan saatini merupakan kondisi terkini yang menyajikan keadaan keuangan perusahaan pada tanggal tertentu (untuk neraca) dan periode tertentu (untuk laporan labarugi). Salah satu bentuk reformasi perpajakan di Indonesia adalah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang merupakan perubahan keempat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan melalui proses panjang dan melibatkan stake holder termasuk pengusaha yang mencerminkan keadilan dan kesetaraan kedudukan antara fiskus dan Wajib Pajak. Penurunan tarif, penekanan cost of compliance, law enforcement yang lebih tegas kepada Wajib Pajak tidak patuh, kesataraan fiskus dan Wajib Pajak merupakan poin-poin dalam tax reform UU PPh. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ini disahkan pada tanggal 23 September 2008 dan mulai berlaku tanggal 1 Januari 2009. Pokok pikiran yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan antara lain sebagai berikut (Darmin Nasution, 2009) : 1. Penurunan Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Penurunan tarif PPh dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan tarif PPh negara-negara tetangga yang relatif lebih rendah sehingga dapat meningkatkan daya saing dalam negeri, mengurangi beban pajak, dan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP). a. Bagi WP orang pribadi, tarif PPh tertinggi diturunkan dari 35% menjadi 30% dan menyederhanakan lapisan tarif dari 5 lapisan menjadi 4 lapisan, namun memperluas masing-masing lapisan penghasilan kena pajak (income
Vol 1, No. 003 (2015) Raswin
33
bracket), yaitu lapisan tertinggi darisebesar Rp 200 juta menjadi Rp 500 juta. b. Bagi WP badan, tarif PPh yang semula terdiri dari 3 lapisan, yaitu 10%, 15% dan 30% menjadi tarif tunggal 28% di tahun 2009 dan 25% tahun 2010. Penerapan tarif tunggal dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan prinsip kesederhanaan dan international best practice. Selain itu, bagi WP badan yang telah go public diberikan pengurangan tariff 5% dari tarif normal dengan kriteria paling sedikit 40% saham dimiliki oleh masyarakat. Insentif tersebut diharapkan dapat mendorong lebih banyak perusahaan yang masuk bursa sehingga akan meningkatkan good corporate governance dan mendorong pasar modal sebagai alternatif sumber pembiayaan bagi perusahaan. c. Bagi WP UMKM yang berbentuk badan diberikan insentif pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal yang berlaku terhadap bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4,8 miliar. Pemberian insentif tersebut dimaksudkan untuk mendorong berkembangnya UMKM yang pada kenyataannya memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian di Indonesia. Pemberian insentif juga diharapkan dapat mendorong kepatuhan WP yang bergerak di UMKM. d. Bagi WP orang pribadi Pengusaha Tertentu, besarnya angsuran PPh Pasal 25 diturunkan dari 2% menjadi 0,75% dari peredaran bruto. Penurunan tarif tersebut dimaksudkan untuk membantu likuiditas WP dengan pembayaran angsuran pajak yang lebih rendah serta memberikan kepastian dan kesederhanaan penghitungan PPh. e. Bagi WP pemberi jasa yang semula dipotong PPh Pasal 23 sebesar 15% dari perkiraan penghasilan neto menjadi 2% dari peredaran bruto. Perubahan tarif tersebut dimaksudkan untuk memberikan keseragaman pemotongan pajak yang sebelumnya ada yang didasarkan pada penghasilan bruto dan sebagian didasarkan pada penghasilan neto. Dengan metode ini, penerapan perpajakan diharapkan dapat lebih sederhana dan tarif relatif lebih rendah sehingga dapat meningkatkan kepatuhan WP.
Vol 1, No. 003 (2015) Raswin
34
f. Bagi WP penerima dividen yang semula dikenai tarif PPh progresif dengan tarif tertinggi sampai dengan 35%, menjadi tarif final 10%. Penurunan tarif tersebut dimaksudkan untuk mendorong perusahaan untuk membagikan dividen kepada pemegang saham, mendorong tumbuhnya investasi di Indonesia karena dikenakan tarif lebih rendah dan meningkatkan kepatuhan WP. 2. Pembebasan kewajiban pembayaran fiskal luar negeri bagi WP yang telah mempunyai NPWP fiskal sejak 2009 serta penghapusan pemungutan fiscal luar negeri pada tahun 2011. Peningkatan nilai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk diri WP orang pribadi sebesar 20% dari Rp 13,2 juta menjadi Rp 15,84 juta, sedangkan untuk tanggungan istri dan keluarga ditingkatkan sebesar 10% dari Rp 1,2 juta menjadi Rp 1,32 juta dengan paling banyak 3 tanggungan setiap keluarga. Hal ini dimaksudkan untuk menyesuaikan PTKP dengan perkembangan ekonomi dan moneter serta mengangkat pengaturannya dari peraturan Menteri Keuangan menjadi undang-undang. 3. Penerapan tarif pemotongan/pemungutan PPh yang lebih tinggi bagi WP yang tidak memiliki NPWP a. Pengenaan tarif 20% lebih tinggi dari tarif normal untuk WP non NPWP yang menerima penghasilan dipotong PPh Pasal 21. b. Pengenaan tarif 100% lebih tinggi dari tarif normal untuk WP non NPWP yang menerima penghasilan dipotong PPh Pasal 23. c. Pengenaan tarif 100% lebih tinggi dari tarif normal untuk WP non NPWP yang menerima penghasilan dipotong PPh Pasal 22. 4. Perluasan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Dimaksudkan bahwa pemerintah memberikan fasilitas kepada masyarakat yang secara
nyata
ikut
berpartisipasi
dalam
kepentingan
sosial,
dengan
diperkenankannya biaya tersebut sebagai pengurang penghasilan bruto.
