BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NEGARA A. Pengertian dan

30

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NEGARA

A.

Pengertian dan Syarat-Syarat Terbentuknya Negara

Sudah menjadi kodrat alam, bahwa manusia sejak dahulu kala selalu hidup bersama-sama dalam suatu kelompok (zoon politicon). Dalam kelompok manusia itulah mereka berjuang bersama-sama mempertahankan hidupnya mencari makan, melawan bahaya dan bencana serta melanjutkan keturunannya. Mereka berinteraksi, mengadakan hubungan sosial. Untuk mempertahankan hak mereka untuk dapat hidup di tempat tinggal tertentu yang mereka anggap baik untuk sumber penghidupan, diperlukan seseorang atau sekelompok kecil orang-orang yang ditugaskan mengatur dan memimpin kelompoknya. Kepada pemimpin kelompok inilah diberikan kekuasaan-kekuasaan tertentu dan kelompok manusia tadi diharuskan menaati peraturan-peraturan perintah pemimpinnya27.

. Negara adalah lanjutan dari kehendak manusia bergaul antara seorang dengan orang lainnya dalam rangka menyempurnakan segala kebutuhan hidupnya. Semakin luasnya pergaulan manusia tadi maka semakin banyak kebutuhannya, maka bertambah besar kebutuhannya kepada sesuatu organisasi negara yang akan melindungi dan memelihara hidupnya. Secara etimologi, negara dapat diterjemahkan dari kata-kata asing staat (bahasa Belanda), state (bahasa Inggris) 27

C.S.T. Kansil, Ilmu Negara Umum dan Indonesia (Jakarta :PT Pradnya Paramita, 2001), hlm. 133.

Universitas Sumatera Utara

31

dan Etat (bahasa Prancis). Asalnya adalah bahasa latin yang berarti menaruh dalam keadaan berdiri; membuat berdiri;menempatkan28.

Pada dasarnya tidak ada suatu definisi yang tepat terhadap pengertian suatu Negara. Namun kita dapat mengambil beberapa pengertian suatu negara berdasarkan pengertian-pengertian oleh para ahli yang dapat dijadikan sebagai suatu sumber hukum atau biasa disebut dengan doktrin para sarjana. Serta pengertian suatu negara berdasarkan hukum internasional yang dapat kita ambil dari Konvensi Montevidio tahun 1933. 1. Pengertian Negara Menurut beberapa Sarjana Menurut Plato, negara adalah suatu tubuh yang senantiasa maju, berevolusi dan terdiri dari orang-orang (individu-individu) yang timbul atau ada karena masing-masing dari orang itu secara sendiri-sendiri tidak mampu memenuhi kebutuhan dan keinginannya yang beraneka ragam, yang menyebabkan mereka harus bekerja sama untuk memenuhi kepentingan mereka bersama. Kesatuan inilah yang kemudian disebut masyarakat atau negara29. Dari pengerian yang disampaikan sarjana ini dapat diketahui bahwa suatu negara ada karena hungan manusia dengan sesamanya karena manusia menyadari tidak dapat hidup secara sendiri-sendiri dalam pemenuhan kebutuhannya, atau berdasarkan doktrin yang diajarkan oleh Aristoteles biasa kita kenal dengan istilah zoon political.

28 29

Samidjo, Op.cit., hlm. 31. Soehino, Ilmu Negara (Yogyakarta : Liberty, 1980), hlm. 17.


32

Menurut Thomas Hobbes bahwa negara adalah suatu tubuh yang dibuat oleh orang banyak beramai-ramai, yang masing-masing berjanji akan memakainya menjadi alat untuk keamanan dan pelindungan mereka30. Berdasarkan pengertian yang disampaikan oleh sarjana ini adalah bahwa suatu negara terbentuk oleh sekumpulan manusia yang menyatukan dirinya dan kemudian mengadakan perjanjian antar sesama mereka untuk menjadikan negara yang mereka bentuk sendiri sebagai alat untuk keamanan dan perlindungan bagi mereka (Teori Perjanjian Masyarakat atau teori kontrak sosial). Dari sini juga dapat diketahui bahwa negara dibentuk dalam rangka memberikan rasa aman dan perlindungan bagi masing-masing mereka, yang berarti juga bahwa manusia menyadari mereka dapat menjadi serigala bagi sesamanya (homo homini lupus) dalam pencapaian kepentingan masing-masing mereka, yang kemudian dalam skala yang besar dapat menyebabkan terjadinya perlawanan atau perang (bellum omnium contra omnes). Menurut George Jellinek yang juga disebut sebagai Bapak Negara memberikan pengertian tentang Negara yang merupakan organisasi kekuasaan dari kelompok manusia yang telah berdiam di suatu wilayah tertentu.

