sistem pemerintahan parlementer tersebut pada pokoknya dibedakan atas dasar kriteria: 1. Ada tidaknya pembedaan antara real executive dan nominal
SKEMA SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL PARPOL PARLEMEN PEMILIH KABINET . SISTEM PEMERINTAHAN CAMPURAN a. Terdapat ciri-ciri parlementer dan presidensiil b
Download (Dipublikasikan dalam Jurnal Ilmiah ”Dinamika Hukum”, FH Unisma Malang,. ISSN: 0854-7254, Vol. ... Kata kunci: Kewenangan; Pemerintahan, Welfare State.
Sistem Pemerintahan dan Pentadbiran Negara Malaysia 1) Demokrasi berparlimen; a) Rakyat melibatkan diri dalam sistem perlembagaan negara. b) Raja-raja Me1ayu
Serikat, namun bukan berarti Soekarno setuju dengan praktik sistem pemerintahan parlementer.61 Dalam Rapat Besar saat menyampaikan susunan kekuasaan pemerintahan
Download Jurnal Konstitusi, Vol. IV, No.1, Juni 2011. 103. KEWENANGAN ORGAN NEGARA ... Pemerintah atau administrasi negara adalah suatu abstraksi yang oleh hukum dipersonifikasi dan diangkat sebagai realita ... Pejabat atau Badan Pemerintah Seb
Bab Negara dan Sistem Pemerintahan ... (presidensial, parlementer dll), Idiologi ... dalam bentuk monarki dan republik. Perbedaan
Download Bentuk-Bentuk Interaksi Sosial. • Kerjasama ... sama. Bentuk-bentuk kerjasama ... Kelompok sosial dintaranya: Keluarga, masyarakat,kumpulan, organisasi,dll.
Bentuk yang lain lagi adalah yang berupa Perusahaan Negara ( PN ), sebagai contoh adalah. Perusahaan Negara Perkebunan atau PNP. Bentuk ini kemudian diganti namanya menjadi Perseroan Terbatas ( PT ). Persero karena pemilikan dari usaha ini oleh negar
Download Bentuk-Bentuk Interaksi Sosial. • Kerjasama ... sama. Bentuk-bentuk kerjasama ... Kelompok sosial dintaranya: Keluarga, masyarakat,kumpulan, organisasi,dll.
Indonesia pernah menggunakan dual-executive sistem, dengan Presiden sebagai Kepala Negara dan perdana menteri sebagai Kepala Pemerintahan. UUD yang sama pernah ditafsirkan .... kembali oleh R.M. Ananda B. Kusuma, dosen Sejarah Ketatanegaraan Fakultas
Download demikian, Pemerintahan Desa dalam sistem birokrasi pemerintah Indonesia adalah “unit pemerintahan palsu”. Kata Kunci: ... 6/2014 dalam sistem administrasi publik ... Pemantau Otonomi Daerah, Sekretaris Daerah. Kabupaten Tangerang, Sekr
Download demikian, Pemerintahan Desa dalam sistem birokrasi pemerintah Indonesia adalah “unit pemerintahan palsu”. Kata Kunci: ... 6/2014 dalam sistem administrasi publik ... Pemantau Otonomi Daerah, Sekretaris Daerah. Kabupaten Tangerang, Sekr
Download demikian, Pemerintahan Desa dalam sistem birokrasi pemerintah Indonesia adalah “unit pemerintahan palsu”. Kata Kunci: ... 6/2014 dalam sistem administrasi publik ... Pemantau Otonomi Daerah, Sekretaris Daerah. Kabupaten Tangerang, Sekr
Download demikian, Pemerintahan Desa dalam sistem birokrasi pemerintah Indonesia adalah “unit pemerintahan palsu”. Kata Kunci: ... 6/2014 dalam sistem administrasi publik ... Pemantau Otonomi Daerah, Sekretaris Daerah. Kabupaten Tangerang, Sekr
Download demikian, Pemerintahan Desa dalam sistem birokrasi pemerintah Indonesia adalah “unit pemerintahan palsu”. Kata Kunci: ... 6/2014 dalam sistem administrasi publik ... Pemantau Otonomi Daerah, Sekretaris Daerah. Kabupaten Tangerang, Sekr
Download demikian, Pemerintahan Desa dalam sistem birokrasi pemerintah Indonesia adalah “unit pemerintahan palsu”. Kata Kunci: ... 6/2014 dalam sistem administrasi publik ... Pemantau Otonomi Daerah, Sekretaris Daerah. Kabupaten Tangerang, Sekr
Download demikian, Pemerintahan Desa dalam sistem birokrasi pemerintah Indonesia adalah “unit pemerintahan palsu”. Kata Kunci: ... 6/2014 dalam sistem administrasi publik ... Pemantau Otonomi Daerah, Sekretaris Daerah. Kabupaten Tangerang, Sekr
Download demikian, Pemerintahan Desa dalam sistem birokrasi pemerintah Indonesia adalah “unit pemerintahan palsu”. Kata Kunci: ... 6/2014 dalam sistem administrasi publik ... Pemantau Otonomi Daerah, Sekretaris Daerah. Kabupaten Tangerang, Sekr
Suspensi adalah sediaan cair yg mengandung bahan obat yg tidak larut dan terdispersi dalam cairan pembawa. Dalam kemasan terdapat etiket bertuliskan
Download perubahan sosial telah diuraikan di atas maka apakah yang dimaksud dengan perubahan sosial budaya itu? Berikut ini pengertian perubahan sosial budaya ...
