ANALISIS TUGAS DAN WEWENANG LABORATORIUM FORENSIK

Download (Jurnal). Oleh : Putri Ayu Rindi Pramesti. 1312011248. FAKULTAS HUKUM ... tindak pidana pemalsuan surat ini menggunakan uji laboratorium fo...
0 downloads 472 Views 218KB Size
Download PDF
Love PNG Images
1

ANALISIS TUGAS DAN WEWENANG LABORATORIUM FORENSIK DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT (Studi Kasus Putusan Nomor 364/Pid.B/2013/PN.Kb)

(Jurnal)

Oleh : Putri Ayu Rindi Pramesti 1312011248

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2017

2

ANALISIS TUGAS DAN WEWENANG LABORATORIUM FORENSIK DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT (Studi Kasus Putusan Nomor 364/Pid.B2013/PN.KB)

Oleh Putri Ayu Rindi Pramesti, Tri AndrismanS.H.,M.H, Gunawan Jatmiko,S.H.,M.H (Email: [email protected])

Abstrak Tindak pidana pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal bertentangan dengan yang sebenarnya. Pengertian surat palsu adalah membuat surat yang isinya tidak benar atau tidak semestinya. Pengertian tindak pidana pemalsuan surat adalah perbuatan yang dilakukan pelaku dengan cara mengubah surat asli, sehingga isinya menjadi berbeda dari aslinya. Proses pembuktian dalam tindak pidana pemalsuan surat ini menggunakan uji laboratorium forensik atas suatu hal yang dipalsukan didalamnya.Permasalahan yang diteliti oleh penulis adalah apakah tugas dan wewenang dari uji laboratorium forensik dalam tindak pidana pemalsuan surat? dan apakah hasil uji pada laboratorium forensik tersebut cukup efektif sebagai alat bukti dalam tindak pidana pemalsuan surat?Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa tugas dan wewenang laboratorium forensik dalam tindak pidana pemalsuan surat sesuai dengan perkap polri nomor 10 tahun 2009 Tugas dan wewenang dari laboratorium forensik dalam tindak pidana pemalsuan surat dapat dilihat secara rinci dalam Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara Dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dijelaskan dalam Bagian I sampai dengan Bagian ke 3 dari perkap tersebut Penulis menyarankan bahwa dalam kasus tindak pidana pemalsuan surat sebaiknya selalu menggunakan uji laboratorium forensik, jangan hanya mengandalkan identifikasi oleh penyidik untuk mengumpulkan bukti yang akurat, dalam pelaksanaan penyidikannya diharapkan segera terealisasikan untuk diadakannya labfor pada seluruh Polda di seluruh Indonesia agar memudahkan penyidik dalam penyidikan tindak pidana pemalsuan surat.

Kata Kunci: Pemalsuan Surat,Pembuktian,Laboratorium Forensik

3

ABSTRACT ASSESSMENT ANALYSIS AND AUTHORIZED LABORATORY AUTHORITY IN CRIMINAL FEVER OF LETTERFAIL (CASE STUDY DECISION NUMBER 364 / Pid.B / 2013 / PN.KB) By PUTRI AYU RINDI PRAMESTI The criminal act of counterfeiting is a crime which contains an unlawful or false system of things that appear outwardly as if they are true, contrary to the truth. The meaning of the letter in this case is all kinds of letters that can be handwritten, typed, or printed. While the notion of a fake letter is to make a letter that the contents are not correct or inappropriate. Understanding the crime of letter fraud is an act perpetrators do by changing the original letter, so that the content becomes different from the original. The proofing process in the fraudulent crime of this letter uses a forensic laboratory test on a forged matter therein. The test results shall be made in the form of official official reports prepared by competent public authorities or drawn up before them, letters made in accordance with statutory regulations or letters made by an expert containing opinions based on expertise on something officially requested. Problems examined by the authors is How is the technique of the use of forensic laboratory testing in the proof of the crime of falsification of letters in the decision Number 364 / Pid.B / 2013 / PN.KB and whether the test results in the forensic laboratory is quite effective as evidence in the crime of letter forgery ? The problem approach in this research uses the juridical normative and juridical empirical approach. The data used in the form of primary data and secondary data. Data collection method in this research is using library research and field research. Data analysis using qualitative data analysis.The results of research and discussion indicate that the task and authority of the forensic laboratory in the crime of counterfeiting of letters in accordance with the policemen number 10 of 2009 The duties and authorities of the forensic laboratory in the crime of falsification of letters can be seen in detail in Chief of Police Regulation Number 10 Year 2009 About Procedures And Requirements of Criminalization Examination Requests for Criminal Events and Criminalism Cases. Proof To the Forensic Laboratory of the Police of the Republic of Indonesia. Described in Sections I to Section 3 of the enclosure. The authors suggest that in the case of the crime of falsification of letters should always use forensic laboratory testing, do not rely solely on identification by investigators to collect accurate evidence, in the implementation of the investigation is expected to be realized for the labfor in all Police in Indonesia to facilitate investigators in the investigation of crime Letter forgery.