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut. Negara adalah pengorganisasian masyarakat yang mempunyai rakyat dalam suatu wilayah tersebut, dengan sejumlah orang 30

Samidjo, Op.Cit., hlm. 29.


33

yang menerima keberadaan organisasi ini. Syarat lain keberadaan negara adalah adanya suatu wilayah tertentu tempat negara itu berada. Hal lain adalah apa yang disebut dengan kedaulatan, yakni bahwa negara diakui oleh warganya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas diri mereka pada wilayah tempat negara itu berada31.

2. Syarat-Syarat Terbentuknya Negara

Sesuai dengan pelaku utama hubungan internasional adalah negara, maka yang menjadi perhatian utama hukum internasional adalah hak dan kewajiban serta kepentingan negara. Negara sebagai salah satu subjek hukum internasional, bahkan menjadi subjek hukum internasional yang pertama dan utama serta terpenting (par excellence). Negara menjadi subjek hukum internasional yang pertama-tama, sebab kenyataan menunjukkan bahwa yang pertama-tama yang mengadakan hubungan internasional. Negara sebagai suatu kesatuan politik dalam hukum internasional yang juga sifatnya keterutamaannya maka suatu negara harus memiliki unsur-unsur tertentu berdasarkan hukum internasional. Aturan hukum internasional yang disediakan masyarakat internasional dapat dipastikan berupa aturan tingkah laku yang harus ditaati oleh negara apabila mereka saling mengadakan hubungan kerjasama32. Untuk lebih jelasnya lagi dalam merumuskan pengertian suatu negara berdasarkan hukum internasional dapat kita lihat pada ketentuan Konvensi Montevidio tahun 1993 mengenai hak-hak dan kewajiban 31

http://www.wikipedia.com,-tentang NEGARA.-html, tanggal 9 Mei 2009. Mohd. Burhan Tsani, Hukum dan Hubungan Internasional (Yogyakarta: Liberty, 1990), hlm. 12. 32


34

kewajiban negara (Rights and Duties of States) yang menyebutkan bahwa suatu negara dapat dikatakan sebagai subjek hukum internasional apabila telah memiliki unsur-unsur, yaitu33:

a) Penduduk yang tetap,

Penduduk yang dimaksud disini yaitu sekumpulan manusia yang hidup bersama di suatu tempat tertentu sehingga merupakan satu kesatuan masyarakat yang diatur oleh suatu tertib hukum nasional, tidak harus yang berasal dari rumpun, etnis, suku, latar belakang kebudayaan, agama ataupun bahasa yang sama. Akan tetapi penduduk tersebut haruslah menetap di suatu tempat, walaupun sudah ada penduduk asli yang mendiami tempat tersebut.

b) Wilayah tertentu

Untuk wilayah suatu negara tidak dipengaruhi batas ukurannya. Walaupun pernah terjadi negara yang wilayah negaranya kecil tidak dapat menjadi anggota PBB. Akan tetapi sejak tetapi sejak tahun 1990. Negara seperti Andorra, Liechtenstein, Monaco, Nauru, San Marino dan Tuvalu telah bergabung menjadi anggota PBB.

c) Pemerintah (penguasa yang berdaulat)

33

Huala Adolf, Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional (Jakarta, Penerbit : RajaGrafindo, 2003), hal. 3.


35

Yang dimaksud dengan pemerintah yang berdaulat yaitu kekuasaan yang tertinggi yang merdeka dari pengaruh kekuasaan lain di muka bumi. Akan tetapi kekuasaan yang dimiliki oleh suatu negara terbatas pada wilayah negara yang memiliki kekuasaan itu. Maksudnya adalah bahwa dalam kedaulatan suatu negara terbatas pada kedaulatan negara lain. Suatu negara harus memiliki pemerintah, baik seorang atau beberapa orang yang mewakili warganya sebagai badan politik serta hukum di negaranya, dan pertahanan wilayah negaranya. Pemerintah dengan kedaulatan yang dimiliknya merupakan penjamin stabilitas internal dalam negaranya, disamping merupakan penjamin kemampuan memenuhi kewajibannya dalam pergaulan internasional. Pemerintah inilah yang mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam rangka mencapai kepentingan nasional negaranya, baik itu di dalam negaranya dalam rangka mempertahankan integritas negaranya, maupun di luar negaranya melaksanakan politik luar negeri untuk suatu tujuan tertentu.

d) Kemampuan mengadakan hubungan dengan negara-negara lainnya.

