BAB II BAHAN RUJUKAN
2.1
Bentuk-Bentuk Usaha
2.1.1 Perseroan Merupakan bentuk badan usaha yang pemilikannya adalah perorangan, yang bersangkutan mengawasi jalannya usaha, memperoleh semua keuntungan dan resiko yang ada. Bentuk perusahaan ini biasanya dipilih dalam usaha kecil/permulaan. Tidak ada ketentuan khusus dari pemerintah untuk tata cara perijinan, biasanya perijinan dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat. Kebaikan dan kekurangan Perusahaan Perseroan menurut Sri Wiludjeng (2006:27) dalam bukunya “Pengantar Bisnis” adalah sebagai berikut: Kebaikan Perusahaan Perseorangan: 1. Mudah membentuk dan membubarkannya 2. Pengorganisasiannya relatif mudah 3. Kebebasan dan fleksibilitas pemilik dalam pengambilan keputusan 4. Penerimaan seluruh keuntungan bagi pemilik 5. Pajak yang relatif rendah 6. Kerahasiaan kondisi finansial perusahaan relatif terjamin Kelemahan Perusahaan perseorangan: 1. Tanggung jawab pemilik tidak terbatas 2. Sumber dana relatif terbatas 3. Kemampuan manajemen relatif terbatas 4. Kelangsungan usaha kurang terjamin 5. Kurangnya kesempatan bagi karyawan untuk berkembang.
2.1.2 FIRMA Firma adalah suatu persekutuan/perseorangan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan dibawah nama bersama para sekutu/anggotanya, bertanggung jawab secara tidak terbatas dan sendiri-sendiri terhadap pihak ke 3. Firma berarti “bersama” yaitu nama orang (sekutu) yang digunakan menjadi nama perusahaan. Dalam firma, kekuasaan tertinggi adalah para sekutu/ anggota semuanya. Setiap anggota firma bertanggung jawab secara pibadi untuk keseluruhan, artinya setiap anggota turut bertanggung jawab pada semua perikatan persekutuan firma meskipun yang dibuat oleh anggota/sekutu yang lain. Berdasarkan hal tersebut, seringkali lingkungan para anggota firma cenderung tidak luas, terbatas pada keluarga atau teman/sahabat karib yang saling mempercayai. Adapaun kebaikan dan kekurangan Firma menurut Sri Wiludjeng (2006;28) dalam bukunya “Pengantar Bisnis” adalah sebagai berikut: Kebaikan-kebaikan Firma meliputi: 1. Prosedur pendirian relatif murah 2. Status hukum yang lebih jelas, terutama jika didirikan dengan akte otentik 3. Kemampuan finansial lebih besar sebab merupakan gabungan modal dari beberapa orang sehingga mudah memperoleh kredit 4. Keputusan bersama dan diadakan pertimbangan-pertimbangan diantara para firma. Dengan demikian dimungkinkan adanya keputusan yang lebih baik 5. Dapat diadakan pembagian kerja diantara firma menurut kecakapan dan keahlian dari masing-masing firma.
Kelemahan-kelemahan firma meliputi: 1. Tanggung jawab tak terbatas para sekutu/anggota terhadap hutang perusahaan 2. Kontinuitas perusahaan tidak terjamin sebab apabila seorang firma keluar, otomatis firma menjadi bubar. 3. Wewenang dibagi-bagi pada beberapa orang dimana masing-masing firma
adalah
pemilik
dan
juga
pimpinan
perusahaan,
jadi
wewenangnya sama. 4. Mengandung bahaya adanya kemungkinan bahwa firma tidak mematuhi persetujuan. Berakhirnya Firma menurut Ismail Solihin,S.E (2006;33) dalam bukunya “Pengantar Bisnis” adalah sebagai berikut: “Firma berakhir apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir.” 2.1.3 Perseroan Komanditer (CV) Perseroan komanditer (Commanditaire Vennootschap/CV) adalah suatu persekutuan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara satu orang atau lebih dimana sebagian sekutu bertanggung jawab secara terbatas sementara sekutu lainnya bertanggung jawab secara tidak terbatas. Menurut Ismail Solihin,S.E (2006;33) dalam bukunya “Pengantar Bisnis” Perseroan Komanditer (CV) memiliki dua macam sekutu sebagai berikut: a. Sekutu Komplementer (Complementary Partner), yaitu sekutu aktif yang menjadi pengurus persekutuan. b. Sekutu Komanditer (Silent Partner), yaitu sekutu pasif yang tidak ikut mengurus persekutuan.
