BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Modal Sosial

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1.

Modal Sosial Semua kelompok masyarakat (suku bangsa) di Indonesia pada hakekatnya

mempunyai potensi-potensi sosial budaya yang kondusif dan dapat menunjang pembangunan (Berutu, 2002). Potensi ini terkadang terlupakan begitu saja oleh kelompok masyarakat sehingga tidak dapat difungsionalisasikan untuk tujuan-tujuan tertentu. Tetapi banyak juga kelompok masyarakat yang menyadari akan potensipotensi sosial budaya yang dimilikinya, sehingga potensi-potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara arif bagi keperluan kelompok masyarakat itu sendiri. Salah satu potensi sosial budaya tersebut adalah modal sosial. Secara sederhana modal sosial merupakan kemampuan masyarakat untuk mengorganisir diri sendiri dalam memperjuangkan tujuan mereka. Modal sosial bisa dikatakan sebagai sumber daya sosial yang dimiliki oleh masyarakat. Sebagai sumber daya, modal sosial ini memberi kekuatan atau daya dalam beberapa kondisi-kondisi sosial dalam masyarakat. Sebenarnya dalam kehidupan manusia dikenal beberapa jenis modal, yaitu natural capital, human capital, physical capital dan financial capital. Modal sosial akan dapat mendorong keempat modal di atas dapat digunakan lebih optimal lagi. Konsep modal sosial yang dijadikan fokus kajian, pertama kali dikemukakan oleh Coleman (Portes, 2000) yang mendefinisikannya sebagai aspek-aspek dari

Universitas Sumatera Utara

struktur hubungan antar individu yang memungkinkan mereka menciptakan nilainilai baru. Putnam dalam (Lubis, 2001) menyebutkan bahwa modal sosial tersebut mengacu pada aspek-aspek utama dari organisasi sosial, seperti kepercayaan (trust), norma-norma (norms) dan jaringan-jaringan (networks) yang dapat meningkatkan efisiensi dalam suatu masyarakat. Portes (2000) menyebutkan bahwa modal sosial ini sebenarnya memiliki dua arti berbeda, yakni modal sosial dalam arti individual dan modal sosial dalam arti kolektif. Menurutnya seorang individu bisa juga memiliki suatu modal sosial yang berguna bagi aktualisasi dirinya, begitu juga dengan kelompok masyarakat, juga memiliki modal sosial yang dapat dipakai dalam mengoptimalkan potensi terbaiknya. Putnam dalam Lubis (2001) mendefinisikan modal sosial mengacu pada organisasi sosial dengan jaringan sosial, norma-norma dan kepercayaan sosial yang dapat menjembatani terciptanya kerjasama dalam komunitas sehingga terjalin kerjasama yang saling menguntungkan. Putnam dalam Lubis (2001) menemukan bahwa modal sosial berkorelasi positif dengan kehidupan demokrasi di negara Amerika Serikat. Norma-norma dan jaringan sosial yang disepakati bersama telah mempengaruhi kualitas kehidupan masyarakat dan kualitas kinerja lembaga-lembaga sosial. Hubungan sosial yang telah tercipta tersebut menghasilkan baiknya mutu sekolah, pembangunan ekonomi yang pesat, penurunan tingkat kejahatan dan bahkan berpengaruh terhadap kinerja pemerintahnya sendiri sebagai representasi dari komunitas masyarakat setempat.


Dalam pandangan ilmu ekonomi, modal adalah segala sesuatu yang dapat menguntungkan atau menghasilkan. Modal itu sendiri dapat dibedakan atas (1) modal yang berbentuk material seperti uang, gedung atau barang; (2) modal budaya dalam bentuk kualitas pendidikan; kearifan budaya lokal; dan (3) modal sosial dalam bentuk kebersamaan, kewajiban sosial yang diinstitusionalisasikan dalam bentuk kehidupan bersama, peran, wewenang, tanggungjawab, sistem penghargaan dan keterikatan lainnya yang menghasilkan tindakan kolektif. Modal sosial menjadi perekat bagi setiap individu, dalam bentuk norma, kepercayaan dan jaring kerja, sehingga terjadi kerjasama yang saling menguntungkan, untuk mencapai tujuan bersama. Modal sosial juga dipahami sebagai pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki bersama oleh komunitas, serta pola hubungan yang memungkinkan sekelompok individu melakukan satu kegiatan yang produktif. Menurut Lesser (2000), modal sosial ini sangat penting bagi komunitas karena (1) memberikan kemudahan dalam mengakses informasi bagi anggota komunitas; (2) menjadi media pembagian kekuasaan dalam komunitas; (3) mengembangkan solidaritas; (4) memungkinkan mobilisasi sumber daya komunitas; (5) memungkinkan pencapaian bersama; dan (6) membentuk perilaku kebersamaan dan berorganisasi komunitas. Modal sosial merupakan suatu komitmen dari setiap individu untuk saling terbuka, saling percaya, memberikan kewenangan bagi setiap orang yang dipilihnya untuk berperan sesuai dengan tanggungjawabnya. Sarana ini menghasilkan rasa kebersamaan, kesetiakawanan, dan sekaligus tanggungjawab akan kemajuan bersama.


Sebagaimana dikatakan Jamaluddin Ancok, bahwa tanpa adanya kerukunan dan kerja sama yang sinergistik akan semakin sulit bagi berkembangnya ekonomi suatu masyarakat. Modal sosial secara umum dapat dikategorikan dalam dua kelompok. Pertama, yang menekankan pada jaringan hubungan sosial (network) yang diikat antara lain oleh kepemilikan informasi, rasa percaya, saling memahami, dan kesamaan nilai serta saling mendukung. Kedua, lebih menekankan pada karakteristik (traits) yang melekat (embedded) pada diri individu manusia yang terlibat dalam interaksi sosial sebagai kemampuan orang untuk bekerja bersama untuk satu tujuan bersama di dalam grup dan organisasi. Keberadaan kedua jenis modal sosial tersebut telah ada dalam masyarakat Indonesia dalam bentuk gotong royong dan solidaritas kolektif. Bila analisis dilanjutkan pada dimensi yang lebih dalam, modal sosial tersebut sesungguhnya juga dapat menciptakan ketahanan pangan yaitu berupa usaha mandiri dan solidaritas kolektif dalam menghadapi problem kemiskinan dan lemahnya ketahanan pangan yang dihadapi masyarakat tersebut. Inilah konsep yang selama ini kurang dipahami oleh berbagai introduksi kebijakan pembangunan yang selama ini ada. Di era globalisasi (globalisation) dan perekonomian dunia yang pro pasar bebas (freemarket) dewasa ini, mulai tampak semakin jelas bahwa peranan nonhuman capital di dalam sistem perekonomian cenderung semakin berkurang oleh Coleman (Portes, 2000). Para stakeholder yang bekerja di dalam sistem perekonomian semakin yakin bahwa modal tidak hanya berwujud alat-alat produksi seperti tanah, pabrik, alat-alat, dan mesin-mesin, akan tetapi juga berupa human


