BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Puskesmas 2.1.1 Definisi

mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan ... Menurut Leavel and Clark dalam Syafrudin (2009) ada lima tingkat...

146 downloads 519 Views 528KB Size
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Puskesmas 2.1.1 Definisi Puskesmas Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalahfasilitaspelayanan

kesehatan

yangmenyelenggarakanupaya

kesehatan

masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya (Permenkes RI, 2014). 2.1.2 Visi Puskesmas Visi pembangunan kesehatan yang harus diselenggarakan oleh Puskesmas adalah

pembangunan

kesehatan

yang

sesuai

dengan

paradigma

sehat,

pertanggungjawaban wilayah, kemandirian masyarakat, pemerataan, teknologi tepat guna dan keterpaduan dan kesinambungan (Permenkes RI, 2014). 2.1.3 Misi Puskesmas Dalam misi pembangunan kesehatan yang harus diselenggarakan oleh Puskesmas adalah mendukung tercapainya visi pembangunan kesehatan nasional. Misi tersebut adalah: 1. mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk berkomitmen dalam upaya mencegah dan mengurangi resiko kesehatan yang dihadapi individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.

9

Universitas Sumatera Utara

10

2. menggerakkan dan bertanggung jawab terhadap pembangunan kesehatan di wilayahkerjanya. 3. mendorong kemandirian hidup sehat bagi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. 4. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang dapat diakses dan terjangkau oleh seluruh masyarakat di wilayah kerjanya secara adil tanpa membedakan status sosial, ekonomi, agama, budaya dan kepercayaan. 5. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan, mudah dimanfaatkan dan tidak berdampak buruk bagi lingkungan. 6. mengintegrasikan dan mengoordinasikan penyelenggaraan UKM dan UKP lintas program dan lintas sektor serta melaksanakan Sistem Rujukan yang didukung dengan manajemen Puskesmas (Permenkes RI, 2014). 2.1.4 Tujuan Puskesmas Pembangunan kesehatan yang diselenggarakan di puskesmas bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat; mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu; hidup dalam lingkungan sehat; dan memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga, kelompok dan masyarakat. Pembangunan

kesehatan

yang

diselenggarakan

di

Puskesmas

tersebut

dilaksanakan untuk mendukung terwujudnya kecamatan sehat (Permenkes RI, 2014).

Universitas Sumatera Utara

11

2.1.5

Fungsi Puskesmas Dalam melaksanakan tugasnya, puskesmas menyelenggarakan fungsi yaitu

penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) tingkat pertama di wilayah kerjanya dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) tingkat pertama di wilayah kerjanya. Puskesmas juga memiliki wewenang dalam melaksanakan fungsinya yaitu: a.

melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan;

b.

melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;

c.

melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;

d.

menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerjasama dengan sektor lain terkait;

e.

melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;

f.

melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;

g.

memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;

h.

melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan Pelayanan Kesehatan; dan

i.

memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit (Permenkes RI, 2014).

Universitas Sumatera Utara

12

2.1.6 Asas pengelolaan Sebagai sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama di Indonesia, pengelolaan program kerja puskesmas berpedoman pada empat asas pokok,yaitu: 1. Azas Pertanggungjawaban Wilayah Dalam azas pertanggungjawaban wilayah, puskesmas bertanggung jawab untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang tinggal di wilayah kerjanya. Merupakan upaya peningkatan kesehatan masyarakat dapat dilihat dari berjalannya program Posyandu dan kunjungan petugas-petugas kesehatan ke pemukiman penduduk. Petugas kesehatan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan sedekat mungkin kepada masyarakat dan melakukan berbagai program pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit yang merupakan bagian dari pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat. 2. Asas Peran Serta Masyarakat Asas peran serta masyarakat merupakan upaya-upaya yang dilakukan petugas kesehatan di puskesmas untuk sebisa mungkin memberdayakan masyarakat agar berperan aktif dalam menyelenggarakan program kerja puskesmas. Contohnya yaitu pelatihan kader-kader posyandu. 3. Asas Keterpaduan Asas keterpaduan bertujuan untuk mengatasi keterbatasan sumber daya serta diperolehnya hasil yang optimal, penyelenggaraan setiap upaya puskesmas harus diselenggarakan secara terpadu. Upaya ini memaduka n kegiatan-kegiatan masyarakat dengan program kesehatan lain (lintas program danlintas sektoral).