Unsur keempat ini secara mandiri merujuk pada kedaulatan dan kemerdekaan. Kemerdekaan dan kedaulatan merupakan 2 (dua) posisi yang tak terpisahkan sebagai subjek hukum internasional. Suatu negara dinyatakan mempunyai kedaulatan apabila memiliki kemerdekaan atau negara

dianggap

mempunyai

kemerdekaan,

apabila

memiliki


36

kedaulatan. Pemerintahan suatu negara haruslah merdeka dan berdaulat, sehingga wilayah negaranya tidak tunduk pada kekuasaan negara lain dan berarti juga bahwa negara tersebut bebas melakukan hubungan kerjasama internasional dengan negara manapun Sewajarnya adalah kalau suatu negara memiliki kapasitas untuk mengadakan hubungan kerjasama internasional dengan negara lain untuk tujuantujuan yang hendak dicapai oleh negara tersebut.

Akan tetapi untuk menjadi suatu negara yang berdaulat dalam prakteknya memerlukan pengakuan bagi negara lain34. Kalau 4 (empat) unsur diatas tadi merupakan persyaratan secara hukum internasional terbentuknya suatu negara, maka ada juga yang menjadi unsur politik terbentuknya suatu negara yang juga dapat berakibat hukum. Unsur yang dimaksud adalah pengakuan (recognition). Pengakuan dalam hukum internasional termasuk persoalan yang cukup rumit karena sekaligus melibatkan maslah hukum dan politik. Unsur-unsur hukum dan politik sulit untuk dipisahkan secara jelas karena pemberian dan penolakan suatu pengakuan oleh suatu negara dipengaruhi pertimbangan politik, sedangkan akibatny mempunyai ikatan hukum. Kesulitan juga berasal dari fakta bahwa hukum internasional tidak mengharuskan suatu negara untuk mengakui negara lain atau pemerintahan lain seperti halnya juga bahwa suatu negara atau pemerintahan tidak mempunyai hak untuk diakui oleh negara lain. Tidak ada keharusan untuk mengakui seperti juga ada kewajiban untuk tidak mengakui. 34

Anthony Aust, Handbook of International Law (United Kingdom: Cambridge University Press, 2005), hlm. 17.


37

Pengakuan ada dua jenis, yaitu pengakuan terhadap negara baru serta pengakuan terhadap pemerintahan baru. Institut Hukum Internasional (the Institute of International Law) mendefinisikan pengakuan terhadap suatu negara baru sebagai suatu tindakan satu atau lebih negara untuk mengakui suatu kesatuan masyarakat yang terorganisir yang mendiami wilayah tertentu, bebas dari negara lain serta mampu menaati kewajiban-kewajiban hukum internaisonal dan menganggapnya sebagai anggota masyarakat internasional.

Dalam masalah pengakuan terhadap suatu negara terdapat dua teori, yaitu teori konstitutif dan deklaratif. Teori konstitutif berpendapat bahwa suatu negara dapat diterima sebagai anggota masyarakat internasional dan memperoleh statusnya sebagai subjek hukum internasional hanya melalui pengakuan. Sedangkan teori deklaratif lahir sebagai reaksi dari teori konstitutif yang menyebutkan bahwa pengakuan hanyalah merupakan penerimaan suatu negara oleh negara-negara lainnya. Jika mengacu pada instrument hukum internasional mengenai hak-hak dan kewajiban negara yang terdapat dalam Konvensi Montevidio 1933, maka pengakuan terhadap suatu negara bersifat deklaratif yang menyebutkan “The political existance of the state is independent of recognition by other states. Even before recognition of a state has the right to defend its integrity and independence to provide for it conservation and prosperity, and consequently, to organize itself as it sees fit, to legislate upon its interest, administer its services, and to define the jurisdiction and competence of its courts”35. Pada intinya bahwa 35

Pasal 3 Konvensi Montevidio 1933.


38

hukum internasional menganggap bahwa kedaulatan suatu negara baru tidak dipengaruhi oleh pengakuan negara lain.

Keberadaan negara-negara baru tersebut tidak harus diikuti oleh pengakuan negara-negara di dunia. Tanpa pengakuan dari negara lain, suatu negara tetap memiliki hak untuk mempertahankan kesatuan dan kemerdekaan negaranya demi mencapai kesejahteraan dan kemakmuran bagi negaranya. Serta untuk menegakkan kekuasaan dan kewenangan pengadilan di negaranya. Faktanya banyak negara yang lahir di dunia tanpa adanya pernyataan pengakuan, tetapi bukan berarti bahwa kelahiran negara baru itu ditolak oleh negara-negara lain. Contohnya Negara Israel yang lahir tanggal 14 Mei 1948 sampai sekarang masih tetap tidak diakui oleh negara-negara Arab kecuali Mesir dan Yordania, yang telah membuat perjanjian perdamaian dengan negara tersebut. Namun ada pengecualian bahwa kelahiran suatu negara ditentang oleh dunia internasional dan yang menjadi dasar pertimbangannya mengacu pada sikap PBB, yaitu melalui resolusi-resolusi yang dikeluarkan.

