ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA CV. MS. KOMPUTER MOHAMAD RIDUAN 090462201223 Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang ABSTRAKSI Tujuan penelitian ini adalah untuk menghitung kembali Pajak Penghasilan Badan dan Pajak Penghasilan Pasal 21 apakah sudah sesuai dengan UU RI No. 36 tahun 2008. Objek penelitian ini adalah CV. MS. Komputer. Data yang diperlukan diperoleh dari observasi, wawancara, dan Penelitian kepustakaan. Analisis yang dilakukan dengan membandingkan perhitungan PPh Pasal 21 yang telah dilaksanakan oleh CV. MS. Komputer dengan perhitungan yang sesuai dengan peraturan Perpajakan yang berlaku untuk gaji dan tunjangan Periode tahun 2011. Hasil analisis menunjukan bahwa perhitungan yang dilakukan oleh CV. MS. Komputer dan diperbandingkan dengan perhitungan penulis yang bedasarkan pada UU RI No. 36 tahun 2008, karena terjadinya koreksi Fiskal maka mengakibatkan terjadinya lebih bayar sebesar Rp 35.505.680,-. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 sudah sesuai dengan UU RI No. 36 tahun 2008, akan tetapi Perhitungan Pajak Penghasilan Badan belum sesuai dengan UU RI No. 36 tahun 2008 karena terjadinya koreksi Fiskal terhadap laporan Laba Rugi CV. MS. Komputer. Kata Kunci : Pajak Penghasilan Badan Dan Pajak Penghasilan Pasal 21 PENDAHULUAN Pembayaran pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam rangka menuju pembiayaan pembangunan yang mandiri tidak tergantung pada pinjaman luar negeri. Dalam hal ini partisipasi dan kesadaran masyarakat juga sangat menentukan suksesnya pembangunan nasional yang diwujudkan dengan membayar pajak secara teratur, agar pembayaran pajak dapat berjalan sesuai dengan peraturan perpajakan. Permasalah perpajakan di Indonesia masih merupakan masalah yang selalu ada dan berkembang dalam kehidupan masyarakat seiring dengan perkembangan dan perubahan sosial dan ekonomi, seperti masih banyak para wajib pajak yang masih lalai terhadap pajak dan tidak menjalani kewajibannya sebagai wajib pajak. Sementara pemerintah telah mencanangkan seluruh kegiatan tersebut untuk membiayai pembangunan negara dan juga merupakan sumber pendapatan negara guna mewujudkan kelangsungan dan peningkatan pembangunan nasional.
1
Sistem pemungutan pajak yang dianut oleh negara Indonesia adalah sistem Self Assesment yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang (Mardiasmo, 2008), melaporkan jumlah harta kekayaannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan menyetorkan sendiri pajaknya ke Kantor Kas Negara. Pajak penghasilan merupakan pajak yang dipungut pada obyek pajak atas penghasilannya. Pajak penghasilan akan selalu dikenakan terhadap orang atau badan usaha yang memperoleh penghasilan di Indonesia. Salah satu jenis pajak yang di tetapkan pemerintah adalah Pajak Penghasilan yaitu pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak atas penghasilan dalam bentuk tahun pajak. Pajak penghasilan adalah pajak yang di bebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainya. Undang-undang Pajak Penghasilan Indonesia menganut prinsip perpajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas, yaitu bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak tersebut. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:Apakah perhitungan Pajak Penghasilan Badan dan pajak penghasilan pasal 21 pada karyawan CV. MS. Komputer sudah sesuai dengan Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2008?. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk Menghitung kembali Pajak Penghasilan Badan dan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada karyawan CV. MS. Komputer tahun 2011 sesuai dengan UU RI No.36 tahun 2008. Tinjauan Teori dan pengembangan Hipotesis Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Rochmat Soemitro, 2008:1). pajak mempunyai fungsi untuk mengatur atau menjadi alat kebijakan moneter. Pemungutan pajak mempunyai dua fungsi (Mardiasmo, 2008:1) : 1. Fungsi budgetair Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. 2. Fungsi mengatur (regulerend). Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Dengan fungsi mengaturnya pajak digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan dan 2
fungsi mengatur itu banyak ditujukan terhadap sektor swasta. Subjek Pajak Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Yang menjadi subjek pajak adalah sebegai berikut : 1. Orang pribadi 2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak 3. Badan, terdiri dari PT, CV, perseroan lainnya BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, Firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dan bentuk badan lainnya 4. Bentuk Usaha Tetap (BUT) Subjek pajak dapat dibedakan menjadi (Pasal 2 ayat 3): 1. Subjek pajak dalam negeri yang terdiri dari : a. Subjek pajak orang pribadi, yaitu: 1. Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada diIndonesia Iebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan 2. Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia. b. Subjek pajak badan Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. c. Subjek pajak warisan Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak. 2. Subjek pajak luar negeri yang terdiri dari : a. Subjek pajak orang pribadi, yaitu : Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia yang tidak bertempat tinggal lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang : 1. Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. 2. Dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap dei Indonesia b. Subjek pajak badan, yaitu : Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang : 1. Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan memulai bentuk usaha tetap di Indonesia. 2. Dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di indonesia.
