Download Juknis Bantuan Sarana ... - Aplikasi PUPI - KKP

DAFTAR ISI

HAL 1 1 2 2 3

BAB I

PENDAHULUAN 1. Latar Belakang 2. Maksud dan Tujuan 3. Ruang Lingkup 4. Pengertian

BAB II BAB III BAB IV

PENYUSUNAN KELEMBAGAAN PENETAPAN JUMLAH DAN JENIS BANTUAN SPESIFIKASI TEKNIS BANTUAN SARANA PENANGKAPAN IKAN A. Spesifikasi Teknis Bantuan Kapal Perikanan B. Spesifikasi Teknis Bantuan Alat Penangkapan Ikan

4 8 12

IDENTIFIKASI DAN PENETAPAN CALON PENERIMA BANTUAN A. Kriteria Calon Penerima Bantuan Kapal Perikanan B. Mekanisme Pengusulan dan Penetapan Calon Penerima Bantuan C. Kriteria dan Mekanisme Penetapan Calon Penerima Bantuan Kapal Perikanan pada Lokasi Pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (PSKPT) D. Kriteria dan Mekanisme Calon Penerima Bantuan Alat Penangkapan Ikan

36

PENGADAAN BANTUAN DISTRIBUSI BANTUAN A. Tim Distribusi B. Tugas dan Tanggung Jawab Koordinator C. Mekanisme Pendistribusian

49 54 54 55 56

BAB V

BAB VI BAB VII

12 33

36 37 46 47

BAB VIII PENGENDALIAN, PEMBINAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN A. Pengendalian (Manajemen Resiko) B. Pembinaan C. Pemantauan dan Pelaporan

60

BAB IX

64

PENUTUP

60 62 63

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR Gambar 1.1 Gambar 3.1 Gambar 3.2 Gambar 4.1 Gambar 4.2 Gambar 4.3 Gambar 4.4 Gambar 5.1

Gambar 5.2 Gambar 5.3 Gambar 5.4 Gambar 7.1 Gambar 7.2

Alur Pengadaan Paket Bantuan Sarana Penangkapan Ikan TA. 2016 Proses penghitungan alokasi bantuan kapal perikanan TA. 2016 Proses penghitungan alokasi bantuan alat penangkapan ikan TA. 2016 Bagan alir proses dokumen kapal secara umum Bagan alir proses penerbitan dokumen dan perizinan kapal bantuan ukuran 7-30 GT Bagan alir proses penerbitan dokumen dan perizinan kapal bantuan ukuran 6 GT Bagan alir proses penerbitan dokumen dan perizinan kapal bantuan ukuran ≤ 5 GT Skema Mekanisme Pengusulan dan Penetapan Calon Penerima Bantuan dan Peran Instansi Terkait Skema Persiapan Lembaga Koperasi Calon Penerima Bantuan Skema Identifikasi Koperasi Berbasis KUB Skema Mekanisme Pengusulan dan Penetapan Penerima Bantuan Sarana Penangkapan Ikan Skema Pelaksanaan Distribusi dan Administrasi Bantuan Kapal Perikanan Skema Pelaksanaan Distribusi dan Administrasi Bantuan Alat Penangkapan Ikan

HAL 6 10 11 29 30 31 32 37

38 39 45 56 58

DAFTAR TABEL

TABEL Tabel 1.1 Tabel 3.1 Tabel 3.2 Tabel 4.1 Tabel. 4.2 Tabel 5.2 Tabel 5.3

Susunan Kelembagaan Pengadaan Paket Bantuan Sarana Penangkapan Ikan T.A. 2016 Variabel yang Digunakan dalam Penghitungan Alokasi Bantuan Pengaruh setiap Variabel terhadap Penghitungan Alokasi Bantuan Bentuk Lambung dan Ukuran Utama Kapal Perikanan Dokumen dan Perizinan Kapal Penangkapan Ikan dan Pengangkut Ikan Kriteria Verifikasi dan Validasi Kriteria Verifikasi dan Validasi

HAL 4 8 9 13 20 43 48

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN

HAL OUTLINE PROPOSAL USULAN BANTUAN SARANA PENANGKAPAN IKAN PROFIL KOPERASI PRIMER PERIKANAN (MINA)

65

BIDANG/UNIT USAHA/KEGIATAN USAHA NELAYAN

70

KEBUTUHAN SARANA PENANGKAPAN IKAN

72

PROYEKSI KEUANGAN

77

SUMBER PENDANAAN MENDUKUNG RENCANA USAHA

79

FORMULIR VERIFIKASI (Kabupaten/Kota)

81

FORMULIR VALIDASI (Provinsi)

82

PAKTA INTEGRITAS/SURAT PERNYATAAN KESIAPAN, MAMPU DAN KESANGGUPAN SURAT USULAN KOPERASI CALON PENERIMA (DINAS KAB/KOTA)

83

-

DAFTAR USULAN CALON PENERIMA BANTUAN SARANA PENANGKAPAN IKAN TAHUN ANGGARAN 2016

85

-

RINCIAN USULAN PERMOHONAN BANTUAN SARANA PENANGKAPAN IKAN

86

-

SURAT DAFTAR KOPERASI CALON PENERIMA

87

-

DAFTAR KOPERASI CALON PENERIMA BANTUAN SARANA PENANGKAPAN IKAN TAHUN ANGGARAN 2016

88

-

RINCIAN DAFTAR KOPERASI CALON PENERIMA

89

Lampiran 1 Lampiran 2 Formulir Prop.Kop.01. Lampiran 3 Formulir Prop.Kop.02. Lampiran 4 Formulir Prop.Kop.03. Lampiran 5 Formulir Prop.Kop.04. Lampiran 6 Formulir Prop.Kop.05. Lampiran 7 Formulir K.01. Lampiran 8 Formulir K.02. Lampiran 9 Formulir K.03. Lampiran 10 Formulir P.U.01 Lampiran 10 Formulir P.U.01 (Lanjutan) Lampiran 11 Formulir P.U.01 (Lanjutan) Lampiran 12 Formulir P.U.02 Lampiran 13 Formulir P.U.02 (Lanjutan) Lampiran 14 Formulir

-

67

84

LAMPIRAN

HAL

P.U.02 (Lanjutan) Lampiran 15

BANTUAN SARANA PENANGKAPAN IKAN BERITA ACARA SERAH TERIMA

91

Lampiran 15 (Lanjutan) Lampiran 15 (Lanjutan) Lampiran 15 (Lanjutan) Lampiran 15 (Lanjutan) Lampiran 16

LAMPIRAN I – DAFTAR BARANG YANG DISERAHKAN LAMPIRAN II – BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG LAMPIRAN PEMERIKSA BARANG

92

FOTO-FOTO HASIL PEKERJAAN

95

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG MILIK NEGARA HASIL PENGADAAN BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG MILIK NEGARA HASIL PENGADAAN LAPORAN OPERASIONAL BANTUAN

96

Lampiran 17 Lampiran 18

93 94

98 100

Lampiran 19

DAFTAR WILAYAH PENDAMPINGAN PELABUHAN PERIKANAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PUSAT (SEBAGAI PEMBANTU KOORDINATOR WILAYAH)

105

Lampiran 20

DAFTAR PENDAMPING KOORDINATOR WILAYAH (UPT PUSAT) DAN PELABUHAN PERIKANAN SEBAGAI TEMPAT PENYERAHAN BANTUAN

107

LAMPIRAN KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP NOMOR : B.6281/DJPT/PI.220S2/VII/2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN SARANA PENANGKAPAN IKAN DI DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP TAHUN ANGGARAN 2016

BAB I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah perairan mencapai tiga perempat dari total luas wilayah, mempunyai kekayaan sumber daya kelautan dan perikanan yang melimpah dan dapat menjadi andalan untuk mendukung pembangunan nasional. Pembangunan kelautan dan perikanan tersebut dilaksanakan untuk mewujudkan 3 (tiga) misi utama, yakni: (1) kedaulatan (sovereignity), (2) keberlanjutan (sustainability), dan (3) kesejahteraan (prosperity). Salah satu sub sektor yang mempunyai peran penting dalam menunjang pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan adalah perikanan tangkap. Sub sektor ini sangat strategis sebagai penyedia bahan pangan bergizi, lapangan perkerjaan bagi masyarakat serta memberikan kontribusi dalam menghasilkan penerimaan negara. Untuk mewujudkan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/PERMEN-KP/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25/PERMENKP/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019, salah satu kegiatan yang menjadi prioritas pada tahun 2016 adalah bantuan sarana penangkapan ikan. Bantuan dimaksud dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Bantuan sarana penangkapan ikan diharapkan dapat dimanfaatkan oleh penerima bantuan untuk meningkatkan produktivitas penangkapan dan mutu hasil tangkapan, sehingga pendapatan nelayan dapat meningkat. Selanjutnya, untuk kelancaran pelaksanaan bantuan perlu ditetapkan Petunjuk Teknis sebagai acuan. 1

2. Maksud dan Tujuan Bantuan sarana penangkapan ikan dimaksudkan untuk memperkuat armada perikanan tangkap nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan khususnya nelayan. Sedangkan tujuan yang akan dicapai adalah sebagai berikut: 1. Stimulan untuk meningkatkan kapasitas usaha nelayan; 2. Meningkatkan bersertifikat;

jumlah

kapal

perikanan

yang

berkualitas

dan

3. Meningkatkan produktivitas usaha penangkapan ikan; 4. Meningkatkan mutu hasil tangkapan; 5. Meningkatkan pendapatan nelayan. Petunjuk teknis pengadaan bantuan sarana penangkapan ikan disusun untuk memberikan acuan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan bantuan sarana penangkapan ikan tahun anggaran 2016, yakni: Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sebagai pelaksana kegiatan, Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai mitra pelaksanaan kegiatan, calon penerima bantuan dan pihak terkait lainnya.

3. Ruang Lingkup Ruang lingkup Petunjuk Teknis Bantuan Sarana Penangkapan Ikan Tahun 2016 meliputi: 1.

penyusunan kelembagaan;

2.

penetapan jumlah dan jenis bantuan;

3.

penyusunan spesifikasi teknis bantuan;

4.

identifikasi dan penetapan calon penerima bantuan;

5.

pengadaan bantuan;

6.

distribusi bantuan; dan

7.

pengendalian, pembinaan, evaluasi dan pelaporan.