Universitas Sumatera Utara

13

4. Asas Rujukan Asas rujukan menjelaskan bahwa puskesmas sebagai sarana kesehatan tingkat pertama memiliki kemampuan yang terbatas. Dalam membantu puskesmas menyelesaikan berbagai masalah kesehatan dan untuk meningkatkan efisiensi, maka penyelenggaraan setiap upaya puskesmas harus ditopang oleh asas rujukan. Untuk pelayanan kedokteran, jalur rujukannya adalah rumah sakit, dan untuk pelayanan kesehatan masyarakat jalurnya adalah kantor kesehatan/bagian kesehatan masyarakat ( Azwar, 2010) 2.1.7 Tenaga Kesehatan Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Sumber daya manusia Puskesmas terdiri atas Tenaga Kesehatan dan tenaga non kesehatan. Jenis dan jumlah tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung berdasarkan analisis beban kerja, dengan mempertimbangkan jumlah pelayanan yang diselenggarakan, jumlah penduduk dan persebarannya, karakteristik wilayah kerja, luas wilayah kerja, ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lainnya di wilayah kerja, dan pembagian waktu kerja. Jenis Tenaga Kesehatan sebagaimana paling sedikit terdiri atas: a. dokter atau dokter layanan primer; b. dokter gigi; c. perawat;

Universitas Sumatera Utara

14

d. bidan; e. tenaga kesehatan masyarakat; f. tenaga kesehatan lingkungan; g. ahli teknologi laboratorium medik; h. tenaga gizi; dan i. tenaga kefarmasian. Tenaga non kesehatan harus dapat mendukung kegiatan ketatausahaan, administrasi keuangan, sistem informasi, dan kegiatan operasional lain di Puskesmas. Tenaga Kesehatan di Puskesmas harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, etika profesi, menghormati hak pasien, serta mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan dirinya dalam bekerja. Setiap tenaga kesehatan yang bekerja di puskesmas harus memiliki surat izin praktik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Kemenkes RI, 2014). 2.1.8 Pendanaan di Puskesmas Pendanaan di puskesmas bersumber dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) c. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat ( Kemenkes RI, 2014)

Universitas Sumatera Utara

15

2.2 Pelayanan Kesehatan 2.2.1 Definisi Pelayanan Kesehatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat. Pelayanan kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan, dan dituangkan dalam suatu sistem (Permenkes RI, 2014). Dalam rangka pemenuhan pelayanan kesehatan yang didasarkan pada kebutuhan dan kondisi masyarakat, puskesmas dapat dikategorikan berdasarkan karakteristik wilayah kerja dan kemampuan penyelenggaran. Berdasarkan karakteristik wilayah kerjanya puskesmas dikategorikan menjadi puskesmas kawasan perkotaan, puskesmas kawasan pedesaan dan puskesmas kawasan terpencil dan sangat terpencil (Permenkes RI, 2014). 1. Puskesmas Kawasan Perkotaan Puskesmas kawasan perkotaan merupakan puskesmas yang wilayah kerjanya meliputi kawasan yang memenuhi paling sedikit 3 (tiga) dari 4 (empat) kriteria kawasan perkotaan sebagai berikut: a. aktivitas lebih dari 50% (lima puluh persen) penduduknya pada sektor non agraris, terutama industri, perdagangan dan jasa; b. memiliki fasilitas perkotaan antara lain sekolah radius 2,5 km, pasar radius 2 km, memiliki rumah sakit radius kurang dari 5 km, bioskop, atau hotel; c. lebih dari 90% (sembilan puluh persen) rumah tangga memiliki listrik; dan/atau

Universitas Sumatera Utara

16

d. terdapat akses jalan raya dan transportasi menuju fasilitas perkotaan. Penyelenggaraan