3
Objek Pajak Yang meliputi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk: 1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini 2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan 3. Laba usaha 4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta 5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak 6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang 7. Deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi 8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak 9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta 10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala 11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah 12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing 13. Selisih lebihb karena penilaian kembali aktiva 14. Premi asuransi 15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas 16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak 17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah 18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan 19. Surplus Bank Indonesia Tidak Termasuk Objek Pajak Yang dikecualikan oleh wajib pajak adalah: 1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak 4
2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yavasan. koperasi. atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro. 3. Warisan 4. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan 5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit). 6. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa 7. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat : a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan. b. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor. 8. luran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan. Baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai. 9. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada angka 8. Dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan 10. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas sahamsaham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. 11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalanka) usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut: a. Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia. 12. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 13. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaltar pada instansi yang membidanginya. yamg ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau 5
penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut. 14. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu. Cara Menghitung Pajak Penghasilan Badan Menurut Supramono (2010:44) untuk menentukan besarnya Pajak Penghasilan Badan, terlebih dahulu harus ditentukan Penghasilan Kena Pajak (Dasar Pengenaan Pajak/DPP) karena Penghasilan Kena Pajak inilah yang akan dikalikan dengan tarif pajak untuk menentukan besarnya Pajak Penghasilan Badan. Penghasilan Kena Pajak dihitung dengan cara mengurangkan penghasilan yang merupakan obyek pajak dengan biaya-biaya yang diperkenankan Undang-Undang.
PKP = Penghasilan sebagai obyek pajak – Biaya Tarif Pajak Penghasilan Badan Tarif pajak untuk Wajib Pajak Badan dan Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Undang-undang No.36 Tahun 2008, bagi wajib Pajak Badan menggunakan tarif pajak proporsional sebesar 28%. Bagi wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk perseroan terbuka, yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% lebih rendah. Pada tahun 2010 tarif wajib Pajak Badan akan diturunkan sebesar 25%. Pajak Penghasilan Pasal 21 Menurut siti resmi (2009:80) “pajak penghasilan (PPH) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak” Menurut Mardiasmo (2009) PPH pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Cara perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada umumnnya sama dengan cara perhitungan Pajak Penghasilan pada umumnya. Namun, dalam perhitungan dalam Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi penerima-penerirna penghasilan dari pekerjaan, jasa, kegiatan, yang dilakukan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri selain pengurang penghasilan PTKP, juga diberikan penguranganpengurangan penghasilan berupa biaya jabatan, biaya pensiun, iuran pensiun. Besarnya penghasilan tidak kena pajak (PTKP) untuk tahun pajak 2011 sebagai berikut : 6
1.