4

I. PENDAHULUAN Pemalsuan terhadap surat merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana, yang selanjutnya disingkat dengan KUHP. Surat atau tulisan, di dalamnya terkandung arti atau makna tertentu dari sebuah pikiran, yang kebenarannya harus dilindungi. Membuat surat palsu adalah menyusun surat atau tulisan pada keseluruhannya yang dibuat secara palsu. Perbuatan memalsukan surat dilakukan dengan cara melakukan perubahanperubahan tanpa hak (tanpa izin yang berhak) dalam suatu surat atau tulisan. Perubahan tersebut dapat mengenai tanda tangannya maupun mengenai isinya.1 Pada dasarnya, pemalsuan sendiri mengakibatkan seseorang atau pihak tertentu merasa dirugikan. Hal inilah yang membuat pemalsuan diatur dan termasuk dalam suatu tindak pidana. Kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek), yang tampak dari luar seolaholah benar adanya padahal bertentangan dengan yang sebenarnya. Kejahatan pemalsuan ini dimuat dalam Buku II KUHP dan dikelompokkan menjadi 4 golongan, yakni : 1. Kejahatan sumpah palsu (Bab IX). 2. Kejahatan pemalsuan uang (Bab X) 3. Kejahatan pemalsuan materai & merek (Bab XI)

1

Ilham Lasahido,Modul Penanganan Surat, (Jakarta: Diklat Departemen Keuangan Nasional, 2006), hlm. 4.

4. Kejahatan pemalsuan surat (Bab XII). Penggolongan tersebut didasarkan atas obyek dari pemalsuan, yang jika dirinci lebih lanjut ada 6 obyek kejahatan, yaitu (1) keterangan di atas sumpah, (2) mata uang, (3) uang kertas,(4) materai,(5) merek, dan (6) surat. Tindakan penyidikan dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu, yang tugasnya adalah pemeriksaan di pengadilan. Penyidik adalah orang yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan. Penyidik mempersiapkan alat-alat bukti yang sah, sehingga dapat dipergunakan untuk membuat suatu perkara menjadi jelas atau terang dan juga mengungkap siapa pelaku kejahatan atau pelaku tindak pidana sebenarnya. Kejahatan pemalsuan surat dibentuk dengan tujuan untuk melindungi kepentingan hukum publik perihal kebenaran atas isi 4 macam objek surat, yaitu: 1. surat yang menimbulkan suatu hak; 2. surat yang menerbitkan suatu perikatan; 3. surat yang menimbulkan pembebasan utang, atau 4. surat yang dibuat untuk membuktikan suatu hal atau keadaan tertentu.2 Terdapat perbuatan yang dilarang dan dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana terhadap suatu surat, yaitu perbuatan membuat surat palsu (valschelijk opmaaken) dan memalsukan (vervalsen). Kejahatan 2

adam.chazawi.blogspot.com/2012/06/pemalsua n-surat-pasal-263-kuhp.html.,diakses pada taggal 12 oktober 2016

5

pemalsuan surat ada dua (2) yaitu : membuat surat palsu dan menggunakan surat palsu. Hal ini tertuang di dalam Pasal 263 KUHP sebagai berikut: (1) Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun. (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Kasus pemalsuan surat diperlukan suatu pembuktian secara cepat. Salah satunya yaitu melalui pembuktian menggunakan barang bukti surat dan melalui pemeriksaan oleh ahli bidang forensik kriminalistik yang bertugas menyelenggarakan dan melaksanakan pemeriksaan barang bukti guna memperoleh kebenaran materiil. Analisis terhadap barang bukti tersebut diperlukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana ini yang bertujuan untuk mengetahui atau menyelidiki apakah benar terdapat unsur kesengajaan untuk menggunakan surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsukan, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Pengaturan tentang penggunaan alat bukti surat dalam pembuktian di persidangan diatur dan

disebutkan di dalam KUHAP. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) yang didalamnya mengatur sebagai berikut : (1) Alat bukti yang sah ialah: a. Keterangan saksi b.Keterangan ahli c. Surat d.Petunjuk e. Keterangan terdakwa (2) Hal yang secara umum sudah diketahui dana tidak perlu dibuktikan. Pasal ini menyatakan surat sebagai alat bukti yang sah dan untuk pengaturan lebih lanjut mengenai alat bukti surat ini diatur pula dalam Pasal 187 KUHAP, yang menegaskan bahwa surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah : a) berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hdapannya, yag memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dilaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu; b) surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan; c) surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;

6

d) surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Penulis tertarik menganalisis tugas dan wewenang laboratorium forensik tersebut dalam tindak pidana pemalsuan surat tersebut, karena kasus tersebut dapat dibuktikan berdasarkan hasil uji Laboratorium Forensik. Hal ini membuat penulis ingin mengetahui dan mendalami tentang tugas dan wewenang dari laboratorium forensik dalam pembuktian tindak pidana pemalsuan surat serta apakah hasil uji tersebut cukup efektif dalam pembuktian terhadap kasus-kasus pemalsuan surat lainnya, berdasarkan hal tersebut, maka penulis mengajukan skripsi yang berjudul “Analisis Tugas Dan Wewenang Laboratorium Forensik Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Studi Kasus Putusan Nomor 364/Pid.B/2013/PN.KB)” Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut : a. Apakah tugas dan wewenang dari uji laboratorium forensik dalam tindak pidana pemalsuan surat? b. Apakah hasil uji pada laboratorium forensik tersebut cukup efektif sebagai alat bukti dalam tindak pidana pemalsuan surat? Penelitian ini menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan yuridis Normatif dan pendekatan yuridis Empiris. Pendekatan Yuridis Normatif Pendekatan Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka berupa literatur dan perundangundangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam hal ini mengenai pembuktian dengan uji

laboratorium forensik dalam tindak pidana pemalsuan surat. Pendekatan Yuridis Empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menggali informasi dan melakukan penelitian dilapangan guna mengetahui secara lebih jauh mengenai permasalahan yang dibahas. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Direktur Reserse Umum, Penyidik Polda Lampung dan Dosen pengajar Kriminalistik Universitas Lampung guna mendapatkan informasi yang akurat. Metode pendekatan ini adalah dengan etode pendekatan kasus yang dilakukan dengan cara melakukan telaah serta analisis terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yan dibahas dalam penelitian ini mengenai tugas dan wewenang laboratprium forensik dalam tindak pidana pemalsuan surat. Analisis data merupakan langkah lanjut setelah melakukan penelitian. Menurut Soerjono Soekanto, analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan.3

3

Soerjono Soekanto, 1993. Pengantar Penelitian Hukum. Universitas Indonesia: Press Jakarta.

