Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan

Rencana Strategis Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Tahun 2016-2019 (Edisi Revisi)

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan

1


KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Rencana Strategis Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Tahun 2016-2019 edisi revisi telah dapat diselesaikan. Penyusunan Rencana Strategis Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman dilakukan sebagai langkah penegasan atas terjadinya perubahan struktur di lingkungan Kementerian Pertanian dan perubahan isu-isu strategis terkini. Pemenuhan kebutuhan nasional berbasis produksi nasional dan mengutamakan pelaku usaha nasional merupakan roh penyusunan rencana strategis dimaksud. Kekuatan kemandirian harus didorong dengan memperhatikan kebijakan dan peraturan yang berlaku serta kondisi spesifik lokasi. Fokus pengelolaan isu strategis oleh Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan antara lain kehilangan hasil produksi, peningkatan dan jaminan mutu, nilai tambah, dan penguatan akses pasar dan logistik nasional serta meningkatnya minat investasi baik dalam negeri maupun luar negeri. Rencana Strategis Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Tahun 2016-2019 edisi revisi ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh semua pihak. Jakarta, Desember 2016 Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan

Tri Agustin Satriani NIP.195908271983032010 Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan

2


DAFTAR ISI Halaman

KATA PENGANTAR ..........................................................

i

DAFTAR ISI . ....................................................................

ii

DAFTAR GAMBAR..............................................................

iii

DAFTAR TABEL..................................................................

iv

BAB I. PENDAHULUAN ...................................................

1

1.1. Latar Belakang .....................................................

1

1.2. Kondisi Umum Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan .........................................

7

1.3. Potensi, Permasalahan, dan Tantangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan .................................................

27

BAB II. VISI, MISI, DAN TUJUAN ......................................

35

2.1. Visi .......................................................................

35

2.2. Misi .......................................................................

38

2.3. Tujuan ..................................................................

39

2.4. Sasaran Strategis .................................................

40

2.5. Analisa Risiko .......................................................

41

BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS .................

43

3.1. Arah Kebijakan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan .....................


43

3


3.2. Strategi Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan ........................................

56

3.3. Langkah Operasional Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan ..............

57

3.4. Program dan Kegiatan ..........................................

59

3.5. Kerangka Regulasi ...............................................

64

3.5. Kerangka Kelembagaan .......................................

64

BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 4.1. Target Kinerja .......................................................

66

4.2. Kerangka Pendanaan ...........................................

67

BAB V. PENUTUP.............................................................

68

LAMPIRAN .........................................................................

70


4


DAFTAR GAMBAR Gambar Halaman 1. Struktur Organisasi Ditjen Tanaman Pangan dan Direktorat PPHTP......................................................... 4 2. Alur Proses Pemenuhan Kebutuhan………………….. 8 3. Hubungan Kebutuhan dan Karakteristik Pengembangan Daya Saing…………………………… 11 4. Hubungan Indikator Keberhasilan Direktorat PPHTP dalam Sistem Produksi…………………………………. 43 5. Penguatan Kebijakan Pemenuhan Pangan Nasional………………………………………………….. 45 6. Penerapan Proses Produksi dan Pemasaran yang Baik………………………………………………… 47 7. Alur Kebijakan Pengembangan Sarana Pascapanen……………………………………………… 49 8. Struktur Arsitektur dan Informasi Kinerja Ditjen Tanaman Pangan……………………………………….. 60 9. Proses Pencapaian Kinerja Lingkup Direktorat PPHTP……………………………………………………. 63 10. Kerangka Kelembagaan………………………………... 65


5


DAFTAR TABEL

Tabel Halaman 1. Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat PPHTP ................................... 6 2. Alokasi Sarana Pascapanen Melalui APBN Tahun 2011-2015 ............................................................. 13 3. Alokasi Sarana Unit Pengilingan Padi Melalui APBN Tahun 2011-2015 ....................................................... 14 4. Jumlah Pengilingan Padi di Indonesia......................... 15 5. Alokasi Sarana Unit Pengolahan Tepung Melalui APBN Tahun 2010-2015.................................... 17 6. Alokasi Sarana Unit Pengolahan Hasil Jagung Melalui APBN Tahun 2012-2015................................. 18 7. Alokasi Sarana Unit Pengolahan Hasil Kedelai Melalui APBN Tahun 2012-2015................................. 19 8. Jumlah Revisi SNI Tahun 2010-2015 ......................... 21 9. Jumlah Sertifikasi Organik Tanaman Pangan Tahun 2010-2015 .................................................................. 22 10. Kontribusi Penurunan Susut Hasil dari Bantuan Sarana Pascapanen Tahun 2011-2015 23 11. Neraca Perdagangan Tanaman Pangan 12. Tahun 2010-2015........................................................ 25 13. Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan Tahun 2010-2014................................................................... 27 14. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Direktorat PPHTP......................................................................... 41 15. Sasaran Produksi Komoditi Utama Tanaman Pangan Tahun 2015-2019........................................................ 46 15. Jenis Kegiatan Berdasarkan Unit Kerja Eselon II Lingkup Ditjen Tanaman Pangan................................ 61 16. Kerangka Kegiatan dan Pendanaan Direktorat PPHTP Tahun 2016-2019........................................................ 68


6


I. PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang Tanaman pangan merupakan salah satu subsektor pertanian yang penting

bagi

pembangunan

pertanian

dan

ekonomi

Indonesia.

Berbagai

Beberapa

tantangan

yang

dihadapi

Bangsa

Indonesia saat ini antara lain: 1) belum optimalnya

manfaat subsektor tanaman

produktivitas dan nilai tambah produk pertanian di

pangan

konversi lahan yang sulit dikendalikan; 2) kurangnya

bagi

Indonesia

beberapa sentra produksi serta masih tingginya tingkat

perbaikan dan pembangunan infrastruktur lahan

antara lain sebagai sumber pangan

dan

bahan

kebutuhan lainnya, sumber

dan air; 3) masih kurangnya akses pembiayaan pertanian dengan suku bunga rendah bagi Millenium Development Goals (MDG’s) yang mencakup angka kemiskinan, pengangguran, dan rawan pangan; 5) kurangnya

pendapatan dan kesempatan kerja, serta sumber devisa bagi Dalam

negara

Indonesia.

konteks

pengoptimalan

manfaat

koridor

dirumuskan

pertanian khusus; 6) lemahnya persaingan global dalam berbagai dimensi; 7) menurunnya citra petani dan pertanian serta pentingnya

ini,

subsektor tanaman pangan perlu

kebijakan yang proporsional untuk produk-produk

dalam

pertanian yang inovatif; dan 10) perlunya kebijakan insentif yang tepat agar sektor pertanian menjadi bidang usaha yang

menarik dan menjanjikan.

perencanaan

pembangunan yang memperhatikan karakteristik, kondisi saat ini, dan perubahan yang terjadi atas sumber daya lahan, sumber


7


daya manusia, ilmu dan teknologi, kelembagaan dan sosial, serta dinamika lingkungan strategis lainnya. Berbagai perubahan saat ini seperti lahan yang semakin terbatas dan makin bersaing, teknologi yang berkembang sangat dinamis,

pertumbuhan

jumlah

penduduk

yang

signifikan,

perubahan iklim yang semakin tidak terprediksi serta perubahan perilaku konsumen yang terus berkembang, harus mendorong pembangunan

tanaman

pangan

Keberhasilan hal ini dilandasi dengan

penguatan

penyediaan

(produksi)

bersumber dari dalam negeri. Tantangan pembangunan

subsektor

tanaman

pangan

Indonesia

dan

dimasa

saat

ini

mendatang adalah mendorong produksi dalam negeri yang berdaya

saing

dan

berkelanjutan serta berpihak pada kekuatan pelaku usaha nasional. Dinamika glolablisasi perdagangan akan mendorong

ditangani

secara

tepat.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman mengamanatkan hal-hal sebagai berikut: a. Sistem budidaya tanaman adalah sistem pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya alam nabati melalui upaya manusia yang dengan modal, teknologi, dan sumberdaya lainnya menghasilkan barang guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik. b. Sistem budidaya tanaman sebagai bagian pertanian berasaskan manfaat, lestari, dan berkelanjutan. c. Sistem budidaya tanaman bertujuan: meningkatkan dan memperluas penganekaragaman hasil tanaman, guna memenuhi kebutuhan meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja. d. Ruang lingkup sistem budidaya tanaman meliputi proses kegiatan produksi sampai dengan pascapanen. e. Pascapanen meliputi kegiatan pembersihan, pengupasan, sortasi, pengawetan, pengemasan, penyimpanan, standardisasi mutu, dan transportasi hasil produksi budidaya tanaman f. Kegiatan pascapanen ditujukan untuk meningkatkan mutu, menekan tingkat kehilangan dan/atau kerusakan, memperpanjang daya simpan, dan meningkatkan daya guna serta nilai tambah hasil budidaya tanaman.

penciptaan produk yang berdaya saing dan pola penguasaan pasar


8


secara signifikan. Perusahaan asing melalui model korporasi yang memiliki jangkauan luas atau sering disebut dengan multinational corporation menjadi kekuatan tersendiri bagi pelaku asing. Dalam hal ini, upaya-upaya yang harus dilakukan harus mampu menjawab tantangan diatas. Produksi yang berdaya saing dan keberpihakan kepada pelaku usaha nasional menjadi kewajiban bagi negara (pemerintah, pelaku usaha, dan stakeholder lainnya) sehingga tercipta kekuatan nasional.

Pemerintah memiliki peranan yang sangat kuat untuk

memastikan kedua hal tersebut dapat terwujud. Tata kelola kedua butir diatas memerlukan proses perencanaan strategis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks ini, perencanaan strategis Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan sangat terkait dengan perencanaan Kementerian Pertanian dan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian, tanggal 22 April 2015 dan ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, tanggal 3 Agustus 2015 menimbulkan terjadinya perubahan struktur organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mengalami perubahan struktur organisasi serta tugas dan fungsi seperti terlihat pada Gambar 1. Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan

9


Direktur Jenderal Tanaman Pangan Sekretariat Ditjen TP

Direktorat Perbenihan TP

Direktorat Serealia

Direktoran Aneka Kacang dan Umbi

Direktorat Perlindungan TP

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil TP

Balai Besar POPT

Balai Besar PPMBTPH

Balai PMPT

Gambar 1. Struktur Organisasi Ditjen Tanaman Pangan dan Direktorat PPHTP Dalam hal ini, tugas Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Tanaman

Pangan

yaitu

melaksanakan

penyiapan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dengan fungsi sebagai berikut: a.

Penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan, standardisasi dan penerapan standar mutu serta pemasaran dan investasi tanaman pangan.

b.

Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan, standardisasi dan penerapan standar mutu serta pemasaran dan investasi tanaman pangan.


10


c.

Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang

peningkatan

standardisasi

dan

pascapanen,

penerapan

standar

pengolahan, mutu

serta

pemasaran dan investasi tanaman pangan. d.

Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan, standardisasi dan penerapan standar mutu serta pemasaran dan investasi tanaman pangan.

e.

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan, standardisasi dan penerapan standar mutu serta pemasaran dan investasi tanaman pangan.

f.

Koordinasi perumusan dan harmonisasi standar, serta penerapan standar mutu di bidang tanaman pangan.

g.

Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan.


11


Tabel 1. Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat PPHTP Tugas dan Fungsi

Ditjen Tanaman Pangan

Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan.

1

Perumusan kebijakan di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budi daya, peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi padi, jagung, kedelai, dan tanaman pangan lainnya, serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan tanaman pangan.

Penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan, standardisasi dan penerapan standar mutu serta pemasaran dan investasi tanaman pangan.

2

Pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budi daya, peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi padi, jagung, kedelai, dan tanaman pangan lainnya, serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan tanaman pangan.

Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan, standardisasi dan penerapan standar mutu serta pemasaran dan investasi tanaman pangan.

3

Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budi daya, peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi padi, jagung, kedelai, dan tanaman pangan lainnya, serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan tanaman pangan.

Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan, standardisasi dan penerapan standar mutu serta pemasaran dan investasi tanaman pangan.

4

Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budi daya, peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi padi, jagung, kedelai, dan tanaman pangan lainnya, serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan tanaman pangan.

Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan, standardisasi dan penerapan standar mutu serta pemasaran dan investasi tanaman pangan.

5

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budi daya, peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi padi, jagung, kedelai, dan tanaman pangan lainnya, serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan tanaman pangan.

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan, standardisasi dan penerapan standar mutu serta pemasaran dan investasi tanaman pangan.

6

Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

7

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Koordinasi perumusan dan harmonisasi standar, serta penerapan standar mutu di bidang tanaman pangan. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan.

Tugas

Fungsi

Direktorat PPHTP

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, dan tanaman pangan lainnya

Dokumen Rencana Strategis Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Tahun 2015-2019 harus mengalami revisi karena dokumen Rencana Strategis Tahun 2015 berada pada unit kerja Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan. Proses revisi ini perlu dilakukan sebagai konsekuensi atas perubahan unit kerja di lingkungan Kementerian Pertanian, yang berlaku mulai tahun 2016


12


dan sebagai konsekuensi tindak lanjut dari perubahan renstra Kementan dan renstra Ditjen Tanaman Pangan. Dasar hukum operasional pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dalam menyusun rencana strategis antara lain: a.

Peraturan

Menteri

Pertanian

Nomor

09/Permentan/RC.020/3/2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 (edisi revisi). b.

Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 59.a/HK.310/C/6/2016 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2015-2019 (edisi revisi).

1.2.

Kondisi Umum Pembangunan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan

Pengolahan

Pembangunan

merupakan

tanaman

pangan

dan suatu

kesatuan proses untuk menghasilkan produksi sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan tidak terlepas dari proses produksi. Berbagai variabel

penting

yang

perlu

diketahui

sebagai

indikator

keberhasilan kinerja proses pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan menjadi sangat penting meliputi indikator input (masukan), output (keluaran), outcome (hasil), benefit (manfaat), dan impact (dampak).


13


Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan memiliki 4 subdirektorat yaitu: 1)

pascapanen

2)

pengolahan hasil

3)

standardisasi dan mutu

4)

pemasaran dan investasi. Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman

Pangan baru efektif pada tahun 2016, dimana unit kerja ini merupakan gabungan fungsi dari Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan dengan eks Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian. Proses ini merupakan suatu upaya penguatan

penanganan

atau

pengelolaan

yang

lebih

komprehensif.

Gambar 2. Alur Proses Pemenuhan Kebutuhan


14


Mengacu pada gambar diatas, beberapa poin yang perlu dipahami sebagai berikut: a)

kinerja kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan

sangat

dipengaruhi

oleh

kondisi

proses

sebelumnya. b)

arah proses produksi bermuara pemenuhan kebutuhan manusia.

c)

risiko yang dihadapi ketika produksi tidak dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri adalah terbukanya atau meningkatnya impor.

d)

proses pencapaian penyediaan kebutuhan (produksi) sangat ditentukan kemampuan dasar ketersediaan lahan, inovasi dan adopsi teknologi, dan konsistensi investasi secara berkelanjutan. Adopsi teknologi dimaksud termasuk penanganan pascapanen dan pengolahan hasil seperti sarana panen, sarana pengeringan, dan sarana prosesing lainnya.