Download Perubahan sosial budaya merupakan sebuah gejala berubahnya struktur ... sering disebut sebagai perubahan sosial .... adanya modernisasi mengakibatkan .
baik melalui buku, artikel, jurnal, makalah dan lain-lain atau sering disebut sebagai studi ... PKK, pelaksanaan musyawarah, pembangunan desa, lembaga pemberdayaan
Download akan me jadi praktisi pemerintahan. Buku ini membahas konsep etika pe intahan , moralitas, sumber etika, azas penyelenggaraan pemenn han yang baik, kekuasaan dan demokratisasi, kode inaan etika aparatur sipil negara, serta etika pelayan
BENTUK NEGARA & PEMERINTAHAN
SHINTA HAPPY YUSTIARI, S.AP, MPA
TRIAS POLITICA
EKSEKUTIF
LEGISLATIF
YUDIKATIF
KEKUASAAN u/ MELAKSANAKAN PER-UU
KEKUASAAN u/ MEMBUAT PER-UU
KEKUASAAN u/ MENGAKKAN PER-UU (KEKUASAAN PERADILAN)
SISTEM PEMERINTAHAN
HAMID S ATTAMIMI
DALAM SISTEM PEMERINTAHAN TERDAPAT BAGIANBAGIAN PEMERINTAHAN YANG MASING-MASING MEMPUNYAI TUGAS & FUNGSI. KESELURUHAN BAGIAN MERUPAKAN SATU KESATUAN YG PADU & BEKERJA SAMA SECARA RASIONAL
SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA DALAM ARTI PALING LUAS MELIHAT HUBUNGAN YG TERJADI ANTARA NEGARA– RAKYAT
SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA DALAM ARTI LUAS MELIHAT HUBUNGAN YANG TERJADI ANTAR SEMUA ORGAN NEGARA ; PUSAT-DAERAH
SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA DALAM ARTI SEMPIT MELIHAT HUBUNGAN YANG TERJADI ANTAR SEBAGIAN ORGAN NEGARA DI TINGKAT PUSAT, KHUSUSNYA HUB. EKSEKUTIF - LEGISLATIF
SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA (PALING LUAS) MONARKHI ARISTOKRASI
DEMOKRASI
SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA (LUAS) KESATUAN SERIKAT
KONFEDERALIS
SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA (SEMPIT) SISTEM PARLEMENTER SISTEM PEMISAHAN KEKUASAAN
SISTEM PEMERINTAHAN BADAN PEKERJA
MENURUT DOKTRIN HUKUM TATA NEGARA YG ADA DALAM KONSTITUSI
CORAK SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA BERDASARKAN BENTUK NEGARA
BENTUK NEGARA MENGACU PADA PEMBAGIAN & HUBUNGAN KEKUASAAN ANTARA PUSAT DENGAN DAERAH
BANGUNAN NEGARA KESATUAN (UNITARIS)
BANGUNAN NEGARA SERIKAT (FEDERAL)
SERIKAT NEGARANEGARA (KONFEDERALIS)
KLASIFIKASI SISTEM PEMERINTAHAN
SISTEM PARLEMENTER
SISTEM PRESIDENSIIL
INGGRIS
AMERIKA SERIKAT
SISTEM PEMERINTAHAN BADAN PEKERJA SWISS
SISTEM PARLEMENTER
SISTEM PRESIDENSIIL
SISTEM PEMERINTAHAN BADAN PEKERJA
PARLEMEN ( LEGISLATIF) MEMPUNYAI KEDUDUKAN LEBIH TINGGI DARIPADA EKSEKUTIF. PARLEMEN DAPAT MEMBUBARKAN EKSEKUTIF MELALUI MOSI TIDAK PERCAYA
PARLEMEN & EKSEKUTIF MEMPUNYAI KEDUDUKAN SAMA & TIDAK DAPAT SALING MENJATUHKAN, ADANYA CHECK&BALANCES DLM MELAKSANAKAN KEWENANGAN
SISTEM PEMERINTAHAN DGN PENGAWASAN RAKYAT EKSEKUTIF MERUPAKAN BAGIAN YG TDK TERPISAHKAN DR PARLEMEN. PARLEMEN TDK DIBERIKAN WEWENANG MELAKUKAN PENGAWASAN KEPADA EKSEKUTIF SHG YG MENGAWASI PARLEMEN&EKSEKUTIF ADALAH RAKYAT
GARIS HORIZONTAL
ORGANISASI SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA
GARIS VERTIKAL
ORGANISASI SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA DALAM GARIS HORIZONTAL KEKUASAAN LEGISLATIF
KEKUASAAN EKSEKUTIF
KEKUASAAN YUDIKATIF
KEKUASAAN MEMBENTUK UU DISERAHKAN KE LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT / PARLEMEN • KEKUASAAN MENJALANKAN UU KEKUASAAN DILAKUKAN PEMERINTAH PRESIDEN/PM & STRUKTUR KEBAWAH • KEKUASAAN MELAKSANAKAN PERADILAN • DILAKUKAN BADAN PERADILAN DGN SUSUNAN BERTINGKAT SESUAI KEWENANGAN TINGKATAN & BERPUNCAK DI MA
ORGANISASI SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA DALAM GARIS VERTIKAL INTINYA PADA BANGUNAN NEGARA
BANGUN NEGARA SERIKAT
BANGUN NEGARA KESATUAN
MASING2 BANGUN NEGARA MEMILIKI SATUAN PEMERINTAHAN YG LEBIH RENDAH DI BAWAH PEMERINTAH PUSAT