capital. Sistem perekonomian dewasa ini mulai didominasi oleh peranan human capital, yaitu ‘pengetahuan’ dan ‘ketrampilan’ manusia. Kandungan lain dari human capital selain pengetahun dan ketrampilan adalah ‘kemampuan masyarakat untuk melakukan asosiasi (berhubungan) satu sama lain’. Kemampuan ini akan menjadi modal penting bukan hanya bagi kehidupan ekonomi akan tetapi juga bagi setiap aspek eksistensi sosial yang lain. Modal yang demikian ini disebut dengan ‘modal sosial’ (social capital), yaitu kemampuan masyarakat untuk bekerja bersama demi mencapai tujuan bersama dalam suatu kelompok dan organisasi oleh Coleman (Portes, 2000). Oleh karena itu tidak salah apabila Bourdieu mengemukakan kritiknya terhadap terminologi modal (capital) di dalam ilmu ekonomi konvensional. Dinyatakannya modal bukan hanya sekedar alat-alat produksi, akan tetapi memiliki pengertian yang lebih luas dan dapat diklasifikasikan kedalam 3 (tiga) golongan, yaitu: (a) modal ekonomi (economic capital), (b) modal kultural (cultural capital), dan (c) modal sosial (social capital). Modal ekonomi, dikaitkan dengan kepemilikan alat-alat produksi. Modal kultural, terinstitusionalisasi dalam bentuk kualifikasi pendidikan. Modal sosial, terdiri dari kewajiban - kewajiban sosial. Sejumlah kejanggalan dan kegagalan tersebut muncul di permukaan karena para ekonom penganut mazab neo-klasik menganggap bahwa faktor-faktor kultural dari perilaku (behavior) manusia sebagai makluk rasional dan memiliki kepentingan diri (self interested) menjadi sesuatu yang given/dikesampingkan (Fukuyama, 2002).


Tingkat kehidupan ekonomi tidak bisa dipisahkan dari kebudayaan, dimana kebudayaan membentuk seluruh aspek manusia, termasuk perilaku ekonomi dengan sejumlah cara yang kritis. Ditegaskan oleh Smith bahwa motivasi ekonomi sebagai sesuatu yang sangat kompleks tertancap dalam kebiasaan - kebiasaan serta aturan - aturan yang lebih luas. Oleh karenanya aktivitas ekonomi merepresentasikan bagian yang krusial dari kehidupan sosial dan diikat bersama oleh varietas yang luas dari norma-norma, aturan-aturan, kewajiban-kewajiban moral, dan kebiasaan-kebiasaan lain yang bersama-sama membentuk masyarakat (Muller, 2002). dan organisasi (Coleman, 2009). Secara lebih komperehensif Burt (2002) mendefinsikan, modal sosial adalah kemampuan masyarakat untuk melakukan asosiasi (berhubungan) satu sama lain dan selanjutnya menjadi kekuatan yang sangat penting bukan hanya bagi kehidupan ekonomi akan tetapi juga setiap aspek eksistensi sosial yang lain. Fukuyama (2005) mendifinisikan, modal sosial sebagai serangkaian nilai-nilai atau norma-norma informal yang dimiliki bersama diantara para anggota suatu kelompok yang memungkinkan terjalinnya kerjasama diantara mereka. Adapun Cox (2005) mendefinisikan, modal sosial sebagai suatu rangkian proses hubungan antar manusia yang ditopang oleh jaringan, norma-norma, dan kepercayaan sosial yang memungkinkan efisien dan efektifnya koordinasi dan kerjasama untuk keuntungan dan kebajikan bersama. Sejalan dengan Fukuyama dan Cox, Partha dan Ismail S. (2009) mendefinisikan, modal sosial sebagai hubungan-hubungan yang tercipta dan norma-


norma yang membentuk kualitas dan kuantitas hubungan sosial dalam masyarakat dalam spektrum yang luas, yaitu sebagai perekat sosial (social glue) yang menjaga kesatuan anggota kelompok secara bersama-sama. Pada jalur yang sama Solow (2009) mendefinisikan, modal sosial sebagai serangkaian nilai-nilai atau normanorma yang diwujudkan dalam perilaku yang dapat mendorong kemampuan dan kapabilitas untuk bekerjasama dan berkoordinasi untuk menghasilkan kontribusi besar terhadap keberlanjutan produktivitas. Adapun menurut Cohen dan Prusak L. (2001), modal sosial adalah sebagai setiap hubungan yang terjadi dan diikat oleh suatu kepercayaan (trust), kesaling pengertian (mutual understanding), dan nilai-nilai bersama (shared value) yang mengikat anggota kelompok untuk membuat kemungkinan aksi bersama dapat dilakukan secara efisien dan efektif. Senada dengan Cohen dan Prusak L., Hasbullah (2006) menjelaskan, modal sosial sebagai segala sesuatu hal yang berkaitan dengan kerja sama dalam masyarakat atau bangsa untuk mencapai kapasitas hidup yang lebih baik, ditopang oleh nilai-nilai dan norma yang menjadi unsur-unsur utamanya seperti trust (rasa saling mempercayai), ketimbal-balikan, aturan-aturan kolektif dalam suatu masyarakat atau bangsa dan sejenisnya. 2.1.1. Dimensi Modal Sosial Modal sosial (social capital) berbeda definisi dan terminologinya dengan human capital (Fukuyama, 2005). Bentuk human capital adalah ‘pengetahuan’ dan ‘ketrampilan’ manusia. Investasi human capital kovensional adalah dalam bentuk seperti halnya pendidikan universitas, pelatihan menjadi seorang mekanik atau