Dalam konteks penyediaan kebutuhan manusia tersebut, perlu diketahui bahwa secara garis besar jenis kebutuhan manusia dapat dikategorikan menjadi 4 yaitu:


15

Rencana Strategis Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Tahun 2016-2019 (Edisi Revisi) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa:

1) pangan, 2) pakan, 3) energi, dan 4) bahan baku industri lainnya. Kebutuhan

ini

terindentifikasi

dengan

sehingga dapat

rancangan diproyeksikan

wilayah-wilayah Kemampuan

harus baik

produksi pada

yang

ada.

produksi

dalam

negeri

menjadi

dalam

mewujudkan ketahanan

pangan,

basis

kemandirian,

kedaulatan pangan.

penting

maupun

1. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. 2. Negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik. 3. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. 4. PenyelenggaraanPangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan.

Secara tematik, prioritas pemenuhan kebutuhan yang sangat strategis adalah pemenuhan kebutuhan pangan.

Pada

akhirnya, persyaratan pemenuhan kebutuhan tersebut (produk) harus memiliki kekuatan kompetisi atau daya saing.

Kekuatan

daya saing itu pada produksi harus dilihat secara menyeluruh dari berbagai aspek antara lain: skala usaha, keunikan sumber daya, efisiensi biaya, jumlah produksi, mutu produk, nilai tambah, harga, dan kontiniunitas.


16


Gambar 3. Hubungan Kebutuhan dan Karakteristik Pengembangan Daya Saing Perspektif ini harus menjelaskan bahwa harga tidak sekedar dipengaruhi oleh jumlah produksi tetapi aspek lain terutama mutu. Kadang kali, suatu daerah memiliki siklus produksi pada tahun tertentu tetapi tidak dapat menjamin kontiniunitas kepada pengguna tertentu sehingga ketika panen terjadi harga dapat ditawar dengan murah oleh pengguna. Dalam hal ini, beberapa data kondisi yang dapat dijadikan sebagai dasar perencanaan dimasa mendatang (termasuk data dari eks Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian) pada kurun waktu 2010-2015 sebagai gambaran kinerja antara lain:


17


a. Data Mikro meliputi: 1) Penyebaran sarana pascapanen tanaman pangan Dalam rangka meningkatkan produksi, berbagai fasilitasi diberikan oleh pemerintah mulai dari sarana pra panen sampai pascapanen. Hal ini sebagai langkah untuk mengoptimalkan produksi yang dapat dicapai.

Sarana

pascapanen sangat diperlukan untuk menekan susut hasil pada saat panen sampai penyimpanan dan juga menjaga agar hasil produksi tidak tercecer secara signifikan sampai ke konsumen dengan tetap memastikan kualitas produk yang sesuai aturan standar.


18


Tabel 2. Alokasi Sarana Pascapanen Melalui APBN Tahun 2011-2015 PENYEBARAN SARANA PASCAPANEN (UNIT) NO.

PROVINSI 2011

2012

2013

2014

2015

2011 - 2015

1

ACEH

20

29

28

5

208

290

2

SUMUT

22

36

32

15

293

398

3

SUMBAR

19

24

19

26

140

228

4

RIAU

11

9

7

-

73

100

5

JAMBI

10

8

16

30

194

258

6

SUMSEL

51

92

15

9

283

450

7

BENGKULU

8

5

6

-

138

157

8

LAMPUNG

32

89

31

70

368

590

9

BABEL

2

2

2

5

20

31

6

59

170

10

BANTEN

20

66

19

11

JABAR

62

158

68

26

684

998

12

JATENG

77

211

76

124

826

1.314

13

DIY

12

33

17

-

57

119

14

JATIM

95

241

87

30

912

1.365

15

BALI

10

42

6

16

107

181

16

NTB

12

80

38

48

255

433

17

NTT

2

16

13

42

181

254

18

KALBAR

8

42

14

-

125

189

19

KALTENG

2

2

5

4

90

103

20

KALSEL

20

27

18

8

138

211

21

KALTIM

2

4

3

-

65

74

22

KALTARA

-

-

-

-

23

23

23

SULUT

15

18

14

2

180

229

24

SULTENG

12

16

23

70

285

406

25

SULSEL

51

144

56

80

568

899

26

SULTRA

9

22

10

29

155

225

27

SULBAR

4

2

11

36

100

153

28

GORONTALO

6

5

7

16

134

168

29

MALUKU

2

2

2

6

48

60

30

MALUT

2

2

3

19

53

79

31

PAPBAR

4

9

3

10

41

67

32

PAPUA

2

7

3

25

89

126

6.892

10.348

TOTAL

604

1.443

652

757

Jumlah sarana pascapanen yang telah didistribusikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus meningkat. Kebutuhan sarana pascapanen ini masih cukup tinggi dibandingkan luas baku lahan yang dimiliki. Apalagi saat ini, sektor pertanian (terutama tanaman pangan) kurang diminati oleh generasi muda dan biaya


19


tenaga kerja yang relatif mahal. Hal ini menyebabkan biaya usahatani (proses produksi) menjadi mahal. Proses

penyebaran

sarana

pascapanen

ini

mempertimbangkan karakteristik lahan dan kemampuan produksi.

Alokasi sarana pascapanen pada Tabel 2

meliputi combine harvester, power thresher, dryer, sarana angkut, dan sarana pascapanen lainnya (selain unit penggilingan padi).


20


Tabel 3. Alokasi Sarana Unit Penggilingan Padi Melalui APBN Tahun 2011-2015 NO.

PROPINSI

BANTUAN SARANA UNIT PENGGILINGAN PADI (UNIT) 2011

2012

2013

2014

2015

TOTAL

1

ACEH

0

5

8

2

36

51

2

SUMATERA UTARA

4

2

11

5

67

89

3

SUMATERA BARAT

4

7

8

5

26

50

4

SUMATERA SELATAN

2

4

5

7

30

48

5

RIAU

2

6

6

4

8

26

6

LAMPUNG

5

4

12

8

49

78

7

BENGKULU

0

9

8

5

31

53

8

BABEL

0

1

2

3

5

11

9

JAMBI

3

5

2

5

53

68

10

BANTEN

0

3

3

3

22

31

11

JAWA BARAT

4

6

11

11

89

121

12

JAWA TENGAH

4

7

21

8

80

120

13

DIY

1

2

2

2

10

17

14

JAWA TIMUR

1

6

10

13

58

88

15

KALIMANTAN BARAT

3

2

6

2

19

32

16

KALIMANTAN TENGAH

1

7

5

2

8

23

17

KALIMANTAN SELATAN

3

5

6

7

55

76

18

KALIMANTAN TIMUR

0

0

0

1

23

24

19

KALIMANTAN UTARA

0

0

0

1

5

6

20

BALI

0

3

3

5

20

31

21

NTB

0

2

5

5

26

38

22

NTT

2

4

6

3

43

58

23

MALUKU

0

1

4

5

8

18

24

MALUKU UTARA

0

2

2

2

29

35

25

SULAWESI SELATAN

2

6

9

5

91

113

26

SULAWESI TENGAH

1

3

6

7

74

91

27

SULAWESI UTARA

0

1

4

3

37

45

28

SULAWESI TENGGARA

4

5

5

4

29

47

29

SULAWESI BARAT

0

1

5

3

25

34

30

GORONTALO

0

3

0

2

23

28

31

PAPUA

2

1

2

3

18

26

32

PAPUA BARAT

0

4

7

3

45

59

48

117

184

144

1.142

1.635

TOTAL

Selain itu, untuk mendukung produksi beras nasional, pada tahun 2011-2015 Pemerintah mengalokasikan fasilitas unit penggilingan padi sebanyak 1.635 unit. Hal ini diperlukan untuk

memberikan

kemudahan

bagi

petani

dalam

pengolahan produksinya sehingga dapat meningkatkan nilai tambah.


21


Tabel 4. Jumlah Penggilingan Padi di Indonesia

Sumber: BPS

Menurut BPS, jumlah penggilingan padi di Indonesia cukup banyak sekitar 182.899 unit dengan berbagai tipe dan tersebar. Penggilingan padi tipe kecil sangat mendominasi 92,73% dari total penggilingan.

Kondisi pengilingan padi

kecil sebagian besar kurang efisien karena berada dalam Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan

22


satu kawasan yang sangat berdekatan dan umur alsin sudah tua. 2) Penyebaran sarana pengolahan tanaman pangan Dalam mendorong nilai tambah produksi tanaman pangan, pemerintah

terus

mendorong

pengembangan

unit

pengolahan hasil (UPH) terutama untuk komoditi strategis seperti jagung dan kedelai. Proses pengolahan ini sangat penting dilakukan sehingga tercipta

peningkatan

pendapatan

bagi

petani

(poktan/gapoktan). Alokasi unit pengolahan tepung telah dialokasikan selama tahun 2010-2015 sebanyak 252 unit. Alokasi unit pengolahan hasil ini diharapkan dapat menyediakan kebutuhan dalam bentuk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat seperti tahu, tempe, dan jagung pakan. Dalam hal ini, pengembangan UPH memerlukan proses bertahap secara konsisten dengan memperhatikan standar yang lebih baik dan pola pemasaran yang intensif dengan berbagai kalangan termasuk konsumen langsung.


23


Tabel 5. Alokasi Sarana Unit Pengolahan Tepung melalui APBN Tahun 2010-2015 NO.

SARANA PENGOLAHAN TEPUNG

PROPINSI 2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ACEH SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT RIAU LAMPUNG BENGKULU BABEL JAMBI KEPRI BANTEN JAWA BARAT JAWA TENGAH DIY JAWA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN BALI NTB NTT MALUKU MALUKU UTARA SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGAH SULAWESI UTARA SULAWESI TENGGARA SULAWESI BARAT GORONTALO PAPUA PAPUA BARAT TOTAL

Disamping

2011

2012

2013

2

2

5 2 1 19

1

2014 1

1 4

1

4 1 1 8

2 6 2 2 3 1

6 1 3 1 2 2

4 22 1

5

2015

1 2 11 3

1 2

2 5 8 1 3 6 2 1

2

2 4 1 2 1

1

2 1

1 1

2 1

1

1

4 2

1

3 1

1 2 4 5

1

3

3

1 9

25

53

32

pembuatan

4 4 3

tepung,

50

1 1 6 1 59

pemerintah

2 3 33

TOTAL 5 3 18 6 11 41 6 5 8 3 21 19 8 13 6 3 0 1 5 5 12 5 4 5 2 5 3 2 23 4 252

juga

mengalokasikan unit pengolahan hasil jagung baik untuk pangan

maupun

Pengelolaan

unit

untuk

pakan

pengolahan

sebanyak ini

152

diharapkan

unit. dapat

mendorong stabilitas harga di lokasi UPH serta mendukung pengembangan subsektor lain yang berkaitan dengan hasil produk UPH tersebut.


24


Tabel 6. Alokasi Sarana Unit Pengolahan Hasil Jagung Melalui APBN Tahun 2012-2015 NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

PROPINSI SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT SUMATERA SELATAN JAWA BARAT JAWA TENGAH JAWA TIMUR KALIMANTAN BARAT BALI NTB NTT MALUKU SULAWESI SELATAN SULAWESI UTARA SULAWESI TENGGARA SULAWESI BARAT GORONTALO PAPUA PAPUA BARAT TOTAL

Begitu

juga

Pemerintah

untuk

UNIT PENGOLAHAN HASIL JAGUNG 2012 2013 2014 2015 TOTAL 3 10 2 1 16 10 2 12 1 1 3 1 2 6 30 6 3 39 6 1 7 2 1 3 1 1 6 4 2 12 6 12 4 22 2 1 3 4 4 1 1 1 1 3 3 3 7 1 11 6 6 4 4 12 89 35 16 152

kedelai,

mengalokasikan

pada

tahun

sarana

2011-2015

alsintan

unit

pengolahan hasil kedelai sebanyak 55 unit, dengan harapan petani dapat memperoleh nilai tambah melalui pengembangan produk pangan atau pakan yang lebih baik. Beberapa unit pengolahan kedelai dimanfaatkan untuk


25


menghasilkan tahu/tempe dan susu kedelai. Fasilitasi ini sangat penting ditumbuhkembangkan untuk mendekatkan proses penyediaan pangan dengan konsumen di wilayah sekitar produksi. Tabel 7. Alokasi Sarana Unit Pengolahan Hasil Kedelai Melalui APBN Tahun 2011-2015 NO.

PROPINSI

SARANA ALSINTAN UNIT PENGOLAHAN HASIL KEDELAI 2011

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ACEH BENGKULU JAWA TENGAH DIY JAWA TIMUR KALIMANTAN TENGAH BALI NTB NTT SULAWESI TENGAH SULAWESI UTARA SULAWESI TENGGARA GORONTALO PAPUA PAPUA BARAT TOTAL

3) Jumlah

Standar

2012

2013

2014 12

1

2015 4 2 1 3 2

3 1 1 1

2 2

1 6

2 1 1 1 1 3

6

Nasional

12

Indonesia

17

(SNI)

3 2 1 1 17

TOTAL 19 1 4 2 3 2 2 3 8 3 3 1 2 1 1 55

yang

diterbitkan atau direvisi berkaitan dengan tanaman pangan Produk yang bermutu harus memiliki kesesuaian standar mengacu pada aturan yang berlaku. Pengaturan standar dapat dilakukan melalui Standar Nasional Indonesia (SNI) atau

Persyaratan

Teknis

Minimal

(PTM).


Proses

26


penetapan suatu SNI memerlukan koordinasi dengan berbagai pihak.

Secara reguler, SNI harus dikaji ulang

untuk menyesuaikan kondiri perubahan. Manfaat atas proses produk yang bermutu sangat penting antara lain memberikan jaminan kualitas dan konsumen tidak merasa dirugikan. Pada tahun 2010-2015, telah dilakukan revisi SNI sebanyak 43 SNI meliputi SNI benih, SNI metode uji, SNI olahan, SNI produk segar TP, SNI pupuk dan pestisida, dan SNI alsintan.

Penerapan jaminan mutu produk terkesan sangat lambat karena kesadaran pelaku

usaha

dan

konsumen masih rendah dan perbedaan manfaat secara

signifikan

dirasakan

oleh

tidak pelaku

usaha, terutama untuk produk Sementara

pangan. itu,

proses

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan bahwa  Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan Gizi Pangan.  Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.  Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.

revisi atas Standar Nasional Indonesia sering dilakukan. Dukungan pemerintah sangat penting untuk mendorong standar produk yang lebih baik.

Harmonisasi standar


27


memerlukan

kajian

komprehensif

dan

konsistensi

perumusan standar. Tabel 8. Jumlah Revisi SNI Tahun 2010-2015 NO.

