KATA SAMBUTAN Peningkatan kasus HIV dan AIDS di Sumatera Utara dalam lima tahun terakhir ini, dari hasil rekapitulasi laporan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, memperlihatkan peningkatan yang cukup signifikan. Dan kasus-kasus HIV dan AIDS yang ditemukan saat ini juga telah ditemukan di Lapas dan Rutan sehingga dibutuhkan penanganan yang komprehensif di Lapas dan Rutan. Untuk itu Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Sumatera Utara bekerjasama dengan Departemen Hukum dan HAM wilayah Sumatera Utara dan Family Health International (FHI) mengadakan lokakarya tentang teknis pelaksanaan program penanggulangan HIV dan AIDS di Lapas dan Rutan, dan darinya telah tersusun sebuah buku "Panduan Operasional Pelaksanaan Program Penanggulangan HIV dan AIDS di Lapas/Rutan". Panduan ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan setiap program penanggulangan HIV dan AIDS di Lapas dan Rutan di Sumatera Utara. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan buku panduan ini.
Medan, April 2007 KOMISI PENANGGULANGAN AIDS (KPA) PROVINSI SUMATERA UTARA Ketua Pelaksana Harian,
dr. Linda T. Maas, MPH
i
KATA PENGANTAR Maraknya penggunaan narkoba sangat berpengaruh terhadap penambahan jumlah tahanan yang masuk ke Rutan dan Lapas, dimana berdasarkan data rekapitulasi yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI menunjukan terjadi peningkatan jumlah narapidana dan tahanan kasus narkotika dari 10,6% pada tahun 2002, menjadi 23,5% tahun 2005 dan pada 2006 sudah mencapai 40%. Merespon terhadap permasalahan HIV berkaitan dengan meningkatnya jumlah tahanan narkoba, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menetapkan Strategi Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS dan Penyalahgunaan Narkoba di Lapas dan Rutan di Indonesia Tahun 2005-2009. Berdasarkan strategi ini, beberapa staf Lapas dan Rutan di Sumatera Utara telah dilatih dan mulai melaksanakan program pencegahan penularan HIV dan AIDS secara bertahap. Untuk memberikan acuan yang jelas serta menjaga mutu pelaksanaan kegiatan maka dibutuhkan adanya panduan operasional bagi staf Lapas dan Rutan. Berdasarkan kebutuhan tersebut, Tim Pokja Lapas yang beranggotakan lintas sektor, bekerja sama dengan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Sumatera dan Lembaga Swadaya Masyarakat International yaitu Family Health International (FHI) telah melakukan lokakarya dengan mengundang Kepala Rutan dan Lapas, LSM dan untuk membahas panduan operasional pelaksanaan program penanggulangan HIV dan AIDS di Rutan dan Lapas. Hasil lokakarya inilah yang kemudian disusun menjadi buku panduan operasional ini. Buku panduan dapat dipakai sebagai acuan bagi petugas lapas melengkapi beberapa pedoman yang dibuat oleh Dirjen Pemasyarakatan. Disadari bahwa belum semua Rutan dan Lapas mempunyai kelengkapan sumber daya dan sarana untuk melaksanakan program penanggulangan HIV-AIDS seperti yang tertuang dalam buku panduan. Berkaitan dengan hal tersebut perlu pelaksanaan kegiatan secara bertahap sesuai dengan kemampuan yang ada. Bisa dimulai dengan pemberian informasi dasar karena beberapa staf Lapas dan Rutan sudah dilatih, sedangkan kegiatan lainnya bisa dikoordinasikan dan bekerja sama dengan pihak lain seperti Puskesmas dan rumah sakit terdekat yang sudah melaksanakan program HIV-AIDS dan LSM peduli AIDS. Kami ingin menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak baik perorangan maupun lembaga yang ikut serta dalam pembuatan buku ini, dan semoga buku ini akan bermanfaat bagi semua pihak dalam melakukan upaya pencegahan, pengobatan dan perawatan tahanan di Lapas dan Rutan khususnya bagi yang terinfeksi HIV.
Medan, April 2007 Ka. Kanwil Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Utara
Drs. Untung Sugiyono, BcIP. MM
ii
DAFTAR ISI
iii
Kata Sambutan .....................................................................................
i
Kata pengantar .....................................................................................
ii
I.
Pendahuluan
Daftar Isi ............................................................................................ iii I.
Pendahuluan ................................................................................ A. Latar Belakang ......................................................................... B. Tujuan .....................................................................................
1 1 3
Pelaksana Program di Lapas dan Rutan .....................................
4
III. Kebijakan Pelaksanaan Program .................................................
6
II.
IV. Tatalaksana Penanganan Tahanan Berisiko Tinggi Tertular HIV di Lapas/Rutan ....................................................... 8 4.1. Penanganan Tahanan pada saat masuk di Lapas/Rutan ......... 9 4.2. Pemberian perawatan berkesinambungan 11 (continue of care) di Lapas/Rutan ....................................... 4.3. Proses pengalihan Tahanan HIV+ dari Rutan ke Lapas......... 15 4.4. Pelepasan Narapidana terinfeksi HIV+ ............................... 16 Peserta Lokakarya Pokja Lapas ........................................................... 18 Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli AIDS ...................................... 20 Puskesmas Layanan IMS dan VCT.......................................................... 23 Rumah Sakit Peduli AIDS ................................................................... 24 Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 23/1660 K ........ 25
A.
