DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (DISKOMINFO)

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (DISKOMINFO) TAHUN ANGGARAN 2017

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika D.I. Yogyakarta Tahun Anggaran 2016. Dengan adanya Rencana Kerja Urusan Komunikasi dan Informatika D.I. Yogyakarta Tahun Anggaran 2017 ini diharapkan pelaksanaan Program dan Kegiatan urusan Komunikasi dan Informatika Provinsi D.I. Yogyakarta dapat berjalan sesuai dengan harapan serta dapat memenuhi Indikator target yang tertuang dalam RPJMD 2012 -2017. Kami menyadari bahwa pembuatan Renja ini masih belum sempurna, tetapi yang tersaji di dalam buku ini kami anggap sudah dapat memberikan gambaran tentang kegiatan-kegiatan yang terencana baik sehingga mampu mewujudkan pelayanan urusan komunikasi dan informatika pada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Kami juga mohon maaf jika sekiranya dalam penyusunan Rencana Kerja 2017 ini masih terdapat kekurangan-kekurangan, untuk itu atas kritik dan saran dari berbagai pihak kami ucapkan terima kasih. Demikian, semoga dapat bermanfaat.

Yogyakarta, 16 Juni 2016 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika DIY

Ir. Rony Primanto Hari, MT NIP. 19611207 199003 1 002

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika DIY Tahun 2017

ii

DAFTAR ISI

Halaman judul

i

Kata pengantar

ii

Daftar isi

iii

BAB I

BAB II

: PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

1

1.2. Maksud Dan Tujuan

2

1.3. Dasar Hukum

2

1.4. Sistematika Penulisan

3

: EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2015 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Urusan Kominfo Tahun 2015 dan Capaian Kinerja Urusan Kominfo 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

BAB III

4 4 8

2.3. Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

14

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

16

2.5

18

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

: TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 3.2. Tujuan dan Sasaran renja urusan Komunikasi dan Informatika 3.3. Program dan Kegiatan

BAB

1

: PENUTUP

IV


25 25 26 26 29

iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, (RenjaSKPD), merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Tertuang di naskah Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mewajibkan setiap SKPD untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renja SKPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika DIY Tahun 2017 disusun disinkronisasikan dengan RKPD DIY Tahun 2017. Berdasarkan Permendagri No.54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Renja SKPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja SKPD. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja SKPD, orientasi mengenai RKPD dan Renja SKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renja SKPD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja SKPD dilakukan dengan

pengesahan

oleh Kepala Daerah,

selanjutnya

Kepala SKPD

menetapkan Renja SKPDuntuk menjadi pedoman di lingkungan SKPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas SKPD pada tahun anggaran berkenaan


1

1.2. Maksud dan Tujuan A. Maksud Renja Dinas Komunikasi dan Informatika DIY disusun sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang sah sebagaimana diamanakan dalam peraturan perundang undangan pada Pasal 27 PP 8 Tahun 2008 dan Permendagri Nomor 54 tahun 2010, untuk menjabarkan apa yang akan dikerjakan dari apa yang ingin dicapai pada tahun anggaran 2017. Sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka setiap instansi pemerintah wajib untuk menyusun perencanaan strategis. Penyusunan Dokumen Rencana kerja Tahun 2017 dimaksudkan untuk menciptakan komitmen dalam rangka peningkatan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika DIY.

B.Tujuan Tujuan disusunnya Renja Dinas Kominfo 2017 adalah untuk mewujudkan sinergitas dan akselerasi pencapaian tujuan (common goals) dan pembangunan yang telah dirumuskan bersama dan menjadi komitmen semua pihak. 1.3. Dasar Hukum Dasar hukum dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD mengacu pada

beberapa

produk perundang-undangan sebagai berikut : 1.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indnesia Nomor 827);

2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negera;

3.

Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;

5.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8.

Peraturan

Pemerintah

Republik

Indonesia

Nomor

38

Tahun

2007

tentang

Pembangunan Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika DIY Tahun 2017

2

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025; 13. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017 14. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta; 15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Pergub 69 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Diskominfo DIY; 16. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 050/1855A tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 – 2017. 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kominfo DIY terdiri dari : Bab I. Pendahuluan A.

Latar Belakang

B.

Maksud dan Tujuan

C.

Dasar Hukum

D.

Sistematika Penulisan

Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Urusan Kominfo tahun 2015 A.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Urusan Kominfo tahun 2015 dan Capaian Kinerja Urusan Kominfo

B.

Analisis Kinerja Pelayanan Urusan Kominfo

C.

Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Urusan Kominfo

D.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD

E.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan A.

Telaahan terhadap kebijakan Nasional

B.

Tujuan dan Sasaran Renja

C.

Program dan Kegiatan Renja

Bab IV. Penutup


3

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2015

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Urusan Kominfo tahun 2015 dan Capaian Kinerja Urusan Kominfo Dinas Kominfo DIY adalah lembaga baru yang terbentuk sebagai amanat Undang-Undang Keistimewaan DIY No.13 tahun 2015 yang kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Istimewa Nomor 3 tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Sehingga review hasil evaluasi kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD yang ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi yang kami tampilkan hanya program dan kegiatan urusan Kominfo sedangakan Program kegiatan wajib mengikat (01-06) tidak kami tampilkan karena masih merupakan sati kesatuan dengan Dinas Perhubungan. Usulan Program dan Kegiatan urusan Kominfo 2015 sebanyak 3 Program dan 13 Kegiatan dengan rincian sebagai berikut : 1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa a.

Pembinaan Dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi Dan Informasi

b.

Pengkajian Dan Pengembangan Sistem Informasi

c.

Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik

d.

Kerjasama Pengembangan e-Government

e.

Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital (Kegiatan Dais)

2. Program Fasilitasi, Pembinaan, Pengendalian Pos Telekomunikasi dan Frekuensi a.

Pembinaan Dan Pendataan Peyelenggaraan Jasa Titipan

b.

Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Telekomunikasi

c.

Penyebarluasan Informasi Daerah

d.

Keikutsertaan Dalam Pekan Informasi Nasional

e.

Penyebarluasan Informasi Pemerintahan Daerah

f.

Layanan Informasi Publik

3. Program Pengembangan Sarana Prasarana Teknologi Informasi a.

Pengembangan Jaringan Sistem Informasi Pemerintah Daerah

b.

Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Dalam pelaksanaannya kegiatan tersebut dilaksanakan oleh: a.

2 (dua) bidang, yaitu Bidang Pemberdayaan Masyarakat Informasi dan Bidang Layanan Teknologi dan Manajemen Informatika

b.

1 (seksi), yaitu Seksi Pos dan Telekomunikasi dan

c.

1 (satu) UPT, yaitu UPTD Plaza Informasi


4

Capaian kinerja program dan kegiatan urusan Komunikasi dan Informatika tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Fisik No

Program/Kegiatan

Keuangan

Pagu (Rp) Target

Realisasi

Realisasi (Rp)

100

100

15,583,275,697

Realisasi

Keluaran

(%)

PROGRAM PENGEMBANGAN A

KOMUNIKASI,

15,678,447,525

97.63

INFORMASI DAN MEDIA MASSA

1

Pembinaan dan

174,802,750

100

100

171,994,750

98.39

Pengembangan

 Sosialisasi Plaza melalui website

Sumber Daya

12 bulan.  Tersedianya

Komunikasi Dan Informasi

konten layanan dan materi kios informasi 12 bulan.  Buku 1000 lembar.  Leaflet 2000 lembar.  Booklet 2000 lembar.

2

Pengkajian dan

1,096,441,000

100

100

1,015,754,959

92.64

 Pengelolaan Data

Pengembangan

Warehouse 12

Sistem Informasi

bulan.  Pemeliharaan Data Center 12 bulan.  Audit TIK dan Pengembangan E-Gov Pemda DIY 1 dokumen.  Dokumen Tata Kelola TIK Pemda DIY 1 dokumen.

3

Bimbingan Teknis

72,850,475

100

100

70,957,400

97.40

 Pengetahuan

Pengadaan Barang

tentang

dan Jasa secara

operasional

Elektronik

pengadaan secara elektronik 2 jenis pengguna  Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik 155 peserta


5

4

Kerjasama

26,924,800

100

100

26,866,550

99.78

 Forum Koordinasi

Pengembangan e-

LPSE se DIY 5

Government

kali 5 kab/kota  Forum Koordinasi E-Government se DIY 1 kali 5kab/kota.

5

Pembangunan

14,307,428,500

100

100

14,297,702,038

99.93

 Sistem Informasi

Ekosistem Kultural

Multimedia 3

DIY Berbasis

system.  Pembangunan

Digital**

Studio Digital 1 unit.  Media Informasi Digital Pembangunan CCTV dan pendukungnya 9 unit.  Pembangunan Studio Control Room 1 unit.  Media Informasi DigitalPenguatan jaringan Fiber Optic WIFI Malioboro 1 unit.

B

PROGRAM

725,839,800

100

100

666,537,799

94.75

12,672,500

100

100

12,672,500

100.00

FASILITASI, PEMBINAAN, PENGENDALIAN POS TELEKOMUNIKASI DAN FREKUENSI

1

Pembinaan Dan Pendataan

 Sosialisasi Di Bidang POS 50

Peyelenggaraan

org.  Rekomendasi Ijin

Jasa Titipan

Penyelenggara Jasa Titipan 1 rekomendasi.

2

Pembinaan Dan

8,725,000

100

100

8,725,000

100.00

 Data dan Laporan

Pengawasan

IAR dan IKRAP 3

Penyelenggaraan

dokumen.

Telekomunikasi


6

3

Penyebarluasan

300,000,000

100

100

289,758,499

96.59

 Terpilihnya

Informasi Daerah

anggota Komisi Informasi Provinsi DIY Periode 2015 - 2019  Booklet 1000 eks Booklet.  Radio 24 kali.  MCAP 12 kali.  Siaran Keliling 19 kali  Media Pertunra 3 kali.  Televisi 6 kali.  Tatap Muka 3 kali.

4

Keikutsertaan Dalam

193,803,800

100

100

151,755,300

78.30

 Lomba

Pekan Informasi

Perunjukan

Nasional

Rakyat (Pertunra) tingkat DIY 2015 untuk mewakili DIY pada Pekan Informasi Nasional 2016 1 kali festival.  Mengikuti festival Pertunra tingkat nasional pada Pekan Informasi Nasional 2015 1 kali pentas.  Pertunjukan rakyat melalui media DVD untuk seleksi Pekan Informasi Nasional 2015 1 kali rekaman.

5

Penyebarluasan

74,177,500

100

100

72,163,500

97.28

 Penyiapan Bahan

Informasi

Pameran Plaza

Pemerintahan

Informasi di

Daerah

Pekan Raya Jakarta 1 paket.

6

Layanan Informasi

136,461,000

100

100

131,463,000

96.34



Publik

Layanan Pustaka 12 bulan.



Layanan Informasi Publik (Warnet, Hot Spot, Call Center) 12 bulan.



Koran dan majalah untuk


7

masyarakat 10 koran, 2 majalah. 

Aplikasi Data Base Call Center Plaza Informasi 1 paket.

C

PROGRAM

7,284,623,600

100

100

6,974,340,649

92.72

6,883,060,200

100

100

6,615,660,860

96.12

PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA TEKNOLOGI INFORMASI

1

Pengembangan Jaringan Sistem

 Langganan Bandwidth Internet

Informasi

12 bulan.  Pengadaan dan

Pemerintah Daerah

pemasangan Jaringan Fiber Optic : 4,5 km dari 4.5 km.  Peralatan Jaringan komputer 1 paket.  Pemeliharaan Jaringan Wireless Pemda DIY 1 tahun.  Pemeliharaan Jaringan Fiber Optic Pemda DIY 1 tahun.