Pelayanan

Kesehatan

oleh

Puskesmas

kawasan

perkotaan memiliki karakteristik sebagai berikut: a. memprioritaskan pelayanan UKM; b. pelayanan UKM dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat; c. pelayanan UKP dilaksanakan oleh puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat; d. optimalisasi dan peningkatan kemampuan jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan; dan e. pendekatan pelayanan yang diberikan berdasarkan kebutuhan dan permasalahan yang sesuai dengan pola kehidupan masyarakat perkotaan (Permenkes RI, 2014). 2. Puskesmas Kawasan Pedesaan Puskesmas kawasan pedesaan merupakan puskesmas yang wilayah kerjanya meliputi kawasan yang memenuhi paling sedikit 3 (tiga) dari 4 (empat) kriteria kawasan pedesaan sebagai berikut: a. aktivitas lebih dari 50% (lima puluh persen) penduduk pada sektor agraris; b. memiliki fasilitas antara lain sekolah radius lebih dari 2,5 km,pasar dan perkotaan radius lebih dari 2 km, rumah sakit radius lebih dari 5 km, tidak memiliki fasilitas berupa bioskop atau hotel; c. rumah tangga dengan listrik kurang dari 90% (Sembilan puluh persen); dan d. terdapat akses jalan dan transportasi menuju fasilitas.

Universitas Sumatera Utara

17

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan oleh puskesmas kawasan pedesaan memiliki karakteristik sebagai berikut: a. pelayanan UKM dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat; b. pelayanan UKP dilaksanakan oleh puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh masyarakat; c. optimalisasi dan peningkatan kemampuan jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan; dan d. pendekatan pelayanan yang diberikan menyesuaikan dengan pola kehidupan masyarakat perdesaan (Permenkes RI, 2014). 3. Puskesmas Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil Puskesmas kawasan terpencil dan sangat terpencil merupakan Puskesmas yang wilayah kerjanya meliputi kawasan dengan karakteristik sebagai berikut: a. berada di wilayah yang sulit dijangkau atau rawan bencana, pulau kecil, gugus b. pulau, atau pesisir; c. akses transportasi umum rutin 1 kali dalam 1 minggu, jarak tempuh pulang pergi dari ibukota kabupaten memerlukan waktu lebih dari 6 jam, dan transportasi yang ada sewaktu-waktu dapat terhalang iklim atau cuaca; dan d. kesulitan pemenuhan bahan pokok dan kondisi keamanan yang tidak stabil. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan oleh Puskesmas kawasan terpencil dan sangat terpencil memiliki karakteristik sebagai berikut:

Universitas Sumatera Utara

18

a. memberikan pelayanan UKM dan UKP dengan penambahan kompetensi tenaga kesehatan; b. dalam pelayanan UKP dapat dilakukan penambahan kompetensi dan kewenangan tertentu bagi dokter, perawat, dan bidan; c. pelayanan UKM diselenggarakan dengan memperhatikan kearifan lokal; d. pendekatan pelayanan yang diberikan menyesuaikan dengan pola kehidupan masyarakat di kawasan terpencil dan sangat terpencil; e. optimalisasi dan peningkatan kemampuan jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan; dan f. pelayanan UKM dan UKP dapat dilaksanakan dengan pola gugus pulau/cluster g. dan/atau pelayanan kesehatan bergerak untuk meningkatkan aksesibilitas(Permenkes RI, 2014) 2.2.2 Upaya Kesehatan Promotif dan Preventif Upaya Kesehatan Promotif adalah upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat, agar mereka dapat secara optimal menolong dirinya sendiri (mencegah timbulnya masalah dan gangguan kesehatan, memelihara dan meningkatkan derajat kesehatannya, dan mampu berperilaku mengatasi apabila masalah kesehatan tersebut sudah terlanjur datang), serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat sesuai sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan (Kemenkes RI, 2015)

Universitas Sumatera Utara

19

Upaya kesehatan preventif adalah suatu upaya untuk mengendalikan risiko kesehatan, mencegah komplikasi penyakit dan meningkatkan mutu hidup seoptimal mungkin (Kemenkes RI, 2015). 2.2.3 Promosi Kesehatan Menurut Hartono (2010) banyak

sekali tersedia peluang untuk

melaksanakan promosi kesehatan oleh puskesmas. Secara umum peluang itu dapat dikategorikan sebagai berikut. 1.

