DEMOKRASI DALAM TATANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

demokrasi dalam tatanan negara republik indonesia makalah oleh: imam indratno, ... universitas islam bandung . demokrasi dalam tatanan negara republik...

2 downloads 509 Views 185KB Size
DEMOKRASI DALAM TATANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

MAKALAH

OLEH: IMAM INDRATNO, MELINDA MOELYANA

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG

DEMOKRASI DALAM TATANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

MAKALAH

oleh IMAM INDRATNO, MELINDA MOELYANA

Mengesahkan,

H. ERNADI SYAODIH, Ir., MT. Ketua Program Studi PWK

DEMOKRASI DALAM TATANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Oleh: IMAM INDRATNO, MELINDA MOELYANA

ABSTRAK Setelah lima tahun bergulirnya perjalanan arus transisi politik di Negara kita, penataan formasi hubungan antara sipil dan pemerintahan yang memenuhi syarat-syarat tatanan demokrasi merupkan salah satu problem utama proses reformasi politik bangsa ini yang belum terpecahkan degan baik. Baik sebagai sistem maupun proses, demokrasi dalam dekade-dekade belakangan dianggap sebagai yang terbaik apabila dibandingkan dengan sistem dan proses politik yang lain. Ini karena demokrasi mengedepankan aspek manusia dan kemanusiaan. Demokrasi juga dapat menghindari adanya penyalahgunaan dari kesewenang-wenangan terhadap kekuasaan. Key words: politik, sipil, pemerintahan, demokrasi

LATAR BELAKANG Demokrasi

adalah

demokratis, tetapi tidak menjalankan prinsipsebuah

kata

yang

prinsip demokratis, maka dia tidak dapat

mempunyai banyak definisi dan interpetasi.

digolongkan

Dari mulai rumusan sederhana tentang inti

demokratis.

demokrasi itu sendiri. Demokrasi adalah government of the people, by the people and for the people (pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat) sampai munculnya model-model

demokrasi

communitarian

kontemporer;

democracy,

deliberative

democracy dan agonistic democracy seperti diklaim

Wayne

Contemporary

Gabardi

(2001)

Models

of

dalam

Democracy.

Meskipun definisi sangat bervariasi, inti dari demokrasi memilih

itu

dan

sendiri

adalah

keterbukaan

kebebasan

dengan

suara

rakyat atau perorangan sebagai unsur utama.

sebagai

pemerintah

yang

Selama 30 tahun rezim Orde Baru Indonesia di bawah kekuasaan rezim represif, yang berhasil

menciptakan

keamanan

dan

persatuan nasional dengan menggunakan kekuatan militer. Sikap represif tersebut juga dibarengi dengan sikap eksploitatif terhadap sumber daya alam yang ada di berbagai daerah, selain itu juga terjadi korupsi di tingkat pusat kekuasaan, tanpa control dari masyarakat. Tetapi begitu rezim orde baru mulai goyah, baik karena desakan kalangan pro

demokrasi,

desakan

dari

kekuatan

internasional, maupun akibat pembusukan

Makna lain dari demokrasi adalah sebuah

dari dalam rezim itu sendiri, akibatnya control

sistem

dari

terhadap rakyat mulai melemah. Pada saat

aturan

itulah konflik horizontal yang selama ini bisa

disebut demokrasi apabila aturan tersebut

diredam secara militer mulai muncul ke

memuat

permukaan, baik konflik vertical maupun

yang

seperangkat

didalamnya aturan-aturan.

terdiri Suatu

prinsip-prinsip

demokratis,

yaitu

persamaan,

kebebasan

dan

keadilan,

horisontal.

pengakuan atas hak milik pribadi. Bila suatu aturan demokratis tidak lagi memuat prinsipprinsip

tersebut

demokrasi. pemerintah

Sama yang

maka

hilanglah

halnya

dengan

menyebut

roh suatu dirinya

MENUJU DEMOKRASI INDONESIA

Di Indonesia, demokratisasi sudah ada sejak

Mantan Menlu Amerika Serikat, medelaine

awal

semangat

Albright, ketika pada 1999 berkunjung ke

demikian terhalangi oleh sistem dan proses

Indonesia pernah berkata: ―demokrasi harus

politik yang tidak demokratis selama kurun

muncul dari kehendak perorangan untuk ikut

empat dekade. Sejak 1975 sistem polotik kita

serta

mengarah pada apa yang disebut more or

membentuk

less, otoriter. Secara kelembagaan memang

dengan diktator, demokrasi tidak pernah

demokrasi itu seolah-olah ada, misalnya saja

merupakan pemaksaan tapi selalu berupa

ada

lembaga

pilihan‖. Artinya, partisipasi rakyat dalam

perwakilan rakyat. Tetapi, secara factual

menentukan keputusan-keputusan di tingkat

demokrasi menjadi sulit terlihat karena arena

pemerintah,

partisipasi politik terbatasi (limited pluralism).

rakyatnya,

kemerdekaan.

partai

politik,

Tetapi

pers,

dan

Maka selama empat decade itu, dengan berbagai variasi di dalamnya, orang-orang atau

kelompok-kelompok

yang

memperjuangkan demokrasi memang ada dan

selalu

berusaha.