Rp 15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi. 2. Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang menikah. 3. Rp 15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami. 4. Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga. Selain itu, tarif yang diterapkan juga bervariasi yaitu sesuai Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan atau tarif yang diterapkan dalam peraturan pemerintah atau aturan pelaksanaannya adalah sebagai berikut : Tabel 2.1 Tarif Pasal 17 ayat (1) Undang - undang PPh Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak Sampai dengan Rp 50.000.000,00 5 % Di atas Rp 50.000.000.00 250.000.000.00 D iatas Rp 250.000.000.00 500.000.000 00 Di atas Rp 500.000.000,00
sampai
dengan
Rp 15 %
sampai
dengan
Rp 25 % 30%
METODE PENELITIAN Desain Penelitian Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian berdasarkan data yang ada. Definisi Operasional Variabel Pajak Penghasilan Badan Pajak Penghasilan Badan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Pajak Penghasilan Pasal 21 Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas perolehan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilaklukan oleh orang pribadi. Jenis Dan Sumber Data Jenis Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada : 1. Data Kualitatif 7
Data berupa keterangan penjelasan, skema dan gambaran yang berhubungan dengan penelitian khususnya penerapan pajak badan dan pajak penghasilan pasal 21 tahun 2011 pada CV.Ms.Komputer. 2. Data Kuantitatif data yang bersifat kuantitatif yaitu data yang dinyatakan dalam angka dan dianalisis dengan statistik (Sangadji & sopiah). Sumber Data Dalam prosedur pengumpulan data untuk penelitian ini penulis memperoleh data-data dari dua sumber yaitu : 1. Data Primer Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya, dimana dilakukan dengan cara penelitian lapangan melalui observasi dan wawancara dengan pihak yang berkepentingan. Data primer ini juga disebut data asli atau data baru (Iqbal, 2004 : 19). 2. Data Skunder Menurut Jonathan & Ely (2010:69) data sekunder merupakan data yang sudah ada, data tersebut sudah dikumpulkan sebelumnya untuk tujuan-tujuan yang tidak mendesak. Keuntungan data sekunder ialah sudah tersedia, ekonomis, dan cepat didapat. Kelemahan data sekunder adalah tidak dapat menjawab secara keseluruhan masalah yang diteliti. Data yamg digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa laporan keuangan perusahaan periode 2011. Data penelitian ini didapati dari Cv. Ms. Komputer. Metode Pengumpulan Data Data merupakan unsur yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Tanpa adanya data, penelitian tidak mungkin bisa dilakukan. Maka teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik interview, teknik Observasi, dan studi Literatur. Metode Analisis Data Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Dimana dalam penelitian ini akan memberikan gambaran mengenai suatu masalah secara sistematis dan akurat dari fakta – fakta yang ada atau dari gambaran tentang objek yang diteliti dan selanjutnya melakukan upaya pemecahan masalahnya. Penulis mengunakan metode deskriptif, yaitu data yang diperoleh diikhtisarkan, dianalisis, dan diinterprestasikan sehingga memberikan informasi yang lengkap tentang objek yang diteliti. Selanjutnya hasil yang diperoleh tersebut dibandingkan dengan teori – teori yang berlaku untuk kemudian dapat dijadikan sebagai pengambilan keputusan dan saran. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. 8