Sama dengan pengakuan terhadap suatu negara baru, pengakuan terhadap pemerintahan baru tidak terlepas dari kepentingan politik semata-mata. Pengakuan terhadap pemerintahan yang baru berkaitan dengan unsur negara yang ketiga yaitu pemerintah yang berdaulat, serta unsur kemampuan mengadakan hubungan kerjasama dengan negara lain. Dalam memberikan pengakuan biasanya ada beberapa kriteria yang menjadi pertimbangan negara lain untuk mengakuinya, yaitu :


39

a. Pemerintahan yang permanent. Artinya adalah apakah pemerintahan yang baru tersebut dapat mempertahankan kekuasaannya dalam jangka waktu yang lama (reasonable prospect of permanence), b. Pemerintah yang ditaati oleh rakyatnya. Artinya apakah dengan adanya pemerintah yang berkuasa tersebut, rakyat di negara tersebut mematuhinya (obedience of the people), c. Penguasaan wilayah secara efektif. Artinya apakah pemerintah baru tersebut menguasai secara efektif sebagian besar wilayah negaranya, d. Pemerintah tersebut juga harus stabil, e. Pemerintah tersebut harus mampu dan bersedia memenuhi kewajibankewajiban internasionalnya. f. Kesanggupan dan kemauan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban internasional.

Pada dasarnya pengakuan terhadap negara baru dan pemerintahan baru berakibat hukum bagi negara yang diakui dan negara yang mengakui (diplomatik). Akan tetapi pengakuan juga berakibat hukum pada tindakan-tindakan negara yang diakui diberlakukan sah dan keabsahannya itu tidak dapat diuji36. Tindakantindakan negara yang dimaksud juga harus berdasarkan hukum internasional.

36

Huala Adolf, Op. cit. hal 105.


B.

40

Eksistensi Israel dan Palestina Sebagai Suatu Negara dihadapan Hukum Internasional

Sama halnya dengan kedudukan individu yang sama dihadapan hukum, negara-negara yang ada di dunia memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum internasional. Yang menjadi persoalan adalah apakah Israel dan Palestina dapat dikatakan sebagai suatu negara yang sah dengan melihat pada syarat-syarat terbentuknya negara baik secara konstitutif maupun politis, serta hak-hak dan kewajiban-kewajibannya berdasarkan hukum internasional. Negara sebagai subjek hukum internasional merupakan pendukung hak-hak dan kewajiban internasional. Hukum Internasional memberikan hak-hak yang sama kepada negara, yaitu37 :

a. Hak suatu negara melaksanakan kedaulatan dan jurisdiksi penuh atas wilayah dan rakyatnya; b. Hak memberi izin masuk dan mengeluarkan orang asing dari wilayah negaranya; c. Hak perolehan kekebalan diplomatik (immunitas) dan hak istimewa (privilege) bagi perwakilan diplomatiknya di negara asing; d. Hak mengambil tindakan bela diri dalam situasi tertentu; e. Setiap negara berhak secara bebas memilih dan mengembangkan system politik, ekonomi dan budaya negaranya. 37

J.G Starke, Op. cit., hlm 133.


41

Disamping hak-haknya diatas, setiap negara secara global dibebani kewajiban yang pada dasarnya bertujuan untuk ikut serta menciptakan dan memelihara ketertiban dan perdamaian dunia. Dengan demikian kedaulatan suatu negara dibatasi oleh hukum internasional dalam rangka pemeliharaan perdamaian dan ketertiban internasional. Ini berarti bahwa prinsip par in paren non habet imperium dapat dikesampingkan. Secara umum kewajiban-kewajiban

negara

tersebut antara lain38:

a. Tidak melakukan tindakan kedaulatan di wilayah negara lain yang berdaulat b. Tidak melakukan intevensi urusan dalam negeri negara lain, termasuk menjaga stabilita snegara lain dengan tidak mendukung atau memberi bantuan yang mengandung unsur subversive dengan maksud menggulingkan pemerintahan yang sudah ada dan sah suatu negara; c. Tidak menggunakan perang sebagai instrumen kebijakan dalam negeri; d. Menjaga agar keadaan negaranya tidak mengancam perdamaian dunia; e. Tidak merangsang timbulnya perselisihan saudara di wilayah lain; f. Tidak melakukan tindakan yang mencemarkan wilayah negara lain; g. Menyelesaikan sengketa yang timbul antar negara secara damai; 38

J.G Starke, Loc. cit.