KATEGORI SNI

JUMLAH (SNI)

1

Benih Tanaman Pangan

5

2

Metode Uji

1

3

Produk Olahan

5

4

Produk Segar

3

5

Pupuk dan Pestisida

1

6

Alat dan Mesin

25

TOTAL

40

4) Jumlah sertifikasi dan/atau registrasi yang diterbitkan Dalam memberikan jaminan mutu pangan, Pemerintah terus mendorong upaya fasilitasi sertifikasi atau register terhadap produk pertanian yang dihasilkan. Pada dasarnya, perkembangan sertifikasi kurang bertumbuh pada komoditi non organik. Sertifikasi diimplementasikan pada produk yang menerapkan sistem pertanian organik. Hal ini terjadi karena berbagai faktor antara lain ketidakpastian jaminan harga antara produk yang disertifikasi dengan yang tidak disertifikasi, mahalnya biaya sertifikasi, pelaku usaha kurang merasakan hal tersebut sebagai keharusan, dan konsumen yang masih kurang tertarik atas jaminan mutu produk. Setelah sertifikasi dilakukan, pelaku usaha harus melakukan proses registrasi. Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan

28


Tabel 9. Jumlah Sertifikasi Organik Tanaman Pangan Tahun 2010-2015 TAHUN 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Fasilitasi

APBD

2 12 17 23 18 1

NASIONAL APBN SWASTA 3 4 6 9 8 1 16 8 17 1 17 3 32 -

sertifikasi

atau

TOTAL

INTERNASIONAL APBN SWASTA

APBD

3 4 6 11 21 41 41 38 33

register

1 1 1 2 1 1 1 2

1 1 1 1 1 1

1

-

TOTAL

1 2

dilakukan

-

dengan

melibatkan berbagai pihak terkait. Untuk mendukung, hasil sertifikasi atau register, Pemerintah terus mendukung kerjasama atau kemitraan sehingga hasil penjualan produk tersebut

terwujud

dengan

baik

dan

memberikan

peningkatan pendapatan kepada pelaku usaha tersebut. Sertifikasi yang berkembang pada periode tahun 20102015 adalah sertifikasi organik tanaman pangan dengan jumlah 163 sertifikasi, dimana fasilitasi APBN sebanyak 68 sertifikasi.

b. Data Makro meliputi:


29


1) Susut hasil tanaman pangan Susut hasil tanaman pangan merupakan suatu proses kehilangan hasil yang terjadi akibat penanganan terhadap hasil produksi tidak tepat, mulai dari panen sampai dengan penyimpanan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah mendorong pemanfaatan sarana pascapanen seoptimal mungkin sehingga dapat menurunkan susut hasil. Artinya, penurunan susut hasil dapat meningkatkan produktivitas. Pada tahun 2011-2015, data penurunan susut hasil tanaman pangan mengalami perbaikan dari tahun ke tahun. Tetapi, metodologi perhitungan susut hasil seharusnya perlu ditingkatkan untuk mengantisipasi jumlah bantuan sarana pascapanen yang dialokasikan oleh Pemerintah. Tabel 10. Kontribusi Penurunan Susut Hasil dan Bantuan Sarana Pascapanen Tahun 2011-2015 No. 1. 2. 3. 4. 5.

Komoditas Padi Jagung Kedelai Ubikayu Ubijalar

2011 0,190

Penurunan Susut Hasil (%) 2012 2013 2014 0,470 0,311 0,090 0,012 0,124 0,125 0,195 0,497 0,113 0,007 0,009 0,000 0,060 0,023 0,000

2015 0,056 0,329 0,723 0,000 0,000

Jumlah 1,117 0,590 1,528 0,016 0,083

2) Ekspor dan impor tanaman pangan


30


Berdasarkan data volume ekspor-impor subsektor tanaman pangan tahun 2010-2015, dapat disimpulkan bahwa neraca perdagangan subsektor tanaman pangan berada pada kondisi minus. Hal ini mengindikasikan bahwa subsektor tanaman pangan masih memiliki volume impor yang lebih tinggi daripada ekspor.

Pada periode tahun ini, kondisi

neraca perdagangan tanaman pangan terus mengalami perbaikan tetapi kurang signifikan.

Untuk itu, diperlukan

regulasi yang sesuai dengan konteks bisnis sehingga proses produksi harus dapat mendorong ekspor dan mengurangi impor termasuk melakukan produksi atas komoditi yang dapat disubstitusi.

Tabel 11. Neraca PerdaganganTanaman Pangan Tahun 2010-2015


31


No. 1

Uraian

2012

Pertumbuhan (%) 2013

2014

2015

2011

2012

2013

2014

2015

Rata-rata/tahun

a Beras

345

377

897

2.586

516

519

9,28

137,93

188,29

-80,05

0,58

51,21

b Beras Olahan

465

687

194

352

2.510

1.442

47,74

-71,76

81,44

613,07

-42,55

125,59

-18,18

45,26

c Gandum Segar

28.535

9

49

-

11

9

-99,97

444,44

-100,00

d Gandum Olahan

614.191

546.506

55.038

87.836

86.305

86.166

-11,02

-89,93

59,59

-1,74

-0,16

-8,65

e Jagung Segar

41.954

12.472

34.899

7.932

37.889

234.559

-70,27

179,82

-77,27

377,67

519,07

185,80

f Jagung Olahan

2.560

20.472

35.963

12.564

6.954

16.272

699,69

75,67

-65,06

-44,65

133,99

159,93

g Kacang Tanah

4.052

4.210

2.246

2.364

2.510

5.593

3,90

-46,65

5,25

6,18

122,83

18,30

h Kacang Tanah Olahan

3.669

3.474

4.592

4.050

3.781

3.382

-5,31

32,18

-11,80

-6,64

-10,55

-0,43

i Kedelai Segar

385

547

2.323

1.030

41.304

1.202

42,08

324,68

-55,66

3.910,10

-97,09

824,82 11,85

j Kedelai Olahan

8.267

8.191

10.406

13.814

9.880

12.733

-0,92

27,04

32,75

-28,48

28,88

k Ubi Jalar Segar

7.083

7.173

9.649

9.797

9.593

11.873

1,27

34,52

1,53

-2,08

23,77

11,80

l Ubi Kayu Segar

145.217

105.131

151

1.488

1.082

-

-27,60

-99,86

885,43

-27,28

-100,00

126,14

m Ubi Kayu Olahan

23.814

90.008

52.264

188.428

113.419

15.550

277,96

-41,93

260,53

-39,81

-86,29

74,09

n Lainnya

11.916

7.807

50.380

25.092

51.910

61.475

-34,48

545,32

-50,19

106,88

18,43

117,19

892.453

807.064

259.051

357.333

367.664

450.775

-9,57

-67,90

37,94

2,89

22,61

-2,81

687.582

2.744

1.927.330

472.665

815.285

861.601

-99,60

70.137,97

-75,48

72,49

5,68

14.008,21

1

259

233

10

22

29

25.800,00

-10,04

-95,71

120,00

31,82

5.169,21

c Gandum Segar

4.824.049

5.648.065

6.821.771

6.756.406

7.289.652

7.444.622

17,08

20,78

-0,96

7,89

2,13

9,38

d Gandum Olahan

900.963

828.512

601.592

296.318

273.253

178.629

-8,04

-27,39

-50,74

-7,78

-34,63

-25,72

e Jagung Segar

1.527.516

3.207.657

1.797.876

3.191.045

3.175.362

3.267.694

109,99

-43,95

77,49

-0,49

2,91

29,19

f Jagung Olahan

259.295

103.327

123.025

103.867

120.744

232.409

-60,15

19,06

-15,57

16,25

92,48

10,41

g Kacang Tanah

229.393

251.004

197.963

282.423

253.236

194.430

9,42

-21,13

42,66

-10,33

-23,22

-0,52

1.393

2.099

1.305

1.415

1.088

4.082

50,68

-37,83

8,43

-23,11

275,18

54,67

Volume Impor (Ton) a Beras b Beras Olahan

h Kacang Tanah Olahan i Kedelai Segar

1.740.505

2.088.616

2.105.629

1.785.385

1.964.081

2.256.932

20,00

0,81

-15,21

10,01

14,91

6,11

j Kedelai Olahan

32.158

36.896

3.637.494

3.555.775

3.822.365

4.159.889

14,73

9.758,78

-2,25

7,50

8,83

1.957,52

k Ubi Jalar Segar

32

25

24

21

23

16

-21,88

-4,00

-12,50

9,52

-30,43

l Ubi Kayu Segar

21

6

-

-

-

-

-71,43

-100,00

294.832

435.419

856.126

220.088

365.086

600.163

47,68

96,62

-74,29

65,88

64,39

40,06

6.862

17.124

96.214

115.135

106.692

67.463

149,55

461,87

19,67

-7,33

-36,77

117,40

10.504.602

12.621.753

18.166.582

16.780.553

18.186.889

19.267.959

20,15

43,93

-7,63

8,38

5,94

14,16

(687.237)

(2.367)

(1.926.433)

(470.079)

(814.769)

(861.082)

-99,66

81.287,11

-75,60

73,33

5,68

16.238,17

464

428

(39)

342

2.488

1.413

-7,76

-109,11

-976,92

627,49

-43,21

-101,90

c Gandum Segar

(4.795.514)

(5.648.056)

(6.821.722)

(6.756.406)

(7.289.641)

(7.444.613)

17,78

20,78

-0,96

7,89

2,13

9,52

d Gandum Olahan

(286.772)

(282.006)

(546.554)

(208.482)

(186.948)

(92.463)

-1,66

93,81

-61,86

-10,33

-50,54

-6,12

e Jagung Segar

(1.485.562)

(3.195.185)

(1.762.977)

(3.183.113)

(3.137.473)

(3.033.135)

115,08

-44,82

80,55

-1,43

-3,33

29,21

f Jagung Olahan

(256.735)

(82.855)

(87.062)

(91.303)

(113.790)

(216.137)

-67,73

5,08

4,87

24,63

89,94

11,36

g Kacang Tanah

(225.341)

(246.794)

(195.717)

(280.059)

(250.726)

(188.837)

9,52

-20,70

43,09

-10,47

-24,68

-0,65

2.276

1.375

3.287

2.635

2.693

(700)

-39,59

139,05

-19,84

2,20

-125,99

-8,83

(1.740.120)

(2.088.069)

(2.103.306)

(1.784.355)

(1.922.777)

(2.255.730)

20,00

0,73

-15,16

7,76

17,32

6,13

(23.891)

(28.705)

(3.627.088)

(3.541.961)

(3.812.485)

(4.147.156)

20,15

12.535,74

-2,35

7,64

8,78

2.513,99

m Ubi Kayu Olahan n Lainnya Total 3

2011

Volume Ekspor (Ton)

Total 2

Tahun 2010

-11,86 -34,29

Neraca (Ton) a Beras b Beras Olahan

h Kacang Tanah Olahan i Kedelai Segar j Kedelai Olahan k Ubi Jalar Segar

7.051

7.148

9.625

9.776

9.570

11.857

1,38

34,65

1,57

-2,11

23,90

11,88

l Ubi Kayu Segar

145.196

105.125

151

1.488

1.082

-

-27,60

-99,86

885,43

-27,28

-100,00

126,14

m Ubi Kayu Olahan

(271.018)

(345.411)

(803.862)

(31.660)

(251.667)

(584.613)

27,45

132,73

-96,06

694,91

132,30

178,26

5.054

(9.317)

(45.834)

(90.043)

(54.782)

(5.988)

-284,35

391,94

96,45

-39,16

-89,07

15,16

(9.612.149) (11.814.689) (17.907.531) (16.423.220) (17.819.225) (18.817.184)

22,91

51,57

-8,29

8,50

5,60

16,06

n Lainnya Total Sumber : BPS


32


3) Nilai tukar petani tanaman pangan Kesejahteraan petani menjadi sangat penting sebagai salah satu keberhasilan kinerja. Salah satu metode pengukuran kesejahteraan petani melalui perhitungan nilai tukar petani (NTP).

Pertumbuhan nilai

tukar petani tanaman pangan pada tahun 2010-2014 sangat fluktuatif atau tidak konsisten. Pada

tahun

2014,

NTP

NTP merupakan indikator proxy kesejahteraan petani. NTP merupakan perbandingan antara Indeks harga yg diterima petani (It) dengan Indeks harga yg dibayar petani (Ib). Arti Angka NTP sebagai berikut:

o

NTP > 100, berarti petani mengalami surplus. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya.

o

NTP = 100, berarti petani mengalami impas. Kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsi. Pendapatan petani sama dengan pengeluarannya.

o

NTP< 100, berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Pendapatan petani turun, lebih kecil dari pengeluarannya.

mengalami penurunan yang sangat signifikan dari tahun sebelumnya.

Hal ini sangat

dipengaruhi

oleh

Indeks

Harga Yang Diterima Petani (It). Hal ini sering kali menjadi permasalahan

utama

bagi

petani, dimana harga yang

meningkat di pasar tidak mencerminkan harga yang diterima juga meningkat.

Ini sering disebut ketidakadilan margin

karena daya tawar yang rendah dari petani. Pada dasarnya, peningkatan pendapatan petani harus dilihat dari seberapa mampu hasil usaha yang diperoleh dapat


33


memenuhi kebutuhan dasar dan penting bagi kehidupan petani sebagai insan manusia. Persoalan ketidakmampuan petani dalam memenuhi kebutuhan dasar dan penting tersebut Tabel 12. Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan Tahun 2010-2014

Tahun 2010 2011 2012 2013 2014

Indeks Harga Indeks Harga Diterima Petani Dibayar Petani (IT) 124.81 138.38 147.41 157.44 111.80

(IB) 127.61 134.56 140.78 150.45 113.06

Nilai Tukar Petani

Pertumbuhan NTP

(NTP) 97.78 102.82 104.71 104.65 98.88

(%) 5.15 1.84 -0.06 -5.51

Keterangan: Tahun 2010-2012 menggunakan tahun dasar 2007 = 100 Tahun 2013-2014 menggunakan tahun dasar 2012 = 100

1.3

Potensi, Permasalahan, dan Tantangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan 1.3.1. Potensi Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Indonesia memiliki beberapa kekuatan yang dapat digerakkan secara positif antara lain: a. Memiliki sumber daya lahan yang cukup, iklim tropis, dan keanekaragaman hayati (biodiversity) yang berlimpah.


34


b. Merupakan

negara

yang

memiliki

penduduk keempat terbanyak di dunia. c.

Merupakan

negara

kepulauan

yang

memiliki keragaman budaya, cita rasa, dan produk olahan. Tetapi

disisi

lain,

Indonesia

memiliki

karakteristik yang dapat menjadi kelemahan antara lain: a. Pelaku

usaha

tanaman

pangan

didominasi oleh pelaku usaha berskala kecil (dibawah 2 Ha) b. Proses sangat

produksi stagnan

tanaman dalam

pangan

menerapkan

inovasi teknologi c. Penanganan

proses

produksi

relatif

kurang berkembang terutama di area penanganan

panen

dan

proses

berikutnya d. Pelaku usaha tanaman pangan tidak terintegrasi dengan proses usaha yang memberikan nilai tambah bagi pelaku usaha

tersebut

memanfaatkan

dan kekuatan

kurang pola

kelembagaan kelompok tani/gabungan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan

35


kelompok tani e. Pelaku usaha tanaman pang an kurang memiliki

ketertarikan

untuk

mengembangkan produk dengan jati diri sendiri

atau

sering

menjual

tanpa

identitas mereka sendiri.

1.3.2. Permasalahan Pembangunan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Dalam

konteks

permasalahan

ini,

beberapa

dalam

fokus

pengembangan

pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan antara lain:  Penguatan

pemanfaatan

dan

penyebaran sarana pascapanen dan pengolahan belum

hasil

tanaman

dimanfaatkan

secara

pangan optimal.