METODE PENELITIAN Dalam penelitian ini, penulis memilih obyek penelitian pada perusahaan PT Amalia Jaya Pratama, yaitu sebuah perusahaan yang bergerak dibidang jasa
Vol 1, No. 003 (2015) Raswin
35
kontruksi. Sedangkan waktu penelitian direncanakan kurang lebih 3 bulan mulai Juni s/d Agustus 2015. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut : “Analisis deskriptif/comparative yakni suatu analisis yang menguraikan dan membandingkan perhitungan pajak penghasilan badan menurut perusahaan dengan menurut Undang-Undang perpajakan.”
Vol 1, No. 003 (2015) Raswin
36
PEMBAHASAN Laporan keuangan adalah hasil akhir dari suatu proses akuntansi dalam suatu periode tertentu yang pada intinya menggambarkan dua hal poko, yaitu posisi keuangan perusahaan pada periode tertentu yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi. Berikut ini akan disajikan neraca dan laporan laba rugi per 31 Desember tahun 2014 yang dapat dilihat melalui tabel 4.1 berikut ini: Tabel 1 PT AMALIA JAYA PRATAMA NERACA Per 31 Desember 2014
ASET ASET LANCAR Kas dan Setara Kas Piutang Lain-lain Piutang Usaha Persediaan JUMLAH ASET LANCAR ASET TETAP Aset Tetap setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp 6.665.476.635,tahun 2014
Rp Rp Rp Rp Rp
3,434,028,373 3,741,543 4,796,175,500 214,500,000 8,448,445,416
Rp
4,012,177,114
JUMLAH ASET TETAP
Rp
4,012,177,114
Piutang Usaha
Rp
1,011,840,000
TOTAL ASET
Rp 13,472,462,530
KEWAJIBAN DAN EKUITAS KEWAJIBAN LANCAR
Hutang Leaseng Kendaraan Jk Pendek Hutang Bank Beban Yang Masih Harus Dibayar JUMLAH KEWAJIBAN LANCAR
Rp Rp Rp Rp
130,992,000 11,719,800 142,711,800
Vol 1, No. 003 (2015) Raswin
KEWAJIBAN TIDAK LANCAR Hutang Leasing Kendaraan Jk Panjang Hutang Pemegang Saham JUMLAH KEWAJIBAN TIDAK LANCAR
37
Rp Rp Rp
163,987,500 3,151,000,000 3,314,987,500
Rp
250,000,000
EKUITAS Modal Saham Modal dasar sejumlah 500.000 lembar saham, Modal ditempatkan dan disetor sejumlah 250.000 lembar saham, dengan nominal Rp. 100.000,- per lembar saham. Saldo Laba JUMLAH EKUITAS
Rp 9,764,763,230 Rp 10,014,763,230
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS
Rp 13,472,462,530
Sumber : PT Amalia Jaya Pratama, 2015
Berdasarkan data mengenai neraca perusahaan yang diperoleh dari perusahaan PT Amalia Jaya Pratama di Makassar maka selanjutnya akan disajikan laporan perhitungan laba rugi periode 01 Januari s/d 31 Desember tahun 2014 yang dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini : Tabel 2 PT AMALIA JAYA PRATAMA LAPORAN LABA RUGI Per 31 Desember 2014
PENDAPATAN BEBAN POKOK PROYEK LABA KOTOR BEBAN UMUM Beban Administrasi & Umum Rp -
Rp 19,629,182,727 Rp (16,255,139,936) Rp 3,374,042,791
(918,618,557) Beban Pemasaran Rp
Jumlah Beban Operasional Laba Rugi Operasi
Rp (918,618,557) Rp 2,455,424,234
PENDAPATAN (BEBAN) LUAR USAHA Pendapatan (beban) Luar Usaha
Rp
3,430,545
Vol 1, No. 003 (2015) Raswin
Jumlah Pendapatan (Beban) Luar Usaha LABA ( RUGI) SEBELUM PAJAK
Rp 3,430,545 Rp 2,458,854,779
Pajak Penghasilan Terutang
Rp (389,236,217)
LABA (RUGI) SETELAH PAJAK
Rp 2,069,618,297
38
Dasar hukum pelaksanaan pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan dari Usaha Jasa Kontruksi sebagai berikut : 1.