Adapaun kebaikan dan kekurangan Perseroan komanditer (CV) menurut Sri Wiludjeng (2006;30) dalam bukunya “Pengantar Bisnis” adalah sebagai berikut: Kebaikan-kebaikan Perseroan komanditer (CV) meliputi: 1. Pendiriannya relatif mudah 2. Lebih banyak modal yang dikumpulkan 3. Kemampuan untuk mendapatkan kredit lebih baik manajemen dapat diversifikasikan 4. Kesempatan ekspensi lebih banyak Kelemahan-kelemahan Perseroan komanditer (CV) meliputi: 1. Sebagian anggota/sekutu memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas 2. Masa hidup tidak tertentu, rawan konflik antara sekutu komplementer dan komanditer 3. Kekuasaan dan pengawasan kompleks karena ada dua jenis keanggotaan 4. Sukar untuk menarik kembali investasinya, terutama bagi sekutu komplementer. 2.1.4 Perseroan Terbatas (PT) Pengertian terbatas atau PT adalah suatu badan hukum yang berdiri berdasarkan perjanjian dengan melakukan kegiatan usaha dengan modal tertentu yang terbagi dalam saham. Para pemilik, pemegang saham tersebut mempunyai tanggung jawab yang terbatas pada jumlah nominal dari saham yang dimilikinya. Saham merupakan sertifikat/surat berharga yang menunjukkan tanda bukti bahwa seseorang pernah menyetorkan modal ke dalam suatu PT dan menjadi pemilik dari PT yang bersangkutan.
Adapun Jenis-jenis Perseroan terbatas (PT) menurut Sri Wiludjeng (2006;32) dalam bukunya “Pengantar Bisnis” adalah sebagai berikut: 1. PT tertutup, adalah PT yang sahamnya dimiliki oleh orang-orang tertentu saja (saham atas nama). 2. PT Terbuka, adalah PT yang saham-sahamnya bisa dimiliki tiap orang (saham atas tunjuk). 3. PT Kosong, adalah PT yang sudah tidak menjalankan kegiatannya dan bisa dijual untuk bisa beroperasi kembali. 4. PT Asing, adalah PT yang didirikan di luar negeri . 5. PT Domestik, adalah PT yang akan melakukan investasi di Indonesia didirikan di Indonesia, dan tunduk pada hukum yang ada di Indonesia. 6. PT Perseorangan, adalah PT yang semua sahamnya jatuh pada satu orang saja. Adapaun kebaikan dan kekurangan Perseroan Terbatas (PT) menurut Sri Wiludjeng (2006;33) dalam bukunya “Pengantar Bisnis” adalah sebagai berikut: Kebaikan-kebaikan Perseroan Terbatas (PT) 1.
Kemungkinan untuk hidup dalam jangka panjang sebagai badan hukum dapat menjamin pemegang saham.
2.
Terbatasnya tanggung jawab pemilik, dimana kerugian ditanggung terbatas
pada
jumlah
modal/investasi
yang
ditanam
dalam
perusahaan. 3.
Pembagian pemilikan dalam jumlah yang kecil, menarik penanaman modal dari segala lapisan masyarakat.
4.
Saham sudah diperjualbelikan.
5.
Mudah menarik modal dalam jumlah yang besar, sehingga memudahkan perusahaan untuk mengadakan ekspensi
6.
Manajemen dan spesialisasinya memungkinkan pengelolaan modal secara efisien.
Kelemahan-kelemahan Perseroan Terbatas (PT), meliputi: 1. Kesulitan atau biaya pembentukannya yang relatif tinggi 2. Bebannya tinggi, harus mengadakan laporan pajak pada pemerintah 3. Memerlukan ijin khusus untuk mengadakan usaha tertentu. 4. Kurangnya hubungan-hubungan perseorangan antara para pemilik disebabkan karena: a.
Adanya pemilik yang tinggal didaerah lain
b. Manajemen
yang
terdiri
dari
orang-orang
yang
dibayar
kemungkinan tidak memiliki tanggung jawab penuh ataupun kurangnya kesetiaan terhadap perusahaan. 5. Tidak ada alat-alat yang efektif untuk melindugi kepentingan pemegang saham 6. Tak ada rahasia mengenai penjualan, keuntungan dilaporkan pada pemegang saham sehingga ini dapat digunakan oleh pesaing. 2.1.5 Yayasan Yayasan adalah badan usaha yang bergerak dalam bidang sosial, termasuk kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Yayasan tidak diatur dalam KUHP, pengaturannya diserahkan kepada yurisprudensi dan kebiasaan. Yayasan didirikan oleh orang yang masih hidup ataupun dengan surat wasiat dari orang yang telah meninggal dunia. Adapun syarat-syarat pendirian yayasan: 1. Syarat Material Adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti adanya pemisahan kekayaan pribadi dengan yayasan, tidak dibenarkan untuk tujuan komersial dan adanya aturan tentang pergantian anggota, pengurus serta harta dan kewajiban pengurus. 2. Syarat Formal Yaitu yayasan yang didirikan dengan akta otentik. Yayasan merupakan bentuk perseroan yang tidak diatur dalam KUHD maupun KUHPdt. Pengaturan mengenai yayasan diserahkan kepada yurisprudensi dan
kebiasaan. Yayasan berbadan hukum, artinya mempunyai kekayaan terpisah dari pada pengurusnya dan dapat bertindak atas namanya sendiri.