2

4. Pengertian Dalam petunjuk teknis ini yang dimaksud dengan: 1. Nelayan adalah orang penangkapan ikan;

yang

mata

pencahariannya

melakukan

2. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan (koperasi primer), yang melakukan kegiatan usaha penangkapan ikan; 3. Dinas adalah dinas provinsi/kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang kelautan dan perikanan; 4. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh kepala dinas kabupaten/kota untuk memverifikasi usulan dari koperasi di kabupaten/kota yang bersangkutan; 5. Tim Validasi adalah tim yang dibentuk oleh kepala dinas provinsi untuk memvalidasi usulan dari tim verifikasi kabupaten/kota; 6. Tim Distribusi adalah tim yang bertugas mendampingi dalam distribusi bantuan dari penyedia jasa sampai diterima oleh koperasi sesuai usulan yang telah divalidasi oleh tim validasi; 7. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan; 8. Kuasa Pengguna Anggaran adalah Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja (Satker) Pusat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap; 9. Pejabat Pembuat Komitmen adalah Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja (Satker) Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan.

3

BAB II PENYUSUNAN KELEMBAGAAN

Kelembagaan kegiatan persiapan dan pelaksanaan bantuan sarana penangkapan ikan tahun 2016 sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap No.B.10833/DJPT.2/PI.220.D2/XI/2015 tentang Penanggung Jawab Persiapan dan Pelaksanaan Paket Bantuan Sarana Penangkapan Ikan T.A. 2016. Susunan kelembagaan beserta tugas dan fungsinya sebagaimana pada tabel dan uraian sebagai berikut: Tabel 1.1

Susunan Kelembagaan Pengadaan Paket Bantuan Sarana Penangkapan Ikan T.A. 2016

No

Keanggotaan Pengarah:

Jabatan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Penanggung jawab: 1

Identifikasi dan penetapan jumlah dan jenis paket bantuan sarana penangkapan ikan

Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Direktur Pengendalian Penangkapan Ikan

2

Identifikasi spesifikasi teknis dan pengadaan paket bantuan sarana penangkapan ikan

Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

3

Identifikasi dan penetapan calon penerima paket bantuan sarana penangkapan ikan

Direktur Kenelayanan

4

Distribusi paket bantuan sarana penangkapan ikan

Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktur Pelabuhan Perikanan

Mitra:

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota

1. Direktorat pengelolaan Sumber Pengendalian Penangkapan Ikan

Daya

Ikan

dan

Direktorat

Bertanggung jawab sebagai koordinator dalam melakukan identifikasi dan penetapan jumlah dan jenis paket bantuan sarana penangkapan ikan sebagai berikut: a. Mempersiapkan data potensi SDI yang masih dapat dimanfaatkan untuk setiap WPP NRI; 4

b. Mempersiapkan data alokasi alat penangkapan ikan yang masih dapat ditambahkan untuk setiap WPP NRI; c. Merekomendasikan jenis dan jumlah paket bantuan sarana penangkapan ikan per kabupaten/kota yang dapat diadakan pada setiap WPP NRI; d. Mempersiapkan sistem informasi perizinan kapal daerah yang digunakan untuk penerbitan izin Surat Izin Usaha Penangkapan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).

2. Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Bertanggung jawab sebagai koordinator dalam melakukan identifikasi spesifikasi teknis dan pengadaan paket bantuan sarana penangkapan ikan sebagai berikut: a. Mempersiapkan spesifikasi teknis paket penangkapan ikan sesuai dengan rekomendasi;

bantuan

sarana

b. Melaksanakan pengadaan bantuan sarana penangkapan ikan;

3. Direktorat Kenelayanan Bertanggung jawab sebagai koordinator dalam melakukan identifikasi dan penetapan calon penerima bantuan sarana penangkapan ikan: a. Mempersiapkan data penangkapan ikan;

calon

penerima

paket

b. Melakukan verifikasi terhadap calon penerima sarana penangkapan ikan; c. Merekomendasikan penangkapan ikan;

calon

penerima

paket

bantuan

sarana

paket bantuan bantuan

sarana

4. Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktorat Pelabuhan Perikanan Bertanggung jawab sebagai koordinator dalam distribusi paket bantuan sarana penangkapan ikan: a. Melakukan koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan dimana calon penerima paket bantuan sarana penangkapan ikan berdomisili; b. Mendistribusikan paket bantuan sarana penangkapan ikan kepada calon penerima bantuan sarana penangkapan ikan. 5

5. Dinas Provinsi a. Melakukan validasi usulan paket bantuan yang sudah diverifikasi oleh Dinas Kabupaten/Kota; b. Melakukan pendampingan proses pendistribusian paket bantuan sarana penangkapan ikan dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap ke penerima bantuan yang berada di wilayahnya; c. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pembinaan operasional paket bantuan; d. Menerbitkan izin atau berkoordinasi dengan instansi penerbit izin di daerah dalam rangka penerbitan SIUP, SIPI, dan SIKPI.

Dit. KAPI

Dit. PSDI Dit. PPI 1.Data armada penangkapan ikan dan hasil Tangkapan ikan per kab/kota 2.Data ketersediaan alokasi per WPP 3.Data terkait lainnya (usulan dari daerah, jumlah koperasi, lokasi prioritas dll)

Komposisi Bantuan Kapal dan API per Kab./Kota: 1. Jenis Kapal dan API 2. Jumlah Kapal dan API

Survei Identifikasi Spesifikasi Teknis

Proses E-katalog bersama LKPP LKPP

Dit. Kenelayanan Identifikasi dan Pengusulan Calon Penerima

Proses Eprocurement

Penyedia Jasa Kapal dan Alat Penangkapan ikan

Dit. PP dan SetDit Pendampingan Distribusi dan BAST

Dinas Prov/Kab/Kota dan Koperasi

Gambar 1.1 Alur Pengadaan Paket Bantuan Sarana Penangkapan Ikan TA. 2016 6

6. Dinas Kabupaten/Kota a. Melakukan identifikasi kebutuhan paket bantuan sarana penangkapan ikan dan verifikasi calon penerima paket bantuan di tingkat Kabupaten/Kota; b. Mengusulkan jenis, jumlah kebutuhan, serta calon penerima paket bantuan di wilayahnya; c. Melakukan pendampingan proses pendistribusian paket bantuan kapal perikanan kepada penerima yang berada di wilayahnya; d. Menerima paket bantuan alat penangkapan ikan dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap untuk selanjutnya didistribusikan kepada penerima; e. Menerbitkan atau berkoordinasi dengan instansi penerbit Bukti Pencatatan Kapal (BPK) untuk paket bantuan kapal < 5 GT; f.

Menyampaikan laporan pemanfaatan paket bantuan secara berkala kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dengan tembusan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi.

Selanjutnya, merujuk Pasal 12 ayat (6) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Kelautan dan Perikanan, penerima bantuan sarana penangkapan ikan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

7

BAB III PENETAPAN JUMLAH DAN JENIS BANTUAN

Penetapan jumlah dan jenis bantuan sarana penangkapan ikan dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan/stok sumber daya ikan serta mempertimbangkan variabel-variabel terkait lainnya. Data yang dibutuhkan berasal dari Balitbang KP, Setjen KKP, serta seluruh unit kerja eselon II lingkup Ditjen Perikanan Tangkap yang dianalisis secara bersama-sama dengan koordinator Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Direktorat Pengendalian Penangkapan Ikan. Sumber data sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.1 No

Variabel yang Bantuan

Digunakan

Variabel yang Digunakan

dalam

Penghitungan

Alokasi

Sumber Data

1

Alokasi SDI

Balitbang KP

2

Produksi dan armada perikanan

Dit. Pengelolaan Sumber Daya Ikan

3.

Ketersediaan koperasi

Dit. Kenelayanan

4.

Proposal/usulan

Dit. Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang dihimpun dari daerah

5.

Lokasi prioritas

Setjen KKP/Setditjen Perikanan Tangkap

6.

Lokasi eks pukat Tarik

Dit. Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

7.

Lokasi eks kapal buatan luar negeri

Dit. Pengendalian Penangkapan Ikan

8.

Alokasi bantuan kapal dari DAK TA. 2016

Setditjen Perikanan Tangkap

9.

Kinerja kabupaten/kota dalam pelaksanaan kegiatan sejenis tahun sebelumnya (Inka Mina/Mina Maritim)

Dit. Kapal Perikanan Penangkapan Ikan

dan

Alat

Alokasi sumber daya ikan diperoleh dari hasil analisis Ditjen Perikanan Tangkap dan Balitbang KP dengan tahapan sebagai berikut: 1.

Pemberian alokasi berdasarkan ketersediaan kelompok sumber daya ikan di masing-masing WPP-NRI. 8

2.

Alokasi yang diberikan berdasarkan jumlah alat penangkapan ikan yang sesuai dengan masing-masing kelompok sumber daya ikan (standar alat penangkapan ikan), jumlah alat penangkapan ikan identik dengan jumlah armada.

3.

Alokasi alat penangkapan ikan yang berpeluang untuk di tambah dijumlahkan dari semua SDI di seluruh WPP-NRI

4.

Dihitung proporsi masing-masing alat penangkapan ikan yang masih berpeluang per WPP-NRI terhadap jumlah totalnya

5.

Hasil proporsi masing-masing alat penangkapan ikan per SDI setiap WPP-NRI dikalikan dengan jumlah total kapal bantuan.

Selanjutnya hasil analisis alokasi sumber daya ikan per WPP dijabarkan ke dalam alokasi per kabupaten/kota dengan mempertimbangkan variabel terkait seperti jumlah produksi dan jumlah armada perikanan. Alokasi bantuan sesuai dengan ketersediaan sumber daya ikan disandingkan dengan variabel lainnya sebagaimana diuraikan di atas untuk rancangan final. Selanjutnya, rancangan dimaksud diuji dengan melibatkan para pihak seperti unit kerja terkait lingkup KKP, pemerintah daerah, akademisi, dan LSM. Pengaruh setiap variabel terhadap perhitungan sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 3.2

No

Pengaruh Bantuan

setiap

Variabel


terhadap

Penghitungan

Alokasi

Pengaruh terhadap Perhitungan

1

Alokasi SDI

Alokasi awal per WPP

2

Produksi perikanan

3.

Ketersediaan koperasi

Jika tidak ada koperasi, alokasi awal dihapus (menjadi nol)

4.

Proposal/usulan

Menghidupkan alokasi

5.

Lokasi prioritas

Menambah dan menghidupkan alokasi termasuk jika belum ada koperasi.

6.