programmer komputer, atau menyelenggarakan pendidikan yang tepat lainnya. Sedangkan modal sosial adalah kapabilitas yang muncul dari kepercayaan umum di dalam sebuah masyarakat atau bagian-bagian tertentu darinya. Modal sosial dapat dilembagakan dalam bentuk kelompok sosial paling kecil atau paling mendasar dan juga kelompok-kelompok masyarakat paling besar seperti halnya negara (bangsa). Modal sosial ditransmisikan melalui mekanisme - mekanisme kultural seperti agama, tradisi, atau kebiasaan sejarah (Fukuyama, 2000). Modal sosial dibutuhkan untuk menciptakan jenis komunitas moral yang tidak bisa diperoleh seperti dalam kasus bentuk-bentuk human capital. Akuisisi modal sosial memerlukan pembiasaan terhadap norma-norma moral sebuah komunitas dan dalam konteksnya sekaligus mengadopsi kebajikan-kebajikan. Menurut Burt (2002), kemampuan berasosiasi ini sangat tergantung pada suatu kondisi dimana komunitas itu mau saling berbagi untuk mencari titik temu norma-norma dan nilai-nilai bersama. Apabila titik temu etisnormatif ini diketemukan, maka pada gilirannya kepentingan-kepentingan individual akan tunduk pada kepentingan-kepentingan komunitas kelompok. Bank Dunia (2005) meyakini modal sosial adalah sebagai sesuatu yang merujuk ke dimensi institusional, hubungan-hubungan yang tercipta, dan normanorma yang membentuk kualitas serta kuantitas hubungan sosial dalam masyarakat. Modal sosial bukanlah sekedar deretan jumlah institusi atau kelompok yang menopang (underpinning) kehidupan sosial, melainkan dengan spektrum yang lebih luas. Yaitu sebagai perekat (social glue) yang menjaga kesatuan anggota kelompok secara bersama-sama.


Dimensi modal sosial tumbuh di dalam suatu masyarakat yang didalamnya berisi nilai dan norma serta pola-pola interaksi sosial dalam mengatur kehidupan ke seharian anggotanya (Woolcock dan Narayan, 2000). Oleh karena itu Adler dan Kwon (2000) menyatakan, dimensi modal sosial adalah merupakan gambaran dari keterikatan internal yang mewarnai struktur kolektif dan memberikan kohesifitas dan keuntungan-keuntungan bersama dari proses dinamika sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Dimensi modal sosial menggambarkan segala sesuatu yang membuat masyarakat bersekutu untuk mencapai tujuan bersama atas dasar kebersamaan, serta didalamnya diikat oleh nilai-nilai dan norma-norma yang tumbuh dan dipatuhi (Dasgupta dan Serageldin, 1999). Demensi modal sosial inheren dalam struktur relasi sosial dan jaringan sosial di dalam suatu masyarakat yang menciptakan berbagai ragam kewajiban sosial, menciptakan iklim saling percaya, membawa saluran informasi, dan menetapkan norma-norma, serta sanksi-sanksi sosial bagi para anggota masyarakat tersebut (Coleman, 1999). Namun demikian Fukuyama (1995, 2000) dengan tegas menyatakan, belum tentu norma-norma dan nilai-nilai bersama yang dipedomani sebagai acuan bersikap, bertindak, dan bertingkah-laku itu otomatis menjadi modal sosial. Akan tetapi hanyalah norma-norma dan nilai-nilai bersama yang dibangkitkan oleh kepercayaan (trust). Dimana trust ini adalah merupakan harapan-harapan terhadap keteraturan, kejujuran, dan perilaku kooperatif yang muncul dari dalam sebuah komunitas masyarakat yang didasarkan pada norma-norma yang dianut


bersama oleh para anggotanya. Norma-norma tersebut bisa berisi pernyataanpernyataan yang berkisar pada nilai-nilai luhur (kebajikan) dan keadilan. Setidaknya dengan mendasarkan pada konsepsi-konsepsi sebelumnya, maka dapat ditarik suatu pemahaman bahwa dimensi dari modal sosial adalah memberikan penekanan pada kebersamaan masyarakat untuk mencapai tujuan memperbaiki kualitas hidupnya, dan senantiasa melakukan perubahan dan penyesuaian secara terus menerus. Di dalam proses perubahan dan upaya mencapai tujuan tersebut, masyarakat senantiasa terikat pada nilai-nilai dan norma-norma yang dipedomani sebagai acuan bersikap, bertindak, dan bertingkah-laku, serta berhubungan atau membangun jaringan dengan pihak lain. Beberapa acuan nilai dan unsur yang merupakan roh modal sosial antara lain: sikap yang partisipatif, sikap yang saling memperhatikan, saling memberi dan menerima, saling percaya mempercayai dan diperkuat oleh nilai-nilai dan normanorma yang mendukungnya. Unsur lain yang memegang peranan penting adalah kemauan

masyarakat

untuk

secara

terus

menerus

proaktif

baik

dalam

mempertahankan nilai, membentuk jaringan kerjasama maupun dengan penciptaan kreasi dan ide-ide baru. Inilah jati diri modal sosial yang sebenarnya. Oleh karena itu menurut Hasbullah (2006), dimensi inti telah dari modal sosial terletak pada bagaimana kemampuan masyarakat untuk bekerjasama membangun suatu jaringan guna mencapai tujuan bersama. Kerjasama tersebut diwarnai oleh suatu pola inter relasi yang timbal balik dan saling menguntungkan serta dibangun diatas kepercayaan yang ditopang oleh norma-norma dan nilai-nilai


sosial yang positif dan kuat. Kekuatan tersebut akan maksimal jika didukung oleh semangat proaktif membuat jalinan hubungan diatas prinsip-prinsip sikap yang partisipatif, sikap yang saling memperhatikan, saling memberi dan menerima, saling percaya mempercayai dan diperkuat oleh nilai-nilai dan norma-norma yang mendukungnya. 2.1.2. Tipologi Modal Sosial Mereka yang memiliki perhatian terhadap modal sosial pada umumnya tertarik untuk mengkaji kerekatan hubungan sosial dimana masyarakat terlibat didalamnya, terutama kaitannya dengan pola-pola interaksi sosial atau hubungan sosial antar anggota masyarakat atau kelompok dalam suatu kegiatan sosial. Bagaimana keanggotaan dan aktivitas mereka dalam suatu asosiasi sosial merupakan hal yang selalu menarik untuk dikaji. Dimensi lain yang juga sangat menarik perhatian adalah yang berkaitan dengan tipologi modal sosial, yaitu bagaimana perbedaan pola-pola interaksi berikut konsekuensinya antara modal sosial yang berbentuk bonding/exclusive atau bridging atau inclusive. Keduanya memiliki implikasi yang berbeda pada hasil-hasil yang dapat dicapai dan pengaruh-pengaruh yang dapat muncul dalam proses kehidupan dan pembangunan masyarakat.

2.2.