Adapun berakhirnya yayasan menurut Ismail Solihin,S.E (2006;48) dalam bukunya “Pengantar Bisnis” adalah sebagai berikut: 1. Jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir 2. Tujuan yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai 3. Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan: a. yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan b. Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit, atau c. Harta kekayaan yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut. 2.1.6 Koperasi Menurut Sonny Sumarsono (2004;1) pengertian koperasi adalah : “Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orangorang atau badan hukum koperasi yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan anggotanya”. Menurut Sri Wiludjeng (2006;34) dalam bukunya “Pengantar Bisnis” tujuan koperasi adalah: “Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian dalam rangka mewujudkan yang maju, adil dan makmur berlandaskan pancasila dan UUD 1945”
Status badan hukum koperasi meliputi : 1. Koperasi memperoleh status badan hukum setelah pendiriannya disahkan oleh pemerintah 2. Untuk mendapatkan pengesahan, pendiri mengajukan permintaan tertulis disertai akta pendirian koperasi 3. Pengesahan akta pendirian diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan setelah diterimanya pengesahan 4. Pengesahan akta pendirian diumumkan dalam berita negara. Adapun Jenis-jenis Koperasi menurut Sri Wiludjeng (2006;36) dalam bukunya “Pengantar Bisnis” adalah sebagai berikut: 1. Koperasi Simpan Pinjam 2.
Koperasi Produksi
3. Koperasi Konsumsi 4. Koperasi Pemasaran 5. Koperasi Unit Usaha 6. Koperasi Sekolah 7. Koperasi Fungsional -
Koperasi Pegawai Negeri
-
Koperasi Angkatan ABRI
-
Koperasi karyawan
Sedangkan Pembubaran Koperasi menurut Sri Wiludjeng (2006;37) dalam bukunya “Pengantar Bisnis” adalah sebagai berikut: 1. Keputusan rapat anggota Diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur dan pemerintah 2. Keputusan Pemerintah Apabila terdapat bukti bahwa koperasi yamh bersangkutan tidak memenuhi ketentuan UU koperasi 3. Bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan 4. Kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan.
2.2
Koperasi
2.2.1 Pengertian Koperasi Koperasi berasal dari kata Co dan Operation yang mengandung arti kerja sama untuk mencapai tujuan. Menurut undang-Undang No. 25 Tahun 1992, pasal 1 ayat 1 tentang koperasi menyatakan bahwa: “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat.” Menurut UUD Tahun 1945 pasal 33 ayat 1 juga telah digariskan bahwa: “Perekonomian
Indonesia
disusun
sebagai
usaha
bersama
berdasarkan asas kekeluargaan” Menurut SAK (Standar Akuntansi Keuangan) PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No 27 (2009;27;1) pengertian koperasi adalah: “Koperasi adalah badan usaha yang mengorganisasi pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar-dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, dengan demikian koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan sokoguru perekonomian nasional.” Dari beberapa definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa koperasi merupakan organisasi ekonomi rakat yang berwatak sosial, beranggotakan orang atau badan hukum koperasi yang bekerja secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan anggotanya.
2.2.2 Karakteristik Koperasi Karakteristik Koperasi berdasarkan SAK (Standar Akuntansi Keuanga) PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No.27 (2009;27;1): Karakteristik utama koperasi yang membedakan dengan badan usaha lainnya adalah bahwa anggota koperasi memiliki identitas ganda (the dual identity of the number). Oleh karena itu: a)
Koperasi dimiliki oleh anggotanya yang bergabung atas dasar sedikitnya ada satu kepentingan ekonomi yang sama.
b)
Koperasi didirikan dan dikembangkan berlandaskan nilai-nilai percaya diri sendiri, kesetiakawanan, keadilan, persamaan, dan demokrasi. Selain itu anggota-anggota koperasi percaya pada nlai-nilai etika kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab, sosial, dan kepedulian terhadap orang lain.
c)
Koperasi didirikan, dimodali, dibiayai, diatur, dan diawasi serta dimanfaatkan sendiri oleh angggotanya.
d)
Tugas pokok badan usaha koperasi adalah menunjang kepentingan ekonomi anggotanya dalam rangka memajukan kesejahteraan anggotanya (promotioon of the member’s welfare)
e)
Jika
terdapat
kelebihan
kemampuan
pelayanan
koperasi
kepada
anggotanya, maka kelebihan kemampuan pelayanan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang non-anggota koperasi.
2.2.3 Fungsi dan Peran Koperasi Mengingat koperasi merupakan badan usaha dan sekaligus gerakan ekonomi rakyat, fungsi dan peran koperasi diatur dalam UUD No.25 tahun 1992 pasal 4, adalah sebagai berikut: a)
Berperan aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan anggota dan masyarakat
b)
Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.
c)
Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
d)
Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan untuk bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
2.2.4 Prinsip Koperasi Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1992 Pasal 2, adalah: 1.
Koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut: a.
Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
b.
Pengelolaan dilakukan secara demokratis
c.
Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
d.
Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
e. 2.
Kemandirian
Dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip-prinsip koperasi sebagai berikut: a. Pendirian Koperasi b. Kerja sama antar koperasi.