7

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 2.1 Tugas Dan Wewenang Laboratorium Forensik Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat Era globalisasi dan transparansi saat ini penyidik harus sudah meninggalkan cara-cara penyidikan konvensional yang hanya mengandalkan pengakuan tersangka atau saksi dan harus berpindah dengan cara scientific Crime Investigation (penyidikan secara Ilmiah). Hal ini sejalan dengan visi dan misi Polri serta adanya tuntutan masyarakat baik nasional maupun internasional bahwa dalam penyidikan harus menjunjung tinggi supremasi hukum dan HAM serta tuntutan perundang-undangan kita (KUHAP) yang tidak lagi mengejar pengakuan dalam sistem pembuktian, demi terciptanya kepastian hukum dan rasa keadilan sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat untuk patuh kepada hukum. Scientific Crime Investigation yaitu proses penyidikan yang dalam sistem pembuktiannya memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau memanfaatkan fungsi forensik (Identifikasi Forensik, Laboratorium Forensik, Psikologi Forensik, Kedokteran Forensik dan ahli forensik lainnya). Pembuktian secara ilmiah pada proses penyidikan kasus pidana akan merupakan alat bukti yang paling dapat diandalkan dan bahkan menjadi tulang punggung (back-bone) dalam proses peradilan pidana terutama pada pengungkapan perkara atau pelaku dalam proses penyidikan. Hal ini diakui oleh beberapa pakar forensik dimana apabila pembuktian di pengadilan tidak ditemukan saksi maka hasil

pemeriksaan barang bukti menjadi alat bukti yang utama (andalan). Penyidikan merupakan upaya dalam mencari dan mengumpulkan bukti, penyidik diberi kewenangan seperti dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h KUHAP yang menyatakan bahwa mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara dan Pasal 120 ayat (1) KUHAP menyatakan dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus. Pengertian mendatangkan para ahli atau memiliki keahlian khusus tersebut uuntuk meengungkap tindak pidana pemalsuan surat salah satunya dapat dipenuhi oleh Laboratorium Forensik, sehingga Laboratorium Forensik dapat berperan dalam tiap tahapan proses penegakan hukum. Forensik berasal dari bahasa Yunani ’Forensis’ yang berarti debat atau perdebatan. Ilmu forensik merupakan ilmu untuk melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti-bukti fisik yang ditemukan di tempat kejadian perkara. Dalam Pasal 1 angka 2, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara Dan Laboratoris Kriminalistik menyatakan bahwa “Laboratorium Forensik adalah satuan kerja Polri meliputi Pusat Laboratorium Forensik dan Laboratorium Forensik Cabang yang bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi Laboratorium Forensik/Kriminalistik dalam rangka mendukung penyidikan yang dilakukan oleh satuan kewilayahan, dengan pembagian wilayah pelayanan (area

8

service) sebagaimana ditentukan dengan Keputusan Kapolri.”4 Pasal 1 angka 4 Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 menetukan juga pengertian dari tempat kejadian perkara, bahwa: “Tempat Kejadian Perkara (TKP) adalah tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan atau terjadi dan tempat-tempat lain dimana tersangka dan atau korban dan atau barang-barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dapat ditemukan.” Pengertian dari Ilmu Kriminalistik adalah pengetahuan untuk menentukan terjadinya atau tidak terjadinya kejahatan dan menyidik perbuatan dengan menggunakan ilmu pengetahuan alam dan mengenyampingkan cara-cara lain yang dipergunakan oleh ilmu kedokteran kehakiman, ilmu racun kehakiman, dan ilmu penyakit jiwa kehakiman.5 Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/30/VI/2003 tanggal 30 Juni 2003, tentang Perubahan atas Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pusat Laboratorium Forensik mempunyai kedudukan sebagai pusat Laboratorium Forensik disingkat Puslabfor adalah unsur pelaksana Badan Reserse Kriminal yangberkedudukan di bawah dan bertanggung jawaban kepada Kepala Bagian Reserse Kriminal (Bareskrim Polri). 4

5

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara Dan Laboratoris Kriminalistik R.Soesilo, 1976, Ilmu Kriminalistik (Ilmu Penyidikan Kejahatan), Penerbit Politea, Bogor,hlm.11.