PEMBAHASAN Laporan Keuangan CV. MS. Komputer Akuntansi merupakan bagian yang mempunyai peran sangat penting didalam setiap perusahaan. Karena disamping menggambarkan keadaan perusahaan yang sesungguhnya juga dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil beberapa keputusan perusahaan. Istilah kebijakan akuntansi tidak bisa dilepaskan dari kebijakan manajemen perusahaan, karena merupakan salah satu fungsi dari manajemen perusahaan. CV. MS. Komputer menggunakan metode penyusutan garis lurus untuk aktiva tetapnya dengan mengacu pada undang-undang perpajakan yang terdapat dalam pasal 11 ayat 6 Undang-undang No. 17 tahun 2008. Begitu pula dengan pengelompokan aktiva tetap, mendasarkan pada Peraturan Mentri Keuangan Nomor: 69/PMK.03/2009 yaitu mengelompokkan dalam Kelompok I dan Kelompok II. Pajak Penghasilan CV.MS. Komputer tahun 2011 Laporan Keuangan Fiskal Perbedaan konsep pengakuan biaya dan penghasilan antara prinsip akuntansi dengan ketentuan perpajakan menyebabkan perlu adanya koreksi fiskal, dengan maksud untuk menyesuaikan laba (rugi) pajak atau fiskal. a. Koreksi Fiskal Positif 1. Biaya lain-lain sebesar Rp 47.859.000 terdapat biaya yang dikoreksi fiskal positif, yaitu biaya lain-lain yang merupakan biaya diluar operasional Ms. Komputer yang tidak jelas pengeluaran yang digunakan untuk keperluan apa sehingga dikoreksi fiskal, selama satu tahun sebesar Rp 4.305.500 tidak boleh dijadikan pengurang penghasilan. 2. Biaya depresiasi berdasarkan laporan Laba Rugi CV. MS. Komputer jumlah biaya depresiasi sebesar Rp 73.365.250. Menurut ketentuan pajak sebesar Rp 70.343.125 maka terdapat perbedaan sebesar Rp 3.022.125. Perbedaan tersebut karena pada pengelompokkan jenis aktiva CV. MS. Komputer semua jenis aktiva yang tergolong dalam peralatan hanya dikelompokkan pada kelompok satu sedangkan menurut menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009 tentang jenis-jenis harta yang termasuk dalam kelompok harta berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan ada yang termasuk dalam kelompok dua sehingga tarif dan masa manfaatnya berbeda. b. Koreksi Fiskal Negatif Koreksi fiskal negatif atau koreksi negatif yaitu koreksi atas laporan keuangan komersial supaya sesuai dengan prinsip undang-undang pajak penghasilan sehingga menyebabkan jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP) mengecil. Adapun yang dikoreksi fiskal negatif pada laporan keuangan CV. MS. Komputer adalah Pendapatan lain-lain yaitu Pendapatan Bunga (jasa Bank) berupa deposito sebesar Rp 42.815.305 dikoreksi negatif karena pendapatan bunga bukan objek pajak. 9
Tabel 4.4 CV. MS. Komputer Laporaan Laba Rugi Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2011 KETERANGAN
KOMERSIAL
KOREKSI POSITIF
FISKAL NEGATIF