2

Penyelenggaraan

401,563,400

100

100

358,679,789

89.32

Layanan Pengadaan

Pelayanan LPSE 12 bulan.

Secara Elektronik Jumlah

23,688,910,925

100

100

23,224,154,145

95.03

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja dan terjadi efisiensi dikarenakan penyesuaian dengan standar serta ada sisa lelang meliputi kegiatan: 1.

Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi;

2.

Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi telah terlaksana dengan baik;

3.

Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik;

4.

Kerjasama Pengembangan e-Government;

5.

Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital;

6.

Pembinaan Dan Pendataan Peyelenggaraan Jasa Titipan;


8

7.

Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Telekomunikasi;

8.

Penyebarluasan Informasi Daerah;

9.

Keikutsertaan Dalam Pekan Informasi Nasional;

10. Penyebarluasan Informasi Pemerintahan Daerah; 11. Layanan Informasi Publik; 12. Pengembangan Jaringan Sistem Informasi Pemerintah Daerah; 13. Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Secara Elektronik. Untuk kegiatan Keikutsertaan Dalam Pekan Informasi Nasional pencapaian target dibawah 80% dikarenakan lokasi penyelenggaraan Pekan Informasi Nasional berubah dan juga penyesuaian dengan penganggaran perjalanan luar daerah dari lumpsum ke model atcost. Pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika DIY tahun 2016 sampai dengan semester I sebesar 59,22 % dari target 59,77 % dan dapat dijelaskan sebagai berikut: No

Program/Kegiatan 1

1.1

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Pagu (Rp)

Fisik

1.173.932.150

Target 51,34

Realisasi 51,34

6.550.000

50,16

50,16

254.000.000

56,55

56,55

1.2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

1.3

Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

25.191.200

54

54

1.4

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

39.830.400

55

55


Keluaran

Pengiriman Dokumen : 27 pengiriman dari 50 pengiriman. Surat Keluar : 1692 surat dari 5700 surat. Surat Masuk : 657 surat dari 5500 surat. Pembayaran tagihan rekening air 435 m3 : 6 bulan dari 12 bulan. Pembayaran tagihan rekening telepon 14 sambungan : 6 bulan dari 12 bulan. Pembayaran tagihan rekening listrik 2.150.000 KWh : 6 bulan dari 12 bulan. Bukti pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 4 yang tepat waktu : 4 unit dari 19 unit. Bukti pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 2 yang tepat waktu : 6 unit dari 22 unit. Bukti Pembayaran Pengelola Administrasi Keuangan dan Kepegawaian 14 orang : 6 bulan dari 12 bulan.

9

1.5

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

74.780.000

56

56

1.6

Penyediaan Alat Tulis Kantor

46.999.850

51,65

51,65

1.7

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

45.000.000

55,1

55,1

1.8

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

12.110.000

57,4

57,4

1.9

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

11.000.000

43,7

43,7

1.10

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan

20.075.000

59,4

59,4

1.11

Penyediaan Makanan Dan Minuman

66.000.000

50,64

50,64

1.12

Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

354.760.000

47,66

47,66

1.13

Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat Kerja

217.635.700

47,4

47,4

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

1.375.317.350

75,28

75,28

182.613.500

100

100

2.2

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

352.815.500

100

100

2.3

Pengadaan Mebeleur

139.428.000

100

100

2.4

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

72.018.350

80

80

2.5

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

504.292.000

56

56

2.6

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

23.000.000

32

32

2

2.1


Bukti Pembayaran Jasa Cleaning Service : 6 bulan dari 12 bulan. Alat Tulis Kantor : 22 jenis dari 34 jenis. Barang Cetakan : 11 cetakan dari 13 cetakan. Penggandaan dan Penjilidan : 9 penjilidan dari 15 penjilidan. Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor : 5 jenis dari 6 jenis. Peralatan Rumah Tangga : 7 jenis dari 11 jenis. Bendera : 0 jenis dari 2 jenis. Surat Kabar : 6 jenis dari 6 jenis. Majalah : 2 jenis dari 2 jenis. Makan dan Minum Sidang : 1188 orang dari 5500 orang. Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah : 6 bulan dari 12 bulan. Koordinasi Dan Konsultasi Luar Daerah : 0 paket dari 1 paket. Bukti Pembayaran Jasa Keamanan Kantor/Tempat Kerja untuk 8 orang : 6 bulan dari 12 bulan.

Almari Radixion : 8 unit dari 8 unit. AC : 19 unit dari 19 unit. Almari Arsip Kaca : 5 unit dari 5 unit. Pengadaan Komputer : 4 jenis dari 4 jenis. Pengadaan Alatalat studio : 4 jenis dari 4 jenis. Pengadaan meja dan kursi : 4 jenis dari 4 jenis. Gedung Kantor Terpelihara : 6 bulan dari 12 bulan. Roda 2 : 13 unit dari 22 unit. Roda 4 : 11 unit dari 19 unit. Perlengkapan Gedung Kantor : 4 jenis dari 6 jenis.

10

2.7

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

101.150.000

13

13

3

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

137.342.425

51,44

51,44

3.1

Penyusunan Laporan Kinerja SKPD

7.409.425

51,5

51,5

Nilai LAKIP Dinas Kominfo DIY : 0 nilai dari 75 nilai.

3.2

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

19.617.300

46,25

46,25

3.3

Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD

90.000.000

54

54

Kesenjangan Anggaran Kas Dengan Realisasi Anggaran SKPD : 0 persen dari 10 persen. ROPK, Renja, RKA, DPA : 0.48 tahun dari 1 tahun.