Lokasi eks pukat Tarik

Menambah dan menghidupkan alokasi bantuan alat penangkapan ikan

dan

armada

Membagi alokasi awal per WPP menjadi per kabupaten/kota

9

No


Pengaruh terhadap Perhitungan termasuk jika belum ada koperasi.

7.

Lokasi eks kapal buatan luar negeri

Menambah dan menghidupkan alokasi bantuan kapal perikanan termasuk jika belum ada koperasi. Dengan catatan koperasi harus ditumbuhkan di tahun 2016 sesuai dengan alokasi yang diberikan

8.

Alokasi bantuan kapal dari DAK TA. 2016

Mengurangi alokasi bantuan kapal perikanan TA. 2016 apabila alokasi kapal perikanan dari DAK sudah banyak

9.

Kinerja kabupaten/kota dalam pelaksanaan kegiatan sejenis tahun sebelumnya (Inka Mina/Mina Maritim)

Mengurangi alokasi untuk kabupaten/kota yang berkinerja kurang baik.

Proses penghitungan alokasi bantuan kapal perikanan sebagaimana Gambar 3.1, sedangkan proses penghitungan alokasi bantuan Alat Penangkapan Ikan sebagaimana Gambar 3.2.

Gambar 3.1 Proses penghitungan alokasi bantuan kapal perikanan TA. 2016

10

Gambar 3.2 Proses penghitungan alokasi bantuan alat penangkapan ikan TA. 2016

11

BAB IV SPESIFIKASI TEKNIS BANTUAN SARANA PENANGKAPAN IKAN

Spesifikasi teknis bantuan sarana penangkapan ikan dibuat dengan memperhatikan karakteristik seluruh wilayah perairan Indonesia dan kearifan lokal. Proses identifikasi dan penyusunannya dilakukan melalui survei yang mewakili 11 WPP-NRI, pembahasan yang melibatkan pihak terkait dan selanjutnya disusun spesifikasi teknis dengan mempertimbangkan kekhasan wilayah perairan. Berdasarkan pertimbangan di atas, calon penerima melalui Dinas setempat dapat mengusulkan spesifikasi teknis yang sesuai dengan karakteristik perairan wilayahnya dan kearifan lokal. Spesifikasi teknis dalam pedoman teknis ini meliputi: A. Spesifikasi teknis bantuan kapal perikanan B. Spesifikasi teknis bantuan alat penangkapan ikan (API) A. Spesifikasi Teknis Bantuan Kapal Perikanan 1. Metode identifikasi dan penyusunan spesifikasi teknis bantuan kapal perikanan Penyusunan desain dan spesifikasi teknis kapal perikanan dilakukan dengan melalui tahapan sebagai berikut: a. Pembentukan Tim Desain Kapal Perikanan yang melibatkan unsur Direktorat KAPI, Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), PT. PAL Indonesia, Balai Besar Penangkapan Ikan (BBPI) Semarang, Badan Penelitian dan Pengembangan Teknologi (BPPT) dan Perguruan Tinggi; b. Survei spesifikasi teknis, desain dan harga kapal perikanan yang dilakukan antara lain, di 7 (tujuh) daerah penyebaran koloni kapal perikanan di seluruh WPP-NRI, sentra nelayan dan galangan kapal; c. Pembahasan survei dan penyusunan proven desain kapal perikanan berukuran <5 GT, 5 GT, 10 GT, 20 GT dan 30 GT oleh Tim Desain Kapal Perikanan. Proven desain disusun dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah perairan dan kearifan lokal. Bentuk lambung kapal dirancang sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kriteria kapal ikan, antara lain ruang muat luas, mudah loading-unloading ikan, olah gerak (maneuverability) dan stabilitas yang baik sesuai dengan ketentuan laik laut sehingga mampu menjaga kenyamanan dan keselamatan ABK selama beroperasi dan berlayar dalam setiap 12

kondisi perairan. Atas dasar itu, maka optimalisasi rancangan dipilih bentuk lambung tipe “U” dan tipe “V”. d. Pengesahan proven desain dilakukan oleh BKI, selanjutnya digunakan untuk proses sertifikasi kapal perikanan. Tujuan dari proses sertifikasi ini adalah agar kapal dapat diasuransikan dan diagunkan oleh penerima bantuan di lembaga keuangan bank atau non-bank untuk pengembangan usaha. e. Desain dan spesifikasi teknis sekurang-kurangnya terdiri dari: 1) 2) 3) 4) 5) 6) f.

Spesifikasi teknis; Gambar rencana umum (general arrangement); Gambar rencana garis (lines plan); Gambar penampang melintang (midship section); Gambar rencana konstruksi (construction profile); Gambar ruang mesin (engine room).

Konstruksi kapal, permesinan, dan perlengkapan kapal mengacu pada peraturan BKI tahun 2015 tentang Kapal Perikanan Berbahan Fiberglass dan Kayu dengan Panjang sampai 24 Meter.

2. Ketentuan Pokok Standar Desain a. Bentuk Lambung dan Ukuran Utama Kapal Perikanan Bentuk lambung dan ukuran utama kapal perikanan sebagaimana tersaji pada tabel berikut. Tabel 4.1 Bentuk Lambung dan Ukuran Utama Kapal Perikanan Ukuran Kapal (GT)

Bentuk Kapal

1.

< 5 GT

2.

No

Ukuran Utama (M)

Tipe Kapal

Alat Bantu

0,40

-

-

0,90

0,40

-

-

1,20

0,90

0,40

-

-

10,30

1,20

0,90

0,40

-

-

Bentuk “V” Tanpa Katir

10,30

1,20

0,90

0,40

-

-

< 5 GT

Bentuk “U” Katir

10,00

1,20

0,90

0,40

-

-

5 GT

Bentuk “U”

11,00

2,60

0,95

0,60

Multi Purpose

-

Panjang (LoA)

Lebar (Bmax)

Tinggi

Sarat

Bentuk “V” Pump Boat

8,25

0,85

0,60

< 5 GT

Bentuk “V”

9,50

2,30

3.

< 5 GT

Bentuk “V” Haluan Tinggi

10,00

4.

< 5 GT

Bentuk “V” Katir

5.

< 5 GT

6. 7.

13

Ukuran Utama (M)

Ukuran Kapal (GT)

Bentuk Kapal

8.

5 GT

9.

No

Tipe Kapal

Alat Bantu

0,60

Multi Purpose

-

1,45

1,00

Multi Purpose

Net Hauler

2,80

1,45

1,00

Multi Purpose

Line Hauler

2,80

1,45

1,00

Pole and Line

-

1,00

Multi Purpose

Net Hauler atau Line Hauler

1,45

1,00

Multi Purpose

Net Hauler

2,80

1,45

1,00

Multi Purpose

Line Hauler

2,80

1,45

1,00

Pole and Line

-

1,00

Multi Purpose


1,90

1,30

Multi Purpose

Net Hauler

3,60

1,90

1,30

Multi Purpose

Line Hauler

3,60

1,90

1,30

Pole and Line

-

1,30

Multi Purpose


2,00

1,35

Multi Purpose

Net Hauler

4,30

2,00

1,35

Multi Purpose

Line Hauler

21,20

4,30

2,00

1,35

Pole and Line

-

21,00

4,30

2,00

1,35

Multi Purpose

Panjang (LoA)

Lebar (Bmax)

Tinggi

Sarat

Bentuk “V”

11,00

2,60

0,95

10 GT

Bentuk “U”

13,50

2,80

10.

10 GT

Bentuk “U”

13,50

11.

10 GT

Bentuk “U”

14,25

12.

10 GT

Bentuk “U” Haluan Tinggi

13,50

2,80

1,45

13.

10 GT

Bentuk “V”

13,50

2,80

14.

10 GT

Bentuk “V”

13,50

15.

10 GT

Bentuk “V”

14,25

16.

10 GT


13,50

2,80

1,45

17.

20 GT

Bentuk “V”

17,00

3,60

18.

20 GT

Bentuk “V”

17,00

19.

20 GT

Bentuk “V”

18,00

20.

20 GT


17,00

3,60

1,90

21.

30 GT

Bentuk “V”

20,00

4,30

22.

30 GT

Bentuk “V”

20,00

23.

30 GT

Bentuk “V”

24

30 GT


Net Hauler atau Line

14

No

Ukuran Utama (M)

Ukuran Kapal (GT)

Bentuk Kapal

Panjang (LoA)

Lebar (Bmax)

Tinggi

Sarat

Tipe Kapal

Alat Bantu Hauler

25.

30 GT

Bentuk “V”

20,00

4,30

2,00

1,35

Pengang kut dengan Freezer

-

3. Spesifikasi Teknis Bantuan Kapal Penangkapan Ikan a. Lambung Kapal Konstruksi lambung (hull) terbuat dari bahan marine fiberglass sesuai ketentuan yang berlaku bagi pembangunan kapal dan sesuai dengan standard klas yang dicetak dengan sistem hand lay-up. Jumlah ketebalan laminasi setiap bagian serta pengerjaannya mengikuti ketentuan BKI. Pembagian ruangan dan bagian-bagian konstruksi kapal seperti penguat, gading, balok dan lain-lain, ukuran dan tebalnya laminasi dibuat sesuai dengan ketentuan kelas, seperti pada gambar rencana umum, midship section dan konstruksi profile. Pekerjaan pembuatan bagian-bagian kapal yang tidak diatur dalam ketentuan yang ada maka pekerjaan tersebut akan dilakukan sesuai dengan pelaksanaan yang lazim dalam pembangunan kapal fiberglass. b. Permesinan Mesin yang dipergunakan adalah mesin laut (marine engine) dalam kondisi baru, tidak menggunakan mesin modifikasi, baik untuk mesin utama maupun mesin bantu. Pokok – pokok kriteria standar mesin induk antara lain sebagai berikut: 1) Mesin Outboard: (a) Mesin induk berdaya 5 - 40 HP (Horse power); (b) Sertifikasi tipe mesin dari BKI (Marine Engine BKI Class Type Approval); 2) Mesin Inboard: (a) Daya Mesin: - 35 s.d < 60 HP untuk kapal ukuran 5 GT - 60 s.d <100 HP untuk kapal ukuran 10 GT - 100 s.d <140 HP untuk kapal ukuran 20 GT - 140 s.d 180 HP untuk kapal ukuran 30 GT (b) Mesin induk lengkap dengan gearbox; (c) Sertifikasi tipe mesin dari BKI (marine engine BKI class type approval); 15

c. Kelistrikan Kapal Pembangkit listrik kapal wajib menggunakan genset dan instalasi listrik marine used dalam kondisi baru dan juga dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan operasional kapal. d. Perlengkapan Kapal Perlengkapan kapal dipasang berdasarkan pertimbangan keselamatan pelayaran dan keberhasilan operasi penangkapan ikan. Identifikasi kebutuhan perlengkapan kapal dalam rangka keselamatan pelayaran, baik jenis, persyaratan teknis maupun jumlah, mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. e. Alat Bantu Penangkapan Ikan Instalasi alat bantu penangkapan ikan adalah instalasi alat yang digunakan untuk mengumpulkan ikan dalam kegiatan penangkapan ikan berdasarkan pertimbangan teknis pengoperasian alat penangkapan ikan. Identifikasi kebutuhan alat bantu penangkapan ikan, baik jenis, persyaratan teknis maupun jumlahnya harus mengacu pada teknik penangkapan ikan yang akan dilakukan. Pada dasarnya, pengadaan alat bantu penangkapan ikan ditujukan untuk meningkatkan efektifitas operasi penangkapan ikan. f.