Pendapatan Ms1
Rp 448.673.300
Rp 448.673.300
Ms2
Rp 350.599.800
Rp 350.599.800
Ms3
Rp 429.659.800
Rp 429.659.800
Ms4
Rp 239.602.100
Rp 239.602.100
Total pendapatan
Rp 1.468.535.000
Rp 1.468.535.000
Rp 67.898.300
Rp 67.898.300
B. Telpon, Fax, Rp dan Internet 44.301.500
Rp 44.301.500
B. Kertas Tinta
Rp 108.000.500
Rp 108.000.500
Rp 33.103.500
Rp 33.103.500
Rp 253.303.800
Rp 253.303.800
Biaya-Biaya Biaya Langsung B. Listrik & Air
dan
B. Makan Total Langsung
Biaya
Biaya administrasi dan umum
10
Rp 279.395.000
Rp 279.395.000
Total biaya administrasi dan Rp umum 279.395.000
Rp 279.395.000
B. Gaji Karyawan
pendapatan lain
Rp 68.315.305
Rp 25.500.000 Rp 42.815.305
Pendapatan Bunga biaya lain-lain
Rp 39.429.000
biaya lain-lain luar operasional
Rp 35.123.500 Rp 4.305.500
biaya depresiasi
Rp 73.365.250
Laba Bersih
Rp 891.357.255
Rp 3.022.125
Rp 70.343.125
Rp 855.869.575
Sumber : data diolah Dari laporan fiskal CV. MS. Komputer, dapat dilihat adanya perbedaan jumlah menurut akuntansi dan menurut peraturan perpajakan (fiskal), dimana menurut akuntansi, laporan laba rugi tahun 2011 sebesar Rp 891.357.255. Sedangkan munurut fiskal, laba rugi tahun 2011 hasilnya adalah Rp 855.869.575. Sehingga Penghasilan Kena Pajak menurut fiskal adalah Rp 855.869.575. Perghitungan PPh Terhutang CV. MS. Komputer menghasilkan laba sebesar Rp 855.869.575, periode 31 Desember 2011 dan penghasilan Kena Pajak menurut fiskal. Laba = Rp 855.869.575 PPh terhutang 25% x Rp 855.869.575 = Rp 213.967.394 Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER31/PJ/2009 Tentang petunjuk Prlaksanaan Pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi, maka perhitungan PPh pasal 21 pada karyawan CV. MS. Komputer adalah sebagai berikut : 11
1. “A” bekerja di CV. MS. Komputer sebagai Manajer Operasional dan belum menikah. Dengan memperoleh gaji sebesar Rp 2.550.000, tunjangan jabatan sebesar Rp 180.000 Perhitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai yang berstatus belum menikah adalah sebagai berikut : Gaji Pokok Tunjangan jabatan Penghasilan Bruto Pengurangan : Biaya Jabatan 5% x Rp 2.730.000 Penghasilan neto perbulan Penghasilan neto setahun PTKP : Wajib Pajak sendiri : Rp 15.840.000 Status Wajib Pajak : 0 Tanggungan : 0 Penghasilan Kena Pajak (PKP) setahun PPh pasal 21 terutang : 5% x Rp 15.282.000 PPh pasal 21 per bulan : Rp 764.100 : 12
Rp 2.550.000 Rp 180.000 + Rp 2.730.000 Rp 136.500 Rp 2.593.500 Rp31.122.000
Rp 15.840.000 – Rp 15.282.000 Rp R
764.100 63.675
2. “B” bekerja di CV. MS. Komputer sebagai Manajer Administrasi dan sudah menikah memiliki satu orang anak. Memperoleh gaji sebesar Rp 2.250.000, tunjangan jabatan sebesar Rp 165.000. Gaji Pokok Rp 2.250.000 Tunjangan Jabatan Rp 165.000 + Penghasilan Bruto Rp 2.415.000 Pengurangan : Biaya Jabatan 5% x Rp 2.415.000 Rp 120.750 – Penghasilan neto perbulan Rp 2.294.250 Penghasilan neto pertahun Rp 27.531.000 PTKP : Wajib Pajak : Rp 15.840.000 Tambahan Wajib Pajak Kawin : Rp 1.320.000 Tambahn 1 tanggungan : Rp 1.320.000 + Rp 18.480.000 – Penghasilan Kena Pajak Setahun Rp 9.051.000 PPh Pasal 21 terutang : 5% x Rp 9.051.000 Rp 452.550 PPh pasal 21 perbulan : Rp 452.550 : 12 Rp 37.713 3. “C” bekerja di CV. MS. Komputer sebagai team menikah. Dengan memperoleh gaji sebesar tunjangan jabatan sebesar Rp 150.000. Perhitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai yang menikah adalah sebagai berikut : Gaji Pokok Tunjangan Jabatan Penghasilan Bruto