20.315.700

45,1

45,1

4

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA

3.027.901.825

51,69

51,69

4.1

Pembinaan Dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi Dan Informasi

194.862.750

80

80

4.2


594.627.000

43,44

43,44

4.3


42.243.975

100

100

3.4


Peralatan Kantor : 2 jenis dari 4 jenis. Peralatan Komunikasi : 0 jenis dari 3 jenis.

Kesesuaian Antara Target Capaian Kinerja Dengan Program : 49.1 persen dari 100 persen.

Terlaksananya penyebaran informasi kepada masyarakat : 5 media dari 5 media. Kelancaran akses informasi melalui Pemeliharaan Data Center : 6 bulan dari 12 bulan. Kelancaran akses informasi melalui Standarisasi Keamanan Informasi Sertifikat ISO 270001-2013 : 0 dokumen dari 1 dokumen. Kelancaran akses informasi melalui blueprint DGS di bidang Kehutanan dan Perkebunan 1 dokumen : 50 persen dari 100 persen. Peningkatan pengetahuan dan kompetensi mengenai Pengadaan Barang dan Jasa (Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik 215 peserta : 100 persen dari 100 persen.

11

4.4

Kerjasama Pengembangan eGovernment

46.168.100

51

51

4.5

Pengelolaan Kelembagaan KIP

1.050.000.000

45

45

4.6

Pengelolaan Kelembagaan KPID

1.100.000.000

55,7

55,7

PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MAS MEDIA Pengembangan Kemitraan Kehumasan

2.676.150.000

54,44

54,44

810.000.000

51,79

51,79

5.2

Penyebarluasan Informasi dan Dokumentasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

1.866.150.000

55,59

55,59

6

PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA TEKNOLOGI INFORMASI

4.559.096.800

50,94

50,94

6.1


4.321.449.000

50,82

50,82

6.2


237.647.800

53,2

53,2

70,8

66,45

91,17

91,17

5

5.1

7

7.1

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN INFORMASI PUBLIK, POS, TELEKOMUNIKASI, DAN FREKUENSI Pembinaan Dan Pendataan Peyelenggaraan Jasa Titipan

1.042.993.400

19.842.500


Kesepakatan tentang Pengembangan eGovernment dan pelaksanaan LPSE di DIY melalui Forum Koordinasi E-Government se DIY : 50 0rang dari 50 0rang. Kelembagaan KIP berfungsi optimal : 50 persen dari 100 persen. Kelembagaan KPID berfungsi optimal : 50 persen dari 100 persen.

Kemitraan Kehumasan : 7 jenis dari 7 jenis. Terpublikasinya dan terdokumentasinya kegiatan Pemda melalui Penyampaian peluang dan potensi daerah : 50 persen dari 100 persen.

Langganan Bandwidth internet, Pemeliharaan jaringan wireles, Pemeliharaan jaringan FO dan pengadaan peralatan jaringan : 6 bulan dari 12 bulan. Pelayanan LPSE (12 bulan) : 50 Persen dari 100 Persen.

Tersedianya Informasi, data dan rekomendasi ijin penyelenggara Jastip dan Pos melalui Sosialisasi di Bidang pos 50 orang : 50 persen dari 100 persen. Tersedianya Informasi, data dan rekomendasi ijin penyelenggara Jastip dan Pos melalui Data dan Laporan Penyelenggaraan pos : 0 dokumen

12

dari 1 dokumen.

7.2


7.3


7.4

7.5

9.250.000

49,56

49,56

206.222.000

48

26


91.727.500

100

100


249.875.400

87

87.00


Tersedianya informasi dan data penyelenggara telekomunikasi Data dan Laporan Menara Telekomunikasi 1 dokumen : 50 persen dari 100 persen. Tersedianya informasi dan data penyelenggara telekomunikasi Data dan Laporan Warung Internet : 50 persen dari 100 persen. Tersedianya informasi dan data penyelenggara telekomunikasi Data dan Laporan Internet Service Provider : 50 persen dari 100 persen. Penyebaran Informasi melalui Pekan Informasi Nasional melalui Lomba Pertunjukan Rakyat (PERTUNRA) tingkat DIY 2016 untuk mewakili DIY pada PIN 2017 : 0 kegiatan dari 1 kegiatan. Penyebaran Informasi melalui Pekan Informasi Nasional melalui Festival Pertunra tingkat Nasional pada Pekan Informasi Nasional 2016 : 0 kegiatan dari 1 kegiatan. Penyebaran Informasi melalui Pekan Informasi Nasional melalui Pertunjukan Rakyat melalui media DVD : 50 persen dari 100 persen. Penyebaran Informasi melalui Pekan Raya Jakarta : 4 materi dari 4 materi. Layanan Informasi Publik melalui internet (Hotspot,Warnet) dan Call Center : 6 bulan dari 12 bulan.

13

7.6

Pemberdayaan Pengelolaan Informasi Publik

Jumlah

466.076.000

13.992.733.950

66

66

59,77

59,22

Langganan Koran dan Majalah untuk Masyarakat 10 skh dan 2 majalah : 6 bulan dari 12 bulan. update dan entri data dan aplikasi perpustakaan : 1 paket dari 1 paket. Updating Database Call Center Plaza : 1 paket dari 1 paket. Integrasi Software Perpustakaan plaza ke Pustaka Instansi : 1 paket dari 1 paket. Pengadaan LCD Projector untuk Layanan Paparan Informasi 1 unit : 100 persen dari 100 persen. Pengadaan AC Split untuk Ruangan Front Office Warnet : 2 unit dari 3 unit. 40 orang PPID Pembantu yang melaksanakan fungsinya ( : 15 orang dari 15 orang. KIM yang berdaya menjalankan fungsi sosialnya (20 KIM dari 65 KIM) : 50 persen dari 100 persen.