Puslabfor mempunyai tugas membina fungsi kriminalistik atau forensik dalam lingkungan Polri dan menyelenggarakan fungsi kriminalistik atau forensik kepolisian pada tingkat pusat. Adapun fungsi dari PuslabforPolri adalah sebagai berikut : 1. Perumusan dan pengembangan petunjuk dan prosedur pelaksanaan fungsi kriminalistik atau forensik kepolisian. 2. Penyelenggaran pengawasan dan pemberi arahan dalam rangka menjamin terlaksananya tugas sesuai petunjuk dan prosedur pelaksanaan fungsi kriminalistik atau forensik polri. 3. Pemberi dukungan dalam pelaksanaan fungsi kriminalistik forensik kepolisian pada tingkat kewilayahan. 4. Penyelenggara pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan analisis Laboratoris barang bukti berkaitan dengan pelaksanaan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan peradilan. 5. Pelaksana dalam melakukan analisa dan evaluasi pelaksanaan dan kinerja Pengembangan fungsi kriminalistik atau forensik kepolisian. Dalam pelaksanaan fungsinya Pusat Laboratorium Forensik di bantu oleh 5 (lima) departemen yang masing-masing departemen tersebut membidangi ilmuilmu Forensik sebagai berikut: 1) Bidang Kimia dan Biologi Forensik (Bid Kimbiofor) Bidang Kimia Umum Forensik meliputi pemeriksaan; pemalsuan hasil-hasil industri, makanan atau minuman, obat-obatan, kosmetik, minyak pelumas atau oli, bahan bakar minyak dan bahan-bahan yang tidak dikenal lainnya. Bidang

9

Biologi Forensik meliputi pemeriksaan; serologi, pemeriksaan cairan dan jaringan tubuh (darah, sprema, air, ludah, rambut atau bulu, kuku, pemeriksaan tumbuhan, hewan dan sebagainya). Bidang Toxikologi Forensik meliputi pemeriksaan; peracunan dan keracunan baik melalui makanan atau minuman maupun melalui udara atau gas (Monoksida) dan Pencemaran lingkungan (air limbah). 2) Bidang Fisika dan Komputer Forensik (Bid Fiskomfor) Bidang Fisika Umum Forensik meliputi Pemeriksaan sabotasi , berkas kejahatan dan sebagainya. Bidang Komputer Forensik meliputi pemeriksaan suara dan gambar (audio/video), komputer dan telepon genggam (computer dan mobile phones), dan kejahatan jaringan internet atau intranet (cyber network) dan sebaginya.Bidang kebakaran Forensik meliputi pemeriksaan kebakaran “on the spot” dan pemeriksaan barang bukti kebakaran. Bidang Fisika khusus meliputi pemeriksaan bekas alat atau jejak alat (tool mark), pemeriksaan atau analisa kebohongan melalui Leidetection dan voice detection. Bidang instrumen Forensik meliputi pemeriksaan barang bukti dengan dukungan instrument analisis. 3) Bidang Balistik dan Metallurgi Forensik (Bid Balmetfor) Bidang senjata api dan Peluru Forensik meliputi pemeriksaan senajata api, selongsong peluru, anak peluru, peluru, sisa mesium, serta partikel pecahan logam yang diperikrakan dari senjata api dan peluru. Bidang Bahan Peledak

Forensik meliputi pemeriksaan barang bukti bahan peledak komersil yang di paket atau container berbentuk bom serta sumbu ledak. Bidang Metallurgi Forensik meliputi pemeriksaan metallurgi umum seperti ; analisa kerusakan atau perpatahan logam, analisa spesifikasi teknis atau struktur logam serta pemalsuan nomor seri yang dicetak diatas permukaan logam (nomor mesin dan nomor rangka, motor atau mobil serta peralatan cadangan lainnya). 4) Bidang Dokumen dan Uang Palsu Forensik (Bid Dokupalfor) Bidang dokumentasi Forensik meliputi pemeriksaan; tulisan tangan , tanda tangan, dan ketik. Bidang produk Cetak dan Uang palsu Forensik meliputi pemeriksaan; bahan cetak, perangko dan uang palsu. Bidang Fotografi Forensik meliputi pemeriksaan; mikro dan makro fotografi. 5) Bidang Narkotika, Psikotropika, dan obat berbahaya Forensik (Bid Narkobafor) Bidang ini bertugas melakukan pemeriksaan narkotika (narkotika bahan alam, bahan sintesa dan semi sintesa, dan cairan tubuh), psikotropika (bahan dan sediaan psikotropika), laboratorium illega lclandestine labs), bahan psikotropika) dan obat (bahan kimia obat berbahaya, bahan kimia adiktif, dan prekursor) .6 Berdasarkan hasil wawancara dengan Fahrizal Helani beliau mengatakan 6

Cantrik Edmond Locard, 2010, Mengenal Lebih Dekat Laboratorium Forensik Polri, http:/wartalabfor.blogspot.com/2010/05/mengen al-lebih-dekat-puslabfor.html diakses tanggal 24 Januari 2017

10

bahwa puslabfor hanya terdapat di beberapa daerah dalam satu pulau, untuk pulau Sumatera hanya ada puslabfor cabang Palembang tepatnya berada di Polda Sumatera Selatan. Puslabfor berada dibawah struktur Bareskrim Polri bersama Pusinafis dan Pusiknas. Dalam organisasi baru terdapat beberapa perubahan dan penambahan antara lain penambahan bidang baru yaitu bidang Narkobafor, penambahan subbid Komputer Forensik. Menurutnya, dalam rangka peningkatan pelayanan sesuai tugas pokok, fungsi dan perannya, pada tahun 2025 akan di bangun Laboratorium Forensik di setiap Polda.7 Menurut Jerri Yunior, berdasarkan hasil wawancara secara pribadi, beliau mengatakan pada sistem pembuktian menurut ilmu forensik atau ilmu kriminalistik itu adanya bukti segitiga TKP (triangle crime scene) maka terdapat rantai antara korban, barang bukti dan pelaku. Dalam hal ini peran dari micro evidence (unsur mikro barang bukti) menjadi sentral dalam scientific crime investigation / SCI (penyidikan secara Ilmiah) karena akan menghubungkan rantai antara korban (victim), pelaku (suspect) dan TKP serta barang bukti (physical evidence) itu sendiri. Diketahui bahwa dalam barang bukti terdapat unsur mikro dan unsur makro. Unsur mikro apabila dilakukan pemeriksaan di laboratorium atau oleh ahlinya akan menjadi alat bukti keterangan saksi dan atau Surat (Berita Acara atau BA) dan atau bukti petunjuk, sedangkan unsur makro apabila dipergunakan dalam pemeriksaan saksi atau tersangka oleh penyidik dan dibuatkan Berita Acara (BA) akan 7