Alat Komunikasi dan Navigasi Peralatan navigasi pada kapal terdiri dari peralatan navigasi konvensional dan modern. Keputusan tentang penggunaan peralatan komunikasi dan navigasi, baik jenis dan spesifikasinya ditentukan berdasarkan pertimbangan kebutuhan teknis dan peraturan yang berlaku.

g. Pengujian Kapal 1) Inclining Test Untuk mendapatkan titik berat kapal setelah kapal selesai dibangun, galangan kapal pembangun harus melakukan inclining test minimal satu unit untuk satu tipe kapal dengan catatan pada tipe kapal yang sama tidak mengalami suatu perubahan yang besar. Biaya inclining test di luar harga kapal. 2) Testing Material dan peralatan utama yang akan dipasang di kapal harus sudah dilakukan pengetesan oleh pabrik pembuat. Harbor Acceptance Test dilakukan di galangan kapal pembangun untuk 16

pengetesan yang berkaitan dengan instalasi motor pokok dan peralatan utama lainnya. 3) Uji Coba Berlayar (Sea Trial) Sea trial dilakukan 1 (satu) kali, oleh galangan kapal pembangun setelah kapal selesai dibangun. Sea trial yang dilakukan mencakup aspek : (a) Kecepatan (b) Olah gerak (c) Stabilitas (d) Percobaan pelayaran kapal (minimal 2 jam dengan kecepatan jelajah) h. Serah Terima Kapal Setelah kapal selesai dibangun, diadakan uji coba berlayar (sea trial) dan siap untuk diserahterimakan maka ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh pihak galangan : 1) Dokumen Kapal Kapal akan dilengkapi dengan surat-surat kapal dan dokumen: (a) Berita acara serah terima kapal (b) Berita acara sea trial lengkap dengan laporannya. (c) Daftar inventarisasi kapal dan berita acara serah terima inventaris. (d) Buku Petunjuk (manual book) mesin induk, mesin bantu, peralatan navigasi/komunikasi. (e) Gambar-gambar (sketch) perubahan apabila ada. (f) Surat Keterangan Pembangunan atau Sertifikat Galangan. 2) Pengenalan/Orientasi Kapal Galangan akan memberikan pengenalan/orientasi kapal terhadap anak buah kapal yang akan mengoperasikan kapal sebelum serah terima dan dapat dilakukan di galangan atau dilokasi calon penerima kapal.

17

3.1. Dokumen dan Perizinan Kapal Penangkapan Ikan dan Pengangkut ikan Dokumen Usaha Perikananan Tangkap adalah dokumen yang harus dimiliki pemilik usaha perikanan tangkap sebelum melakukan kegiatan usaha perikanan tangkap. Dokumen ini mengatur jumlah kapal per satuan ukuran kapal dan per jenis alat penangkap ikan yang dapat digunakan dalam kegiatan penangkapan atau pengangkutan ikan. Dokumen Kapal Perikanan adalah dokumen izin kapal penangkap/pengangkut ikan yang digunakan untuk dapat mengoperasionalkan kegiatan penangkapan/pengangkutan ikan. Dokumen kapal perikanan yang diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dan atau Dinas dapat diproses setelah kapal tersebut memiliki dokumen kapal yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan dan atau Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota. Dokumen kapal yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan meliputi dokumen kepemilikan kapal, pengukuran kapal dan dokumen kebangsaan kapal. a. Jenis-Jenis Dokumen Kapal Perikanan Dokumen kapal perikanan merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan program pengadaan kapal perikanan bantuan pemerintah tahun anggaran 2016. Dokumen kapal yang harus dimiliki kapal perikanan meliputi: 1. Dokumen Usaha Perikanan Tangkap adalah berupa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP): Dokumen ini dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan atau Dinas sesuai dengan kewenangannya. 2. Dokumen Kapal Perikanan: 1) Surat Persetujuan Pembangunan Kapal Perikanan. Dokumen ini dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan atau Dinas sesuai dengan kewenangannya. 2. Surat Ukur Kapal (SU); Dokumen ini dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan atau Dinas Perhubungan sesuai dengan kewenangannya. 3) Dokumen Gross Akta (GA): Dokumen ini dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan atau Dinas Perhubungan sesuai dengan kewenangannya. 4) Sertifikat Kelaikan Kapal; Dokumen ini dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan 18

atau Dinas Perhubungan sesuai dengan kewenangannya. 5) Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Besar/ Kecil); Dokumen ini dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan atau Dinas Perhubungan sesuai dengan kewenangannya. 6) Buku Kapal Perikanan (BKP); Dokumen ini dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan atau Dinas sesuai dengan kewenangannya. 7) Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) atau Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) Dokumen ini dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan atau Dinas sesuai dengan kewenangannya. b. Syarat dan Tata Cara Pengajuan Dokumen Kapal Perikanan Tata cara pengajuan dokumen kapal bantuan sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

19

Tabel. 4.2 Dokumen dan Perizinan Kapal Penangkapan Ikan dan Pengangkut Ikan Ukuran Kapal (GT) No

Jenis Dokumen

Persyaratan

Penerbit

Waktu Pengajuan

Pemohon

Penangkap <5

1

Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Ket: SIUP kapal ukuran 10-30 GT diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi dengan mempertimbang -kan alokasi nasional

a. Permohonan penerbitan SIUP; b. Rencana usaha meliputi rencana investasi, rencana kapal, dan rencana operasional (opsional); c. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemilik kapal atau perusahaan/koperasi; d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan/koperasi; e. Surat keterangan domisili usaha; f. Fotokopi akta pendirian perusahaan dengan menunjukkan aslinya; g. Surat pernyataan bermeterai cukup dari pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan yang menyatakan: 1) Kesanggupan membangun atau memiliki UPI atau bermitra dengan UPI yang telah memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) bagi usaha perikanan tangkap terpadu; 2) Kesediaan mematuhi dan

Dinas Provinsi/ Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) melalui Sistem Informasi Perizinan Kapal Daerah (Simkada)

Setelah Penetapan Koperasi Penerima Bantuan

Koperasi Penerima Bantuan

6

Pengang -kut

7–30

7–30





20

Ukuran Kapal (GT) No

Jenis Dokumen

Persyaratan

Penerbit

Waktu Pengajuan

Pemohon

Penangkap

Pengang -kut

<5

6

7–30

7–30









melaksanakan semua ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 3) Kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

2

Persetujuan Pengadaan Kapal

Ket: Persyaratan lebih lanjut dapat disesuaikan dengan peraturan daerah masing-masing a. Permohonan; b. Fotokopi SIUP; c. Fotokopi gambar rencana umum (general arrangement); d. Spesifikasi teknis jenis alat penangkapan ikan yang akan digunakan; e. Surat keterangan dari galangan kapal; f. Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa: - dokumen yang disampaikan benar adanya; - Bersedia diperiksa fisik keberadaan dan/atau keadaan kapal tersebut; - Bukan modifikasi kapal eks. asing dan/atau kapal eks. pelaku IUU Fishing.

Dinas Provinsi/ Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Setelah Penerbitan SIUP


21


Jenis Dokumen

Persyaratan

Penerbit

Waktu Pengajuan

Pemohon

Penangkap <5

3

Surat Ukur

4

Grosse Akta

a. Permohonan penerbitan surat ukur; b. Bukti hak milik atas kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; Bukti hak milik atas kapal sebagaimana dimaksud bagi kapal bangunan baru yang dibuat oleh galangan: kontrak pembangunan kapal; berita acara serah terima kapal; dan Surat Keterangan Galangan. c. Identitas pemilik (KTP dan atau anggaran dasar perusahaan dan perubahannya berikut pengesahan kumham-nya) d. Gambar-gambar kapal yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengukuran kapal. a. Permohonan penerbitan Grosse Akta; b. Kontrak pembangunan kapal; a. Berita acara serah terima kapal; b. Surat Keterangan Galangan;

6

Pengang -kut

7–30

7–30

Kantor Kesyabandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Ditjen. Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan

Setelah Penerbitan RTKP dan pembangunan kapal paling sedikit secara fisik telah mencapai tahap penyelesaian bangunan lambung, geladak utama, dan seluruh bangunan atas.






Kantor Kesyabandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Ditjen. Perhubungan

Setelah Penerbitan Surat Ukur






22


Jenis Dokumen

Persyaratan

Penerbit

Waktu Pengajuan

Pemohon

Penangkap <5

c. d. e. f.

5

Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Besar)

a. b. c. d.

6

Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Kecil)

a. b. c. d. e. f.