2.3 ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Faktor Kekuatan Beberapa kekuatan yang bisa digunakan, antara lain: a. Dokumen Blueprint Digital Government Service (DGS) 2011-2015 dan Dokumen Updating Blueprint DGS; b. Peraturan

perundangan bidang

komunikasi dan

informatika

yang

mendukung

pengelolaan TIK : 1. Inpres RI No. 6 tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia; 2. Inpres RI No. 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government; 3. UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronis; 4. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 5. Kepmenkominfo-kepmekominfo pendukung lainnya. c. SDM teknologi informasi yang tersedia; Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika DIY Tahun 2017

14

d. Pengembangan Jaringan dan Teknologi Informasi; e. Hasil-hasil pembangunan TIK yang selama ini telah dilaksanakan dapat dijadikan modal pembangunan selanjutnya.

Faktor Kelemahan yang perlu diperhatikan, antara lain: a. Eksistensi kelembagaan dan kemampuan mengelola TIK masih lemah. Fungsi koordinasi antar lembaga terkendala organisasi TIK yang tidak berdiri sendiri, (meleburnya Badan Informasi Daerah dan bergabung dengan Dinas Perhubungan pada tahun 2009); b. Anggaran pembangunan TIK masih rendah karena masih adanya asumsi bahwa pembangunan bidang teknologi informasi tidak secara langsung memberikan kontribusi pada peningkatan PAD; c. Pengetahuan dasar personil Dinas Komunikasi dan Informatika tentang TIK belum merata; d. Perencanaan dan pengembangan terkait TIK belum terintegrasi dengan baik antar semua lembaga daerah; e. Sosialisasi dan pelatihan TIK kepada pegawai masih minim; f. Terbatasnya sarana-prasarana pendukung pelaksanaan pembangunan TIK; g. Pemanfaatan TIK dalam menyelesaikan tugas-tugas kedinasan maupun pelayanan masyarakat masih parsial; h. Belum adanya standarisasi proses kerja sebagai control dan komunikasi yang efektif untuk memastikan konsistensi pelaksanaan implementasi TIK.

Beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan, antara lain: a. Potensi pemanfaatan TIK besar terutama untuk 9 bidang unggulan yang ada didalam dokumen DGS serta 4 bidang unggulan lain yang sudah diselesaikan pada tahun 2016; b. Komitmen kepala daerah dalam menyelenggarakan TIK; c. Mulai berkembangnya usaha ekonomi masyarakat di TIK melalui binaan beberapa instansi; d. Peluang investasi di TIK tinggi dan pertumbuhan industry kreatif dibidang TIK yang cukup pesat e. Minat investor mulai meningkat seiring perbaikan layanan perijinan dan iklim investasi yang membaik. f. Pengembangan layanan berbasis Citizen Centris memungkinkan interaksi yang baik antara G2C/C2G, dan G2B/B2G

Beberapa tantangan/ancaman yang perlu diantisipasi, antara lain: Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika DIY Tahun 2017

15

a. Implementasi TIK memberikan pengaruh perubahan pada beberapa hal termasuk didalamnya perubahan budaya kerja dan bisnis proses; b. TIK sering diasosiasikan dengan peningkatan akuntabilitas pemerintah, memungkinkan pengawasan yang lebih baik dari masyarakat terkait kualitas layanan publik; c. Perkembangan teknologi yang cukup tinggi belum dibarengi dengan kesadaran akan perlindungan dan pengamanan terhadap sumber daya TIK; d. Sebagian masyarakat memiliki pengetahuan yang rendah tentang TIK.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD 1. Dalam proses rancangan awal terhadap usulan RKPD sering terjadi perubahan usulan SKPD terhadap kegiatan yang sifatnya baru dan tidak mudah untuk dapat diterimanya usulan baru tersebut, hal ini menyebabkan SKPD hanya terpaku kepada kegiatan yang lama. 2. Alasan kegiatan baru yang kurang di setujui oleh TAPD dikarenakan anggaran yang di usulkan oleh SKPD melebihi dari PAD Pemerintah Daerah dan serta adanya pemaguan anggaran oleh TAPD. 3. Untuk kegiatan Keikutsertaan Dalam Pekan Informasi Nasional mengalami perubahan judul menjadi Pemberdayaan Media Pertunjukan Rakyat. Program dan Kegiatan Tahun 2016 Pada Tahun Anggaran 2016 Urusan Komunikasi dan Informatika melaksanakan 7 Program dan 40 kegiatan. 1)

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan Dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat Kerja

2)

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor


16

Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 3)

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD

4)

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA Pembinaan Dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi Dan Informasi Pengkajian Dan Pengembangan Sistem Informasi Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik Kerjasama Pengembangan e-Government Pengelolaan Kelembagaan KIP Pengelolaan Kelembagaan KPID

5)

PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MAS MEDIA Pengembangan Kemitraan Kehumasan Penyebarluasan Informasi dan Dokumentasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

6)

PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA TEKNOLOGI INFORMASI Pengembangan Jaringan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

7)

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN INFORMASI PUBLIK, POS, TELEKOMUNIKASI, DAN FREKUENSI Pembinaan Dan Pendataan Peyelenggaraan Jasa Titipan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Telekomunikasi Keikutsertaan Dalam Pekan Informasi Nasional Penyebarluasan Informasi Pemerintahan Daerah Layanan Informasi Publik Pemberdayaan Pengelolaan Informasi Publik

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika DIY Tahun 2017

17

Dalam perencanaan program dan kegiatan TA. 2015 Urusan Komunikasi dan Informatika mencoba untuk semaksimal mungkin berkoordinasi dan bersinergi dengan baik dengan pemerintah kabupaten/kota maupun dengan pemerintah pusat. Usulan ataupun permintaan dari kabupaten/kota disampaikan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika DIY melalui mekanisme Forum RKPD, Musrenbang, maupun melalui surat usulan secara langsung melalui dinas. Bebagai permasalahan yang terjadi berkaitan dengan koordinasi dengan kabupaten/kota maupun dengan pemerintah pusat adalah masih tumpang tindihnya pemahaman akan pembagian urusan dan kewenangan masing-masing pihak. Untuk mencapai visi dam misi kepala daerah perlu dilakukannya koordinasi yang lebih intensif dan sebuah kesepakatan yang sama dalam memahami peraturan perundangan mengenai tugas dan kewenangan masing-masing pihak.