2.2.5 Tujuan Koperasi Dalam Undang-Undang No.25 tahun 1992 pasal 3, menyebutkan bahwa: “Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan
perekonomian
nasional
dalam
rangka
mewujudkan
masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan pancasila dan UUD 1945.” 2.2.6 Kegiatan Koperasi Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, koperasi menyelenggarakan beberepa kegiatan usaha, sebagai berikut: 1. Koperasi Konsumsi Koperasi yang usahanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari para anggotanya. 2. Koperasi Produksi Koperasi yang usahanya mengelola hasi-hasil produksi untuk memenuhi kebutuhan para anggota dan masyarakat dengan harga yang serendah mungkin 3. Koperasi Simpan Pinjam Koperasi yang usahanya menerima simpanan dan memberi pinjaman kepada para anggotanya untuk pembentukan modal dengan moal yang ringan.
2.2.7 Unit Usaha Simpan Pinjam Unit Usaha Simpan Pinjam merupakan salah satu kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi dibidang jasa keuangan, yang pengelolaannya harus dipisahkan dari unit lainnya, serta memenuhi persyaratan Peraturan Pemerintah NO. 9 Tahun 1995 tentang usaha simpan pinjam oleh koperasi.
Usaha-usaha yang diselenggarakan oleh unit simpan pinjam adalah sebagai berikut: 1. Menerima simpanan sukarela dari anggota 2. Memberi pinjaman kepada anggota 3. Melakukan kerjasama kemitraan dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan pelayanannya. Adapun penjelasan dari Koperasi Simpan Pinjam itu sendiri menurut G.Kartasapoetra (2007;44) adalah: “Koperasi
simpan pinjam didirikan untuk memberi kesempatan
kepada anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan bunga ringan” 2.2.8 Pengertian Simpanan Simpanan atau tabungan merupakan suatu bentuk transaksi antara koperasi dengan anggota dalam bentuk uang. Simpanan merupakan hak milik anggota atau penabung sebagai jaminan untuk melakukan pinjaman. Simpanan dapat dikurangi atau dipotong oleh pihak koperasi dengan sepengetahuan penabung, apabila penabung mempunyai pinjaman atau hutang terhadap koperasi yang bersangkutan. Adapun jenis-jenis simpanan: 1. Simpanan Pokok Yaitu jumlah nilai uang tertentu yang sama banyaknya bagi setiap anggota dan yang wajib diserahkan kepada kopersi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama anggota yang bersangkutan menjadi anggota koperasi. 2. Simpanan Wajib Yaitu jumlah simpanan tertentu yang sewaktu-waktu dan dalam kesempatan tertentu wajib dibayarkan oleh anggota koperasi dan hanya boleh diambil kembali dengan cara yang sudah diatur dalam anggaran
dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART) dan keputusan-keputusan yang mengutamakan kepentingan koperasi. 3. Simpanan Sukarela Yaitu suatu jumlah tertentu yang diserahkan oleh anggotanya atau bukan anggota terhadap koperasi atas kehendak sendiri sebagai simpanan, dimana simpanan ini dapat diambil kembali oleh pemiliknya setiap saat, karena itu simpanan sukarela ini dikelompokan sebagai hutang jangka pendek.
2.2.9 Pengertian Pinjaman Pinjaman adalah uang atau tagihan yang dapat dipersamakan berdasarkan penetapan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang diwajibkan pihak meminjam untuk melunasi pinjamannya atau hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran dan dengan imbalan. Sedangkan menurut G. Kartasapoetra (2007;128) dalam bukunya menjelaskan pengertian pinjaman yaitu: “ Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, yang mewajibkan pihak pinjam meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan sejumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan”.
2.3
Sistem Informasi Akuntansi
2.3.1 Sistem Sebuah sistem dapat didefinisikan sebagai serangkaian komponen yang dikoordinasikan untuk mencapai serangkaian tujuan. Sesuai dengan definisi tersebut, sebuah sistem memiliki tiga karakteristik, yaitu: 1. Komponen, atau sesuatu yang dapat dilihat, didengar atau dirasakan 2. Proses, yaitu kegiatan untuk mengkoordinasikan komponen yang terlibat dalam sebuah sistem, dan 3. Tujuan, yaitu sasaran akhir yang ingin dicapai dari kegiatan koordinasi komponen tersebut. Menurut George H. Bodnar & William S.Hopwood (2003;1) pengertian sistem adalah sebagai berikut: “Sistem adalah kumpulan sumber daya yang berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu”. Menurut Krismiaji (2005;3) dalam bukunya “Sistem Informasi Akuntansi II” Jenis-jenis sistem meliputi: 1. Sistem Tertutup (Closed Systems), yaitu sistem yang secara total terisolasi dari lingkungannya. Tidak ada penghubung dengan pihak eksternal, sehingga sistem ini tidak memiliki pengaruh terhadap dan dipengaruhi oleh lingkungannya yang berada diluar batas sistem. Sistem semacam ini hanya ada dalam teori saja, karena dalam kenyataan semua sistem berinteraksi dengan lingkungannya dengan caranya masing-masing. 2. Sistem Relatif Tertutup (Relatively Closed Systems), yaitu sistem yang berinteraksi dengan lingkunganya secara terkendali. Sistem semacam ini memiliki penghubung yang menghubungkan sistem dengan lingkungannya dan mengendalikan pengaruh lingkungan terhadap proses yang dilakukan oleh sistem. Interaksinya berupa input jika input
