BAB I - Kabupaten Banyuwangi

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 dapat diselesaikan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara substantif Laporan Kinerja inimerupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Selain itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun2015 merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010–2015, hal ini sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yangtransparan dan akuntabel, serta menciptakan GoodGovernancedan

Clean Government. Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Banyuwangi tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semuapihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah, baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya.

Kata Pengantar

i


Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 ini, bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2015 dan dijadikan sebagai bahan

masukan

untuk

penyempurnaan

dan

meningkatkan

kinerja

dalam

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Banyuwangi,

Maret 2016

BUPATI BANYUWANGI

H. ABDULLAH AZWAR ANAS, M.Si.

Kata Pengantar

ii


IKHTISAR EKSEKUTIF Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (good governance) dan berorientasi kepada hasil (result

oriented government) sesuai dengan kewenangannya. Oleh karena itu, manajemen pemerintahan yang perlu diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja setidaknya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur, dapat diujikan diandalkan. Tahun 2015 merupakan tahun kelima dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2010-2015, secara umum pencapaian sasaran melalui indikatorindikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk mencapai misi dan tujuan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2015. Dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tersebut untuk mewujudkan Visi telah ditetapkan 5 Misi, 7 Tujuan dan 38 Sasaran. Berdasarkan saran/arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Asisten Deputi Bidang Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan) bahwa sasaran dan indikator kinerja yang ada dalam RPJMD Kabupaten Banyuwangi dapat diringkas dipilih sasaran yang betul-betul strategis dan indikator kinerja utamanya. Sesuai arahan tersebut sehingga sasaran yang semula berjumlah 38 sasaran menjadi 20 sasaran dan indikator kinerja sasaran semula berjumlah 240 indikator kinerja sasaran menjadi 43 indikator kinerja sasaran (ditetapkan dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 28 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi). Mengacu pada Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 23 Tahun 2015, maka capaian sasaran dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut :  Misi I terdapat 1 tujuan, 3 sasaran dan 5 indikator kinerja :  Capaian indikator sasaran, sebanyak 1 indikator sasaran atau 20 % kategori baik sekali (melampaui target), 2 indikator sasaran atau 40% kategori baik (mencapai target) dan 2 indikator sasaran atau 40 % nilainya belum keluar.

Ikhtisar Eksekutif

iii


 Misi II terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 7 indikator kinerja :  Capaian indikator sasaran, sebanyak 3 indikator sasaran atau 42,86% kategori baik sekali (mencapai target), 3 indikator sasaran atau 42,86 % kategori baik (mencapai target) dan 1 indikator sasaran atau 14,29 % kategori cukup (tidak mencapai target).  Misi III terdapat 2 tujuan, 7 sasaran dan 12 indikator kinerja :  Capaian indikator sasaran, sebanyak 4 indikator sasaran atau 33,33 % kategori baik sekali (melampaui target), 4 indikator sasaran atau 33,33 % kategori baik (mencapai target) dan 4 indikator sasaran atau 33,33% belum ada realisasi dari Badan Pusat Statistik.  Misi IV terdapat 2 tujuan, 3 sasaran dan 10 indikator kinerja :  Capaian indikator sasaran, sebanyak 3 indikator sasaran atau 30 % kategori baik sekali (melampaui target), 5 indikator sasaran atau 50 % kategori baik (mencapai target) dan 2 indikator sasaran atau 20 % kategori kurang (tidak mencapai target).  Misi V terdapat 1 tujuan, 5 sasaran dan 9 indikator kinerja :  Capaian indikator sasaran, sebanyak 3 indikator sasaran atau 33,33 % kategori baik sekali (melampaui target), 5 indikator sasaran atau 56,56 % kategori baik (mencapai target) dan 1 indikator sasaran atau 11,11 %belum ada realisasi dari Badan Pusat Statistik. Berkenaan dengan ketercapaian indikator sasaran terhadap target yang telah ditetapkan sebagaimana di atas, hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 20 sasaran yang mencakup 43 indikator sasaran, diketahui bahwa 14 indikator sasaran atau 32,56 % Baik Sekali, 19 indikator sasaran atau 44,19 % Baik, 3 indikator sasaran atau 6,98% Cukup dan 7 indikator sasaran atau 16,28 % realisasi nilai capaian kinerja belum dirilis. Rata-rata realisasi capaian kinerja mencapai 108,84% atau bermakna Baik Sekali. Jadi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2015 Baik Sekali.

Ikhtisar Eksekutif

iv


DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ........................................................................................

i-ii

IKHTISAR EKSEKUTIF ...................................................................................

iii-iv

DAFTAR ISI .....................................................................................................

v

DAFTAR TABEL……........................................................................................

vi-vii

DAFTAR GAMBAR...........................................................................................

viii

BAB I

PENDAHULUAN

BAB II

1.1.

Latar Belakang ......................................................................

1-2

1.2.

GambaranUmumKabupatenBanyuwangi .............................

2-7

1.3.

PertumbuhanEkonomi.................……...................................

8-9

1.4.

BidangKewenangan..…...……...……………………………….

9-11

1.5.

StrukturOrganisasiPerangkatDaerah ..…..……………………

11-12

1.6.

JumlahPegawaiNegeri Sipil ......……………………………….

12-13

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2.1.

BAB III

Rencana Strategis Tahun 2010 – 2015 .................................

14

2.1.1. Visi ...............................................................................

14-16

2.1.2. Misi ..............................................................................

16

2.1.3. TujuandanSasaran…………………………………........

16-23

2.1.4. StrategidanArahKebijakan ...........................................

23-24

2.2.

IndikatorKinerjaUtama( IKU ) .................................................

24-26

2.3.

RencanaKinerjaTahunan( RKT ) ............................................

27

2.4.

PerjanjianKinerja..……………...…………………………………

27-30

AKUNTABILITAS KINERJA 3.1.

Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 ............................................................................

3.2.

Analisis Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015.............................................................................

3.3. BAB IV

31-34 34-57

Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015.............................................................................

57-63

PENUTUP.........................................................................................

64-65

LAMPIRAN : 1. Pernyataan Telah Direviu oleh Inspektorat Kabupaten Banyuwangi. 2. Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015. 3. Rencana KinerjaTahunan 2015 Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. 4. Perubahan Penetapan Kinerja Tahun 2015. 5. Keterkaitan Strategi dan Kebijakan dengan Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis (Matrik Review Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2015). 6. Penghargaan Yang PernahDiterimaKabupatenBanyuwangi Tahun 2015.

Daftar Tabel

v


DAFTAR TABEL Tabel 1.1.

Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015

Tabel 1.2.

Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015

Tabel 1.3.

6

Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015

Tabel 1.4.

5

7

Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015

Tabel 1.5.

Urusan Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi

Tabel 1.6.

Jumlah Pegawai Negeri SipilDi Lingkungan Pemerintah

7 10-11

Kabupaten BanyuwangiBerdasarkan Data SIMPEG Tahun 2015 Tabel 2.1.

13

Matrik Hubungan Antara Visi, Misi, Tujuandan Sasaran Pembangunan Kabupaten Banyuwangi

21-23

Tabel 2.2.

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

25-26

Tabel 3.1.1.

Pencapaian Indikator Sasaran

Tabel 3.1.2.

Persentase Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

Tabel3.2.1.

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik

Tabel 3.2.2.

Daftar Tabel

41

43

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 8 Berkembangnya Pariwisata Berbasis Kearifan lokal

Tabel 3.2.9.

38

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 7 Berkembangnya Industri Olahan dan Kreatif Berbasis Pertanian

Tabel 3.2.8.

37

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 6 Meningkatnya Revitalisasi Sektor Pertanian

Tabel 3.2.7.

36

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 5 Meningkatnya Akses dan Kualitas Kesehatan

Tabel 3.2.6.

35

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 4 Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan yang Bermoral dan Berahlak

Tabel 3.2.5.

35

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 3 Terbangunnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Efektif

Tabel 3.2.4.

33-34

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Penegakan Hukum

Tabel 3.2.3.

33

45

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 9 Meningkatnya

vi


Pelestarian dan Pengembangan Budaya Lokal Tabel 3.2.10.

46

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 10 Meningkatnya Daya Saing Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Berbasis Kelompok dan Kluster

Tabel 3.2.11.

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 11 Penguatan Regulasi Ekonomi Kerakyatan Daerah

Tabel 3.2.12.

61

Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2015 Per 31 Desember 2015

Daftar Tabel

60

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran2015 per 31 Desember 2015

Tabel 3.3.3.

56

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2015 per 31 Desember 2015

Tabel 3.3.2.

56

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 20 Meningkatnya Pengendalian Lingkungan, Rehabilitasi Lahan dan Hutan

Tabel 3.3.1.

55

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 19 Berkembangnya Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Tabel 3.2.20.

54

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 18 Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak

Tabel 3.2.19.

53

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 17 MeningkatnyaPemberdayaan Kelompok Masyarakat

Tabel 3.2.18.

51

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 16 Meningkatnya Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran

Tabel 3.2.17.

50

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 15 Meningkatnya Investasi

Tabel 3.2.16.

49

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 14 Meningkatnya Akses Transportasi dan Informasi

Tabel 3.2.15.

48

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 13 Meningkatnya Infrastruktur dan Tata Ruang

Tabel 3.2.14.

47

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 12 Berkembangnya Jejaring Kekuatan Ekonomi

Tabel 3.2.13.

46

63

vii


DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1. Gambar 1.2.

Daftar Gambar

Luas Kabupaten Banyuwangi Dibedakan Menurut Penggunaannya ......................................................

3

Peta Administrasi Kabupaten Banyuwangi ...............

4

viii


BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian Inpres ini diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 pasal 3 dinyatakan bahwa Azas-azas Umum Penyelenggaraan Negara, meliputi : Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Kepentingan Umum, Azas Keterbukaan, Azas Proporsionalitas, Azas Profesionalitas, danAzas Akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan

penyelenggara

negara

harus

dipertanggungjawabkan

kepada

masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Bupati/Walikota menyusun

Laporan

Kinerja

tahunan

pemerintah

kabupaten/kota

dan

menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Nasional,

Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai

Bab I Pendahuluan

1


perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan.Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya Good Governance atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. 1.2. Gambaran Umum Kabupaten Banyuwangi 1. 2.1 Kondisi Geografis Secara geografis, Kabupaten Banyuwangi terletak di ujung timur Pulau Jawa. Wilayah daratannya terdiri atas dataran tinggi berupa pegunungan yang merupakan daerah penghasil produk perkebunan dan dataran rendah dengan berbagai potensi produk hasil pertanian serta daerah sekitar garis pantai yang membujur dari arah utara ke selatan yang merupakan daerah penghasil berbagai biota laut. Topografi wilayah daratan Kabupaten Banyuwangi bagian barat dan utara pada umumnya merupakan pegunungan dan bagian selatan sebagian besar merupakan dataran rendah.

Tingkat kemiringan rata-rata pada wilayah bagian

barat dan utara 400, dengan rata-rata curah hujan lebih tinggi bila dibanding dengan bagian wilayah lainnya. Daratan yang datar sebagaian besar mempunyai tingkat kemiringan kurang dari 150, dengan rata-rata curah hujan cukup memadai untuk ketersediaan budidaya pertanian. Kabupaten Banyuwangi merupakan kabupaten paling luas se-Jawa Timur, dengan luas wilayah 5.782,50 km2. Wilayah Kabupaten Banyuwangi sebagian besar masih merupakan daerah kawasan hutan, karena besaran wilayah yang termasuk kawasan hutan lebih banyak kalau dibandingkan kawasankawasan lainnya. Area kawasan hutan mencapai 183.396,34 ha atau sekitar 31,72 persen; daerah persawahan sekitar 66.152 ha atau 11,44 persen dan perkebunan dengan luas sekitar 82.143,63 ha atau 14,21 persen; sedangkan yang dimanfaatkan sebagai daerah permukiman mencapai luas sekitar 127.454,22 ha atau 22,04 persen. Sisanya telah dipergunakan oleh penduduk Kabupaten

Bab I Pendahuluan

2


Banyuwangi dengan berbagai manfaat yang ada, seperti jalan, ladang dan lainlainnya. Berdasarkan data statistik, potensi lahan pertanian di Kabupaten Banyuwangi berada dalam peringkat ketiga setelah Kabupaten Malang dan Kabupaten Jember. Tidaklah mengherankan kalau Kabupaten Banyuwangi menjadi salah satu lumbung pangan di Provinsi Jawa Timur.Disamping potensi dibidang pertanian, Kabupaten Banyuwangi merupakan daerah produksi tanaman perkebunan dan kehutanan, serta memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai daerah

penghasil

ternak

yang

merupakan

sumber

pertumbuhan

baru

perekonomian rakyat. Dengan bentangan pantai yang cukup panjang, dalam perspektif ke depan, pengembangan sumberdaya kelautan dapat dilakukan dengan berbagai upaya intensifikasi dan diversifikasi pengelolaan kawasan pantai dan wilayah perairan laut. Gambar 1.1 Luas Kabupaten Banyuwangi Dibedakan Menurut Penggunaannya

Hutan (31,72 %) Lain-lain (17,59 %) Perkebunan (14,21 %) Tambak (0,31 %)

Sawah (11,44 %) Ladang (2,80 %) Permukiman (22,04 %)

Sumber : Banyuwangi Dalam Angka 2015

Kabupaten Banyuwangi memiliki panjang garis pantai sekitar 175,8 km, serta jumlah pulau sebanyak 15 buah. Seluruh wilayah tersebut telah memberikan manfaat besar bagi kemajuan ekonomi penduduk Kabupaten Banyuwangi. Dataran rendah yang terbentang luas dari selatan hingga utara di

Bab I Pendahuluan

3


mana di dalamnya terdapat banyak sungai yang selalu mengalir di sepanjang tahun. Di Kabupaten Banyuwangi tercatat 35 DAS, sehingga disamping dapat mengairi hamparan sawah yang sangat luasjuga berpengaruh positif terhadap tingkat kesuburan tanah. Berdasarkan garis batas koordinatnya, posisi Kabupaten Banyuwangi terletak antara 7 o , 43 – 80 o ,46 Lintang Selatan dan 113 o ,53 - 114 o ,38 Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Banyuwangi mempunyai ketinggian antara 25 – 100 meter di atas permukaan air laut. Secara administratif Kabupaten Banyuwangi mempunyai batas daerah sebagai berikut : a.

Sebelah Utara

:

Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Bondowoso.

b. SebelahTimur

:

Selat Bali.

c. Sebelah Selatan :

Samudera Indonesia.

d. Sebelah Barat

Kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso.

:

Gambar1.2

Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi terbagi atas 24 Kecamatan, 189 Desa dan 28 Kelurahan, dengan rincian sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

4


Tabel1.1 Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015

No.

Kecamatan

Jumlah Desa

Kelurahan

1.

Pesanggaran

5

-

2.

Siliragung

5

-

3.

Bangorejo

7

-

4.

Purwoharjo

8

-

5.

Tegaldlimo

9

-

6.

Muncar

10

-

7.

Cluring

9

-

8.

Gambiran

6

-

9.

Tegalsari

6

-

10.

Glenmore

7

-

11.

Kalibaru

6

-

12.

Genteng

5

-

13.

Srono

10

-

14.

Rogojampi

18

-

15.

Kabat

16

-

16.

Singojuruh

11

-

17.

Sempu

7

-

18.

Songgon

9

-

19.

Glagah

8

2

20.

Licin

8

-

21.

Banyuwangi

-

18

22.

Giri

2

4

23.

Kalipuro

5

4

24.

Wongsorejo

12

-

189

28

JUMLAH

Sumber : Bagian PemerintahanSetdaKabupaten Banyuwangi

1.2.2.Kondisi Demografis Dalam pengambilan kebijakan pembangunan, kepadatan penduduk dalam suatu wilayah sangat penting diketahui dan salah satu bahan pertimbangan dalam

Bab I Pendahuluan

5


merencanakan pembangunan wilayah tersebut. Semakin padat suatu wilayah maka semakin besar perhatian yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan pembangunan. Jika dihubungkan dengan masalah-masalah social dan lingkungan hidup, maka semakin padat suatu wilayah, semakin besar kemungkinan terjadinya kerawanan sosial dan dampaknya terhadap lingkungan sekitarnya. Jumlah penduduk Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2015 mencapai 1.668.438 jiwa, dengan rincian jumlah penduduk laki-laki 838.856 jiwa (50,28%) dan jumlah penduduk perempuan 829.582 jiwa (49,72%). Tingkat kepadatan penduduk ratarata 0,35 jiwa/km² dari luas wilayah sebesar 5.782,50km². Tabel1.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 No

Kelompok Umur / Tahun

Laki-Laki

Perempuan

Jumlah

1

0-4

49.486

46.346

95.832

2

5-9

63.134

59.889

123.023

3

10 - 14

67.250

63.457

130.707

4

15 - 19

65.728

61.823

127.551

5

20 – 24

63.095

59.449

122.544

6

25 - 29

59.395

56.425

115.820

7

30 - 34

64.001

63.817

127.818

8

35 - 39

65.486

66.671

132.157

9

40 - 44

66.969

70.001

136.970

10

45 - 49

63.066

64.566

127.632

11

50 - 54

56.180

58.536

114.716

12

55 - 59

47.802

47.986

95.788

13

60 - 64

36.446

33.384

69.830

14

65 - 69

27.304

28.701

56.005

15

70 - 74

20.868

20.898

41.766

16

> 75

22.646

27.633

50.279

JUMLAH

838.856

829.582

1.668.438

Sumber : Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kabupaten Banyuwangi

Penduduk Kabupaten Banyuwangi sebagian besar bermata pencaharian bidang wiraswasta yang mendominasi keseluruhan jumlah penduduk yaitu mencapai 462.956 jiwa atau 27,75% dari Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Kabupaten Banyuwangi tahun 2015 sebesar 1.668.438 jiwa. Secara terperinci jumlah penduduk yang dikelompokkan berdasarkan mata pencaharian, diuraikan dalamtabel berikut :

Bab I Pendahuluan

6


Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 No

Mata Pencaharian

Jumlah

Prosentase

1.

Belum / Tidak Bekerja

443.342

26,57

2.

Pelajar / Mahasiswa

251.937

15,10

3.

Pertanian / Peternakan / Perikanan

308.092

18,47

4.

Perdagangan

30.419

1,82

5.

Industri

1.164

0,07

6.

Jasa Kemasyarakatan

284

0,02

7.

Konstruksi

730

0,04

8.

Pemerintah

28.025

1,68

9.

Swasta

93.003

5,57

10.

Wiraswasta

462.956

27,75

11.

Lainnya

48.486

2,91

1.668.438

100,00

JUMLAH

Sumber : Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kabupaten Banyuwangi

Sedangkan jumlah penduduk berdasarkan kelompok tingkat pendidikan masih didominasi oleh kelompok pendidikan tingkat SD/Sederajat yaitusebesar 586.501 atau 35,15% dari jumlah penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Kabupaten Banyuwangi tahun 2015 sebesar 1.668.438 jiwa, secara rinci dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut : Tabel1.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 No

Tingkat Pendidikan

Jumlah

Prosentase

1.

Belum / Tidak Sekolah

466.184

27,94

2.

SD / Sederajat

586.501

35,15

3.

SLTP / Sederajat

287.110

17,21

4.

SLTA / Sederajat

272.767

16,35

5.

Diploma

14.319

0,86

6.

Strata I

39.628

2,38

7.

Strata II

1.775

0,11

8.

Strata III

154

0,01

1.668.438

100,00

Jumlah Sumber Diolah : Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi

Bab I Pendahuluan

7


1.3. Pertumbuan Ekonomi Rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi dalam lima tahun tahun terakhir tercatat lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan di JawaTimur. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan rata-rata pertumbuhannya sebesar 6,59 persen, sedangkan di Jawa Timur sebesar 6,27 persen. Pada kurun waktu tiga tahun terakhir yakni mulai tahun 2012-2014, tren pertumbuhan Banyuwangi mulai mengalami perlambatan. Tren pelambatan terjadi di hampir semua daerah seluruh Indonesia seiring dengan imbas pelemahan ekonomidi tingkat global. Di balik itu, sejumlah sektor ekonomi justru mengalami peningkatan yang signifikan. Pertumbuhan tertinggi tercatat di sektor akomodasi makanan dan minuman yang tumbuh sebesar 10,33 persen. Pertumbuhan ini nampaknya seiring dengan gencarnya promosi pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Sektor yang terkait pariwisata juga mengalami kenaikan signifikan. Salah satunya adalah transportasi dan pergudangan yang pertumbuhannya sebesar 8,42 persen. Pertumbuhan juga terjadi di sejumlah sektor ekonomi lainnya, seperti kategori industri pengolahan mencapai sebesar 7,30 persen. Yang menggembirakan, di saat sektor real estate di sejumlah kota besar mengalami stagnasi, di Banyuwangi justru mengalami pertumbuhan yang konsisten menjadi sebesar 9,79 persen. Ini menunjukkan sektor industri dan properti juga mengalami perkembangan yang positif. Sektor perumahan memang terus berkembang, sejumlah investor properti nasional pun mulai masuk ke Banyuwangi. Masuknya pengembang perumahan skala besar menunjukkan bahwa sejumlah pebisnis masih melihat Banyuwangi sebagai daerah yang prospektif untuk pengembangan usaha. Sementara itu untuk wilayah tapal kuda, pertumbuhan ekonomi Banyuwangi sebesar 5,91 persen masih yang tertinggi dari Malang, Blitar dan Kediri. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banyuwangi ditopang oleh sektor– sektor

ekonomi

secara

lebih

merata

mulai

dari

pertanian,

kehutanan,

pertambangan, industri, konstruksi, perumahan dan pariwisata. Selain itu pendapatan per kapita juga mengalami peningkatan dari sebesar Rp. 25,5 juta/orang/tahun, kini menjadi Rp. 33,6 juta/orang/tahun. Selanjutnya jika dilihat dari tingkat inflasi, Kabupaten Banyuwangi mencapai sebesar 2,15 persen dan jika dibandingkan dengan Jawa Timur sebesar 3,08 persen. Berdasarkan

perkembangan

pertumbuhan

ekonomi

yang

cukup

menjanjikan, maka diperkirakan stabilitas ekonomi di Kabupaten Banyuwangi dalam tahun 2015 tetap dijaga, dan diharapkan pertumbuhan ekonomi tersebut

Bab I Pendahuluan

8


dapat menumbuhkan sektor modern seperti jasa dan manufaktur, namun tetap harus dipastikan pertumbuhan juga terjadi di sektor–sektor menengah ke bawah, sehingga ekonomi kerakyatan dapat terwujud. 1.4. Bidang Kewenangan Sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Banyuwang, bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan Pasal 2 ayat (1), meliputi: a.

Pendidikan;

b.

Kesehatan;

c.

Pekerjaan Umum;

d.

Perumahan;

e.

PenataanRuang;

f.

Perencanaan Pembangunan;

g.

Perhubungan;

h.

LingkunganHidup;

i.

Pertanahan;

j.

Kependudukan dan Catatan Sipil;

k.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

l.

Keluarga Berencanadan Keluarga Sejahtera;

m. Sosial; n.

KetenagakerjaandanKetransmigrasian;

o.

Koperasidan Usaha Kecil danMenengah;

p.

Penanaman Modal;

q.

Kebudayaandan Pariwisata;

r.

Kepemudaan dan Olah Raga;

s.

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;

t.

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian;

u.

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

v.

Statistik;

w. Kearsipan; x.

Perpustakaan;

y.

Komunikasi dan Informatika;

z.

Pertaniandan Ketahanan Pangan;

aa. Kehutanan; bb. Energi dan Sumber Daya Mineral; cc. Kelautandan Perikanan;

Bab I Pendahuluan

9


dd. Perdagangan; dan ee. Perindustrian. Urusan Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi berkaitan dengan pelayanan dasar. Sedangkan Urusan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Tabel 1.5 Urusan Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi NO

URUSAN WAJIB

URUSAN PILIHAN

1.

Pendidikan

KelautandanPerikanan

2.

Kesehatan

Pertanian

3.

Pekerjaan Umum

Kehutanan

4.

Perumahan

Energidan Sumber Daya Mineral

5.

Penataan Ruang

Pariwisata

6.

Perencanaan Pembangunan

Perindustrian

7.

Perhubungan

Perdagangan

8.

Lingkungan Hidup

Ketransmigrasian

9.

Pertanahan

10. Kependudukandan Catatan Sipil 11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 12. Keluarga Berencanadan Keluarga Sejahtera 13. Sosial 14. Ketenagakerjaan 15. Koperasidan Usaha Kecil dan Menengah 16. Penanaman Modal 17. Kebudayaan 18. Kepemudaandan Olah Raga 19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 20. Otonomi Daerah, PemerintahanUmum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 21. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 22. Statistik 23. Kearsipan

Bab I Pendahuluan

10


24. Perpustakaan 25. Komunikasi dan Informatika 26. Ketahanan Pangan 27. 28. Sumber : Data Diolah

1.5. Struktur Organisasi Perangkat Daerah Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi. Adapun Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 adalah sebagai berikut : 1.

Sekretariat Daerah;

2.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

3.

Dinas Daerah (ada 16 Dinas): Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olah Raga, Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Peternakan,Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan,Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial, Tenaga

Kerja dan Transmigrasi,Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas

Kelautan dan Perikanan, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Pendapatan. 4.

Lembaga Teknis Daerah :  Inspektorat;  Badan(ada8 Badan) :Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,Badan Kepegawaian Daerah,Badan

Bab I Pendahuluan

dan

Diklat,Badan

Kesatuan

Bangsa

Pengelolaan dan

Keuangan

Politik,Badan

dan

Aset

Pemberdayaan

11


Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Lingkungan Hidup;  Kantor

(ada2

Kantor)

:

Kantor

Ketahanan

Pangan,

dan

Kantor

Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;  RSUD (ada2 RSUD) : RSUD Blambangan dan RSUD Genteng 5.

Kecamatan (ada 24 Kecamatan) : Wongsorejo, Kalipuro, Giri, Glagah, Licin, Banyuwangi, Kabat, Rogojampi, Songgon, Singojuruh, Sempu, Genteng, Glenmore, Kalibaru, Tegalsari, Srono, Muncar, Tegaldlimo, Purwoharjo, Bangorejo, Cluring, Gambiran, Pesanggaran dan Siliragung;

6.