Penyebaran dan pemanfaatan sarana alsintan

harus

dilakukan

untuk

mendukung penguatan kawasan yang lebih baik.  Pengembangan produk tanaman pangan yang bermutu dan memiliki kekuatan karakteristik sendiri di pasar riil (pasar Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan

36


tradisional

maupun

ritel)

belum

terimplementasikan dengan baik.  Pengembangan pengolahan

proses

hasil

teknologi

perlu

ditingkatkan

dengan memanfaatkan pola kelompok tani/gapoktan integrasi

dengan

mendorong

usaha.

tani/gapoktan melakukan

Kelompok

masih

pemasaran

cenderung dalam

bentuk

segar tanpa melakukan proses lanjutan untuk memperoleh nilai tambah.  Penguatan kelembagaan usaha, kemitraan serta kewirausahaan agribisnis. usaha

kurang

memahami

Pelaku kekuatan

kelompok tani/gapoktan yang ada saat ini menjadi suatu simpul pemasaran usaha yang

dapat

disinergiskan.

Keberadaan

pedagang pengumpul saat ini menjadi salah

satu

factor

yang

menyebabkan

kurang terkoordinasinya pemasaran yang tersinergis antar kelompok tani/gapoktan.  Peningkatan

investasi

tanaman pangan

di

subsektor

dengan mendorong


37


pelaku

usaha

nasional

dapat

memperkuat sistem logistik nasional. Laju alih fungsi lahan tanaman pangan menjadi

suatu

permasalahan

mengkhawatirkan

yang

saat

Pengembangan

kapasitas

ini.

lahan

yang

dapat dijamin tidak beralih fungsi menjadi sangat urgen untuk diperhatikan.  Kurang

tepatnya

pengendalian

harga,

inefisiensi pemasaran dan logistik yang belum

tercatat

dengan

baik.

Harga

produk yang dihasilkan petani Indonesia umumnya

diatas

harga

produk

yang

diimpor. Sementara itu, petani merasakan harga yang diberikan saat ini

masih

belum tepat. Ketika harga melambung tinggi,

pemerintah

melakukan

operasi

pasar. Hal ini mendorong impor semakin meningkat.

Rantai

pemasaran

yang

cukup panjangan dari lahan produksi ke konsumen menjadikan ketidakefisienan. Harga yang tinggi di tingkat konsumen cenderung tidak mendorong peningkatan harga

di

tingkat

petani.


Proses

38


pengembangan logistik tanaman pangan masih

perlu

diperbaiki

terutama

pencatatan di basis-basis titik logistik. 1.3.3. Tantangan Pembangunan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Tantangan

merupakan

pandangan

atas

kesempatan dan ancaman yang dapat terjadi dalam jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang. Untuk itu, diperlukan proses adaptasi dan inovatif yang tepat dari semua pihak sehingga kesempatan tidak hilang dan ancaman

dapat

diantisipasi.

Beberapa

kesempatan yang perlu dicermati antara lain: a. Permintaan produk olahan hasil pertanian makin beragam dan berkualitas permintaan terhadap produk olahan hasil pertanian akan makin beragam dan berkualitas. b. Kawasan Indonesia diapit oleh negara-negara yang relatif bukan sebagai basis produksi pertanian. c. Kebijakan pemerintah yang dominan untuk melindungi pelaku usaha melalui berbagai fasilitasi.


39


d. Standar produk yang cukup banyak namun belum terkonsolidasi dengan baik oleh pelaku usaha. Disisi lain, beberapa ancaman yang dapat menimbulkan

kerugian

bagi

pelaku

usaha

tanaman pangan antara lain: a. Makin menurunnya minat untuk bekerja di sektor pertanian terutama generasi muda dan

sebagian

pelaku

usaha

nasional

cenderung nyaman dengan proses impor yang terjadi selama ini. b. Alih

fungsi

dan

fragmentasi

lahan

menimbulkan ketidakefisienan usaha dan hilangnya

basis-basis

produksi

tanaman

pangan. c. Perkembangan produk negara lain yang dicerminkan dari penguatan aspek produk olahan yang menarik. d. Fluktuasi

harga

yang

sering

terjadi

terutama mendekati hari besar nasional dan pengendalian stok yang rendah. e. Berkembangnya yang

meminta

blok-blok berbagai

perdagangan standar

atau

aturan produk yang wajib diikuti. Dalam Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan

40


waktu

dekat

ini,

Indonesia

akan

berhadapan dengan Pasar Tunggal ASEAN atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), dimana dengan terbentuknya pasar tunggal ASEAN atau Masyarakat Ekonomi ASEAN nanti maka akan terbuka pula peluang pasar yang makin besar yaitu adanya pasar dengan populasi yang mendekati 600 juta jiwa. f. Aksesibilitas dan sarana transportasi yang belum efisien dalam pendistribusian dan pemasaran produk tanaman pangan. g. Dampak

perubahan

mempengaruhi

iklim

ketersediaan

global dan

kontiniuitas bahan baku di sektor hilir bidang pengolahan hasil tanaman pangan.


41


II. VISI, MISI, DAN TUJUAN 2.1.

Visi Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman

Pangan merupakan salah satu unit kerja Eselon II di Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Visi Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan harus selaras dengan visi Kementerian Direktorat

Pertanian Jenderal

dan

Tanaman

Pangan. Dalam hal ini, Kementerian Pertanian memiliki visi “Terwujudnya Kedaulatan

Pangan

Kesejahteraan

Petani”.

dan Direktorat

Jenderal Tanaman Pangan memiliki “Terwujudnya

visi

Pemenuhan

Kebutuhan Pangan Yang Cukup Secara

Berkelanjutan

Untuk

Memperkuat Kedaulatan Pangan”.

Daya saing adalah kapasitas bangsa untuk menghadapi tantangan persaingan pasar internasional dan tetap menjaga atau meningkatkan pendapatan riil-nya (Council of Competitiveness, Washington, DC, 2006)   Daya saing merupakan kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang memenuhi pengujian internasional, dan dalam saat bersamaan juga dapat memelihara tingkat pendapatan yang tinggi dan berkelanjutan, atau kemampuan daerah menghasilkan tingkat pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan eksternal (European

Dalam konteks ini, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan membangun visi “Terwujudnya Produksi Tanaman Pangan Yang Berdaya Saing”.

Perspektif produksi

dalam negeri yang berdaya saing mencerminkan kekuatan dalam

mewujudkan

tersedianya kebutuhan


domestik

dan

42


kebutuhan

orientasi

ekspor,

serta

mengurangi

ancaman

masuknya produk impor (substitusi impor). Dalam

rencana

pembangunan

jangka

menengan

Indonesia, rencana strategis Kementerian Pertanian,

dan

rencana strategis Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, prioritas proses diarahkan pada pangan. Dalam hal ini, komoditi strategis yang menjadi pilihan kebijakan adalah padi, jagung, dan kedelai. Dalam hal ini, beberapa indikator keberhasilan Kementerian Pertanian antara lain: a.

produksi padi, jagung, dan kedelai

b.

rasio produksi padi per kapita wilayah pulau

c.

harga gabah kering panen (GKP) di tingkat produsen

d.

konsumsi

kalori

dan

pangan hewani per kapita e.

skor pola pangan harapan (PPH)

f.

Teori keunggulan komparatif (theory of comparative advantage) merupakan teori yang dikemukakan oleh David Ricardo. Menurutnya, perdagangan internasional terjadi bila ada perbedaan keunggulan komparatif antarnegara. Ia berpendapat bahwa keunggulan komparatif akan tercapai jika suatu negara mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih murah daripada negara lainnya.

rasio

konsumsi

pangan

lokal non beras terhadap beras

Sebagai contoh, Indonesia dan Malaysia sama-sama memproduksi kopi dan timah. Indonesia mampu memproduksi kopi secara efisien dan dengan biaya yang murah, tetapi tidak mampu memproduksi timah secara efisien dan murah. Sebaliknya, Malaysia mampu dalam memproduksi timah secara efisien dan dengan biaya yang murah, tetapi tidak mampu memproduksi kopi secara efisien dan murah. Dengan demikian, Indonesia memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi kopi dan Malaysia memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi timah. Perdagangan akan saling menguntungkan jika kedua negara bersedia bertukar kopi dan timah.


43


Proses produksi harus dikelola secara efisien, sesuai dengan kebutuhan pasar, serta nilai harga yang kompetitif dengan harga produk luar.

Secara sumber daya hayati,

Indonesia memiliki keunggulan dibandingkan dengan negara lain.

Dalam hal ini, ada tiga faktor

yang sangat berpengaruh pada daya saing yaitu 1) iklim yang kondusif, 2) keunggulan

komparatif,

dan

3)

keunggulan kompetitif. Sering kali, dalam membangun daya saing suatu bangsa atau produk kurang

memperhatikan

keunggulan yang dimiliki. mengakibatkan

proses

potensi Hal ini atas

Pengertian keunggulan kompetitif adalah kemampuan yang dimiliki oleh sebuah bangsa atau organisasi untuk merumuskan strategi dan mengaplikasikannya pada suatu posisi yang tepat dengan menggunakan kemampuan karakteristik dan segala sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dengan tujuan untuk memperolah keuntungan yang sebesar-besarnya. Ada dua hal yang akan mempengaruhi tercapainya keunggulan kompetitif, yaitu harga yang rendah dan keunikan produk itu sendiri.

pelaksanaan visi menjadi tidak fokus dan pada akhirnya tidak memperlihatkan keberhasilan secara berkelanjutan dari upaya-upaya yang dilakukan. Konsep pengembangan daya saing itu sendiri menjadi jebakan (trap) bagi suatu bangsa atau perusahaan ketika tidak dilakukan secara sistematis dan menggunakan data yang akurat. Dalam konsep ekonomi, dikenal kutukan sumber daya alam atau sering

disebut

“kutukan

sumber

daya

(paradoks

keberlimpahan)”, mengacu pada paradoks bahwa negara dan daerah yang kaya akan sumber daya alam, terutama sumber Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan

44


daya

non-terbarukan

seperti

mineral

dan

bahan

bakar,

cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat dan wujud pembangunan yang lebih buruk ketimbang negaranegara yang sumber daya alamnya langka. Fenomena ini diduga memiliki beberapa alasan, salah satunya penurunan tingkat persaingan di sektor-sektor ekonomi lain (akibat apresiasi nilai tukar

asli

setelah

pendapatan

SDA

mulai

memengaruhi

ekonomi), volatilitas pendapatan SDA akibat menghadapi perubahan pasar komoditas global, salah pengelolaan SDA oleh pemerintah, atau institusi yang lemah, tidak efektif, tidak stabil, atau korup (kemungkinan karena sifat arus pendapatan aktual atau terantisipasi dari aktivitas ekstraktif yang mudah sekali dialihkan). Konten diatas tersebut menjadi bahan perumusan visi Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, sehingga pengelolaan produksi tidak hanya dilihat dari sisi jumlah tetapi lebih luas, antara lain efisiensi usaha, produktivitas, mutu, nilai tambah, harga, dan kontiniunitas. 2.2.

Misi Untuk mewujudkan visi tersebut, Direktorat Pengolahan

dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan mengemban misi yang harus dilaksanakan yaitu:


45


1.

Mendorong

pertumbuhan

agribisnis

tanaman

pangan

melalui peningkatan sumber daya manusia, penguatan kelembagaan usaha, penerapan teknologi tepat guna, kemitraan, dan peningkatan investasi tanaman pangan 2.

Mendorong

penerapan

sistem

jaminan

mutu

dan

pengawasan keamanan pangan dalam mendukung usaha agribisnis tanaman pangan terpadu 3.

Mengembangkan pemasaran produk tanaman pangan dalam negeri dan luar negeri melalui penguatan sistem, infrastruktur pemasaran dan promosi

4.

Mengembangkan kapasitas institusi Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan yang profesional dan berintegritas tinggi.

2.3.

Tujuan Berkaitan dengan implementasi visi dan misi tersebut,

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan menetapkan tujuan sebagai berikut: 1.

Menumbuhkembangkan pelaku usaha perdesaan yang spefisik lokal dan terintegrasi

2.

Meningkatkan produk tanaman pangan yang bermutu

3.

Meningkatkan penguasaan pasar domestik dan luar negeri untuk produk tanaman pangan strategis.


46


2.4.

Sasaran Strategis Sasaran strategis Direktorat Pengolahan dan Pemasaran

Hasil Tanaman Pangan untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan pada tahun 2016-2019 adalah: a)

Menurunnya susut hasil (losses) produksi tanaman pangan

b)

Meningkatnya nilai tambah produk tanaman pangan

c)

Meningkatnya mutu hasil produksi tanaman pangan.

d)

Meningkatnya penguasaan pasar dalam negeri (domestik) dan luar negeri (ekspor). Dalam mencapai sasaran strategis diatas, diperlukan

pemetaan yang sangat rinci pada setiap daerah dengan memperhatikan

kemampuan

sumber

daya

yang

dimiliki,

teknologi yang dipakai, perilaku usaha yang berkembang, dan selera konsumen di daerah tersebut. Seluruh faktor ini sangat penting diperhatikan sehingga tidak menimbulkan ekses negatif atas pencapaian sasaran yang ditetapkan. Untuk

memastikan

keberhasilan

sasaran

strategis

tersebut diatas, ditetapkan indikator kinerja sebagai berikut: 1) terlaksananya penyaluran sarana pascapanen 2) terlaksananya penyaluran unit pengolahan hasil tanaman pangan 3) terlaksananya sertifikasi/register produk tanaman pangan 4) terlaksananya penyediaan informasi tanaman pangan.


47


Tabel 13. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Direktorat PPHTP Indikator Kinerja Output

Sasaran Strategis Menurunkan susut hasil

Terlaksananya penyaluran

produksi tanaman pangan

bantuan sarana pascapanen Terlaksananya penyaluran unit

Meningkatnya nilai tambah

pengolahan hasil (UPH) tanaman

produk tanaman pangan

pangan

Meningkatnya mutu hasil produk

Terlaksananya sertifikasi/registrasi

tanaman pangan

produk tanaman pangan

Meningkatnya penguasaan pasar dalam negeri (domestik) dan luar

Terlaksananya penyediaan informasi pasar

negeri (ekspor)

2.5.

Analisa Risiko Pemerintah

akan

terus

berupaya

melakukan

pembangunan secara berkelanjutan bagi seluruh rakyatnya. Hal ini sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mendorong kemandirian bangsa. Tetapi dalam prosesnya, berbagai risiko dapat timbul pada titik tertentu. pemetaan

analisa

risiko

Untuk itu, perlu dilakukan

sebagai

antisipasi

awal

dalam

menjalankan tugas dan fungsi yang dimiliki, antara lain:


48


a. Perencanaan -

pemetaan

kebutuhan

alokasi

kegiatan

yang

spesifik lokasi -

penetapan indikator kinerja secara berjenjang

-

rancangan pola pengembangan fasilitasi yang diberikan

-

pedoman/petunjuk/panduan pelaksanaan kegiatan

-

pembentukan tim ad-hoc

b. Pelaksanaan -

penetapan calon penerima calon lokasi (CPCL)

-

pelaksanaan

pengadaan,

penyaluran

dan

pembayaran -

penyelesaian administasi hibah atau administrasi lainnya

-

pengukuran indikator keberhasilan

c. Pembinaan -

monitoring dan evaluasi kegiatan secara bertahap terutama pemanfaatan secara terus menerus

-

pelaporan secara berjenjang sesuai aturan yang berlaku.