Wawancara dengan Bripka. Fahrizal Helani Kabag SUBDITRESKRIMUM Polda Lampung, Tanggal 23 Januari 2017.

menjadi alat bukti, keterangan saksi dan atau keterangan tersangka.8 Fahrizal Helani juga mengatakan bahwa fokus utama dari scientific crime Investigation adalah barang bukti mikro (micro evidence) yaitu bagaimana barang bukti didapatkan (proses olah TKP, proses penindakan), barang bukti diawetkan agar tidak rusak dan diperiksa atau identifikasi (proses pemeriksaan laboratorium) dan adanya pemanfaatan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti dan teknis kriminalistik TKP dalam proses pemeriksaan saksi-saksi atau tersangka oleh penyidik.9 Sesuai Perkap Nomor 21 tahun 2010, Puslabfor merupakan unsur pelaksana teknis yang berada di bawah Kabareskrim yang bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi laboratorium forensik guna mendukung penyidikan dalam penegakkan hukum, yang dalam melaksanakan tugas tersebut, Puslabfor menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 1. Pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti sesuai dengan bidang ilmu forensik dalam rangka pembuktian ilmiah. 2. Pembinaan dan pengembangan sumber daya labfor meliputi sistem dan metoda, sumber daya manusia, material, fasilitas dan jasa termasuk instrumen analisis; serta pengembangan aplikasi ilmu forensik dalam rangka menjamin mutu pemeriksaan; dan 8

9

Wawancara dengan Brigpol.Jerri Yunior Penyidik Pembantu Polda Lampung. Tanggal 23 Januari 2017. Wawancara dengan Bripka. Fahrizal Helani Kabag SUBDITRESKRIMUM Polda Lampung, Tanggal 23 Januari 2017.

11

3. Pembinaan teknis fungsi labfor kepada Polri dan pelayanan umum fungsi labfor kepada masyarakat. Menghindari faktor-faktor subjektif dari sumber daya manusia dalam menentukan hasil pemeriksaan sehingga diperoleh hasil pemeriksaan yang cepat, tepat, akurat serta sesuai dengan kaidah ilmiah dan hukum, maka diperlukan peralatan khusus (alsus) instrumen dalam mendukung proses penyelidikan dan penyidikan. Peralatan khusus untuk menunjang kegiatan operasional pemeriksaan barang bukti di Puslabfor Bareskrim Polri terdiri atas : 1) Instrumen analisis kimia, antara lain : DNA Profilling, Gas Chromatography (GC).High Performance Liquid Chromatography (HPLC), Ion Chromatography (IC), Atomic Absorbance Spectrometer (AAS), Ultra Violet – Ultra Violet visible spectrometer (UV – UVVis), Gas Chromatography – Mass Spectrometer (GCMS), Video Spectral Comparator (VSC), Ion Scan,Fourier Transform Infrared Spectrometer (FTIR), Inductively Coupled Plasma Spectrophotometer (ICPS), Scanning Electron Magnetic (SEM), Foram dan lain lain. 2) Alat Ukur yang digunakan untuk melakukan kalibrasi suatu bahan sebagai penunjang kegiatan pemeriksaan forensik. 3) Alat Optik yang digunakan untuk digabung dengan peralatan photography, comparison microscope dan lain lain. 4) Alat Deteksi yang digunakan untuk mendeteksi suatu bahan dengan ketajaman tinggi seperti untuk bahan peledak atau explosive, gas, bahan logam atau metal dan

radioaktif, seperti polygraph, voice analyzer, sabre 400 dan lain lain. Berkaitan dengan peralatan khusus instrumen tersebut, dalam rangka operasionalisasi, pemeriharaan dan perawatan, serta penggantian peralatan yang sudah kadaluwarsa serta pengadaan peralatan khusus instrumen yang baru sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membutuhkan anggaran yang cukup besar, sehingga Puslabfor mempunyai penampilan prima dalam memberikan pelayan dan dukungan kepada penyidik dalam scientific crime investigation, karena hal yang tidak mungkin operasionalisasi suatu laboratorium tanpa didukung oleh peralatan khusus instrumen. Memenuhi ketentuan undang undang, sesuai pasal 183 ketika penyidik akan menentukan status seseorang menjadi tersangka, sekurang-kurangnya harus dipenuhi dua alat bukti yang sah, sedangkan alat bukti yang sah sesuai pasal 184 adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Sesuai tugas pokok dan fungsinya maka Puslabfor Bareskrim Polri dapat berperan dalam hal tersebut sebagai saksi ahli atau memberikan alat bukti surat dalam bentuk berita acara pemeriksaan serta memberikan petunjuk sesuai hasil pemeriksaan yang berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi mulai semenjak awal penyelidikan, penyidikan, penuntutan serta di pengadilan. Upaya dalam mencari dan mengumpulkan bukti dalam proses penyidikan, penyidik diberi kewenangan seperti yang tersirat dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h KUHAP yang