Kelurahan (ada 28 Kelurahan) : Pakis, Sobo, Kebalenan, Penganjuran, Tukangkayu, Kertosari, Karangrejo, Kepatihan, Panderejo, Singonegaran, Temenggungan,

Kampungmelayu,

Giri,Klatak,Kampungmandar,

Lateng,

Singotrunan, Pengantigan, Sumberrejo, Tamanbaru, Kalipuro, Gombengsari, Bulusan, Banjarsari, Bakungan, Boyolangu, Mojopanggung, danPenataban. 7.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri adalah :

 Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan Perda Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi;  Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Perda Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi.

1.6.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi

SKPD

dalam

penyelenggaraan

pemerintahan,

pembangunan

dan

pemberdayaan masyarakat adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Jumlah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Bab I Pendahuluan

12


Banyuwangi berdasarkan data Simpeg Tahun 2015 sebanyak 13.166 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 7.521 orang dan perempuan sebanyak 5.645 orang.

Tabel 1.6 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Berdasarkan Data SIMPEG Tahun 2015 NO

TINGKAT PENDIDIKAN

1.

SD / Sederajat

2.

SLTP / Sederajat

3.

SLTA / Sederajat

4.

Diploma I

5.

Diploma II

6.

Diploma III

7.

Diploma IV

8.

Dokter Spesialis

9.

Strata I

10.

Strata II

11.

Strata III Jumlah

LAKI-LAKI

PEREMPUAN

148

6

276

25

1.999

898

18

115

397

433

266

488

39

17

15

10

4.153

3.602

206

51

4

-

7.521

5.645

Sumber: Badan Kepegawaian Dan Diklat Kabupaten Banyuwangi

Bab I Pendahuluan

13

Laporan Kinerja Pemerintah KabupatenBanyuwangi Tahun 2015

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2.1. Rencana Strategis Tahun 2010 - 2015 Rencana Strategis atau yang disebut dengan RENSTRA merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah. Perencanaan strategisjuga merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampumenjawab tuntutan lingkungan strategis,baik lokal, nasional maupun global dan tetap berada dalamtatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatanperencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapatmenyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalamupaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2015 merupakan Dokumen perencanaan

strategis

yang

disusun

dan

dirumuskansetiap

lima

tahun

(perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan visi, misi, tujuan,sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu–isulokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunanyang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secarabertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan. 2.1.1. Visi Berdasarkan kondisi Kabupaten Banyuwangi dewasa ini, serta peluang, tantangan dan isu strategis yangakan dihadapi dalam 5 tahun mendatang,

pasanganH. ABDULLAH AZWAR ANAS (Bupati) – YUSUF WIDYATMOKO (Wakil Bupati) membuat Visi Kabupaten Banyuwangi tahun 2010-2015 sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT BANYUWANGI YANG MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERAKHLAK MULIA MELALUI PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA”.

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

14


Penjelasan dari Visi sebagai berikut: 1)

Kemandirian Daerah adalah kemampuan nyata pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk di dalamnya upaya yang sungguh-sungguh agar secara bertahap bisa mengurangi

ketergantungan

terhadap

pihak-pihak

lain

(luar)

tanpa

kehilangan adanya kerjasama dengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan. 2)

Kesejahteraan Masyarakat yang Berakhlak Mulia, ditandai oleh semakin meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat, dan adanya perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar pokok manusia, seperti pangan, papan, sandang, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja, yang didukung oleh infrastruktur fisik, sosial budaya ekonomi yang memadai. Peningkatan kualitas kehidupan ini akan lebih difokuskan pada upaya pengentasan

masyarakat

miskin

sehingga

secara

simultan

dapat

meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, serta adanya iklim berusaha dan berkegiatan ekonomi yang sehat untuk kelompokkelompok masyarakat lainnya. 3)

Perlu ditekankan disini bahwa kemajuan-kemajuan yang ingin diraih tidak hanya sekedar kemajuan di bidang fisik dan ekonomi saja. Kemajuankemajuan itu juga berkaitan dengan dimensi mental – spiritual, keagamaan, kebudayaan dan non fisik, agar kehidupan masyarakat benar-benar sejahtera lahir dan batin serta berakhlakmulia.

4)

Peningkatan perekonomian diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian rakyat dengan mendorong secara sungguh-sungguh simpulsimpul ekonomi rakyat utamanya pertanian, industri, perdagangan dan jasa, lembaga keuangan dan koperasi, serta pariwisata yang didukung oleh infrastruktur fisik dan non-fisik yang memadai.

5)

Untuk mempercepat program-program tersebut perlu ditingkatkan pelayanan publik melalui optimalisasi kinerja instansi Pemerintah Daerah yang efektif, terpadu dan berkesinambungan.


15


Visi Kabupaten Banyuwangi tersebut berpedoman pada Visi Pembangunan Kabupaten Banyuwangi yang termuat dalam Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2005-2025, yaitu : “KABUPATEN

BANYUWANGI YANG RELIGIUS, SEJAHTERA DAN MANDIRI BERBASIS AGROBISNIS DAN EKOWISATA TERPADU”. 2.1.2. Misi Untuk mewujudkan Visi pasangan H. ABDULLAH AZWAR ANAS (Bupati) dan YUSUF WIDYATMOKO (Wakil Bupati) ditetapkan 5 (lima) Misi sebagai berikut : 1)

Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean

governance); 2)

Mewujudkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan bidang Pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya;

3)

Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis kearifan lokal;

4)

Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur publik;

5)

Mewujudkan kesejahateraan masyarakat melalui optimalisasi sumberdaya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

2.1.3. Tujuandan Sasaran Berdasarkan visi dan misi pembagunan daerah Kabupaten Banyuwangi 2011-2015 ditetapkan 7 (tujuh) tujuan, yaitu sebagai berikut : Tujuan 1

: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui harmonisasi kebijakan yang komprehensif dan berkeadilan. Sasaran :  Meningkatnnya kapabilitas birokrasi dan kualitas pelayanan publik; Indikator Kinerja : - Indeks Kepuasaan Layanan Masyarakat

 Meningkatnya penegakan hukum; Indikator Kinerja : - Persentase penurunan angka pelanggaran terhadap Perda


16


 Terbangunnya tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif Indikator Kinerja : - Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah - Nilai / Peringkat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) - Nilai / Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tujuan 2

:

Meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Sasaran :  Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan yang bermoral dan berakhlak; Indikator Kinerja : - Angka melek huruf (AMH) - Angka rata-rata lama sekolah - Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/Mts - Angka melanjutkan (AM) dari SMP/Mts ke SMA/SMK/MA  Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan. Indikator Kinerja : - Angka usia harapan hidup - Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) - Angka kematian ibu melahirkan (per 100.000 kelahiran hidup)

Tujuan 3

:

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkualitas dan merata dalam upaya mewujudkan kemadirian ekonomi masyarakat. Sasaran :  Meningkatnya revitalisasi sektor pertanian; Indikator Kinerja : - Nilai tukar petani (NTP) - Nilai tukar Nelayan (NTN) - Persentase pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dalam PDRB

- Ketersediaan dan cadangan pangan  Berkembangnya industri olahan dan kreatif berbasis pertanian;


17


Indikator Kinerja : - Persentase pertumbuhan sektor industri pengolahan dalam PDRB - Persentase pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB  Berkembangnya pariwisata berbasis kearifan lokal; Indikator Kinerja : - Persentase peningkatan kunjungan wisata  Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya lokal; Indikator Kinerja : - Cakupan kelestarian situs dan budaya lokal  Meningkatnya daya saing koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah berbasis kelompok dan kluster. Indikator Kinerja : - Kontribusi UKM terhadap total PDRB Tujuan 4

: Meningkatkan pembangunan ekonomi terintegrasi. Sasaran :  Penguatan regulasi ekonomi kerakyatan daerah; Indikator Kinerja : - Jumlah Peraturan Daerah /Peraturan Bupati yang mendukung iklim usaha  Berkembangnya jejaring kekuatan ekonomi. Indikator Kinerja : - Jumlah Kerja sama dibidang pengembangan perekonomian dengan lembaga / daerah lain - Persentase pertumbuhan pasar tradisional


18


Tujuan 5

: Meningkatkan ketersediaan infrastruktur publik. Sasaran :  Meningkatnya infrastruktur dan tata ruang; Indikator Kinerja : - Persentase sawah terairi melalui jaringan irigasi - Proporsi panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam ) - Persentase rumah tangga ber-Sanitasi - Proporsi Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah perkotaan - Persentase ketersediaan dokumen tata ruang

Tujuan 6

: Menurunkan kesenjangan antar wilayah khususnya dalam hal ketersediaan sarana dan prasarana fisik. Sasaran :  Meningkatnya akses transportasi dan informasi; Indikator Kinerja : - Menurunnya tingkat kecelakaan lalu lintas - Tingkat

pemanfaatan

TI

(Teknologi

Informasi)

dalam

pelayanan publik  Meningkatnya investasi. Indikator Kinerja : - Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) - Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN / PMA)(Milyar Rp) - Pertumbuhan investasi Tujuan 7

: Meningkatkan daerah

kesejahteraan

berbasis

melalui

pemberdayaan

optimalisasi

masyarakat,

sumberdaya pembangunan

berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Sasaran :  Meningkatnya pengentasan kemiskinan dan pengangguran; Indikator Kinerja : - Tingkat kemiskinan - Tingkat pengganguran terbuka


19


 Meningkatnya pemberdayaan kelompok masyarakat; Indikator Kinerja : - Persentase pertumbuhan kelompok masyarakat aktif  Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak; Indikator Kinerja : - Indeks Pembangunan Gender (IPG) - Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) - Jumlah Peraturan Daerah /Peraturan Bupatiyang mendukung perlindungan perempuan dan anak  Berkembangnya program perlindungan dan jaminan sosial; Indikator Kinerja : - Persentase penurunan PMKS - Persentase penduduk mempuyai jaminan sosial  Meningkatnya pengendalian lingkungan, rehabilitasi lahan dan hutan. Indikator Kinerja : - Persentase hutan dan lahan yang bebas dari kritis


20


Tabel 2.1. Matrik Hubungan Antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Banyuwangi Visi : Terwujudnya Masyarakat Banyuwangi yang Mandiri, Sejahtera dan Berakhlak Mulia melalui Peningkatan Perekonomian dan Kualitas Sumber Daya Manusia Tujuan

Misi Uraian I

II

Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih (Good and Clean Governance)

Mewujudkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kebutuhan Dasar Lainnya

1

2

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih melalui Harmonisasi Kebijakan Yang Komprehensif dan Berkeadilan

Meningkatkan Pelayanan Publik yang Berkualitas, Merata dan Terjangkau Bagi Seluruh Masyarakat

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah Nilai / predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Uraian 1

2

3

Angka melek huruf (AMH)

4

Angka Usia Harapan Hidup

Indikator Kinerja

Meningkatnya kapabilitas birokrasi dan kualitas pelayanan publik Meningkatnya penegakan hukum

Indeks Kepuasaan Layanan Masyarakat

Terbangunnya tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif

Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah

Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan yang bermoral dan berakhlak

Persentase penurunan angka pelanggaran terhadap Perda

Nilai / Peringkat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Nilai / Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Angka melek huruf (AMH) Angka rata-rata lama sekolah Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/Mts

5

Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan

Angka melanjutkan (AM) dari SMP/Mts ke SMA/SMK/MA Angka usia harapan hidup Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Angka kematian ibu melahirkan (per 100.000 kelahiran hidup)

III

Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah melalui Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal

3

Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas dan Merata Dalam Upaya Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat

Pertumbuhan ekonomi

6

Nilai tukar petani (NTP)

Nilai tukar Nelayan (NTN) Persentase pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dalam PDRB Ketersediaan dan cadangan pangan 7


Meningkatnya revitalisasi sektor pertanian

Berkembangnya industri olahan dan kreatif berbasis pertanian

Persentase pertumbuhan sektor industri pengolahan dalam PDRB

21


8

9

10

4

IV

Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Publik

5

Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Terintegrasi

Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Publik

Persentase petumbuhan pasar tradisional

Proporsi panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam )

11

Berkembangnya pariwisata berbasis kearifan lokal Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya lokal Meningkatnya daya saing koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah berbasis kelompok dan kluster Penguatan regulasi ekonomi kerakyatan daerah

12

Berkembangnya jejaring kekuatan ekonomi

13

Meningkatnya infrastruktur dan tata ruang

Persentase pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB Persentase peningkatan kunjungan wisata Cakupan kelestarian situs dan budaya lokal Kontribusi UKM terhadap total PDRB

Jumlah Perda/Perbup yang mendukung iklim usaha Jumlah Kerja sama dibidang pengembangan perekonomian dengan lembaga / daerah lain Persentase pertumbuhan pasar tradisional Persentase sawah terairi melalui jaringan irigasi Proporsi panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam ) Persentase rumah tangga ber-Sanitasi

6

Menurunkan Kesenjangan Antar Wilayah Khususnya Dalam Hal Ketersediaan Sarana dan Prasarana Fisik

Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana transportasi bagi masyarakat perdesaan

14

Meningkatnya akses transportasi dan informasi

Proporsi Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah perkotaan Persentase ketersediaan dokumen tata ruang Menurunnya tingkat kecelakaan lalu lintas Tingkat pemanfaatan TI (Teknologi Informasi) dalam pelayanan publik

15

Meningkatnya investasi

Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN / PMA) (Milyar Rp) Pertumbuhan investasi

V

Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Optimalisasi Sumber Daya Daerah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Berkelanjutan, Berkeadilan dan Berwawasan Lingkungan

7

Meningkatkan Kesejahteraan melalui Optimalisasi Sumberdaya Daerah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan


Tingkat kemiskinan

16

Meningkatnya pengentasan kemiskinan dan pengangguran

Tingkat kemiskinan

17

Meningkatnya pemberdayaan kelompok masyarakat

Persentase pertumbuhan kelompok masyarakat aktif

18

Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak

Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Tingkat pengganguran terbuka (TPT) Persentase penurunan hutan dan lahan kritis

Tingkat pengganguran terbuka

Persentase penurunan PMKS

22


19

20

2.1.4.

Berkembangnya program perlindungan dan jaminan sosial Meningkatnya pengendalian lingkungan, rehabilitasi lahan dan hutan

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Jumlah Perda/Perbup yang mendukung perlindungan perempuan dan anak Persentase penurunan PMKS Persentase penduduk mempuyai jaminan sosial Persentase hutan dan lahan yang bebas dari kritis

Strategi dan Arah Kebijakan Tujuan utama pembangunan di Kabupaten Banyuwangi sebagaimana visi

dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banyuwangi

2010-2015

adalah

untuk

meningkatkan

kemakmuran

atau

kesejahteraan masyarakat Banyuwangi. Tidak hanya sejahtera tetapi juga mandiri dan berakhlak, yang dilakukan melalui dua pilar pokok yaitu peningkatan perekonomian dan kualitas sumber daya manusia. Untuk mencapai kesejahteraan itu, digunakan 4 (empat) strategi pembangunan secara umum yaitu : pro growth, pro jop, pro poor dan pro

environtment.

1). Pro Growth, berarti pembangunan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan. Strategi pertumbuhan tetap digunakan dengan tujuan untuk memperbesar produk domestik. Namun demikian strategi pertumbuhan dilaksanakan secara bersamaan dengan strategi pemerataan pembangunan melalui startegi jalur ganda (dua track strategi). Strategis pertumbuhan dapat dilihat dari meningkatnya PDRB dan pendapatan per kapita penduduk, namun disisi lain terjadi ketimpangan antar wilayah dan antar penduduk. Ketimpangan ini terjadi karena gagalnya asumsi trickle down effect sebagai mekanisme pemerataan dalam strategi pertumbuhan ekonomi.

Strategi pro growth dilaksanakan

dengan tidak mengabaikan aspek keadilan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat baik dalam bidang sosial ekonomi dan politik sehingga dicapai kesejahteraan yang berkeadilan. Upaya yang dilakukan melalui sejumlah instrumen yaitu peningkatan investasi, penciptaan iklim usaha yang kondusif,


23


pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. 2). Pro Job, berarti pembangunan diarahkan untuk mendorong terbukanya peluang kerja bagi angkatan kerja, khususnya tenaga terdidik (bagi lulusan sekolah setingkat SLTA dan Perguruan Tinggi) dan tenaga terlatih. Strategi yang dilakukan meliputi tiga langkah : 1) Perluasan kesempatan kerja berarti mendorong berkembangnya sektor riil di Kabupaten Banyuwangi terutama sektor pertanian, perdagangan dan jasa, industri berbasis pertanian dan pariwisata; 2) Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja yang dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, standarisasi dan sertifikasi; 3) Menjaga iklim ketenagakerjaan melalui penataan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja. 3). Pro Poor, berarti pembangunan yang memiliki dimensi keberpihakan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang tidak beruntung atau termarjinalkan. Strategi yang dilakukan meliputi

tiga klaster sesuai dengan tingkat

kemiskinannya, yaitu : 1) Mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin, yang diarahkan pada rumah tangga sangat miskin, miskin, dan hampir miskin; 2) Meningkatkan pendapatan dan taraf hidup kelompok masyarakat melalui usaha

dan

bekerja

bersama

untuk

mencapai

keberdayaan

dan

kemandiriannya; 3) Membuka akses permodalan bagi pelaku usaha mikro dan kecil. 4). Pro Environtment, diarahkan pada pengelolaan sumber daya alam yang mengikuti prisip pengelolaan yang lestari terhadap lingkungan, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya pencemaran tanah, air, dan udara yang pada gilirannya mengalami degradasi yang berakibat pada timbulnya bencana. Adapun strategi dan arah kebijakan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2010-2015 terdapat dalam Lampiran IV.

2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Indikator Kinerja UtamaPemerintah Kabupaten Banyuwangi ditetapkan melalui Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangisebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 23 Tahun 2015 tentang


24


Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Adapun IKU Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini. Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tujuan 1

Sasaran Strategis

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih melalui Harmonisasi Kebijakan Yang Komprehensif dan Berkeadilan

Indikator Kinerja Utama

1

Meningkatnya kapabilitas birokrasi dan kualitas pelayanan publik


2

Meningkatnya penegakan hukum

Persentase penurunan angka pelanggaran terhadap Perda

3


Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah Nilai / Peringkat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Nilai / Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

2

Meningkatkan Pelayanan Publik yang Berkualitas, Merata dan Terjangkau Bagi Seluruh Masyarakat

4



Angka rata-rata lama sekolah Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/Mts Angka melanjutkan (AM) dari SMP/Mts ke SMA/SMK/MA 5


Angka usia harapan hidup Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Angka kematian ibu melahirkan (per 100.000 kelahiran hidup)

3

Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas dan Merata Dalam Upaya Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat

6



Nilai tukar Nelayan (NTN)

7


Persentase pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dalam PDRB Ketersediaan dan cadangan pangan Persentase pertumbuhan sektor industri pengolahan dalam PDRB Persentase pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB

8


Berkembangnya pariwisata berbasis kearifan lokal

Persentase peningkatan kunjungan wisata

25

Laporan Kinerja Pemerintah KabupatenBanyuwangi Tahun 2015 9

10

4

Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Terintegrasi

11

12

5

Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Publik

13

Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya lokal Meningkatnya daya saing koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah berbasis kelompok dan kluster Penguatan regulasi ekonomi kerakyatan daerah Berkembangnya jejaring kekuatan ekonomi

Cakupan kelestarian situs dan budaya lokal


Persentase sawah terairi melalui jaringan irigasi

Kontribusi UKM terhadap total PDRB

Jumlah Perda/Perbup yang mendukung iklim usaha Jumlah Kerja sama dibidang pengembangan perekonomian dengan lembaga / daerah lain Persentase pertumbuhan pasar tradisional

Proporsi panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam ) Persentase rumah tangga berSanitasi Proporsi Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah perkotaan Persentase ketersediaan dokumen tata ruang 6

Menurunkan Kesenjangan Antar Wilayah Khususnya Dalam Hal Ketersediaan Sarana dan Prasarana Fisik

14

15



Menurunnya tingkat kecelakaan lalu lintas

Tingkat pemanfaatan TI (Teknologi Informasi) dalam pelayanan publik Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN / PMA) (Milyar Rp) Pertumbuhan investasi

7

Meningkatkan Kesejahteraan melalui Optimalisasi Sumberdaya Daerah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan

16


Tingkat kemiskinan

Tingkat pengganguran terbuka 17



18



19

20


Berkembangnya program perlindungan dan jaminan sosial

Meningkatnya pengendalian lingkungan, rehabilitasi lahan dan hutan

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Jumlah Perda/Perbup yang mendukung perlindungan perempuan dan anak Persentase penurunan PMKS

Persentase penduduk mempuyai jaminan sosial Persentase hutan dan lahan yang bebas dari kritis

26


2.3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yangakan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. PenyusunanRencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaranserta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalamRencana Kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikatorkinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015. Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapaidalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. IndikatorKinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Rencana Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tahun 2015ada pada Lampiran III.

2.4. Perjanjian Kinerja Perjanjian Kinerja pada dasarnya

adalah pernyataan komitmen

pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja, yaitu : 1.Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur; 2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasa revaluasi kinerja aparatur; 3.Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi; 4.Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah. Adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 adalah sebagai berikut :


27


Sasaran Strategis 1

Meningkatnya kapabilitas birokrasi dan kualitas pelayanan publik Indikator Kinerja Utama

Satuan

Target 2015

%

80

Satuan %

Target 2015 3

Indeks Kepuasaan Layanan Masyarakat Sasaran Strategis 2 Meningkatnya penegakan hukum

Indikator Kinerja Utama Persentase penurunan angka pelanggaran terhadap Perda Sasaran Strategis 3

Terbangunnya tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif Indikator Kinerja Utama Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah Nilai / Peringkat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Nilai / Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Satuan

Target 2015

Nilai/predikat

WTP

Nilai/predikat

3,2500 (10 besar)

Nilai/predikat

70 (B)

Sasaran Strategis 4 Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan yang bermoral dan berakhlak Indikator Kinerja Utama

Satuan

Target 2015


%

99,92

Angka rata-rata lama sekolah

%

7,75

Angkamelanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/Mts

%

99,73

Angkamelanjutkan (AM) dari SMP/Mtske SMA/SMK/MA

%

89,88

Sasaran Strategis 5 Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan

Satuan

Target 2015

Angka usia harapan hidup


Th

67,3-68,50

Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

%

100

Angka kematian ibu melahirkan (per 100.000 kelahiran hidup)

-

55

Sasaran Strategis 6 Meningkatnya revitalisasi sektor pertanian

Satuan

Target 2015



%

111,5

Nilai tukar Nelayan (NTN)

%

105

Persentase pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dalam PDRB Ketersediaan dan cadangan pangan

%

5

%

90 5,71

Sasaran Strategis 7 Berkembangnya industri olahan dan kreatif berbasis pertanian

Satuan

Target 2015



%

5,71

Persentase pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB

%

11,5


28

Laporan Kinerja Pemerintah KabupatenBanyuwangi Tahun 2015 Sasaran Strategis 8 Berkembangnya pariwisata berbasis kearifan lokal


Satuan

Target 2015

%

30


Sasaran Strategis 9 Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya lokal


Satuan

Target 2015

%

80


Sasaran Strategis 10 Meningkatnya daya saing koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah berbasis kelompok dan kluster


Satuan

Target 2015

%

16,25


Sasaran Strategis 11 Penguatan regulasi ekonomi kerakyatan daerah

Indikator Kinerja Utama Jumlah Perda/Perbup yang mendukung iklim usaha

Satuan

Target 2015

Perda/Perbup

1

Sasaran Strategis 12 Berkembangnya jejaring kekuatan ekonomi


Satuan

Target 2015

Jumlah Kerja sama dibidang pengembangan perekonomian dengan lembaga / daerah lain Persentase pertumbuhan pasar tradisional

MOU/PKS

7

%

5

Sasaran Strategis 13 Meningkatnya infrastruktur dan tata ruang

Satuan

Target 2015



%

100

Proporsi panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam ) Persentase rumah tangga berSanitasi

%

78

%

85,9

Proporsi Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah perkotaan

%

60

Persentase ketersediaan dokumen tata ruang

%

100

Sasaran Strategis 14 Meningkatnya akses transportasi dan informasi

Satuan

Target 2015



%

0,002

Tingkat pemanfaatan TI (Teknologi Informasi) dalam pelayanan publik

%

100

Satuan

Target 2015

Investor

20

Rp. (Milyar)

771

%

13

Sasaran Strategis 15 Meningkatnya investasi

Indikator Kinerja Utama Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN / PMA) (Milyar Rp) Pertumbuhan investasi

Sasaran Strategis 16 Meningkatnya pengentasan kemiskinan dan pengangguran

Satuan

Target 2015

Tingkat kemiskinan


%

13,14


%

2,74-3,74


29


Sasaran Strategis 17 Meningkatnya pemberdayaan kelompok masyarakat

Indikator Kinerja Utama Persentase pertumbuhan kelompok masyarakat aktif

Satuan

Target 2015

%

10

Sasaran Strategis 18 Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak


Satuan

Target 2015


%

69

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

%

89,1

Perda/Perbup

2

Jumlah Perda/Perbup yang mendukung perlindungan perempuan dan anak

Sasaran Strategis 19 Berkembangnya program perlindungan dan jaminan sosial


Satuan

Target 2015


%

10

Persentase penduduk mempuyai jaminan sosial

%

60

Sasaran Strategis 20 Meningkatnya pengendalian lingkungan, rehabilitasi lahan dan hutan

Indikator Kinerja Utama Persentase hutan dan lahan yang bebas dari kritis

Satuan

Target 2015

%

0,25

 Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD) Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 3.058.085.990.507,03. .007.105.931.507,03


30


BABIII AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Pemerintah

Kabupaten

Banyuwangi

selaku

pengemban

amanah

masyarakat Banyuwangi melaksanakan kewajiban mempertanggungjawabkan amanah tersebut. Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan KeputusanKepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi 2010-2015. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Mengacu pada ketentuan yang berlaku, Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berdasarkan tingkat pencapaian sasaran, indikator sasaran dan menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran melalui media formulir Pengukuran Kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Untuk mempermudah interprestasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Bab III Akuntabilitas Kinerja

31


No.