Tetapi

perjuangan

mereka kurang membawa hasil, bahkan

dalam

keputusan-keputusan kehidupan

yang adalah

mereka.

yang

Berbeda

mengatur

kehidupan

inti

kehidupan

dari

berdemokrasi. Karena itu, untuk mendorong rakyat agar mampu berpartisipasi aktif dalam berdemokrasi, adalah wajar bagi pemerintah untuk menengok faktor pendidikan sebagai salah satu pendorong tumbuhnya proses demokratisasi di Indonesia.

kandas. Tidak sedikit aktivis demokrasi lalu

Dalam menjaga dan meningkatkan kesadaran

menjadi tahanan politik karena dianggap

demokrasi, adalah sangat penting untuk

―maker‖

memberikan informasi yang cukup, akurat dan

kepada

penguasa.

Yang

terjadi

kemudian adalah adanya pensiatan-pensiatan

benar

tentang

berbahaya

bagaimana

sejumlah

prinsip

di

masyarakat. bagi

Karena

sangat

demokrasi

jika

demokrasi kita bisa hidup dalam sistem

masyarakatnya mudah berprasangka dan

otoriter itu. Ini dilakukan agar otoriotarisme itu

mudah digiring ke konflik dan permusuhan

tidak kebablasan atau ngono yo ngono ning

karena

yo ojo ngono.

informasi.

Disamping itu, demokrasi di Indonesia juga berupaya

ditegakkan

institusi-institusi

melalui

demokrasi.

penegakan

Yang

cukup

menonjol dalam pemerintahan transisi ini adalah adanya institusi pers yang kuat. Ini tidak saja terlihat dari banyaknya media massa baru. Isi dari media massa dan elektronik

sendiri

saat

ini

sudah

tidak

kebodohan

dihasut dan adanya misinformasi. Disinilah perlunya pendewasaan sikap itu perlu dibini lewat pendidikan. Berikut beberapa kenyataan (umum) yang

dan

 Rakyat

dianggap tabu.

ini

factor

adalah karena masyarakatnya dengan mudah

Indonesia:

selama

satu

terdengar di wilayah konflik di Indonesia,

sangat bebas mengungkapkan fakta, opini, yang

salah

melakukan tindakan anarki, seperti sering

dapat

termasuk

jadi

pemutarbalikan

mudahnya masyarakat terprovokasi untuk

terkontrol lagi oleh Negara. Pers sekarang ini

analisis

Boleh

dan

teridentifikasi

bodoh.

dimarjinalisasi

dalam

Posisi

pada

demokrasi

rakyat

yang

dasarnya

telah

menjadi sarana yang paling efektif yang

pada dasarnya berhasil menempatkan

menutup setiap kesempatan yang dimiliki

pemerintah

oleh rakyat. Dalam suatu kesempatan

masyarakat. Mekanisme perijinan yang

muncul ungkapan sebagai berikut: “…

ada telah menjadi alat politik yang sangat

kami ini Cuma rakyat kecil; kalau kami

efektif, sehingga masyarakat tidak punya

berpendapat … apakah bisa diterima,

cukup nyali untuk menentang setiap sikap

bagaimana jika pendapat kami salah;

yang

apakah

yang

pemerintah tampil sebagai actor dominan

berlaku – padahal kami tidak tahu aturan

yang menentukan mana yang baik dan

yang ada; maka dari itu hanya „ngarasani‟

mana yang buruk, mana yang boleh dan

yang

ini

mana yang tidak boleh. Secara praktis

merupkan salah satu tantangan terberat -

pemerintah telah berubah bukan sebagai

sangat sulit meyakinkan bahwa tidak ada

hamba hukum melainkanmenjadi hukum

manusia yang bodoh, dan yang ada

itu

adalah korban pembodohan.

dianggap salah, sebaliknya masyarakat

sesuai

bisa

dengan

aturan

dilakukan…‖.

Kondisi

sebagai

mungkin

sendiri.

pusat

kehidupan

menindas.