49


III. 3.1.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Arah Kebijakan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Mengacu kepada arah kebijakan Kementerian Pertanian

serta tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, arah kebijakan pengembangan pengolahan dan pemasaran

hasil

tanaman

pangan

adalah

mendukung

pencapaian produksi terutama pangan nasional yang berdaya saing dan berkelanjutan serta memperkuat pelaku usaha tanaman pangan. Komoditi strategis yang diprioritaskan adalah produksi padi, jagung, dan kedelai.

Gambar 4. Hubungan Indikator Keberhasilan Kinerja Direktorat PPHTP Dalam Sistem Produksi


50


Jumlah produksi tanaman pangan ditentukan dua faktor yaitu luas panen dan produktivitas. Direktorat PPHTP memiliki peranan pada saat panen dan proses setelah panen. Pada saat panen, susut hasil dapat terjadi karena pemanfaatan sarana panen yang tidak tepat dan kurangnya pengetahuan petani mengenai standar kualitas dari hasil produksi tersebut. Penggunaan

teknologi

modern

diharapkan

mampu

mengurangi susut hasil. Untuk

meningkatkan

nilai

pendapatan

dari

hasil

produksi tersebut, perlu dilakukan proses jaminan mutu hasil melalui sertifikasi dan/atau register atau melalui proses pengolahan

lebih

lanjut.

Proses

pengolahan

dapat

mengurangi fluktuasi harga yang terjadi terutama pada daerah yang harga produk segarnya selalu ditawar murah. Selain

itu,

pemerintah

dapat

melakukan

proses

pengendalian pasar melalui pengendalian harga dan stok, serta pengendalian kebijakan perdagangan (ekspor-impor). Untuk

itu,

diperlukan

berbagai

regulasi

yang

dapat

memberikan iklim yang kondusif bagi pelaku usaha nasional sehingga pelaku usaha nasional terlindung secara adil dan semakin berminat untuk melakukan investasi. Terkait

dengan

pemenuhan

kebutuhan

pangan

nasional, pengembangan kebijakan Direktorat Pengolahan


51


dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dirumuskan dengan memperhatikan rasa keadilan bagi semua stakeholder. Pemenuhan pangan nasional mengacu pada rekomendasi Angka Kecukupan Gizi (AKG) dan Pola Pangan Harapan (PPH).

Tetapi hal ini sering terkendala, karena kualitas

pangan yang tersedia kurang baik, keterbatasan ketersediaan bahan pangan, proses distribusi yang tidak tepat waktu, dan daya beli konsumen. Angka Kecukupan Gizi (AKG) dan Pola Pangan Harapan (PPH)

Standar Nasional Indonesia (SNI) atau Persyaratan Teknis Minimal (PTM)

Distribusi

• Jumlah • Mutu Hasil

• Infrastruktur • Rantai Pasokan Distribusi

• Harga • Daya Beli

Produksi

Konsumsi

Pola dan Perilaku Pemasaran

Proporsi Keuntungan (Margin): Adil

Gambar 5. Penguatan Kebijakan Pemenuhan Pangan Nasional Pada tahun 2016-2019, produksi komoditi utama tanaman pangan direncanakan meningkat dari tahun ke Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan

52


tahun. Mengacu pada data sasaran produksi dibawah ini, aktivitas kegiatan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan sangat diperlukan untuk mendukung ketahanan pangan, kemandirian pangan maupun kedaulatan pangan nasional. Sasaran produksi diatas bersifat indikatif, dimana dapat berubah sesuai kondisi dan perubahan lingkungan strategis serta komitmen pemerintah. Tabel 14. Sasaran Produksi Komoditi Utama Tanaman Pangan Tahun 2015-2019 Komoditi

No.

1

Padi

2

Jagung

3

Kedelai

4

Kacang Tanah

5

Kacang Hijau

6

Ubi Kayu

7

Ubi Jalar

14.287.934 51,40 73.445.034 4.019.360 50,54 20.313.731 642.299 15,55 1.000.000 484.000 13,57 657.000 213.000 11,64 248.000 1.004.274 234,00 23.500.000 139.177 168,85

14.560.952 52,35 76.226.000 4.560.000 52,63 24.000.000 697.950 15,76 1.100.000 485.000 13,92 675.000 221.000 12,08 267.000 1.002.167 240,00 24.052.000 140.581 173,85

14.850.790 52,61 78.132.000 4.695.098 53,67 25.200.000 750.000 16,00 1.200.000 486.000 14,24 692.000 222.000 12,34 274.000 1.004.776 245,00 24.617.000 142.074 178,85

15.146.271 52,87 80.085.000 4.840.495 54,75 26.500.000 818.182 16,50 1.350.000 487.000 14,56 709.000 223000 12,56 280000 1.007.800 250,00 25.195.000 143.704 183,85

15.445.973 53,14 82.078.000 4.978.386 55,84 27.800.000 882.353 17,00 1.500.000 488.000 14,90 727.000 224.000 12,81 287.000 1.027.529 255,00 26.202.000 145.459 188,85

Akumulasi 2015-2019 1.158.039 1,74 8.632.966 959.026 5,30 7.486.269 240.054 1,45 500.000 4.000 1,33 70.000 11.000 1,17 39.000 23.255 21,00 2.702.000 6.282 20,00

2.350.000

2.444.000

2.541.000

2.642.000

2.747.000

397.000

2015

Luas Panen Produktivitas Produksi Luas Panen Produktivitas Produksi Luas Panen Produktivitas Produksi Luas Panen Produktivitas Produksi Luas Panen Produktivitas Produksi Luas Panen Produktivitas Produksi Luas Panen Produktivitas

(Ha) (Ku/Ha) (Ton GKG) (Ha) (Ku/Ha) (Ton) (Ha) (Ku/Ha) (Ton) (Ha) (Ku/Ha) (Ton) (Ha) (Ku/Ha) (Ton) (Ha) (Ku/Ha) (Ton) (Ha) (Ku/Ha)

Produksi

(Ton)

2016

2017

2018

2019

Sumber: Rencana Strategis Ditjen Tanaman Pangan, edisi revisi 6 Juni 2016

Dalam konteks proses, setiap pelaku usaha dan pemerintah harus memperhatikan aktivitas pada budidaya, pascapanen, pengolahan, distribusi, dan ritel sehingga produk Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan

53


yang diperdagangkan sesuai standar atau persyaratan teknis minimal yang ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku. Mengacu pada proses, arah kebijakan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan adalah mendukung pencapaian swasembada (padi, jagung, dan kedelai) dan mendorong pengembangan kawasan pertanian. Pencapaian swasembada dan kawasan tersebut harus dibarengi dengan peningkatan pendapatan petani secara adil.

• BUDIDAYA

GHP

• PENGOLAHAN

• PASCAPANEN

GAP

SDM

GDP

GMP

KAPASITAS LAHAN

• RITEL

• DISTRIBUSI

SARANA DAN PRASARANA

GRP

KELEMBAGAAN

POLA PEMASARAN

Gambar 6. Penerapan Proses Produksi dan Pemasaran Yang Baik Keterangan: GAP : Good Agriculture Practices GHP : Good Handling Practices GMP : Good Manufacturing Practices GDP : Good Distribution Practices GRP : Good Retail Practices


54


Secara rinci, beberapa kebijakan yang ditetapkan sebagai berikut: a. Kebijakan Pascapanen Fokus kebijakan penanganan pascapanen tanaman pangan diprioritaskan pada: 1) fasilitasi sarana pascapanen 2) peningkatan kompetensi sumber daya manusia 3) pengembangan kelembagaan. Pemberian fasilitasi sarana pascapanen harus dialokasikan berdasarkan kebutuhan daerah. Untuk itu, jenis dan jumlah sarana pascapanen sangat tergantung pada tiga faktor yaitu: 1) aspek produksi, 2) aspek karakteristik sarana pascapanen, dan 3) aspek pendanaan yang ada. Sering kali, penyediaan sarana pascapanen tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan, sehingga menyebabkan ketidakefektifan.

Faktor produksi yang perlu diperhatikan

dalam menghitung kebutuhan sarana pascapanen meliputi tipologi lahan, luas lahan (panen), volume produksi, dan umur produksi).

Faktor karakteristik sarana pascapanen yang

perlu diperhatikan meliputi kapasitas pelayanan sarana pascapanen,

pola

mobilisasi

sarana


pascapanen

55


(pemanfaatan), umur ekonomis sarana pascapanen, dan harga sarana pascapanen. Untuk mendukung optimalisasi pemanfaatan, diperlukan 3 pilar pengembangan kelembagaan yaitu unit pelayanan jasa alsintan (UPJA), brigade pascapanen, dan bengkel. Ketiga kelembagaan ini diharapkan dapat hadir secara sinergis sehingga

dapat

mengoptimalkan

pemanfaatan

sarana

pascapanen. Faktor Pertimbangan Kebutuhan Sarana Pascapanen

Produksi

Karakteristik Sarana Pascapanen

Tipologi Lahan

Kapasitas Pelayanan Sarana Pascapanen

Luas Lahan (Panen)

Pola Mobilisasi Sarana Pascapanen (Pemanfaatan)

Volume Produksi

Umur Ekonomis Sarana Pascapanen

Umur Produksi

Harga Sarana Pascapanen

PENINGKATAN KOMPETENSI OPERATOR

PENGEMBANGAN UNIT PELAYANAN JASA ALSINTAN (UPJA)

§ Penurunan Susut Hasil § Peningkatan Kualitas i § Efise nsi Tenaga Kerja § Percepatan Panen

PENGEMBANGAN BRIGADE PANEN (UNIT PELAKSANA TEKNIS/SATUAN TUGAS)

PENGEMBANGAN BENGKEL ALSINTAN

PENERAPAN GOOD HANDLING PRACTICES

Gambar 6. Alur Kebijakan Pengembangan Sarana Pascapanen b. Kebijakan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan Proses

pengolahan

penanganan

merupakan

pascapanen.

upaya

Upaya

lanjutan

dari

pengembangan

pengolahan hasil tanaman pangan perlu dilakukan karena pelaku usaha tanaman pangan didominasi oleh pelaku usaha Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan

56


kecil. Dalam hal ini, pelaku usaha kecil tersebut tergabung dalam

kelompok

atau

gabungan

kelompok

dengan

mengembangan manajemen usaha yang lebih ekonomis dan dapat memberikan nilai pendapatan dari posisi sebelumnya. Untuk memperkuat kedudukan kelompok atau gabungan kelompok tersebu diperlukan kebijakan pengembangan yang dapat menciptakan keunggulan yang mencirikan karakteristik lokal. Salah satu pendekatan terintegrasi yang dipandang sesuai adalah membangun jaringan usaha diantara kelompok atau gabungan kelompok. Pendekatan pengembangan aktivitas usaha pengolahan secara berkelompok dalam kegiatan usaha yang sejenis, dapat meningkatkan kapasitas serta daya saing usaha, yang kemudian dapat dikembangkan beberapa usaha yang cakupannya berbeda tetapi masih saling terkait menjadi bentuk kluster (inti dan plasma) atau kawasan. Keunggulan pola klaster ini, mengacu pada argumentasi bahwa

sulit

bagi

usaha

berskala

kecil

secara

individual untuk bersaing dengan usaha berskala besar

dalam

suatu

aktifitas

usaha

yang

sama

(economic of scale). Pengembangan suatu usaha berbasis klaster adalah kelompok usaha yang saling terkait dari berbagai jenis


57


usaha

dan

berdekatan

beroperasi sehingga

dalam

wilayah yang saling

memiliki

kemampuan

untuk

bertumbuh dengan mengembangkan berbagai produk. Usaha pengolahan yang berbasis kluster di beberapa Negara

menunjukkan

kemampuannya

secara

berkesinambungan untuk mampu menembus pasar ekspor, menghasilkan nilai menye rap

tambah

yang

kerj a

da n

tenaga

memadai,

ma mp u

sangat

responsif

terhadap pemanfaatan inovasi teknologi. Pengembangan

agroindustri

perdesaan

dengan

karakter dan kondisi yang ada, pola pengembangan klaster (inti plasma) merupakan pilihan yang tepat, karena pelaku usaha pengolahan dapat meningkatkan aksesibilitasnya

terhadap

sumberdaya

produktif,

meningkatkan kapasitas produksi, meningkatkan akses pasar dan efisiensi usaha sebagai dampak dari aktifitas usaha

yang

saling

bersinergi.

Klaster

ini

harus

disinergikan dengan pengembangan kawasan produksi pertanian. Dalam

upaya

membangun

atau

mengembangkan

agroindustri perdesaan berbasis kelompok, penerapan jaminan mutu (mulai dari budidaya sampai produk olahan) harus tetap dilaksanakan secara baik sehingga produk olahan yang dihasilkan memenuhi standar secara Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan

58


konsisten dan aman dikonsumsi bagi produk olahan pangan. Disamping itu, konsep pengolahan hasil pertanian yang ramah lingkungan sudah menjadi tuntutan konsumen yang tidak dapat dihindari lagi. Untuk itu, pengembangan agroindustri

perdesaan

berbasis

kelompok

harus

berupaya menerapkan konsep pengolahan tanpa limbah (zero waste). Kebijakan pengolahan hasil tanaman pangan dilaksanakan dalam rangka peningkatan nilai tambah dan daya saing hasil tanaman pangan yang akan dicapai melalui fasilitasi unit pengolahan yang spesifik lokasi dan penguatan kelembagaan usaha pengolahan. c. Kebijakan Standardisasi dan Mutu Penerapan mutu produk menjadi sebuah kebutuhan dalam memasuki perdagangan global saat ini. Standar atas produk menjadi jaminan atas mutu tersebut. Dalam hal ini, standar dapat dilakukan melalui standar nasional yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional atau persyaratan teknis minimal yang ditetapkan oleh Kementerian Teknis.

SNI harus dapat merespon

perubahan di negara-negara lain termasuk

private

standard.


59


Untuk

itu,

kebijakan

memperkuat

standar,

yang

ditetapkan

mendorong

proses

adalah sertifikasi

produk baik organik maupun non organik, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan penguatan integrasi

kelembagaan.

Penguatan

standar

perlu

dilakukan untuk memantapkan jaminan mutu produk nasional dalam menghadapi persaingan global. Proses sertifikasi produk akan didukung oleh fasilitasi pemerintah kepada pelaku usaha yang kurang mampu dalam membiayai jasa sertifikasi. Sementara untuk pelaku lainnya, akan dilakukan proses sosialisasi. Integrasi

kelembagaan

yang

terkait

dengan

standardisasi dan mutu perlu ditumbuhkan secara transparan dan taat pada aturan yang berlaku seperti lembaga

sertifikasi

dan

laboratorium

penguji

(laboratorium). d. Kebijakan Pemasaran dan Investasi Tanaman Pangan Pengembangan pemasaran dalam negeri diarahkan untuk menggerakkan dan memperlancar pemasaran hasil pertanian dari lokasi produksi ke lokasi pemasaran, menjadikan produk pertanian yang dihasilkan oleh petani domestik menjadi produk

utama yang diperjualbelikan serta mendukung

pengembangan sistem pemasaran yang transparan dan


60


berkeadilan bagi petani pemasar maupun konsumen hasil pertanian. Untuk mencapai hal tersebut, kebijakan yang dilaksanakan adalah: 1.