leader dan sudah Rp 2.050.000, berstatus sudah Rp 2.050.000 Rp 150.000 + Rp 2.200.000 12
Pengurangan Biaya Jabatan 5% x Rp 2.200.000 Penghasilan neto perbulan Penghasilan neto pertahun PTKP : Wajib Pajak : Rp 15.840.000 Tambahan Wajib Pajak Kawin : Rp 1.320.000 Penghasilan Kena Pajak Setahun PPh Pasal 21 terutang : 5% x Rp 7.920.000 PPh pasal 21 perbulan : Rp 396.000 : 12
Rp 110.000 – Rp 2.090.000 RP25.080.000 + Rp 17.160.000 – Rp 7.920.000 Rp
396.000
Rp
33.000
4. “D” bekerja di CV. MS. Komputer sebagai karyawan biasa, berstatus belum menikah dan memperoleh gaji Rp 850.000 Gaji Pokok Rp 850.000 Pengurangan : Biaya Jabatan 5% x Rp 850.000 Rp 42.500 Penghasilan neto sebulan Rp 807.500 Penghasilan neto setahun Rp 9.690.000 PTKP : Wajib Pajak sendiri Rp 15.840.000 – 0 (NIHIL) Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 tentang petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi. Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 pasal 9 ayat 1 (a) penghasilan bagi pegawai akan dipotong PPh Pasal 21 apabila penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam satu bulan kalender telah melebihi Rp 1.320.000 ( Satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah). Sebanyak 15 orang karyawan pada CV. MS. Komputer yang tidak di kenakan pajak penghasilan pasal 21 karena jumlah gaji yang diperoleh karyawan tersebut dibawah PTKP Kesimpulan Dan Saran Kesimpulan Berdasarkan hasil data dan informasi yang penulis dapat dari CV. MS. Komputer, maka kesimpulan yang diambil sesuai dengan tunjuan permasalahan adalah : 1. Perhitungan Pajak Penghasilan Badan pada CV. MS. Komputer tahun 2011 belum sesuai dengan Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2008, karena terjadinya koreksi fiskal negatif dan koreksi fiskal positif sehingga terjadinya lebih bayar. 2. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 sudah sesuai dengan Undang-Undang RI nomor 36 2008. 13
Saran Berdasarkan data dan informasi yang penulis dapat dari pihak CV. MS. Komputer, penulis memberikan saran agar : 1. CV. MS. Komputer mengikut sertakan pegawai bagian administrasi pada pelatihan-pelatihan pajak, agar pegawai tersebut memahami pelaksanaan wajib pajak untuk perhitungan pajak perusahaan secara self assessment system. 2. CV. MS. Komputer mengarsip dengan baik segala fakturfaktur pajak atau bukti-bukti pembayaran pajak yang lainnya, sehingga dapat mempermudah pegawai bagian administrasi melakukan tugasnya dalam hal pembayaran pajak. 