Rentang Capaian

Kategori Capaian

1

Lebih dari 100 %

Baik Sekali (BS)

2

Lebih dari 75 % sd. 100 %

Baik (B)

3

55 % sd. 75 %

Cukup (C)

4

Kurang dari 55 %

Kurang (K)

Secara

umum

Pemerintah

Kabupaten

Banyuwangi

telah

dapat

melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010–2015. Dalam RPJMD terdapat 5 Misi, 7 Tujuan dan 38 (tiga puluh delapan) sasaran, dengan 240 (dua ratus empat puluh) indikator sasaranterdiri dari Misi I terdapat 1 tujuan dan 19 indikator kinerja, Misi II terdapat 1 tujuan dan 82 indikator kinerja, Misi III terdapat 2 tujuan dan 54 indikator kinerja,Misi IV terdapat 2 tujuan dan 46 indikator kinerja dan Misi Vterdapat 1 tujuan dan 39 indikator kinerja. Dari 38 (tigapuluh delapan)sasaran dengan 240 indikator kinerja. Berdasarkan

saran/arahan

dari

Kementerian

Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Asisten Deputi Bidang Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan) bahwa sasaran dan indikator kinerja yang ada dalam RPJMD Kabupaten Banyuwangi dapat diringkas dipilih sasaran yang betul-betul strategisdan indikator kinerja utamanya. Sesuai arahan tersebut sehingga sasaran yang semula berjumlah 38 sasaran menjadi 20 sasaran dan indikator kinerja sasaran semula berjumlah 240 indikator kinerja sasaran menjadi 43 indikator kinerja sasaran (ditetapkan dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 28 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi). Mengacu pada Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 23 Tahun 2015, maka sasaran dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut :  Misi I terdapat 1 tujuan, 3 sasaran dan 5 indikator kinerja;  Misi II terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 7 indikator kinerja; Bab III Akuntabilitas Kinerja

32


 Misi III terdapat 2 tujuan, 7 sasaran dan 12 indikator kinerja;  Misi IV terdapat 2 tujuan, 3 sasaran dan 10 indikator kinerja;  Misi V terdapat 1 tujuan, 5 sasaran dan 9 indikator kinerja. (20 sasaran strategis dan 43 Indikator Kinerja Utama) Tabel 3.1.1 Pencapaian Indikator Sasaran JUMLAH NO.

MISI

JUMLAH

JUMLAH

INDIKATOR

PENCAPAIAN

TUJUAN

SASARAN

KINERJA

INDIKATOR SASARAN

SASASAN 1

Misi 1

1

3

5

2

Misi 2

1

2

7

3

Misi 3

2

7

12

4

Misi 4

2

3

10

5

Misi 5

1

5

9

20

43

JUMLAH

7

BS = 1 ,B=2 , C= - , K=-,Nilai belum keluar = 2 BS = 3 ,B=3 , C= 1 , K=BS = 4 ,B=4 , C=- , K=-, Belum ada rilis dari BPS = 4 BS = 3 ,B= 5 , C= - , K=2 BS = 3 ,B= 5 , C= - , K= - , Belum ada rilis dariBPS = 1 BS =14 ,B=19 , C= 1 , K= 2 ,Nilai belum keluar danBelum ada rilis dari BPS = 7.

Dari 20 (dua puluh) sasaran dengan 43 indikator kinerja, pencapaian indikator sasaran kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi adalah : Tabel 3.1.2. Persentase Kategori Pencapaian Indikator Sasaran No.

Kategori

Jumlah Indikator Sasaran

Persentase

Misi I (5 Indikator Sasaran) 1 Baik Sekali

1

20

2

Baik

2

40

3

Cukup

-

-

4

Kurang

-

-

Nilai belum keluar

2

40

5

100

Jumlah Misi II (7 Indikator Sasaran)


33


1

Baik Sekali

3

42,86

2

Baik

3

42,86

3

Cukup

1

14,29

4

Kurang

-

-

Jumlah

7

100,00

Misi III (12 Indikator Sasaran) 1 Baik Sekali

4

33,33

2

Baik

4

33,33

3

Cukup

-

-

4

Kurang

-

-

Tidak ada data BPS

4

33,33

12

100

Misi IV (10 Indikator Sasaran) 1 Baik Sekali

3

30

2

Baik

5

50

3

Cukup

-

-

4

Kurang

2

20

10

100

Misi V (9 Indikator Sasaran) 1 Baik Sekali

3

33,33

2

Baik

5

56,56

3

Cukup

-

4

Kurang

-

-

Tidak ada data BPS

1

11,11

9

100,00

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 20 sasaran yang mencakup 43 indikator sasaran, diketahui bahwa 14 indikator sasaran atau 32,56 % Baik Sekali, 19 indikator sasaran atau 44,19 % Baik, 3 indikator sasaran atau 6,98% Cukup dan 7 indikator sasaran atau 16,28 % realisasi nilai capaian kinerja belum dirilis. Rata-rata realisasi capaian kinerja mencapai 108,84% ataubermakna Baik Sekali. Jadi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2015 Baik Sekali. 3.2. Analisis Capaian KinerjaPemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai di atas adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator sasaran adalah sebagai berikut :


34


Tabel 3.2.1. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1


Target

Realisasi

Capaian Kinerja Tahun 2014 (%)

79,00

79,85

101,08

Tahun 2014 Indikator Sasaran

1

Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

Satuan

%

Rata-rata capaian kinerja

Target

Realisasi


80

79,77

99,71

Tahun 2015

101,08

99,71

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 1 indikator sasaran Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik, 1 indikator sasaran tidak mencapai target. Rata-rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2015 sebesar 99,71%, mengalami penurunan jika dibandingkan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2014 sebesar 101,08 %, tetapi masih dikategorikan baik. Nilai Realisasi Tahun 2015 tersebut diperoleh dari hasil survey Lingkaran Survey Indonesia pada indikator Menyediakan Fasilitas Kesehatan dan Pengobatan sebesar 83,90 %, Menyediakan Fasilitas Pendidikan dan Sekolah bagi Penduduksebesar 83,70 % dan Mempermudah Pelayanan Kantor Pemerintah Daerah bagi Masyarakat (lebih cepat, lebih murah, dan hasilnya baik)sebesar 71,50 %. Sehingga dari 3 indikator tersebut menghasilkan ratarata nilai realisasi tahun 2015 sebesar 79,77%. Untuk meningkatkan keberhasilan capaian indikator sasaran Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik diperlukan adanya peningkatan pelayanan kepada masyarakat antara lain : -

Peningkatan kualitas perilaku (cakap, ramah dan baik) dankeprofesionalan aparatur pemerintah;

-

Peningkatan fasilitas yang menunjang kualitas pelayanan publik;

-

Melaksanakan pelayanan sesuai SOP dan SPP;

-

Pelayanan tidak berbelit-belit. Tabel 3.2.2. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Penegakan Hukum

Target

Realisasi


5

7,5

66,67


1

Persentase penurunan angka pelanggaran terhadap Perda Rata-rata capaian kinerja


Satuan

%

66,67

Target

Realisasi


3

2,78

107,91

Tahun 2015

107,91

35


Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 1 indikator sasaran Meningkatnya Penegakan Hukum,telah melebihi target. Rata - rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2015 sebesar 107,91 %, mengalami peningkatan jika dibandingkan rata - rata capaian kinerja pada tahun 2014 sebesar 66,67 %. Tercapainya indikator sasaran disebabkan oleh : Tingkat pelanggaran peraturan pada tahun 2014 sebanyak 2107 pelanggaran dan

-

tahun 2015 sebanyak 2050 pelanggaran; Pemahaman masyarakat terhadap peraturan sudah mulai meningkat sehingga

-

tingkat pelanggaran semakin menurun; Maksimalnya kinerja aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam menangani

-

pelanggaran Peraturan Daerah yang ada. Tabel 3.2.3. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 3 Terbangunnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Efektif

Target

Realisasi


Predikat

WTP

WTP

100

Nilai / Peringkat

3,2000/

3,0364/

12 besar

39besar


1 2 3

Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah Nilai / Peringkat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Nilai / predikat hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Satuan

Nilai/ Predikat


65,05/B

59,96 / CC

92,01

92,18 92,18

Target

Realisasi


WTP

-

-

-

-

65,41 (B)

93,44

Tahun 2015

3,2500 (10 besar) 70 (B)

93,44

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 3indikator sasaran Terbangunnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Efektif, 1 indikator sasaran tidak mencapai target dan 2 indikator sasaran belum terealisasi karena nilainya belum dapat dirilis. Rata-rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2015 sebesar 93,44 %, mengalami peningkatan jika dibandingkan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2014 sebesar 92,18%.  Opini BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah, belum dapat dihitung karena nilainya belum dirilis dan masih menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.  Nilai/Peringkat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), belum dapat dihitung karena masih menunggu hasil rilis resmi dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.


36


 Nilai hasil evaluasi/penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan realisasinilai/predikat sebesar 65,41 (B) dengan capaian kinerja indikator sasaran sebesar 93,44 %pada tahun 2015, meningkat jika dibandingkan tahun 2014 sebesar 92,18%. Hal ini disebabkan karena : - Melakukan review terhadap dokumen perencanaan, baik dari sisi substansi sasaran dan indikator kinerjanya; - Mereview IKU dan memperbaiki kualitas penyusunan LAKIP; - Memperbaiki kualitas hasil evaluasi internal AKIP; - Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja. Tabel 3.2.4. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 4 Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan yang bermoral dan berakhlak

Realisasi


Target

Realisasi



Satuan Target

Tahun 2015

1


%

99,90

100

100,10

99,92

99,09

99,17

2


%

7,50

7,12

94,93

7,75

6,79

87,61

3

Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI

%

99,73

100,19

100,46

99,73

101,76

102,04

%

89,51

98,88

110,47

89,88

98,88

110,01

ke SMP/Mts 4

Angka melanjutkan (AM) dari SMP/Mts ke SMA/SMK/MA Rata-rata capaian kinerja

101,49

99,71

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 4 indikator sasaranMeningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan yang Bermoral dan Berakhlak, 2 indikator sasaran melebihi target dan 2 indikator sasaran tidak mencapai target. Rata-rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2015 sebesar 99,71 %, mengalami penurunan jika dibandingkan rata - rata capaian kinerja pada tahun 2014 sebesar 101,49 %, tetapi masih dikategorikan baik.  Angka Melek Huruf (AMH), capaian kinerja indikator tidak mencapai target karena masih adanya penduduk usia 60 tahun buta aksara dan difable. Solusi : -

Meningkatkan pendidikan non formal kepada penduduk yang berusia 60 tahun dan difable;

-

Merubah pola pikir masyarakat tentang pentingnya pendidikan.


37


 Angka Rata-Rata Lama Sekolah, capaian kinerja indikator tidak mencapai target karena belum adanya data rilis resmi dari Badan Pusat Statistik dan angka tersebut masih merupakan data estimasi sementara. Solusi : -

Menunggu rilis resmi dari Badan Pusat Statistik;

-

Merencanakan formulasi pengukuran yang baru;

-

Menentukan indikator sasaran yang measurable / dapat diukur oleh instansi terkait.

 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/Mts dan Angka Melanjutkan (AM) dari SMP / Mts ke SMA / SMK / MA, capaian kinerja indikator mencapai target karena meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap wajib belajar Pendidikan Dasar 9 tahun dan adanya kerja sama dengan semua pihak untuk melaksanakan Gerakan Masyarakat Penuntasan Tributa dan Pemungutan Siswa Putus Sekolah (Gempita Perpus) yang kegiatannya melibatkan Forpimda, Forpimka dan seluruh jajaran pendidikan. Tabel 3.2.5. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 5 Meningkatnya Akses dan Kualitas Kesehatan

Realisasi


68,25

100,07


Satuan Target

1 2 3

Angka usia harapan hidup Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Angka kematian ibu melahirkan (per 100.000 kelahiran hidup) Rata-rata capaian kinerja

Th.

67,268,20

Realisasi


69,06

100,82

Tahun 2015

Target 67,368,50

%

100

99,50

99,50

100

100

100

-

60

93,08

64,46

55

96,20

57,17

88,01

86

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 3 indikator sasaran Meningkatnya Akses dan Kualitas Kesehatan, 1 indikator sasaran mencapai melebihi target, 1indikator sasaran mencapai target dan 1 indikator sasaran tidak mencapai target. Rata - rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2015 sebesar 86%, mengalami penurunan jika dibandingkan rata - rata capaian kinerja pada tahun 2014 sebesar 88,01 %, tetapi masih dikategorikan baik.  Angka Usia Harapan Hidup, realisasi tahun 2015 data masih merupakan angka sementara, hal ini dikarenakan capaian kinerja yang berwenang menghitung adalah Badan Pusat Statistik, sedangkan sampai awal tahun 2016 untuk capaian tahun Bab III Akuntabilitas Kinerja

38


2015 belum dapat disimpulkan, sehingga Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi tidak mendapatkan angka yang diharapkan. Meskipun menggunakan angka sementara tahun 2014, angka tersebut telah melampaui target dari 68,3-68,50 tercapai 69,06 yang berarti usia harapan hidup penduduk Kabupaten Banyuwangi meningkat dari yang diharapkan, hal ini menunjukkan bahwa pola hidup masyarakat semakin baik.

Solusi : -


-


-

Menentukan indikator sasaran yang measurable/dapat diukur oleh instansi terkait.

 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI), capaian kinerja indikator mencapai target, hal ini diartikan bahwa telah mencapai UCI Desa dan capaian ini sudah mengalami kenaikan dibanding tahun 2014 sebesar 99,50 %. Padatahun 2015 sebanyak 217 desa telah mencapai Desa UCI. Faktor yang mendukung pencapaian target Desa UCI pada tahun 2015 antara lain : -

Tersedianya petugas pelaksana imunisasi yang cukup di masing-masing wilayah;

-

Adanya hubungan yang baik Puskesmas dengan lintas sektor di wilayahnya untuk menungkatkan cakupan;

-

Adanya peran forum komunikasi imunisasi sebagai mitra kerja Puskesmas dalam menyukseskan Program Imunisasi;

-

Tercukupinya Sarana dan Prasarana program imunisasi;

-

Posyandu terjadwal setiap bulannya dan BKIA buka setiap hari;

-

Pendekatan petugas dengan masyarakat yang baik sehingga mempengaruhi pencapaian Desa UCI;

-

Adanya umpan balik per tribulan sekali seta adanya validasi data per semester;

-

Adanya perubahan kriteria UCI Desa dari UCI Desa dengan pencapaian Antigen BCG, POLIO 1-4, DPT/HB 1-3, Campak harus memenuhi target setahun dengan akses : BCG, POLIO 1, DPT/HB 1 = 95 %, Perlindungan : POLIO 2-4 DPT/HB 2-3, Campak = 90 %. Sedangkan untuk tahun 2013 kriteria


39


UCI Desa ada perubahan yaitu dengan melihat pencapaian Imunisasi Dasar Lengkap perdesa harus mencapai 80 %; -

Indikator keberhasilan UCI yangtercantum dalam RPJMD 2011-2015 khususnya target RPJMD tahun 2014 s/d 2015 UCI Desa 100 % dengan asumsi bahwa cakupan Imunisasi Dasar Lengkap nmasih 80 %. Sehingga dari 217 desa yang ada di Kabupaten Banyuwangi semua sudah mencapai UCI dengan target Imunisasi Dasar Lengkap 80 %. Dimana Imunisasi Dasar Lengkap merupakan dasar dari Desa dikatakan UCI.

 Angka Kematian Ibu Melahirkan (per 100.000 Kelahiran Hidup), realisasi pada tahun 2015 belum mencapai target yaitu 96,2 / 100.000 KH dari target sebesar 55/ 100.000 KH di tahun 2015, capaian angka Kematian Ibu pada tahun 2014 adalah 93,08/ 100.000 KH diatas target yang ditetapkan yaitu sebesar 60/ 100.000 KH, jika dibandingkan dengan tahun 2013 Angka Kematian Ibu sebesar 142,1 per 100.000 KH pencapaian realisasi tahun 2014 lebih baik, jika dibanding dengan target RPJMN sebesar 118/ 100.000 KH dan target MDG’s sebesar 102/ 100.000 KH.Capaian Kabupaten Banyuwangi dibawah batasan optimal RPJMN dan MDG’s yang berarti di wilayah provinsi Jawa Timur maupun Nasional, Kabupaten Banyuwangi telah berhasil menekan angka kematian ibu melahirkan, hal ini merupakan dampak dari upaya preventif dan promotif dari bidang kesehatan. Faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya indikator sasaran adalah : -

Kurang optimalnya sistem rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat satu atau Bidan Praktek Mandiri ke fasilitas kesehatan rujukan;

-

Keterlambatan

mendeteksi/penapisan,

keterlambatan

rujukan

dan

keterlambatan penanganan di tempat rujukan; -

Batas resiko normal menjadi abnormal sangat tipis sehingga kejadian abnormal yang menimbulkan kematian datang terjadi sangat cepat, kadangkala kematian tidak dapat dicegah;

-

Faktor non medis : timbulnya keterlambatan keluarga yang tidak segera mengambil keputusan untuk dirujuk dan keterlambatan transportasi.

Solusi : -

Pengkajian dan pembelajaran kasus kematian ibu pada tenaga kesehatan dengan tujuan agar tidak terjadi kematian ibu dengan kronologi yang sama, sekaligus refreshing bagi tenaga kesehatan apabila ada ilmu baru yang harus dibagikan, diharapkan dengan adanya kegiatan ini akan memunculkan rekomendasi baru;


40


-

Peningkatkan kompetensi petugas dan kepatuhan dalam memberi layanan untuk mencegah keterlambatan yaitu dengan diikutsertakan dalam diklat khusus atau teknis;

-

Peningkatan kesiapan P4K Ambulance Desa danmanajemen rujukan dini;

-

Mengadakan pertemuan pak ADI bu SITI untuk mencegah masalah resiko ibu hamil yang ditentukan;

-

Peningkatan mutu ANC untuk mendeteksi lebih awal faktor resiko kehamilan;

-

Peningkatan pengetahuan ibu hamil dan keluarga lewat kelas ibu hamil; Tabel 3.2.6 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 6 Meningkatnya revitalisasi sektor pertanian

Target

Realisasi



Satuan

Target

Realisasi


Tahun 2015

1


%

111

-

-

111

-

-

2

Nilai tukar nelayan (NTN)

%

105

-

-

105

-

-

3

Persentase pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dalam PDRB Ketersediaan dan cadangan pangan -Ketersediaan pangan -Cadangan pangan

%

5

4,31

86,2

5

-

-

%

90

90

100

90

369

410

55

55

100

60

154

257

4


100

333,50

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 4 indikator sasaran Meningkatnya Revitalisasi Sektor Pertanian, 1 indikator sasaran melebihi targetdan 3 indikator sasaran tidak dapat dihitung, hal ini disebabkan belum tersedianya data yang akurat dariBadan Pusat Statistik. Rata - rata capaian kinerja sasaran yang dapat dihitung hanya Ketersediaan dan Cadangan Pangan sebesar 333,50 % pada tahun 2015, meningkat jika dibandingkan tahun 2014 sebesar 100 %. Indikator sasaran yang tidak dapat dihitung adalah :  Nilai Tukar Petani (NTP), data tidak tersedia di Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi. NTP merupakan perbandingan indeks harga yang di terima petani dengan indeks harga yang dikeluarkan petani, meliputi subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat, perikanan dan peternakan. Dalam perhitunganya NTP juga melibatkan kalkulasi pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk makanan,pendidikan, perumahan, rekreasi,


41


olahraga, transportasi dan komunikasi. Oleh karenanya, penghitungan NTP secara akurat dan realible dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. Solusi : -


-


-


 Nilai Tukar Nelayan (NTN), data tidak tersedia di Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Banyuwangi karena instansi yang berkompeten dan berwenang menghitung data NTN adalah Badan Pusat Statistik. Solusi : -


-


-


 Persentase Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dalam PDRB, data tidak tersedia di Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi. PDRB merupakan jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian suatu daerah dalam tahun tertentu. Perhitungan PDRB menggunakan dua macam harga yaitu harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas barang berlaku merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan barang yang berlaku pada tahun yang bersangkutan sementara untuk harga konstan di hitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB pertanian meliputi subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat, perikanan dan peternakan. Metode perhitungan juga cukup rumit, sehingga dilakukan melalui beberapa pendekatan. Oleh karenanya, perhitungan PDRB secara akurat dan reliable dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. Solusi : -


-


-

Menentukan indikator sasaran yang measurable / dapat diukur oleh instansi terkait.


42


 Ketersediaan Pangan, dari luas panen sawah 135.360 ha menghasilkan 873.936,19 ton Gabah Kering Giling dan ladang 1.178 ha menghasilkan 38.508,34 ton GKG, jumlah total produktifitas dari sawah dan ladang sebanyak 912.444,53 ton GKG dan dikonversikan menjadi 576.664,94 ton beras. Dari produksi beras dikurangi untuk bibit, pakan dan tercecer, maka ketersediaan beras sejumlah 530.540,06 ton. Dari jumlah ketersediaan tersebut dibagi kebutuhan konsumsi riil Kabupaten Banyuwangi sebesar 143.730,43 ton dikali 100 sehingga ada ketersediaan pangan sebesar 369 %  Cadangan Pangan, setiap Kabupaten/Kota wajib menyediakan/ memiliki cadangan pangan sebesar 100 ton. Pada tahun 2015 Lumbung yang memiliki cadangan pangan kurang lebih ada 40 lumbung dengan isi lumbung (sebagai cadangan0 antara 4-5 ton). Total isi lumbungdari 40 Lumbung tersebut adalah sebesar 154 ton.

Tabel 3.2.7. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 7 Berkembangnya Industri Olahan dan Kreatif Berbasis Pertanian Tahun 2014 Indikator Sasaran

1

Satuan Target

Realisasi

%

5,7

6,23

%

11,5

11,62

Capaia n Kinerja Tahun 2014 (%)

Target

Realisasi


109,30

5,71

4,56

79,86

101,04

11,5

9,03

78,52

Tahun 2015


2

Persentase pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB Rata-rata capaian kinerja

105,17

79,19

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 2 indikator sasaran Berkembangnya Industri Olahan

dan Kreatif

Berbasis Pertanian,

2 indikator sasaran tidak

mencapaitarget.Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2015 sebesar 79,19 %, mengalami penurunan jika dibandingkan rata - rata capaian kinerja pada tahun 2014 sebesar 105,17 %.  Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan dalam PDRB,capaian kinerja indikator belum mencapai target, hal ini dikarenakan belum adanya data rilis resmi dari BPS dan angka tersebut masih merupakan data estimasi sementara. Selain itu juga adanya perubahan tahun dasar dalam PDRB, yang semula pada waktu penentuan target masih menggunakan tahun dasar 2000, tapi pada akhir tahun


43


2015 dirilis data PDRB dengan tahun dasar 2010 dengan perubahan sektor PDRB dari 9 sektor menjadi 17 sektor. Sebenarnya Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan telah mencapai target yang telah ditentukan karena telah didukung : -

Adanya iklim usaha yang kondusif bagi industri yang sudah ada maupun bagi investasi baru;

-

Adanya kegiatan pelatihan yang dilakukan SKPD terkait, untuk menumbuhkan wirausaha baru dan juga dalam rangka peningkatan kualitas bagi industri kecil dan menengah;

-

Meningkatnya pangsa sektor industri pengolahan di pasar domestik;

-

Meningkatnya penerapan standarisasi produk industri sebagai pengkuat daya saing produk industri.

Solusi : -

Perhitungan PDRB AHDK menyesuaikan dengan tahun dasar 2010.

-


-


-


 PersentasePertumbuhan Sektor Perdagangan dalam PDRB,capaian kinerja indikator belum mencapai target, hal ini dikarenakan belum adanya data rilis resmi dari Badan Pusat Statistik dan angka tersebut masih merupakan data estimasi sementara. Selain itu juga adanya perubahan tahun dasar dalam PDRB, yang semula pada waktu penentuan target masih menggunakan tahun dasar 2000, tapi pada akhir tahun 2015 dirilis data PDRB dengan tahun dasar 2010 dengan perubahan sektor PDRB dari 9 sektor menjadi 17 sektor.Sebenarnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan telah mencapai target yang telah ditentukan karena telah didukung adanya : -

Iklim usaha yang kondusif bagi usaha perdagangan;

-

Kegiatan Banyuwangi Festival yang diadakan setiap tahun oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang bisa mendatangkan banyak wisatawan, baik dalam maupun luar negeri sehingga ikut memacu perkembangan perdagangan di Kabupaten Banyuwangi;

-

Meningkatnya industri-industri baru juga ikut berpengaruh dalam peningkatan pertumbuhan sektor perdagangan di Kabupaten Banyuwangi.

Solusi :


44


-

Perhitungan PDRB AHDK menyesuaikan dengan tahun dasar 2010.

-


-


-

Menentukan indikator sasaran yang measurable/dapat diukur oleh instansi terkait. Tabel 3.2.8. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 8 Berkembangnya Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal

Target

Realisasi


25

39,99

159,96


1

Satuan

Persentase peningkatan kunjungan wisata Rata-rata capaian kinerja

Tahun 2015

Target

Realisasi

30

194

159,96

Capaian Kinerja Tahun 2015 (%) 646,67 646,67



Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 1 indikator sasaran Berkembangnya Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal,1 indikator sasaran mencapai melebihi target.Ratarata capaian kinerja pada tahun 2015 sebesar 646,67%, mengalami peningkatan jika dibandingkan rata - rata capaian kinerja pada tahun 2014 sebesar 159,96 %. Pada tahun 2015 jumlah wisatawan sebanyak 1.972.393orang (wisatawan domistik sebanyak 1.926.179 orang dan wisatawan manca negara 46.214 orang). Sedangkan jumlah

wisatawan

tahun

2014

sebanyak

1.495.629

orang

(wisatawan

domistiksebanyak 1.464.948 orang dan wisatawan manca negara 30.681 orang). Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan tersebut karena adanya upaya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi antara lain :

-

Peningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata;

-

Perbaikan sarana dan prasarana obyek / tempat wisata dan transportasi menuju obyek wisata;

-

Penambahan obyek wisata baru;

-

Promosi obyek- obyek wisata;

-

Peningkatan pembinaan seni dan budaya daerah;

-

Melaksanakan even tahunan Banyuwangi Festival.