tersebut diperoleh dari lingkungan, dan berupa output jika output tersebut ditunjukan kepada pihak yang berada diluar batas sistem. Sistem yang dirancang dengan baik akan membatasi pengaruh dari luar sistem, bukan mengeleminasinya. 3. Sistem Terbuka (Open Systems), yaitu sistem yang berinteraksi dengan lingkungan tidak terkendali. Disamping memperoleh input dari lingkungan, dan memberikan output bagi lingkungan, sistem terbuka juga memperoleh gangguan, atau input yang tidak terkendali yang akan mempengaruhi proses dalam sistem. Sistem yang diracang untuk dengan baik dapat meminimumkan gangguan ini, dengan cara melakukan antisipasi terhadap kemugkinan munculnya gangguan dari lingkungan dan selanjutnya menciptakan proses dan cara-cara menanggulangi gangguan tersebut. 4. Sistem Umpan Balik (feedback Control Systems), yaitu sistem yang mengguakan sebagian output menjadi salah satu input untuk proses yang sama dimasa berikutnya. Sebuah sistem dapat dirancang untuk memberikan umpan balik guna membantu sistem tersebut mencapai tujuannya. Salah satu contoh yang dirancang untuk tujuan melakukan pengendalian adalah sistem pelaporan pertanggung jawaban, dimana sistem ini menghasilkan laporan pelaksanaan kegiatan yang berisi perbandingan antara target dengan realisasi kegiatan. Atas dasar informasi dalam laporan tersebut, manajemen dapat menggunnakannya sebagai umpan balik guna membuat rencana yang lebih baik dimasa mendatang. 2.3.2 Informasi Informasi adalah data yang telah diorganisasi, dan telah memiliki kegunaan dan manfaat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data adalah input bagi sebuah sistem informasi, sedangkan informasi merupakan output. Data diproses menjadi informasi yang bermanfaat bagi para pembuat keputusan untuk menghasilkan keputusan yang lebih baik. Aturan umum yang berlaku adalah,
semakin tinggi kualitas informasi yang tersedia bagi para pembuat keputusan, semakin baik keputusan yang dihasilkan. Menurut Krismiaji (2005;15) dalam bukunya “ Sistem Informasi Akuntansi II ” karakteristik atau kualitas informasi meliputi: 1. Relevan Menambah pengetahuan atau nilai bagi para pembuat keputusan, dengan cara
mengurangi
ketidakpastian,
menaikkan
kemampuan
untuk
memprediksi, atau menegaskan/membenarkan ekspestasi semula 2. Dapat dipercaya Bebas dari kesalahan atau bias dan secara akurat menggambarkan kejadian atau aktivitas organisasi 3. Lengkap Tidak menghilangkan data penting yang dibutuhkan oleh para pemakai 4. Tepat Waktu Disajikan pada saat yang tepat untuk mempengaruhi proses pembuatan keputusan 5. Mudah Dipahami Disajikan dalam format yang mudah dipahami 6. Dapat Diuji Kebenarannya Memungkinkan dua orang yang komponen untuk menghasilkan informasi yang sama secara independen Informasi dapat diberikan kepada pemakai eksternal dan pemakai internal. Informasi yang diberikan kepada pihak eksternal dapat berupa informasi wajib (mandatory information), yaitu informasi yang disyaratkan oleh pemerintah. Contoh informasi wajib adalah laporan yang berisi informasi tentang pajak penghasilan dan pajak terutang, atau informasi esensial (esensial information) informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan perusahaan. Contoh informasi esensial adalah informasi yang tercantum dalam order pembelian dan fakttur penjualan.
2.3.3 Akuntansi American accounting association (2004;3) mendefinisikan akuntansi sebagai berikut: “Proses pengidentifikasian, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi, untuk memugkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut” Definisi ini mengandung dua pengertian, yaitu: 1.
Kegiatan Akuntansi Bahwa akuntansi merupakan proses yang terdiri dari identifikasi, pengukuran dan pelaporan informasi ekonomi.
2.
Kegunaan Akuntansi Bahwa informasi ekonomi yang dihasilkan oleh akuntansi diharapkan berguna dalam penilaian dan pengambilan keputusan mengenai kesatuan usaha yang bersangkutan. Tujuan utama akuntansi adalah menyajikan informasi ekonomi (economic
information) dari suatu kesatuan ekonomi (economic entity) kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Menurut Sofyan Syafri Harahap (2001;3) dalam bukunya “Teori Akuntansi” pengertian akuntansi adalah: “Menyagkut angka-angka yang akan dijadikan dasar dalam proses pengambilan keputusan, angka itu menyangkut uang atau nilai moneter yang menggambarkan catatan dari transaksi perusahaan”. Sedangkan menurut Carl.S.Warren.James.M.Reeve, dan Phillip.E.Fees (2005;11) pengertian akuntansi adalah: “Akuntansi adalah suatu sistem informasi yang memberikan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai kegiatan ekonomi dari kondisi perusahaan”.