Latar Belakang
Perkembangan penyalahgunaan narkoba melalui jarum suntik di Indonesia berjalan secara cepat di masyarakat termasuk juga di Rumah Tahanan (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Sebuah penelitian yang diadakan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Badan Pusat Statistik (BPS) pada 10 Lapas/Rutan di Indonesia tahun 2004 menunjukkan bahwa sebagian warga binaan adalah pecandu. Proporsi pecandu pada penelitian tersebut berdasarkan jenis NAPZA yang dipergunakan adalah 33% menggunakan putaw, sedangkan antara 1-4% menggunakan kokain, heroin dan morfin. Dari pecandu ini, 45% menyatakan masih mengalami ketergantungan pada NAPZA dengan klasifikasi penggunaan sebagai pemakai 53,9%, serta sebagai pengedar 26,8% dan sisanya sebagai pemakai yang sekaligus pengedar. Di samping itu, patutlah dicatat bahwa sebagian besar warga binaan yang diteliti ini berusia produktif dengan persentase terbesar pada usia 15-19 tahun sebesar 38%. Berdasarkan data rekapitulasi jumlah narapidana/tahanan di Indonesia yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI diketahui hingga bulan Agustus 2006 terdapat 110.958 orang narapidana dan tahanan di Indonesia, dan 25.096 orang di antaranya adalah terkait kasus narkotika. Data menunjukkan terjadi peningkatan jumlah narapidana dan tahanan kasus narkotika dari 8,94% pada tahun 2005 menjadi 9,41% pada tahun 2006. Di Sumatera Utara, jumlah warga binaan pemasyarakatan (WBP) cukup tinggi yaitu mencapai 16.509 (terdiri dari 15.853 narapidana dan tahanan pria, dan 656 narapidana dan tahanan wanita) yang tersebar di 34 Unit Pelaksana Teknis (UPT) (data Kanwil DepKumHam April 2007). Kondisi ini menjadikan masalah kesehatan WBP merupakan sesuatu yang sangat perlu diberikan perhatian. Terlebih lagi Sumatera Utara termasuk salah satu dari 5 dengan angka kematian tahanan tertinggi di Indonesia. Upaya untuk
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
menekan angka kematian, salah satunya adalah dengan melakukan upaya pencegahan penularan penyakit yang ada di dalam Lapas/Rutan, serta memberikan pengobatan kepada yang sudah sakit. Meskipun AIDS belum menjadi penyebab kematian utama di Lapas/Rutan Sumatera Utara, tetapi antisipasi terhadap hal tersebut perlu dilakukan. Terlebih lagi karena WBP, khususnya yang terkait kasus narkoba, memiliki kemungkinan sudah terinfeksi HIV sangat tinggi. Hasil Survei Surveilans Perilaku (SSP) terhadap WBP Lapas Wanita dan Rutan di Tanjung Gusta Medan, menunjukkan 90% dari WBP yang pernah menjadi pengguna narkoba suntik, mengaku melakukan penyuntikan bersama teman. Hal yang mengkhawatirkan adalah pengguna narkoba suntik wanita sebesar 29% menggunakan jarum suntik secara bersama dengan pacarnya, sedangkan yang berbagi jarum dengan teman juga cukup tinggi sekitar 55-60% (Survei Surveilans Perilaku Penghuni Rutan dan Lapas Wanita Tanjung Gusta, KPAND SU tahun 2005). Sero survei yang dilakukan Dinas Kesehatan Sumatera Utara tahun 2005 terhadap 534 WBP dari 4 UPT sebagai sampel, menunjukkan 28 WBP terinfeksi HIV. Sedangkan tahun 2006, dari 2 UPT yang berbeda dari tahun sebelumnya, pemeriksaan terhadap 323 sampel, 14 terinfeksi HIV dan 1 IMS. Selanjutnya, gambaran kasus HIV di Lapas dan Rutan di Sumatera Utara juga ada peningkatan, hal ini didasarkan pada hasil surveilens yang dilakukan Dinas Kesehatan pada tahun 2005 dimana diperoleh data sebagai berikut: di Lapas/Rutan yaitu LP Tanjung Gusta, dari 279 tahanan yang diperiksa 13 HIV+, di LP Lubuk Pakam dari 173 tahanan, 3 HIV+, Rutan Tobasa/Balige, 51 diperiksa, 3 HIV+ dan Rutan Tarutung 31 diperiksa, 1 HIV+. Mengingat masalah ketergantungan NAPZA serta penggunaan NAPZA tidak lagi terbatas pada masyarakat namun sudah masuk ke dalam lingkungan Lapas/Rutan, serta peningkatan perilaku yang berisiko di dalam Lapas dan Rutan termasuk dampakdampak buruknya, maka Kanwil Departemen Hukum dan HAM Sumatera Utara memandang perlu untuk melaksanakan program penanggulangan HIV dan AIDS di Rutan dan Lapas. Sebagai acuannya adalah Strategi Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS dan Penyalahgunaan Narkoba di Lapas dan Rutan di Indonesia Tahun 2005–2009 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Guna pelaksanaan Strategi Nasional tersebut sangatlah diperlukan panduan operasional pelaksanaan program di Lapas dan Rutan yang dapat dijadikan acuan bagi para petugas di wilayah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Sumatera Utara. Panduan operasional pelaksanaan program ini menjadi pelengkap dari panduan yang berasal dari Dirjen Pemasyarakatan, baik panduan tata laksana untuk penanganan narapidana (Napi) secara umum maupun yang berkaitan dengan penanggulangan HIV dan AIDS.
B.
Tujuan
Umum: Mencegah terjadinya penularan HIV dan meningkatkan kesehatan warga di Lapas dan Rutan termasuk tahanan dan para petugas Lapas dan Rutan. Khusus : 1. Sebagai pedoman penatalaksanaan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS di Rutan dan Lapas, khususnya bagi petugas maupun instansi yang terkait dengan program penanggulangan HIV dan AIDS di Lapas dan Rutan . 2. Menjaga mutu layanan program sehingga upaya pencegahan penularan dan peningkatan kesehatan dapat tercapai secara optimal.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
II.
Pelaksana Program di Lapas dan Rutan
Untuk mendukung pelaksanaan penanggulangan HIVAIDS di Lapas dan Rutan perlu dibentuk: Tim Pokja AIDS di Lapas dan Rutan dan Tim Pokja Lapas.
Tim HIV-AIDS di Lapas dan Rutan Tim HIV dan AIDS di Lapas dan Rutan mempunyai peran dan fungsi untuk melaksanakan kegiatan pencegahan melalui pendidikan, konseling dan testing (Voluntary Conseling and Testing) serta perawatan, dukungan dan pengobatan (Care, Support and Treatment). Untuk melaksanakan peran dan fungsi tersebut Tim HIV dan AIDS perlu melakukan kerjasama dengan lembaga lain terutama untuk kegiatan pengobatan, perawatan, dan pemberian dukungan kepada tahanan. Susunan Tim HIV dan AIDS di Lapas dan Rutan ini sebaiknya diketuai kepala Lapas atau Rutan karena akan memudahkan dalam mengkoordinasikan tugas dari anggota tim serta staf lain dalam Rutan dan Lapas. Sesuai dengan fungsi pokok Tim HIV dan AIDS Lapas maka dalam struktur organisasi perlu ada petugas yang bertanggung jawab pada pemberian informasi dan edukasi, pelayanan medis, melakukan konseling, melayani VCT (Voluntary Conseling and Testing), dan kegiatan pendampingan pada tahanan yang terinfeksi (manajemen kasus). Oleh karenanya dalam keanggotaan tim ini perlu disesuaikan dengan kelembagaan yang sudah ada, sehingga tidak akan terjadi tumpang tindih kegiatan dan mekanisme kerja antara masing-masing bidang. Pembentukan tim ini akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Lapas dan Rutan. Sebagai contoh, keanggotaan Tim HIV dan AIDS Lapas dapat disusun sebagai berikut: » Penanggung jawab : » Ketua :
Ka. Lapas/Ka Rutan Ka. Bidang Pembinaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
» Sekretaris » Anggota
: :
Ka. Sie Perawatan Dokter, perawat, konselor, manajer kasus (yang sudah dilatih), unsur pengamanan, LSM, bagian registrasi dan sebagainya.
Tim Pokja Lapas Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) merupakan lembaga yang bertanggung jawab mengkoodinir dan meng-integrasikan semua kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS yang dilaksanakan oleh berbagai sektor. Dengan belum berjalannya program yang tertata dalam sistem maka KPA perlu membentuk Kelompok Kerja (Pokja) untuk membantu sektor terkait dalam pelaksanaannya. Pokja bersifat adhoc (sementara), apabila program tersebut sudah berjalan dengan optimal dan sistem sudah terbentuk dan berfungsi maka kemungkinan Pokja tidak diperlukan lagi. Ada beberapa Pokja berkaitan dengan berbagai program, misalnya Pokja untuk penanggulangan dampak buruk NAPZA suntik (Harm Reduction) dan Pokja penanggulangan HIV dan AIDS di tempat kerja. Berkaitan dengan program penanggulangan HIV dan AIDS di Rutan dan Lapas juga perlu dibentuk Tim Pokja Lapas untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Tim AIDS di Lapas dan Rutan. Peran dan fungsi Tim Pokja Lapas lebih diarahkan untuk advokasi, mediasi, penyusunan panduan dan regulasi, serta koordinasi. Sebagai contoh, koordinasi dalam hal pelayanan dan pengobatan, kerjasama dengan lembaga lain dalam mendukung pelayanan bagi warga binaan, advokasi pada penentu kebijakan sektoral untuk mendukung pelaksanaan program di Lapas/Rutan. Oleh Karenanya Tim Pokja Lapas diharapkan melibatkan lintas sektor baik instansi pemerintah maupun LSM. Tim Pokja Lapas akan sangat berperan dalam membantu kinerja dari Tim AIDS di Lapas. Sebagai ketua tim Pokja Lapas sebaiknya dari Kepala Rutan atau Lapas. Keanggotaan Tim Pokja Lapas melibatkan Dinas Kesehatan, rumah sakit, pihak kepolisian, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan lembaga terkait yang dirasa perlu. Dalam pembentukannya diharapkan berkoordinasi dengan Komisi Penanggulangan AIDS kabupaten/kota setempat. Sebagai contoh, ditingkat provinsi telah dibentuk Pokja Lapas (lihat lampiran SK Gubernur tentang pembentukan pokja LAPAS).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
III. Kebijakan Pelaksanaan Program
Sebagai acuan pelaksanaan program adalah Strategi Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS dan Penyalahgunaan Narkoba di Lapas dan Rutan tahun 2005–2009, dengan menitikberatkan beberapa hal sebagai berikut: 1.