Pemerintah

Akibatnya

tidak

pernah

 Ketergantungan. Apa yang dilukiskan

yang selalu bersalah. Karena itu setiap

oleh rakyat sendiri sebagai ‗kebodohan‘

interaksi dengan pihak luar, yang akan

terkadang

menjadi

‗bersembunyi‘.

sarana

Dalam

untuk

pengalaman

interaksi masyarakat, salah satu kendala utama

adalah

membangkitkan

menjadi pertanyaan adalah: apakah sudah ijin aparat; apakah ada dasar hukum; apakah

tidak

bertentangan

dengan

pemerintah.

kemandirian. Pihak luar yang mungkin

 Warga Pemerintah. Posisi pemerintah

pada awal membangkitkan kesadaran dan

yang menjelma menjadi hukum, pada

kemandirian,

dasarnya makin memperkukuh kekuasaan

pada

gilirannya

‗terjerat‘

dalam ketergantungan masyarakat – dan

pemerintah.

dalam konteks ini para pendamping bisa

pemerintah adalah hasil kreasi masyarakat

‗disandera‘

‗alamat

untuk mengatasi maslah mereka, sama

suatu

sekali tidak bisa berjalan. Yang terjadi

atau

tanggungjawab‘

dijadikan

ketika

muncul

Logika

awal

dimana

persoalan – begitu pula ketika manghadapi

justru

masalah, maka pihak luar bisa dijadikan

menjadi

semacam kekuatan ‗beking‘.

menyumbang masalah (lihat gambar 1).

 Pemerintah adalah Hukum. Sentralisasi

Yang

sebaliknya salah

terjadi

dimana satu

kemudian

pemerintah

pihak

adalah

yang

suatu

kekuasaan yang berjalan pada dasarnya

kondisi dimana rakyat secara sistematik

telah menciptakan ‗atmosfir‘ kekuasaan

menempatkan diri mereka bukan sebagai

yang sangat menakutkan bagi rakyat.

warga Negara melainkan menjadi warga

Terhadap situasi yang demikian, reaksi

pemerintah, dimana pemerintah adalah

yang palingmungkin dari rakyat hanya

tuan

berupa gossip, ‗ngrasani‘ – yang tentu saja

Relasi hirarki ini tentu saja sangat tidak

tidak akan sampai pada suatu protes

menguntungkan. Hal ini mengakibatkan

massal. Organisasi kekuasaan yang besar,

rakyat mudah diperalat dan menerima

dan

masyarakat

adalah

hamba.

begitu saja apa yang diinginkan atau yang

dimaksud

diinstruksikan pemerintah tanpa jelas apa

ditetapkan menjadi sebuah aturan yang akan

keuntungan bagi mereka. Sebagai contoh:

mengatur kehidupan seluruh rakyat itu sendiri.

persiapan satu tujuan; membuat pagar;

Keterlibatan atau partisipasi rakyat adalah hal

dan lain-lain menjadi sangat kabur mana

yang sangat mendasar dalam demokrasi,

kepentingan penguasa dan mana yang

karena demokrasi bukan hanya berkaitan

merupakan kepentingan rakyat.

dengan

 Mitos ekonomi dan anti-politik. Proses politik yang penuh dengan represi telah menempatkan rakyat menjadi pihak yang

adalah

tujuan

kesepakatan

sebuah

yang

ketetapan

dihasilkan

oleh

pemerintah,

berkaitan

dengan

seluruh

yang

tetapi

proses

jyga dalam

membuat ketetapan itu sendiri.

seakan-akan (dan dalam kenyataan) tidak

Demokrasi

memiliki hak untuk ambil bagian dalam

mendasar

politik. Secara sistematik telah terbentuk

dipahami, elemen-elemen tersebut adalah:

mitos bahwa wilayah rakyat hanyalah

 Demokrasi mengakui kesetaraan setiap

ekonomi. Selain itu, terdapat pula mitos

individu. Artinya, setiap orang (warga

yang dikembangkan cerdik pandai yang

Negara) memiliki kedudukan yang sama,

mengatakan bahwa “rakyat yang lapar

tidak ada yang tinggi atau rendah. Itu

tidak mungkin diajak berbicara masalah

adalah elemen mendasar yang merupakan

politik”. Kalangan LSM turut memberi

inti dari demokrasi.

sumbangan yang besar – terutama oleh

mengandung yang

perlu

elemen-elemen diperhatikan

dan

 Nilai-nilai yang ada pada setiap individu

praktek LSM selam dua dasawarsa yang

mengatasi

lebih memfokus pada masalah ekonomi

demokrasi. Maknanya adalah, demokrasi

(peningkatan

pendapatan)



dan

mengalahkan

legitimasi.