3. Perusahaan harus selalu mengikuti perubahan aturan pajak yang dimana memungkinkan munculnya keuntungan fiskal yang baru akibat adanya perubahan tersebut, terutama keuntungan perpajakan sehubungan dengan pajak penghasilan terhutang yang dapat merugikan perusahaan. DAFTAR PUSTAKA Diana, Anastasia., & Setiawati, Lilis. (2009). Perpajakan Indonesia, Konsep, Aplikasi Dan Penuntun Praktis. Yogyakarta: ANDI. Iqbal, Hasan. (2004). Analisis Data Penelitian Desain Statistik. Jakarta: Erlangga. Mardiasmo. (2008). Perpajakan. Yogyakarta: ANDI. Mulyono, Djoko. (2009). Pengantar Pajak Penghasilan Dan Pajak Penghasilan Pasal 21. Jakarta: Andi. Nasir. (2001). Metode Penelitian. Jakarta: Graha Indonesia. Resmi, Siti. (2009). Perpajakan, Teori dan Kasus (Buku 1 Edisi 5). Jakarta: Salemba Empat. Republik Indonesia. Undang-Undang No.36 Tahun 2008. Pajak Penghasilan. Sangadji, Eta. Mamang., & Sopiah. (2010). Metode Penelitian (Pendekatan Praktis dalam Penelitian). Yogyakarta: ANDI. Simanjutak, Diana. (2011). Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Pegawai Negeri Sipil Studi Kasus Pada Inspektorat Daerah Kabupaten X. Universitas Raja Ali Haji. Soemitro, Rochmat. (2008). Dasar-Dasar Hukum Pajak Dan Pendapatan (Edisi Lima). Bandung: Eresco. Sugiyono. (2005). Metode Penelitian Administrasi (Edisi 12). Bandung: Alfabet. Supramono, & Damayanti, T. W. (2009). Perpajakan Indonesia, Mekanisme dan Perhitungan. Yogyakarta: ANDI. Yulistiana. (2011). Evaluasi Perhitungan Pajak Umum Perusahaan pada Rumah Sakit Dr.H. Marzoeki Mahdi Bogor. Universitas Teknologi Yogyakarta WWW. Pajak. Com. Diunduh pada tanggal 12 Juni 2013 WWW. Metode Penyusutan.Com. Diunduh pada tanggal 18 Juli 2013 LAMPIRAN 14
Daftar penyusutan menurut perusahaan No
Waktu Perolehan
Uraian
1
7 unit komputer
2
Rp
16.800.000
1 unit komputer server
Rp
3.250.000
3
1 lemari
Rp
537.000
4
7 unit meja komputer
Rp
5.600.000
5
10 kursi
Rp
450.000
6
2 Ac 2pk
Rp
300.000
7
3 printer
Rp
350.000
8
1 scanner
Rp
675.000
9
2 kipas angin
Rp
1.500.000
Rp
4.500.000
Rp
340.000
Rp
535.000
Rp
50.000
Rp
400.000
Rp
5.600.000
16 2 meja komputer
Rp
160.000
17 2 kursi
Rp
90.000
Rp
23.500.000
19 1 unit komputer server
Rp
4.700.000
20 10 meja komputer 21 1 meja server
Rp Rp
1.000.000 620.000
10 3 unit komputer 3 meja dan 11 komputer
2003
Harga Perolehan
Jul-03
2004 kursi
12 1 meja komputer server 13 1 Ac 1,5 Pk
Mar-04
14 1 meja 15 2 unit komputer
18 10 unit komputer
2005
2007
Tarif B.Penyusutan Rp 25% Rp 25% Rp 25% Rp 25% Rp 25% Rp 25% Rp 25% Rp 25% Rp 25% Rp 25% Rp 25% Rp 25% Rp 25% Rp 25% Rp 25% Rp 25% Rp 25% Rp 25% Rp 25% Rp 25% 15 25% Rp
Rp 22 10 kursi
Rp
550.000
25%
-
23 3 kursi
Rp
100.000
25%
-
24 2 buah kipas angin
Rp
950.000
25%
-
25 1 meja server
Rp
355.000
25%
-
Rp Rp Rp Rp 26 2 printer
Rp
1.250.000
25%
Rp
6.750.000
25%
Rp
1.790.000
25%
Rp
20.240.000
25%
30 1 unit komputer server
Rp
1.050.000
25%
31 6 unit komputer
Rp
18.060.000
25%
32 8 meja komputer
Rp
800.000
25%
33 6 meja komputer
Rp
500.000
25%
34 8 kursi
Rp
800.000
25%
35 10 kursi
Rp
1.000.000
25%
36 1 meja server
Rp
1.500.000
25%
37 2 meja
Rp
960.000
25%
Rp
1.840.000
25%
39 4 ptinter
Rp
3.000.000
25%
40 1 scanner
Rp
1.300.000
25%
41 3 buah ac
Rp
10.350.000
25%
42 2 buah kipas angin
Rp
780.000
25%
Rp
5.120.000
25%
44 1 unit komputer server
Rp
1.300.000
25%
45 4 meja dan kursi
Rp
650.000
25%
46 2 kursi 47 2 Ac 2pk
Rp Rp
125.000 6.785.000
25% 25%
27 2 Ac 2pk
Sep-08
28 1 Ac 1,5 Pk 29 8 unit komputer
38 1 lemari
43 4 unit komputer
2010
Mei-10
2012