12

menyatakan bahwa mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara dan Pasal 120 ayat (1) KUHAP menyatakan dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus. Pengertian mendatangkan para ahli atau memiliki keahlian khusus tersebut salah satunya dapat dipenuhi oleh Laboratorium Forensik, sehingga Laboratorium Forensik dapat berperan dalam tiap tahapan proses penegakan hukum. 2.2 Efektifitas Hasil Uji Laboratorium Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pemalsuan Surat Hukum diyakini sebagai alat untuk memberikan kesebandingan dan kepastian dalam pergaulan hidup. Layaknya suatu alat, hukum akan dibutuhkan jika timbul kebutuhan atau keadaan yang luar biasa di dalam masyarakat. Suatu perbuatan belum dianggap sebagai tindak pidana jika suatu perbuatan tidak secara tegas tercantum di dalam peraturan hukum pidana (Kitab undang-undang Hukum Pidana) atau ketentuan pidana lainnya. Prinsip tersebut hingga sekarang dijadikan pijakan demi terjaminnya kepastian hukum. Salah satu kejahatan yang cukup banyak terjadi di lingkungan masyarakat adalah kejahatan pemalsuan. Pemalsuan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, yaitu sebagai suatu perbuatan yang sifatnya bertentangan dengan kepentingan hukum sebab dan akibat perbuatan itu menjadi perhatian dari berbagai pihak, dengan mengadakan penelitianpenelitian berdasarkan metode ilmiah agar dapat diperoleh suatu kepastian

untuk menetapkan porsi dan klasifikasi dari kejahatan tersebut. Tindak pidana pemalsuan tanda tangan merupakan suatu bentuk kejahatan yang cukup banyak dilakukan oleh masyarakat dengan atau tanpa suatu alat. Apalagi di era modern sekarang ini, kemajuan teknologi yang semakin pesat yang dapat menunjang pelaku kejahatan sehingga lebih mudah untuk melakukan pemalsuan tanda tangan, salah satunya dengan menggunakan alat pemindai atau scanner. Masalah pemalsuan tanda tangan merupakan suatu bentuk kejahatan yang masih kurang dipahami oleh masyarakat termasuk di dalamnya para aparat penegak hukum , terutama tentang akibat yang ditimbulkan dari pemalsuan tanda tangan tersebut. Masyarakat yang kurang paham akan hal itu terkadang menganggap bahwa memalsukan tanda tangan merupakan salah satu cara yang efektif disaat mereka terdesak Namun hal itu justru seharusnya tidak boleh dilakukan dengan alasan apapun karena tindakan pemalsuan tanda tangan merupakan suatu bentuk kejahatan yang bertentangan dengan kepentingan hukum, sehingga sebab dan akibatnya dapat merugikan individu, masyarakat dan Negara, dan dapat diancam dengan hukuman pidana penjara. Pada kenyataannya kejahatan pemalsuan surat yang termasuk didalamnya memalsukan tanda tangan merupakan salah satu kejahatan yang sulit diungkapkan atau dibuktikan, hal ini dikarenakan tanda tangan identik dengan kepribadian seseorang. Untuk itu diperlukan adanya suatu tempat atau sarana yang dapat membuktikan keaslian dari tanda tangan yang diragukan tersebut.Salah satu upaya dalam membantu mengungkap berbagai kejahatan termasuk didalamnya

13

kejahatan pemalsuan surat yang ternasuk didalamnya memlsukan tanda tangan adalah dengn menggunakan uji Laboratorium Forensik. Laboratorium Forensik merupakan suatu lembaga yang bertugas dan berkewajiban menyelenggarakan fungsi kriminalistik dan melaksanakan segala usaha pelayanan serta membantu mengenai kegiatan pembuktian perkara pidana dengan memakai teknologi dan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan laboratorium forensik. Pengetahuan yang sejalan dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan tugas polisi sebagai penyidik adalah ilmu kedokteran kehakiman. Pelaksanaan tugas Laboratorium Forensik meliputi bantuan pemeriksaan teknis laboratories baik terhadap barang bukti maupun terhadap tempat kejadian perkara, serta kegiatan-kegiatan bantuan yang lain terhadap unsur-unsur operasional kepolisian. Peranan Laboratorium Forensik sangat penting untuk membuktikan dan mengungkapkan bahwa telah terjadi pemalsuan tanda tangan atau tidak. Dalam hal ini akan timbul pertanyaan apakah laboratorium forensik tersebut cukup efektiv dalam membantu penyidik mengungkap tindak pidana pemalsuan surat dengan surat keterangan dari hasil uji laboatorium forensik berupa berita acara dan keterangan gambar non identik. Jerri Yunior mengatakan bahwa beliau pernah menangani kasus mengenai tindak pidana pemalsuan surat yang tidak menggunakan uji laboratorium forensik, beliau cukup dengan mengidentifikasi beberapa hal berikut ini :

1. Identifikasi Dokumen Palsu a. Tanda Tangan Palsu Keberadaan tanda tangan palsu biasanya dapat dilihat dari ukurannya dari yang asli dan sederhana adalah dengan cara membandingkannya dengan tanda tangan yang asli. Sebagai catatan dengan bertambahnya umur, penggunaan alkohol, kondisi kesehatan, dan luka yang diderita bisa menyebabkan tandatangan yang berbeda meskipun dilakukan oleh orang yang sama.Pemalsuan tanda tangan secara umum dikategorikan dalam 3 hal yaitu : 1) Random Forgeries (pemalsuan secara acak) Pemalsuan jenis ini dilakukan oleh pelaku tanpa mengetahui nama penandatangan maupun bentuk dari tandatangannya, biasanya tandatangan yang dipalsukan adalah tandatangan para pihak ketiga terkait yang tidak terkait langsung dengan masalah, misalnya tandatangan para saksi pada dokumen atau surat kepemilikan tanah, tandatangan istri/pasangan pada dokumen perjanjian kredit. 1) Simple Forgeries (Pemalsuan secara sederhana) Untuk pemalsuan jenis ini dilakukan oleh pelaku yang mengetahui nama dari penandatangan asli tanpa memiliki contoh tandatangan aslinya, misalnya tandatangan pejabat berwewenang pada dokumen persyaratan kredit seperti Surat Keterangan Usaha dll. 2) Skilled Forgeries (pemalsuan terampil) Tandatangan untuk type ini dibuat oleh para pelaku yang mengetahui nama dan tandatangan dari pihak yang dipalsukan, biasanya dilakukan oleh mereka yang

