DAFTAR PUSTAKA
Buku Afifuddin, H. dan Beni Ahmad Saebani, 2009, Metodologi Penelitian Kualitatif, Pustaka Setia, Bandung Ali, Achmad, 2009, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence), Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Kencana, Jakarta. Algra, N. E., dkk, Penerjemah: Saleh Adiwinata, dkk, 1983, Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda-Indonesia, Binacipta, Jakarta. Ashshofa, Burhan, 2010, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta. Asshidiqqie, Jimly, 2014, Perihal Undang-Undang, Rajawali Pres, Jakarta. Atmasasmita, Romli, 2000, Perbandingan Hukum Pidana, mandar Maju, Bandung. ________________, 2004, Kapita Selekta Hukum Pidana Internasional, CV. Utomo, Bandung. Hiariej, Eddy O. S., 2012, Teori & Hukum Pembuktian, Erlangga, Jakarta ___________, 2014, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta Arief, Barda Nawawi, 2006, Perbandingan Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta. ________________, 2010, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Kencana, Jakarta. Bakhri, Syaiful, 2009, Hukum Pembuktian dalam Praktik Peradilan Pidana, Total Media, Jakarta. Danil, H. Elwi, 2012, Korupsi Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Djaja, Ermansjah, 2009, Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Sinar Grafika, Jakarta. Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Fuady, Munir, 2013, Teori-Teori Besar dalam Hukum (Grand Theory), Kencana, Jakarta Istanto, F. Sugeng, 2007, Penelitian Hukum, CV. Ganda, Yogyakarta, 2007. Kelsen, Hans, 2007, Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, Nusamedia & Nuansa, Bandung. ___________, 2009, Pengantar Teori Hukum, Nusa Media, Bandung. Krisnawati, Dani, dkk, 2006, Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus, Pena Pundi Aksara, Jakarta Selatan. Kurniadi, Danang, dkk, 2008, Mega Skandal Korupsi di Indonesia, PUKAT Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Madril, Oce, dkk, 2015, Hukum Anti Korupsi, Kemitraan, Yogyakarta. Marzuki, Peter Mahmud, 2015, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Muhammad, Abdulkadir, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung. Nasution, S., 1982, Metode Research, Jemmars, Bandung. Nurdjana, I. G. M., 2010, Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi, Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Poerwadarminta, W. J. S., 1976, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta. Pope, Jeremy, 2007, Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. Pradjonggo, Tjandra Sridjaja, 2010, Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi, Indonesia Lawyer Club, Surabaya. Sakidjo, Aruan dan Bambang Poernomo, 1990, Hukum Pidana: Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi, Ghalia Indonesia, Jakarta. Semma, Mansyur, 2008, Negara dan Korupsi Pemikiran Mochtar Lubis atas Negara, Manusia Indonesia, dan Prilaku Politik, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
Soekanto, Soerjono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta _______________, 2010, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta. Soemitro, Ronny Hanitijo, 1985, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta. Sudarto, 1981, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung. Sumardjono, Maria S.W., 2001, Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. _____________________, 2014, Metodologi Penelitian Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Waluyo, Bambang, 2002, Penelitian Hukum dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta. Wiyono, R., 2005, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, Memahami Untuk Membasmi, Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta. Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874). Undang-Undang Republlik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250).
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234). Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) . Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2101). Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republlik Indonesia Nomor 06 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1863). Advantages from Relations, article Acceptance of Advantages (Chief Executives Permission) Notice 2010, Prevention of Bribery Ordinance Chapter 201, Laws of Hongkong.. Yurisprudensi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 34/Pid.B/TPK/2011/PN.Jkt.Pst tanggal 1 Maret 2012, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 22/Pid/TPK/2012/PT.DKI tanggal 21 Juni 2012, dan dikuatkan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 52 K/Pid.Sus/2013 tanggal 26 Maret 2013 dengan terdakwa Gayus Halomoan Partahanan Tambunan. Sumber Lain Manurung, Leny Farika, 2015, “Kriminalisasi Terhadap Gratifikasi Seksual dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Hasnia, 2014, “Penguatan Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia”, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Easter, Lalola, dkk, 2014, “Studi Tentang Penerapan Pasal Gratifikasi yang Dianggap Suap pada Undang-Undang Tipikor”, Policy Paper Indonesia Corruption Watch, Jakarta. Asshidiqqie, Jimly, “Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945”, Makalah, Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Denpasar, 14-18 Juli 2003.
Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, 2005, Mewujudkan Indonesia yang Bebas Korupsi, Laporan Tahunan 2004, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Jakarta. _________________________________, 2006, Membangun Kepercayaan Mewujudkan Kepastian Hukum, Laporan Tahunan 2005, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Jakarta. _________________________________, 2007, Laporan Tahunan 2006, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Jakarta. _________________________________, 2008, Pemberdayaan Penegakan Hukum, Laporan Tahunan 2007, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Jakarta. _________________________________, 2009, Optimalisasi Pelayanan Publik, Laporan Tahunan 2008, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Jakarta. _________________________________, 2009, Perjuangan Melawan Korupsi tak Pernah Berhenti, Laporan Tahunan 2009, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Jakarta. _________________________________, 2010, Laporan Tahunan KPK, Laporan Tahunan 2010, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Jakarta. _________________________________, 2011, Jalin Ikatan Tegakkan Hukum, Laporan Tahunan 2011, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Jakarta. _________________________________, 2012, Jalan Berliku Pemberantasan Korupsi, Laporan Tahunan 2012, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Jakarta. _________________________________, 2014, Laporan Tahunan, Laporan Tahunan 2013, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Jakarta. _________________________________, 2014, Pedoman Gratifikasi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.
Pengendalian
_________________________________, 2015, Menjaga Haarapan Tetap Menyala, Laporan Tahunan 2014, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Jakarta. _________________________________, 2016, Menolak Surut, Laporan Tahunan 2015, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Jakarta. Pembahasan Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diakses melalui www.ppid.dpr.go.id. Internet Komisi Pemberantasan Korupsi, Gratifikasi Berdasarkan Status Kepemilikan, 2016, http://acch.kpk.go.id/statistikgratifikasi;jsessionid=B20EED9E7343BF5196B5E4E1343648CB, diakses pada tanggal 15 September 2016 pukul 00:30 WIB. Badan Pusat Statistik Indonesia, https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1163, Diakses pada tanggal 25 Oktober 2016.