Bahwa Lapas/Rutan selain sebagai instansi yang melakukan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan, juga harus mampu memberikan layanan kesehatan yang optimal bagi mereka yang membutuhkannya, termasuk narapidana dan tahanan yang terinfeksi HIV dan pengidap AIDS.
2.
Bahwa dalam rangka memberikan layanan klinis yang optimal bagi semua warga binaan pemasyarakatan harus sesuai dengan nilai-nilai Hak Asasi Manusia sebagaimana termaktub dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan berbagai kebijakan hak asasi manusia internasional dan nasional yang terkait dengan perlakuan terhadap narapidana dan tahanan.
3.
Bahwa dalam rangka memberikan layanan klinis yang optimal tersebut, Lapas/Rutan sebagai instansi pembinaan harus menyediakan dan memperluas akses program edukasi pencegahan HIV dan AIDS bagi seluruh warga binaan pemasyarakatan.
4.
Bahwa dalam rangka memberikan layanan klinis yang optimal, para petugas Lembaga Pemasyarakatan, baik medis dan nonmedis, harus mampu memperkenalkan manfaat dan pentahapan konseling dan pengujian HIV secara rinci dengan menggarisbawahi bahwa pengujian HIV dilakukan atas dasar sukarela kepada warga binaan pemasyarakatan dan dijamin kerahasiaannya.
5.
Bahwa pihak yang berwenang untuk memberikan rekomendasi atau inisiasi konseling dan pengujian HIV adalah dokter Lapas dan Rutan berdasarkan indikasi medis dari warga binaan pemasyarakatan.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
6.
Bahwa berdasarkan unsur sukarela sebagaimana tersebut pada butir 3, warga binaan pemasyarakatan memiliki hak untuk menolak pelaksaaan pengujian HIV terhadapnya.
7.
Bahwa untuk mendukung dilaksanakannya layanan klinis yang optimal pada unit kesehatan Lapas/Rutan dengan menggarisbawahi ketetapan sebagaimana tersebut pada butir 3, maka konseling dan pengujian HIV akan ditawarkan secara rutin kepada setiap warga binaan pemasyarakatan satu bulan menjelang selesainya masa tahanan.
8.
Bahwa sesuai dengan nilai-nilai Hak Asasi Manusia, maka tidak akan ada diskriminasi terhadap warga binaan pemasyarakatan yang terbukti secara klinis mengidap HIV, baik dalam upaya pembinaan maupun penempatannya.
9.
Bahwa bagi warga binaan pemasyarakatan yang terbukti secara klinis mengidap HIV akan didampingi oleh petugas manajemen klinis dalam pendampingan psikososial dan akan memperoleh akses pelayanan pengobatan dan perawatan seoptimal mungkin yang terdiri dari: • Perawatan dan pengobatan akut, meliputi pengobatan (Infeksi Opportunistik) IO dan infeksi serta penyakit terkait HIV lainnya. • Perawatan dan pengobatan kronis, termasuk ARV. • Perawatan dan pengobatan paliatif, termasuk perawatan menjelang ajal.
10. Bahwa dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip Hak Manusia dan sebagai upaya pencegahan penularan warga binaan pemasyarakatan yang telah mengidap stadium 3 atau 4 dapat menjalani perawatan yang intensif.
Asasi HIV, AIDS lebih
11. Bahwa dalam rangka memberikan layanan klinis HIV yang optimal bagi warga binaan pemasyarakatan di Lapas dan Rutan, Tim Medis Lapas dan Rutan bekerja sama dengan dokter ahli dari rumah sakit Umum Daerah terdekat. 12. Bahwa dalam rangka memberikan layanan klinis HIV yang optimal bagi warga binaan pemasyarakatan di Lapas dan Rutan tersebut, bagi kasus-kasus medis yang rumit dan kompleks Tim Medis Lapas dan Rutan dapat merujuk RSUD terdekat.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
IV.
Tatalaksana Penanganan Tahanan Berisiko Tinggi Tertular HIV di Lapas/Rutan Seperti diuraikan sebelumnya, dasar kebijakan untuk pelaksanaan program penanggulangan HIV dan AIDS di Rutan dan Lapas adalah Strategi Nasional penanggulangan HIV dan AIDS tahun 2005-2009 yang menekankan pada pilar utama pendekatan yaitu: (i) Penegakan hukum dan bimbingan hukum; (ii) Rehabilitasi dan pelayanan sosial; dan (iii) Pencegahan dan Perawatan. Penegakan hukum dan bimbingan hukum dilakukan agar jumlah pengguna narkoba baru di Lapas/Rutan tidak bermunculan. Kegiatan rehabilitasi dan pelayanan sosial bagi narapidana/tahanan dimaksudkan untuk membantu pemulihan bagi pengguna narkoba, pengguna NAPZA suntik (penasun) atau yang terinfeksi HIV. Selain kedua pilar tersebut, pilar ketiga yaitu pencegahan dan perawatan bagi narapidana/tahanan pengidap HIV-AIDS dilakukanlah pencegahan dan perawatan, dukungan dan pengobatan (CST). Ketiga pilar tersebut saling terkait satu dengan yang lainnya dan harus dilaksanakan secara bersamaan agar tujuan dari strategi penanggulangan HIV dan AIDS dan penyalahgunaan narkoba di Lapas/Rutan di Indonesia dapat tercapai secara efektif dan efisien. Penjabaran operasional dari ketiga pendekatan khususnya upaya untuk pencegahan dan perawatan hendaknya dilakukan sejak awal pada saat tahanan masuk ke Lapas atau Rutan sampai mereka dibebaskan. Oleh karenanya kejelasan tatalaksana kegiatan secara keseluruhan mulai dari tahanan masuk ke Lapas dan Rutan sampai mereka bebas. Pola disain pelaksanaan program dapat digambarkan dalam diagram sebagai berikut:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Ditangkap
Pengadilan
RUTAN Pendidikan Konseling,Testing Pelayanan Kesehatan Dukungan
Rujukan setelah bebas Rujukan ke Klinik/RS untuk tindak lanjut pengobatan Rujukan ke LSM peduli AIDS
LAPAS
Pendidikan Konseling,Testing Pelayanan Kesehatan Dukungan
Rujukan setelah bebas Rujukan ke Klinik/RS untuk tindak lanjut pengobatan. Rujukan LSM peduli AIDS
4.1. Penanganan tahanan pada saat masuk di Lapas/Rutan Kegiatan yang perlu dilakukan pada saat tahanan baru masuk ke Rutan atau Lapas:
Registrasi atau pencatatan Sesuai dengan prosedur yang ada, tahanan yang baru masuk ke Rutan atau Lapas akan dilakukan registrasi. Di samping mencatat informasi yang sudah ditetapkan, perlu ditambahkan pendataan untuk mengetahui gambaran atau latar belakang tahanan seperti apakah mereka berisiko tertular HIV, apakah tahanan tersebut sudah pernah tes HIV, apakah tahanan sedang menjalani masa perawatan seperti penggunaan antiretroviral (ARV), atau metadon. Informasi ini dibutuhkan untuk merencanakan pemberian edukasi, menghindari tes HIV ulang, melanjutkan pengobatan yang sudah berjalan. Oleh karenanya pada saat registrasi kepada setiap tahanan yang masuk perlu ditanyakan dan dicatat informasi mengenai: » Apakah mereka pengguna narkoba » Apakah mereka pernah memakai narkoba melalui jarum suntik » Apakah mereka sering melakukan hubungan seks yang tidak aman (berganti-ganti pasangan dan tidak menggunakan kondom) » Apakah pernah VCT » Apakah mereka sedang mengikuti pengobatan (Metadon, ARV)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Penggalian informasi ini dapat dilakukan oleh Tim AIDS Rutan dan Lapas atau petugas registrasi yang dilatih. Hasil catatan ini selanjutnya diserahkan ke Tim AIDS yang akan digunakan sebagai data untuk kegiatan tindak lanjut seperti edukasi, VCT dan kelanjutan pengobatan.