7

Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan

-

-

Identitas pemilik; Nomor Pokok Wajib Pajak; Surat ukur; dan Bukti pelunasan bea balik nama kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Permohonan penerbitan surat tanda kebangsaan kapal; Fotokopi grosse akta pendaftaran kapal atau grosse akta balik nama kapal; Fotokopi Surat Ukur; dan Surat keterangan dari pemilik kapal mengenai data dan penggunaan kapal. Permohonan penerbitan Surat Tanda kebangsaan Kapal; Kontrak pembangunan kapal; Berita acara serah terima kapal; Surat keterangan galangan; Identitas pemilik; dan Surat keterangan mengenai data ukuran dan tonase kapal yang diterbitkan oleh Syahbandar; Surat permohonan penerbitan Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Sertifikat Kelaikan dan

6

Pengang -kut

7–30

7–30









Laut, Kementerian Perhubungan

Kantor Kesyabandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Ditjen. Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Dinas Perhubungan Kab/kota

Setelah Penerbitan Grosse Akta


Setelah Penerbitan RTKP


Kantor Kesyabandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Ditjen. Perhubungan

Setelah Penerbitan Grosse Akta






23


Jenis Dokumen

Persyaratan

Penerbit

Waktu Pengajuan

Pemohon

Penangkap <5

-

8

Buku Kapal Perikanan (BKP)

Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Sebelumnya Surat Ukur Tetap Surat Laut / Pas Besar / Grosse Akta Laporan Pemeriksaan a. Docking / Pengeringan / Bulider Certificate b. Konstruksi c. Perlengkapan d. Radio Sertifikat Garis Muat Rekomendasi Pengesahan Gambar Kapal Klas (Sertifikat Lambung, Mesin, Load Line)

1) Permohonan penerbitan BKP; 2) Fotokopi SIUP; 3) Fotokopi bukti kepemilikan kapal (grosse akta untuk kapal > 7 GT); 4) Fotokopi KTP pemilik kapal/ penanggung jawab perusahaan/ koperasi; 5) Fotokopi surat ukur kapal (untuk kapal > 7 GT); 6) Fotokopi surat tanda kebangsaan kapal (Pas Besar/Surat Laut untuk kapal > 7 GT dan Pas Kecil untuk kapal 6 GT);

Pengang -kut

6

7–30

7–30







Laut, Kementerian Perhubungan

Dinas Provinsi/ Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Setelah Penerbitan Dokumen Kapal (surat ukur, pas besar, sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal dan grosse akta)


24


Jenis Dokumen

Persyaratan

Penerbit

Waktu Pengajuan

Pemohon

Penangkap <5

6

7–30

Pengang -kut 7–30

7) Fotokopi sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal untuk kapal penangkap ikan atau fotokopi sertifikat keselamatan untuk kapal pengangkut ikan (untuk kapal > 7 GT); 8) Foto kapal keseluruhan tampak samping dengan ukuran 5 x 10 cm sebanyak 2 lembar (berwarna); 9) Surat Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan; 10) Laporan pemeriksaan fisik kapal perikanan; 11) Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan 9

Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Ket: SIPI kapal ukuran 10-30 GT diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi

a. Permohonan penerbitan SIPI; b. Fotokopi SIUP; c. Fotokopi grosse akta dengan menunjukkan aslinya (untuk kapal > 7 GT) dan fotokopi buku kapal perikanan; d. Fotokopi Pas Kecil (untuk kapal 6 GT); e. Spesifikasi teknis alat penangkapan ikan yang digunakan; f. Fotokopi gambar rencana umum kapal (general


Setelah Penerbitan BKP




25


Jenis Dokumen

Persyaratan

Penerbit

Waktu Pengajuan

Pemohon

Penangkap <5

6

7–30

Pengang -kut 7–30

arrangement); g. Data kapal dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran; h. Rencana target spesies penangkapan ikan; i. Surat pernyataan bermeterai cukup dari pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan/ koperasi yang menyatakan: 1) Kesanggupan untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya; 2) Kesanggupan mengisi log book sesuai ketentuan peraturan perundangundangan; 3) Kesanggupan menggunakan nakhoda dan ABK berkewarganegaraan Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundangundangan; 4) Kebenaran data dan informasi yang disampaikan. Ket: Persyaratan lebih lanjut dapat disesuaikan dengan peraturan daerah masing-masing

26


Jenis Dokumen

Persyaratan

Penerbit

Waktu Pengajuan

Pemohon

Penangkap <5

10

Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) SIKPI kapal ukuran 10-30 GT diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi

a. Permohonan penerbitan SIKPI; b. Fotokopi SIUP; c. Fotokopi grosse akta dengan menunjukkan aslinya dan fotokopi buku kapal perikanan; d. Fotokopi gambar rencana umum kapal (general arrangement); e. Data kapal dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran f. Surat pernyataan bermeterai cukup dari pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan perikanan yang menyatakan: 1) Kesanggupan menerima, membantu kelancaran tugas, dan menjaga keselamatan petugas pemantau di atas kapal pengangkut ikan (observer); 2) Kesanggupan menggunakan 1 (satu) orang tenaga kualiti control yang memiliki sertifikat keterampilan penanganan ikan (SKPI); 3) Kesanggupan untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya; 4) Kesanggupan menggunakan nakhoda dan ABK berkewarganegaraan


6

7–30

Pengang -kut 7–30 

27


Jenis Dokumen

Persyaratan

Penerbit

Waktu Pengajuan

Pemohon

Penangkap <5

10

Bukti Pencatatan Kapal

Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundangundangan; 5) kesanggupan merealisasikan pembangunan, kepemilikan UPI, atau kemitraan dengan UPI yang telah memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) bagi usaha perikanan tangkap terpadu; 6) kebenaran data dan informasi yang disampaikan. 1) Fotokopi KTP dengan menunjukkan aslinya; 2) Spesifikasi teknis alat penangkapan ikan; dan 3) Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan: a) kapal yang digunakan hanya 1 (satu) unit dengan ukuran paling besar 5 (lima) GT yang dibuktikan dengan surat tukang atau surat galangan; b) kesanggupan untuk melaporkan hasil tangkapan ikan

Dinas kab/kota/ Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Setelah Penerbitan Dokumen Kapal (pas kecil)


6

7–30

Pengang -kut 7–30



28

A. Alur Proses Dokumen Kapal Secara Umum

Gambar 4.1. Bagan alir proses dokumen kapal secara umum

29

B. Alur Proses Dokumen Kapal Ukuran 7 – 30 GT Koperasi Penerima Bantuan

Ditjen Perikanan Tangkap

Ditjen Perhubungan Laut

Dinas Provinsi

Gambar 4.2. Bagan alir proses penerbitan dokumen dan perizinan kapal bantuan ukuran 7-30 GT

30

C. Alur Proses Dokumen Kapal Ukuran 6 GT Koperasi Penerima Bantuan


Dinas Perhubungan Kab/Kota

Dinas Provinsi

Gambar 4.3. Bagan alir proses penerbitan dokumen dan perizinan kapal bantuan ukuran 6 GT 31

D. Alur Proses Dokumen Kapal Ukuran ≤ 5 GT Koperasi Penerima Bantuan


Dinas Perhubungan Kab/Kota

Dinas Kab/Kota

Gambar 4.4. Bagan alir proses penerbitan dokumen dan perizinan kapal bantuan ukuran ≤ 5 GT

32

B. Spesifikasi Teknis Bantuan Alat Penangkapan Ikan 1. Metode identifikasi dan penyusunan spesifikasi teknis bantuan alat penangkapan ikan Tahapan identifikasi spesifikasi teknis dan desain alat penangkapan ikan (API), sebagai berikut: a) Pembentukan Tim Identifikasi dan Tim Pembahas spesifikasi teknis dan desain API yang melibatkan unsur Direktorat KAPI, BBPI Semarang dan perguruan tinggi; b) Tim menyusun panduan survei dan formulir identifikasi spesifikasi teknis, desain dan harga API yang menjadi acuan tim untuk survei di lapangan; c) Survei spesifikasi teknis, desain dan harga API dari lokasi yang mewakili keragaman dan karakteristik API di seluruh WPP NRI, melibatkan perguruan tinggi, Balitbang KP dan BBPI Semarang; d) Pembahasan hasil survei spesifikasi teknis dan desain API oleh tim survei dan tim pembahas dilakukan untuk mengidentifikasi karakteristik API yang ada di lapangan dan merumuskan spesifikasi teknis dan desain API yang mewakili karakteristik WPPNRI; e) Penentuan harga satuan masing-masing spesifikasi teknis dan desain API dilakukan melalui survei harga API di tingkat pabrikan (produsen jaring), distributor/toko dan nelayan; f) Pembahasan penyusunan dan finalisasi spesifikasi teknis dan desain API yang akan diadakan mengacu pada ketentuan Permen KP No. Per. 02/MEN/2011 jo Permen KP No. 42/PERMENKP/2014 tentang jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan di WPP NRI.

2. Spesifikasi Teknis Bantuan Alat Penangkapan Ikan Proses identifikasi dan penyusunan spesifikasi teknis dan desain API menghasilkan 40 spesifikasi teknis API yang akan diadakan sebagai bantuan sarana penangkapan ikan tahun 2016. Calon penerima melalui Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota mengusulkan spesifikasi teknis yang sesuai kondisi perairan, target penangkapan dan kebiasaan nelayan setempat, dari 40 spesifikasi teknis API yang tersedia.

33

a) Spesifikasi teknis Kelompok API Gill Net Spesifikasi Utama No

API

Mesh Size (inch)

1.

Gillnet Permukaan

Dept

Panjang

Bahan

140

PA Mono ø 0,40 mm

4

140

PA Monomulti 10 ply (Millenium)

140

4

140

4

140

5,5

140

PA Multi d/12 dilengkapi dengan saran PA Multi d/12 dilengkapi dengan saran PA Monomulti 10 ply (Millenium) PA Multi d/21 dilengkapi dengan saran

500

<5

1000 2500 500

>5-10 >10-30 <5

1000

>5-10

2500

>10-30

500

<5

1000

>5-10

2500

>10-30

500

<5

1000

>5-10

2500

>10-30

500

<5

1000

>5-10

2500

>10-30

500

<5

1000

>5-10

2500

>10-30

500

<5

Gillnet Dasar 4

70

4,5

5,5

52

70

GT

(m)

4

4 Gillnet Pertengahan

Mesh

PA Mono Ø 0,40 mm


PA Mono Ø 0,40 mm

1000

>5-10

2500

>10-30

500

<5

1000

>5-10

2500

>10-30

500

<5

1000

>5-10

2500

>10-30

b) Spesifikasi teknis Kelompok API Bubu Spesifikasi Utama No 2.

API Bubu Ikan

Bubu Rajungan

Bahan Rangka Fe dilapisi selang plastik, Ø 8 mm/ webbing PE 380 d/12 # 3 inch Rangka Fe dilapisi plastik, Ø 4 mm bagian bawah, Ø3mm bagian atas) Webbing PE 380 d/12 1.25 inch

PxLxT (cm)

95 x 75 x 45

Dimensi: Ø 48 cm, tinggi 18 cm

GT Ø Mulut (cm) 40

Jendela pelepasan (4x4.5 cm)

∑ unit 100

<5

200

> 5-10

300

< 30

100

<5

300

> 5-30

34

c) Spesifikasi teknis Kelompok API Rawai Dasar Spesifikasi Utama No 3.