 Nama-nama obyek wisata yang ada di Kabupaten Banyuwangi yang menjadi obyek kunjungan wisata : Taman Nasional Alas Purwo, Pantai Boom, Desa Wisata Using,


45


Grajagan, Gumuk Kantong Indah, Kaliklatak, Kawah Ijen, Ekowisata Bedul, Mirah Fantasi, PA Kalongan Indah, Pancoran, Pemandian Taman Suruh, Sukamade, Umbul Bening, Umbul Pule, Watudodol, Rowo Bayu, Perkebunan Kendeng Lembu, Antogan Indah, Situs Umpak Songo, Pemandian Mendut Hijau, X Bandeng Adventure, Pulau Merah, Wisata Tamansari, Alam Indah Lestari dan Makam Datuk Abd. Bauzir.

Tabel 3.2.9 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 9 Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Budaya Lokal Tahun 2014 Indikator Sasaran

1

Satuan

Cakupan kelestarian situs dan

%

budaya lokal

Target

Realisa si

75

78,26



Target

Realisasi


104,35

80

92

115

Tahun 2015

104,35

115

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 1 indikator sasaran Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Budaya Lokal,1 indikator sasaran mencapai melebihi target.Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2015 sebesar 115 %, mengalami peningkatan jika dibandingkan rata - rata capaian kinerja pada tahun 2014 sebesar 104,35 %. Tercapainya target indikator sasaran disebabkan adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk meningkatkan sektor kepariwisataan melalui program pengemasan kegiatan upacara adat budaya daerah, peran serta masyarakat dalam pelestarian situs dan budaya lokal.

Tabel 3.2.10 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 10 Meningkatnya daya saing koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah berbasis kelompok dan kluster

Target

Realisasi


15,83

16,09

101,64


1

Kontribusi UKM terhadap total PDRB Rata-rata capaian kinerja

Satuan

%

101,64

Target

Realisasi


16,25

20,44

125,78

Tahun 2015

125,78

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 1 indikator sasaran Meningkatnya Daya Saing Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Berbasis Kelompok dan Kluster,1 indikator sasaran mencapai melebihi target.Rata-rata capaian kinerja pada


46


tahun 2015 sebesar 125,78 %, mengalami peningkatan jika dibandingkan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2014 sebesar 101,64 %. Peningkatan capaian ini disebabkan : - Meningkatnya permintaan produk dari pemasaran secara online dan offline (promosi dalam daerah dan luar daerah); - Menjalin kemitraan dengan toko besar di Banyuwangi dan sekitarnya serta Bali; - Adanya peningkatan jumlah kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Banyuwangi dan pertumbuhan wirausaha baru. Tabel 3.2.11 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 11 Penguatan regulasi ekonomi kerakyatan daerah

Target

Realisasi


1

1

100


1

Jumlah Perda/Perbup yang mendukung iklim usaha Rata-rata capaian kinerja

Satuan

Perda / Perbup

100

Target

Realisasi


1

0

0

Tahun 2015

0

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 1 indikator sasaran Penguatan Regulasi

Ekonomi Kerakyatan Daerah,1 indikator sasaran tidak mencapai target.

Rata-rata capaian kinerjapada tahun 2015tidak terealisasi karena Peraturan Daerah tentang Ekonomi Kerakyatan yang diterbitkan pada tahun 2013 yaitu Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah masih relevan dengan perkembangan dan mendukung iklim usaha di Banyuwangi. Peraturan Daerah tersebut mempunyai peran penting dan strategis dalam menopang ketahanan ekonomi kerakyatan dan sebagai wahana penciptaan lapangan kerja. Selain itu masih mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 45 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar serta Pembubaran Koperasi di Kabupaten Banyuwangi. Hal itu didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasiandan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah.


47


Tabel 3.2.12. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 12 Berkembangnya jejaring kekuatan ekonomi

Target

Realisasi


MOU

5

4

80

7

6

85,71

%

5

5,26

105,2

5

5

100


1

2

Satuan

Jumlah Kerja sama dibidang pengembangan perekonomian dengan lembaga / daerah lain Persentase pertumbuhan pasar tradisional Rata-rata capaian kinerja

Target

Realisasi


Tahun 2015

92,60

92,86

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa2 indikator sasaran Berkembangnya Jejaring Kekuatan Ekonomi,1 indikator sasaran mencapaitarget dan 1 indikator sasaran tidak mencapai target.Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2015 sebesar 92,86 %, mengalami peningkatan jika dibandingkan rata - rata capaian kinerja pada tahun 2014 sebesar 92,60 %.  Jumlah Kerja Sama dibidang Pengembangan Perekonomian dengan Lembaga / Daerah Lain, capaian kinerja indikator pada tahun 2015 tidak mencapai targetkarena : - SKPD cenderung belum memanfaatkan peluang kerjasama dengan lembaga / daerah lain dalam rangka efisiensi dan efektivitas tugas pokok dan fungsinya; - Keberadaan

Tim

Koordinasi

Kerjasama

Daerah

(TKKSD)

Kabupaten

Banyuwangi belum dimanfaatkan secara optimal oleh SKPD teknis; - Minimnya pengetahuan SKPD tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007; - Masih adanya SKPD yang melakukan kerjasama tanpa melalui TKKSD; - Masih adanya kesepakatan bersama yang belum ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama sehingga multiplayer effect yang diharapkan khususnya perekonomian belum terpengaruh secara optimal. Solusi : - Pemerintah Daerah terus mendorong kepada SKPD untuk memanfaatkan peluang kerjasama dengan lembaga/daerah lain dalam rangka efisiensi dan efektivitas tugas pokok dan fungsinya; - Adanya sosialisasi teknis dan non teknis mengenai keberadaanTim Koordinasi Kerjasama Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007;


48


- Kesepakatan bersama yang dilakukan oleh SKPD dengan lembaga/daerah lain perlu ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama.  Persentase Pertumbuhan Pasar Tradisional, capaian kinerja indikator pada tahun 2015 mencapai target karena adanya : - Revitalisasi pasar tradisional untuk meningkatkan animo dan kenyamanan masyarakat ketika belanja di pasar tradisional; - Peningkatan PDRB per kapita turut meningkatkan perekonomian di Kabupaten Banyuwangi dan Iklim usaha yang kondusif bagi usaha perdagangan. Tabel 3.2.13. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 13 Meningkatnya infrastruktur dan tata ruang

Target

Realisasi


Kondisi

100

100

100

100

105

105

%

65

65

100

78

81,94

105,05

%

84,8

84,8

100

85,90

75,56

87,96

%

50

60

120,00

30

35,35

117,83

%

100

100

100

100

100

100


1 2 3 4 5

Persentase sawah terairi melalui jaringan irigasi Proporsi panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam ) Persentase rumah tangga berSanitasi Proporsi Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah perkotaan Persentase ketersediaan dokumen tata ruang

Satuan


104

Target

Realisasi


Tahun 2015

103,17

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 5 indikator sasaran Meningkatnya Infrastruktur dan Tata Ruang, 3 indikator sasaran mencapai melebihi target, 1 indikator sasaran mencapai target dan1 indikator sasaran tidak mencapai target. Rata - rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2015 sebesar 103,17%, mengalami penurunan jika dibandingkan rata - rata capaian kinerja pada tahun 2014 sebesar 104 %, tetapi masih dikategorikan baik sekali.  Persentase Sawah Terairi melalui Jaringan Irigasi, capaian kinerja indikator pada tahun 2015 mencapai melebihi target karena pada tahun 2015 Dinas PU Pengairan Kabupaten Banyuwangi mendapat tambahan alokasi dana yang cukup untuk dipergunakan kegiatan pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi di Kabupaten Banyuwangi yang memerlukan perhatian khusus berkaitan dengan ketersediaan air pada lahan pertanian. Dengan penambahan alokasi dana, maka pembangunan/ rehabilitasi jaringan irigasi meningkat secara signifikan yaitu sebanyak 499 kegiatan yang tersebar di 24 kecamatan.Penambahan alokasi dana tersebut


49


secara otomatis akan meningkatkan pelayanan air kepada masyarakat, utamanya bagi masyarakat petani hingga kebutuhan airnya.  Proporsi Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (> 40 KM/Jam), capaian kinerja indikator pada tahun 2015 mencapai melebihi target karena proses pembangunannya dilakukan secara bertahap di setiap tahunnya dan didukung adanya jumlah alat berat yang memadai serta tenaga teknis di lapangan yang mencukupi.  Persentase Rumah Tangga ber-Sanitasi, capaian kinerja indikator pada tahun 2015 tidak mencapai target karenamasih adanya masyarakat yang kurang perduli terhadap kesehatan dan kebersihan lingkungan yaitu dengan masih banyaknya masyarakat yang melakukan mandi, cuci dan kakus di sungai. Solusi : - Diadakan sosialisasi kepada masyarakat akan arti pentingnya kebersihan dan kesehatan lingkungan serta membangun fasilitas mandi, cuci dan kakus. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sudah mencanangkan program Festival Toilet Bersih setiap tahunnya artinya masyarakat diajarkan bagaimana menjaga kebersihan dan mempergunakan toilet dengan baik.  Proporsi Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Perkotaan, capaian kinerja indikator pada tahun 2015 mencapai melebihi target karena sudah tertatanya RTRW secara terpadu dan konprehensif sehingga pemanfaatan wilayah untuk ruang terbuka hijaubenar-benar diperhatikan, hal ini dibuktikan adanya program Penanaman Sejuta Pohon dan Sedekah Oksigen.  Persentase Ketersediaan Dokumen Tata Ruang, capaian kinerja indikator pada tahun 2015 mencapai target karena setiap tahunnya telah disusun dokumen Tata Ruang. Kegunaan dokumen itu untuk mengetahui pemanfaatan tata ruang, apakah sudah dimanfaatkan secara baik atau belum. Tabel 3.2.14. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 14 Meningkatnya akses transportasi dan informasi

Target

Realisasi


%

0.002

0,002

100

0.002

0.002

100

%

90

70

77,78

100

100

100


1

Menurunnya tingkat kecelakaan lalu

2

Tingkat pemanfaatan TI (Teknologi

lintas Informasi) dalam pelayanan publik Rata-rata capaian kinerja


Satuan

88,89

Target

Realisasi


Tahun 2015

100

50


Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa2 indikator sasaran Meningkatnya Akses Transportasi dan Informasi, 2 indikator sasaran mencapai target. Rata-rata capaian kinerjanya pada tahun 2015 sebesar100 %, mengalami peningkatanjika dibandingkan tahun 2014 mencapai sebesar 88,89 %.  Menurunnya Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas,capaian kinerja indikator pada tahun 2015mencapai target karena program Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam membangun

fasilitas

pembangunan

jalan

publik dan

lebih

jembatan

representatif, serta

kualitas

pendukung

pemeliharaan

jalan

lainnya

/

terus

ditingkatkan, sehingga memberikan kepuasaan pengguna jalan dan menurunkan tingkat kecelakaan. Selain itu upaya yang dilaksanakan adalah ikut menata dan menertibkan parkir kendaraan dibadan

jalan yang sering mengakibatkan

kecelakaan dan pemasangan rambu lalu lintas serta sarana prasarana jalan sehingga pengguna jalan memiliki rasa aman dan nyaman dalam berkendara.  Tingkat Pemanfaatan TI ( Teknologi Informasi ) dalam Pelayanan Publik, capaian kinerja indikator pada tahun 2015 mencapai target karenasemakin meningkatnya kinerja aparatur dalam hal Teknologi Informasi dan pengembangan e-goverment pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dengan pemanfaatan Teknologi Informasi yang maksimal, diharapkan pelayanan kepada masyarakat akan semakin cepat, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan kinerja aparaturnya. Tabel 3.2.15 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 15 Meningkatnya investasi

Target

Realisasi


16

5

31,25

20

18

90

683

2.345

343

771

306,58

39,76

12

2

17

13

0,68

5,23


1 2

Jumlah investor berskala nasional

Investor

(PMDN/PMA) Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN / PMA) (Milyar Rp)

3

Satuan

Pertumbuhan investasi

Rp. (Milyar) %


130,42

Target

Realisasi


Tahun 2015

45

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa3 indikator sasaran Meningkatnya Investasi, 3 indikator sasaran belum mencapai target. Rata-rata capaian kinerja tahun 2015 sebesar 45 %, mengalami penurunanjika dibandingkan rata-rata capaian kinerja tahun 2014 mencapai sebesar 130,42 %.


51


 Jumlah Investor Berskala Nasional (PMA/PMDN), capaian kinerja indikator pada tahun 2015 tidak mencapai target, hanya sebesar 90 %.  Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional ( PMA/PMDN), capaian kinerja indikator pada tahun 2015 tidak mencapai target, hanya sebesar 39,76 %.  Pertumbuhan Investasi PMA/PMDN Skala Nasional, capaian kinerja indikator pada tahun 2015 tidak mencapai target, hanya sebesar 5,23 %. Tidak tercapainya realisasi capaian kinerja indikator sasaran di atas disebabkan : -

Pengaruh kondisi ekonomi global yang mengalami krisis pada pertengahan tahun 2015;

-

Semakin tingginya harga lahan atau tanah yang ditetapkan masyarakat;

-

Belum tersedianya kawasan industri yang siap pakai;

-

Untuk kawasan industri milik PTPN XII masih menunggu proses perubahan status lahan dari HGU menjadi HPL. Secara kelembagaan PTPN XII tidak lagi berstatus BUMN namun hanya sebagai anak perusahaan dari PTPN III selaku holding company, sehingga pengurusan perubahan status lahan harus dilakukan PTPN III;

-

Untuk kawasan industri milik PT. Wongsirejo, terkendala pembebasan lahan milik masyarakat untuk akses masuk kawasan karena tingginya harga lahan yang diminta masyarakat.

Namun berdasarkan data sekunder di luar indikator sasaran di atas, terjadi peningkatan jumlah investor dan nilai investasi PMDN Non Fasilitas (investasi yang izinnya diterbitkan oleh daerah) sebagai berikut : No.

Uraian

Satuan

2014

2015

Pertumbuhan (%)

1

Jumlah investor

Investor

1.588

1.846

16,25 %

Milyar

1.099,67

1.107,14

0,68 %

PMDN Non Fasilitas 2

Nilai Investasi PMDN Non Fasilitas

Solusi : -

Melakukan fasilitasi bersama Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur dalam rangka penyelesaian permasalahan kawasan industri;


52


-

Mensinergikan agenda pameran investasi dengan agenda pameran Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan efektifitas pameran dengan biaya yang lebih efisien;

-

Pemasangan video potensi investasi Kabupaten Banyuwangi pada TV Wall Badan Koordinasi Penanaman Modal ( BKPM );

-

Fasilitasi kerjasama investasi

pengusaha besar dengan Industri Kecil

Menengah dan meningkatkan intensitas serta skala business gathering; -

Percepatan penyusunan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Banyuwangi. Tabel 3.2.16. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 16 Meningkatnya pengentasan kemiskinan dan pengangguran

Target

Realisasi



Satuan

Target

Realisasi


Tahun 2015

1

Tingkat kemiskinan

%

14,5

9,57

151,51

13,14

9,29

141,44

2


%

3,01-4,01

4,59

87,36

2,74-3,74

2,52

91,97


119,43

116,71

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa2 indikator sasaran Meningkatnya Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran, 1 indikator sasaran mencapai melebihi target dan 1 indikator sasaran tidak mencapai target. Rata-rata capaian kinerja tahun 2015 sebesar 116,71 %, mengalami penurunan jika dibandingkan rata-rata capaian kinerja tahun 2014 yang mencapai sebesar 119,43 %, tetapi masih melebihi rata-rata dan dikategorikan baik sekali.  Tingkat Kemiskinan, capaian kinerja indikator pada tahun 2015 mencapai melebihi target karena dipengaruhi kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang terus mendorong berbagai program perlindungan sosial untuk masyarakat miskin. Tidak hanya bersumber dari dana APBD, beragam program juga didorong dengan skema Public Private Partnership dengan melibatkan sektor swasta dan BUMN. Perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan adalah muara dari semua program pembangunan di wilayahnya.Hasilnya tingkat kemiskinan bisa ditekan ke level 9,29%.


53


 Tingkat Pengangguran Terbuka, capaian kinerja indikator pada tahun 2015 tidak mencapai melebihi target karena : - Jumlah lowongan angkatan kerja lokal, angkatan kerja luar negeri dan pencari kerja masih terlampau sedikit jika dibandingkan pesatnya pertumbuhan penduduk usia kerja; - Kebutuhan pasar tenaga kerja di Kabupaten Banyuwangi telah dipenuhi oleh pencari kerja dari daerah lain sesuai skill yang diperlukan di pasar. Solusi : - Menjalin kerja sama dengan perusahaan agar membuka dan memberi kesempatan lowongan pekerjaan. Tabel 3.2.17. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 17 Meningkatnya pemberdayaan kelompok masyarakat

Target

Realisasi


10

10

100


1


Satuan

%


Target

Realisasi


10

8

80

Tahun 2015

100

80

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 1 indikator sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat, 1 indikator sasaran tidak mencapai target. Rata - rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2015 sebesar 80 %, mengalami penurunan jika dibandingkan rata - rata capaian kinerja pada tahun 2014 sebesar 100 %, tetapi masih dikategorikan baik.  Persentase Pertumbuhan Kelompok Masyarakat Aktif,mengalami penurunan karena adanya Undang-Undang Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,dimana pada pasal 298 ayat 5 (Lima)yang mengantur tentang penerima hibah dan bantuan sosial kepada Kelompok Masyarakat, disyaratkan harus berbadan hukum sehingga hal tersebut berpengarug terhadap pertumbuhan kelompok masyarakat aktif. Solusi : - Menjalin kerja sama dan sosialisasi antara Pemerintah Daerah dan Kelompok Masyarakat tentang tata cara penerima hibah dan bantuan sosial.


54


Tabel 3.2.18. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 18 Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak

Target

Realisasi



Satuan

Target

Realisasi


Tahun 2015

1


%

68,40

65,01

95,04

69

85,06

123,28

2


%

68,10

64,02

94,00

69,10

66,45

96,16

3


%

2

1

50

2

-

-


94,52

109,72

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 3 indikator sasaran Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak,1indikator sasaran mencapai melebihi target, 1 indikator sasaran tidak mencapai target dan 1 indikator sasaran tidak terealisasi.Rata - rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2015 sebesar 109,72 %, mengalami peningkatanjika dibandingkan rata - rata capaian kinerja pada tahun 2014 sebesar 94,52%.  Indeks Pembangunan Gender (IPG),capaian kinerja indikator pada tahun 2015 mencapai melebihi target karena tingkat partisipasi perempuan dalam proses pembangunan sudah mengalami peningkatan yang signifikan, hal ini terbukti dari salah satu faktor pendukungnya yaitu sudah terpenuhinya angka melek huruf dan tingkat pendidikan perempuan.  Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), capaian kinerja indikator pada tahun 2015 tidak mencapai target karenaperempuan masih terkendala kodratnya. Solusi : - Terus menerus mendorong perempuan agar meningkatkan kapasitasnya dan ikut serta dalam proses pembangunan masyarakat; - Memberikan bimbingan dan pelatihan disegala bidang.  Jumlah Peraturan Daerah/Peraturan Bupati yang mendukung perlindungan perempuan dan anak,capaian kinerja indikator pada tahun 2015 tidak mencapai target karena Peraturan Daerahyang mendukung perlindungan perempuan dan anak sudah terpenuhi pada tahun sebelumnya dan sampai sekarang masih relevan dengan perkembangan, yaitu Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan Perdagangan Orang.


55


Tabel 3.2.19. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 19 Berkembangnya program perlindungan dan jaminan sosial

Target

Realisasi


%

10

10

100

0,5

0,5

100

%

50

50

100

60

60

100


Satuan

1


2

Persentase penduduk mempuyai jaminan sosial Rata-rata capaian kinerja

Target

Realisasi


Tahun 2015

100

100

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 2 indikator sasaran Berkembangnya Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, 2 indikator sasaran mencapai target. Rata - rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2015 sebesar 100 %, capaiannya sama jika dibandingkan rata - rata capaian kinerja pada tahun 2014 sebesar 100 %.  Persentasi Angka PMKS dan Persentase Penduduk Mempunyai Jaminan Sosial, capaian kinerja indikator pada tahun 2015 telah mencapai target karena didukungoleh Kementerian SosialRepublik Indonesia dan Provinsi Jawa Timur yang ingin mengurangi angka PMKS. Tabel 3.2.20. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 20 Meningkatnya pengendalian lingkungan, rehabilitasi lahan dan hutan

Target

Realisasi


0,20

0,76

380


1

Persentase hutan dan lahan yang bebas dari kritis Rata-rata capaian kinerja

Satuan

%

Target

Realisasi


0,25

0,60

240

Tahun 2015

380

240

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 1 indikator sasaran Meningkatnya Pengendalian Lingkungan, Rehabilitasi Lahan dan Hutan, 1 indikator sasaran mencapai melebihi target.Rata - rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2015 sebesar 240 %, mengalami penurunan jika dibandingkan rata - rata capaian kinerja pada tahun 2014 sebesar 380 %, tetapi masih dikategorikan baik sekali.  Persentase hutan dan lahan yang bebas dari kritis, capaian kinerja indikator pada tahun 2015 telah mencapai melebihi target karena upaya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam melakukan konservasi baik di kawasan hutan maupun lahanlahan kritis dengan melibatkan masyarakat dan partisipasi berbagai pihak dalam melakukan konservasi (penghijauan), baik di kawasan hutan maupun di luar hutan negara. Kegiatan pengembangan hutan tanaman, pembuatan bibit / benih tanaman kehutanan serta pembuatan dam penahan dan sumur resapan mendorong capaian


56


rehabilitasi hutan dan lahan kritis sehingga dapat melampaui target. Upaya yang harus dilakukan untuk tercapainya indikator sasaran berikutnya adalah dengan tetap melanjutkan dan meningkatkan program / kegiatan sebelumnya antara lain : - Peningkatan penanaman di Kaskisu (kanan kiri sungai); - Kakija (kanan kiri jalan); - Penghijauan lingkungan; - Gerakan sedekah oksigen; - Gerakan penanaman 1 milyar pohon; - Penyelamatan sumber mata air berupa pembuatan dam penahan dan sumur resapan; - Gerakan perempuan menanam; - Pengembangan kebun bibit rakyat.

3.3. Akuntabilitas KeuanganPemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Berpedoman pada proyeksi indikator makro ekonomi dan dampaknya terhadap

pertumbuhan

ekonomi,

maka

strategi-strategi

kebijakan

fiskal

sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010–2015 diarahkan kepada : 1. Mengoptimalkan peningkatan penerimaan daerah yang bersumber dari sumbersumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan; 2. Meningkatkan efisiensi pengelolaan APBD dari sisi belanja; 3. Meningkatkan

sumber

penerimaan

daerah

melalui

intensifikasi

dan

ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah dan Bagi Hasil Pajak yang lebih rasional dan proporsional; 4. Meningkatkan peranserta masyarakat dan sektor swasta, baik dalam pembiayaan maupun pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan strategi kebijakan fiskal tersebut di atas, maka kebijakan umum keuangan/anggaran RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2010-2015 diarahkan dalam tiga fungsi utama, yaitu : fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi.


57


a. Fungsi alokasi, yaitu penganggaran untuk kegiatan pembangunan yang tidak mungkin dilaksanakan oleh masyarakat/swasta karena bersifat publik services seperti penanganan prasarana dasar dan penyediaan infrastruktur; b. Fungsi distribusi, yaitu penganggaran diarahkan untuk pemerataan, keadilan sosial, dan mengurangi kesenjangan, yang antara lain meliputi penanganan masalah kemiskinan pengembangan wilayah tertinggal dan lainnya; c. Fungsi

stabilitasi,

yaitu

penganggaran

diarahkan

untuk

mendorong

pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat serta stabilitas keamanan dan ketertiban. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 38Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015sebesar Rp. 3.058.085.990.507,03, dengan rincian sebagai berikut:  Pendapatan : Pendapatan

sebelum

perubahan

sebesar

Rp.2.723.658.530.432,52

setelah perubahan sebesar Rp. 2.778.230.468.204,82. (bertambah Rp. 54.571.937.772,30).  Belanja : Belanja sebelum perubahan sebesar Rp. 3.058.085.990.507,03, setelah perubahan menjadi Rp. 2.741.821.071.579,02.

(berkurangRp. 316.264.918.928,01).  Pembiayaan : a. Penerimaan Penerimaan sebelum perubahan sebesar Rp.334.447.460.074,51, setelah perubahan sebesar Rp. 334.490.060.074,51.

(bertambah Rp. 42.600.000,00). b. Pengeluaran Pengeluaran sebelum perubahan sebesar Rp. 20.000.000,00 setelah perubahan menjadi sebesarRp. 0,00.