Pemberian informasi HIV dan AIDS Ada dua kegiatan pemberian informasi HIV dan AIDS yaitu pemberian informasi tahap awal dan tahap lanjutan. Pemberian informasi tahap awal tentang HIV dan AIDS segera dilakukan pada semua tahanan, dan kegiatan ini dapat dilakukan pada waktu Masa Pengenalan Lingkungan (Mapenaling). Pada proses ini Tim AIDS menjelaskan informasi dasar HIV dan AIDS dan menjelaskan peran Tim AIDS serta program yang akan dilakukan. Melalui masa pengenalan ini diharapkan semua tahanan baru sudah mengetahui informasi dasar HIV dan AIDS, dan sudah terjadi interaksi dan kedekatan komunikasi anatara tahanan dengan Tim AIDS, yang akan memudahkan dalam kegiatan selanjutnya selama tahanan berada di Lapas dan Rutan. Pemberian informasi pada waktu Mapenaling sangat penting dan strategis untuk menumbuhkan rasa kepedulian akan kesehatan diri dan lingkungan, rasa kebutuhan informasi, dan bagaimana akses kepada Tim AIDS. Akan sangat membantu bila pada masa Mapenaling ini bisa diidentifikasi tahanan yang sangat berisiko seperti pengguna narkoba suntik, karena mereka sangat berpeluang terinfeksi HIV. Pemberian edukasi pada kelompok ini perlu dilakukan secara intesif sampai pada kemauan untuk testing.
Edukasi lanjutan Sebagai tindak lanjut dari pemberian informasi waktu Mapenaling, perlu ditindak lanjuti dengan edukasi yang intensif. Pemberian informasi di kelompok Rutan perlu dirancang dengan baik karena masa tahanan yang singkat. Oleh karenanya perlu dipikirkan jenis informasi apa saja yang perlu diberikan bila masa tahanan kurang dari 3 bulan dan yang lebih dari 3 bulan. Kondisi ini berbeda dengan di Lapas karena tahanan sudah ada ketetapan hukum untuk berapa lama mereka akan tinggal di Lapas. Karena itu edukasi di Lapas sudah dapat dirancang sampai konseling, testing serta dukungan untuk pengobatan, dan perawatan.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
4.2. Pemberian perawatan berkesinambungan (continue of care) di Lapas/Rutan Perawatan berkesinambungan adalah pendekatan penanggulangan HIV dan AIDS berkesinambungan, terdiri dari pencegahan penularan HIV termasuk pencegahan penularan dari ibu ke anak, konseling dan testing, perawatan, dukungan, dan pengobatan. Pendekatan ini bertujuan untuk merespon secara komprehensif kebutuhan layanan populasi maupun individu di tiap fase perjalanan penyakit dan juga untuk menyediakan layanan, serta mencegah penyebaran IMS dan HIV. Selain upaya pencegahan, komponen perawatan yang berkesinambungan yang lain adalah Konseling dan Tes HIV, Manajemen Kasus HIV dan AIDS, Perawatan dan Pengobatan, PMTCT (Prevention of Mother to Child Transmission) serta Diagnosis dan Terapi IMS (infeksi menular seksual). Di dalam Lapas/Rutan tiap komponen dalam perawatan berkesinambungan ini dapat disediakan oleh Lapas/Rutan sendiri, atau melalui rujukan ke Unit Pelayanan Kesehatan (UPK) di luar Lapas/Rutan.
Konseling dan Tes HIV Tes HIV bermanfaat untuk mengetahui status HIV seseorang sedini mungkin. Dengan demikian, ia dapat mengadopsi perilaku yang lebih aman serta mengakses layanan kesehatan sedini mungkin untuk mendapatkan layanan yang dibutuhkan. Pelayanan konseling diberikan oleh konselor di Lapas dan Rutan yaitu petugas pembinaan yang sudah dilatih dan mempunyai sertifikat dari Departemen Kesehatan (Depkes) Republik Indonesia. Pola pendekatan dalam pelaksanaan konseling dan testing HIV meliputi: » VCT/KTS (Voluntary Counseling and Testing/Konseling dan Testing Sukarela) dilakukan secara sukarela oleh tahanan (klien). Melalui edukasi intensif diharapkan klien secara sukarela meminta konseling dan testing karena ingin tahu status HIVnya. Sebelum tahanan meminta untuk testing, konselor perlu menjelaskan tentang manfaat dan tujuan VCT serta tindak lanjut dari tes seandainya hasilnya nanti positip atau terinfeksi HIV. Konselor perlu melakukan pre dan post konseling (konseling sebelum dan sesudah tes) »
Konseling dan Testing HIV yang ditawarkan secara rutin (routine offer/penawaran rutin). Routine offer diberikan kepada narapidana/tahanan sebulan menjelang masa pidananya berakhir, agar ia setelah mengetahui status HIV-nya dapat membuat perencanaan yang lebih lengkap untuk perilaku dan akses layanan kesehatan setelah bebas. Dalam pendekatan ini,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
petugas medis menawarkan konseling dan testing HIV secara rutin sebagai bagian dari paket layanan kesehatan yang disediakan bagi klien. Namun demikian klien tetap perlu menyatakan diri secara sukarela ikut serta, tidak boleh ada unsur pemaksaan, klien harus memberikan consent (persetujuan) dan mempunyai hak untuk menolak tes HIV. »
Diagnostic HIV testing/PICT (Provider Initiated Counseling And Testing), rekomendasi World Health Organization (WHO) tahun 2006, adalah konseling dan testing yang direkomendasikan oleh petugas medis atas dasar indikasi medis, namun tidak boleh ada unsur pemaksaan, klien harus memberikan consent dan mempunyai hak untuk menolak tes HIV.