Di Dalam Gedung Di dalam gedung puskesmas, promosi kesehatan dilaksanakan seiring

dengan pelayanan yang diselenggarakan puskesmas. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa di dalam gedung terdapat peluang-peluang: a. Promosi kesehatan di tempat pendaftaran, yaitu di tempat pasien/klien harus melapor/ mendaftar sebelum mendapatkan pelayanan kesehatan. b. Promosi kesehatan dalam pelayanan medis di poliklinik, di pelayanan KIA & KB, dan di ruang perawatan (untuk puskesmas dengan tempat perawatan). c. Promosi kesehatan dalam pelayanan penunjang medis, yaitu di kamar obat/apotik dan di laboratorium. d. Promosi kesehatan dalam pelayanan klinik-klinik khusus seperti klinik sanitasi. e. Promosi kesehatan di tempat pembayaran rawat, yaitu di ruang di mana pasien rawat inap harus menyelesaikan pembayaran biaya rawat inap,

Universitas Sumatera Utara

20

sebelum meninggalkan puskesmas (untuk puskesmas dengan tempat perawatan). f. Promosi kesehatan di lingkungan puskesmas, yaitu di tempat parkir, halaman, dinding, kantin/kios, tempat ibadah, dan pagar halaman puskesmas. 2.

Di Masyarakat (di luar gedung) Banyak tatanan di mana puskesmas dapat melakukan promosi kesehatan di

masyarakat, yakni: a. Tatanan rumah tangga, yaitu di pemukiman penduduk misalnya di kompleks-kompleks perumahan, Dasa Wisma, Rukun Tetangga/Rukun Warga dan lain-lain. b. Tatanan sarana pendidikan, yaitu di sekolah-sekolah, madrasah, pondok pesantren, kursus-kursus, perguruan tinggi dan lain-lain. c. Tatanan tempat kerja, yaitu di pabrik-pabrik, kantor-kantor, koperasikoperasi, himpunan petani, pelelangan ikan, komplek pertokoan dan lain-lain. d. Tatanan tempat umum, yaitu di terminal, stasiun, dermaga/pelabuhan, pasar, restauran, penginapan dan lain-lain (Hartono, 2010) 2.2.4 Tingkat-Tingkat Pencegahan Penyakit Menurut Leavel and Clark dalam Syafrudin (2009) ada lima tingkat pencegahan penyakit dalam perspektif kesehatan masyarakat, yaitu sebagai berikut. 1. Peningkatan kesehatan (Health Promotion)

Universitas Sumatera Utara

21

2. Perlindungan umum dan Khusus terhadap penyakit-penyakit tertentu (General and Spesifik Protection) 3. Menegakkan diagnosis secara dini dan pengobatan yang cepat dan tepat (Early Diagnosis and Prompt Treatment) 4. Pembatasan kecacatan (Disability Limitation) 5. Penyembuhan Kesehatan (Rehabilitation) Hal tersebut di atas dijabarkan dalam upaya-upaya pencegahan sebagai berikut. 1. Upaya Pencegahan Primer a. Upaya peningkatan kesehatan Yaitu upaya pencegahan yang umumnya bertujuan meningkatkan taraf kesehatan individu/keluarga/masyarakat, misalnya: 1. Penyuluhan kesehatan, perbaikan gizi, penyusunan pola gizi memadai, pengawasan pertumbuhan anak balita dan usia remaja. 2. Perbaikan perumahan yang memenuhi syarat kesehatan. 3. Kesempatan memperoleh hiburan sehat yang memungkinkan pengembangan kesehatan mental dan sosial. 4. Pendidikan kependudukan, nasihat perkawinan, pendidikan seks, dan sebagainya. 5. Pengendalian faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi kesehatan. b. Perlindungan umum dan khusus Perlindungan khusus terhadap kesehatan. Golongan masyarakat tertentu serta keadaan tertentu yang secara langsung atau tidak