58


3.3.1. Pengelolaan Pendapatan Daearah Berdasarkan

RPJMD

Kabupaten

pengelolaan pendapatan daerah lebih

Banyuwangi

2010-2015

diarahkan pada optimalisasi

pendapatan daerah melalui upaya efektif dan efisien serta mendapat dukungan dari masyarakat. Arah pengelolaan pendapatan daerah, yaitu : a. Kewenangan

yang

lebih

luas

dalam

mengoptimalkan

perolehan

pendapatan daerah; b. Mendayagunakan dana melalui pola deposito; c. Perubahan manajemen keuangan dengan memberi peran lebih pada Kas Umum Daerah; d. Intensifikasi dan ekstensifikasi penggalian sumber-sumber pendapatan daerah, terutama melalui usaha daerah dan pendayagunaan aset daerah, termasuk pendapatan dari pihak ke ketiga; e. Peningkatan kemampuan dan optimalisasi organisasi bidang pendapatan atau organisasi penghasil. Upaya-upaya efektif dalam penggalian sumber-sumber pendapatan

daerah harus terus dilakukan tanpa harus menambah beban bagi masyarakat sehingga nantinya pendapatan daerah tidak lagi harus bergantung pada satu atau dua jenis pajak daerah saja, diversifikasi sumber pendapatan daerah menjadi mutlak dicari agarketergantungan dan resiko dapat disebar, mengingat struktur ekonomi di Kabupaten Banyuwangi lebih banyak di dominasi oleh sektor primer, maka sudah saatnya dirancang berbagai tindakan yang dapat menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang berbasiskan pada sektor primer dan mata rantainya. Pendapatan Daerah dikelompokkan ke dalam Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain – Lain Pendapatan Yang Syah yang masing - masing mempunyai fungsi untuk meningkatkan pelayanan baik untuk aparatur maupun pelayanan kepada masyarakat dengan rincian sebagai berikut :


59


Tabel 3.3.1. Realisasi PendapatanDaerah Tahun Anggaran 2015 Per 31 Desember 2015 Uraian

Pagu Anggaran (Rp)

Realisasi

%

Pedapatan : a. Pendapatan Asli Daerah

303.235.751.986,52

346.992.331.406,82

114,43

Hasil pajak daerah

96.636.997.546,00

115.993.092.646,15

120,03

Hasil retribusi daerah

26.970.369.735,00

31.299.048.537,00

116,05

15.763.701.000,00

15.571.579.456,62

98,78

163.864.683.705,52

184.128.610.767,05

112,37

b. Pendapatan Transfer

2.287.866.708.457,00

2.264.852.415.693,00

98,99

Dana bagi hasil pajak

52.344.629.000,00

38.559.791.027,00

73,67

46.003.184.000,00

40.351.092.197,00

87,71

1.288.940.680.000,00

1.288.940.680.000,00

100

141.830.300.000,00

126.464.240.000,00

89,17

0

0

452.459.887.392,00

451.403.887.000,00

99,77

143.154.815.065,00

157.872.562.469,00

110,28

0

0

163.133.213.000,00

161.260.163.000,00

98,85

132.556.069.989,00

166.385.721.105,00

125,52

132.206.069.989,00

166.385.721.105,00

125,85

0

0

350.000.000,00

0

0

2.723.658.530.432,52

2.778.230.468.204,82

102,00

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Lain-lain PAD yang sah

Dana bagi hasil bukan pajak / Sumber Daya Alam Dana alokasi umum Dana alokasi khusus Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dana Bagi Hasil Pajak Dari Kabupaten / Kota Transfer Pemerintah Provinsi c. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Pendapatan hibah Pendapatan dana darurat Pendapatan lainnya Jumlah Pendapatan Daerah

Sumber Data : BPKAD Kabupaten Banyuwangi 2015

3.3.2. Pengelolaan Belanja Daerah Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2010-2015 bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan efisien, efektif dan proporsional. Dalam menentukan Belanja Daerah terdapat tiga elemen penting, yaitu masyarakat, Pemerintah Daerah, dan DPRD,

dengan

peran

fungsinya

masing-masing

sebagai

pelayan

masyarakat, sehingga anggaran belanja daerah sebagai perwujudan dari amanat rakyat kepada Pemerintah Daerah dan DPRD dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.


60


Rencana Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja (berorientasi pada hasil). Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran. Sedangkan orientasi BelanjaDaerah diprioritaskan untuk efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD. Belanja Daerahdiarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam

penggunaannya,

Belanja

harus

tetap

mengedepankan efisiensi dan efektifitas sesuai dengan prioritas dan program-program strategis daerah.Belanja Daerahdikelompokkan ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Transfer yang masing - masing mempunyai fungsi untuk meningkatkan pelayanan baik untuk aparatur maupun pelayanan kepada masyarakat dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.3.2. Realisasi Belanja DaerahTahun Anggaran 2015 Per 31 Desember 2015

Uraian

Pagu Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

%

Belanja Daerah : a. Belanja Operasi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

2.102.537.400.589,03

1.902.609.555.895,30

90,49

1.381.307.371.785,03

1.243.907.180.478,69

90,05 98,72

536.680.232.863,00

529.820.628.625,61

Belanja Bunga

0

0

Belanja Subsidi

0

0

173.970.973.941,00

122.750.256.472,00

70,56

10.578.822.000,00

6.131.490.319,00

57,96

0

0

b. Belanja Modal

808.236.823.526,00

699.566.031.818,72

86,55

Belanja Tanah

30.655.409.580,00

28.452.523.440,00

92,81

Belanja Peralatan dan Mesin

128.103.152.797,00

113.721.892.757,90

88,77

Belanja Gedung dan Bangunan

184.952.265.584,00

159.988.888.101,61

86,5

461.574.752.115,00

394.468.005.969,21

85,46

2.951.243.450,00

2.934.721.550,00

99,44

c. Belanja Tidak Terduga

5.000.000.000,00

20.000.000,00

0,4

Belanja Tidak Terduga

5.000.000.000,00

20.000.000,00

0,4

Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan

Belanja

Jalan,

Irigasi

Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya


dan

61


d. Transfer

142.311.766.392,00

139.625.483.865,00

0

0

3.168.000.000,00

2.326.879.350,00

73,45

137.893.766.392,00

136.512.202.500,00

99

1.250.000.000,00

786.402.015,00

62,91

3.058.085.990.507,03

2.741.821.071.579,02

89,66

Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Retribusi Bantuan

Keuangan

98,11

ke

Pemerintah Daerah Lainnya / Pemerintah Desa Bantuan Keuangan Lainnya Jumlah Belanja Daerah


3.3.3. Kondisi Pembiayaan Daerah Pembiayaan Daerahmerupakan transaksi keuangan yang bertujuan untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah.Adapun kebijakan umum pembiayaan daerah adalah sebagai berikut : 1.

Peningkatan Manajemen Pembiayaan Daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas;

2.

Apabila APBD dalam keadaan surplus, kebijakan yang diambil adalah melakukan transfer ke persediaan Kas Daerah dalam bentuk Giro/Deposito, Penyertaan Modal, atau Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun berjalan;

3.

Apabila APBD dalam keadaan defisit, kebijakan yang diambil adalah memanfaatkan anggaran yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun lalu, rasionalisasi belanja, pinjaman daerah, atau memperluas kemitraan. PembiayaanDaerahdikelompokkan ke dalam Penerimaan Daerah,

Pengeluaran Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)yang masing-masing mempunyai fungsi untuk meningkatkan pelayanan baik untuk aparatur maupun pelayanan kepada masyarakat dengan rincian sebagai berikut :


62


Tabel 3.3.3. Realisasi PembiayaanDaerahTahun Anggaran 2015 Per 31 Desember 2015 Uraian

Pagu Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

%

Pembiayaan : a. Penerimaan Daerah Sisa

Lebih

Perhitungan

334.447.460.074,51

334.447.460.074,51

0

0

0

0

0

0

0

42.600.000,00

Penerimaan Piutang Daerah

0

0

Penerimaan Dana Talangan

0

0

Jumlah Penerimaan Daerah

334.447.460.074,51

334.490.060.074,51

0

0

0

0

Pembiayaan Pokok Utang

0

0

Pemberian Pinjaman Daerah

0

0

Pengeluaran Dana Talangan

0

0

20.000.000,00

0

0

20.000.000,00

0

0

334.467.460.074,51

334.490.060.074,51

100,01

0

370.899.456.700,31

Anggaran Tahun Lalu Pencairan Dana Cadangan Hasil

Penjualan

Kekayaan

Daerah Yang Dipisahkan Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

100

100,01

b. Pengeluaran Daerah Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal ( Investasi ) Pemerintah Daerah

Pengeluaran

Pembiayaan

Lainnya Jumlah Pengeluaran Daerah Jumlah Pembiayaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggara (SILPA)



63


BAB IV PENUTUP Sebagai penutup dari Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015, dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kabupaten Banyuwangitelah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaransasaran strategisnya. Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 20 sasaran yang mencakup 43indikator sasaran, diketahui bahwa 14 indikator sasaran atau 32,56 % Baik Sekali, 19 indikator sasaran atau 44,19 % Baik, 3 indikator sasaranatau 6,98% Cukup dan 7 indikator sasaran atau 16,28 % realisasi nilai capaian kinerja belum dirilis. Rata-rata realisasi capaian kinerja mencapai 108,84% ataubermakna Baik Sekali.Jadi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2015 Baik Sekali. Namun demikian, ada 7 indikator kinerja yang belum dapat dihitung dan penyebabnya antara lain: 1.

Opini BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah, karena belum ada rilis resmi dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;

2.

Nilai / Peringkat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), karena belum ada rilis resmi dari Kementerian Dalan Negeri Republik Indonesia;

3.

Nilai Tukar Petani (NTP),

4.

Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan;

5.

Persentase Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dalam PDRB, karena belum ada rilis resmi dariBadan Pusat Statistik;

6.

Jumlah Perda / Perbup yang Mendukung Iklim Usaha, karena Peraturan Daerah tentang Ekonomi Kerakyatan yang diterbitkan pada tahun 2013 yaitu Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah masih relevan dan mendukung iklim usaha;

7.

Jumlah Perda / Perbup yang Mendukung Perlindungan Perempuan dan Anak, karena Peraturan Daerah yang mendukung perlindungan perempuan dan anak sudah terpenuhi pada tahun sebelumnya dan sampai sekarang masih relevan, yaitu Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan Perdagangan Orang.

Solusi : 1. Melakukan review terhadap dokumen perencanaan, baik dari sisi substansi sasaran dan indikator kinerjanya; 2. Merencanakan formulasi pengukuran yang baru; 3. Menentukan indikator sasaran yang measurable / dapat diukur. Sedangkan 3 indikator kinerja yang berketegori cukup dan kurang (tidak tercapai) serta penyebabnya antara lain: Bab IV Penutup

64


1.

Angka Kematian Ibu Melahirkan (per 100.000 Kelahiran Hidup), karena batas resiko normal menjadi abnormal sangat tipis sehingga kejadian abnormal yang menimbulkan kematian datang terjadi sangat cepat, kadangkala kematian tidak dapat dicegah dan faktor non medis yaitu timbulnya keterlambatan keluarga yang tidak segera mengambil keputusan untuk dirujuk ke rumah sakit terdekat.

2.

Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN / PMA) (Milyar Rp) dan;

3.

Pertumbuhan Investasi, karena : - Pengaruh kondisi ekonomi global yang mengalami krisis pada pertengahan tahun 2015; -

Semakin tingginya harga lahan atau tanah yang ditetapkan masyarakat;

-

Belum tersedianya kawasan industri yang siap pakai;

Solusi : 1.

Pengkajian dan pembelajaran kasus kematian ibu pada tenaga kesehatan dengan tujuan agar tidak terjadi kematian ibu dengan kronologi yang sama dan dengan adanya kegiatan ini akan memunculkan rekomendasi baru;

2.

MelakukanFasilitasi kerjasama investasi pengusaha besar dengan industri kecil menengah dan meningkatkan intensitas serta skala business gathering;

3.

Percepatan penyusunan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif dan / atau Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Banyuwangi. Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target

terhadapbeberapa indikator yang dicantumkan dalam RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2015 khususnya untuk Tahun Anggaran 2015, dapat dipenuhisesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yangbelum memenuhi target yang ditetapkan, Kami akui semata-mata merupakan kelemahandan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milikAllah SWT, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harusmenjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

Banyuwangi,

Maret 2016

BUPATI BANYUWANGI

H. ABDULLAH AZWAR ANAS, M.Si.

Bab IV Penutup

65


PENGUKURAN KINERJA Kabupaten : Banyuwangi Tahun Anggaran : 2015

Sasaran Strategis 1. Meningkatnya kapabilitas birokrasi dan kualitas pelayanan publik 2. Meningkatnya penegakan hukum 3. Terbangunnya tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif

4. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan yang bermoral dan berakhlak

5. Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan


80

79,77

99,71

2

Persentase penurunan angka pelanggaran terhadap PERDA

%

3

2,78

107,91

3


Nilai/ Peringkat

WTP

-

-

4

Nilai / Peringkat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

Nilai / Predikat

3,2500 (10 besar)

-

-

5

Nilai / Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Nilai/ Peringkat

70 (B)

65,41 (B)

93,44

6


%

99,92

99,09

99,17

7


%

7,75

6,79

87,61

8

Angka Melanjutkan (AM) dari SD / MI ke SMP / MTs

%

99,73

101,76

102,04

9

Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

%

89,88

98,88

110,01

10


Tahun

67,368,50

69,06

100,82

%

100

100

100

%

55

96,20

57,17

%

111

-

-

%

105

-

-

%

5

-

-

%

90 60

369 154

410 257

%

5,71

4,56

79,86

%

11,5

9,03

78,52

13

Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Angka kematian ibu melahirkan (per 100.000 kelahiran hidup) Nilai tukar petani (NTP)

14


16

12.Berkembangnya jejaring kekuatan ekonomi

CapaianKinerja (%)

%

15

8. Berkembangnya pariwisata berbasis kearifan lokal 9. Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya lokal 10. Meningkatnya daya saing koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah berbasis kelompok dan kluster 11.Penguatan regulasi ekonomi kerakyatan daerah

Realisasi 2015


12

7. Berkembangnya industri olahan dan kreatif berbasis pertanian

Target 2015

1

11

6. Meningkatnya revitalisasi sektor pertanian

Satuan

17 18

Persentase Pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dalam PDRB Ketersediaan dan Cadangan pangan Persentase pertumbuhan sektor industri pengolahan dalam PDRB Persentase pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB

19


%

30

194

646,67

20


%

80

92

115

21


%

16,25

20,44

125,78

22

Jumlah Perda / Perbup yang mendukung iklim usaha

PERDA /PERBUP

-

-

-

23

Jumlah Kerja sama dibidang pengembangan perekonomian dengan lembaga / daerah lain

MOU/PKS

7

6

Pengukuran Kinerja Tahun 2015

85,71

1


24 25 13.Berkembangnya infrastruktur dan tata ruang

26

14.Meningkatnya akses transportasi dan informasi

%

100

105

%

78

81,94

100

85,9

75,56

105

28

Proporsi Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah perkotaan

%

30

35,35

105,05

%

100

100

87,96

%

0,002

0.002

117,83

%

100

100

100

Investor

20

18

100

Rp.

771

306,58

100

32 33

19.Berkembangnya program perlindungan dan jaminan sosial

5

%

31

17.Meningkatnya pemberdayaan kelompok masyarakat 18.Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak

5

Persentase rumah tangga berSanitasi

30

16.Meningkatnya pengentasan kemiskinan dan pengangguran

%

27

29

15.Meningkatnya investasi

Persentase pertumbuhan pasar tradisional Persentase sawah terairi melalui jaringan irigasi Proporsi panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)

Persentase ketersediaan dokumen tata ruang Menurunnya tingkat kecelakaan lalu lintas Tingkat pemanfaatan TI (Teknologi Informasi) dalam pelayanan publik Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN / PMA) (Milyar Rp)

34


%

13

0,68

90

35

Tingkat kemiskinan

%

13,14

9,29

39,76

36


%

2,74-3,74

2,52

5,23

37

Persentase pertumbuhan kelompok masyarakat

%

10

8

141,44

38


%

69

85,06

91,97

39


69,10

66,45

80

40

Jumlah Perda / Perbup yang mendukung perlindungan perempuan dan anak

PERDA / PERBUP

2

-

123,28

%

0,5

0,5

96,16

%

60

60

-

%

0,25

0,60

100

41 42 43

Persentase penurunan PMKS Persentase penduduk mempuyai jaminan sosial Persentase hutan dan lahan yang bebas dari kritis

100

20.Meningkatnya pengendalian lingkungan, rehabilitasi lahan dan hutan



Jumlah

Anggaran Pendapatan

240

dan Belanja Daerah(APBD) Tahun

2015setelah PAK sebesar :Rp. 3.058.085.990.507,03 terealisasi sebesar Rp. 2.741.821.071.579,02 atau 89,66 %.

Pengukuran Kinerja Tahun 2015

2

Laporan Kinerja PemerintahKabupatenBanyuwangi Tahun 2015

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI NO.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA

SATUAN

TARGET

1

2

3

4

5

1



%

80

2



%

3

3



Predikat

WTP


Niai / Peringkat

3,2500 (10 besar)


Nilai / Predikat

70 (B))


%

99,92


%

7,75

Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

%

99,73


%

89,88


Th.

67,3-68,50


%

100


%

55


%

111,5

Nilai tukar petani (NTN)

%

105

Persentase Pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dalam PDRB Ketersediaan dan cadangan pangan

%

5

%

90


%

5,71

Persentase pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB Persentase peningkatan kunjungan wisata

%

11,5

%

30


%

80

%

16,25

4

5

6

7

8 9





Berkembangnya pariwisata berbasis kearifan lokal Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya lokal

10

Meningkatnya daya saing koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah berbasis kelompok dan kluster


11

Penguatan regulasi ekonomi kerakyatan daerah

Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha

Perda

-

12



MOU

7

Persentase pertumbuhan pasar tradisional

%

5


%

100

Propordi panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam )

%

78

Persentase rumah tangga ber-sanitasi

%

85,9

Proporsi ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah perkotaan

%

60

Persentase ketersediaan dokumen tata ruang

%

100

13


Perjanjian KinerjaTahun 2015

1


14



%

0,002

Tingkat pemanfaatan TI (Teknologi Informasi) dalam pelayanan publik

%

100

Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

Investor

20

Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN / PMA) (Milyar Rp)

Milyar

771


%

13


Tingkat kemiskinan

%

13,14


%

2,74-3,74

17



%

10

18



%

69


%

89,1


%

2

Persentase Penurunan PMKS

%

10

Persentase penduduk mempunyai jaminan sosial

%

60

Persentase hutan dan lahan kritis yang bebas dari kritis

%

0.25

15


16

19

Berkembangnya program perlindungan dan jaminan sosial

20

Meningkatnya pengendalian lingkungan, rehabilitasi lahan dan hutan

Program

Anggaran

URUSAN WAJIB I

URUSAN PENDIDIKAN Program Pendidikan Anak Usia Dini

Rp.

7.139.790.000,00

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Rp.

137.204.702.466,00

Program Pendidikan Menengah

Rp.

58.668.922.223,00

Program Pendidikan Non Formal

Rp.

1.585.000.000,00

Program Pendidikan Luar Biasa

Rp.

175.000.000,00

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga

Rp.

6.920.000.000,00

Rp.

525.000.000,00

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Rp.

352.720.000,00

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Rp.

56.341.828.600,00

Program Pengawasan Obat dan Makanan

Rp.

25.000.000,00

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Rp.

260.000.000,00

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Rp.

150.000.000,00

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Rp.

1.098.100.000,00

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Rp.

545.621.500,00

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan

Rp.

10.258.641.800,00

Kependidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan II

URUSAN KESEHATAN

prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya


2


Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan

Rp.

69.125.000,00

Program kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan

Rp.

323.029.000,00

Program pelayanan kesehatan penduduk miskin

Rp.

105.510.200,00

Program peningkatan kualitas pelayanan kesehatan pada

Rp.

81.012.160.665,00

Rp.

3.300.000.000,00

Program pembangunan jalan dan jembatan

Rp.

12.714.400.000,00

Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Rp.

11.031.000.000,00

Program pembangunan turap/talud/bronjong

Rp.

937.000.000,00

Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

Rp.

131.707.938.000,00

Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan

Rp.

400.000.000,00

Rp.

2.835.000.000,00

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Rp.

4.400.000.000,00

BLUD Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paruparu/ rumah sakit mata

III

URUSAN PEKERJAAN UMUM

jembatan Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

Program pembangunan infrastruktur perdesaan

Rp.

31.505.640.000,00

Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Drainase / Gorong-gorong

Rp.

3.100.000.000,00

Program Pembangunan Fasilitas publik

Rp.

9.540.200.000,00

Program rehabilitasi/pemeliharaan fasilitas publik

Rp.

1.200.000.000,00

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,

Rp.

31.987.623.000,00

Rp.

2.655.400.000,00

Rp.

150.000.000,00

Rp.

73.000.000,00

Program Pembangunan Trotoar

Rp.

3.050.000.000,00

Program Pembangunan Fasilitas Publik

Rp.

300.000.000,00


Rp.

450.000.000,00

Program Pengembangan Perumahan

Rp.

1.278.612.000,00

Program Lingkungan Sehat Perumahan

Rp.

410.000.000,00

Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya

Rp.

440.000.000,00

Rp.

5.400.000.000,00

Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya Program Pembangunan sistem informasi/data base Sumber Daya Air Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

IV

URUSAN PERUMAHAN

kebakaran Program pengelolaan areal pemakaman


3


V

VI

URUSAN PENATAAN RUANG Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Rp.

191.500.000,00

Program Perencanaan Tata Ruang

Rp.

580.600.000,00

Program Pemanfaatan Ruang

Rp.

1.366.100.000,00

Program pengembangan data/informasi

Rp.

1.661.899.850,00

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan

Rp.

175.000.000,00

Rp.

69.000.000,00

Rp.

119.108.600,00

Program perencanaan pembangunan daerah

Rp.

1.774.358.750,00

Program perencanaan pembangunan ekonomi

Rp.

1.178.900.000,00

Program perencanaan sosial dan budaya

Rp.

1.574.999.500,00

Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya

Rp.

810.000.000,00

Rp.

252.632.000,00

Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

Rp.

10.500.000.000,00

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Rp.

480.000.000,00

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan

Rp.

100.000.000,00

Pogram peningkatan pelayanan angkutan

Rp.

2.693.700.000,00

Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

Rp.

35.005.500.000,00

Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan

Rp.

565.000.000,00

Rp

75.000.000,00

Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Rp.

11.376.463.100,00

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Rp.

165.000.000,00

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan

Rp.

455.000.000,00

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Rp.

309.500.000,00

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber

Rp.

377.000.000,00

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Cepat Tumbuh Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

alam Program Kerjasama Pembangunan

VII

URUSAN PERHUBUNGAN

Fasilitas LLAJ

bermotor Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan VIII

URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Lingkungan Hidup

Daya Alam dan Lingkungan Hidup


4


IX

Program peningkatan pengendalian polusi

Rp.

292.000.000,00


Rp.

9.044.812.000,00


Rp.

URUSAN PERTANAHAN Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan

Rp.

24.420.000.000,00

Rp.

85.300.000,00

Rp.

1.291.198.100,00

Rp.

365.000.000,00

Rp.

30.000.000,00

Rp.

55.000.000,00

Program Keluarga Berencana

Rp.

1.934.931.300,00

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Rp.

216.675.800,00

Program pelayanan kontrasepsi

Rp.

35.000.000,00

Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan

Rp.

85.000.000,00

Rp.

40.000.000,00

Rp.

10.000.000,00

Rp.

40.000.000,00

Rp.

32.000.000,00

Rp.

1.653.000.000,00

Rp.

280.000.000,00

pemanfaatan tanah Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan

X

URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Program Penataan Administrasi Kependudukan

XI

URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

XII

URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

KB/KR yang mandiri Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga Program pengembangan model operasional BKB-PosyanduPADU

XIII

URUSAN SOSIAL Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial


5


Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma

Rp.

150.000.000,00

Program pembinaan panti asuhan /panti jompo

Rp.

230.000.000,00

Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks

Rp.

124.375.000,00

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Rp.

2.510.000.000,00

Program Pengelolaan Areal Pemakaman

Rp.

65.000.000,00

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Rp.

475.000.000,00

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Rp.

235.000.000,00

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga

Rp.

465.000.000,00

Rp.

465.256.000,00

Rp.

455.000.000,00

Rp.

1.624.500.000,00

Rp.

875.000.000,00

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Rp.

400.000.000,00

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Rp.

50.000.000,00

Program Pengembangan Nilai Budaya

Rp.

1.991.861.500,00

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Rp.

50.000.000,00

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Rp.

1.423.000.000,00

Program peningkatan peran serta kepemudaan

Rp.

125.000.000,00

Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan

Rp.

1.340.000.000,00

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

Rp.

8.325.000.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

Rp.

150.000.000,00

narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)

XIV

URUSAN TENAGA KERJA

Ketenagakerjaan

XV

URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

XVI

XVII

XVIII

URUSAN PENANAMAN MODAL

URUSAN KEBUDAYAAN

URUSAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

kecakapan hidup pemuda


6


XIX

URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Program pencegahan dini dan penanggulangan korban

Rp.

1.108.646.100,00

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Rp.

30.000.000,00

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Rp.

1.175.800.500,00

Program pengembangan wawasan kebangsaan

Rp.

9.649.531.950,00

Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

Rp.

297.572.500,00

Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban

Rp.

592.138.500,00

Rp.

75.000.000,00

Program pendidikan politik masyarakat

Rp.

90.000.000,00

Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan PEMILU

Rp.

5.683.420.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Rp.

96.080.000,00


Rp.

2.366.985.000,00

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak

Rp.

1.271.173.000,00

Rp.

4.891.393.300,00

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

Rp.

381.000.000,00

Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat

Rp.

250.000.000,00

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Rp.

1.208.600.000,00

Program Penataan Daerah Otonomi Baru

Rp.

695.750.000,00

Program pembinaan dan pengembangan aparatur

Rp.

2.100.537.800,00

Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan Penyelesaian

Rp.

800.000.000,00

Rp.

237.000.000,00

Program Pelayanan Publik

Rp.

156.000.000,00


Rp.

300.000.000,00

Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat

Rp.

12.000.000.000,00

Rp.

1.507.000.000,00

Rp.

168.200.000,00

Rp.

3.575.000.000,00

bencana alam

dan keamanan Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)

kriminal

XX

URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Masalah Hukum Program Pembinaan dan Pengembangan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

daerah Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Progran peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur


7


XXI

URUSAN KETAHANAN PANGAN Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Rp.

1.143.962.130,00

Rp.