Prinsip dasar yang harus dilakukan yang berkaitan dengan pelaksanaan testing: » Setiap testing HIV harus didahului dengan konseling pre test dan ditindaklanjuti dengan konseling pasca tes. » Konselor tes HIV, dokter, dan petugas laboratorium yang terlibat dalam proses harus menjamin kerahasiaan hasil tes HIV dan perilaku narapidana/tahanan yang menjadi klien. » Proses konseling dan testing HIV harus menjamin privasi klien. » Klien harus memberikan persetujuan (informed consent) sebelum tes HIV » Hanya klien sendiri yang berhak membuka status HIV-nya, baik negatif maupun positif, kepada pihak lain selain konselor dan dokter. Apabila di Lapas dan Rutan tidak menyediakan sarana untuk testing maka perlu dilakukan kerjasama dengan lembaga seperti rumah sakit dan Puskesmas terdekat yang sudah melaksanakan tes HIV. Disarankan pelayanan testing dilakukan di Rutan dan Lapas. Petugas kesehatan mengambil spesimen darah di dalam ruang klinik dan selanjutnya darah diperiksa di laboratorium Puskesmas atau rumah sakit. Hasil tes akan diberikan ke konselor yang ada di Lapas atau Rutan dan selanjutnya konselor akan memanggil tahanan yang telah diperiksa untuk membuka amplop tersebut. Pembukaan amplop hasil tes dilakukan di ruang konseling di Rutan atau Lapas di hadapan konselor. Setelah tahanan mengetahui hasil tes, konselor langsung memberikan konseling kembali (post counseling), untuk mendiskusikan bersama tindakan apa yang perlu dilakukan oleh tahanan yang terinfeksi pada hari-hari berikutnya. Untuk membantu kelancaran pelayanan tes, bahan habis pakai untuk pengambilan darah sebaiknya juga disediakan di klinik Lapas atau Rutan, dengan pertimbangan bahwa Puskesmas atau
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
rumah sakit terkait mempunyai keterbatasan sarana tersebut. Hal ini perlu dibahas bersama antara pihak Lapas/Rutan dengan pihak yang akan melayani tes. Apabila hasil tes adalah negatif atau menunjukkan belum terinfeksi HIV yang perlu dilakukan adalah tetap memberikan konseling pasca tes dan yang bersangkutan tetap mendapatkan program edukasi. Apabila hasil tes menunjukan HIV positif, yang perlu dilakukan adalah: » Memberikan konseling pasca tes » Tidak didiskriminasi berdasarkan status HIV-nya, melainkan akan mendapatkan perlakuan yang sama dengan narapidana/tahanan lain termasuk hak mengakses layanan kesehatan baik di dalam maupun di luar Lapas / Rutan. » Tidak akan diisolasi kecuali ada indikasi medis yang mengharuskan diisolasi. » Akan didampingi oleh petugas manajemen kasus kecuali ia menolak.
Pendampingan pada tahanan yang HIV+ Setelah tahanan mengikuti testing segara akan diketahui hasilnya. Untuk tahanan yang terinfeksi HIV perlu dilakukan pendampingan, dan hal ini akan dilakukan oleh manajer kasus dari Tim AIDS Lapas atau Rutan. Pendampingan perlu dilakukan karena seseorang yang HIV positif tidak hanya membutuhkan perawatan dan pengobatan secara medis melainkan juga membutuhkan dukungan psikologis, sosial, ekonomi, dan spiritual. Petugas manajemen kasus berfungsi mendampingi dan memfasilitasi Orang Dengan HIV dan AIDS (ODHA) mengakses layanan dan dukungan yang ia butuhkan. Di samping itu, petugas manajemen kasus juga memberikan dukungan psikologis dan sosial. Karena itu ia harus mempunyai daftar dan berjejaring dengan berbagai penyedia layanan yang mungkin dibutuhkan oleh ODHA. Karenanya ia perlu berkoordinasi dengan dokter, perawat, petugas konseling, rohaniawan, dan staf pengamanan Lapas/Rutan agar kliennya dapat mengakses layanan dan dukungan yang ia butuhkan, termasuk akses ARV dan dukungan adherence ARV. Manager kasus akan membantu klien untuk mengambil keputusan untuk memenuhi kebutuhannya dan membantu mengkoordinasikan pada pihak terkait. Misalnya apakah klien akan menggunakan ARV dan ke mana kebutuhan bisa dipenuhi. Misalnya, bagaimana mendapatkan ARV, apakah perlu diambil ke rumah sakit, siapa yang akan mengambil, apakah kliennya atau cukup diambil di klinik di lapas.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Perawatan dan pengobatan Untuk tahanan yang terinfeksi HIV dapat dilakukan perawatan dan pengobatan. Dengan ditemukannya ARV, maka kasus HIV dan AIDS bukanlah penyakit mematikan melainkan penyakit kronis. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian ARV dalam rangka pengobatan. Apabila status kekebalan tubuh mulai menurun, sebelum memakai ARV atau karena kegagalan ARV, timbul episode akut berupa infeksi oportunistik. Dalam fase kronis maupun fase akut, dapat timbul gejala-gejala dan keluhan fisik yang mengganggu. Keterlambatan memakai ARV, atau kegagalan ARV (karena tidak adherence atau karena resisten) dapat mengakibatkan kematian ODHA. Memperhatikan perjalanan penyakit HIV dan AIDS tersebut di atas, jenis perawatan dan pengobatan yang perlu disediakan untuk ODHA, yang disepakati secara internasional WHO, terdiri dari Perawatan Kronis, Perawatan Akut, dan Perawatan Paliatif. Perawatan kronis meliputi antara lain: pengobatan dengan ARV (anti retro viral), dukungan untuk adherence ARV, profilaksis (pencegahan) beberapa penyakit infeksi, manajemen klinis masalah kronis (diare, vegetasi jamur, dan demam yang kumat-kumatan, serta penurunan berat badan), serta pencegahan penularan HIV. Perawatan akut meliputi diagnosis, pengobatan serta pencegahan berbagai macam infeksi oportunistik dan berbagai penyakit terkait HIV, misalnya radang paru, TB, infeksi saluran pencernaan, infeksi otak, kemunduran fungsi otak, IMS (infeksi menular seksual), dan lain lain. Perawatan paliatif merupakan perawatan dan pengobatan gejala dan keluhan yang timbul pada fase akut, kronis, dan menjelang ajal, terdiri dari antara lain mengatasi nyeri, penurunan berat badan, kehilangan nafsu makan, gangguan buang air, gangguan psikologis, gangguan tidur, masalah kulit, luka akibat terlalu lama berbaring, demam, batuk, perawatan dan dukungan menjelang ajal, dan lain-lain. Ketiga jenis perawatan tersebut dapat disediakan di layanan kesehatan dasar yang dapat dilakukan di klinik Rutan dan Lapas, namun bila belum mampu perlu dilakukan rujukan dengan jejaring kerja sama dan rujukan dengan rumah sakit (RS) setempat atau terdekat untuk layanan rujukan tingkat dua dan tiga sesuai kebutuhan. Untuk stratum layanan kesehatan dasar, WHO merekomendasikan pendekatan IMAI (Integrated Management of Adult and Adolescence Illnesses) yang mencakup ketiga jenis perawatan tersebut disesuaikan dengan kapasitas yang ada.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
PMTCT (Prevention of Mother to Child Transmission) PMTCT adalah pencegahan penularan HIV dari Ibu ke bayinya, yang terdiri dari 4 prong/pilar pendekatan, yaitu: Prong I : Mencegah penularan HIV kepada wanita usia reproduksi Prong II : Mencegah kehamilan yang tidak direncanakan pada wanita HIV positif Prong III : Mencegah terjadinya penularan dari wanita hamil HIV positif ke bayi yang dikandungnya Prong IV : Memberikan dukungan psikologis, sosial, dan perawatan kepada ibu HIV positif beserta bayi dan keluarganya Pencegahan penularan HIV dari ibu ke bayi perlu dilakukan melalui edukasi pada tahanan pria maupun tahanan wanita. Program bagi tahanan pria yang dapat dilaksanakan edukasi dan konseling bagi narapidana/tahanan pria yang HIV positif, terutama saat akan keluar dari Lapas/Rutan. Edukasi ini menjadi sangat penting dalam upaya pencegahan penularan HIV kepada pasangannya setelah tahanan bebas. Di samping edukasi cara mencegah, Tim HIV dan AIDS Lapas dan Rutan juga perlu membantu tahanan untuk dapat mengakses lembaga-lembaga yang menyediakan layanan lanjutan. Program bagi tahanan wanita yang dapat dilaksanakan meliputi: » Edukasi bagi semua tahanan wanita dalam upaya pencegahan penularan HIV. » Konseling bagi narapidana/tahanan wanita yang HIV positif agar dapat menjaga kesehatannya dan tidak menularkan pada pasangannya. » Perawatan bagi tahanan yang HIV positif dan dalam keadaan hamil bekerja sama dengan RS terdekat untuk pengobatan ARV profilaksis dan persalinan yang aman. Dukungan oleh petugas/manajer kasus dan tim klinik Lapas dan Rutan sangat dibutuhkan.