Kepercayaan Unsur terpenting dalam modal sosial adalah kepercayaan (trust) yang

merupakan perekat bagi langgengnya kerjasama dalam kelompok masyarakat.


Dengan kepercayaan (trust) orang-orang akan bisa bekerja sama secara lebih efektif (Fukuyama, 2002). Menurut Pretty dan Ward (Lubis, 2001) sikap saling percaya merupakan unsur pelumas yang sangat penting untuk kerjasama, yang oleh Putnam dipercaya sebagai melicinkan kehidupan sosial. Fukuyama (2002) membahas tentang modal sosial di negara-negara yang kehidupan sosial dan ekonominya sudah modern dan kompleks. Elemen modal sosial yang menjadi pusat kajian Fukuyama adalah kepercayaan (trust) karena menurutnya sangat erat kaitannya antara modal sosial dengan kepercayaan. Fukuyama mengurai secara mendalam tentang bagaimana kondisi kepercayaan dalam komunitas di beberapa negara dan mencoba mencari korelasinya dengan tingkat kehidupan ekonomi negara bersangkutan. Sukses ekonomi masyarakat negara yang menjadi sampelnya tersebut disebabkan oleh etika kerja yang mendorong perilaku ekonomi kooperatif. Apa yang hendak ditegaskan oleh Fukuyama adalah bahwa kita tidak bisa lagi memisahkan antara kehidupan ekonomi dengan kehidupan budaya. Fukuyama berpendapat bahwa sekarang ini faktor modal sosial sudah sama pentingnya dengan modal fisik, hanya masyarakat yang memiliki tingkat kepercayaan sosial yang tinggi yang akan mampu menciptakan organisasi-organisasi bisnis fleksibel berskala besar yang mampu bersaing dalam ekonomi global. Solidaritas adalah salah satu faktor perekat dalam gerakan modal sosial. Karena rasa solidaritas masyarakat bisa menyatukan persepsinya tentang hal yang ingin mereka perjuangkan.


Berdasarkan teori Durkheim (Ritzer, 2003) jenis solidaritas pada gerakan modal sosial bisa saja pada keduanya. Pada solidaritas organis kondisi masyarakat cenderung sudah sangat kompleks dan heterogen, modal sosial muncul bukan karena kesamaan pekerjaan, tetapi lebih pada tujuan lain misalnya perjuangan memperoleh pendidikan yang layak. Fukuyama (2002) juga berpendapat bahwa jenis solidaritas yang umum didapati dalam modal sosial dewasa ini adalah solidaritas organis, karena karakteristik masyarakat sekarang ini cenderung sudah kompleks. Fukuyama (2002) berpendapat bahwa kepercayaan adalah pengharapan yang muncul dalam sebuah komunitas yang berperilaku normal, jujur dan kooperatif berdasarkan norma-norma yang dimiliki bersama, demi kepentingan anggota yang lain dari komunitas itu. Ada tiga jenis perilaku dalam komunitas yang mendukung kepercayaan ini, yaitu perilaku normal, jujur dan kooperatif. Perilaku normal yaitu perilaku yang sesuai asas dan norma-norma yang dianut bersama. Jika dalam komunitas terdapat perilaku deviant (menyimpang) dari beberapa anggotanya, maka akan sulit mendapat adanya kejujuran dan sifat kooperatif. Adanya jaminan tentang kejujuran dalam komunitas dapat memperkuat rasa solidaritas dan sifat kooperatif dalam komunitas. Fukuyama (2002) yang mengkaji modal sosial dan trust dalam masyarakat ekonomi kompleks menyebutkan bahwa kepercayaan bermanfaat bagi penciptaan tatanan ekonomi unggul, karena bisa diandalkan untuk mengurangi biaya. Karena, jika orang-orang bekerja dalam sebuah perusahaan yang saling mempercayai dan


bekerja menurut serangkaian norma-norma etis bersama, maka berbisnis hanya memerlukan sedikit biaya. Kepercayaan sosial, termasuk kejujuran, keteladanan kerjasama dan rasa tanggung jawab terhadap orang lain sangat penting untuk menumbuhkan kebajikankebajikan individual (Fukuyama, 2002). Hal itulah yang menjadi argumen sentral dari Weber (2000) tentang etika protestan yang menunjukkan bahwa kaum puritan memperoleh kekayaan material sebagai hasil dari kepercayaan religiusnya dan telah mengembangkan kebajikan-kebajikan tertentu seperti kejujuran dan sikap hemat yang sangat membantu bagi akumulasi modal.

2.3.

Jaringan Sosial Jaringan sosial terjadi berkat adanya keterkaitan (connectedness) antara

individu dan komunitas. Keterkaitan mewujud di dalam beragam tipe kelompok pada tingkat lokal maupun di tingkat lebih tinggi. Jaringan sosial yang kuat antara sesama anggota dalam kelompok mutlak diperlukan dalam menjaga sinergi dan kekompakan. Apalagi jika kelompok sosial kapital itu bentuknya kelompok formal. Adanya jaringan-jaringan hubungan sosial antara individu dalam modal sosial memberikan manfaat dalam konteks pengelolaan sumberdaya milik bersama, karena ia mempermudah koordinasi dan kerjasama untuk keuntungan yang bersifat timbal balik, itulah yang dikatakan Putnam dalam Lubis (2001) tentang jaringan sosial sebagai salah satu elemen dari modal sosial.


Badaruddin (2005), menyatakan dengan pelibatan warga dalam jaringan sosial yang akan menjadi satuan sosial/organisasi lokal, maka terciptalah apa yang disebut dengan kemampuan warga kolektif mengalihkan kepentingan ‘saya’ menjadi ‘kita’ terbangunlah kekompakan dan solidaritas antar warga. Jaringan sosial terdiri dari lima unsur yang meliputi: adanya partisipasi, pertukaran timbal balik, solidaritas, kerjasama dan keadilan (Lubis, 2001). Konsep partisipasi menurut Mikkelsen (Susiana, 2002) dapat diartikan sebagai alat untuk mengembangkan diri sekaligus tujuan akhir. Keduanya merupakan satu kesatuan dan dalam kenyataan sering hadir pada saat yang sama meskipun status, strategi serta pendekatan metodologinya berbeda. Partisipasi akan menimbulkan rasa harga diri dan kemampuan pribadi untuk dapat turut serta dalam keputusan penting yang menyangkut masyarakat banyak. Partisipasi juga menghasilkan pemberdayaan, di mana setiap orang berhak menyatakan pendapat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupannya. Dalam jaringan sosial, partisipasi memegang peranan yang cukup penting, karena kerjasama yang ada dalam komunitas dapat terjadi karena adanya partisipasi individu-individu. Solidaritas adalah faktor utama dalam merekatkan hubungan sosial dalam sebuah komunitas. Karena rasa solidaritaslah masyarakat bisa menyatukan persepsinya tentang hal yang ingin mereka perjuangkan, Merujuk pada teori Emile Durkheim (Ritzer, 2003), solidaritas itu terdiri dari dua jenis, yaitu mechanical solidarity dan organic solidarity. Apa yang membedakan kedua jenis solidaritas ini