300.000.000,00

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Rp.

405.000.000,00

Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

Rp.

200.000.000,00

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam

Rp.

3.776.932.500,00

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

Rp.

358.000.000,00

Program peningkatan peran perempuan di perdesaan

Rp.

1.312.000.000,00

Rp.

175.000.000,00

Program perbaikan sistem administrasi kearsipan

Rp.

173.500.000,00

Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana

Rp.

102.000.000,00

Rp.

53.886.000,00

Rp.

2.808.000.000,00

Rp.

4.832.000.000,00

Rp.

1.148.857.350,00

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Rp.

1.756.267.200,00

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Rp.

1.082.046.400,00

Rp.

2.271.000.000,00

(pertanian/Perkebunan) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

XXII

URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

membangun desa

XXIII

URUSAN STATISTIK Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

XXIV

URUSAN KEARSIPAN

kearsipan Program peningkatan kualitas pelayanan informasi

XXV

URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Program kerjasama informasi dengan mas media

XXVI

URUSAN PERPUSTAKAAN Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

URUSAN PILIHAN I

PERTANIAN

(pertanian/perkebunan Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan


8


Program peningkatan penerapan teknologi

Rp.

4.730.360.400,00

Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

Rp.

389.500.000,00

Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan

Rp.

4.038.676.260,00

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

Rp.

280.000.000,00

Program peningkatan produksi hasil peternakan

Rp.

1.684.585.000,00

Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

Rp.

105.000.000,00

Program peningkatan produksi peternakan

Rp.

836.415.000,00

Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan

Rp.

230.000.000,00

Program rehabilitasi hutan dan lahan

Rp.

535.000.000,00

Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan

Rp.

235.000.000,00

Program perencanaan dan pengembangan hutan

Rp.

50.000.000,00

Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan

Rp.

50.000.000,00

Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang

Rp.

60.000.000,00

Program pengembangan pemasaran pariwisata

Rp.

1.985.000.000,00

Program pengembangan destinasi pariwisata

Rp.

120.000.000,00

Program pengembangan Kemitraan

Rp.

1.100.000.000,00

Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir

Rp.

669.344.800,00

Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam

Rp.

214.728.000,00

Program pengembangan budidaya perikanan

Rp.

3.264.970.544,00

Program pengembangan perikanan tangkap

Rp.

2.037.015.200,00

Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi

Rp.

1.851.054.450,00

Rp.

60.000.000,00

Rp.

110.000.000,00

Rp.

285.000.000,00

pertanian/perkebunan

lapangan

II

III

KEHUTANAN

ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

berpotensi merusak lingkungan IV

V

PARIWISATA

KELAUTAN DAN PERIKANAN

pendayagunaan sumberdaya laut

perikanan Program peningkatan kualitas dan akses jaringan perikanan

VI

PERDAGANGAN Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan


9


VII

VIII

Program peningkatan dan pengembangan ekspor

Rp.

300.000.000,00

Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

Rp.

2.904.695.545,00

Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan

Rp.

27.000.000,00

Program pengembangan industri kecil dan menengah

Rp.

3.667.500.000,00

Program peningkatan kemampuan teknologi industri

Rp.

560.000.000,00

Program penataan struktur industri

Rp.

50.000.000,00

Program Transmigrasi lokal

Rp.

70.000.000,00

Program transmigrasi regional

Rp.

40.000.000,00

PERINDUSTRIAN

TRANSMIGRASI


10


RENCANA KINERJA TAHUNAN 2015 PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI NO.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA

SATUAN

TARGET

1

2

3

4

5

1



%

80

2



%

3

3



Predikat

WTP


Nilai/ Peringkat

3,2500 (10 besar)


Nilai / Predikat

70 (B)


%

99.92


%

7.75

Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

%

99.73


%

89.88


Th.


%

67,368,50 100


%

55


%

111


%

105

Persentase Pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dalam PDRB

%

5

Ketersediaan dan cadangan pangan

%

90 60


%

5.71

Persentase pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB

%

11.5

4

5

6

7





8

Berkembangnya pariwisata berbasis kearifan lokal


%

30

9

Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya lokal


%

80

10

Meningkatnya daya saing koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah berbasis kelompok dan kluster


%

16.25

11

Penguatan regulasi ekonomi kerakyatan daerah

Jumlah Perda / Perbup yang mendukung iklim usaha

Perda / Perbup

-

12



MOU/PKS

7

Persentase pertumbuhan pasar tradisional

%

5


%

100

Proporsi panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam )

%

78

Persentase rumah tangga ber-Sanitasi

%

Proporsi Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas

%

85.9 30

%

100

13

Berkembangnya infrastruktur dan tata ruang

Wilayah perkotaan Persentase ketersediaan dokumen tata ruang

Matrik Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2010-2015

1


14


%

0.002

Tingkat pemanfaatan TI (Teknologi Informasi)

%

100

Investor

20

Rp.

771


%


Tingkat kemiskinan

%

13 13.14


%

2,74-3,74

17



%

10

18



%

69

15


dalam pelayanan publik Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)


Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN / PMA) (Milyar Rp) 16

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Jumlah Perda / Perbup yang mendukung perlindungan perempuan dan anak 19

20

Berkembangnya program perlindungan dan jaminan sosial Meningkatnya pengendalian lingkungan, rehabilitasi lahan dan hutan

69.1 Perda / Perbup

2


%

0.5

Persentase penduduk mempuyai jaminan sosial Persentase hutan dan lahan yang bebas dari kritis

%

60

%

0.25

Program

Anggaran (Rp.)

URUSAN WAJIB I

URUSAN PENDIDIKAN Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

137,204,702,466.00

Program Pendidikan Menengah

58,668,922,223.00

Program Pendidikan Non Formal

1,585,000,000.00

Program Pendidikan Luar Biasa

175,000,000.00

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

II

8,039,790,000.00

6,920,000,000.00 525,000,000.00

URUSAN KESEHATAN Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat

352,720,000.00 60,341,828,600.00

Program Pengawasan Obat dan Makanan

25,000,000.00

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

260,000,000.00

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

150,000,000.00

Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan


1,098,100,000.00 545,621,500.00 10,258,641,800.00 69,125,000.00

2


Program kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan

323,029,000.00

Program pelayanan kesehatan penduduk miskin

105,510,200.00

Program peningkatan kualitas pelayanan kesehatan pada BLUD Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paruparu/ rumah sakit mata

III

Program pembangunan jalan dan jembatan

12,714,400,000.00

Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

11,031,000,000.00

Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan

937,000,000.00 131,707,938,000.00 400,000,000.00

Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

2,835,000,000.00

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

4,400,000,000.00

Program pembangunan infrastruktur perdesaan

31,505,640,000.00

Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Drainase / Gorong-gorong

3,100,000,000.00

Program Pembangunan Fasilitas publik

9,540,200,000.00


1,200,000,000.00

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

31,987,623,000.00 2,655,400,000.00

Program Pembangunan sistem informasi/data base Sumber Daya Air

150,000,000.00

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

73,000,000.00

Program Pembangunan Trotoar

3,050,000,000.00

Program Pembangunan Fasilitas Publik

300,000,000.00


450,000,000.00

URUSAN PERUMAHAN Program Pengembangan Perumahan

1,278,612,000.00

Program Lingkungan Sehat Perumahan

410,000,000.00

Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

440,000,000.00

Program pengelolaan areal pemakaman

V

3,300,000,000.00

URUSAN PEKERJAAN UMUM

Program pembangunan turap/talud/bronjong

IV

81,012,160,665.00

5,400,000,000.00

URUSAN PENATAAN RUANG Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

191,500,000.00

Program Perencanaan Tata Ruang

580,600,000.00

Program Pemanfaatan Ruang


1,366,100,000.00

3


VI

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program pengembangan data/informasi

VII

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

175,000,000.00

Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar

69,000,000.00

Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

119,108,600.00

Program perencanaan pembangunan daerah

1,774,358,750.00

Program perencanaan pembangunan ekonomi

1,178,900,000.00

Program perencanaan sosial dan budaya

1,574,999,500.00

Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

810,000,000.00

Program Kerjasama Pembangunan

252,632,000.00

URUSAN PERHUBUNGAN Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

VIII

1,661,899,850.00

10,500,000,000.00

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

480,000,000.00

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

100,000,000.00

Pogram peningkatan pelayanan angkutan

2,693,700,000.00

Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

35,005,500,000.00

Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

565,000,000.00

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan

75,000,000.00

URUSAN LINGKUNGAN HIDUP Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

11,376,463,100.00


165,000,000.00

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

455,000,000.00

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

309,500,000.00

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program peningkatan pengendalian polusi Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

377,000,000.00 292,000,000.00 9,044,812,000.00


IX

URUSAN PERTANAHAN Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan

X

85,300,000.00

URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Program Penataan Administrasi Kependudukan

XI

24,420,000,000.00

1,291,198,100.00

URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN


4


XII

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

365,000,000.00

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

30,000,000.00

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

55,000,000.00

URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA Program Keluarga Berencana

XIII

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

216,675,800.00

Program pelayanan kontrasepsi

35,000,000.00

Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

85,000,000.00

Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat

40,000,000.00

Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR

10,000,000.00

Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga

40,000,000.00

Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU

32,000,000.00

URUSAN SOSIAL Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

280,000,000.00

Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma

150,000,000.00

Program pembinaan panti asuhan /panti jompo

230,000,000.00

penyakit sosial lainnya) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program Pengelolaan Areal Pemakaman

XV

124,375,000.00 2,510,000,000.00 65,000,000.00

URUSAN TENAGA KERJA Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

475,000,000.00

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

235,000,000.00

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

465,000,000.00

URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

XVI

1,653,000,000.00

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan

XIV

1,934,931,300.00

465,256,000.00 455,000,000.00 1,624,500,000.00 875,000,000.00

URUSAN PENANAMAN MODAL Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi


400,000,000.00

5



XVII

URUSAN KEBUDAYAAN Program Pengembangan Nilai Budaya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Pengelolaan Keragaman Budaya

XVIII

50,000,000.00 1,423,000,000.00

125,000,000.00

Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

1,340,000,000.00

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

8,325,000,000.00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

150,000,000.00

URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

1,108,646,100.00 30,000,000.00


1,175,800,500.00

Program pengembangan wawasan kebangsaan

9,649,531,950.00

Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

297,572,500.00

Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

592,138,500.00

Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)

75,000,000.00

Program pendidikan politik masyarakat

90,000,000.00

Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan PEMILU Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

XX

1,991,861,500.00

URUSAN PEMUDA DAN OLAH RAGA Program peningkatan peran serta kepemudaan

XIX

50,000,000.00

5,683,420,000.00 96,080,000.00


2,366,985,000.00

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

1,271,173,000.00

URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

4,891,393,300.00

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

381,000,000.00

Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat

250,000,000.00

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Program Penataan Daerah Otonomi Baru Program pembinaan dan pengembangan aparatur

1,208,600,000.00 695,750,000.00 2,100,537,800.00

Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan Penyelesaian Masalah Hukum

800,000,000.00

Program Pembinaan dan Pengembangan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

237,000,000.00

Program Pelayanan Publik

156,000,000.00


300,000,000.00


6


Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Progran peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

XXI

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

300,000,000.00

Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

200,000,000.00 3,776,932,500.00 358,000,000.00 1,312,000,000.00

URUSAN STATISTIK Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

XXVI

1,143,962,130.00

405,000,000.00

Program peningkatan peran perempuan di perdesaan

XXV

3,575,000,000.00


Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

XXIV

168,200,000.00

URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

XXIII

1,507,000,000.00

URUSAN KETAHANAN PANGAN Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/Perkebunan)

XXII

12,000,000,000.00

175,000,000.00

URUSAN KEARSIPAN Program perbaikan sistem administrasi kearsipan

173,500,000.00

Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan

102,000,000.00

Program peningkatan kualitas pelayanan informasi

53,886,000.00

URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

2,808,000,000.00

Program kerjasama informasi dengan mas media

4,832,000,000.00

URUSAN PERPUSTAKAAN Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

1,148,857,350.00

URUSAN PILIHAN I

PERTANIAN Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

1,756,267,200.00

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan

1,082,046,400.00

Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

2,271,000,000.00


7


Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Program peningkatan produksi hasil peternakan

II

III

280,000,000.00 1,684,585,000.00

Program peningkatan produksi peternakan

836,415,000.00

KEHUTANAN Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan

230,000,000.00

Program rehabilitasi hutan dan lahan

535,000,000.00


235,000,000.00

Program perencanaan dan pengembangan hutan

50,000,000.00

ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

lingkungan

50,000,000.00 60,000,000.00

PARIWISATA Program pengembangan pemasaran pariwisata Program pengembangan destinasi pariwisata Program pengembangan Kemitraan

1,985,000,000.00 120,000,000.00 1,100,000,000.00

KELAUTAN DAN PERIKANAN Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut

669,344,800.00 214,728,000.00

Program pengembangan budidaya perikanan

3,264,970,544.00

Program pengembangan perikanan tangkap

2,037,015,200.00

Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

1,851,054,450.00

Program peningkatan kualitas dan akses jaringan perikanan

VI

4,038,676,260.00

105,000,000.00

Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak

V

389,500,000.00

Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan

IV

4,730,360,400.00

60,000,000.00

PERDAGANGAN Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

110,000,000.00

Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

285,000,000.00

Program peningkatan dan pengembangan ekspor

300,000,000.00

Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri


2,904,695,545.00

8


Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan

VII

PERINDUSTRIAN Program pengembangan industri kecil dan menengah

VIII

27,000,000.00

3,667,500,000.00

Program peningkatan kemampuan teknologi industri

560,000,000.00

Program penataan struktur industri

70,000,000.00

TRANSMIGRASI Program Transmigrasi lokal

100,000,000.00

Program transmigrasi regional

100,000,000.00


9


MATRIK REVIEW RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2010-2015 VISI

: TERWUJUDNYA MASYARAKAT BANYUWANGI YANG MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERAKHLAK MULIA MELALUI PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

MISI I

Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih (Good and Clean Governance) TUJUAN : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih melalui Harmonisasi Kebijakan Yang Komprehensif dan Berkeadilan Indikator Kinerja : No.

Indikator Kinerja

Satuan

Th. Dsr

Target 2015

1

Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan

Predikat

-

WTP

Nilai/ Predikat

-

70/B

daerah 2



1


SASARAN STRATEGIS INDIKATOR URAIAN KINERJA 1

Meningkatnya kapabilitas birokrasi dan kualitas


SATUAN

TARGET

Th. Dsr

2011

2012

2013

2014

2015

76

76

78

78

79

80

%

pelayanan publik

2

Meningkatnya

Persentase

penegakan hukum

penurunan angka

%

-

pelanggaran terhadap Perda


11

9

7

5

3

STRATEGI

Meningkatkan kapasitas birokrasi dan kualitas pelayanan publik

Meningkatkan kesadaran hukum

ARAH KEBIJAKAN Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah; Mengembangkan sistem pengangkatan, penempatan dan pemberhentian sesuai dengan kompetensi, prestasi, dan pengabdiannya; Pengembangan karir dan promosi PNS; Membangun budaya organisasi; Mengembangkan sistem remunerasi Penegakan hukum (law enforcement) dengan tegas dan tanpa pandang bulu; Peningkatan koordinasi dalam pemberian penyuluhan hukum dengan instansi terkait dan organisasiorganisasi kemasyarakatan yang ada

PROGRAM

Progran peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

PENANGGUNG JAWAB Sekretariat Daerah, Badan Kepegawaian dan Dklat

Program pembinaan dan pengembanga n aparatur Program Pelayanan Publik

Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan Penyelesaian Masalah Hukum

Satuan Polisi Pamong Praja

2


3

Terbangunnya tata

Opini BPK

kelola pemerintahan

terhadap

yang baik dan efektif

pengelolaan

Predikat

WTP

-

WTP

WTP

WTP

WTP

keuangan daerah

Nilai / Peringkat Laporan

Nilai/Perin

-

gkat

Penyelenggaraan

2.000

2.900

3.000

3.200

3.250

0/ 30

0/ 20

0/ 15

0 / 12

0 / 10

besar

besar

besar

besar

besar

50/C

60/C C

65,05 /B

65,05 /B

70/B

Membangun tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efektif (good governance)

Peningkatan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui : pengembangan egovernment, peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan peningkatan pengawasan

Program peningkatan dan pengembanga n pengelolaan keuangan daerah

Inspektorat, Badan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah Sekretariat Daerah

Pemerintahan Daerah (LPPD) Nilai / Predikat Akuntabilitas

Nilai/Predik at

Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)


-

Program Pengembang an dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

Sekretariat Daerah, Bappeda, Inspektorat

3


MISI II

: Mewujudkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kebutuhan Dasar Lainnya TUJUAN : Meningkatkan Pelayanan Publik yang Berkualitas, Merata dan Terjangkau Bagi Seluruh Masyarakat Indikator Kinerja Tujuan : No.

Indikator Kinerja

Satuan

Th. Dsr

Targ et 2015 99.92

1


%

99.65

2

Angka usia harapan

Th.

67.58

68,50

hidup


67,3-

Meningkatnya akses

Angka melek

dan kualitas

huruf (AMH)

TARGET

SATUAN

Th. Dsr

2011

2012

2013

2014

2015

%

99.7

99.82

99.86

99.89

99.9

99.92

pendidikan yang bermoral dan berakhlak

Angka rata-rata

6.7

6.75

7.25

7.35

7.5

Meningkatkan perluasan dan pemerataan pendidikan menengah

7.75

%

melanjutkan (AM)

99.7

dari SD/MI ke

99.7

99.71

99.72

99.73

99.73

SMP/Mts Angka

Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan yang bermoral dan berakhlak

ARAH KEBIJAKAN

%

lama sekolah Angka

STRATEGI

%

melanjutkan (AM) dari SMP/Mts ke

88

88.36

88.74

89.13

89.51

89.88

Menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok masyarakat yang selama ini kurang terjangkau oleh layanan pendidikan

PROGRAM

PENANGGUNG JAWAB

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Menengah

Dinas Pendidikan

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Dinas Pendidikan

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

SMA/SMK/MA


4


2

Meningkatnya akses

Angka usia

dan kualitas

harapan hidup

Th.

67.6

66,9-

67,00

67,1-

67,2-

67,3-

67,20

-

67,90

68,20

68,50

kesehatan

67,50 Cakupan

%

92.2

85

90

95

100

100

%

55.6

75

70

65

60

55

Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Angka kematian ibu melahirkan (per 100.000 kelahiran hidup)


Meningkatkan akses pelayanan dan kualitas kesehatan

Peningkatan upaya kesehatan, melalui : peningkatan kesehatan ibu dan anak; peningkatan status gizi bagi balita; pengendalian penyakit menular; peningkatan sarana dan prasarana kesehatan; peningkatan pelayanan primer, sekunder dan upaya pelayanan kesehatan rujukan; pengawasan penyehatan makanan dan minuman; peningkatan cakupan dan kualitas imunisasi; peningkatan pengetahuan ibu; peningkatan pengetahuan remaja dan ibu; peningkatan akses dan pelayanan Keluarga Berencana

Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaa n Masyarakat

Dinas Kesehatan

Program Pengembang an Lingkungan Sehat Program Pencegahan dan Penanggulan gan Penyakit Menular Program pelayanan kesehatan penduduk miskin

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

5


MISI III

: Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah melalui Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal TUJUAN 1 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas dan Merata Dalam Upaya Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Indikator Kinerja Tujuan : No. 1

Indikator Kinerja

Pertumbuhan ekonomi SASARAN STRATEGIS INDIKATOR URAIAN KINERJA

1

Meningkatnya

Nilai tukar petani

revitalisasi sektor

(NTP)

Targ et 2015 6,516,69

Satuan

Th. Dsr

%

6.81

SATUAN

Th. Dsr

2011

2012

2013

2014

2015

%

111

110.6

110.7

110.8

111

111.5

%

105

105

105

105

105

105

%

5

5

5

5

5

5

%

90

90

90

90

90

90

40

40

45

50

55

60

TARGET

pertanian Nilai tukar Nelayan (NTN) Persentase pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dalam PDRB Ketersediaan dan cadangan pangan


STRATEGI Melakukan revitalisasi sektor pertanian

ARAH KEBIJAKAN Peningkatan : proses budidaya pertanian, pasca panen, infrastruktur, SDM pertanian, kelembagaan, teknik bertani, lingkungan, manajemen pengelolaan pertanian, dan pemberdayaan masyarakat dalam pertanian

PROGRAM

PENANGGUNG JAWAB

Program Peningkatan Kesejahteraa n Petani

Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Dinas Perikanan

Program peningkatan penerapan teknologi pertanian / perkebunan

Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan; Dinas Perikanan

Program peningkatan produksi pertanian / perkebunan

Kantor Ketahanan Pangan

6


2

Berkembangnya

Persentase

industri olahan dan

pertumbuhan

kreatif berbasis

sektor industri

pertanian

pengolahan dalam

%

5.66

5.67

5.68

5.69

5.7

5.71

%

8.9

11

11

11.5

11.5

11.5

%

-

10

15

20

25

30

%

45

60

65

70

75

80

%

9.88

11.88

13.71

15.42

15.83

16.25

Mengembangka n industri olahan dan kreatif berbasis pertanian

Menumbuhkemban gkan industri olahan dan kreatif berbasis pertanian

Program pengembanga n sentrasentra industri potensial

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan

Peningkatan nilai tambah produk olahan, terbukanya tenaga kerja dan peningkatan produktifitas kerja

Program peningkatan dan pengembanga n ekspor

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan

Peningkatan destinasi dan promosi pariwisata serta pelestarian budaya lokal

Mengembangkan destinasi dan promosi pariwisata

Program pengembanga n pemasaran pariwisata

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Melestarikan dan mengembangkan budaya lokal

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Peningkatan pembinaan koperasi dan UMKM

Memberikan bantuan usaha, pembinaan dan pelatihan kepada pelaku usaha koperasi dan UMKM

Program pengembanga n kewirausahaa n dan keunggulan kompetitif UKM

Dinas Koperasi dan UMKM

PDRB Persentase pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB

3

4

Berkembangnya

Persentase

pariwisata berbasis

peningkatan

kearifan lokal

kunjungan wisata

Meningkatnya

Cakupan

pelestarian dan

kelestarian situs

pengembangan

dan budaya lokal

budaya lokal

5

Meningkatnya daya

Kontribusi UKM

saing koperasi, usaha

terhadap total

mikro, kecil dan

PDRB

menengah berbasis kelompok dan kluster

Program pengembanga n sistem pendukung bagi UMKM


7


TUJUAN 2 : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Terintegrasi Indikator Kinerja Tujuan : No. 1

Indikator Kinerja

Satuan

Th. Dsr

Targ et 2015

10

5

%

Persentase petumbuhan pasar tradisional


Penguatan regulasi

Jumlah

ekonomi kerakyatan

Perda/Perbup

daerah

yang mendukung

TARGET

SATUAN

Th. Dsr

2011

2012

Perda/Perb

-

-

-

-

7/7

8/8

2013

2014

1

1

2015 -

Mengembangka n jejaring antar daerah, pemerintah provinsi dan pusat serta kekuatankekuatan ekonomi

up

iklim usaha

2

Berkembangnya

Jumlah Kerja

jejaring kekuatan

sama dibidang

ekonomi

pengembangan

MOU/PKS

perekonomian dengan lembaga / daerah lain


9/9

5

STRATEGI

7

Menyusun regulasi penguatan ekonomi kerakyatan daerah

ARAH KEBIJAKAN Peningkatan jejaring antar daerah; Peningkatan integrasi antar daerah, provinsi dan pusat; Peningkatan jejaring antar pelaku ekonomi; Membuat regulasi tentang : -Kompetensi kegiatan ekonomi daerah -Perlindungan terhadap kegiatan ekonomi

PROGRAM

PENANGGUNG JAWAB

Program Pengembang an Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Dinas Koperasi dan UMKM

Program pengembanga n lembaga ekonomi pedesaan

Sekretariat Daerah

8


Persentase

%

pertumbuhan pasar tradisional


10

10

10

10

5

5

kerakyatan daerah Membuat regulasi untuk penguatan ekonomi kerakyatan; Menjadikan ekonomi kerakyatan daerah lebih efektif dan efisien

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan; Dinas Pendapatan

9


MISI IV : Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Publik TUJUAN 1 : Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Publik Indikator Kinerja Tujuan : No. 1

Indikator Kinerja Proporsi panjang jalan kabupaten dalam

Satuan

Th. Dsr

%

11

SATUAN

Th. Dsr

%

-

%

11

Targ et 2015 78

kondisi baik ( > 40 KM/Jam )


Meningkatnya

Persentase sawah

infrastruktur dan tata

terairi melalui

ruang

jaringan irigasi

Proporsi panjang

TARGET 2011

2012

2013

2014

2015

100

100

100

100

100

25

38

51

65

78

80.7

82.2

83.5

84.8

85.9

jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam ) Persentase rumah

%

tangga berSanitasi


80

STRATEGI Mengembangka n infrastruktur dan tata ruang

ARAH KEBIJAKAN Pengembangan infrastruktur strategis (waduk, embung, cek dam dll); Perbaikan dan pengembangan Dam dan saluran irigasi Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan dan sarana serta prasarana yang menghubungkan tujuan wisata, pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi

PROGRAM

PENANGGUNG JAWAB

Program Pengembang an dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya Program pembangunan jalan dan jembatan

Dinas PU Pengairan; Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang

Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaa n

Dinas Kesehatan; Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang

Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang

10


Proporsi Ruang

%

20

25

30

45

50

60

Program peningkatan sarana dan prasarana keciptakaryaa n


%

50

60

70

80

90

100

Program Pembanguna n Fasilitas Publik


Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah perkotaan Persentase ketersediaan dokumen tata ruang


11


TUJUAN 2 : Menurunkan Kesenjangan Antar Wilayah Khususnya Dalam Hal Ketersediaan Sarana dan Prasarana Fisik Indikator Kinerja Tujuan : Targ et 2015 60

No.