Rp 1.687.500 Rp 447.500 Rp 5.060.000 Rp 262.500 Rp 4.515.000 Rp 200.000 Rp 125.000 Rp 200.000 Rp 250.000 Rp 375.000 Rp 240.000 Rp 460.000 Rp 750.000 Rp 325.000 Rp 2.587.500 Rp 195.000 Rp 1.280.000 Rp 325.000 Rp 162.500 Rp 31.250 Rp 16
48 1 buah kipas angin
Rp
422.000
25%
49 1 lemari
Rp
753.000
25%
50 2 printer
Rp
1.300.000
25%
51 1 ascanner
Rp
1.100.000
25%
52 1 meja server
Rp
950.000
25%
53 1 meja biasa
Rp
510.000
25%
Rp
8.235.000
25%
55 3 meja komputer
Rp
346.000
25%
56 3 kursi
Rp
145.000
25%
Rp
179.323.000
25%
54 3 unit komputer
Sep-12
TOTAL
1.696.250 Rp 105.500 Rp 188.250 Rp 325.000 Rp 275.000 Rp 237.500 Rp 127.500 Rp 2.058.750 Rp 86.500 Rp 36.250 Rp 24.615.250
KELOMPOK 1 DAFTAR PENYUSUTAN PERALATAN
no 1
Uraian
waktu perolehan
2
8 unit komputer 2010 1 unit komputer server
3
6 unit komputer
4
8 meja komputer
5
6 meja komputer
6
8 kursi
7
10 kursi
8
1 meja server
9
2 meja
10 1 lemari 11 4 ptinter 12 1 scanner
Mei-10
harga perolehan Rp 20.240.000 Rp 1.050.000 Rp 18.060.000 Rp 800.000 Rp 500.000 Rp 800.000 Rp 1.000.000 Rp 1.500.000 Rp 960.000 Rp 1.840.000 Rp 3.000.000 Rp 1.300.000
Masa Kelompok manfaat
Tarif
I
4 Tahun 25%
I
4 Tahun 25%
I
4 Tahun 25%
I
4 tahun 25%
I
4 Tahun 25%
I
4 Tahun 25%
I
4 Tahun 25%
I
4 Tahun 25%
I
4 Tahun 25%
I
4 Tahun 25%
I
4 Tahun 25%
I
4 Tahun 25%
Biaya Penyusutan Rp 5.060.000 Rp 262.500 Rp 4.515.000 Rp 200.000 Rp 125.000 Rp 200.000 Rp 250.000 Rp 375.000 Rp 240.000 Rp 460.000 Rp 750.000 Rp 325.000 17
13 4 unit komputer 2012 1 unit komputer 14 server 15 4 meja dan kursi 16 2 kursi 17 1 lemari 18 2 printer 19 1 ascanner 20 1 meja server 21 1 meja biasa 22 3 unit komputer
Sep-12
23 3 meja komputer 24 3 kursi TOTAL
Rp 5.120.000 Rp 1.300.000 Rp 650.000 Rp 125.000 Rp 753.000 Rp 1.300.000 Rp 1.100.000 Rp 950.000 Rp 510.000 Rp 8.235.000 Rp 346.000 Rp 145.000 Rp 71.584.000
I
4 Tahun 25%
I
4 Tahun 25%
I
4 Tahun 25%
I
4 Tahun 25%
I
4 Tahun 25%
I
4 Tahun 25%
I
4 Tahun 25%
I
4 Tahun 25%
I
4 Tahun 25%
I
4 Tahun 25%
I
4 Tahun 25%
I
4 Tahun 25%
Rp 1.280.000 Rp 325.000 Rp 162.500 Rp 31.250 Rp 188.250 Rp 325.000 Rp 275.000 Rp 237.500 Rp 127.500 Rp 2.058.750 Rp 86.500 Rp 36.250 Rp 17.896.000
Kelompok 2 DAFTAR PENYUSUTAN PERALATAN
no Uraian 1
1AC 1,5 Pk
2
2 buah kipas angin
3
2 Ac 2pk
4
1 Ac 1,5 Pk
5
3 buah AC
6
2 buah kipas angin
7
2 Ac 2pk
8
1 buah kipas angin TOTAL
waktu harga perolehan perolehan Rp Mar-04 1.750.000 Rp 2007 950.000 Rp Sep-08 6.750.000 Rp 1.790.000 Rp 10.350.000 Rp 780.000 Rp 6.785.000 Rp 422.000 Rp 29.577.000
Masa Kelompok manfaat Tarif II
8 Tahun 12,50%
II
8 Tahun 12,50%
II
8 Tahun 12,50%
II
8 Tahun 12,50%
II
8 Tahun 12,50%
II
8 Tahun 12,50%
II
8 Tahun 12,50%
II
8 Tahun 12,50%
B. Penyusutan Rp 218.750 Rp 118.750 Rp 843.750 Rp 223.750 Rp 1.293.750 Rp 97.500 Rp 848.125 Rp 52.750 Rp 3.697.125
18
Total Kelompok 21.593.125,00
1
Dan
Kelompok
2
sebesar
Rp
DAFTAR PENYUSUTAN BANGUNAN NO 1 2 3 4 TOTAL
Uraian Ruko Ruko Ruko Ruko
Waktu perolehan 2003 2005 2007 2010
Haga perolehan
Tarif
Rp.200.000.000 Rp.245.000.000 Rp.150.000.000 Rp.380.000.000 Rp.975.000.000
5% 5% 5% 5% 5%
B.Penyusutan Rp.10.000.000 Rp.12.250.000 Rp. 7.500.000 Rp.19.000.000 Rp.48.750.000
19