Pengembangan jaringan pemasaran domestik.

2.

Pemantauan stok dan harga pasar tanaman pangan.

3.

Akselerasi ekspor tanaman pangan dan substitusi impor.

4.

Pengembangan pelayanan informasi pasar.

Pengembangan pemasaran internasional dimaksudkan untuk percepatan peningkatan ekspor hasil tanaman pangan, baik dalam bentuk segar maupun olahan, sehingga dapat meningkatkan pangsa pasar produk lokal di pasar internasional dan sekaligus meningkatkan perolehan devisa negara. Disamping

itu,

pengembangan

pemasaran

internasional juga dimaksudkan untuk melindungi produk pertanian dalam negeri melalui kebijakan yang kondusif dan

tidak

bertentangan

dengan

peraturan

yang

berlaku di tingkat ASEAN dan forum kerjasama bidang tanaman pangan lainnya. Untuk mencapai hal tersebut,


61


kebijakan pemasaran internasional yang dilaksanakan adalah: 1.

Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi antar pelaku usaha.

2.

Memberikan

dukungan

dalam

perumusan

dan

diseminasi kebijakan pemasaran internasional 3.

Meningkatkan akses serta penguatan informasi pasar komoditi tanaman pangan.

4.

Memperkuat informasi pasar (market intellegence) dan database r a n t a i p a s o k .

Kebijakan pengembangan usaha pertanian diarahkan kepada penerapan konsep pengembangan usaha agribisnis yang utuh yaitu usahatani yang fokus dan terpadu

antara

usaha

agro-input

(hulu),

kegiatan

produksi (on-farm) dan pengolahan (processing) serta pemasaran dengan berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan

petani

dan

pelaku

usaha.

Secara

eksplisit, wujud pengembangan usaha yang dituju adalah berkembangnya agribisnis hulu hingga ke hilir oleh petani dan masyarakat di perdesaan. Hal tersebut dimaksudkan agar nilai tambah atau value added berada pada petani dan usaha kelompok / koperasi menjadi pusat keuntungan (profit center) di perdesaan. Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan

62


3.2.

Strategi Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Untuk mewujudkan daya saing produk tanaman pangan,

strategi yang ditempuh dalam empat tahun mendatang sebagai berikut: 1.

Penanganan Pascapanen a. Percepatan

penyediaan

sarana

pascapanen

terutama di daerah sentra produksi b. Pengembangan

kelembagaan

dan

optimalisasi

pengelolaan sarana pascapanen 2.

Penanganan Pengolahan Hasil a. Pengembangan unit pengolahan hasil di daerah perdesaan b. Pengembangan inovasi pemanfaatan limbah hasil produksi

3.

Pengembangan Standardisasi dan Mutu a. Penguatan standar b. Penerapan mutu produk

4.

Pengembangan Pemasaran dan Investasi a. Pengembangan sistem informasi

pasar (harga,

usahatani, dan stok) b. Akselerasi promosi dan pameran c. Akselerasi kemitraan dan investasi.


63


Dalam memastikan strategi diatas, diperlukan proses sebagai metode implementasi strategi melalui pemetaan dan penyusunan database, pengalokasian kebutuhan fasilitasi dan pembinaan berdasarkan skala prioritas, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta penumbuhan kelembagaan yang professional.

3.3.

Langkah Operasional Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Sasaran dari peningkatan nilai tambah dan daya saing

produk tanaman pangan adalah berkembangnya agroindustri di perdesaan,

serta

meningkatnya

jumlah

sertifikasi

produk

tanaman pangan. Sedangkan sasaran akhir dari peningkatan nilai tambah dan daya saing produk tanaman pangan adalah meningkatkan ekspor dan subsitusi impor produk pertanian. Adapun

komoditas

untuk

pengembangan

ekspor

produk

tanaman pangan adalh beras organik dan penurunan impor atau subsitusi impor adalah beras, jagung dan kedelai. Dalam rangka peningkatan nilai tambah dan daya saing produk tanaman pangan, upaya-upaya yang dilakukan meliputi: 1) Penanganan pascapanen dalam upaya menurunkan susut hasil dan mempertahankan mutu tanaman pangan melalui a) pengelolaan teknologi pascapanen tanaman pangan; (b)


64


fasilitasi bantuan sarana pascapanen tanaman pangan; (c) Optimalisasi penanganan pascapanen tanaman pangan dan (d)

fasilitasi kemitraan dengan lembaga terkait

(Stakeholder) 2) Pengembangan agroindustri perdesaan berbasis kluster dengan mengoptimalkan sumber daya lokal dan bekelanjutan, diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah produk olahan tanaman pangan melalui (a) perbaikan teknologi agroindustri perdesaan yang sudah ada; (b) penumbuhan agroindustri perdesaan yang dapat memanfaatkan hasil samping secara optimal; dan (c) penumbuhan industri pengolahan tanaman pangan yang dapat dilaksanakan oleh kelompok tani dan koperasi. 3) Penerapan dan pengawasan jaminan mutu dan keamanan

pangan

melalui

(a)

pengembangan

standardisasi mutu hasil tanaman pangan; (b) pengembangan/penerapan mutu komoditas tanaman pangan; (c) peningkatan

pengawasan

mutu

produk

tanaman

pangan melalui pengawalan dan pelatihan/bimbingan teknis; dan (d) peningkatan jumlah dan peran lembaga sertifikasi/lembaga kesesuaian lainnya.


65


4) Penguatan kemitraan antara petani dengan pelaku usaha

pengolahan

dan

pemasaran

melalui:

(a)

fasilitasi kemitraan antara gapoktan dengan pelaku usaha industri pengolahan dan (b) membangun dan memperkuat jaringan pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan 5) Peningkatan aksesibilitas petani terhadap informasi pasar dan akses pasar termasuk pengembangan infrastruktur pengolahan dan pemasaran melalui: (a) diseminasi informasi

teknologi

melalui

penyuluhan

dan

media

informasi; (b) pengembangan jaringan pasar dan pelayanan informasi pasar (market intelligence). 6) Akselerasi ekspor untuk komoditas tanaman pangan melalui:

(a)

pemetaan

daerah

potensial

untuk

pengembangan komoditi ekspor; (b) harmonisasi dan penerapan standar mutu; (c) optimalisasi negosiasi dan diplomasi perdagangan hasil tanaman pangan; serta (d) advokasi, pameran dan pencitraan produk dalam rangka promosi produk tanaman pangan. 3.4.

Program dan Kegiatan

3.4.1. Program Mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan

66


Tanaman Pangan Tahun 2015-2019, maka program yang menjadi tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan adalah “Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu

Hasil

Produksi

Tanaman

Pangan”.

Program

ini

merupakan nomenklatur resmi sebagai dasar pelaksanaan kinerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Mengacu pada Arsitektur dan Informasi Kinerjas (ADIK), dapat dijelaskan bahwa hubungan antar kegiatan lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sangat terintegrasi. Pencapaian kinerja program dapat terganggu ketika salah satu kegiatan mengalami kendala atau permasalahan. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan

Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi

Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia

Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan

Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan

Pengembangan Metode Pengujian Mutu Benih dan Penerapan Sistem Mutu Laboratorium Pengujian Benih

Pengembangan Peramalan Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan

Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan

Gambar 7. Struktur Arsitektur dan Informasi Kinerja Ditjen Tanaman Pangan


67


Untuk melaksanakan program diatas, Direktorat Jenderal Tanaman didukung oleh 8 unit Eselon II, Dinas Provinsi, dan Dinas Kabupaten/Kota. Unit kerja ini akan berkolaborasi dengan instansi pemerintah lainnya dan para stakeholder. Struktur kegiatan pada program Ditjen Tanaman Pangan meliputi 8 kegiatan seperti terlihat dibawah ini. Tabel 15. Jenis Kegiatan Berdasarkan Unit Kerja Eselon II lingkup Ditjen Tanaman Pangan Eselon II

Kegiatan

Direktorat Serealia

Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi

Direktorat Aneka Kacang dan Umbi

Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia

Direktorat Perbenihan

Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan

Direktorat Perlindungan

Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil TP

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan

Sekretariat Ditjen TP

Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan

BBPPMBTPH

Pengembangan Metode Pengujian Mutu Benih dan Penerapan Sistem Mutu Laboratorium Pengujian Benih

BBPOPT

Pengembangan Peramalan Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan

3.4.2. Kegiatan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan memiliki Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, yang merupakan kumpulan aktivitas yang disusun secara sistematis sehingga pencapaian tujuan dan


68


sasaran

dapat

terlaksana

dengan

baik.

Terminologi

pengembangan struktur kegiatan ini dirumuskan pada 4 sub yaitu: a.

Pengamanan

susut

hasil

tanaman

pangan:

Fokus

pengamanan susut hasil dilakukan di daerah yang memiliki potensi susut hasil yang cukup tinggi dan kekurangan tenaga kerja. Pengamanan susut hasil dilakukan mulai dari panen, sampai dengan hasil produksi tersebut dapat dijual (sebelum berubah karena proses pengolahan). b.

Peningkatan pengolahan hasil tanaman pangan: Fokus pengolahan hasil tanaman dilakukan di daerah yang memiliki sumber daya produksi yang cukup tetapi sering mengalami tekanan harga dari pedagang dan daerah yang potensial dalam memenuhi kebutuhan olahan di wilayah tersebut.

c.

Pengembangan

standardisasi

dan

mutu:

Fokus

pengembangan standardisasi dilakukan pada aturan Standar

Nasional

pengembangan kelompoktani/gapoktan

Indonesia, mutu

sedangkan dilakukan

yang

fokus pada

berkomitmen/telah

melakukan proses penerapan namun belum tersertifikasi dan/atau teregister. Apabila standar suatu produk belum


69


dirumuskan menjadi SNI, maka direncanakan untuk menetapkan persyaratan teknis minimal. d.

Pengembangan

pemasaran

pengembangan penyediaan

dan

pemasaran

informasi

pasar

investasi:

adalah secara

Fokus

melakukan komprehensif

terutama di daerah sentra produksi.

Pengamanan Susut Hasil Produksi TP Peningkatan Pengolahan Hasil TP Pengembangan Standardisasi dan Mutu TP Pengembangan Pemasaran dan Investasi TP

Penyusunan Kebijakan Kegiatan dan Anggaran Koordinasi dan Sinkronisasi Kegiatan Sosialisasi, Pela han, dan Bimbingan Teknis Penyaluran Fasilitasi Bantuan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Gambar 8. Proses Pencapaian Kinerja lingkup Direktorat PPHTP

Proses pencapaian kinerja lingkup Direktorat PPHTP dilakukan mulai dari penyusunan kebijakan dan anggaran; koordinasi dan sinkronisasi; sosialisasi, pelatihan, dan bimbingan teknis; penyaluran fasilitasi bantuan; serta monitoring, evaluasi dan pelaporan.


70


3.5.

Kerangka Regulasi Dalam mensukseskan pencapaian sasaran, diperlukan

regulasi (kebijakan) yang tegas dan adil. Hal ini menjadi sangat penting karena regulasi yang tidak baik akan menimbulkan konsekuensi negatif.

Hal ini perlu dilakukan pemetaan aspek

regulasi yang perlu diperhatikan dalam membangun kekuatan daya saing dan sekaligus memberikan kepastian usaha bagi semua pihak. 3.6.

Kerangka Kelembagaan Kelembagaan merupakan salah satu unsur penting dalam

membangun keberhasilan kinerja. Pengembangan usaha bagi pelaku usaha (baik berbentuk kelompok tani maupun gapoktan) perlu didorong dalam kekuatan riil sehingga memiliki daya tawar atas keuntungan. kerangka

Secara sederhana, dapat digambarkan

kelembagaan

yang

perlu

ditumbuhkembangkan.

Petani harus mampu membangun kekuatan produksinya melalui kelompok tani atau gabungan kelompok tani.

Hal ini untuk

membangun kekuatan penjualan yang lebih baik. Pada dasarnya, ada 3 jenis kelembagaan yang perlu dikembangkan yaitu 1) kelembagaan dinas, 2) kelembagaan petani, dan 3) kelembagaan penjamin mutu produk.


71


UPTD/ BRIGADE

DINAS

PETANI

BULOG

KELOMPOK TANI

GAPOKTAN

PEDAGANG PENGUMPUL

INDUSTRI

UPJA

ASOSIASI UNIT PROSESING LEMBAGA SERTIFIKASI

UNIT PEMASARAN BENGKEL

PENERAPAN MUTU PRODUK

LEMBAGA PERIJINAN/ REGISTRASI

LEMBAGA PENGUJIAN (LABORATORIUM)

Gambar 9. Kerangka kelembagaan


72


IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 4.1.

Target Kinerja Pembangunan tidak dapat dilakukan hanya bersumber

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN berfungsi sebagai stimulant untuk menggerakkan pembangunan secara menyeluruh, sehingga dukungan dari modal masyarakat dan lembaga pembiayaan menjadi sangat penting. Untuk itu, diperlukan rancangan target kinerja sebagai dasar dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Target kinerja tersebut menjadi gambaran atas keberhasilan upaya-upaya yang dilakukan setiap tahunnya. Target kinerja dapat berlangsung secara terus menerus sesuai dengan kondisi dari aktivitas yang dilakukan. Target kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan yang ditetapkan sebagai tolok ukur kinerja sebagai berikut: a. Dampak (impact): Meningkatnya produksi yang bermutu dalam mendukung swasembada b. Manfaat (benefit): -

Meningkatnya pendapatan petani


73


-

Berkembangnya kawasan pertanian yang semakin terintegrasi

c. Hasil (outcome) : -

Menurunnya susut hasil

-

Meningkatnya nilai tambah hasil produksi

-

Meningkatnya produk tanaman pangan yang bermutu

-

Meningkatnya stabilitas pasar (harga dan stok)

d. Keluaran (output): -

terlaksananya

penyaluran

fasilitasi

sarana

pascapanen -

terlaksananya penyaluran fasilitasi unit pengolahan hasil

-

terlaksananya sertifikasi dan/atau registrasi produk

-

terlaksananya penyediaan informasi pasar (harga dan stok).

4.2.

Kerangka Pendanaan Pendanaan suatu pembangunan menjadi sangat penting

dalam mewujudkan keberhasilan kinerja.

Keterbatasan APBN

mengharuskan proses prioritas alokasi menjadi pertimbangan strategis. sangat

Dalam mendukung keterbatasan APBN tersebut, diperlukan

pembiayaan

lainnya

seperti

APBD,

perbankan, asuransi, dan lembaga pembiayaan lainnya.