4.3. Proses pengalihan Tahanan HIV+ dari Rutan Lapas
ke
Proses pengalihan tahanan yang sudah diketahui terinfeksi dari Rutan ke Lapas perlu ditata kembali dengan maksud untuk menghindari tumpang tindih kegiatan seperti konseling dan testing serta menindak lanjuti pengobatan yang sudah berjalan. Rumah Tahanan dimaksud adalah Rutan di kepolisian (Polsek, Polres, Polda), Rutan Kejaksaan maupun Rutan Pemasyarakatan (PAS).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Rutan Kepolisisian
Tahanan HIV+
Rutan Kejaksaan
Lapas
Rutan PAS
Perlu ada kerjasama antar Tim AIDS yang ada di RutanRutan tersebut. Mekanisme pengalihan (transfer) tahanan dilakukan sesuai prosedur yang sudah ada, hanya untuk tahanan yang terinfeksi ditambahi dengan pencantuman kode World Health Organization (B24) dan ditandatangani oleh dokter. Bagi Rutan yang tidak punya dokter dapat bekerjasama dengan Dinas Kesehatan setempat. Perlu penyerahan medical record atau Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kesehatan dari dokter Rutan ke dokter Lapas yang memberitahukan riwayat penyakit, pengobatan yang sudah dilakukan dan jenis ARV yang sudah diberikan, dan dosis metadon bagi yang sedang melakukan terapi.
4.4. Pelepasan Narapidana terinfeksi HIV+ Ada beberapa jenis pelepasan narapidana dari Lapas dan Rutan yaitu: bebas habis masa pidana; pembebasan bersyarat (PB) dan cuti menjelang bebas (CMB); asimilasi; tahanan yang bebas karena penangguhan; dan pengeluaran demi hukum dan pengalihan jenis penahanan. Prosedur umum pelepasan narapidana ke komunitas tetap dilaksanakan seperti yang telah ditetapkan, hanya untuk yang sudah diketahui terinfeksi HIV perlu dilakukan beberapa prosedur sebagai berikut : » Perlu dilengkapi dengan Surat Keterangan Dokter Lapas atau dokter yang bertanggung jawab (bagian dari catatan medis) untuk rujukan ke rumah sakit. » Perlu diberikan informasi tentang ke pelayanan kesehatan mana mereka harus pergi untuk melanjutkan pengobatan-nya, dan nama-nama lembaga yang dapat mendukungnya.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
»
» »
Pembekalan kembali tentang pencegahan penularan, perawatan kesehatan. Pembekalan diberikan langsung pada tahanan yang mau bebas, dan apabila memungkinkan dapat diberikan kepada keluarganya. Diperkenalkan dengan staf dari LSM yang nantinya akan dapat menjadi pendamping bagi tahanan tersebut setelah bebas. Menjalin kerjasama dengan pelayanan yang akan dirujuk dan menginformasikan kapan pasien akan dirujuk ke lembaga pelayanan tersebut.
Apabila di Rutan dan Lapas sudah mempunyai tenaga manajer kasus yang sudah dilatih semua pembekalan ini menjadi tanggung jawabnya dengan berkoordinasi dengan dokter Lapas atau Rutan. Namun jika tidak ada manajer kasus, kegiatan pembekalan dilakukan oleh Bagian Pembinaan dan Pelayanan Tahanan dan dokter yang ada. Agar persiapan pembekalan dapat dilakukan secara efektif perlu direncanakan dengan baik, dan oleh karenanya perlu diketahui kapan masa bebas atau pelepasan tahanan itu akan dilaksanakan.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Peserta Lokakarya Pokja Lapas
No
Nama
1.
dr. Linda T Maas MPH
KPA Sumut
2.
KPA Sumut
3.
Drs. Achmad Ramadhan, MA Asron Gultom
4.
M. Aman
5.
6.
7.
8.
9.
10. 11. 12. 13.
Institusi
KPA Sumut
Ditjen Pas Jakarta Kuntoro BCIP SH Kanwil Dep.Hukum dan HAM Sumut Pardamean Siagian, SH Kanwil Dep.Hukum dan HAM Sumut Caringena Sembiring Kanwil Dep.Hukum dan HAM Sumut Jevri F.H Pohan SE Kanwil Dep.Hukum dan HAM Sumut S. Sinaga, SH Direktorat Narkoba Polda Sumut Tuti Herawati Dit. Narokoba Polda Sumut Drg. D.Etyla Murti Biddokes Polda Sumut Ir. Abdul Anas Kesdam I/BB Harahap dr. Okti R Lapas Wanita Medan
14. Badinsin, SH
Lapas Anak Medan
15. H. Damanik SH
Lapas Anak Medan
16. S. Hariandja
Lapas Siantar
17. Siswanto
Lapas Tanjung Balai
18. L.F. Tumanggor
Balai pemasyarakatan Medan Lapas Wanita Medan
19. Martiningsih
Alamat
Telepon
Jln. Diponegoro No. 30 Jln. Diponegoro No. 30 Jln. Diponegoro No. 30
(061)4555911 0811604681 (061)4555911 081370028247 (061)4555911 081370861789
Jln. Putri Hijau No.4 Medan
081328769092
Jln. Putri Hijau No.4 Medan
081370567714
Jln. Putri Hijau No.4 Medan
77120001
Jln. Putri Hijau No.4 Medan
081361602869
Jl. Medan Tanjung Morawa Medan
081361213829
Jl. Medan Tanjung Morawa Medan Jl. Medan Tanjung Morawa Medan
0816308920 08126006719 081361402585
Jln. Pemasyarakatan 08126411149 Tanjung Gusta Medan Jln. Pemasyarakatan 081373448992 Tanjung Gusta Medan Jln. Pemasyarakatan 081375897400 Tanjung Gusta Medan Jln. Asahan km VII 081361667615 no. 8 Pematang siantar Jln. Mesjid Pulau 0812403021 Simardan Tanjung Balai 081362295838
Jln. Pemasyarakatan 081376608028 Tanjung Gusta Medan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
20. Yon Suharyono
Rutan Klas I Medan
21. Sri Yuwono
Lapas Klas I Medan
22. dr. Sakti M Siregar
Rutan Klas I Medan
23. Yoseph
Rutan Labuhan Deli
24. Lukas Tarigan
Cabang Rutan Pancur batu Dinas Kesehatan Sumatera Utara Dinas Kesehatan Sumatera Utara Dinas Kesehatan Kota Medan
25. Andi Ilham Lubis 26. Sukarni 27. dr. Zunaida MKes
28. dr. Tambar Ketaren
RS Adam Malik
29. dr. Zulkhairi 30. Yosia Ginting
RS Bhayangkara Poldasu RS Adam Malik
31. dr. Jamaludin
RS Haji
32. Eban Totonta Kaban
LSM Medan Plus
33. Hasiholan Tobing
LSM Medan Plus
34. Fachnita
LSM Galatea
35. Amri Yahya
LSM Galatea
36. Gita Kencana
FHI Sumut
37. Kuspujiono
FHI Sumut
38. Henri Puteranto
FHI Jakarta
Jln. Pemasyarakatan 081396609999 Tanjung Gusta Medan Jln. Pemasyarakatan 081397790996 Tanjung Gusta Medan Jln. Pemasyarakatan 77581532 Tanjung Gusta Medan Jln. H. Perak SD 081361714181 34/35 Labuhan Deli 08153073056 Jl. H.M Yamin SH Medan Jl. H.M Yamin SH Medan Jln. Rotan Kompleks Petisah Medan Alamat : Jln. Bunga Lau No. 17
061 – 8360381 081361785667 081361065127 77391160
0811633357 08126547649