14

terbiasa memalsukan tandatangan terutama untuk tandatangan yang bentuknya sederhana, hingga ke bentuk tandatangan yang sulit ditirukan oleh orang biasa.10 Berdasarkan hasil wawancara dengan Fahrizal Helani, beliau mengatakan bahwa tanda tangan akan berbeda ketika seseorang itu dalam kondisi yang berbeda juga. Contohnya, seseorang yang menandatangani suatu surat atau dokumen dengan cara berdiri, duduk, dan setengah berdiri akan berbeda baik tekanan tintanya maupun garis tandatangannya.11 2. Identifikasi Tulisan Setiap orang memiliki karakteristik unik dalam tulisan tangannya. Keunikan tersebut merupakan kombinasi dari karaktetistik individu dan karaktenstik "class". Beberapa istilah yang berkaitan dengan identifikasi suatu tulisan. 1. Class Characteristic Karakteristik "class" merupakan kemiripan tulisan beberapa orang. Dalam pandangan orang awam tulisan beberapa orang akan terlihat sama dalam penampakan ataupun gayanya sehingga dapat menyesatkan seorang pemeriksa. Untuk itu dibutuhkan seorang ahli yang membantu menganalisis tulisan tersebut yang sebenarnya sangat berbeda. 2. Copy Book Styles Gaya copy book merupakan gaya menulis yang sama dari sekelompok orang dengan latar belakang yang 10

Wawancara dengan Brigpol.Jerri Yunior Penyidik Pembantu Polda Lampung. Tanggal 23 Januari 2017. 11 Wawancara dengan Bripka. Fahrizal Helani Kabag SUBDITRESKRIMUM Polda Lampung, Tanggal 23 Januari 2017.

sama seperti sistem pengajaran dan latar belakang. 3. Autoforgery Pemalsuan ini dilakukan oleh orang yang memiliki tanda tangan yang sebenarnya dengan tujuan suatu waktu akan menyangkalnya sebagai tanda tangan yang asli. Biasanya melibatkan tindakan fraud dalam penjaminan aktiva (hipotik), kami kredit dan lainnya. Dr. Heni Siswanto mengatakan, hasil pemeriksaan uji laboratorium forensik dalam hal mengungkap tindak pidana pemalsuan surat tentu akan sangat membantu dan efektif. Apabila hanya mengandalkan penyidik untuk mengidentifikasi saja itu tidak akan mampu meyakinkan dalam hal penyidik mencari bukti yang akurat. Beliau juga menambahkan sebenarnya, laboratorium forensik lahir dari adanya ilmu kriminalistik.12 Jerry Yunior juga menambahkan bagaimana cara untuk memperoleh contoh tanda tangan atau tulisan tangan. Keberhasilan kegiatan forensik dokumen tergantung bagaimana seorang pemeriksa fraud memberikan contoh tulisan tangan atau tanda tangan sebagai bahan pembanding. Contoh tulisan atau tanda tangan dapat digolongkan menjadi dua yakni: 1. Undictated Samples Contoh ini diperoleh dari tulisan atau tanda tangan yang tidak dibuat khusus untuk tujuan perbandingan. Sumbernya dapat berupa dokumen lain yang berisi tulisan tangan, dokumen kegiatan bisnis seperti cek, aplikasi, penawaran dan sebagainya. Hal-hal yang harus 12

Wawancara dengan Dr. Heni Siswanto,SH.MH Dosen Pengajar Kriminalistik Universitas Lampung, Tanggal 26 Januari 2017.

15

diperhatikan dalam undictated samples adalah: a) Contoh berasal dan periode yang tidak berjauhan dengan yang akan dibandingkan. b) Contoh mengandung kombinasi kata dan tanda tangan yang hampir sama dengan yang akan dibandingkan. c) Contoh menggunakan jenis tulisan yang sama misalnya sama-sama menggunakan huruf besar. d) Usahakan contoh dibuat dalam konteks yang sama. Misalnya sama-sama berupa surat resmi. 2. Dictated Samples Contoh ini diperoleh dan tulisan atau tanda tangan yang khusus dibuat untuk tujuan pembandingan yang dipeloleh dengan dasar sukarela atau perintah pengadilan wewenang tertentu). Hal-hal yang harus diperhatikan dalam dictated samples adalah: a) Material yang digunakan diusahakan sama seperti penggunaan ballpoint atau pensil, kertas dan sebagainya, b) Usahakan pihak yang diambil contoh tulisan atau tanda tangannya dalam keadaan relaks. Mulai dengan kata-kata umum dan tidak khusus seperti nama dan tanggal. c) Jangan membantu mendiktekan bagaimana mengeja suatu kata, atau menyebutkan tanda baca seperti koma, atau mengajari tata bahasa pada saat mendiktekan kalimat yang harus ditulis. d) Untuk memastikan variasi normal, usahakan memperoleh beberapa contoh atas satu bentuk teks yang akan dibandingkan.