Universitas Sumatera Utara

22

langsung dapat mempengaruhi kesehatan. Upaya-upaya yang termasuk perlindungan umum dan khusus anatara lain: 1. Peningkatan higiene perorangan dan perlindungan terhadap lingkungan yang tidak menguntungkan. 2. Perlindungan tenaga kerja terhadap setiap kemungkinan timbulnya penyakit akibat kerja. 3. Perlindungan terhadap bahan-bahan beracun, korosif, alergen dan sebagainya. 4. Perlindungan terhadap sumber-sumber pencernaan. 2. Upaya Pencegahan Sekunder Pada pencegahan sekunder termasuk upaya yang bersifat diagnosis dini dan pengobatan segera (early diagnosis and prompt teratment) meliputi mencari kasus sedini mungkin: 1. Melakukan general check up rutin pada setiap individu. 2. Melakukan berbagai survei (survei sekolah, rumah tangga) dalam rangka pemberantasan penyakit menular. 3. Pengawasan obat-obatan, termasuk obat terlarang yang diperdagangkan bebas, golongan narkotika, psikofarmaka dan obat-obatan bius lainnya. 3. Upaya Pencegahan Tersier Pencegahan tersier berupa pencegahan terjadinya komplikasi penyakit yag lebih parah. Bertujuan menurunkan angka kejadian cacat fisik maupun mental, meliputi upaya-upaya sebagai berikut. 1. Penyempurnaan cara pengobatan serta perawatan lanjut.

Universitas Sumatera Utara

23

2. Rehabilitasi sempurna setelah penyembuhan penyakit (rehabilitasi fisik dan mental). 3. Mengusahakan pengurangan beban sosial penderita, sehingga mencegah kemungkinan

terputusnya

kelanjutan

pengobatan

serta

kelanjutan

rehabilitasi dan sebagainya (Syafrudin, 2009). 2.3 Upaya Penyelenggaraan Kesehatan di Puskesmas Puskesmas menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama. Upaya kesehatan dilaksanakan secara terintegrasi dan berkesinambungan. Upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama sebagaimana dimaksud meliputi upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan masyarakat pengembangan (Permenkes RI, 2014). Upaya kesehatan masyarakat esensial adalah sebagai berikut: a. pelayanan promosi kesehatan; b. pelayanan kesehatan lingkungan; c. pelayanan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana; d. pelayanan gizi; dan e. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit. Upaya kesehatan masyarakat esensial harus diselenggarakan oleh setiap puskesmas

untuk

mendukung

pencapaian

standar

pelayanan

minimal

kabupaten/kota bidang kesehatan. Upaya kesehatan masyarakat pengembangan yang dimaksud merupakan upaya kesehatan masyarakat yang kegiatannya memerlukan upaya yang sifatnya inovatif dan/atau bersifat ekstensifikasi dan

Universitas Sumatera Utara

24

intensifikasi pelayanan, disesuaikan dengan prioritas masalah kesehatan, kekhususan wilayah kerja dan potensi sumber daya yang tersedia di masingmasing puskesmas (Permenkes RI, 2014). Adapun upaya kesehatan masyarakat di puskesmas kawasan perkotaan menurut Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang puskesmas pada tabel 2.1 Tabel 2.1 Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Kawasan Perkotaan No.