BAB

III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika DIY Tahun 2017

18

A. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL 3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. Pada Urusan Komunikasi dan Informatika Kebijakan tentang pentingnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di lingkungan pemerintahan, baik pusat maupun daerah

terlah

dituangkan

dalam

Inpres

Nomor

3

tahun

2003,

yaitu

tentang

penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik (e-government). Sementara itu untuk menindaklanjuti Inpres tersebut Pemerintah DIY melalui Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2006, telah menetapkan Blueprint Jogja Cyber Province yang dititikberatkan pada program Digital Government Services (DGS). Sampai dengan tahun 2017 akan ditetapkan sebanyak 14 urusan atau bidang layanan unggulan urusan DGS. Untuk menunjang kelancaran dalam penerapan teknologi Informasi di Pemda DIY, mulai tahun 2013 telah dilaksanakan pemasangan Jaringan Fiber Optik untuk melayani komunikasi berbasis internet maupun intranet di Pemda DIY. Pada tahun 2015 jaringan mandiri Fiber Optik di Pemda DIY sudah terselesaikan 100% dan pada tahun 2017 diharapkan Pemda DIY bisa mengelola secara mandiri keberadaan jaringan yang tersedia. Dalam penyebaran informasi pemerintah daerah, dilaksanakan berbagai kegiatan dengan mengikuti even pameran baik yang diselenggarakan pada Pekan Raya Jakarta maupun dengan mengikuti Festival Pertunjukan Rakyat tingkat nasional yang setiap tahun rutin diselenggarakan. Pada tahun 2017 dikarenakan format penyelenggaraan Festival Pertunjukan Rakyat mengalami perubahan konsep, sehingga Dinas tidak mengirimkan grup seni pertunjukan rakyat untuk mengikuti acara tersebut. Juga dilaksanakan kegiatan Pawai Pembangunan dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. 3.2.Tujuan dan Sasaran Renja Urusan Komunikasi dan Informatika Adapun tujuan dan sasaran pembangunan urusan komunikasi dan informatika yang adalah: Tujuan: mewujudkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola pemerintahan serta mewujudkan Digital Government Services (DGS); Sasaran: pembangunan urusan komunikasi dan informatika berdasarkan visi, misi dan tujuan pembangunan adalah Dukungan penyediaan infrastruktur dan fasilitas Tehnologi Informasi bagi ketersediaan dan penyebaran informasi publik. Untuk menjawab tantangan yang dihadapi maka DGS dikembangkan dengan mengacu pada suatu kerangka kerja atau Framework sebagai berikut: Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika DIY Tahun 2017

19

1)

Sasaran

dan

Komitmen

(berdasarkan

aspirasi,

kebutuhan

dan

kemampuan

pelanggan); 2)

Pembiayaan yang memadai dan berkesinambungan;

3)

Kompetensi sumberdaya dan fungsi Organisasi yang bersinergi (cross-functioned);

4)

Orkestrasi proses kerja prima yang berorientasi pelanggan dan berbasis pengetahuan;

5)

Kebijakan, Perundangan, Standar dan Pengukuran;

6)

Ketersediaan Data Primer. Masalah ketersediaan data hendaknya diangkat menjadi masalah strategis yang dikaitkan langsung dengan kemampuan bersaing daerah, pembangunan ekonomi, serta keamanan regional dan nasional;

7)

Tanpa mengangkat ketersediaan data menjadi hal yang strategis akan mustahil bagi Pemerintah Propinsi DIY untuk melaksanakan DGS ini.

Landasan Kerja ini jika dapat dibangun dengan baik dan dijalankan secara konsisten sudah dapat membawa perubahan positf yang signifikan terhadap pola budaya kerja. Akan tetapi perubahan tersebut tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjawab tantangan regional maupun global yang begitu dinamis. Untuk itu diperlukan pilar percepatan yang berbasis teknologi informasi sebagai akselerator pencapaian tujuan.

3.3 Program dan Kegiatan Bertitik tolak dari visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah DIY, di mana pembangunan urusan komunikasi dan informatika dititikberatkan dalam rangka mendukung misi ketiga dari misi Pemerintah Daerah serta memperhatikan hasil analisis baik dari lingkungan internal maupun eksternal, maka visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut ini. VISI : Terwujudnya Jogja Cyber Province dan masyarakat informasi menuju peradaban baru mendukung keistimewaan DIY MISI : Mendukung peningkatan efisiensi dan efektifitas tata kelola pamerintahan yang transparan dan akuntabel di DIY dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi secara optimal

Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

Meningkatnya tata

Meningkatnya kualitas

Memperbaiki dan

Melakukan

kelola pemerintahan

infrastruktur dan

mengembangkan

standarisasi dalam

yang baik dengan

pelayanan TIK

kualitas pelayanan

pelayanan TIK

dan sumber daya

untuk mendapatkan

TIK dengan

sertifikasi ISO

sertifikasi ISO

27001 dan ISO

27001 (keamanan

9001

pemanfaatan

informasi) dan ISO 9001 (manajemen Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika DIY Tahun 2017

20

mutu) Tersedianya informasi

Mengembangkan

Membangun

kepada masyarakat

jejaring dan

kepercayaan dan

kerjasama dengan

meningkatkan

semua pihak dalam tingkat kepuasan mengelola dan

masyarakat

menyampaikan

terhadap akses

informasi kepada

layanan informasi

masyarakat

dengan pengelolaan informasi yang baik

Dalam rangka implementasi prinsip money follow program beberapa kegiatan dalam satu program yang diusulkan mengalami penggabungan. Penggabungan beberapa kegiatan untuk Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut:

Nama Program / Kegiatan No

1

Sebelum PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Sesudah PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan 2