API Rawai Dasar

Bahan Main Line PA Monofilament Ø 3 mm

GT

Hook Tinggi + 28 mm GAP (Celah) +11mm

∑ Hook 1000 mata pancing 2000 mata pancing 4000 mata pancing

<5 > 5-10 > 10-30

d) Spesifikasi teknis Kelompok API Handline Tuna Spesifikasi Utama No 4.

API Handline tuna

Bahan Main Line PA Monofilament Ø 3 mm

Hook

GT ∑ Hook

tipe mata tiga tinggi 3.5 – 5 cm

5mata pancing 10mata pancing 15mata pancing

<5 > 5-10 > 10-30

e) Spesifikasi teknis Kelompok API Pancing Tonda Spesifikasi Utama No 5.

API Pancing Tonda

Bahan Main Line bahan PA mono, Ø 1,5 mm

Hook

∑ Hook

tinggi 30 mm

7 mata pancing

GT <5

f) Spesifikasi teknis Kelompok API Pancing Pole and Line Spesifikasi Utama No 6.

API Pole and line

Bahan Joran

Hook

bambu utuh, panjang 3 m Ø pangkal bawah 40 mm, Ø ujung 10 mm

Tinggi 45 mm

∑ Hook 1 mata pancing

∑ API per 30

GT >5

35

BAB V IDENTIFIKASI DAN PENETAPAN CALON PENERIMA BANTUAN A. Kriteria Calon Penerima Bantuan Kapal Perikanan Calon penerima bantuan sarana penangkapan ikan dalam bentuk kapal perikanan adalah kelompok masyarakat berbadan hukum koperasi atau kelompok masyarakat hukum adat yang memiliki unit usaha penangkapan ikan berbadan hukum koperasi. Bantuan kapal perikanan diberikan kepada koperasi dengan persyaratan yang wajib dipenuhi sebagai berikut: 1. Koperasi Primer: a.

telah berdiri lebih dari 2 (dua) tahun harus memiliki Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK).

b.

telah berdiri lebih dari 2 (dua) tahun dan melakukan Perubahan Anggaran Dasar (PAD) terkait perubahan susunan pengurus dan anggota yang berasal dari Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang terdaftar dalam Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan (SIM PUPI) Direktorat Kenelayanan, harus memiliki NIK.

c.

berdiri kurang dari 2 (dua) tahun dan berasal dari Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang terdaftar di Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan (SIM PUPI) Direktorat Kenelayanan, harus memiliki NIK.

2. Jenis, kelompok dan sektor usaha koperasi: a. b. c.

Jenis koperasi : produsen, konsumen atau pemasaran. Kelompok koperasi : KUD Mina, Serba Usaha, Perikanan atau Nelayan. Sektor Usaha Koperasi : Perikanan

3. Melampirkan struktur organisasi dan daftar anggota; 4. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama koperasi yang masih aktif; 5. Memiliki unit usaha penangkapan ikan; 6. Memiliki minimal 20 orang anggota nelayan yang telah memiliki identitas Kartu Nelayan.

36

B. Mekanisme Pengusulan dan Penetapan Calon Penerima Bantuan Pengusulan dan penetapan calon penerima bantuan terdiri dari 5 (lima) tahapan, yaitu :

1. 2. 3. 4. 5.

Persiapan Identifikasi Pengusulan Verifikasi dan Validasi Penetapan

Setiap tahapan akan dilaksanakan dengan cara berkoordinasi dengan instansi terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah, sebagaimana skema dibawah ini. Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koperasi UKM, Dinas Provinsi/Kab/Kota, Dinas Koperasi Kab/Kota, Penyuluh, Masyarakat (Nelayan/KUB/Koperasi)

Dinas Provinsi/Kab/Kota, Dinas Koperasi UKM Kab/Kota dan Kementerian Kelautan dan Perikanan Koperasi, Dinas Kab/Kota, Dinas Provinsi

Dinas Kab/Kota dan Dinas Provinsi

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Gambar 5.1 Skema Mekanisme Pengusulan dan Penetapan Calon Penerima Bantuan dan Peran Instansi Terkait

B.1

Persiapan

Pada tahap persiapan, instansi yang terlibat yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koperasi dan UKM, Dinas Kabupaten/Kota dan Dinas Koperasi atau yang membidangi Koperasi Kabupaten/Kota. 37

Langkah persiapan kelembagaan calon penerima bantuan sebagai berikut : a)

Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama-sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM mendorong/peningkatan status kelembagaan dari KUB menjadi koperasi, memfasilitasi pembentukan koperasi dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang perkoperasian.

b)

Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dalam rangka penguatan kelembagaan KUB pada aspek administrasi, teknismanajemen dan keuangan. Penyuluh Perikanan melaksanakan fungsi pendampingan dalam rangka penguatan kelembagaan KUB.

c)

Dinas Kabupaten/Kota menetapkan KUB yang telah terdaftar di dalam Database SIM PUPI untuk diusulkan menjadi Koperasi. Sedangkan Penyuluh Perikanan mendampingi dalam persiapan pembentukan koperasi.

d)

Dinas Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Dinas Koperasi atau yang membidangi koperasi di tingkat Kabupaten/Kota mengembangkan Koperasi berbasis KUB, dengan cara penumbuhan Koperasi baru, maupun membentuk unit usaha penangkapan ikan pada Koperasi Aktif. Skema tahap persiapan sebagaimana gambar berikut:

Gambar 5.2 Skema Persiapan Lembaga Koperasi Calon Penerima Bantuan

B.2

Identifikasi Koperasi Calon Penerima Bantuan

Tahapan identifikasi Koperasi calon penerima bantuan dilaksanakan oleh Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota dengan berkoordinasi bersama Dinas 38

yang membidangi Koperasi di Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kementerian. Langkah identifikasi Koperasi Calon Penerima Bantuan sebagai berikut: a) Dinas Kabupaten/Kota memperkuat pendataan Nelayan dan KUB agar tercatat secara lengkap dalam Database Kenelayanan (Aplikasi Modul Kartu Nelayan dan Aplikasi Modul KUB). b) Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota melaksanakan identifikasi terhadap Koperasi yang berpotensi bantuan.

pendataan dan untuk menerima

c) Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota bersama Dinas yang membidangi Koperasi ditingkat Kabupaten/Kota memfasilitasi proses pendaftaran dan penerbitan NIK yang dikeluarkan Kementerian Koperasi dan UKM. d) Kementerian bersama Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota sinkronisasi data koperasi yang telah teridentifikasi.

Kartu Nelayan

Register KUB

DINAS KP KAB/KOTA

Pendataan

melakukan

Nelayan

KUB KOPERASI PERIKANAN

NIK

Updating

Updating


DATABASE SIM PUPI KENELAYANAN

DINAS KUKM KAB/KOTA

SINKRONISASI

DATABASE KOPERASI

Gambar 5.3 Skema Identifikasi Koperasi Berbasis KUB

B.3

Pengusulan Koperasi Calon Penerima Bantuan

Tahapan pengusulan Koperasi calon penerima bantuan, melibatkan Koperasi yang bersangkutan, Dinas Kabupaten/Kota dan Dinas Provinsi. Tahapan pengusulan meliputi : a. Calon Penerima Bantuan mempersiapkan dokumen pendukung penyusunan proposal Bantuan sesuai yang dipersyaratkan. 39

b. Calon Penerima Bantuan harus mengisi dokumen usulan sebagai berikut: (1)

Proposal usulan (Lampiran 1) dilengkapi dengan keterangan tentang tingkat kemampuan anggota dalam mengoperasikan bantuan yang akan diterima (Lampiran 2 dan 3);

(2)

Pakta Integritas (formulir K.03) yang menyatakan: a. kesiapan, kemampuan dan kesanggupan untuk menerima, mengelola dan memanfaatkan bantuan. b. kesediaan memberikan keterangan yang benar terhadap aparat pengawas internal dan eksternal Pemerintah terkait dengan bantuan yang diterima; dan c. tidak memindahtangankan/memperjual-belikan bantuan yang diterima kepada pihak lain.

c. Berkas sebagaimana poin (b) di atas dibuat dengan 2 format, yaitu: (1)

Format Cetak

(2)

Format Digital (PDF)

d. Selanjutnya Proposal dan Pakta Integritas disampaikan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

B.4

Verifikasi dan Validasi Usulan Calon Penerima Bantuan

1) Tim Verifikasi dan Tim Validasi Calon Penerima Bantuan Proses verifikasi dan validasi dilaksanakan oleh 2 (dua) Tim Kerja, yakni Tim Verifikasi Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Tim Verifikasi dan Tim Validasi Provinsi yang selanjutnya disebut Tim Validasi. Susunan, tugas dan fungsi kedua Tim tersebut sebagai berikut: a. Tim Verifikasi a) Tim Verifikasi dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota b) Susunan organisasi Tim Verifikasi : Penanggung Jawab

: Kepala Dinas Kabupaten/Kota

Ketua/Koordinator

: Kepala Bidang yang Perikanan Tangkap

Anggota

: Kepala Seksi dan Pelaksana teknis Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Pembinaan Kenelayanan

membidangi

40

c) Tugas dan Fungsi Tim Verifikasi : (1)

Menerima dokumen usulan dari Koperasi.

(2)

Merekapitulasi jumlah permohonan yang masuk (formulir P.U.01 lanjutan).

(3)

Melakukan verifikasi dokumen sesuai Formulir Verifikasi K.01.

(4)

Merekam data Koperasi dan dokumen usulannya ke dalam Aplikasi Assessment Bantuan Sarana Penangkapan Ikan.

(5)

Menyiapkan surat pengusulan Calon Penerima Bantuan yang selanjutnya ditandatangani oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota (formulir P.U.01).

(6)

Mengirim surat Pengusulan Calon Penerima Bantuan kepada Dinas Provinsi, dan mengunggah dokumen usulan format Digital ke dalam Aplikasi Assessment Bantuan Sarana Penangkapan Ikan.

b. Tim Validasi a) Tim Validasi dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi b) Susunan organisasi Tim Validasi : Penanggung Jawab

:

Kepala Dinas Provinsi

Ketua/Koordinator

:

Kepala Bidang yang Perikanan Tangkap

Anggota

:

Kepala Seksi dan Pelaksana teknis Dinas Provinsi yang membidangi Pembinaan Kenelayan

membidangi

c) Tugas dan Fungsi Tim Validasi : (1)

Menerima Surat Usulan Calon Penerima Bantuan dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

(2)

Merekapitulasi jumlah permohonan yang masuk dalam 1 (satu) Provinsi (formulir P.U.02 lanjutan).