III. PENUTUP 3.1 Simpulan Berdasarkan uraian sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut: 1. Tugas dan wewenang dari laboratorium forensik dalam tindak pidana pemalsuan surat dapat dilihat secara rinci dalam Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara Dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dijelaskan dalam Bagian I sampai dengan Bagian ke 3 dari perkap tersebut. 2. Teknik penggunaan uji laboratorium forensik dalam tindak pidana pemalsuan surat adalah sebagai berikut : 1) Sesuai dengan Perkap Nomor 10 Tahun 2009 Pasal 6 huruf b dan c; dalam hal tertentu dan keadaan mendesak permintaan pemeriksaan dapat diajukan secara lisan atau melalui telepon, dan permintaan tertulis harus sudah disusulkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pemeriksaan TKP dilaksanakan; danpermintaan wajib dilengkapi persyaratan formal dan teknis sesuai dengan jenis pemeriksaan. 2) Ahli bidang forensik kriminalistik akan menerima laporan ini dan mengambil tindakan dengan menganalisa melalui sebuah alat seperti sinar samping untuk melihat apakah tanda tangan tersebut memiliki tekanan yang berbeda, kemudian akan dilakukan scanner pada

16

dokumen yang sudah dikirimkan. Selanjutnya akan dapat dilihat pada layar komputer bandingan dari dokumen-dokumen tersebut yang secara otomatis akan muncul kode-kode seperti QT1 (non identik bukti pembanding dokumen 1),KT1 (identik bukti dokumen 1), QT2 (non identik bukti pembanding dokumen ), KT2 (identik bukti pembanding dokumen 2). 3) Hasil dari analisa tersebut di printout dan akan dibuatkan berita acara untuk keterangan analisa hasil ujinya. Hasil uji tersebut berbentuk satu dokumen lengkap dengan analisa dibuat dalam bentuk berita acara. Kemudian untuk keterangan identik dan non identik tersebut telah dilampirkan berupa beberapa lembar gambar dari dokumen bukti 1 dan 2 sebagai pembanding. 3. Tindak pidana pemalsuan surat termasuk didalamnya memalsukan tanda tangan merupakan salah satu kejahatan yang sulit diungkapkan atau dibuktikan, hal ini dikarenakan tanda tangan identik dengan kepribadian seseorang. Untuk itu diperlukan adanya suatu tempat atau sarana yang dapat membuktikan keaslian dari tanda tangan yang diragukan tersebut.Salah satu upaya dalam membantu mengungkap berbagai kejahatan termasuk didalamnya kejahatan pemalsuan surat yang termasuk didalamnya memalsukan tanda tangan adalah dengan menggunakan uji Laboratorium Forensik. Hal ini sangat efektif, karena hasil pemeriksaan uji laboratorium forensik dalam hal mengungkap

tindak pidana pemalsuan surat tentu akan sangat membantu penyidik mengidentifikasi dengan alat-alat teknologi yang canggih.

3.2 Saran Berdasarkan simpulan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut: 1. Untuk penyidikan dalam kasus tindak pidana pemalsuan surat sebaiknya selalu menggunakan uji laboratorium forensik, jangan hanya mengandalkan identifikasi oleh penyidik dalam mengumpulkan bukti yang akurat. Hasil dari uji laboratorium forensik tersebut sangat membantu dan lebih efektiv untuk penyidik dalam mengungkap dan mengumpulkan barang bukti dalam tindak pidana pemalsuan surat yang tidak bisa dilihat begitu saja secara kasat mata. Beberapa kasus pemalsuan surat dalam putusannya masih banyak yang tidak menggunakan uji laboratorium forensik dengan alasan sudah cukup bukti yang menguatkan. 2. Kesulitan yang dialami oleh penyidik selama ini dalam hal penyidikan adalah tidak adanya laboratorium forensik yang tersedia di setiap Polda, di seluruh Indonesia hanya terdapat satu laboratorium dalam setiap pulau, sehingga di Lampung apabila menangani kasus pemalsuan surat harus mengirimkan barang bukti berupa hal yang diduga palsu tersebut (surat,tanda tangan,cap,sidik jari) kepada pihak laboratorium cabang Palembang yang kemudian harus menunggu kembali hasilnya dengan waktu yang tidak dapat ditentukan. 3. Sarana dan prasarana yang sudah ada pada setiap labfor juga masih

17

sangat minim, kedepannya berharap sesuai dengan pemberitaan oleh Kapolri bahwa pada tahun 2025 akan diadakan labfor untuk seluruh Polda di seluruh Indonesia bisa terealisasikan agar memudahkan penyidik. DAFTAR PUSTAKA Ilham Lasahido,Modul Penanganan Surat, (Jakarta: DiklatDepartemen Keuangan Nasional, 2006). R.Soesilo, 1976, Ilmu Kriminalistik (Ilmu Penyidikan Kejahatan), Penerbit Politea, Bogor. Soerjono Soekanto, 1993. Pengantar Penelitian Hukum. Universitas Indonesia: Press Jakarta. Perundang-Undangan : Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara Dan Laboratoris Kriminalistik Sumber Lainnya : Cantrik Edmond Locard, 2010, Mengenal Lebih Dekat Laboratorium Forensik Polri, http:/wartalabfor.blogspot.com/2 010/05/mengenal-lebih-dekatpuslabfor.html diakses tanggal 24 Januari 2017 adam.chazawi.blogspot.com/2012/06/pe malsuan-surat-pasal 263kuhp.html.,diakses pada taggal 12 oktober 2016