Upaya

Kegiatan

Puskesmas Kawasan perkotaan

1

Pelayanan Promosi Kesehatan

Penyuluhan

Promosi kesehatan pendidikan dasar

di

sekolah

Promosi pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan Penyuluhan kesehatan jiwa Masyarakat dan napza Penyuluhan kesehatan jiwa bagi ibu hamil dan menyusui Penyuluhan kesehatan jiwa masyarakat dan napza pada populasi beresiko (lansia, anak dan remaja) Penyuluhan pada kelompok atau masyarakat tentang perilaku menjaga kebersihan diri Penyuluhan Kesehatan Gigi dan Mulut pada ibu hamil, anak balita, anak, remaja, dewasa, lansia (pendekatan siklus kehidupan) Penyuluhan peningkatan kesadaran masyarakat tentang Imunisasi Konseling kesehatan reproduksi pada kelompok anak remaja Peningkatan pengetahuan komprehensif masyarakat tentang pencegahan penularan HIV-AIDS dan IMS Peningkatan pengetahuan dan

Universitas Sumatera Utara

25

kepedulian masyarakat tentang penyakit diare,tifoid dan hepatitis Edukasi dan konseling Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA)meliputi ASI dan MP-ASI untuk balita sehat,balita kurang gizi, dan balita gizi buruk rawat jalan Edukasi dan konseling mengenai pola makan, perilaku makan dan aktifitas fisik bagi anak usia sekolah Edukasi dan konseling mengenai pola makan, perilaku makan bagi bumil KEK/Kurus Konseling Dietetik Kegiatan Edukasi dan Konseling tentang Swamedikasi dan Penggunaan Obat Pemberdayaan masyarakat

Pelatihan

Memotivasi tokoh masyarakat dalam pembentukan kader kesehatan atau pembentukan kelompok yang peduli terhadap kesehatan Membentuk jejaring dalam pembentukan PHBS di masyarakat Penggerakan kelompok masyarakat dalam pemanfaatan Posyandu Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat untuk Peningkatan Penggunaan Obat Rasional melalui Metode Cara Belajar Insan Aktif (CBIA) Melatih kader kesehatan tentang perawatan diri dan mempraktikkan PHBS Melatih kader kesehatan dalam menyampaikan informasi pada kelompok atau masyarakat tentang perawatan diri dan mempraktikkan PHBS di daerah binaan Melatih Kader tentang Swamedikasi dan Penggunaan Obat melalui Metode Cara Belajar Insan

Universitas Sumatera Utara

26

Advokasi

2

Pelayanan kesehatan lingkungan

3

Pelayanan KIA & KB

4

Pelayanan Gizi

Deteksi dini

Pelayanan

5

Pelayanan pencegahan Dan pengendalin penyakit:

Aktif (CBIA) Mengadvokasi masyarakat dan lintas terkait dalam praktik PHBS dan penanggulangan masalah kesehatan tertentu Advokasi tokoh masyarakat dalam membentuk kelompok swabantu terkait perawatan masalah gizi Pemantauan tempat tempat umum, pengelolaan makanan, dan sumber air bersih Pelayanan imunisasi di kelompok atau masyarakat Skrining kesehatan siswa sekolah pendidikan dasar Penyuluhan KB sesuai program pemerintah pada kelompok usia subur atau masyarakat Melakukan deteksi dini/pe nemuan kasus gizi di masyarakat Surveilans Gizi Melakukan asuhan keperawatan pada kasus gizi di kelompok atau masyarakat Posbindu PTM

1. Pencegahan Dan pengendalian penyakit tidak menular 2. Pencegahan Pengendalian filariasis* Dan pengendalian Penyakit menular Pengendalian kecacingan Pengendalian infeksi Dengue/DBD* Pengendalian malaria* Pengendalian Zoonosis* Pengendalian HIV/AIDS* Pengendalian Infeksi Menular Seksual Pengendalian Penyakit yang dapat

Universitas Sumatera Utara

27

dicegah dengan imunisasi Sumber: Lampiran Permenkes No.75 Tahun 2014 Tentang puskesmas Upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dilaksanakan dalam bentuk: a.

Rawat jalan

b.

Pelayanan gawat darurat

c.

Pelayanan satu hari (One Day Care)

d.

Home care, dan/atau

e.