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat Kerja Penyediaan Tenaga Kerja Pendukung

Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

3

Penyediaan Makanan Dan Minuman

Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi

Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

4

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur 5

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor


21

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGA

Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

8



9

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA Pembinaan Dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi Dan Informasi Pengkajian Dan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Kelembagaan KIP

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informas Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKP PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA Pembinaan Dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi Dan Informasi Pengkajian Dan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Kelembagaan KIP

15

Pengelolaan Kelembagaan KPID PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MAS MEDIA

Pengelolaan Kelembagaan KPID PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MAS MEDIA

16

Pengembangan Kemitraan Kehumasan Penyebarluasan Informasi dan Dokumentasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA TEKNOLOGI INFORMASI Pengembangan Jaringan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik Kerjasama Pengembangan e-Government PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN INFORMASI PUBLIK, POS, TELEKOMUNIKASI, DAN FREKUENSI Pembinaan Dan Pendataan Peyelenggaraan Jasa Titipan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Telekomunikasi Keikutsertaan Dalam Pekan Informasi Nasional Penyebarluasan Informasi Pemerintahan Daerah Layanan Informasi Publik Pemberdayaan Pengelolaan Informasi Publik

Pengembangan Kemitraan Kehumasan Penyebarluasan Informasi dan Dokumentasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA TEKNOLOGI INFORMASI Pengembangan Jaringan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

6

7

10 11

12 13 14

17

18 19

20 21 22 23 24 25

Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGA

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN INFORMASI PUBLIK, POS, TELEKOMUNIKASI, DAN FREKUENSI Pembinaan Dan Pendataan Peyelenggaraan Jasa Titipan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Telekomunikasi Keikutsertaan Dalam Pekan Informasi Nasional Penyebarluasan Informasi Pemerintahan Daerah Layanan Informasi Publik Pemberdayaan Pengelolaan Informasi Publik

Awal usulan program kegiatan 2017 meliputi 7 program 40 kegiatan setelah mengalami dinamisasi proses pembahasan dengan TAPD akhirnya disetujui untuk TA. 2017 menjadi 7


22

program dengan 20 kegiatan. Dengan total anggaran sebesar Rp. 13.893.863.950,00 (tidak termasuk Belanja Tidak Langsung) Guna mendapat hasil yang optimal sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, secara terinci disusun program, indikator, dan kegiatan dari Urusan Komunikasi dan Informatika D.I. Yogyakarta dalam Tahun Anggaran 2017 dan memiliki target kinerja yang akan dicapai sesuai Rancangan Akhir Renstra Dinas perhubungan Komunikasi dan Informatika 2013-2007 (tidak termasuk program Administrasi Umum) dan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017. Dalam program mencakup beberapa indikator yang menggambarkan keberhasilan program, dan setiap indikator didukung oleh beberapa kegiatan. Uraian Program dan Kegiatan TA. 2017 Urusan Komunikasi dan Informatika 1)

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa dengan indikator Peningkatan layanan unggulan DGS per urusan untuk mencapai target 14 urusan/bidang didukung oleh kegiatan:

2)

a)

Pembinaan Dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi Dan Informasi;

b)

Pengkajian Dan Pengembangan Sistem Informasi;

c)


d)


Program Pengembangan Sarana

Prasarana

Teknologi Informasi dengan

indikator Penguatan jaringan IT di Pemda DIY Sebesar 100% didukung oleh kegiatan:

3)

a)

Pengembangan Jaringan Sistem Informasi Pemerintah Daerah;

b)

Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

Program fasilitasi, pembinaan, Pengendalian

frekuensi dan Informasi Publik

dengan indikator Penyebarluasan Informasi Pembangunan bagi masyarakat Sebesar 75% didukung oleh kegiatan: 1)

Pengembangan Kemitraan Kehumasan;

2)

Penyebarluasan Informasi dan Dokumentasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

3)

Pemberdayaan Pengelolaan Informasi Publik.


23

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017 dan Tahun 2018 Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Kominfo DIY No 1

2

Bidang Urusan KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

3


4

KOMUNIKASI DAN

Nama Program PROGRAM PENGEMBANGA N KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA

PROGRAM PENGEMBANGA N KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA

PROGRAM PENGEMBANGA N KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA PROGRAM PENGEMBANGA

Program Tolok Ukur Peningkatan layanan unggulan DGS per urusan

Target Kinerja 14 urusan/ bidang

Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi Dan Informasi

Kegiatan 2016 (Rp.) 194.862.750

Kegiatan 2017 (Rp.) 455.373.000

Kegiatan 2018 (Rp.) 600.000.000

Keluaran Tolok Ukur 1. LKS yang aktif didampingi dan diberdayakan 2. Koordinasi Pemberdayaan LKS dan KIM se-DIY 3. Database dan Sistem Informasi LKS dan KIM untuk integrasi pengembangan LKS dan KIM bersama Kab/Kota

Peningkatan layanan unggulan DGS per urusan

14 urusan/ bidang


594.627.000

598.857.000

600.000.000


14 urusan/ bidang


42.243.975

-

-

Peningkatan layanan

14 urusan/

Kerjasama Pengembangan e-

46.168.100

-

-

4. Kelompok Pertunra yang aktif sebagai agen informasi 1. Blueprint DGS Bidang Lingkungan Hidup 2. Terevaluasinya pelaksanaan DIY Ciber Province 3. Operasional Data center, NOC dan Server Pemda DIY 4. Rekomendasi Pengembangan eGovernment se-DIY 5. Standarisasi Keamanan Informasi (ISO 27001)


Target 70 LKS 1 Laporan

1 system

5 kelompok 1 dokumen 1 laporan

1 laporan 1 Rekomendasi

1 Paket

24

INFORMATIKA

5

6

7

8





N KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA PROGRAM PENGEMBANGA N KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA PROGRAM PENGEMBANGA N KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA

unggulan DGS per urusan

bidang

Government


14 urusan/ bidang



14 urusan/ bidang

PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MASS MEDIA

Persentase pengakses informasi aktivitas pemerintahan daerah melalui media elektronik dan media cetak