2.3.4 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi Menurut Nugroho Widjayanto (2001;4) dalam bukunya “Sistem Informasi Akuntansi”, menjelaskan tentang pengertian Sistem informasi Akutansi, yaitu: “Susunan berbagai formulir catatan, peralatan, termasuk komputer dan perlengkapannya serta alat komunikasi, tenaga pelaksanaannya, dan laporan yang terkoordinasi secara erat yang didesain untuk mentransformasikan data keuangan menjadi yang dibutuhkan manajemen”. Menurut krismiaji (2005;4) dalam bukunya yang berjudul “Sistem Informasi Akuntansi” menjelaskan bahwa: “Sistem Informasi Akutansi adalah sebuah sistem yang memproses data dan transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan dan mengoperasikan bisnis”. Dari beberapa definisi mengenasi Sistem Informasi Akuntansi diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Sistem Informasi Akuntansi merupakan kumpulan dari berbagai data seperti formulir, catatan, peralatan, tenaga pelaksana laporan keuangan, dan komponen lainnya yang digunakan untuk memproses data dan transaksi guna mentransformasikan data keuangan menjadi informasi akuntansi yang dibutuhkan oleh manajemen untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengoperasikan bisnis. 2.3.5 Tujuan Sistem Informasi Akuntansi Menurut Krismiaji (2005;23) dalam bukunya yang berjudul “Sistem Akuntansi Informasi”. Tugas pokok yang dilaksanakan oleh sebuah Sistem Informasi Akuntansi dapat dirinci sebagai berikut: 1. Mengumpulkan dan memproses data kegiatan organisasi bisnis secara efektif dan efisien 2. Menghasilkan informasi yang berguna untuk pembuatan keputusan
3. Melakukan pengawasan yang memadai untuk menjamin bahwa data transaksi bisnis telah dicatat dan diproses secara akurat, serta untuk melindungi data tersebut dan aktiva yang dimiliki oleh perusahaan.
2.3.6 Unsur-Unsur Sistem Informasi Akuntansi Menurut La Midjan dan Azhar Susanto (2000;40) menjelaskan bahwa Sistem Informasi Akuntansi disusun dari seperangkat: 1. Formulir tercetak 2. Catatan-catatan (buku-buku, jurnal, buku besar, maupun register antara lain kartu gudang, kas dan lain-lain). 3. Laporan-laporan 4. Kegiatan tata usaha dengan atau tanpa menggunakan mesin dan peralatan pencatatan. Sedangkan menurut Mulyadi (2001;3), menjelaskan unsur-unsur sistem akuntansi adalah: 1. Formulir, merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. 2. Catatan, dalam sistem akuntansi catatan terdiri dari jurnal, buku bersar, dan buku pembantu. 3. Prosedur, adalah urutan dari suatu pekerjaan tata usaha yang biasanya melibatkan beberapa petugas untuk menjamin pelaksanaan transaksi yang berulang-ulang. 4. Laporan, berisi informasi yang merupakan keluaran sistem akuntansi. Berdasarkan beberapa penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa unsurunsur Sistem Informasi Akuntansi adalah: 1. Formulir/dokumen Pengertian formulir menurut Mulyadi (2001;4) adalah: “ Formulir adalah dokumen yang digunakan untuk merekam transaksi ”
Sedangkan dokumen menurut Mulyadi (2001;96) adalah sebagai berikut: Ditinjau dari pengolaan data akuntansi, dokumen dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu: 1. Dokumen sumber (source document) adalah dokumen yang dipakai sebagai dasar pencatatan ke dalam jurnal atau buku pembantu. 2. Dokumen pendukung adalah dokumen yang melampiri dokumen sumber bukti sahihnya transaksi yang direkam dalam dokumen sumber. Dokumen yang baik terdapat 3 bagian, yaitu: 1. Bagian atas, yaitu: no, judul, nama perusahaan 2. Bagian isi, yaitu: tabel transaksi 3. Bagian bawah, yaitu: otorisasi
2. Catatan akuntansi Catatan akuntansi menurut La Midjan dan Susanto (2001;29): “ Catatan, diisi dan bersumber dari dokumen, terdiri atas: catatan untuk pelengkap yang tidak digunakan untuk mencatat lebih lanjut dan disebut register, misalnya kartu gudang, catatan kasir dan kartu pegawai. Sedangkan untuk bahan pencatatan lebih lanjut dinamakan buku atau kartu, misalnya buku jural, buku pembantu, buku pembantu buku besar, dan kartu persediaan”. 3. Prosedur Pengertian prosedur menurut Mulyadi (2001;4): “Prosedur
adalah
suatu
urutan
kegiatan
klerikal,
biasanya
melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang”. Sedangkan Pengertian laporan menurut Mulyadi (2001;5) : “Laporan akhir proses akuntansi adalah laporan keuangan yang dapat berupa neraca, laporan laba/rugi, laporan biaya pemesanan, laporan HPP, daftar umur piutang, daftar utang yang akan dibayar, daftar saldo persediaan yang lambat penjualan, laporan berisi informasi yang merupakan keluaran sistem informasi akuntansi”.