42

1. Eksistensi

Israel

sebagai

Suatu

Negara

Dalam

Hukum

Internasional

Unsur pertama dari suatu negara adalah adanya penduduk yang tetap yang mendiami suatu wilayah. Mengenai penduduk dari wilayah negara Israel, maka dapat dilihat sejarah bangsa Yahudi. Awal bangsa Yahudi erat hubungannya dengan kisah Abraham (Nabi Ibrahim AS) yang diperkirakan terjadi kurang lebih 4000 tahun yang lalu atau 2000 tahun sebelum kelahiran Yesus (Isa Almasih). Abraham diperkirakan tinggal di daerah Palestina yang dikenal saat ini sebagai Hebron (Al-Khalil). Putra Abraham adalah Ismail dari ibu Hagar (Siti Hajar) dan Ishak dari ibu Sarah. Kemudian Ishak berputra Jakub dengan 12 putranya yang menurunkan bangsa Israel dan kemudian dikenal sebagai 12 suku Israel. Putra kesayangan Yakub adalah Yusuf, setelah ditinggalkan di padang pasir dan dijual oleh kakak-kakaknya, berhasil menjadi kepala bendahara di Mesir. Yakub serta kakak-kakaknya menyusul Yusuf ke Mesir dan hidup damai di sana sampai suatu hari Firaun yang berkuasa memperbudak keturunan mereka yang dikenal dengan bani Israel. Karena kekejaman Firaun terhadap bani Israel, Allah mengirimkan Musa, dan memerintahkan untuk membawa bani Israel keluar dari tanah Mesir menuju Kanaan (tanah perjanjian). Musa bersama rombongannya meninggalkan Mesir dengan pertolongan mukjizat Allah, sekitar tahun 1200 SM. Mereka tinggal di semenanjung Sinai dan sebelah timur Kanaan. Setelah Musa, bangsa Israel tetap berdiam di Kanaan (Palestina). Daud menjadi raja Israel dan membangun sebuah kerajaan berpengaruh.


43

Selama pemerintahan putranya Salomo, didirikanlah Bait Allah (the First Temple) atas Perintah Allah kepada Salomo, serta batas-batas Israel diperluas dari sungai Nil di selatan hingga sungai Eufrat di negara Syria sekarang di utara. Setelah Salomo wafat, kerajaan Yahudi terbelah: di utara adalah Israel dengan ibukota Samaria, dan di selatan adalah Judah dengan ibukota Yerusalem. Dengan berlalunya waktu, Israel kalah perang dengan bangsa Asyria (the First Temple dihancurkan), dan orang-orang Israel diboyong ke sana sebagai budak. Sedangkan Judah (terdiri suku Yehuda dan Lewi) jatuh di bawah Babilon yang akhirnya ditaklukkan bangsa Persia. Ketika raja Persia Kyros 539 SM, mengizinkan orang Yahudi kembali ke tanah mereka di Judah dan Israel. Pada tahun ke-63 SM Judah dan Israel jatuh ke tangan orang Romawi, yang pada tahun ke-70 berhasil menghancurkan pemberontakan Yerusalem dan menghancurkan Bait Allah bangsa Israel (the Second Temple) yang dibangun Nehemia, dan diperluas oleh Raja Herodes untuk menarik simpatik rakyat Yahudi waktu itu). Seluruh rakyat Israel dikejar dan diusir keluar dari negeri Israel (Judah dan Israel), dan mereka semua berpencar tercerai berai (Diaspora) seantero dunia. Kemudian awal terbentuknya Israel kembali setelah kehidupan orang Yahudi hanya ada dalam pelarian dan pengejaran. Baru di kekalifahan Usman, orang Yahudi dapat merasakan kehidupan yang damai dengan membayar pajak perlindungan. Akhir abad ke 19, ditunjang oleh Jewish Colonization Assocation, Baron Hirsch, Yahudi dari Eropa Timur beremigrasi ke Argentina dan membentuk kolonialisme pertanian, untuk kembali ke Palestina. Ini dimulai tahun 1881. Dengan demikian unsur penduduk dalam suatu negara telah dipenuhi oleh Israel,