Alamat : Jln. 0811612215 Bunga Lau No. 17 Jln. Rumah Sakit 061 - 6619520, Haji Medan Estate 6619521 (Ext 189) Jl. Bunga Kantil 0816300050 No. 45 Pasar VII, Padang Bulan, Medan 20154 Jl. Bunga Kantil 081362382575 No. 45 Pasar VII, Padang Bulan, Medan 20154 Jl. Laboratorium III 08126521362 No.5 Kelurahan Kesawan Medan 20111 Jl. Laboratorium III 081361460267 No.5 Kelurahan Kesawan Medan 20111 Jln. Diponegoro 08126051817 No. 30 Jln. Diponegoro 08158959312 No. 30 08156853656
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli AIDS No 1
2
3
4
Nama LSM
Kelompok Dampingan
Pekerja Seks Perempuan dan High Risk Men (HRM) di wilayah Medan Ardi, PM: 081361 490542, Leo, PD: 081362 393947, Nova, Admin: 08126589830 Pekerja Seks Peduli Buruh Perempuan Independen dan High Risk (PBI) Men (HRM) di wilayah Simalungun dan Pematang Siantar Kontak Person: Sukarman, 081396522182 Lukman: 081264 22314 Lina: 0813 6177 2948 Pekerja Seks Solidaritas Perempuan, Perempuan High Risk Men Pekerja Seks (HRM) dan (SP2S) waria di Serdang Bedagai dan Deli Serdang Kontak Person: Syamsidar, PD: 081 361002091. 061-7787 0791. Asmariana (ari): 085275239869 Yayasan Galatea Harm Reduction (Pengguna Narkoba Suntik dan pasangannya) Pusat Pengkajian dan Pengembangan Masyarakat Nelayan (P3MN) Kontak Person:
Alamat Jl. Bakti Luhur No. 30 A Medan
Phone/Fax 061 - 8456 624
[email protected]
Komp.Griya Firdaus Permai Blok.A. No.06 Sei Rampah Serdang Bedagai
[email protected]
Jl. Mesjid No. 3 Ling X, Kelurahan Tualang, Perbaungan, Kab Sergai.
[email protected]
0621-441926
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Kontak Person:
5
Kontak Person:
6
Yayasan Penguatan Rakyat Pedesaan (PARAS)
Kontak Person:
7
Bina Insani
Kontak Person:
8
Jl. Laboratorium III No. 5 Medan
Yayasan Karya Anak Bangsa (KaraNG)
JKM
Kontak Person:
Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lapas/ Rutan Medan Fachnita, PD: 081 265 21362, Chandra, PM: 081361 460267 Pekerja Seks Perempuan, High Risk Men (HRM) dan waria, MSM di Tanjung Balai Agus Sanjaya, PD: 0813700 14571, Warliani, Admin: 081 396 589199 Pekerja Seks Perempuan, High Risk Men (HRM), MSM (termasuk waria dan kliennya di Langkat Effendy Lubis, PD: 081362 267985 Miskun, PM: 081361 629036 MSM (termasuk waria dan kliennya) di Pematang Siantar, Simalungun dan Tobasa. Pekerja Seks Perempuan dan High Risk Men (HRM) di Tobasa Rasjidin Harahap: 08126448747 MSM (gay dan waria) di Medan. Gay di Simalungun dan Serdang Bedagai dr. Wahyu Karim, dr. Delyuzar: 0811 6569134, dr. Yeni, 081375955355
[email protected]
Jl. Bougenville/Rukun Ujung No. 98, Kelurahan Selat Panjang, Kec. Datuk Bandar, T. Balai
[email protected] atau
[email protected]
Jl. Jend. Sudirman KM. 38,5 No. 51 Kelurahan Perdamaian, Kec. Stabat, Kab. Langkat
[email protected]
Jl. Sang Nawaluh No. 16 P. Siantar 21151
[email protected]
Jl. Wiliem Iskandar No. 107 B Medan
[email protected]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
9
Medan Plus
Kontak Person:
10
Perkumpulan Sada Ahmo (PESADA)
Kontak Person:
11
YPA Deli Serdang
Kontak Person:
12
13
14
Pusat Kajian dan Informasi Kesehatan Reproduksi dan Jender ( PIKIR ) Centra Mitra Remaja ( CMR ) – PKBI Sumut
warung saHIVa
Harm Reduction (Pengguna Narkoba Suntik dan pasangannya Warga Binaan ) Pemasyarakat (WBP) Lapas Lubuk Pakam, Lapas Pematang Siantar Totonta Kaban, PD: 0816300050, 061-30041500, Olan, PM: 081362382575, Opie: 081361125524 Pekerja Seks Perempuan dan High Risk Men (HRM) di Kab. Dairi dan Tanah Karo Ronald Silalahi (PM): 081362398153 Layanan klinik
Jl. Bunga Kantil No. 45, Pasar VII Padang Bulan, Medan 20154. Tanjung Morawa, Jl. Inpres No. 20 L. Pakam
[email protected]
Jl. Ahmad Yani No. 187, Sidikalang 22212 Kab. Dairi - Sumatera Utara
Telp./Fax : 0627-22011
[email protected]
Simpang Mata Pao, Desa Liberia, Kec. Teluk Mengkudu, Kab. Sergai 20697 ypa_deliserdang@yahoo. com
dr. Darwin Dalimunthe: 061-7945507 dr. TM. Syafrin: 0811 644126 dr. Wirandi Dalimunthe: 081261 556718/ 085830201338 Pendidikan Lia Sebaya Anak Jln. Sei Musi No. 59 Medan SMU Telp : (061) 4158918 Email:
[email protected] Pendidikan Pendidikan Sebaya Sebaya Remaja Remaja Jln. Multatuli No. 34X Medan Pendidikan Jln. Universitas No. 22 Sebaya Anak Medan Muda, khususnya mahasiswa USU
(061) 4158918
4514595 atau 4143302 atau 4142804 (061) 8221104
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
15
Kontak Person:
Beny Iskandar 081361020222
latHIVa IAIN SU
Pendidikan Jln. IAIN no. 1 Medan Sebaya Anak Muda
[email protected] Drs. Achmad Ramadhan, MA 081370028247
Kontak Person:
[email protected] atau
[email protected] (061) 4532475
Puskesmas Layanan IMS dan VCT 01
02
03
04
Puskesmas Padang Bulan Kontak Person:
Puskesmas Kerasaan Kontak Person:
Puskesmas Datuk Bandar Kontak Person:
Puskesmas Stabat Kontak Person:
05
06
Komite HKBP Tobasa Kontak Person:
Puskesmas Bandar Baru Kontak Person:
Layanan klinik dr. Rehulina Ginting: 06177806650, 081375342365, Nelly: 081375 060122 Layanan klinik dr. Jon Pangarapan Saragih: 081361040687, Roganda: 081361 384680 Layanan klinik drg. Rinto Prabowo: 081578714840, Budi Nurdiana: 081361644001 Layanan klinik
dr. H. Mulianto: 08126055737, Linda Niarti: 081361 690166 Layanan klinik
Jl. Jamin Ginting Padang Bulan Komplex Pamen
061 8223282
Jl. Pematang Bandar No 4 Kerasaan 21186 puskesmas_kerasaan@ yahoo.com
Jl. H. Adlin Sidin Tanjung Balai
[email protected] [email protected]
Jl. Palang Merah Keluarahan Kuala Binge, Kec. Stabat Langkat Infeksi Menular
[email protected]
061 - 891 0027
Jl. Gereja No. 17 Balige
0632 322635
Matilda: 081375017094. Tamba Tua: 081376 15 5955 Layanan klinik Jl. Jamin Ginting Bandar Baru dr. Sabarita Devi: 081531 19544, Sri Damayanti: 081264 79582
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Rumah Sakit Peduli AIDS
NO
Rumah Sakit
Alamat
Telp/Fax
1
Rumah Sakit Adam Malik
Jln. Bunga Lau No. 17 dr. Yosia Ginting (0811612215)
Telepon: 061 - 8360381 Fax: 061 - 8360255
2
Rumah Sakit Haji Medan