(3)

Melakukan validasi dokumen melalui pengecekan kesesuaian data Koperasi yang telah lolos tahap verifikasi dengan data teknis lingkup Provinsi (Formulir Validasi K.02.) 41

(4)

Menyiapkan surat Daftar Koperasi Calon Penerima Bantuan yang telah lolos validasi, selanjutnya ditandatangani oleh Kepala Dinas Provinsi (formulir P.U.02).

(5)

Menyampaikan surat Daftar Koperasi Calon Penerima Bantuan yang telah Lolos Validasi kepada Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap C.q Direktur Kenelayanan, dan mengunggah surat tersebut dengan format Digital ke dalam Aplikasi Assessment Bantuan Sarana Penangkapan Ikan.

2) Tahapan Verifikasi dan Validasi Usulan Calon Penerima Bantuan Tahapan verifikasi dan validasi usulan calon penerima bantuan melibatkan Dinas Kabupaten/Kota dan Dinas Provinsi. Verifikasi dan validasi dokumen usulan tersebut dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan butir-butir kriteria persyaratan teknis, sebagai berikut : 1) Dokumen yang diusulkan oleh Koperasi calon penerima bantuan, diverifikasi melalui pemeriksaan kelengkapan administrasi, teknismanajemen dan data pendukung lainnya sesuai dengan format Outline Proposal oleh Tim Verifikasi. Persyaratan yang dilakukan pemeriksaan dan klarifikasi sebagaimana Formulir Verifikasi K.01. 2) Dokumen usulan seusai pemeriksaan oleh Tim Verifikasi yang telah memenuhi persyaratan, selanjutnya disampaikan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota kepada Kepala Dinas Provinsi untuk ditetapkan dalam surat Penetapan Usulan Calon Penerima Bantuan (formulir P.U.02). 3) Dokumen usulan yang telah diterima pada tahap verifikasi, dilakukan perekaman data ke dalam Aplikasi Assessment Bantuan Sarana Penangkapan Ikan. Surat Usulan Calon Penerima Bantuan dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota kepada Kepala Dinas Provinsi, diunggah format digitalnya ke dalam Aplikasi Assessment Bantuan Sarana Penangkapan Ikan. 4) Kepala Dinas Provinsi, melalui Tim Validasi melaksanakan validasi dokumen usulan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota. Kriteria yang diperiksa dan diklarifikasi sesuai dengan format formulir K.02. 5) Dokumen daftar koperasi calon penerima bantuan sesuai pemeriksaan oleh Tim Validasi yang telah memenuhi persyaratan, selanjutnya disampaikan oleh Kepala Dinas Provinsi kepada Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap C.q 42

Direktur Kenelayanan. Tim Validasi selanjutnya mengaktifkan Daftar Koperasi Calon Penerima Bantuan dimaksud pada Aplikasi Assessment Bantuan Sarana Penangkapan Ikan. Surat Daftar Koperasi Calon Penerima Bantuan (formulir P.U.02) beserta lampirannya, diunggah format digitalnya ke dalam Aplikasi Assessment Bantuan Sarana Penangkapan Ikan.

3) Kriteria Verifikasi dan Validasi serta Penilaian Kelayakan Koperasi Kriteria verifikasi dan validasi dokumen proposal sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 5.2 Kriteria Verifikasi dan Validasi No

Kriteria Persyaratan

Dinas Provinsi (Validasi)

Dinas Kabupaten/Kota (Verifikasi)

1.

NIK (Nomor Induk Koperasi)

√

2.

Nelayan Anggota (Kartu Nelayan)

√

3.

Basis KUB (Register KUB)

√

4.

Pernah menerima bantuan sejenis

5.

Laporan keuangan

6.

Kesesuaian kebutuhan

7.

Administrasi

√

8.

Kegiatan usaha

√

9.

Feasible (layak usaha)

√

10.

Bankable (layak bank)

11.

Domisili (Kantor/tempat usaha/dll)

√

12.

Jumlah keanggotaan nelayan dalam koperasi minimal 20 orang

√

√

√ √

√

√

√

Penilaian kriteria feasible dan bankable dilakukan sesuai dengan ketentuan, yaitu melalui metode analisis Internal Rate of Return (IRR), Benefit-Cost (B/C) Ratio dan Net per Value (NPV). Dimana usaha feasible jika nilai IRR jenis usaha dengan menggunakan alat tangkap Gill Net > 23% dan nilai IRR jenis usaha dengan menggunakan alat tangkap pancing atau perangkap > 21%, Net B/C Ratio > 1 dan NPV > 0. Sedangkan metode penilaian bankable meliputi sub kriteria : 43

a. b. c. d. e.

B.5

Surat Ijin Usaha Status kepemilikan aset (equitas > hutang) Keberlanjutan produksi Lama usaha (minimal 2 tahun) Aktivitas pemasaran Penetapan Penerima Bantuan Tahapan penetapan penerima bantuan dilakukan setelah seluruh tahapan identifikasi, verifikasi, dan validasi telah dilaksanakan. Pada tahapan ini, Direktur Kenelayanan akan menyampaikan memorandum usulan tentang Daftar Koperasi Calon Penerima Bantuan sebagaimana disampaikan oleh Kepala Dinas Provinsi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan sarana penangkapan ikan. Selanjutnya PPK menyerahkan penetapan tersebut kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk disahkan. Penetapan Keputusan dimaksud, dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan daftar koperasi Calon Penerima Bantuan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Provinsi. Dalam Keputusan penetapan penerima bantuan, tercantum (1) nama Koperasi Penerima, (2) Nama Ketua Koperasi Penerima, (3) Domisili, dan (4) Rekap jenis dan jumlah bantuan yang disetujui. Skema mekanisme pengusulan dan penetapan penerima disajikan pada gambar berikut :

bantuan

44

Koperasi Calon Penerima Unit Usaha Penangkapan Ikan (KUB) Dokumen Usulan

Pendampingan

Penyuluh Perikanan

Kadis Kabupaten/Kota Tim Verifikasi

Tidak diterima

VERIFIKASI

diterima

Perekaman Data

Kadis Provinsi

Pengambilan Data

Tim Validasi

Aplikasi Assessment Bantuan Sarana Penangkapan Ikan

Tidak diterima

VALIDASI

Pengambilan Data

Direktur Kenelayanan Penetapan PPK dan disahkan oleh KPA

Aplikasi Assessment Bantuan Sarana Penangkapan Ikan

Gambar 5.4 Skema Mekanisme Pengusulan dan Penetapan Penerima Bantuan Sarana Penangkapan Ikan 45

C.

Kriteria dan Mekanisme Penetapan Calon Penerima Bantuan Kapal Perikanan pada Lokasi Pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (PSKPT)

Lokasi prioritas pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan Tahun 2016 dan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tim Kerja Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan, meliputi lokasi: 1.

Kabupaten Simeuleu, Provinsi Aceh (Simeuleu);

2.

Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku (Saumlaki)

3.

Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau (Natuna);

4.

Kabupaten Merauke, Provinsi Papua (Merauke);

5.

Kabupaten Mentawai, Provinsi Sumatera Barat (Mentawai);

6.

Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur (Rote);

7.

Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara (Sebatik);

8.

Kota Tual, Provinsi Maluku (Tual);

9.

Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku (Moa);

10. Kabupaten Pulau Morotai , Provinsi Maluku Utara (Morotai); 11. Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara (Talaud); 12. Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua (Biak); 13. Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua (Sarmi); 14. Kabupaten Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara (Tahuna); 15. Kabupaten Mimika, Provinsi Papua (Mimika); Kriteria Calon Penerima bantuan kapal perikanan yang berdomisili di lokasi PSKPT tersebut, adalah sebagai berikut: 1. Kelompok masyarakat berbadan hukum koperasi yang sudah melakukan kegiatan di bidang penangkapan ikan atau kelompok masyarakat hukum adat yang telah mendapatkan penetapan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memiliki unit usaha penangkapan ikan berbadan hukum koperasi, dengan kriteria lebih lanjut ditetapkan sebagaimana Bab V Point A; 2. Kelompok masyarakat dalam bentuk Kelompok Usaha Bersama (KUB) atau kelompok hukum adat yang telah mendapatkan penetapan, sesuai 46

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memiliki unit usaha penangkapan ikan dalam bentuk Kelompok Usaha Bersama (KUB), dengan kriteria : a. KUB yang telah melaksanakan kegiatan usaha penangkapan ikan, harus terdaftar di SIM PUPI dan mendapat rekomendasi dari Dinas Kabupaten/Kota setempat; b. Melampirkan struktur organisasi dan daftar anggota; c. Memiliki minimal 20 orang anggota nelayan yang telah memiliki identitas Kartu Nelayan; d. Melampirkan surat pernyataan kesediaan untuk membentuk koperasi; e. Pada saat penyerahan bantuan, KUB sudah harus berbentuk koperasi. Mekanisme Pengusulan dan Penetapan Calon Penerima Bantuan di lokasi PSKPT tetap mengikuti prosedur sebagaimana yang dijelaskan pada Bab V Point B.

D.