44

yaitu umat Yahudi yang pada awalnya mengalami diaspora ke berbagai wilayah yang kebanyakan wilayah eropa39. Dari data yang diperoleh, jumlah penduduk Israel pada akhir tahun 2008 berjumlah sekitar 1.8 juta jiwa40. Unsur negara yang berikutnya adalah adanya wilayah yang tetap, dimana penduduk suatu negara itu tinggal atau menetap. Israel merupakan suatu negara yang dalam pembentukkannya melalui proses occupatie atau pendudukan bagian wilayah Negara Palestina. Awalnya Israel bukanlah merupakan suatu negara karena tidak memiliki wilayah untuk tinggal. Hal inilah yang menjadi asal mula terjadinya konflik antara Israel dengan Palestina secara umum, yaitu perebutan wilayah untuk Negara Israel. Israel mengadakan serangan demi serangan untuk “mengusir” warga Palestina sampai akhirnya warga Israel menempati wilayah Negara Palestina. Hal ini dapat dilihat pada gambar 1, yaitu bagaimana pertambahan wilayah Negara Israel sebagai hasil dari pendudukan di wilayah Palestina.Setelah melalui proses konflik bersenjata yang cukup panjang, maka Majelis Umum PBB turut campur tangan dengan mengeluarkan resolusi untuk wilayah Israel. Pada waktu lahirnya negara Israel yaitu 14 Mei 1948, oleh hukum internasional yaitu melalui Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 181 (II) tanggal 29 November 1947 ditetapkan bahwa yang menjadi wilayah darat bagi Negara Israel atau Yahudi adalah wilayah Saffad, Tiberias, aifa, tulkarm, Ramlet, Sahara, Negeb, dan Jaffa.

39

http://www.wikipedia-Bahasa Indonesia, Israel. Html, 9 Mei 2009. http://www.jewishvirtuallibrary. Org/jsource/society&culture/newpop/html., tanggal 24 September 2009. 40


45

Unsur negara berikutnya adalah Pemerintah yang berdaulat yang dimiliki oleh Israel. Negara Israel Israel merupakan negara demokrasi dengan sistem pemerintahan parlementer dan hak pilih universal41. Perdana Menteri Israel menjabat sebagai kepala pemerintahan dan Knesset bertugas sebagai badan legislatif Israel. Pada masa-masa awal kemerdekannya, gerakan Zionisme buruh yang dipimpin oleh Perdana Menteri David Ben-Gurion mendominasi politik Israel. Tahun-tahun ini ditandai dengan imigrasi massal para korban yang selamat dari Holocaust dan orang-orang Yahudi yang diusir dari tanah Arab. Kebanyakan pengungsi tersebut ditempatkan di perkemahan-perkemahan yang dikenal sebagai ma'abarot. Sampai tahun 1952, 200.000 imigran bertempat tingal di kota kemah ini. Adanya desakan untuk menyelesaikan krisis ini memaksa Ben-Gurion menandatangani perjanjian antara Jerman Barat dengan Israel. Perjanjian ini menimbulkan protes besar kaum Yahudi yang tidak setuju Israel berhubungan dengan Jerman42.

Suatu negara harus memiliki pemerintah, baik seorang atau beberapa orang yang mewakili warganya sebagai badan politik serta hukum di negaranya, dan pertahanan wilayah negaranya. Pemerintah dengan kedaulatan yang dimiliknya merupakan penjamin stabilitas internal dalam negaranya, disamping merupakan penjamin kemampuan memenuhi kewajibannya dalam pergaulan internasional. Pemerintah inilah yang mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam rangka mencapai kepentingan nasional negaranya, baik itu di dalam negaranya 41

Global Survey 2006: Middle East Progress Amid Global Gains in Freedom. Freedom House, tanggal 5 November 2009. 42 http://www.wikipedia.com, tentang Sejarah Israel-html., tanggal 5 November 2009.


46

dalam rangka mempertahankan integritas negaranya, maupun di luar negaranya melaksanakan politik luar negeri untuk suatu tujuan tertentu. Yang perlu dicermati adalah bahwa Negara Israel sebagai negara yang berdaulat mengadakan perjanjian dengan negara lain, Jerman. Perjanjian antara kedua negara tersebut merupakan salah satu dari perjalanan proses pemerintahan di negara Israel sejak kemerdekaannya, dan menunjukkan bahwa Israel sebagai negara yang berdaulat memiliki pemerintahan, dimana wakil dari pemerintahannya atau perdana menteri yang pada waktu itu menjabat mengadakan Perjanjian Internasional dengan Jerman dalam rangka mencapai kepentingan nasional Negara Israel.