74


Tabel 16. Kerangka Kegiatan dan Pendanaan Direktorat PPHTP Program/Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan

Sasaran

Indikator

2016

Target Prakiraan Maju Alokasi Anggaran Prakiraan Maju (Juta Rupiah) 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019

Meningkatkan Daya Saing Jumlah Fasilitas Pascapanen Produk Tanaman Pangan Tanaman Pangan (Unit) Jumlah Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan (Unit) Jumlah Fasilitas Penerapan Standardisasi dan Mutu Hasil Tanaman Pangan (Sertifikat/Register) Jumlah Fasilitas Pemasaran dan Investasi Hasil Tanaman Pangan (Informasi Harga)

26,598

6,601

7,261

7,987 888,173

90

137

151

166

75

75

83

91

276

278

306

336


702,022

730,103

75

759,307


V. PENUTUP Rencana strategis merupakan salah satu dokumen penting dalam proses kinerja setiap unit kerja. Dalam hal ini, renstra akan memberikan arah dan target yang perlu dicapai oleh unit kerja selama lima tahun. Proses transisi peleburan tugas pascapanen, dengan standardisasi dan mutu, pengolahan hasil, serta pemasaran dan investasi mengakibatkan perlu dilakukan perubahan (revisi) rencana strategis. Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan menetapkan Rencana Strategis ini sebagai gambaran kinerja yang dilakukan. Lebih lanjut renstra tersebut dijabarkan dalam

kegiatan-kegiatan

meliputi

penanganan

tanaman pangan, pengembangan pengolahan hasil

pascapanen tanaman

pangan, pengembangan standardisasi dan mutu hasil tanaman pangan, dan pengembangan pemasaran dan investasi, serta dukungan manajemen dan teknis lainnya. Untuk

pencapaian

tujuan

dan

sasaran

pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan tersebut juga turut melibatkan berbagai komponen masyarakat,

lembaga

terkait,

pelaku

pasar,

lembaga

pengujian (mutu, sarana, dan lembaga lainnya), pelaku pasar


76


(dalam negeri maupun negeri), serta pihak-pihak terkait lainnya. Aspek lain yang juga turut ditingkatkan meliputi peningkatan koordinasi, integrasi dan sinergisitas seluruh potensi sumber daya guna mendorong pencapaian sasaran yang ditetapkan. Koordinasi dan integrasi ditingkat Pemerintah tingkat Pusat dan Daerah maupun swasta juga harus turut dibina dan dijalin dalam rangka mengatasi berbagai masalah dan kendala yang dihadapi. Kerjasama antara para aparat pelaku pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, baik internal maupun eksternal Kementerian di pusat atau daerah sangat

dibutuhkan

sehingga

mengingat

dibutuhkan

kompleksnya

pelibatan

berbagai

permasalahan fungsi

dan

kebijakan.


77


LAMPIRAN


78


Lampiran 1. Pegawai Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Tahun 2016 NO

NAMA SUBDIT

SD SMP SMA/SMK D3

1 Subdit Pascapanen

-

2 Subdit Pemasaran & Investasi

-

3 Subdit Pengolahan

-

4 Subdit Standardisasi dan Mutu 5 Subbag Tata Usaha JUMLAH

-

S1

S2 TOTAL

-

2

7

4

13

-

1

6

4

11

-

-

1

5

6

12

-

-

-

1

7

2

10

1

-

13

2

9

-

25

1

-

13

7

34

16

71


79


Lampiran 2. Alokasi Alsintan Pascapanen Tanaman Pangan TA. 2012- 2016 ALOKASI BANTUAN 2011 - 2016 No

PROVINSI

1 2 3 4 5 6 7 8

ACEH SUMUT SUMBAR RIAU JAMBI SUMSEL BENGKULU LAMPUNG

9

BABEL BANTEN

10

Flat Bed Vertical Dryer Padi Dryer Padi

Combine Harvester Padi Besar

Combine Harvester Padi Sedang

Combine Harvester Padi Kecil

Corn Sheller

Flat Bed Dryer Vertical Dryer Jagung Jagung

Corn Combine Harvester Besar

Power Thresher Multiguna

Power Thresher

5 7 6 7 4 44 2

5 16 3 33 6

15 47 2 2 182 -

141 306 70 9 141 -

366 386 49 147 239 682 97

314 509 112 87 101 441 125

1 3 2 1 2

17 15 3 8 6

9 9 1 4 14 -

327 347 8 87 268 537 118

49 124 60 53 43 183 123

23 -

19 3

85 -

216 -

659 42

604 -

3 -

16 -

14 -

124 -

129 46

14

10

11

20

153

38

-

3

-

140

147

46 36 4 57 1

16 17 26 12

24 59 104 7

26 155 381 -

744 1,180 63 1,299 112

488 536 26 870 65

2 1 1

13 17 18 -

6 9 17 -

600 388 22 1,523 32

424 365 76 458 122

11 12 13 14 15 16

JABAR

10

11

35

137

243

540

2

17

16

810

17

NTT

1

6

7

30

137

504

1

11

13

185

21

18

KALBAR

1

8

10

36

161

114

1

2

-

54

120

19

KALTENG

-

6

-

10

224

36

-

5

2

45

54

20 21 22

8 1 1 10

6 4 2

11 -

95 43 -

391 157 12

289 56 20

90

269

567

5 14

511 71 38

3

1 1 1 3

10 -

23

KALSEL KALTIM KALTARA SULUT

15

304

95 50 25

24

SULTENG

3

23

52

169

107

250

2

17

9

266

32

25

SULSEL

42

47

132

400

360

852

3

25

17

982

167

26

SULTRA

27 28 29 30

SULBAR GORONTALO MALUKU

10 2 1

18 3 -

34 21 9

143 75 41

51 204 102

164 237 471

1 2 1

8 7 9

2 16 20

237 93 68

30 30 -

-

-

4

30

215

26

-

-

-

47

49

MALUKU UTARA

-

1

5

50

225

29

-

-

-

68

28

31

PAPUA BARAT

-

-

-

13

115

9

-

-

-

55

44

32

PAPUA

6

-

36

57

300

16

-

-

-

103

-

-

-

-

-

-

-

-

-

352

309

897

2,884

9,491

8,496

35

236

203

8,458

JATENG DI. YOGYAKARTA JATIM BALI NTB

33 KEPULAUAN RIAU JUMLAH

8


40

45 3,232

80


Lampiran 3. Alokasi Unit Pengolahan Hasil Tanaman Pangan TA.2016 No

Provinsi

UPH

Volume

1 Aceh

Kedelai

3

2 Jambi

Jagung, Kedelai

2

3 Sumsel

Jagung

2

4 Bengkulu

Jagung, Kedelai

4

5 Lampung

Jagung

2

6 Jabar

Jagung, Kedelai

2

7 Jateng

Jagung, Kedelai

8

8 Jatim

Kedelai

2

9 Kalbar

Jagung

1

10 Sulut

Jagung, Kedelai

5

11 Sulteng

Jagung, Kedelai

3

12 Sulsel

Jagung, Kedelai

6

13 Sultra

Jagung, Kedelai

11

14 Bali

Jagung, Kedelai

4

15 NTB

Kedelai

1

16 NTT

Jagung

7

17 Maluku

Jagung, Kedelai

3

18 Papua

Jagung

3

19 Banten

Jagung

1

20 Gorontalo

Jagung, Kedelai

6

21 Sulbar

Jagung, Kedelai

Total

2

Hasil Olahan Sari Kedelai, Tempe, Tahu Marning, Sari Kedelai Beras Jagung Marning, Tahu, Tempe Tepung, Marning, Beras Jagung Marning, Kerupuk dan Bolu Emping Jagung, Tempe Sari Kedelai, Tempe, Tahu Marning Marning, Tahu, Tempe Beras Jagung, Tahu Marning, Tepung Jagung, Susu Kedelai Tepung Jagung, Tahu, Tempe Beras Jagung, Tahu, Tempe, Sari Kedelai Tahu Beras Jagung, Tepung Jagung Tepung Jagung, Tempe Emping Jagung Pakan Ternak, Keripik, Tepung Tepung Jagung, Tahu Tepung Jagung, Kerupuk Tempe

78


81


Lampiran 4. Pelaku Usaha Yang Memperoleh Sertifikasi Organik Tahun 2007-2016 NO

PROVINSI

1 2

SUMUT SUMBAR

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

JAMBI SUMSEL LAMPUNG JABAR BANTEN JATENG DIY JATIM DKI NTB NTT BALI KALSEL SULTENG SULSEL TOTAL

2007

2009

JUMLAH SERTIFIKASI 2011 2012 2013

2010

2014

2015

2016

1 9

8

5

1 5

1 6

2 2 9

3

5

8 4 6 1 1

9 3 6 1

2 5 1 9 2 9 1

2 2

1

1

3 3

2 1 38

1 2 33

6

1 3

5 3

1

2 1

1 1

2

1 2

1 2

3

4

6

1

2

1 11

1 2

21

41


41

3 7 1 2 3

82


Lampiran 5. Data Perkembangan Registrasi PSAT Tanaman Pangan


83


No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

JUMLAH PERKEMBANGAN REGISTRASI PSAT PER TAHUN PELAKU USAHA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 OKKP-D Provinsi NAD 0 OKKP-D Provinsi Sumut 0 OKKP-D Provinsi Sumbar 10 10 OKKP-D Provinsi Sumsel 0 OKKP-D Provinsi Jambi 0 OKKP-D Provinsi Riau 0 OKKP-D Provinsi Kepri 0 OKKP-D Provinsi Bengkulu 0 OKKP-D Provinsi Lampung 0 OKKP-D Provinsi Babel 0 OKKP-D Provinsi DKI Jakarta 0 OKKP-D Provinsi Banten 9 9 OKKP-D Provinsi Jabar 133 21 40 24 22 26 OKKP-D Provinsi Jateng 62 10 11 8 33 OKKP-D Provinsi DIY 37 2 10 10 2 9 4 OKKP-D Provinsi Jatim 121 1 8 13 45 27 27 OKKP-D Provinsi Bali 2 2 OKKP-D Provinsi NTB 0 OKKP-D Provinsi NTT 0 OKKP-D Provinsi Kalsel 0 OKKP-D Provinsi Kalteng 0 OKKP-D Provinsi Kalbar 0 OKKP-D Provinsi Kaltara 0 OKKP-D Provinsi Kaltim 0 OKKP-D Provinsi Sulsel 93 17 5 23 7 41 OKKP-D Provinsi Sulbar 0 OKKP-D Provinsi Sulteng 0 OKKP-D Provinsi Sultra 1 1 OKKP-D Provinsi Sulut 0 OKKP-D Provinsi Gorontalo 0 OKKP-D Provinsi Maluku 0 OKKP-D Provinsi Maluku Utara 0 OKKP-D Provinsi Papua 0 OKKP-D Provinsi Papua Barat 0 OKKP-Pusat 126 29 29 20 10 14 24 Total 594 30 37 45 114 104 133 39 92 PROVINSI

Lampiran 6. Petugas Informasi Pasar Perprovinsi Tahun 2016


84


No

No Hp

Nama

Provinsi

1

+6285360000316

Chairul Umam

Banda Aceh, Aceh

2

+6282161042212

Carter Daniel Tarigan, SP

Medan, Sumut

3

+6282288125245

Melyety, MP

Padang, Sumbar

4

+6281378072617

Afrizal

Pekanbaru, Riau

5

+6282376352426

Sariani

Jambi, Jambi

6

+6281377810016

Oriskando

Palembang, Sumsel

7

+6285274749391

Ir. Nurlaili

Bengkulu, Bengkulu

8

+6281376115364

Isnaeni Farida W

Bandar Lampung, Lampung

9

+6281918943616

Intan Fortuna Fachrawati, SP

Pangkal Pinang, Kep.Babel

10

+6281276734303

Roni Budi Cahyadi, SP

Tanjung Pinang, Kepri

11

+6281298653990

Ida Masni Watik

Jakarta, DKI Jakarta

12

+6281394133054

Wahyu Hermansyah

Bandung, Jabar

13

+6281325169545

Novita Luh W, SP, M.Si

Semarang, Jateng

14

+6285729478524

Mustofa

Yogyakarta, DIY

15

+6281235379333

Taufik mansur

Surabaya, Jatim

16

+628172349858

Indriyan Nurmeryteni

Serang, Banten

17

+6281338761233

Ketut Undiarta

Denpasar, Bali

18

+62803662642

Ramdan

Mataram, NTB

19

+6281353877762

Helsina Ressi

Kupang, NTT

20

+6281352035352

Oktavianti

Pontianak, Kalbar

21

+6282155678812

Wahyudi

Palangkaraya, Kalteng

22

+6282279469900

Rizqiani Noviyanti SP

Banjarmasin, Kalsel

23

+6285213581223

Siti Maryam

Samarinda, Kaltim

24

+6282154635259

Muhammad Thalib

Tanjung Selor, Kaltara

25

+628124490461

Roni Koraag

Manado, Sulut

26

+6285242098220

Subhan

Palu, Sulteng

27

+6281355918829

Isnandi

Makassar, Sulsel

28

+6281341683518

Armin, SP

Kendari, Sultra

29

+6285256030527

Fitriyani Makmur, SP

Gorontalo, Gorontalo

30

+6281253228885

Arni, SP

Mamuju, Sulbar

31

+6281343030174

Ramli Syauqi, SP

Ambon, Maluku

32

+6281341506198

Irvan S Adam, SP

Ternate, Malut

33

+6281355232806

Ronal Panjaitan, SE

Manokwari, Papbar

34

+6285244180517

Nursiah

Jayapura, Papua

Lampiran 7. Petugas PMHP di Lingkup Ditjen Tanaman Pangan


85

Rencana Strategis Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Tahun 2016-2019 (Edisi Revisi) Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Jl. Ragunan Raya No. 15 Pasar Minggu jakarta Selatan Tlp/Fax. (021) 7806090/78832318 No 1

Nama Personil PMHP Vera Ramashinta, SP

Direktorat Kacang dan Umbi-umbian Jl. Ragunan Raya No. 15 Pasar Minggu jakarta Selatan No 1

Nama Personil PMHP Tantri Handayani, A.Md

Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman Direktorat Perlindungan Tanaman Ditjen Tanaman Pangan Jl. AUP Pasar Minggu Telp 021 - 78835256 No

Nama Personil PMHP

1

Lulus Nugraheni, S.TP, MP

2

Ronda Hesti Endang S, SP

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Syanti Asviatuti, S.Si, M.Sc Fitria Yuliani, S.TP Mochammad Irfan Soleh, S.Si Rahmat Hidayat, S.Si Anastasia Giring Rumengan, ST Teguh Puji Sri Lestari, S.Si Endang Listiawati, S.Si Erma Oktafiani, S.Si Rita Prihatini, S. Si Lufthia Andini Matara Dalie Dian Mardiana Dian Fatikha Aristiami, S.Si Eka Widyastuti A.Md. Indah Nur Rokhmah, A.Md Roni Nasrulloh, S.Si Hastari Kusumawardhani, S.Si Elan Hernadi, S.Si Novi Setyowati, A.Md Henra Simanjuntak, A.Md Reni Purwati, A.Md

Lampiran 8. Daftar UPTD Alsintan


86


NO.