2.4 Piutang 2.4.1 Pengertian Piutang Menurut Mulyadi (2000;133) dalam bukunya “Sistem Akuntansi Piutang” pengertian piutang adalah: “ Piutang dagang adalah tagihan yang timbul dari aktivitas penjualan barang dagangan atau pemberian jasa” Menurut La Midjan (2001;163) dalam bukunya “Sistem Informasi Akuntansi I” pengertian piutang adalah: “ Piutang adalah semua hak atau klaim perusahaan untuk menerima sejumlah uang, barang atau jasa dimana yang akan datang sebagai akibat kejadian pada masa lalu”. Sedangkan menurut Horne, James C. Van dan John M. Wachowicz, terjemah oleh Heru Sutojo (2001;286) dalam bukunya “Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan” pengertian piutang adaah: “Piutang dapat digunakan bagi semua hak dan klaim terhadap pihak lain atas uang, barang atau jasa. Namun untuk tujuan akuntansi piutang yaitu berupa klaim yang diharapkan akan selesai melalui penerimaan kas”. 2.4.2 Jenis-Jenis Piutang Piutang timbul dari bermacam-macam transaksi sehingga terdapat bermacam-macam jenis piutang, menurut kieso, Donald E Weygant, Jerry J Warfield, (2008;347) dalam bukunya “ Akuntansi Intermediate 1” jenisjenis piutang meliputi: 1. Piutang Usaha/Piutang Dagang (Accounts Receivable) Piutang usaha atau piutang dagang adalah piutang yang timbul dari transaksi penjualan barang dan jasa secara kredit, umumnya pelunasan akan diterima dalam jangka waktu relatif pendek, misalnya 30 atau 60 hari.
2. Piutang wesel (notes receivable/promissory notes) Merupaka janji debitur untuk membayar sejumlah uang pada waktu yang telah ditentukan, notes ini bisa berasal dari perubahan piutang usaha yang telah jatuh tempo atau dari transaksi peminjaman uang, transaksi penjualan maupun transaksi lainnya. Umumnya notes diterbitkan untuk piutang yang janka waktunya lebih dari 60 hari. 3. Piutang Lain-lain (other receivables) Piutang lain-lain adalah piutang yang tidak berasal dari hasil bidang usaha utama perusahaan, seperti: - Piutang Bunga - Piutang Dividen - Piutang karyawan - Piutang pajak - Piutang sewa 2.4.3 Penilaian Piutang Menurut Bambang Rianto (2001;9) dalam bukunya “Dasar-Dasar Pembelajaran Perusahaan” Piutang adalah: “Piutang dinyatakan sebesar jumlah kotor tagihan dikurangi dengan taksiran jumlah yang tidak dapat ditagih. Jumlah kotor piutang harus tetap disajikan di neraca diikuti dengan penyisihan untuk piutang yang diragukan atau taksiran jumlah yang tidak dapat ditagih”.
2.4.4 Metode Pencatatan Piutang Dalam pencatatan piutang menurut Zaki Baridwan (2002;365) dalam bukunya “Sistem Akuntansi Penyusunan Prosedur dan Metode” terdapat empat metode pencatatan untuk piutang yaitu: 1. Metode Konvensional Dalam metode ini, posting kedalam kartu piutang dilakukan atas dasar data yang dicacat dalam jurnal. 2. Metode Posting Langsung Metode posting langsung ke dalam kartu piutang dibagi menjadi dua golongan yaitu: a. Metode Posting Harian 1. Posting langsung ke dalam kartu piutang dengan tulisan tangan, dimana jurnal-jurnalnya hanya menunjukan jumlah total harian saja (tidak rinci). Dalam metode ini, faktur penjualan yang merupakan dasar untuk pencatatan timbulnya piutang diposting langsung setiap hari secara rinci ke dalam kartu piutang. Jurnal penjualan diisi dengan jumlah total penjualan harian (bukan rincian penjualan harian) yang merupakan jumlah faktur penjualan selama sehari. Faktur-faktur ini kemudian diposting ke buku pembantu piutang dengan cara disortir secara random. 2. Posting langsung kedalam kartu piutang dengan pernyataan piutang. Dalam metode ini, media diposting kedalam pernyataan piutang dengan kartu piutang sebagai tembusannya atau tembusan lembar kedua berfungsi sebagai kartu piutang. b. Metode Posting Periodik 1). Metode ditunda. Dalam keadaan tertentu, posting kedalam kartu piutang akan lebih praktis bila dilakukan sekaligus setelah faktur terkumpul dalam jumlah yang banyak. Dengan demikian faktur penjualan yang diterima dari bagian penagihan, oleh bagian piutang disimpan sementara, menunggu beberapa hari
untuk nantinya secara sekaligus diposting kedalam kartu piutang bersama-sama dalam sekali periode posting dengan menggunakan pembukuan. 2). Penagihan bersiklus. Dalam metode ini, selama sebulan media ini diurutkan dan diarsipkan menurut nama panggilan. Pada akhir bulan, dilakukan kegiatan posting yang meliputi: a) Posting media yang dikumpulkan selama sebulan tersebut kedalam pernyataan piutang dan kartu piutang. b) Menghitung dan mencatat saldo setiap kartu piutang. 3.