Rawat inap berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan ( Kemenkes RI, 2014)

2.4 Beberapa Kebijakan Terkait dengan Jaminan Kesehatan Nasional Mengenai pelayanan kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 71 Tahun 2013. Penjelasan bahwa peserta JKN berhak mendapatkan pelayanan promotif dan preventif tertera pada Pasal 13 yang bertuliskan bahwa “Setiap Peserta berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan.” Manfaat Jaminan Kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Pasal 21 yaitu “Manfaat pelayanan promotif dan preventif meliputi pemberian pelayanan: penyuluhan kesehatan perorangan; imunisasi dasar; keluarga berencana; dan skrining kesehatan.” Kemudian Pasal 22 menyebutkan bahwa pelayanan kesehatan tingkat pertama meliputi pelayanan kesehatan non spesialistik yang mencakup:

Universitas Sumatera Utara

28

1. Administrasi pelayanan; 2. Pelayanan promotif dan preventif; 3.Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis; 4. Tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif; 5. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai; 6. Transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis; 7. Pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pertama; dan 8. Rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi. Selain itu, pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FTKP) milik Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2014. Tertera pada Pasal 12, bahwa dana kapitasi JKN di FTKP dimanfaatkan seluruhnya untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan. Jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud meliputi jasa pelayanan kesehatan perorangan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan. Jasa pelayanan kesehatan di FKTP atau puskesmas ditetapkan sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari total penerimaan dana kapitasi JKN, dan sisanya dimanfaatkan untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan yang meliputi biaya obat,alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya. 2.5. Fokus Penelitian Fokus penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pelaksanaan pelayanan promotif dan preventif di puskesmas melalui indikator masukan

Universitas Sumatera Utara

29

(input), proses (process), dan keluaran (output). Oleh karena itu , fokus penelitian disusun sebagai berikut:

Masukan: 1. Kebijakan 2. Tenaga Kesehatan 3. Pendanaan 4. Sarana, Prasarana dan peralatan

Proses:

Keluaran:

Pelayanan Promotif dan Preventif dalamUpaya Kesehatan Masyarakat (UKM)

Pelayanan Promotif dan Preventif di Puskesmas Teladan

Gambar 2.1 Fokus Penelitian Berdasarkan gambar di atas, dapat dirumuskan definisi fokus penelitian sebagai berikut : 1.

Masukan (input) adalah segala kebutuhan yang dimasukkan dalam pelaksanaan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) sehingga dapat berjalan dengan baik, meliputi kebijakan, tenaga kesehatan, pendanaan, serta sarana, prasarana dan peralatan. a. Kebijakan adalah terdiri dari konsep dan asas yang dirangkai menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu kegiatan, pekerjaan, kepemimpinan, dan cara untuk bertindak yang dapat diterapkan bagi individu dan kelompok. b. Tenaga Kesehatan adalah seseorang yang memiliki latar belakang pendidikan dibidang kesehatan formal yang melaksanakan pelayanan promotif dan preventif.

Universitas Sumatera Utara

30

c. Pendanaan adalah biaya atau materi berupa uang yang digunakan untuk pelayanan promotif dan preventif. d. Sarana, Prasarana dan Peralatan adalah sesuatu yang digunakan termasuk di dalamnya tempat, media dan peralatan pendukung dalam terlaksananya pelayanan promotif dan preventif. 2. Proses (process) adalah serangkaian kegiatan pelayanan promotif dan preventif melalui Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) di puskesmas. Upaya kesehatan masyarakat adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan puskesmas yang berfokus kepada masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan. Upaya kesehatan masyarakat esensial di puskesmas adalah sebagai berikut: a. pelayanan promosi kesehatan; b. pelayanan kesehatan lingkungan; c. pelayanan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana; d. pelayanan gizi; dan e. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit. 3.

Keluaran (output) adalah hasil dari suatu analisa pelaksanaan pelayanan promotif dan preventif dalam UKM di puskesmas. Dari hasil tersebut diharapkan adanya peningkatan pelayanan promotif dan preventif di puskesmas. a. Pelayanan promotif adalah kegiatan yang dilakukan puskesmas dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.

Universitas Sumatera Utara

31

b. Pelayanan preventif adalah kegiatan yang dilakukan puskesmas dalam upaya pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan terhadap individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.

Universitas Sumatera Utara