PROVINSI

ALAMAT DAN NO. TLP UPTD

1

SUMUT

Jl. Karya Yasa No. 5 Komplek TL. Jayatani Gdg Johor Medan Tlp. 0617862124

2

SUMBAR

Jl. Syuk Jamil Jumbak B. Tinggi (0752) 22823

3

RIAU

4

LAMPUNG

5

BANTEN

Ktr. Kecamatan Labuan Kab. Pandegalang UPTD Kabupaten

6

JABAR

Jl. Darmaga Timur Bojong Picung Cianjur. 0263322358

7

JATENG

8

KALSEL

9

KALBAR

Jl. Kaharuddin Nasution No. 55 Pekan Baru (0761)7740490 Jl. 2A Pagar Alam NO. I Rajabasa, LAMPUNG

Balai Alsin dan Pengujian Mutu Hasil Pertanian Jl. Gatot Subroto. Komplek Tarubudaya Ungaran (024)76912198 Jl. Cengkeh No. 64 Komp. Eks Mekatani Guntung Manggis Banjarbaru Tlp. 0544783472 Alsintan Center Jl. Raya Kec. Sei. Kakap Kab. Kubu Raya

10 KALTENG

Diperta TPH

11 SULTRA

Kota Kendari

Kab. Kapuas


87


Lampiran 9. Lembaga Sertifikasi Organik No. 1

Nama Lembaga Sertifikasi Alamat Kontak Person dan Tlp Organik PT. Sucofindo International Graha Sucofindo Lt. Telp. (021) 7986875 Certification Services 6 Jl. Raya Pasar Mangajana Tambunan LSPO-001-IDN Minggu Kav. 34 [email protected] Jakarta 12780 CP. Saipul Bahri (0811943867)

2

PT. Mutuagung Lestari (MAL) Jl. Raya Bogor No. LSPO-002-IDN 19 Km. 33.5 Cimanggis Depok

Telp. (021) 8740202 CP. Seri (08128894039)

3

INOFICE LSPO-003-IDN

Jl. Tentara Pelajar No. 1 Bogor

Telp. (0251) 8382641 CP. Vera (08172330409)

4

Sumatera Barat LSPO-004-IDN LeSOS LSPO-005-IDN

Jl. Raden Saleh No. 4 A Padang PO BOX 03 Trawas Mojokerto 61375

6

BIOCert Indonesia LSPO-006-IDN

Komplek Budi Agung Jln. Kamper Blok M. No.1 Sukadamai-Bogor

Telp. (0751) 26017 CP. Yelfi (081535412770) Telp. (0321) 618754 CP. Nurlela (081335272726) Tlp/Fax. (0251) 8316294 CP. Agung (08561107187) Email : [email protected]

7

PERSADA LSPO-006-IDN

Jl. Nogorojo No 20 Komplek polri, Gowok, Depok, Sleman Yogyakarta

Telp. (0274) 488420 Fax. (0274) 889477 CP. Chusnul Hanim (08164222369) [email protected]

8

Sustainable Development Services (SDS) Indonesia LSPO-008-IDN

Jl. Kemiri No.1 Candijati, Arjasa KAB. JEMBER Jawa Timur 68191

Tlp./Fax (0331) 540606 CP Dr. Misnawi

5

Ruang lingkup Produk Segar (Tanaman dan Produk Tanaman : pangan, hortikultura, palawija dan perkebunan; Ternak dan produk Ternak :susu, telur, daging dan madu) Produk Segar : pangan, hortikultura, palawija dan perkebunan; Ternak dan Produk Hasil Ternak : daging, susu, telur dan madu; Pakan Ternak Produk Segar Tanaman ; Produk Segar Ternak, Pupuk organik Produk Segar : pangan, hortikultura, Pupuk organik Produk Segar Tanaman dan produk Tanaman, pupuk organik Tanaman dan produk tanaman, pangan, palawija, hortikultura, rempah-rempah, pemasar dan restoran, peternakan, perikanan dan produk khusus seperti jamur. Tanaman dan produk tanaman : (pangan,palawija, hortikultura dan perkebunan); Produk ternak dan hasil peternakan : (telur, daging, susu,susu kambing dan madu) ; Produk-produk olahan tanaman dan ternak. Tanaman dan produk tanaman : (pangan,palawija, hortikultura dan perkebunan); Produk ternak dan hasil peternakan : (telur, daging, susu,susu kambing dan madu) ; Produk-produk olahan tanaman dan ternak.


Tgl terakreditas 01-06-2016 30-05-2020

20-10-2015 19-10-2019

01-03-2016 29-02-2020 28-07-2016 27-07-2020 15-03-2016 14-03-2020 01-03-2016 29-02-2020

25-04-2016 24-04-2020

25-04-2016 24-04-2020

88


Lampiran 10. Lembaga Sertifikasi Produk SNI Beras No.

LEMBAGA SERTIFIKASI PRO DUK

RUANG LINGKUP

ALAMAT

TELEPO N/FAX

PERSO NAL PENGHUBUNG

MASA BERLAKU AKREDITASI

KET

1

PT. TUV NORD Indonesia (LSPr-012-IDN)

Pupuk, terigu, minyak kemiri, garam beryodium dikonsumsi, kakao bubuk, mie instan, buah kering, the kering kemasan, the hijau, susu UHT, kopi bubuk, beras dll

Perkantoran (021) 78837338 Hijau Arkadia. Jl. Letjen TB. Simatupang Kav.88, Tow er F part of 7th floor, suite 704. jakarta Selatan 12520, Indonesia Jakarta Selatan

Ir. Robert Napitupulu 01-08-2016 (presedir) 31-07-2020 Email:[email protected] w w w .tuevnord.de CP. Solfie ext (222) HP. 08170787898

Masih Berlaku

2

ILPro – IPB (LSPr-030-IDN)

Biji-bijian, KacangKacangan Dan Produk Turunan ; Buah-Buahan, Sayuran ; Gula, Produk Gula, Pati ; Minyak nabati, Lemak, Minyak Sayur ; RempahRempah Dan Bumbu, Makanan Aditif ; Susu Dan Produk Susu ; Daging, Produk Daging Dan Produk Hew ani

Kampus IPB Baranangsiang, Jl. Pajajaran – Bogor, Jaw a Barat

(0251) 8385165

Henny P Email: 16-09-2015 15-09-2019 sertifikasi_ipb@yahoo. co.id www.sertifikasiipb.or.id CP. Mia (081218494000)

Masih Berlaku

3

PT. Agri Mandiri Lestari (LSPr-042-IDN)

Benih padi, benih jagung hibrida, benih jagung bersari bebas, beras, pupuk NPK padat, cara penentuan indekskerja giling denngan Bond Ball Mill

JI. Taman Margasatw a NO.3 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta Selatan Kab. Kepulauan Seribu Jakarta

(021) 7800006

Ir. Widi Atmoko Email : 18-06-2014 17-06-2018 [email protected] CP Pak Widi (081294772095)

Masih Berlaku


89


Lampiran 11. Lembaga Sertifikasi HACCP No.

LEMBA GA SERTIFIKA SI HA CCP

RUA NG LINGKUP

A LA MA T

TELEPON /FA X

PERSONA L PENGHUBUNG

TA NGGA L TERA KHIR TERA KREDITA SI

1

PT Mut uagung Lest ari LSSHACCP-001-IDN

air minum dengan produknya sert a minuman ; Produk perikanan dan hasil olahannya ; susu dan hasil olahannya ; produk makanan unt uk sasaran khusus ; kakao, kopi, t eh dan hasil olahannya ; lemak, minyak dan hasil olahannya ; gula, madu dan hasil olahannya ; Buah, sayuran dan hasil olahannya ; daging dan hasil olahannya ; Hasil unggas dan hasil olahannya ; serealia, biji-bijian, umbi-umbian dan hasil olahannya ; produk makanan siap saji ; rempahrempah, t anaman obat , dan hasil olahan sert a bumbu

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis Depok16953

021 874 0202 ; Faximile : 021 877 40745 – 6

Reny Rust ianingsih 29-07-2015 s.d 28-07-2019

2

PT. Embrio Biotekindo LSSHACCP-002-IDN

Jl. Pajajaran Indah V No. 1 CBaranang Siang, Bogor16143

(0251) 377973 (0251) 377973

Heni Dwi Wahyun 17-12-2015 s.d 16-12-2019 certification@mbr io-food.com

3

PT. SGS International Certification Services Indonesia LSSHACCP-003-IDN

air minum dengan produknya serta minuman ; Produk perikanan dan hasil olahannya ; susu dan hasil olahannya ; Bahan tambahan pangan ; produk makanan untuk sasaran khusus ; kulit, tulang, jeroan dan produk kulit ; lain-lain ; kakao, kopi, teh dan hasil olahannya ; lemak, minyak dan hasil olahannya ; Garam ; gula, madu dan hasil olahannya ; Buah, sayuran dan hasil olahannya ; serealia, biji-bijian, umbiumbian dan hasil olahannya ; produk makanan siap saji ; rempah-rempah, tanaman obat, dan hasil olahan serta bumbu Kakao, kopi, teh dan hasil olahannya; Gula, madu dan hasil olahannya; Lemak, minyak dan hasil olahannya; Buah, sayuran dan hasil olahannya; Air minum dan produknya serta minuman; Produk Perikanan dan hasil olahannya; Daging dan hasil olahannya; Hasil unggas dan hasil olahannya; Serelia, biji-bijian, umbi-umbian dan hasil olahannya; Susu dan hasil olahannya; Bahan Pembantu dan Bahan Tambahan Pangan (BTP); Produk makanan siap saji; Rempah-rempah, tanaman obat dan hasil olahannya serta bumbu; Garam;Kulit, tulang, jeroan dan produk kulit; Produk makanan untuk sasaran khusus;Telur dan hasil olahannya air minum dengan produknya serta minuman ; Produk perikanan dan hasil olahannya ; susu dan hasil olahannya ; Bahan tambahan pangan ; produk makanan untuk sasaran khusus ; lemak, minyak dan hasil olahannya ; Buah, sayuran dan hasil olahannya ; daging dan hasil olahannya ; serealia, biji-bijian, umbi-umbian dan hasil olahannya ; produk makanan siap saji ; rempah-rempah, tanaman obat, dan hasil olahan serta bumbu

4

Agro-Based Industry Certification Services (ABICS) LSSHACCP-006-IDN

air minum dengan produknya serta minuman Jl. Ir. H. (0251) 8324068 ; Produk perikanan dan hasil olahannya ; Juanda No. 11, (0251) 8323339 susu dan hasil olahannya ; Bahan tambahan Bogor pangan ; produk makanan untuk sasaran khusus ; kakao, kopi, teh dan hasil olahannya ; lemak, minyak dan hasil olahannya ; gula, madu dan hasil olahannya ; Buah, sayuran dan hasil olahannya ; daging dan hasil olahannya ; Hasil unggas dan hasil olahannya ; serealia, biji-bijian, umbiumbian dan hasil olahannya ; produk makanan siap saji ; rempah-rempah, tanaman obat, dan hasil olahan serta bumbu

Prof. Tun Tedja Irawati

5

PT SUCOFINDO (PERSERO) SBU SERTIFIKASI ECO FRAMEWORK (SUCOFINDO - ICS) LSSHACCP-007-IDN

air minum dengan produknya serta minuman ; Produk perikanan dan hasil olahannya ; susu dan hasil olahannya ; Bahan tambahan pangan ; kakao, kopi, teh dan hasil olahannya ; lemak, minyak dan hasil olahannya ; gula, madu dan hasil olahannya ; Buah, sayuran dan hasil olahannya ; daging dan hasil olahannya ; Hasil unggas dan hasil olahannya ; serealia, biji-bijian, umbiumbian dan hasil olahannya ; rempahrempah, tanaman obat, dan hasil olahan serta bumbu

Graha (021) 7983666; Sucofindo B1 (021) 7983888 Floor, Jl. Raya Pasar Minggu Kav 34

Ir. Triyan aidil Fitri

6

PT TUV Rheinland Indonesia LSSHACCP-008-IDN

air minum dengan produknya serta minuman ; susu dan hasil olahannya ; susu dan hasil olahannya ; Bahan tambahan pangan ; Bahan tambahan pangan ; produk makanan untuk sasaran khusus ; kakao, kopi, teh dan hasil olahannya ; lemak, minyak dan hasil olahannya ; gula, madu dan hasil olahannya ; gula, madu dan hasil olahannya ; Buah, sayuran dan hasil olahannya ; daging dan hasil olahannya ; Hasil unggas dan hasil olahannya ; serealia, biji-bijian, umbiumbian dan hasil olahannya ; produk makanan siap saji ; rempah-rempah, tanaman obat, dan hasil olahan serta bumbu

Menara Karya (021) 57944579; Lt. 10, Jl. HR (021) 57944575 Rasuna Said Blok X-5 Kav 1 - 2, Jakarta 12950 Jakarta Selatan 12950

Ir. Yunus Aprianto 18-08-2011 - 15-09-2019

7

Laboratorium Kimia Terpadu IPB LSSHACCP-009-IDN

air minum dengan produknya serta minuman ; Produk perikanan dan hasil olahannya ; susu dan hasil olahannya ; Bahan tambahan pangan ; produk makanan untuk sasaran khusus ; kulit, tulang, jeroan dan produk kulit ; lain-lain ; kakao, kopi, teh dan hasil olahannya ; lemak, minyak dan hasil olahannya ; Garam ; gula, madu dan hasil olahannya ; Buah, sayuran dan hasil olahannya ; daging dan hasil olahannya ; Hasil unggas dan hasil olahannya ; serealia, biji-bijian, umbi-umbian dan hasil olahannya ; rempah-rempah, tanaman obat, dan hasil olahan serta bumbu

Kampus IPB 02518385165; Baranangsiang 02518385165 Jl. Raya Padjajaran, bogor.Jawa Barat 16151

M. Nasution

Cilandak (021) 781 8111 Commercial ext.142 (021) 780 Estate #108 C, 7914 Jl. Raya Cilandak KKO JAKARTA SELATAN 1256 0

Magdalena 15-07-2010 s.d 13-07-2018 Trisnawati magdalena.trisna [email protected]


15-07-2010 - 13-07-2018

17-12-2015 - 16-12-2019

16-09-2015 - 15-09-2019

90


Lampiran 12. Lembaga Sertifikasi Asing di Indonesia No. 1

Nama Lembaga Sertifikasi Negara Organik PT. Peterson Control Union German (Nederland) (PCU) Indonesia

Alamat

Kontak Person dan Tlp

Jl. T. B. Simatupang No.5, RT.5/RW.7, Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12540 Jl. Rambutan No. 238 Kompleks Paswalpres Kotabatu Ciomas - Bogor 16616 Indonesia

Telepon:(021) 22708984 CP. Winaryo Hp. 08158301279

2

Institute for Marketecology (IMO)

German (swiss)

Tlp 0812 997 53 06 CP. Indo surono [email protected]

3

Ecocert

German

Tidak ada kantor di Indonesia

CP. Merie Hp. 081339314338

4

Bioinspecta

German (swiss)


TeFax. +41 (0)62 865 63 00 Fax +41 (0)62 865 63 01 [email protected] www.easy-cert.ch

5

Guaranteed Organic Certification Agency (GOCA)

Amerika



91


Lampiran 13. Renstra Direktorat PPHTP TA.2015

Program/Kegiatan

Sasaran

Indikator

Penanganan Pascapanen Penurunan Susut Hasil Dukungan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan Tanaman Pangan Padi (unit) Dukungan Sarana Pascapanen Jagung (unit) Dukungan Sarana Pascapanen Kedelai (unit)


Target Prakiraan Maju

Alokasi Anggaran Prakiraan Maju (Juta Rupiah)

2015

2015

2,970

522,950

2,432

317,932

1,500

45,000

92



Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan

Recommend Documents