adalah sumber dari solidaritas mereka, atau hal apa yang telah menyatukan mereka. Kuncinya adalah pembagian kerja. Pada solidaritas organis kondisi masyarakat cenderung sudah sangat kompleks, masing-masing orang memiliki spesialisasi pekerjaan yang banyak jumlahnya, modal sosial muncul bukan karena kesamaan pekerjaan/penghidupan, tetapi lebih pada tujuan lain misalnya perjuangan memperoleh pendidikan yang layak. Pada solidaritas mekanis, pekerjaan masyarakat cenderung sama dan modal sosial muncul karena tujuan-tujuan yang berhubungan dengan pekerjaan mereka, misalnya pada masyarakat petani atau nelayan. Collective Conscience adalah argumen yang dipakai Durkhein dalam mempertegas perbedaan antara solidaritas mekanis dan solidaritas organis. Collective Conscience adalah kesadaran kolektif dari anggota masyarakat bahwa mereka adalah bagian dari kelompok, suku atau bangsa. Apa yang menyatukan mereka adalah perasaan bahwa pengetahuan dan ide orang perorang tidak akan menghasilkan manfaat yang signifikan, berangkat dari hal tersebut mereka menyatukan diri bersama, dengan asumsi bahwa kekuatan pikiran dan ide-ide bersama akan lebih bermanfaat dan mempunyai presure yang lebih efektif daripada secara individual. Unsur lainnya dalam jaringan sosial adalah kerjasama. Kerjasama adalah jaringan sesuatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Hampir pada semua kelompok manusia dapat ditemui adanya pola-pola kerjasama. Kerjasama timbul karena individu memiliki orientasi terhadap kelompoknya atau terhadap kelompok lain.


Cooley (Soekanto, 2003) menggambarkan kerjasama sebagai berikut: Kerjasama timbul apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingankepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingankepentingan tersebut kesadaran akan adanya kepentingan-kepentingan yang sama dan adanya organisasi merupakan fakta-fakta yang penting dalam kerjasama yang berguna.

2.4.

Pranata Sosial Pranata sosial merupakan salah satu elemen penting dan modal sosial selain

dari kepercayaan dan jaringan sosial. Pranata (institution) terdiri dari nilai-nilai yang dimiliki bersama (shared values), norma-norma dan sanksi-sanksi (norms and sanctions) dan aturan-aturan (rules) (Lubis, 2001). Pranata atau lembaga adalah sistem-sistem yang menjadi wahana yang memungkinkan warga masyarakat itu untuk berinteraksi menurut pola-pola resmi (Soekanto, 2003). Di dalam pranata warga masyarakat dapat berinteraksi satu sama lain, tetapi sudah diikat oleh aturan-aturan yang telah disepakati bersama. Pranata sosial ini sangat bermacam ragam bentuknya, mulai dari yang tradisional seperti masyarakat adat, sampai pada pranata yang modern seperti partai politik,

koperasi,

perusahaan,

perguruan

tinggi

dan

lain-lain.

Menurut

Koentjaraningrat (2005) ada 8 (delapan) tipe dari pranata sosial, yaitu:


1. Pranata yang berfungsi untuk memenuhi keperluan kehidupan kekerabatan yang sering disebut domestic institution. 2. Pranata-pranata yang berfungsi untuk memenuhi keperluan manusia untuk mata pencaharian hidupnya. 3. Pranata yang berfungsi memenuhi keperluan pendidikan. 4. Pranata yang berfungsi memenuhi keperluan ilmiah manusia, atau sering disebut scientific institution. 5. Pranata yang berfungsi memenuhi keperluan manusia untuk menghayatkan rasa keindahan. 6. Pranata yang berfungsi memenuhi keperluan manusia untuk berbakti kepada Tuhan. 7. Pranata yang berfungsi memenuhi keperluan manusia untuk mengatur keseimbangan kekuasaan dalam masyarakat. 8. Pranata yang berfungsi memenuhi keperluan fisik dan kenyamanan hidup manusia. Summer (Soekanto, 2003) mengartikan pranata ini sebagai perbuatan, citacita, sikap dan perlengkapan kebudayaan bersifat kekal serta bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Sosiolog tersebut menyebutkan bahwa ada 3 (tiga) fungsi pranata ini, yaitu: 1. Memberikan pedoman pada anggota masyarakat bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap di dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat terutama menyangkut kebutuhan-kebutuhan.


2. Menjaga keutuhan masyarakat. 3. Memberikan

pegangan

kepada

masyarakat

untuk

mengadakan

sistem

pengendalian sosial. Suatu pranata supaya dapat tercipta kerjasama, maka harus ada norma-norma yang mengatur. Norma-norma yang ada pada sebuah pranata dapat terbentuk secara sengaja maupun secara tidak sengaja. Norma-norma yang ada di dalam masyarakat mempunyai kekuatan mengikat yang berbeda-beda, ada yang lemah dan ada pula yang kuat ikatannya (Soekanto, 2003). Norma-norma tersebut di atas akan mengalami suatu proses seiring dengan perjalanan waktu dan pada akhirnya norma-norma itu akan menjadi bagian tertentu dan pranata sosial. Soekanto (2003) mengatakan proses itu disebut dengan istilah institutionalization atau proses pelembagaan, yaitu suatu proses yang dilewati oleh suatu norma yang baru untuk menjadi bagian dari salah satu pranata sosial. Pranata sosial dianggap sebagai peraturan apabila norma-norma tersebut membatasi serta mengatur perilaku orang-orang di dalam lingkungan pranata itu berada (Soekanto, 2003). Proses pelembagaan sebenarnya tidak berhenti demikian saja, akan tetapi dapat berlanjut lebih jauh lagi hingga suatu norma kemasyarakatan tidak hanya melembaga saja dalam kehidupan masyarakat, namun telah menginternalisasi di dalam kehidupannya. Norma hukum pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kedamaian hidup bersama, yang merupakan keserasian antara ketertiban dan ketentraman.