90 %

Persentase pengakses informasi aktivitas pemerintahan daerah melalui media elektronik dan media cetak

90 %

PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MASS MEDIA


Pengembangan Kemitraan Kehumasan

Penyebarluasan Informasi dan Dokumentasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

1.050.000.000

1.100.000.000

810.000.000

1.866.150.000

1.050.000.000

1.175.000.000

730.111.700

1.257.087.200

1.060.000.000

1.200.000.000

820.000.000

1.366.150.000

1. Laporan MonEv Hubungan Kerja Komisi Informasi Prov (KIP) DIY 2. Prosentase capaian kinerja KIP DIY (realisasi pelaksanaan / rencana kerja tahunan) 1. Laporan MonEv Hubungan Kerja Komisi Informasi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DIY 2. Prosentase Capaian kinerja KPID DIY (realisasi pelaksanaan / rencana kerja tahunan) 1. Jumlah jejaring kemitraan yang terbangun 2. SDM yang memiliki keahlian dalam Digital Public Relation 3. Jumlah aplikasi media sosial yang dimanfaatkan 4. Laporan evaluasi Penyusunan Naskah Sambutan 1. Dialog Interaktif Kebijakan Strategis Pemda melalui TV lokal dan Radio lokal 2. Leaflet tentang Kebijakan Strategis Pemda untuk masyarakat melalui event Pameran Pembangunan 3. Media luar ruang yang terpelihara untuk sosialisasi kebijakan strategis Pemda


1 Laporan

100%

1 Laporan

100%

2 Kemitraan 45 Orang

3 Media Sosial 1 Laporan

12 paket TV, 12 di Radio 3 tema, 6.000 eksemplar

4 media luar ruang

25

9

10

11




PROGRAM PENGEMBANGA N SARANA PRASARANA TEKNOLOGI INFORMASI

PROGRAM PENGEMBANGA N SARANA PRASARANA TEKNOLOGI INFORMASI

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN INFORMASI

Persentase penyediaan Infrastruktur di Pemda DIY

Persentase penyediaan Infrastruktur di Pemda DIY

Penyebarluasan informasi pembangunan bagi masyarakat

100 %

100 %

75 %



Pembinaan Dan Pendataan Peyelenggaraan Jasa Titipan

4.321.449.000

237.647.800

19.842.500

4.527.523.100

345.237.500

-

4.750.000.000

445.000.000

-

DIY 4. Spanduk untuk sosialisasi Kebijakan Pemda dan Peringatan Hari Besar 5. SPD Bulletin Jogja Wara untuk aparatur Pemda, Pemkab/Pemkot, Kec, Desa/Kelurahan 1. Langganan Bandwidth Internet untuk Pemda DIY 2. Langganan Backup Bandwidth Internet untuk Pemda DIY 3. Pemeliharaan Jaringan Komputer Pemda DIY (Pemeliharaan Jaringan Intranet Komplek Kepatihan, Pemeliharaan Jaringan Wireless Pemda DIY 4. Peralatan Jaringan Komputer untuk mendukung kelancaran jaringan internet Pemda DIY

1. Layanan LPSE 2. Sertifikat ISO 9001 3. Jumlah Aparatur dan Masyarakat yang mampu melaksanakan proses PBJ secara elektronik 4. Rekomendasi Pengembangan LPSE seDIY

100 Buah

14 edisi, 13.000 eksemplar

12 bulan 12 bulan

45 titik, Pemeliharaan Jaringan Fiber Optic Pemda DIY: 55 titik 1 paket

12 bulan 1 Sertifikat 255 orang

1 Rekomendasi

-


26

12


13


14


15


PUBLIK, POS, TELEKOMUNIKA SI, DAN FREKUENSI PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN INFORMASI PUBLIK, POS, TELEKOMUNIKA SI, DAN FREKUENSI PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN INFORMASI PUBLIK, POS, TELEKOMUNIKA SI, DAN FREKUENSI PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN INFORMASI PUBLIK, POS, TELEKOMUNIKA SI, DAN FREKUENSI PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN INFORMASI PUBLIK, POS, TELEKOMUNIKA


75 %


9.250.000


75 %



75 %


91.727.500


75 %


249.875.400

-

-

206.222.000


27

SI, DAN FREKUENSI

16


PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN INFORMASI PUBLIK, POS, TELEKOMUNIKA SI, DAN FREKUENSI


75 %

Pemberdayaan Pengelolaan Informasi Publik

466.076.000

506.263.300

606.000.000

1. PPID Pemda DIY (di SKPD) berkinerja baik 2. Sistem Aplikasi Pelayanan Informasi Publik 3. Sistem Aplikasi Komplain Penyelenggaraan Pemda dan Pelayanan Publik 4. SOP Integrasi Kehumasan SKPD se-Pemda DIY


42 PPID (SKPD) 1 Sistem 1 Sistem

1 Dokumen

28

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika DIY merupakan penjabaran dari Rencana Strategis yang penyusunannya telah mengacu pada dokumen RPJMD DIY Tahun 2012-2017. Penjabaran ini diharapkan dapat menjadi pedoman perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika DIY dalam Tahun 2017. Rencana Kerja ini merupakan salah satu alat untuk perencanaan, pengendalian dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah. Penyusunan Rencana Kerja setiap tahun diharapkan akan lebih memfokuskan pencapaian target kinerja sebagaimana akan dicapai pada akhir proses pembangunan pemerintah daerah. Adanya perencanaan ini akan memudahkan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan. Selanjutnya kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja ini belum sempurna, oleh karena itu saran dan masukan sangat kami harapkan agar dalam penyusunan Rencana Kerja di masa mendatang akan lebih baik.


29


30

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (DISKOMINFO)

Recommend Documents