Kekuasaan absolute telah pula menjadikan rakyat terkena sindrom legalitas. Akibatnya semua

masalah

selalu

yang

ada

pada

tidak merupakan wadah kosong, tetapi sangat ditentukan oleh nilai-nilai yang

mengabaikan aspek politik.  Legalitas

nilai-nilai

dipulangkan

kepada legalitas dan bukan legitimasi, jadi lebih penting disetujui oleh pemerintah (legalitas) ketimbang adanya dukungan

dianut oleh masyarakatnya.  Pemerintah

bukanlah

penguasa

yang

sesungguhnya, karena dalam demokrasi, pemerintah

merupakan

pelayan

masyarakat, sebagai pemilik kedaulatan dan kekuasaan yang sejati.  Toleransi dari yang mayoritas kepada minoritas. Disini tercermin pula saling

nyata dari rakyat (legitimasi).

melindungi, saling menghargai dan yang besar mengayomi yang kecil.  Adanya musyawarah dalam memutuskan setiap pesoalan, bukan ditentukan sendiri

Ciri-Ciri Demokrasi Pada dasarnya, demokrasi adalah partisipasi seluruh rakyat dalam mengambil keputusankeputusan pemerintahan.

politik

dan

Keputusan

manjalankan politik

yang

oleh kelompok yang mayoritas, karena akan berubah menjadi tirani mayoritas.  Adanya aturan hukum yang diterapkan untuk semuanya. Demokrasi tanpa aturan

hukum akan menjadi anarkis. Karena itu,

pertarungan antara rakyat melawan elit, tetapi

hukum merupakan dasar yang paling

juga

penting.

masyarakat.

 Adanya

cara

bersama,

untuk

apakah

mekanisme

mencapai

itu

tujuan

prosedur

maupun

tata

atau

caranya.

antar

maupun

kelompok-kelompok Ini

rakyat

berarti

bahwa

sama-sama

dalam baik

elit

mempunyai

potensi yang dapat mengancam demokrasi itu sendiri.

Semuanya harus mengikuti kaidah-kaidah demokrasi. Demokrasi yang baik hars pula

PENUTUP

dilakukan dengan cara yang baik.

Demokrasi dari segi gagasan kadang-kadang

Demokrasi Langsung Dan Tak Langsung

menarik untuk dipelajari, dan mungkin akan sangat mudah dipahami. Tetapi menjalankan

Dalam suatu komunitas yang kecil (seperti RT, RW, desa) praktek demokrasi sering dilakukan

secara

langsung.

Jadi

semua

warganya dapat ikut serta dalam setiap proses

demokrasi.

Demokrasi

langsung

adalah dimana setiap orang mempunyai keikutsertaan dalam berbagai hal seperti

demokrasi dalam praktek adalah tidak mudah dan sangat rumit. Oleh sebab itu demokrasi merupakan

perwujudan

kehidupan

masyarakat, yang dirasakan oleh seluruh golongan

masyarakat

baik

masyarakat

golongan rendah maupun golongan tinggi (elit).

memilih pemimpin mereka, menentukan halhal yang menyangkut kehidupan mereka bersama,

dan

demokrasi

tak

sebagainya. langsung

Sedangkan

adalah

proses

demokrasi yang dalam keikutsertaannya bisa diwakilkan atau seseorang member utusan untuk

menggantikannya

dalam

arti

bisa

perwakilan oleh orang lain.

demokrasi.

ancaman

Sebelumnya

telah

terhadap disinggung

mengenai siapa saja yang menjadi ancaman terhadap demokrasi itu. Selain ancaman dari luar, sejarah menunjukkan bahwa pasang surut praktek demokrasi karena pertarungan antar kelompok dalam masyarakat yang ingin memperebutkan kekuasaan. Dalam pertarungan-pertarungan politik seperti itu,

terkadang

menggunakan

Demokrasi

Dan

Training

Manajemen

Konflik. Republika. Jakarta. 2. Ahmad Ali Nurdin. 2003.

Demokrasi

Tanpa Proses Pendidikan Yang Baik: Tak

3. Friedrich Ebert Stiftung. 2003. Demokrasi:

Tidak berjalannya prinsip-prinsip demokrasi merupakan

1. Abdul Mun‘im DZ. 2003. Studi Transisi

Mungkin. Republika. Jakarta.

Ancaman Terhadap Demokrasi

tersebut

DAFTAR PUSTAKA

beberapa cara—cara

kelompok yang

tidak

demokratis. Pertarungan politik tidak hanya

Bagi Pemula. The Ridep Institute. 4. Kacung Marijan. 1999. Wajah Demokrasi Kita. Republika. Jakarta.