Metode Pencatatan Tanpa Buku Pembantu (Ladgersless Book Keeping) Metode ini faktur penjualan beserta dokumennya yang diterima
dari bagian penagihan oleh bagian piutang diarsip menurut nama pelanggan dalam arsip faktur yang belum dibayar (Unpaid Invoice File). Arsip faktur penjualan ini berfungsi sebagai pencatatan piutang 4. Metode Pencatatan Piutang Dengan Komputer Metode Pencatatan Piutang dengan Komputer, menggunakan Batch Sistem. Dalam batch sistem ini, dokumen sumber yang mengubah piutang dikumpulkan dan sekaligus diposting setiap hari untuk memutakhirkan arsip transaksi (transaction file) dan arsip induk (mater file). 2.4.5 Penagiha Piutang Pada tahap berikutnya setelah terjadi piutang maka akan dilakukan penagihan kepada para debitur. Penagihan sebaiknya dilakukan oleh petugas yang khusus ditunjuk untuk itu, yang disebut dengan kolektor.
Adapun proses penagihan piutang menurut Indryio dan Basri (2002;83) adalah : a. Bagian Piutang menyusun daftar tagihan piutang yang jatuh tempo. Daftar tersebut akan diserahkan kepada penagih beserta kuitansi penjualan asli. b. Penagih langsung mendatangi pelanggan ke alamat masing-masing dan menagih piutang yang tercantum pada daftar tagihan. Setiap pelunasan yang dilakukan pelanggan akan diberikan kuitansi penjualan yang asli yang dicap lunas. c. Uang hasil penagihan yang diperoleh yang diserahkan kepada kasir serta daftar tagihannya. d. Kasir menghitung uang tagihan dan apabila sudah cocok dengan daftar tagihan maka daftar tagihan tersebut akan diberikan cap dimana tagihan tersebut telah diterima oleh kasir. Setelah dicap, daftar tagihan tersebut akan diserahkan kembali kepada penagih atau kolektor. e. Selanjutnya bagian penagihan akan menyerahkan daftar tagihan kebagian piutang dan akuntansi, penagihan piutang yang diterima pada buku tambahan dan bagian akuntansi mencatat kebuku kasir dan buku besar.
Menurut Kasmir (2003;95) ada beberapa cara yang dilakukan untuk melakukan penagihan piutang yaitu: 1. Melalui Surat Bagaimana pembayaran hutang dari pelanggan sudah lewat beberapa hari tetapi belum dilakukan pembayaran maka perusahaan dapat mengirim surat untuk meningkatkan atau menegur pelanggan yang belum membayar hutangnya yang jatuh tempo. Apabila hutang tersebut belum juga dibayar setelah beberapa hari surat dikirimkan maka dapat kirimkan lagi surat dengan teguran yang lebih keras. 2. Melalui Telepon Apabila setelah pengiriman surat tegurannya ternyata tagihannya tersebut belum juga dibayar maka bagian kredit dapat menelepon pelanggan dan secara pribadi memintanya untuk segera melakukan
pembayarannya. Apabila dari hasil pembicaraan tersebut ternyata pelanggan mempunyai alasan yang dapat diterima maka mungkin perusahaan dapat memberikan perpanjangan sampai jangka waktu tertentu. 3. Kunjungan Personal Melakukan kunjungan secara personal atau pribadi ke tempat pelanggan sering kali digunakan karena dirasakan sangat penting dalam usaha-usaha pengumpulan piutang. 4. Tindakan Yuridis Bilamana ternyata pelanggan tidak mau membayar kewajibannya, maka perusahaan dapat menggunakan tindakan-tindakan hukum dengan menggunakan perdata melalui pengadilan.
2.4.6 Piutang Tak Tertagih Meskipun telah dibuat prosedur pengendalian internal yang baik atas piutang, dalam transaksi penjualan yang dilakukan secara kredit ada kemungkinan sebagian piutang tidak dapat tertagih karena berbagai hal, misalnya karena pelanggan tersebut menderita kebangkrutan. Akibatnya piutang terhadap pelanggan tersebut akan menjadi beban perusahaan, istilah yang sering digunakan adalah piutang tak tertagih (uncollectible accounts), kerugian piutang (doubtful accounts), atau piutang ragu-ragu (bad debt accounts). Menurut Kieso, Donald E Weygant, Jerry J Warfield, Terry D (2008;351) terdapat dua metode dalam pencatatan piutang tak tertagih, yaitu: 1. Metode Penghapusan Langsung (direct write-off method) Tidak ada ayat jurnal yang dibuat sampai suatu akun khusus telah ditetapkan secara pasti sebagai tidak tertagih. Kemudian kerugian tersebut dicatat dengan mengkredit piutang usaha dan mendebet beban piutang tak tertagih.
2. Metode Penyisihan (allowance method) Suatu estimasi dibuat menyangkut perkiraan piutang tak tertagih dari semua penjualan kredit atau total piutang yang beredar. Estimasi ini dicatat sebagai beban dan pengurang tidak langung terhadap piutang usaha (melakukan kenaikan akun penyisihan) dalam periode dimana penjualan itu dicatat.