Hubungan antara manusia di dalam suatu masyarakat terlaksana sebagaimana diharapkan, maka diciptakanlah norma-norma yang mempunyai kekuatan mengikat yang berbeda-beda. Untuk dapat membedakan kekuatan mengikat norma-norma tersebut dikenal ada empat pengertiannya, yaitu: Cara, kebiasaan, tata kelakuan dan adat (Soekanto, 2003). Masing-masing pengertian tersebut mempunyai dasar yang lama, yakni merupakan norma-norma kemasyarakatan yang memberikan petunjuk bagi tingkah laku seseorang di dalam kehidupannya dengan masyarakat. Dalam masyarakat Batak, onan merupakan pranata yang sudah mapan. Selain sebagai fungsi perdagangan (tempat transaksi jual beli), juga berfungsi sebagai wadah pergaulan sosial di antara anggota kelompok suku dan di antara wilayah yang saling bermusuhan dan bahkan yang secara formal berperang, ditegakkan dan dipertahankan melalui “kedamaian pasar (onan)”. 2.5.

Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan dari asal kata “daya”. Daya artinya “kekuatan”. Jadi

pemberdayaan adalah “penguatan”, yaitu penguatan yang lemah. Pemberdayaan masyarakat menurut versi Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah: a) penguatan masyarakat yang lemah, dan b) pengembangan aspek pengetahuan, sikap mental dan ketrampilan masyarakat melalui pemberdayaan, bagaimana masyarakat secara bertahap dapat bergerak dari kondisi tidak tahu, tidak mau dan tidak mampu menjadi tahu, mau dan mampu. Menurut Kartasasmita (2000) yang dimaksud dengan pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan


masyarakat kita yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum

nilai-nilai

sosial.

Konsep

ini

mencerminkan

paradigma

baru

pembangunan, yakni yang bersifat "people-centered, participatory, empowering, and sustainable" (Chambers, 1995 dalam Kartasasmita, 2001). Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (basic needs) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (safety net), yang pemikirannya belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan di masa yang lalu. Konsep ini berkembang dari upaya banyak ahli dan praktisi untuk mencari apa yang antara lain oleh Friedman (Kartasasmita, 2001)) disebut alternative development, yang menghendaki “inclusive democracy, appropriate economic growth, gender equality and intergenerational equity”. Menurut Pranarka (2006) mengemukakan pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya untuk mengubah keadaan seseorang atau kelompok agar yang bersangkutan menjadi lebih berdaya. Pemberdayaan mendorong terjadinya suatu proses perubahan sosial yang memungkinkan orang-orang pinggiran yang tidak berdaya untuk memberikan pengaruh yang lebih besar di arena politik secara lokal maupun nasional.


2.6.

Kearifan Lokal Dalam pengertian kamus, kearifan lokal (local wisdom) terdiri dari dua kata:

kearifan (wisdom) dan lokal (local). Dalam Kamus Inggris Indonesia John M. Echols dan Hassan Syadily, local berarti setempat, sedangkan wisdom (kearifan) sama dengan kebijaksanaan. Secara umum maka local wisdom (kearifan setempat) dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat (local) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Dalam disiplin antropologi dikenal istilah local genius Gobyah (2003), mengatakan bahwa kearifan lokal (local genius) adalah kebenaran yang telah mentradisi atau ajeg dalam suatu daerah. Kearifan lokal merupakan perpaduan antara nilai-nilai suci firman Tuhan dan berbagai nilai yang ada. Kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya

masyarakat setempat

maupun kondisi geografis dalam arti luas. Kearifan lokal merupakan produk budaya masa lalu yang patut secara terus-menerus dijadikan pegangan hidup. Meskipun bernilai lokal tetapi nilai yang terkandung didalamnya dianggap sangat universal. Menurut Caroline Nyamai-Kisia (2010), kearifan lokal adalah sumber pengetahuan yang diselenggarakan dinamis, berkembang dan diteruskan oleh populasi tertentu yang terintegrasi dengan pemahaman mereka terhadap alam dan budaya sekitarnya. Kearifan lokal adalah dasar untuk pengambilan kebijakkan pada level lokal di bidang kesehatan, pertanian, pendidikan, pengelolaan sumber daya alam dan kegiatan masyarakat pedesaan


Dalam kearifan lokal, terkandung pula kearifan budaya lokal. Kearifan budaya lokal sendiri adalah pengetahuan lokal yang sudah sedemikian menyatu dengan sistem kepercayaan, norma, dan budaya serta diekspresikan dalam tradisi dan mitos yang dianut dalam jangka waktu yang lama. Jadi untuk melaksanakan pembangunan di suatu daerah, hendaknya pemerintah mengenal lebih dulu seperti apakah pola pikir dan apa saja yang ada pada daerah yang menjadi sasaran pembangunan tersebut. Adalah sangat membuang tenaga dan biaya jika membuat tempat wisata tanpa memberi pembinaan kepada masyarakat setempat bahwa tempat wisata tersebut adalah "ikon" atau sumber pendapatan yang mampu mensejahterakan rakyat di daerah itu. Atau lebih sederhananya, sebuah pembangunan akan menjadi sia-sia jika pemerintah tidak mengenal kebiasaan masyarakat atau potensi yang tepat untuk pembangunan didaerah tersebut.

2.7.

Peran Pendidikan dalam Pembangunan Salah satu tujuan berdirinya negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan

kehidupan bangsa (Pembukaan UUD 1945 alinea ke empat). Untuk mencapai tujuan ini diperlukan pembangunan dunia pendidikan yang berkualitas di Indonesia. Dalam arti sederhana, pendidikan diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan. Dalam perkembangannya pendidikan atau paedagogi berarti bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa agar ia menjadi


dewasa. Selanjutnya, pendidikan diartikan sebagai usaha yang dijalankan oleh seseorang atau kelompok orang lain agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup atau penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mental (Sudirman, 2004). Tujuan utama yang akan dicapai dalam pendidikan adalah membentuk manusia secara utuh (holistic) yang berkarakter, yaitu mengembangkan aspek fisik, emosi, sosial, kreativitas, spiritual dan intelektual secara optimal serta lifelong learners (pembelajar sejati). Dalam pengembangan pendidikan yang berkualitas terdapat Sembilan (9) pilar karakter yang terkandung dalam nilai-nilai universal, antara lain: 1. Cinta Tuhan dan Alam Semesta beserta isinya 2. Tanggung jawab Kedisiplinan dan Kemandirian 3. Kejujuran 4. Hormat dan Santun 5. Kasih Sayang, Kepedulian dan Kerjasama 6. Percaya Diri, Kreatif, Kerja Keras dan Pantang Menyerah 7. Keadilan dan Kepemimpinan 8. Baik dan Rendah Hati 9. Toleransi, Cinta Damai dan Persatuan (Megawangi, 2004) Pendidikan yang berkualitas sangat berperan besar dalam menentukan kualitas individu ataupun masyarakat bangsa secara keseluruhan. Di sini perlu mendudukkan pendidikan sebagai sebuah nilai yang tumbuh di masyarakat. Jika nilai pengetahuan begitu dominan dalam setiap gerak masyarakat, dengan sendirinya masyarakat akan