Indikator Kinerja

Satuan

Th. Dsr

1

Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana

%

-

SATUAN

Th. Dsr

2011

2012

2013

2014

2015

%

-

0.002

0.002

0.002

0.002

0.002

transportasi bagi masyarakat perdesaan


Meningkatnya akses

Menurunnya

transportasi dan

tingkat

informasi

kecelakaan lalu

TARGET

STRATEGI Meningkatkan akses transportasi dan informasi

lintas

Tingkat

%

-

60

70

80

90

100

Investor

-

10

12

14

16

20

ARAH KEBIJAKAN Peningkatan sarana transportasi, informasi dan alat transportasi; Peningkatan penggunaan informasi dan alat transportasi

pemanfaatan TI (Teknologi Informasi) dalam pelayanan publik

2

Meningkatnya

Jumlah investor

investasi

berskala nasional (PMDN/PMA)


Peningkatan investasi

Pembangunan iklim usaha dan dunia usaha yang kondusif; Meminimalisir ekonomi biaya

PROGRAM

PENANGGUNG JAWAB

Program Perencanaan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang; Dishub Kominfo

Program Pembanguna n Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program Pengembang an Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Dishub Kominfo

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

BPPT

12


Jumlah nilai

Rp.

-

500

550

610

683

771

%

-

8

10

11

12

13

investasi berskala nasional (PMDN / PMA) (Milyar Rp) Pertumbuhan investasi


tinggi antara lain dengan penyederhanaan prosedur perijinan, penciptaan kepastian hukum yang menjamin kepastian usaha; Pengembangan pelayanan satu pintu dalam perijinan dan investasi; Penyediaan dan pengoptimalan ICT (information communication and technology)


BPPT

13


MISI V

: Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Optimalisasi Sumber Daya Daerah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Berkelanjutan, Berkeadilan dan Berwawasan Lingkungan TUJUAN : Meningkatkan Kesejahteraan melalui Optimalisasi Sumberdaya Daerah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan Indikator Kinerja Tujuan : No.

Indikator Kinerja

Th. Dsr

Satuan

Targ et 2015

1

Tingkat kemiskinan

%

20

13.14

2

Tingkat pengangguran terbuka (TPT)

%

3.92

2,743,74

3

Persentase penurunan hutan dan lahan

%

0,10

0.25

%

0.5

0.5

SATUAN

Th. Dsr

2011

2012

2013

2014

2015

20

18.66

17.3

15.9

14.5

13.14

kritis 4



Meningkatnya

Tingkat

pengentasan

kemiskinan

%

kemiskinan dan pengangguran


TARGET

STRATEGI Meningkatkan sinergitas semua pihak dalam pengentasan kemiskinan dan mengurangi pengangguran

ARAH KEBIJAKAN Pemetaan kemiskinan; Penyusunan rencana strategis pengentasan kemiskinan; Peningkatan koordinasi antar SKPD untuk mengatasi kemiskinan melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Banyuwangi

PROGRAM Program Pemberdayaa n Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraa n Sosial (PMKS) Lainnya

PENANGGUNG JAWAB Dinas Sosial, Naker dan Transmigrasi

14


(TKPK)

Tingkat

%

3.92

pengganguran terbuka

4,015,01

3,644,54

3,314,31

3,014,01

2,743,74

Pemetaan pengangguran; Penyusunan rencana strategis pengangguran; Penyediaan lapangan pekerjaan; Peningkatan keterampilan pencari kerja

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Dinas Sosial, Naker dan Transmigrasi

Program Peningkatan Kesempatan Kerja Program Perlindungan dan Pengembang an Lembaga Ketenagakerj aan


15


2

3

Meningkatnya

Persentase

pemberdayaan

pertumbuhan

kelompok

kelompok

masyarakat

masyarakat aktif

Meningkatnya

Indeks

pengarusutamaan

Pembangunan

gender dan

Gender (IPG)

%

10

10

10

10

10

10

%

-

66

67

67.5

68.4

69

%

-

66.2

67.1

68

68.1

69.1

perlindungan anak Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)


Memberdayaka n kelompok masyarakat

Mengarusutama an gender dan perlindungan anak

Pengembangan kesadaran dalam masyarakat akan pentingnya kebersamaan; Pembentukan kelompokkelompok dalam masyarakat untuk mencapai tujuan bersama, seperti kelompok tani, pengrajin dan kelompokkelompok lainnya; Pemberdayaan kelompokkelompok masyarakat yang sudah ada Memasukkan isu gender di dalam berbagai kebijakan pemerintah; Peningkatan kualitas perempuan di dalam pendidikan dan keterampilan


BPMPD

Program pengembanga n lembaga ekonomi pedesaan Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

BPP & KB

BPP & KB

16


Jumlah Perda/Perbup

Perda/Perb

-

2

2

2

2

2

up

yang mendukung perlindungan perempuan dan

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

BPP & KB

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraa n Sosial Program Peningkatan Kemampuan bagi Penyandang Penyakit Sosial Secara Mandiri


anak

4

Berkembangnya

Persentase

program perlindungan

penurunan PMKS

%

10

10

10

10

10

10

%

10

20

30

40

50

60

dan jaminan sosial

Persentase penduduk mempuyai jaminan sosial


Mengembangka n program perlindungan dan jaminan sosial

Peningkatan program jaminan perlindungan dan jaminan sosial masyarakat; Penyederhanaan prosedur pemberian jaminan sosial; Pengembangan pusat rehabilitasi dan keterampilan bagi orang-orang yang tidak beruntung secara sosial ekonomi


17


5

Meningkatnya

Persentase hutan

pengendalian

dan lahan yang

lingkungan,

bebas dari kritis

%

0,10

rehabilitasi lahan dan hutan

0.15

0.16

0.17

0,20

0.25

Pengendalian lingkungan, rehabilitasi lahan dan hutan

Peningkatan upaya perlindungan hutan, baik hutan produksi maupun hutan lindung; Pelaksanaan rehabilitasi hutan


Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan

Program pembinaan dan penerbitan industri hasil hutan Program perencanaan dan pengembanga n hutan


18


PENGHARGAAN YANG PERNAH DI TERIMA KABUPATEN BANYUWANGITAHUN 2015 NO 1

TANGGAL 13 Maret 2015

JENIS PENGHARGAAN - DAERAH DENGAN INOVASI MANAJEMEN PERKOTAAN (IMP) BIDANG PELAYANAN JASA PERKOTAAN (PENGELOLAAN AIR BERSIH)

PENYELENGGARA

KETERANGAN

- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta

- BANYUWANGI adalahKabupaten yang berjuluk THE SUNRISE OF JAVAmenjadi salah satu penerima penghargaan “Inovasi Manajemen Perkotaan (Imp) 2014 Bidang Pelayanan Jasa Perkotaan”, yakni pengelolaan air bersih."Alhamdulillah, penghargaan telah diserahkan oleh Mendagri Bapak Tjahjo Kumolo," ujar Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas saat dihubungi dari Banyuwangi, Jawa Timur. - Penghargaan dibidang pengelolaan sanitasi ini diberikan lantaranBanyuwangidinilai mampu memberdayakan masyarakat untuk mengelola air minum. Pengelolaan air minum ini dilakukan oleh kelompok masyarakat yang tergabung dalam Himpunan Penduduk Pengelola Air Minum (Hippam). - "Pemerintah Daerah bertugas membangun sarana dan prasana air bersihnya, selanjutnya pengelolaannya kita serahkn ke Hippam. Mereka yang mengatur bagaimana air bersih ini bisa terdistribusi ke rumah-rumah penduduk, inilah poin pemberdayaan masyarakat kita yang dinilai berhasil," kata Anas. - Sinergi semacam ini telah dilakukan selama tiga tahun terakhir, Pemerintah Daerah mendanai pembangunan sarana air bersih, mulai dari membangun sumur bor, tempat penampungan air, hingga jaringan induk air bersihnya dan Hippam yang membangun jaringan air ke rumah penduduk. - "Hippam bersama masyarakat bertanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkannya. Mereka pun secara otomatis berusaha menjaga lingkungan sekitarnya agar sumber air tetap mengalir, salah satunya ya dengan aktif menanam pohon," kata Anas. - Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Mudjiono menambahkan, Pemerintah Daerah telah membangun 114 sarana bangunan air bersih di seluruh Banyuwangi yang masing-masing telah dikelola Hippam. Bangunan ini tersebar di seluruh wilayah Banyuwangi, namun difokuskan pada daerah yang rawan kekurangan air bersih seperti wilayah yang tandus, pegunungan, dan tanah yang teksturnya lempung. - Hingga saat ini sudah ada 49.828 rumah penduduk yang saluran air bersihnya

Penghargaan Yang Pernah Diterima Tahun 2015

1


2

14 April 2015

- PANGRIPTA (DAERAH DENGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TERBAIK)

- Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Ballrom Grand City Mall dan Convex Surabaya

-

-

-

-

-

-


menginduk di 114 sarpras bangunan air bersih tersebut. "Pelanggan Hippam ini jauh lebih banyak dibanding pelanggan PDAM yang 44.121 selama tahun 2014. Memang kami telah sinkronisasi dengan PDAM lokasi mana saja yang masingmasing akan kita kembangkan," ujar Mudjiono Kabupaten Banyuwangi kembali menorehkan prestasi meraih penghargaan “Pangripta” tingkat Provinsi Jawa Timur. Penghargaan diserahkan langsung oleh Gubernur Soekarwo kepada Wakil Bupati Banyuwangi Yusuf Widyatmoko. Anugerah Pangripta adalah suatu penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Daerah yang memiliki perencanaan pembangunan terbaik dan dinilai sukses meningkatkan kualitas pembangunan daerah. Nantinya pemenang Pangripta provinsi akan mewakili Jawa Timur dalam Anugerah Pangripta Nusantara tingkat nasional. Kepala Bappeda Agus Siswanto mengatakan, Banyuwangi mendapatkan penilaian terbaik dari seluruh Kabupaten/ Kota di Jawa Timur pada proses penyusunan dan kualitas rencana kerja pembangunan daerah (RKPD ) 2015. “Selanjutnya Banyuwangi akan mewakili Jawa Timur dalam penilaian Pangripta tingkat nasional tahun ini,” kata Agus. Terkait perolehan penghargaan, lanjut Agus, kriteria penilaian meliputi 8 aspek antara lain keterkaitan program prioritas kabupaten dengan pemerintah provinsi dan pusat, konsistensi antara rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan kedalaman dan kelengkapan data dan analisis dalam penyusunan programprogram prioritas. “Selain itu juga dinilai bagaimana proses sebuah perencanaan pembangunan melalui musyawarah rencana (musren) dari tingkat desa sampai kabupaten berlangsung. Keterlibatan dan peran DPRD dalam penyusunan RKPD juga menjadi poin plus. Tidak ketinggalan inovasi dibidang perencanaan dan pembangunan menjadi salah satu kelebihan Banyuwangi dari daerah lainnya,” urai Agus. Beberapa inovasi perencanaan tersebut, imbuh Agus seperti tersedianya pagu indikatif bagi 24 kecamatan sebesar Rp. 105 miliar. Dengan adanya pagu tersebut maka menjamin kepastian pendanaan bagi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Kecamatan (musrenbangcam). Selain itu

2


-

3

27 April 2015

- PANGRIPTA NUSANTARA (DAERAH DENGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TERBAIK)

- Kementerian PPN/BAPPENAS Republik Indonesia di Jakarta

-

-

-

-

-

4

29 April 2015

- DAERAH DENGAN PELAYANAN PUBLIK TERBAIK

- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta

-

-


penyusunan RKPD Banyuwangi juga dinilai transparan dan akuntabel karena seluruh hasil musren melibatkan seluruh stakeholder pembangunan dan hasil musren itu juga dipublikasikan melalui website milik pemda www. banyuwangikab.go.id. “Banyuwangi juga memiliki sistem informasi perencanaan online yang diintegrasikan dengan sistem informasi tata ruang yang mengcover seluruh desa dan kecamatan. Sehingga setiap usulan langsung diketahui posisinya dalam peta tata ruang,” pungkas Agus. Kabupaten Banyuwangi dan tujuh provinsi serta lima Kabupaten / Kota mendapat penghargaan “Pangripta Nusantara” dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Penghargaan tersebut diberikan setelah daerah-daerah itu dinilai sukses meningkatkan kualitas pembangunan lewat penyusunan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD). “Lewat pemberian penghargaan ini diharapkan pemerintah daerah terus terpacu. Sehingga bisa lebih meningkatkan kualitas pembangunan yang ada,” ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago, pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas). Penghargaan yang diserahkan Chaniago diterima langsung Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas. Menurut Anas, penghargaan tersebut merupakan amanah untuk lebih meningkatkan kualitas pembangunan di Banyuwangi. “Banyuwangi dinilai berhasil lewat empat parameter dan 16 indikator penilaian. Di antaranya proses perencanaan pembangunan melalui musyawarah rencana dari tingkat desa sampai kabupaten, berjalan dengan baik. Kemudian inovasi di bidang perencanaan dan pembangunan juga,” ujar Anas. Wakil PresidenBp. Jusuf Kalla Republik Indonesiamengucapkan selamat kepada kementerian/ lembaga/ pemerintah provinsi/ kabupaten/ dan kota yang mendapatkan penghargaan sebagai Top 25 Inovasi Pelayanan Publik 2015, salah satunya Kabupaten Banyuwangi. "Penghargaan inovasi seperti ini adalah salah satu inti semangat kita pada otonomi daerah. Artinya pemerintah memberikan kekuasaan pada pemerintah daerah untuk memajukan daerahnya," ucap Wapres. Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi

3


-

5

30 April 2015

- KOMITMEN TINGGI UNTUK MEMAJUKAN PEMBANGUNAN BANYUWANGI

- Harian Umum Republika di Djakarta Theatre Jakarta

-

-

-

-

-

-


menjelaskan, pelaksanaan kompetisi inovasi pelayanan publik tahun 2015 yang diikuti oleh 1.189 inovator, telah berhasil menetapkan Top 25, yakni tiga dari Kementerian/Lembaga, 5 dari Pemerintah Provinsi, 10 dari Kabupaten, dan 7 dari Kota. Dari 1.189 inovator yang mendaftarkan melalui Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik), disaring melalui desk evaluation oleh Tim Evaluator (Akademisi) menjadi Top 99, dan 40 diantaranya dipanggil untuk presentasi dan wawancara di hadapan Tim Panel Independen, dan 25 peserta melalui mystery shopping. Pada akhir masa jabatannya, Bupati Abdullah Azwar Anas meraih penghargaan bergengsi tingkat nasional. Harian Umum Republika menganugerahkan penghargaan Tokoh Perubahan 2014 kepada Bupati Anas pada Kamis di Djakarta Theatre, Jakarta. Penghargaan diberikan kepada Bupati Anas karena dianggap memiliki komitmen tinggi untuk memajukan pembangunan Banyuwangi. Kerja keras itu dibuktikan dengan capaian pembangunan yang diraih Banyuwangi dalam empat tahun terakhir. Selama kepemimpinan Bupati Anas, pertumbuhan ekonomi Banyuwangi terus melejit dan menjadikan Banyuwangi sebagai daerah pertumbuhan ekonomi baru di Jatim. Selain berhasil mengangkat pertumbuhan ekonomi Banyuwangi, penghargaan itu diberikan kepada Bupati Anas yang sukses mengentas kemiskinan. Pada tahun pertama Bupati Anas menjabat, angka kemiskinan warga Banyuwangi tercatat di angka 20 persen. Sedangkan pada tahun keempat, Bupati Anas berhasil mengurangi kemiskinan menjadi sembilan persen saja. Pemimpin Redaksi Republika, Nasihin mengatakan, kerja tanpa ketulusan adalah tindakan melelahkan tanpa hasil. Karena itu, ketulusan menjadi kata kunci untuk menilai setiap hasil kerja. “Banyak orang yang bisa kerja, tapi tidak banyak yang mendasarkan pekerjaannya atas ketulusan untuk memberikan manfaat pada kehidupan. Mereka yang mendasarkan pekerjaan pada ketulusan adalah sosok hebat yang pantas diteladani,”kata Nasihin. Dari mereka kita bisa mendapatkan banyak inspirasi dalam meningkatkan kualitas kehidupan. Mereka juga menjadi motor penggerak untuk menjadikan hidup yang lebih baik. Setiap jengkal peningkatan kualitas hidup adalah bentuk perubahan yang sangat

4


-

-

-

-

6

6 Mei 2015

- THE CHAMPION OF E-GOVERNMENT DAN THE CHAMPION OF ETOURISM

- Mark Plus Inc. di Mall Kota Kasablanka Jakarta

-

-


diharapkan semua manusia. Sosok yang telah berhasil membuktikan ketulusan kerjanya pada masyarakat adalah unsur yang sangat penting bagi kemajuan bangsa ini. Republika sangat menghargai setiap perubahan yang berdampak positif bagi masyarakat. Mereka sangat pantas untuk mendapatkan apresiasi atas jasanya memajukan Indonesia. Sebagai bentuk terima kasih untuk mereka yang telah bekerja dengan tulus dalam mendorong perubahan, setiap tahun Republika mempersembahkan anugerah Tokoh Perubahan. Tradisi penganugerahan Tokoh Perubahan ini telah berlangsung sejak 2005. “Kami sangat mengharapkan upaya ini bisa mendorong semangat kepada para tokoh yang telah berjasa besar bagi kehidupan untuk terus melanjutkan kerja penuh ketulusan,”ungkapnya. Hasil karya mereka akan menjadi motivasi untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Sebagai apresiasi atas konsistensi niat baik dan perubahan yang telah mereka lakukan, tambah Nasihin, Republika menganugerahkan penghargaan Tokoh Perubahan 2014 kepada sosok-sososk luar biasa ini. Untuk yang ketiga kalinya secara berturut-turut, Banyuwangi mampu mempertahankan eksistensinya sebagai kabupaten paling digital utuk kategori Government di Indonesia, yakni sejak tahun 2013, 2014 dan sekarag 2015. Bahkan tahun 2015 ini Banyuwangi berhasil menyabet yang terbaik dalam 2 (dua) kategori, yaitu “The Champions of e-Government dan The Champions of e-Tourism”. Sejak pertama kali penyelenggaraan pemberian penghargaan IDSA (Indonesia Digital Society Award) oleh Markplus inc, yang didukung oleh Menkominfo dan Telkom Indonesia yakni tahun 2013, Banyuwangi keluar sebagai The Pioneer of Digital Society untuk kategori government. Saat itu IDSA menilai pemerintah Kabupaten Banyuwangi mempunyai peran aktif dalam membangun Digital Society. Pemkab Banyuwangi mampu men-digital-kan semua pelayanan publiknya ke depan. â€œBerbagai aplikasi yang tengah dan akan dikembangkan, mulai dari e-office, e-health, e-education serta smart Zakat, dan lain-lain. Pada tahun yang sama, Banyuwangi juga menggaet Certificate Of Achievementkarena Banyuwangi memang memiliki keunggulan overall/society. Di Banyuwangi banyak ditemui kegiatan masyarakat yang

5


bersentuhan langsung dengan teknologi. Mulai layanan digital ke sekolah, ribuan hotspot di area publik, hingga pelatihan pemasaran UMKM online. â€œIni pula yang memberikan indeks yang besar kepada Banyuwangi, dan terpilihnya Banyuwangi. - Lalu tahun 2014, Banyuwangi kembali meraih penghargaan yang sama pasalnya Banyuwangi saat itu menjadi kota yang paling melek internet dalam melayani publik se-Indonesia. Untuk kedua kalinya Kabupaten Banyuwangi telah meraih penghargaan Indonesia Digital Society Award, (IDSA) 2014 kategori Overall. Waktu itu, bertempat di Jakarta, penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring, kepada Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas. Keberhasilan Kabupaten Banyuwangi dalam meraih Best Champion IDSA 2014 ini setelah dilakukan survey dengan melibatkan 19.000 responden dari berbagai kalangan, seperti Pendidikan, Kesehatan UKM Swasta dan Masyarakat. Dari survey tersebut, Banyuwangi menduduki posisi teratas mengalahkan Kabupaten lainya se Indonesia. Ketika itu Banyuwangi sudah ada 1.200 titik WiFi yang menyebar sampai ke pelosok desa. Sementara jumlah pengakses WiFi di Banyuwangi mencapai 164.372 per bulan pada kuartal I tahun 2014, meningkat dibanding rata-rata tahun lalu sebesar 97.957 pengguna per bulan. Titik-titik WiFi tersebut tidak hanya dipasang di taman dan sekolah, namun juga di Masjid, Gereja dan Pura. - Tahun 2015 sekarang ini Banyuwangi memperoleh dua Champions sekaligus dari empat kategori champions yang dilombakan, yakni The Champions of eGovernment dan The Champions of eTourism. Sesungguhnya ada empat jenis kategori penghargaan yag diberikan IDSA, yaitu: 1. e-Government; 2. eTourism; 3. e-Education; dan 4. E-Health. Ke-empat kategori ini memang sangat terkait dengan pelayanan dasar masyarakat. Adapun penilaiannya didasarkan atas empat aspek yakni inisiatif, leadership, usership dan benefit. Artinya sejauh mana pimpinan daerah menginisiasi dan mengelola pengembangan dan penerapan teknologi informasi guna meningkatkan pelayanan kepada rakyatnya, baik itu dibidang tata kelola pemerintahan, bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pariwisata dan UMKM. Yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana dampak yang dirasakan oleh masyarakat (community


6


impact) atas inisiatif daerahnya tersebut.

7

12 Juni 2015

- INDONESIA'S ATTRACTIVENESS (DAERAH DENGAN KEAKTIFAN PARIWISATA TERBAIK)

- Tempo Media Group dan Frontier Consulting Group di Jakarta

8

10 Juni 2015

- DAERAH DENGAN IMPLEMENTASI RECRUITMENT ASN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI TERBAIK

- Badan Kepegawaian Nasional di Jakarta


digitalisasi

di

- Kabupaten Banyuwangi menyabet penghargaan “Keatraktifan Bidang Pariwisata”. Penghargaan tersebut memilih daerah-daerah yang memiliki daya tarik melalui sebuah riset yang melibatkan 9.296 pihak, terdiri atas 336 investor dan 8.960 publik. Terdapat empat aspek keatraktifan daerah yang dinilai, yaitu investasi, pariwisata, layanan publik, dan infrastruktur. - Penghargaan diserahkan oleh Menteri Pariwisata Arief Yahya kepada Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas di Jakarta, Jumat malam. Turut mendampingi CEO Tempo Media Group Bambang Harymurti dan CEO Frontier Consulting Group Handi Irawan, Acara juga dihadiri Wapres Bp. Jusuf Kalla. - Penilaian penghargaan itu dilakukan terhadap 508 Kabupaten/ Kota seIndonesia. Sejumlah kriteria ditetapkan, seperti pertumbuhan PDRB dan pendapatan per kapita yang lebih tinggi dibanding rata-rata serta survei publik dengan ribuan responden. Setelah disaring, ada 112 Kabupaten/Kota yang menjadi nominasi, lalu dinilai lagi melalui sejumlah indeks untuk dipilih sebagai yang terbaik. - Untuk indeks pariwisata, kategori yang ditetapkan antara lain jumlah hotel, jumlah tempat wisata, dan survei responden. Fokus sektor pariwisata antara lain mengukur seberapa besar kontribusi sektor tersebut terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. - Kabupaten Banyuwangi menjadi juara kedua dalam kategori“Daerah dengan Implementasi Rekrutmen Berbasis Teknologi Informasi Terbaik”.PenganugerahanBKNAward 20 15 ini merupakan kali ketiga sejak tahun 2011 lalu. Semangat BKNAward sejalandengan Nawa Cita Presiden Republik Indonesia Bp. JokoWidododan Wapres Bp. Jusuf Kalla 2014-2019 yakni Membuat Pemerintah Tidak Absen dengan Membangun Tata Kelola Pemerintah yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya. - “BKNAward sebagai wujud langkah BKNmensukseskan Nawa Cita Kabinet Kerja Jokowi-JK 2014-2015, sekaligus penghargaan atas komitmen pengelola ASN yang profesional, berkinerja, dan berkualitas tinggi,”. Hal tersebut, juga tercermin dari 11 kategori yang diperebutkan, yakni: Perencanaan Kepegawaian Terbaik, Implementasi Rekrutmen ASN Berbasis TI, Komitmen seleksi CPNS berbasis CAT-BKN,

7


-

-

Implementasi SAPK Terbaik, Implementasi Penilaian Kinerja (SKP) Terbaik, Konsistensi Pemanfaatan Hasil Assessmen Center, Pelayanan Mutasi Kepegawaian Terbaik, Peningkatan Pelayanan, Pengembangan SDM Terbaik BKD Paling Inovatif dan Pengelola Kepegawaian Terbaik. BKN Award, bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada pengelola kepegawaian yang melaksanaan pengelolaan ASN sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) dan sekaligus untuk mendorong adanya terobosan dan inovasi di bidang manajemen kepegawaian atau ASN. Badan Kepegawaian Daerah diharapkan menjadi aktor utama dalam perubahan di bidang manajemen ASN, Manajemen pegawai ASN diterapkan dengan sistem yang terstruktur dan transparan sehingga bisa mempermudah setiap calon pegawai yang akan menjadi abdi negara atau aparatur sipil negara. Berikut proses Manajemen ASN berdasarkan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas meraih penghargaan sebagai “Kepala Daerah Inovatif2015”. Penghargaan yang diberikan dari salah satu media nasional ini mengapresiasi kiprah Bupati Anas atas kemajuan pariwisata Banyuwangi yang dianggap pesat khususnya di bidang pengembangan pariwisata maritim. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Sekjen Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Bp. Anwar Sanusi kepada Bupati Banyuwangi. Dalam rangka HUT ke 16, Jawa Pos Radar Banyuwangi memberikan Penghargaan di “Bidang Pendorong Seni dan Budaya”.