Alamat : Jln. Rumah Sakit Haji Medan Estate Contact Person : a. dr. H. Jamaludin Hp. 0811613629 b. Rosdiana, AMK c. Suryani, AMK
Telepon : 061 6619520, 6619521 (Ext 189) Fax : 061 - 6619519
Alamat : Jln. Gereja No. 17 Balige Contact Person : Matilda Nainggolan: 081375017094
Telepon: 0632 21043, 21270 Fax : 0632 - 21891
Jl. Prof. Moh. Yamin SH 47, Medan
061-4521198 061-4521223
Jl. KH Wahid Hasyim No. 1, Medan dr. Zulkhairi : 08126547649
061-815990
3
4
5
Rumah Sakit HKBP Balige
Rumah Sakit Pirngadi
Rumah Sakit Bhayangkara
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
GUBERNUR SUMATERA UTARA SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR: 23/166o K TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA HIV/AIDS PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN, RUMAH TAHANAN NEGARA DI WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2006 GUBERNUR SUMATERA UTARA Menimbang :
a.
b.
c.
Mengingat
:
1.
bahwa penyebaran HIV/AIDS dan penyalahgunaan narkoba sudah mencapai taraf yang mengkhawatirkan tidak terkecuali pada Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara; bahwa untuk menanggulangi penyebaran HIV/AIDS dan penyalahgunaan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara tersebut perlu disusun perencanaan dan langkah-langkah terpadu agar dapat berhasil guna dan berdaya guna; bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja HIV/AIDS di Lembaga Pemasyarakatan/ Rumah Tahanan Negara/di Wilayah Sumatera Utara.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP; 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan; 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1995 tentang Kesehatan; 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika; 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika; 6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI; 8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Napi/Tahanan Pemasyarakatan; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Napi/Tahanan Pemasyarakatan; 12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1994 tentang Komisi Penanggulangan AIDS (KPA);
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekusor dan Zat Adiktif lainnya 14. Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor E.04.PR.07.03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika; 15. Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor E.04.PR.09.03 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penanggulangan HIV/AIDS di LAPAS/RUTAN di Lingkungan Direktorat Jendral Pemasyarakatan; 16. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat/Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nomor 9/Kep/Menko/Kesra/IV/1994 tentang Strategi Nasional Penanggulangan HIV/AIDS; 17. Keputusan Bersama Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Nomor 20/KEP/MENKO/KESRA/XII/2003 dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku Ketua Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor b/01 /XII/2003/BNN tentang Pembentukan Tim Nasional Upaya Terpadu Pencegahan Penularan HIV/AIDS dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Dengan Cara Suntik.
MEMUTUSKAN PERTAMA
KEDUA
:
:
Para yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini ditunjuk sebagai Anggota Kelompok Kerja HIV/AIDS pada Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara di Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2006; Dalam melaksanakan tugas sebagai Anggota Kelompok Kerja HIV/AIDS pada Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara di Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2006 tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Gubernur Sumatera Utara;
KETIGA
:
Semua biaya yang ditimbulkan oleh Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah maupun Lembaga Swadaya Masyarakat dalam dan luar negeri;
KEEMPAT
:
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan Ditetapkan di : Medan Pada Tanggal : 24-7-2006 GUBERNUR SUMATERA UTARA
DRS. RUDOLF M. PARDEDE Tembusan: 1. Komisi Penanggulangan AIDS Pusat di Jakarta 2. Departemen Hukum dan HAM RI di Jakarta 3. Departemen Kesehatan RI di Jakarta 4. Pangdam I BB di Medan 5. Kapoldasu di Medan 6. Ka. Dinas Kesehatan Provsu 7. KPAND-SU di Medan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Lampiran : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR : 43/166o K TANGGAL : 24 JULI 2006
NO
NAMA/JABATAN
KEDUDUKAN DALAM TIM
1
2
3
1
Kepala Divisi Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Sumatera Utara
KETUA I
2
A. Ramadhan (Komite Penanggulangan AIDS/HIV Nasional Daerah Sumatera Utara)
KETUA II
3
Direktur Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara/Badan Narkotika Provinsi Sumatera Utara
KETUA III
4
Kepala Bidang Perawatan dan Bina Khusus Narkotik Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Sumatera Utara
SEKRETARIS
5
Lukas Tarigan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Sumatera Utara
WAKIL SEKRETARIS 1
6
Fachnita Fachrudin (GALATEA)
WAKIL SEKRETARIS 2
7
Jefri Pohan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Sumatera Utara
BIDANG PENCEGAHAN
8
Andi Ilham Lubis (KOMITE PENANGGULANGAN AIDS/HIV NASIONAL DAERAH SUMATERA. UTARA)
BIDANG PENCEGAHAN
9
Sumihar Sinaga (KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA)
BIDANG PENCEGAHAN
10
Anas Harahap (KESDAM I BUKIT BARISAN)
BIDANG PENCEGAHAN
I1
Sukarni (DINAS KESEHATAN PROP. SUMATERA UTARA)
BIDANG PENANGANAN
Drg. Ety Lamurti (DOKKES POLDASU)
BIDANG PENANGANAN
13
Dr. Sakti Siregar (KOMITE PENANGGULANGAN AIDS/HIV NASIONAL DAERAH SUMATERA UTARA)
BIDANG PENANGANAN
14
Dr. Lalita (RUMKIT DAM I BUKIT BARISAN)
BIDANG PENANGANAN
I5
Toton Kaban (MEDAN PLUS)
BID. PERAWATAN LANJUTAN
16
KEPALA BAPAS MEDAN
BID. PERAWATAN LANJUTAN
17
Drs. Zulkhairi sppd (RS. BHAYANGKARA)
BID. PERAWATAN LANJUTAN
12
GUBERNUR SUMATERA UTARA
DRS. RUDOLF M. PARDEDE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