berjuang untuk menuntut ilmu tanpa mengenal kata berhenti. Hal tersebut merupakan cikal bakal terbangunnya semangat toleransi, keinginan untuk saling berbagi (reciprosity) dan semangat kemanusiaan (altruism) untuk membangun keselamatan, muncul perasaan berharga (sense of efficacy), merangsang keinginan untuk menjalin hubungan dengan orang lain (networking) dan saling mempercayai (trust).

2.8.

Modal Sosial dalam Pengembangan Wilayah Kualitas masyarakat perlu untuk mewujudkan kemampuan dan prestasi

bersama. Hal ini mencakup ciri-ciri yang berhubungan dengan kelangsungan masyarakat itu sendiri. Dahlan, (2003) kualitas masyarakat ditelaah atas beberapa kelompok dengan detail sebagai berikut: 1. Perihal

kehidupan

bermasyarakat

yang

dilihat

dari

keserasian

sosial,

kesetiakawanan sosial, disiplin sosial dan kualitas komunikasi sosial. 2. Kehidupan sosial politik melalui level demokrasi, keterbukaan akses untuk partisipasi politik, kepemimpinan yang terbuka, ketersediaan sarana dan prasarana komunikasi politik, serta keberadaan media massa. 3. Kehidupan kelompok 4. Kualitas lembaga dan pranata kemasyarakatan dengan mempelajari kemutakhiran institusi

dan

kualitas, kemampuan

institusi menumbuhkan

kemandirian

masyarakat dan menjalankan fungsi yang baik, kualitas pemahaman terhadap hak dan kewajiban tiap orang, struktur institusi yang terbuka dan mekanisme sumber-


sumber yang potensial dalam membangkitkan daya kemasyarakatan secara berkelanjutan. Satu konsep yang dekat dengan modal sosial yang sejak dulu menjadi salah satu perhatian ilmuwan khususnya untuk masyarakat pertanian adalah konsep ‘hubungan patron-klien’ (patron-client relationship). Ini merupakan hubungan dua pihak, antara dua orang secara individual yang bersifat asimetris. Pihak patron (tuan atau majikan) menyediakan perlindungan dan jaminan sosial, sedangkan klien memberikan tenaganya baik di pertanian maupun di rumah. Pembangunan atau pengembangan dalam arti development, bukan suatu kondisi atau keadaan yang ditentukan oleh apa yang dimiliki manusia, dalam hal ini masyarakat lokal. Sebaliknya, pengembangan itu adalah kemampuan yang ditentukan oleh apa yang dapat mereka lakukan dengan apa yang mereka miliki, guna meningkatkan kualitas hidupnya dan juga masyarakat sekitarnya. Jadi pembangunan harus diartikan sebagai keinginan untuk memperoleh perbaikan serta kemampuan untuk merealisasikannya. Artinya, pengembangan lebih kepada motivasi dan pengetahuan. Dalam pengembangan wilayah, hal yang sebenarnya dibicarakan adalah pemberdayaan masyarakat dalam memanfaatkan sumberdaya alam dan lingkungan dengan means yang dimiliki atau dikuasai, yaitu teknologi.”Empower” adalah proses di mana orang memperoleh pengetahuan, ketrampilan dan keinginan (willingness) untuk mengkritisi dan menganalisa situasi yang mereka hadapi dan mengambil tindakan yang tepat untuk merubah kondisi tersebut. Disini terjadi proses di mana


orang-orang didorong dan dibesarkan hatinya (encouraged) untuk memperoleh penuh ketrampilan, kemampuan dan kreativitas. Dari banyak batasan, ada yang memfokuskan kepada pemberdayaan individu, yaitu suatu proses untuk meningkatkan kemampuan individu. Seseorang dikatakan telah empowered ketika misalnya ia telah dapat memimpin dirinya sendiri. Pemberdayaan juga dapat dilakukan terhadap komunitas. Pada langkah awal, perlu dibangun visi personal komunitas terhadap greatness (kejayaan dan kebesaran). Namun, perhatikan keseimbangan antara authonomy dengan dependence. Dengan memahami dependency, orang menjadi paham struktur, membantu untuk merasa terkoneksi dengan orang lain, serta membantu kita belajar dari orang lain. Dari sisi pembangunan ekonomi, pendekatan empowerment memfokuskan kepada upaya untuk memobilitasi kemampuan sendiri dalam masyarakat, dibandingkan

dengan

menyediakan

program

kesejahteraan

untuk

mereka.

Empowerment adalah proses untuk meningkatkan asset dan kemampuan secara individual maupun kelompok. Masyarakat yang telah berdaya (empowered) memiliki kebebasan dalam membuat pilihan dan tindakan sendiri. Modal sosial dipahami sebagai sumberdaya yang dapat digunakan untuk memfasilitasi bagi pencapaian tujuan-tujuan masyarakat, yang ditunjukkan oleh kualitas dari tingkat kepercayaan dan kerjasama. Inkeles (2001) mencoba mengukur modal sosial dalam skala yang lebih besar, yaitu dalam populasi nasional atau negara. Bukti-bukti yang ia temukan dari sebanyak 40 negara sebagai sampelnya menunjukkan