Unsur negara yang berikutnya adalah pengakuan (recognition) dari negara lain. Negara-negara Arab selama bertahun-tahun menolak hak Israel untuk berdiri. Sejarah mencatat bahwa sehari setelah proklamasi kemerdekaan negara, gabungan lima negara Arab yaitu Mesir, Suriah, Yordania, Lebanon dan Irak menyerang Israel, menimbulkan Perang Arab-Israel 1948. Ini hanya salah satu dari sekian banyak konflik yang terjadi di kawasan tersebut sampai kepada konflik antara Israel dan Palestina yang masih terjadi hingga awal tahun 2009 kemarin. Masalah utamanya tidak berubah yaitu mengenai wilayah Negara Israel. Menurut hukum negara Israel, ibukota Israel adalah Yerusalem. Walaupun demikian badan PBB dan kebanyakan negara di dunia tidak mengakuinya. Hingga akhirnya terjadi Pemilihan Knesset 1977 menandai terjadinya titik balik dalam sejarah perpolitikan Israel. Pada pemilihan ini, Menachem Begin yang berasal dari partai Likud mengambil alih kontrol pemerintahan dari Partai Buruh Israel. Pada tahun itu pula, Presiden Mesir Anwar El Sadat melakukan kunjungan ke Israel dan


47

mengucapkan pidato di depan Knesset. Aksi ini dilihat sebagai pengakuan kedaulatan Israel yang pertama oleh negara Arab. Pada tahun 1994, Perjanjian Damai Israel-Yordania ditandatangani, membuat Yordania menjadi negara Arab kedua yang melakukan normalisasi hubungan dengan Israel atau dengan kata lain hal ini merupakan bentuk pengakuan lahirnya Negara Israel.

Dalam hukum internasional sendiri tidak ditentukan jumlah negara-negara yang ada di dunia dalam pengakuan terhadap lahirnya suatu negara. Israel kemudian diterima sebagai anggota PBB pada tanggal 11 Mei 194943. Ini menunjukkan bahwa hukum internasional telah mengakui keberadaan Negara Israel sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat.

2. Eksistensi Palestina sebagai Suatu Negara Dalam Hukum Internasional

Berdirinya negara Palestina didorong oleh keinginan untuk menyatukan penduduk Palestina yang terdiri dari beraneka ragam etnis. Palestina mengumumkan eksistensinya bukan karena mendapat konsesi politik dari negara lain, melainkan untuk mengikat empat juta kelompok etnis dalam satu wadah, dan merupakan sebuah negara yang berbentuk Republik Parlementer yang diumumkan berdirinya pada tanggal 15 November 1988 di Aljiria, ibu kota Aljazair. Data

43

http:// The United Nations. html "Two Hundred and Seventh Plenary Meeting", 5 November 2009.


48

terakhir yaitu pada tahun 2007 menyebutkan bahwa penduduk Palestina berjumlah 3,9 juta jiwa44. Palestina mengklaim wilayah negaranya dengan perbatasan45 dimulai dari Lebanon di Ras El-Nakoura di wilayah Laut Tengah (Laut Mediterania) dan dengan garis lurus mengarah ke timur sampai ke daerah di dekat kota kecil Lebanon yaitu kota Bent Jubayel, di mana garis pemisah antara kedua negara ini miring ke Utara dengan sudut yang hampir lurus. Pada titik ini, perbatasan berada mengitari mata air Sungai Yordan yang menjadi bagian dari Palestina dalam jalan kecil yang membatasinya dari wilayah Timur dengan wilayah Suriah dan danau Al Hola, Lout dan Tabariyya.

Perbatasan dengan Yordania dimulai di wilayah selatan danau Tabariyya pada pembuangan sungai Al Yarmouk. Terus sepanjang Sungai Yordan. Dari mata air Sungai Yordan, perbatasan ini ke arah Selatan membelah pertengahan Laut Mati secara geometrikal dan lembah Araba, hingga sampai pada daerah Aqaba. Perbatasan dengan Mesir dapat digambarkan dengan garis yang hampir membentuk garis lurus yang membelah antara daerah semi-pulau Seena dan padang pasir Al Naqab. Perbatasan ini dimulai di Rafah di Laut Tengah hingga sampai ke daerah Taba di Teluk Aqaba. Di bagian Barat, Palestina terletak di sebelah perairan lepas internasional dari Laut Tengah dengan jarak sekitar 250 km 44

http://muslimstory.wordpress.com/2009/27/dahsyat-jumlah-penduduk-Palestina-naik tujuh kali lipat, 15 September 2009. 45 http://www.wikipedia.com/Gerber, Haim/(1998)/"Palestine"/and other territorial concepts in the 17th century/International Journal of Middle East Studies/Vol 30, pp. 563572/wikipedia.org, tanggal 5 November 2009.