9

31 Juli 2015

- KEPALA DAERAH INOVATIF 2015

- Koran Sindodi Makasar Sulawesi Selatan

-

10

2 Agustus 2015

- Jawa Pos Radar Banyuwangi di Aula Hotel Ketapang Indah Banyuwangi

-

11

20 Agustus 2015

- KHUSUS TOKOH POPULER PENDORONG KEMAJUAN SENI BUDAYA BANYUWANGI - KABTA WEB AWARD 2015

- Beritasatu.com di Jakarta

- Beritasatu.com adalah situs web (website) berita dan opini yang memiliki keunggulan pada kecepatan, ketepatan, kelengkapan, pemilihan isu yang tepat, dan penyajian yang memperhatikan hukum positif dan asas kepatutan. Sebagai situs web berbahasa Indonesia, Beritasatu.com memosisikan diri sebagai teman pembaca selama 24 jam, tujuh hari seminggu. - Beritasatu.com juga memiliki tugas untuk menyosialisasikan keberadaan berbagai situs web kepada masyarakat sebagai sarana mendapatkan informasi, komunikasi, dan transaksi. Untuk itu, sejak 2013 Beritasatu.com menggagas pemberian penghargaan bagi pengelola


8


-

-

-

12

23 Agustus 2015

- DAERAH PALING RAMAH TERHADAP ANAKDAN PENUHI HAK ANAK, BANYUWA - NGI DIGANJAR “KPAI AWARD”

- Komisi Perlindungan Anak (KPAI) di Jakarta

-

-

-

-


situs web. Salah satunya adalah “Kabta Web Awards”. Kabta Web Awards bertujuan mendorong pemerintah daerah, khususnya pemerintah kabupaten dan kota, memberi perhatian lebih pada pengelolaan web masing-masing. Di era teknologi informasi yang terus berkembang, kehadiran web semakin diperlukan. Di samping menjadi sarana komunikasi dan informasi publik, pemerintah daerah bisa memanfaatkan web untuk mempromosikan potensi daerah untuk menarik minat investor. Ajang yang diselenggarakan secara kontinu setiap tahun diharapkan dapat merangsang pemerintah daerah memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dengan membuat situs web agar semua kegiatan pemerintahan berjalan lebih transparan, akuntabel, dan komunikatif. Kabupaten Banyuwangi menduduki peringkat kedua Nasional di “BidangPengelolaan Web Terbaik” yang diserahkan oleh Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik Bp. Dr. Ir. Irman, M.Si Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang dinilai telah melakukan langkah-langkah dalam melindungi hak anak. Penghargaan tersebut diberikan kepada masyarakat Banyuwangi yang diwakili Bupati Abdullah Azwar Anas di Jakarta akhir pekan lalu yang dihadiri berbagai tokoh nasional. "Setelah melalui seleksi dan verifikasi, kami menilai Banyuwangi layak untuk diapresiasi. Program perlindungan hak anak seperti Lahir Procot Pulang Bawa Akta dan beragam beasiswa cukup bagus dijalankan," ujar Ketua KPAI Dr Asrorun Niam. Sesuai dengan Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), terdiri atas lima aspek, yaitu hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan dan kegiatan budaya; dan perlindungan khusus. Di Banyuwangi, lima aspek tersebut coba terus dipenuhi oleh pemerintah daerah setempat. "Karena itu kami mengapresiasi," ujarnya. Untuk hak sipil dan kebebasan, salah satunya terdapat program "Lahir Procot Pulang Bawa Akte". Program ini menggaransi anak untuk mendapat akte kelahiran dalam waktu singkat berbasis pada sistem dalam jaringan alias online. Layanan ini

9


-

-

-

13

22 September 2015

- PENGHARGAAN KEBUDAYAAN

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Gedung Teater Taman Ismail Marzuki Jakarta

-

-

-


bisa didapatkan di seluruh Puskesmas, rumah sakit daerah dan swasta di Banyuwangi. Selain itu, hak pendidikan dan kegiatan budaya juga menonjol di Banyuwangi. Di bidang pendidikan, terdapat beasiswa "Banyuwangi Cerdas" yang hingga 2014 telah membiayai lebih dari 500 anak muda Banyuwangi untuk kuliah di berbagai perguruan tinggi di Indonesia dengan biaya lebih dari Rp8 miliar. Di bidang pendidikan juga ada program Siswa Asuh Sebaya yang telah membantu 64.741 siswa dan menjadi salah satu program inovatif dalam MDGs Award yang digelar pemerintah pusat. "Kami juga meningkatkan pendidikan inklusif dengan mendorong pembentukan lembaga penyelenggara pendidikan inklusif. Saat ini ada 161 sekolah pendidikan inklusif dengan 202 guru pendamping yang berkompeten dan 1.365 siswa berkemampuan khusus," ujar Bupati Banyuwangi. Untuk hak kegiatan budaya, imbuh Anas, anak-anak dilibatkan dalam berbagai festival budaya yang digelar rutin, seperti Festival Gandrung Sewu, Festival Perkusi, dan Festival Permainan Anak Tradisional. "Anak-anak bangga karena dulu mereka latihan di sanggar hanya ditonton sedikit orang, kini mereka ditonton ribuan wisatawan. Pengalaman kultural semacam itu tidak dapat dinilai dengan materi dan akan terus dikenang serta membentuk kecintaan mereka pada budaya lokal," beber Anas. Puluhan tokoh dan sejumlah pemimpin daerah memperoleh Penghargaan “Kebudayaan 2015”, salah satunya adalah Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas. Penghargaan yang diserahkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Bp. Anies Baswedan ini diterima langsung Bupati Banyuwangi pada malam Penghargaan Kebudayaan 2015. Banyuwangi memperoleh penghargaan lantaran Banyuwangi dinilai mampu melestarikan budaya lokalnya hingga kebudayaannya menjadi maju. Untuk meneguhkan eksistensi budaya daerah tersebut, Banyuwangi menggagas event Banyuwangi Festival. Lewat festival, sejumlah tradisi lokal masyarakat diangkat dan dikenalkan secara luas kepada khalayak nasional. Pada tahun 2015 ini, terdapat 38 event, mulai dari event seni budaya, sport tourism, hingga event yang sifatnya humanisme lewat Festival Bedah Rumah.

10


14

21 Oktober 2015

- INDONESIA SMART NATION AWARD 2015 (SMART REGION) KATEGORI KABUPATEN BESAR

- RMOL Citiasia, Inc. di Hotel JS Luwansa Kuningan Jakarta Selatan, Jakarta

15

23 Nopember 2015

- PIALA ADIPURA

- Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia di Gedung Bidakara Jakarta


- Anugerah yang diberikan ini berdasarkan penilaian indeks kematangan daerah pintar ( Smart Region Maturity Index) untuk pemerintah kabupaten, kota dan provinsi di seluruh indonesia. Indeks ini menilai kesiapan daerah pintar meliputi, nature, strukture, infrastructure, suprastrukture dan culture. Dimalam anugerah ini, ada 45 daerah mendapat penghargaan dengan berbagai kategori dan Kabupaten Banyuwangi pemenang terbaik “Indonesia Smart Nation Award 2015 (ISNA)” kategori Kabupaten besar. Acara penganugerahan ini di dukung oleh DPD Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Bappenas, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesiadan beberapa media partner termasuk kantor Berita Politik RMOL. - Kabupaten Banyuwangi berhasil mempertahankan prestasinya di “Bidang Kebersihan”. Untuk ketiga kalinya, Kabupaten ini kembali mendapatkan Piala Adipura secara berturut-turut. Piala ini diserahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Ibu Siti Nurbaya Bakar kepada Penjabat Bupati Banyuwangi Bp. Zarkasi. - Diraihnya piala Adipura 2015 ini menjadi prestasi yang membanggakan bagi kabupaten ujung timur pulau jawa ini, karena sebelumnya pada 2011, Banyuwangi pernah dinobatkan sebagai kota terkotor kedua se Jawa Timur. “Penghargaan ini merupakan hasil kerja keras seluruh masyarakat Banyuwangi yang ikut mendukung pemerintah daerah dalam menjaga lingkungan yang bersih dan nyaman. Semua berperan nyata, mulai dari pesapon, tukang sampah, dan yang paling nyata adalah kerja keras semua rakyat dalam mewujudkan budaya bersih di Banyuwangi” kata Zarkasi. - Piala Adipura adalah sebuah penghargaan bagi Kabupaten /Kota di Indonesia yang berhasil dalam bidang kebersihan serta pengelolaan lingkungan perkotaan. Tahun ini penyerahan piala berdasarkan pada empat kategori wilayah penilaian, yaitu Kota Metropolitan, Kota Besar, Kota Sedang, dan Kota Kecil. Banyuwangi sendiri menjadi penerima penghargaan kategori kota sedang. - Untuk memperoleh piala Adipura 2015, kata Arief Setiawan (Ka. DKP) di antaranya harus memenuhi beberapa kriteria penilaian,mulai dari partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan

11


-

16

26 Oktober 2015

- INVESTMENT AWARD JAWA TIMUR 2015

- Pemerintah Provinsi Jawa Timurdi Gedung Negara Grahadi Surabaya

-

-

-

-

17

27 Nopember 2015

- PENGHARGAAN KOTA SEHAT SWASTISABA PADAPA 2015

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Gedung Bidakara di Jakarta


-

dan pengelolaan sampah, tersedianya ruang terbuka hijau yang berfungsi bagi masyarakat, dan ketersediaan TPA. Penilaian juga melihat pada kebersihan di sejumlah ruang publik, seperti pasar, jalan, perkantoran, sekolah, sungai serta ketersediaan fasilitas penunjang kebersihan yang disiapkan oleh pemerintah daerah. Selain kebersihan di Banyuwangi, tim kementrian juga menilai sejumlah inovasi di Banyuwangi dalam pengelolaan lingkungan. Di antaranya adalah program bank sampah, pengolahan sampah, pembangunan Ruang Terbuka Hijau. Para tim penilai juga menilai positif program pemerintah daerah yang mengapreasiasi kinerja petugas kebersihan dengan memberikan insentif dan asuransi. Banyuwangi kembali peroleh prestasi dibidang investasi, yaitu“Investment Award 2015” kategori promosi investasi terbaik yang diserahkan Gubernur Jawa Timur Bp. Soekarwo kepada Pejabat (Pj) Bupati Banyuwangi Zarkasi di Gedung Negara Grahadi Surabaya. Penghargaan ini diberikan lantaran Banyuwangi dinilai paling baik dalam melakukan promosi investasi. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dianggap gencar melakukan promosi investasi dengan berbagai inovasi menarik. Mulai dari mengikuti sejumlah business forum, pameran, hingga kebijakan dan sejumlah insentif investasi yang ditelurkan. Penganugerahan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah Kabupaten/ Kota di Jawa Timur agar berlomba-lomba meningkatkan iklim investasi yang berdaya saing. "Award ini kami berikan untuk mendorong agar iklim investasi di daerah-daerah semakin kondusif. Selain itu juga untuk meningkatkan pelayanan prima di bidang penanaman modal," kata orang nomor satu di Jawa Timur ini. Bp. Soekarwo mengharapkan agar pemerintah daerah lebih memperhatikan dan mengenali wilayahnya masingmasing, agar dapat melakukan inovasi yang tepat untuk mendongkrak invaestasi di daerahnya. Dalam investment award ini terdapat lima kategori lomba, yakni kelembagaan, promosi investasi, pelayanan penanaman modal dan kinerja investasi. Pemerintah pusat menganugerahkan penghargaan “Kota Sehat Swastisaba Padapa 2015”. Penghargaan ini diserahkan langsung Menteri Kesehatan Republik Indonesia Ibu Nina F. Moeloek kepada Kepala Dinas Kesehatan, dr.

12


-

-

18

3 Desember 2015

- RSUD BLAMBANGAN RAIH DUA JUARA LOMBA GELAR BUDAYA PROVINSI

- Provinsi Jawa Timurdi Gedung Negara Grahadi Surabaya

-

-

-

19

4 Desember 2015

- ANUGERAH INSAN PERKOPIAN TINGKAT PROVINSI JAWA TIMUR

- Provinsi Jawa Timur di Hotel Orchid Malang

-

-

20

5 Desember 2015

- DAERAH DENGAN PENATAAN RUANG TERBAIK

- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan


-

Widji Lestariono di Gedung Bidakara, Jakarta. Penghargaan Swastisaba Kabupaten sehat merupakan penghargaan 2 tahunan yang diberikan oleh Kementrian Kesehatan Republik Indonesia kepada pemerintah Kota / Kabupaten yang telah memberikan banyak kontribusi dan komitmen besar terhadap tujuan pembangunan kesehatan. Selain memperoleh penghargaan Kota Sehat Swastisaba Padapa 2015, pada kesempatan tersebut Banyuwangi juga memperoleh Sertifikat Eliminasi Malaria. Dimana Kabupaten Banyuwangi telah dinyatakan sebagai daerah bebas malaria RSUD Blambangan Banyuwangi berhasil menyabet dua juara lomba Kelompok Budaya Kerja Provinsi Jawa Timur. Penghargaan itu diserahkan langsung Gubernur Jawa Timur Bp. Soekarwo kepada Pj Bupati Banyuwangi Bp. Zarkasi di Grahadi Surabaya Kemenangan RSUD Blambangan diraih lewat KBK PROCOT dan KBK SIRUP. KBK Procot berhasil menyabet juara I “Bidang Administrasi dan KBK Sirup juara II Bidang Jasa Non-Medis” dalam Lomba Gelar Budaya yang digelar di Rumah Sakit Haji Sukolilo, Surabaya. "Selain itu, rumah sakit punya sirine khusus yang akan dibunyikan jika instalasi farmasi sedang banyak resep dan antrian. Petugas yang berada di instalasi lain yang tidak sedang melayani pasien akan segera datang dan membantu mendistribusikan obat. Pasien tidak perlu lagi menunggu lama," kata dr. Taufik (Direktur RSU Blambangan). Banyuwangi memperoleh penghargaan di bidang pertanian dengan meraih juara II “Anugerah Insan Perkopian Tingkat Provinsi Jawa Timur” karena berhasil mengembangkan jenis kopi Arabica. Penghargaan tersebut diserahkan langsung Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur, di Hotel Orchid, Malang, Kepada Ketua Kelompok Tani (Poktan) Madani Banyuwangi, Samsi. Samsi mengatakan, penghargaan yang diraih kelompok taninya karena berhasil melakukan pembibitan kopi jenis Arabica dengan tepat. Dimana bibit yang dihasilkan diangap memilki kualitas yang baik. Mengingat selama ini jenis Arabica bukanlah tanaman yang biasa dibudidayakan di Banyuwangi, karena iklimnya lebih cocok bagi budidaya kopi jenis Robusta. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menobatkan Kabupaten Banyuwangi sebagai

13


NASIONAL

Rakyat Republik Indonesia di Jakarta

-

-

-

-

-

-

-


kabupaten dengan “Penataan Ruang Terbaik Se-Indonesia”. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan kepada Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas di Jakarta. Penghargaan ini merupakan rangkaian dari Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah (PKPD) Bidang Penataan Ruang yang diselenggarakan Kementerian PU dan Perumahan Rakyat untuk mendorong pemerintah daerah agar lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam penyelenggaraan penataan ruang. Para penilai yang terlibat antara lain pakar perencanaan dan tata ruang wilayah dari IPB Dr Ir Ernan Rustiadi; ahli pemberdayaan masyarakat yang merupakan Presiden Combine Resource Institution, Dodo Juliman; dan pakar perumahan dan permukiman yang merupakan dosen dan peneliti di Kelompok Keahlian Perumahan dan Permukiman dan Program Studi Arsitektur ITB, Ir Moh. Jehansyah Siregar MT PhD. Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan, penataan ruang sangat penting untuk mewujudkan daerah yang berkembang secara berkelanjutan. "Salah satu masalah krusial pascareformasi adalah penataan ruang di mana banyak sekali salah tata kelola. Maka kami mulai membenahi dengan serius," ujar Anas. Penataan ruang yang berkualitas membuat investasi dan pembangunan di daerah dapat berjalan selaras dengan koridor keberlanjutan lingkungan. "Penghargaan ini menjadi semangat bagi kami untuk menjaga komitmen dalam menata daerah,” kata Bupati Abdullah Azwar Anas. Dalam penilaian penataan ruang nasional, setiap daerah harus sudah memiliki peraturan daerah tentang rencana tata ruang dan rencana tata wilayah (RT/RW). Banyuwangi sendiri telah memiliki peraturan daerah (Perda) No 8 Tahun 2012 tentang RT/RW yang berlaku selama 20 tahun. “Tidak hanya itu saja, instrumen hukum lainnya tentang penataan ruang juga lengkap tertuang dalam rencana detail tata ruang hingga tingkat kecamatan atau RDTRK, peraturan bupati (Perbup) tentang zonasi wilayah dan surat keputusan bupati (SK) tentang penataan kawasan,” imbuh Anas. Penilaian penataan ruang terbaik tersebut berdasarkan tiga kriteria

14


21

10 Desember 2015

- REGIONAL MARKETING AWARD 2015

- Wonderful Indonesia WOW Night, di Jakarta

-

-

22

12 Desember 2015

- RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI (RADPPK)

- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta

-

-

-


penilaian, yaitu perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang. “Ada kesesuaian yang terpadu antara perencanaan tata ruang daerah dengan pemanfaatan wilayah. Pengendalian tata ruang yang terorganisasi juga dinilai menjadi keunggulan Banyuwangi”. Berbagai upaya pemerintah daerah dalam mempromosikan Banyuwangi dinilai oleh sejumlah pihak berhasil melambungkan nama Banyuwangi. Kali ini Banyuwangi memperoleh penghargaan “Regional Marketing Award (RMA) 2015” sebagai pemenang GOLD kategori Kabupaten. Penghargaan ini diserahkan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia Bp. Irman Gusman kepada Asisten Administrasi Umum, Fajar Suasana pada acara Wonderful Indonesia WOW Night, di Jakarta. Penghargaan RMA 2015 merupakan penghargaan yang diadakan oleh DPD Republik Indonesia bekerjasama dengan lembaga riset marketing MarkPlus Inc. Anugerah ini memberikan penghargaan kepada daerah dengan kinerja pemasaran terbaik untuk kategori Provinsi, Kabupaten dan Kota. Banyuwangi menjadi pemenang Gold atau pemenang pertama kategori kabupaten, karena dianggap memiliki kinerja terbaik dalam memasarkan daerah dari seluruh kabupaten di Indonesia. Sejumlah program Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang berbasis transparansi publik mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat. Inovasi programnya berhasil mengantarkan menjadi jawara Nasional “Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD - PPK)” dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Dikatakan Agus S. (Ka. Bappeda), ada delapan rencana aksi dan dua inovasi Banyuwangi yang dinilai sebagai upaya tindakan pencegahan dan pemberantasan korupsi, diantaranya, pembentukan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), serta pelimpahan kewenangan penerbitan perizinan dan non perizinan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT). Sedangkan program inovasi yang dinilai sukses dalam pencegahan upaya korupsi adalah program Drive Thru Pajak Bumi dan Bangunan yaitu sebuah sistem yang memberikan kemudahan wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB. Program yang kedua adalah pelaksanaan e-Advertising yaitu

15


memberikan kemudahan dalam pengendalian perizinan, pembayaran pajak, maupun retribusi reklame. 23

14 Desember 2015

- DAERAH BERPRESTASI PENERIMA DANA INSENTIF DAERAH (DID)

- Pemerintah Pusat di Istana Negara Jakarta

24

21 Desember 2015

- ADI KARYA PANGAN NUSANTARA 2015

- Kementerian Pertanian Republik Indonesia di Jakarta


- Banyuwangi kembali menerima penghargaan dari pemerintah pusat sebagai “Daerah Berprestasi Penerima Dana Insentif Daerah (DID)”. Penyerahan dana insentif ini dilakukan secara simbolis oleh Presiden Jokowi kepada 66 kepala daerah penerima DID di Istana Negara. Turut hadir dalam kesempatan tersebut Pj Bupati Banyuwangi Bp. Zarkasi. - DID merupakan dan insentif dari pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintah daerah yang memiliki kinerja bagus dalam hal keuangan. Antara lain memiliki laporan keuangan bagus dan Pendapatan Asli Daerah besar. - Zarkasi mengatakan Banyuwangi dinilai berhasil atas pengelolaan keuangan daerah dan pencapaian kinerja kesehatan fiskal sehingga layak memperoleh penghargaan ini. Sejumlah capaian di bidang keuangan daerah menjadi dasar penghargaan ini. - Seperti Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK atas laporan keuangan Pemerintah Daerah tiga tahun berturutturut, penetapan Peraturan Daerah APBD 2015 yang tepat waktu, serta Pendapatan Asli Daerah yang meningkat. - Presiden Jokowi mengundang 75 orang petani, nelayan, pelaku, aparatur negara, dan pemimpin daerah berprestasi untuk menerima Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN) Tahun 2015 di Istana Negara. Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara diberikan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan setiap tahunnya sebagai bentuk apresiasi tertinggi negara kepada setiap orang/lembaga yang telah memberikan kontribusi luar biasa dalam mewujudkan ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan - Kabupaten Banyuwangi termasuk di21 Pembina Ketahanan Pangan yang telah berhasil menggerakan perangkatnya dan masyarakat di wilayahnya dalam mengurangi kemiskinan/kerawanan pangan/gizi buruk, meningkatkan produksi pangan sesuai potensi daerah, mempercepat diversifikasi pangan, serta mewujudkan swasembada padi, jagung, kedelai secara luar biasa (2 Gubernur, 7 Bupati, dan 12 Kepala Desa). - Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara ini diberikan setiap tahun dengan melibatkan tim penilai independen yang terdiri dari akademisi, pengamat, dan aparatur negara, serta

16


-

25

23 Desember 2015

- BANYUWANGI KEMBALI RAIH WTN LALU LINTAS

- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta

-

-

-


dengan berdasarkan usulan secara berjenjang dari tingkat Kabupaten/ Kota, provinsi, dan pusat.Dalam acara tersebut, Presiden juga mendorong agar para Gubernur dan Bupati mengawal betul upaya pewujudan swasembada pangan di daerahnya masing-masing. Melalui pemberian Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara Tahun 2015, Presiden Jokowi selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan berharap agar para Penerima dapat terus bekerja dan bisa memberikan inspirasi bagi masyarakat dalam pembangunan ketahanan pangan. Kedepan, tantangan pangan akan semakin besar, kedaulatan pangan menjadi salah satu kunci dalam pembangunan nasional dibidang sumber daya manusia. Peran pemerintah daerah dalam meningkatkan produksi, mengelola cadangan, melakukan stabilitasi harga, serta pembinaan konsumsi pangan dan perbaikan gizi akan menjadi sangat vital dan mendasar. Sedangkan peran masyarakat dalam pembangunan nasional akan semakin diintegrasikan menuju peningkatan perekonomian dan kesejahteraan. Kabupaten Banyuwangikembali meraih penghargaan “Wahana Tata Nugraha (WTN) Bidang Lalu Lintas” dari Kementrian Perhubungan Republik Indonesia untuk kategori Kota Sedang. Penghargaan WTN ini secara simbolis diserahkan Presiden Jokowi kepada sejumlah daerah yang mendapatkan penghargaan WTN, salah satunya Banyuwangi. Pj Bupati Banyuwangi Bp. Zarkasi mengatakan, penghargaan yang diterima oleh Banyuwangi ini berkat kerja keras dan konsistensi pemerintah daerah dalam menata daerah secara menyeluruh, khususnya lalu lintas jalan di Banyuwangi. Kepala Dinas Perhubungan Banyuwangi Suprayogi menambahkan, ketertiban pengguna jalan seperti menyalakan lampu kendaraan di siang hari, pemakaian helm dan ketertiban parkir menjadi salah satu elemen yang bisa mengantarkan kembali Banyuwangi raih WTN. Dalam satu tahun belakang ini Banyuwangi bekerja lebih keras dengan membuat sejumlah inovasi di bidang lalu lintas. Antara lain, penambahan Area Traffic Control System (ATCS), yang ditempatkan di sejumlah titik pusat kota, seperti simpang lima dan patung kuda. Banyuwangi juga sudah mampu menyediakan zona-zona taksi yang cukup banyak ragamnya. Ada taksi Using, Bosowa, Ramayana dan yang lainnya,” ujar Suprayogi. Selain itu, yang

17


26

28 Desember 2015

- NOMINATOR UNWTO AWARDS FOR EXCELLENCE AND INNOVATION IN TOURISM UNTUK KATEGORI "INOVASI KEBIJAKAN PUBLIK DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN"

- Badan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Pariwisata (The United Nations World Tourism Organization/UNWT O)

-

-

-

-

-


tak kalah penting dari penilaian WTN ini, adanya pembangunan terminal pariwisata terpadu di Banyuwangi. Terminal ini dinilai tim menjadi tempat transaksi transportasi yang cukup mudah bagi penumpang. “Ini juga menjadi salah satu pointer dalam capaian WTN tahun ini,” pungkas Suprayogi. Inovasi pengembangan pariwisata mendapat apreasiasi dari Badan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Pariwisata (The United Nations World Tourism Organization/UNWTO). Banyuwangi masuk menjadi nominator UNWTO Awards for Excellence and Innovation in Tourism untuk kategori "Inovasi Kebijakan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan". Banyuwangi menjadi nominator bersama Medellin (Kolombia), Kenya, dan Puerto Rico. Ekoturisme adalah konsep wisata yang menyajikan kondisi di suatu daerah secara apa adanya dengan memperhatikan daya dukung dan berkelanjutan lingkungan. Konsep ekoturisme yang diterapkan bersumbu pada dua pijakan, yaitu Budaya dan Alam. Beragam perbaikan dilakukan, mulai dari infrastruktur, destinasi, sarana penunjang seperti perhotelan, hingga kemasan pemasaran. Dengan paduan antara wisata alam, wisata budaya, dan wisata event (event tourism), Kabupaten Banyuwangi berhasil bermetamorfosis dari daerah yang kerap diidentikkan dengan klenik / mistik menjadi destinasi wisata favorit. Pariwisata pun terbukti ikut membantu menggerakkan ekonomi warga. Tak heran, pendapatan perkapita Banyuwangi melonjak 62 persen dari Rp. 20,8 juta (2010) menjadi Rp. 33,6 juta (2014), dan pada 2015 diprediksi bisa menembus Rp. 38 juta.

18

BAB I - Kabupaten Banyuwangi

Recommend Documents