Pasal 4 ayat (2) Undang-undang pajak penghasilan (UU No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008)
2.
Peraturan pemerintah Nomor 51 tahun 2008 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari Usaha Jasa Kontruksi.
3.
Peraturan Mentri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan dan penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha kontruksi.
Pajak Penghasilan atas usaha jasa kontruksi di kenakan pajak penghasilan final, adapun tarif pajaknya adalah sebagai berikut :
Vol 1, No. 003 (2015) Raswin
39
1.
2% (dua persen) untuk pelasanaan kontruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil,
2.
4% (dua persen) untuk pelaksanaan kontruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi uasha,selain penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b,
3.
3% (tiga persen) untuk pelasanaan kontruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa selain penyedia jasa selain penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b,
4.
4% (empat persen) untuk perencanaan kontruksi atau pengawasan kontruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifiasi usaha, dan
5.
6% (enam persen) untuk perencanaan kontruksi atau pengawasan kontruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha. Peredaran bruto
Rp 19.629.182.727
PPh Badan Final : 3% x Rp 19.629.182.727 =
Rp
588.875.482
Jika dimasukkan dalam jurnal, maka perusahaan harus mencatat : PPh Badan
Rp 588.875.482
Utang PPh
Rp 588.875.482
Sesuai dengan perhitungan pajak terutang berdasarkan ketentuan pajak penghasilan atas Usaha Jasa Kontruksibahwa Wajib Pajak Badan dalam negeri dengan peredaan bruto sebesar Rp 19.629.182.727 dikenakan PPh final sebesar 3% yaitu Rp 588.875.482. Oleh karena itu PT Amalia Jaya Pratama wajib melaporkan pajaknya untuk tahun 2014 sebesar Rp 588.875.482 kepada Direktorat Jenderal Pajak, dan hasil dari laporan keuangan dihitung oleh bagian perpajakan untuk mengetahui berapa biaya yang harus dikenakan oleh PT Amalia Jaya Pratama untuk disetor ke DJP. Sehingga dari setoran tersebut akan menambah omzet dalam pemerintahan, dikarenakan dari omzet tersebut akan dijadikan suatu anggaran Negara dalam membangun dan menunjang pemerintahan dan masyarakatnya.
Vol 1, No. 003 (2015) Raswin
41
KESIMPULAN Berdasakan hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1. PT Amalia Jaya Pratama sebagai wajib pajak yang dikenakan PPh Final atas peredaran bruto pada tahun 2014belum menerapkan sistem perpajakan, adapun penerapan yang harus dilakukan yaitu dengan peredaran bruto sebesar Rp 19,629,182,727 dikenakan PPh sebesar Rp 588.875.482 2. Adapun perhitungan pajak yang langsung terhitung dari peredaran bruto dan tidak terhitung dari pendapatan yang telah di kurangi beban atau biaya sehingga walaupun perusahaan PT Amalia Jaya Pratama mengalahmi kerugian maka perusahaan PT Amalia Jaya Pratama wajib membayar pajak sesuai dengan peredaran brutonya. Sehingga perusahaan harus meminimalisir pengeluaran yang bersifat tidak penting atau dapat merugikan perusahaan di akibatkan potongan pajak yang terhitung dari peredaran bruto atau sebaliknya.
Vol 1, No. 009 (2015) Resi Sahubawa
42
DAFTAR PUSTAKA Astrid Azalia, 2014, Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Makassar, Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar. Atep Adya Barata, 2011, Panduan Lengkap Pajak Penghasilan, Cetakan Pertama, Jakarta, Visimedia. Diana, Anatasia dan Setiawati, Lilis, 2010, Cara Mudah Menghitung Pajak Penghasilan Anda, Edisi Pertama, Yogyakarta, Andi. Diaz Priantara, 2012, Perpajakan Indonesia, Edisi Kedua, Jakarta, Mitra Wacana Media. Hamanto, 2013, Perencanaan Pajak, Edisi Pertama, Yogyakarta, BPFE Yogyakarta. Kasmir, 2010, Analisis Laporan Keuangan, Edisi Ketiga, Jakarta, Rajawali Pers. Mardiasmo, 2011, Perpajakan, Edisi Revisi, Yogyakarta, Andi. Paojan Mas’ud Sutanto, 2014, Perpajakan Indonesia (Teori dan Aplikasi), Jakarta, Mitra Wacana Media. Rahmat Nur Ramadhan, 2014, Analisis Perhitungan PPh Badan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Pada PT. Fajar Utama Intermedia, Skripsi, Universitas 45 Makassar. Raswin, 2015. Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada PT Amalia Jaya Pratama di Makassar, Skripsi, Universitas Bosowa Makassar. Resmi, Siti. 2013. Perpajakan, Teori dan Kasus. Edisi Tujuh. Jakarta: Salemba Empat
Vol 1, No. 009 (2015) Resi Sahubawa
43