49

dari Ras El-Nakoura disebelah selatan hingga Rafah di bagian selatan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa wilayah negara Palestina mengalami penyempitan akibat pendudukan oleh Israel.

Unsur negara selanjutnya adalah pemerintahan yang berdaulat. Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa Palestina berbentuk Republik Parlementer dengan seorang presiden sebagai kepala negaranya. Dewan Nasional Palestina, yang identik dengan Parlemen Palestina, beranggotakan 500 orang. Kedalam, lembaga ini terdiri dari:

1.

Komite Eksekutif.

2.

Kesatuan Lembaga Penerangan.

3.

Lembaga Kemiliteran Palestina.

4.

Pusat Riset Palestina.

5.

Pusat Tata Perencanaan Palestina.

Dalam hal ini, Komite Eksekutif membawahkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Penerangan, Pendanaan Nasional Palestina, Organisasi Massa, Tanah Air yang Diduduki, Perwakilan PLO, Masalah Politik, Masalah Administrasi dan Masalah Kemiliteran46.

Unsur negara berikutnya adalah pengakuan dari negara lain. Berdasarkan data yang diperoleh, sampai sekarang ada 93 negara anggota PBB yang mengakui keberadaan Palestina sebagai suatu negara, yaitu dengan mengakui kemerdekaan 46

http://www.wikipedia.co.id, mengenai Palestina.html., tanggal 9 Mei 2009.


50

negara tersebut pada tahun 1988. Walaupun sampai sekarang Palestina bukan merupakan negara anggota PBB47.

Dalam negara itu sendiri terjadi konflik Hamas-Fatah juga disebut sebagai Perang Saudara Palestina dan Konflik sesama saudara, dimulai pada tahun 2006 dan terus berlanjut, dalam satu bentuk atau lain, ke tahun 2008. Konflik antara dua pihak fraksi utama Palestina yaitu Fatah dan Hamas. Mayoritas peperangan adalah terjadi di Jalur Gaza dimana dimulai pertikaian terjadi setelah Hamas memenangkan dalam pemilihan legislative atau berhasil memenangi 76 kursi dari 132 kursi parlemen yang dicanangkan saat itu. dan Hamas kemudian menguasai Jalur Gaza. Ketegangan antara Hamas dan Fatah mulai meningkat pada 2005 setelah kematian pemimpin lama PLO Yasser Arafat yang meninggal pada 11 November 2004 dan kembali intensif setelah Hamas memenangkan pemilihan umum 2006. PLO sebagai Organisasi Pembebasan Palestina dan yang memproklamasikan kemerdekaan Palestina sejak semula terdiri dari berbagai kelompok dengan kekuatan dan pandangan yang berbeda-beda terdiri dari Fatah, Front Rakyat untuk Pembebebasan Palestina (PELP), Front Perjuangan Rakyat (PSF) dan Al Sa’iqah. Fatah merupakan kelompok terbesar dan terbaik diantara kelompok perlawanan Palestina, dengan sendirinya banyak menentukan kebijakan PLO dalam Dewan nasional Palestina. Hingga akhirnya lahir kelompok Pembebasan Palestina pada tahun 1987, Hamas berbeda dari kelompok sebelumnya (Fatah dan yang lainnya) yang tidak ingin berdiplomasi dengan Israel 47

http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar _Negara dengan_pengakuan_terbatas.html, tanggal 9 Mei 2009.


51

dalam menyelesaikan konflik. Hamas adalah sebuah gerakan jihad, dakwah dan politik yang mencakup semua aspek kehidupan.

Hal ini dibuktikan dengan masuknya Hamas ke medan politik dan ikut serta dalam pemilihan umum. Masuknya Hamas ke medan perpolitikan adalah prose salami yang bertujuan membenahi berbagai penyimpangan yang ada di dalam berbagai peraturan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip rakyat Palestina dan memberikan perlindungan terhadap berbagai kekayaan dan hak-hak mereka. Tujuan utama gerakan hamas adalah mendirikan Negara Palestina diatas seluruh tanah Palestina melalui jihad yang diikuti seluruh kaum muslimin48.

Hal inilah yang menyebabkan kelemahan Palestina dalam hukum internasional, yaitu karena masalah penetapan wilayah geografis negaranya, serta pengakuan negara asing terhadap kemerdekaan Palestina. Hal ini disebabkan karena tidak ada persatuan didalam negeri Palestina yaitu terjadinya konflik internal atau “perang saudara” di Negara Palestina.

48

Nando Baskara, Gerilyawan-Gerilyawan Militan Islam, (Jakarta: PT Buku Kita, 2009),

hlm. 108.


BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NEGARA A. Pengertian dan

Recommend Documents