bahwa

negara

dengan

tingkat

individualisme

yang

tinggi,


pendapatannya yang rendah dan kebebasan yang tertekan, sedangkan negara-negara dengan nilai-nilai sosial yang positif memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan pemerintahan demokratis yang stabil. Nilai-nilai sosial yang positif dalam sebuah negara yang ia maksudkan dapat dilihat dari besarnya tingkat kepercayaan dalam masyarakat dan organisasi-organisasi sosial yang eksis. Dari apa yang dikemukakan oleh Inkeles (2001) terlihat bahwa negara dengan tingkat modal sosial yang tinggi mampu mendorong ke arah tingginya tingkat pertumbuhan ekonominya dan kestabilan demokrasinya. Modal sosial tersebut banyak ditemukan dalam komunitas yang antar masyarakatnya terjalin komunikasi dan interaksi, baik melalui organisasi maupun asosiasi-asosiasi. Sedangkan di dalam masyarakat individualistis, dengan interaksi sosial yang jarang, modal sosial tidak optimal, kecuali melalui institusi-institusi formal yang memang secara resmi sudah diikat oleh aturan-atuaran baku. Tanda bahwa modal sosial ini menarik adalah bukti empiris yang menunjukkan modal sosial ini memiliki kontribusi terhadap pembangunan ekonomi. Torsvik (Simarmata, 2009) mengatakan, siapapun yang menulis tentang modal sosial pasti setuju bahwa modal sosial harus dibedakan dari pengukuran ekonomi yang standar, seperti modal fisik dan modal manusia. Modal sosial sebagai missing link dalam pembangunan ekonomi, karena antara modal sosial dan produktivitas, terdapat jaringan. Modal sosial memberikan sebuah potensi besar bagi produktivitas, karena modal sosial memiliki kegunaan efisiensi dalam setiap tindakan, yang terjalin oleh adanya kepercayaan, niat baik dan kerjasama dalam masyarakat. Kepercayaan


merupakan sebuah variable ekonomi yang penting. Alasannya adalah kepercayaan memainkan peranan penting dalam produksi, karena hal itu dapat mengurangi biaya transaksi dalam aktivitas ekonomi. Sedangkan

Fukuyama

(2002)

mendefinisikan

modal

sosial

sebagai

serangkaian nilai atau norma-norma informal yang dimiliki bersama di antara para anggota suatu kelompok yang memungkinkan terjalinnya kerjasama di antara mereka. Nilai dan norma informal tertentu yang dimiliki oleh kelompok masyarakat tersebut memberikan dorongan bagi mereka untuk membuat sebuah kerjasama yang akan menguntungkan mereka dalam bidang-bidang kehidupan tertentu, bisa saja bidang kehidupan sosial, budaya bahkan ekonomi. Modal sosial memberikan sebuah kekuatan baru yang dapat mendukung modal fisik dan modal ekonomi yang telah ada sebelumnya, yang mutlak diperlukan dalam pembangunan kelompok masyarakat bersangkutan dalam arti luas.

2.9.

Penelitian Sebelumnya Nasution (2006) dalam penelitiannya “Pendayagunaan Modal Sosial dalam

Pengelolaan Sekolah Dasar Swasta Muhammadiyah Sorik”, menyimpulkan bahwa eksistensi suatu institusi dipengaruhi oleh adanya pemanfaatan elemen modal sosial. Elemen tersebut antara lain: 1) Saling percaya (kejujuran, sikap egaliter, kemurahan hati; 2) Jaringan sosial (partisipasi, solidaritas, kerjasama) dan 3) Pranata Sosial (nilai-nilai bersama, aturan dan adat istiadat).


Partisipasi dalam kehidupan masyarakat ditunjukkan oleh nilai-nilai budaya lokal. Aktivitas yang dilakukan terjadi karena adanya partisipasi dari kerabat, tetangga untuk saling membantu, artinya tanpa adanya partisipasi tentunya nilai-nilai kerjasama tersebut akan tumpul dan bahkan hilang. Tingkat partisipasi masyarakat lokal dalam aktivitas sosial ditentukan oleh akar budaya yang terisolasi dan bonding, yaitu saling memberi dan peka terhadap kerabat. Kedua sikap tersebut merupakan nilai yang paling berjasa dalam membentuk karakter masyarakat yang partisipatif, solider dan memiliki banyak nilai budaya kerjasama dalam kehidupan sosial masyarakat. Sukardi (2002) dalam penelitiannya “Modal sosial dan reorientasi kebijakan publik (studi utilisasi modal sosial dalam proses reorientasi kebijakan agrarian lokal pada kasus sengketa property tanah petani melawan PTPN XII di kawasan Malang Selatan)” menyimpulkan bahwa, genesis modal sosial sebenarnya bermula dari sebuah interaksi dalam sebuah komunitas yang ada dalam satuan-satuan geografis. Bangunan interaksional sekenanya dan tidak sengaja, saling menyapa sekedar ingin mengucapkan dan bertanya karena merasa perlu memperhatikan tatkala saling jumpa. Tingginya intensitas interaksi ini akhirnya antar mereka menjadi saling mendekat dan tidak enggan berkomunikasi.


2.10.

Kerangka Penelitian Masyarakat dalam dirinya memiliki potensi untuk saling kerjasama,

solidaritas, dan partisipasi dalam keterkaitan sesama individu masyarakat, maupun dengan lingkungan dimana mereka hidup. Potensi masyarakat tersebut merupakan bentuk modal sosial, yang diartikan sebagai sumber (resource) yang timbul dari adanya interaksi antara orang-orang dalam suatu komunitas. Namun demikian, pengukuran modal sosial jarang melibatkan pengukuran terhadap interaksi itu sendiri. Melainkan hasil dari interaksi tersebut, seperti terciptanya atau terpeliharanya kepercayaan antar warga masyarakat. Sebuah interaksi dapat terjadi dalam skala individu maupun institusional. Secara individu, interaksi terjadi manakala relasi intim antar individu terbentuk satu sama lain yang kemudian melahirkan ikatan emosional. Secara institusional dalam bidang pendidikan, interaksi dapat lahir pada saat visi dan tujuan suatu masyarakat untuk dapat berkembang yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dan adanya kesempatan kerja. Modal sosial masyarakat tersebut dapat dijelaskan sebagai produk relasi manusia satu sama lain, khususnya relasi yang padu dan konsisten. Modal sosial menunjuk jaringan, norma dan kepercayaan yang berpotensi pada produktivitas masyarakat sebagai bagian integral dalam membangun kualitas hidup (kesejahteraan masyarakat), hal ini dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut ini.


Potensi Masyarakat

Modal Sosial

Sektor Pendidikan

Pengembangan Wilayah

Pembangunan Gedung Sekolah

Pendapatan Masyarakat

Tingkat Pendidikan

Kesempatan Kerja

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran 2.11.

Hipotesis

1. Peran modal sosial mendorong sektor pendidikan di Kecamatan Garoga Kabupaten Tapanuli Utara. 2. Peran modal sosial berpengaruh positif dalam pengembangan wilayah di Kecamatan Garoga Kabupaten Tapanuli Utara.


BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Modal Sosial

Recommend Documents