Kriteria dan Mekanisme Penangkapan Ikan

Calon

Penerima

Bantuan

Alat

Bantuan alat Penangkapan Ikan dapat diberikan kepada : 1. Kelompok masyarakat berbadan hukum koperasi yang sudah melakukan kegiatan di bidang penangkapan ikan atau kelompok masyarakat hukum adat yang telah mendapatkan penetapan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memiliki unit usaha penangkapan ikan berbadan hukum koperasi, dengan kriteria lebih lanjut ditetapkan sebagaimana Bab V Point A; 2. Kelompok masyarakat dalam bentuk Kelompok Usaha Bersama (KUB) atau kelompok hukum adat yang telah mendapatkan penetapan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memiliki unit usaha penangkapan ikan dalam bentuk Kelompok Usaha Bersama (KUB), dengan kriteria : a. KUB yang telah melaksanakan kegiatan usaha penangkapan ikan, harus terdaftar di SIM PUPI dan mendapat rekomendasi dari Dinas Kabupaten/Kota setempat; b. Melampirkan struktur organisasi dan daftar anggota; c. Memiliki minimal 10 orang anggota nelayan yang telah memiliki identitas Kartu Nelayan; d. Perorangan yang akan melakukan pergantian alat penangkapan ikan yang dilarang (replacement), harus memenuhi kriteria: 47

1) Perorangan dimaksud adalah nelayan skala kecil yang menggunakan kapal berukuran sampai dengan 10 GT atau akumulasi sampai dengan 10 GT untuk satu pemilik; 2) Perorangan dimaksud wajib memiliki Kartu Nelayan dan tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama/Koperasi yang terdaftar di SIM PUPI; 3) Alat penangkapan ikan yang lama wajib diserahkan kepada pemerintah untuk dimusnahkan. Mekanisme Pengusulan dan Penetapan Calon Penerima Bantuan Alat Penangkapan Ikan tetap mengikuti prosedur sebagaimana yang dijelaskan pada bab V point B Butir-butir yang diverifikasi dan divalidasi oleh daerah sebagai berikut: Tabel 5.3 Kriteria Verifikasi dan Validasi

No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Kriteria Persyaratan Nelayan Anggota (Kartu Nelayan) Basis KUB (Register KUB) Pernah menerima bantuan sejenis Laporan keuangan Organisasi Kesesuaian kebutuhan Administrasi Kegiatan usaha penangkapan yang dibina Domisili (Kantor/tempat usaha/dll) Jumlah keanggotaan nelayan dalam KUB minimal 10 orang

Dinas Provinsi (Validasi)

√ √

Dinas Kab/Kota (Verifikasi) √ √ √ √ √ √ √ √ √

48

BAB VI PENGADAAN BANTUAN

Kegiatan Pengadaan Bantuan dilakukan melalui sistem e-katalog, yang terdiri dari beberapa rangkaian kegiatan sebagai berikut: A. Kapal Perikanan 1. Proses Pra E-Katalog Tahapan pra e-katalog kapal perikanan dimulai dengan penyerahan dokumen/data-data kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) oleh Direktorat KAPI, terdiri dari : a. Usulan susunan anggota Tim Pokja dan Tim Teknis yang selanjutnya ditetapkan oleh LKPP; b. Data spesifikasi teknis dan desain kapal perikanan; c. Data harga perkiraan sendiri; d. Data calon penyedia potensial yaitu seluruh industri galangan kapal yang telah teridentifikasi. Tim Pokja bertugas menyusun dokumen pengadaan katalog kapal perikanan dengan metode pemilihan penyedia katalog elektronik melalui sistem lelang itemized dengan pasca kualifikasi sistem gugur satu sampul. Tim Teknis bertugas menyusun spesifikasi teknis kapal perikanan. Tim Pokja dan Tim Teknis bekerja sebagai satu kesatuan tim dengan LKPP. 2. Persyaratan Penyedia Persyaratan calon penyedia pengadaan bantuan kapal perikanan melalui e-katalog adalah sebagai berikut: a. Memiliki Ijin Usaha Industri/produksi dibidang industri pembuatan kapal dan perahu (KBLI : 301) atau sejenis; b. Memiliki workshop/galangan dan fasilitas pendukung yang sesuai dengan persyaratan teknis pembangunan kapal fiber dengan melampirkan bukti surat keterangan domisili; c. Memiliki tenaga dibidang teknik perkapalan berpendidikan minimal D3 untuk kapal ukuran 10 GT, 20 GT dan 30 GT. d. Memiliki pengalaman pekerjaan dan/atau bagian pekerjaan pembangunan kapal, diutamakan yang berbahan fiberglass; e. Perusahaan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya; 49

f.

Memiliki dukungan bank atau institusi/lembaga keuangan non bank yang direkomendasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK); g. Salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya atau peserta perorangan tidak masuk dalam Daftar Hitam; h. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahun 2014); i. Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Ijin Tempat Usaha (SITU); j. Untuk peserta yang memiliki workshop/galangan lebih dari satu dengan lokasi (regional) berbeda dibuktikan dengan SITU Cabang, maka pembangunan kapal harus dilakukan di lokasi (regional) sesuai dengan kontrak pembangunan; dan k. Tidak diijinkan untuk melakukan konsorsium. 3. Proses Penawaran oleh penyedia a. LKPP akan mengundang calon penyedia potensial untuk memasukkan dokumen penawaran, terdiri dari : 1) Dokumen kualifikasi; 2) Dokumen teknis; 3) Dokumen harga; 4) Surat pernyataan kemampuan produksi; 5) Surat dukungan supplier bahan baku utama; 6) Formulir rekapitulasi perhitungan TKDN. b. Tim Pokja akan melakukan seleksi berdasarkan dokumendokumen yang disampaikan oleh calon penyedia. c. Penyedia akan menyampaikan penawaran harga kepada LKPP dan hasilnya akan ditampilkan melalui website LKPP (www.lkpp.go.id). 4. Proses E-Purchasing Mengingat komposisi ukuran, jumlah dan tipe kapal perikanan yang akan diadakan sangat beragam dan banyak, maka proses pembelian (purchasing) dilakukan per wilayah (regional) untuk kapal berukuran < 5 GT s.d 10 GT, sedangkan proses pembelian dilakukan secara nasional untuk kapal berukuran 20 GT dan 30 GT. Pembagian regional adalah sebagai berikut: Regional Regional Regional Regional Regional

I II III IV V

: Jawa dan Madura : Sumatera, Kepri dan Bangka Belitung : Kalimantan : Bali, NTB dan NTT : Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara Regional VI : Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara 50

Regional VII : Maluku Regional VIII : Papua dan Papua Barat B. Mesin Kapal Perikanan 1. Proses Pra E-Katalog Tahapan pra e-katalog kapal perikanan dimulai dengan penyerahan dokumen/data-data kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) oleh Direktorat KAPI, terdiri dari : a. Usulan susunan anggota Tim Pokja dan Tim Teknis yang selanjutnya ditetapkan oleh LKPP; b. Data volume kebutuhan mesin kapal perikanan; c. Data calon penyedia potensial yaitu seluruh ATPM atau distributor mesin yang telah teridentifikasi; d. Data harga survei dan data pengiriman; Tim Pokja menyusun dokumen pengadaan katalog mesin kapal perikanan dengan metode pemilihan penyedia katalog elektronik melalui sistem lelang itemized dengan pascakualifikasi sistem gugur satu sampul. 2. Persyaratan Penyedia Persyaratan calon penyedia pengadaan bantuan mesin kapal perikanan melalui e-katalog adalah sebagai berikut: a. Memiliki Ijin Usaha Industri/Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) mesin kapal/Importir yang ditunjuk oleh pabrikan (produsen mesin yang memiliki pabrik) di negara asal; b. Memiliki tenaga ahli tetap atau tidak tetap yang dikontrak minimal 2 (dua) tahun sejak tanggal pemasukan dokumen penawaran, dengan syarat: minimal D-3 Mesin yang memiliki pengalaman di bidang Mesin Kapal sedikitnya 10 (sepuluh) tahun minimal 2 (dua) orang; c. Mampu menyediakan fasilitas bengkel servis/layanan purna jual; 3. Proses Penawaran oleh penyedia a. LKPP akan mengundang calon penyedia potensial memasukkan dokumen penawaran, terdiri dari :

untuk

1) Dokumen Kualifikasi (Form Isian, Pakta Integritas calon penyedia, Surat Izin Usaha); 2) Dokumen Teknis (Data Spesifikasi, Katalog Produk, Data Distributor,dll); 3) Dokumen Harga (termasuk ongkos kirim dan asuransi).

51

b. LKPP akan melakukan seleksi/negosiasi berdasarkan dokumendokumen yang disampaikan oleh calon penyedia. c. Penyedia akan menyampaikan penawaran harga kepada LKPP dan hasil negosiasi akan ditampilkan melalui website LKPP. 4. Proses E- Purchasing Mengingat komposisi daya, merk dan jumlah mesin untuk kapal perikanan yang akan diadakan sangat beragam, maka proses pembelian (purchasing) dilakukan secara nasional untuk semua ukuran kapal. C. Alat Penangkapan Ikan 1. Proses Pra E-Katalog Tahapan pra e-katalog alat penangkapan ikan (API) dimulai dengan penyerahan dokumen/data-data kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) oleh Direktorat KAPI, terdiri dari: a. usulan susunan anggota Tim Pokja dan Tim Teknis yang selanjutnya ditetapkan oleh LKPP; b. data spesifikasi teknis dan desain API; c. data harga API berdasarkan hasil survei; d. data estimasi volume kebutuhan API; e. data calon penyedia potensial yaitu seluruh industri jaring yang telah teridentifikasi. Tim Pokja bertugas menyusun dokumen pengadaan katalog API dengan metode pemilihan penyedia katalog elektronik melalui negosiasi. 2. Persyaratan Penyedia Persyaratan calon penyedia pengadaan katalog sebagai berikut:

bantuan API melalui e-

a. memiliki Ijin Usaha Industri; b. produsen jaring yang memiliki pabrik di Indonesia; c. memiliki tenaga ahli tetap atau tidak tetap yang dikontrak minimal 2 (dua) tahun sejak tanggal pemasukan dokumen penawaran, dengan syarat: minimal D-3 Perikanan yang memiliki pengalaman di bidang API sedikitnya 10 tahun minimal 1 (satu) orang; d. memiliki tenaga terampil tetap atau tidak tetap yang dikontrak minimal 2 (dua) tahun sejak tanggal pemasukan dokumen penawaran, dengan syarat: minimal lulusan SUPM/ SMK Perikanan yang memiliki pengalaman/ bekerja di bidang 52

penangkapan ikan sedikitnya 2 (dua) tahun dengan jumlah minimal 3 (tiga) orang; e. mempunyai fasilitas tempat/workshop perakitan dan gudang penyimpanan API; f. perusahaan memiliki kontrak kerjasama dengan ekspedisi; g. memiliki surat perjanjian kerja sama dengan penyedia komponen pendukung. h. calon penyedia melampirkan: 1) brosur, surat pendaftaran, surat sebagai pabrikan/industri/agen tunggal (sole agent), layanan purna jual, data populasi produk, data jaringan penjualan. 2) melampirkan hasil uji lab (COA/ Certificate of Analysis) dari masing-masing pabrik untuk produk jaring dan tali-temali: a) Breaking strength b) Kesesuaian ukuran dan diameter benang c) Kesesuaian ukuran mesh size d) Kesesuaian ukuran panjang e) Pernyataan bahwa jaring dan tali-temali dibuat di Indonesia 3. Proses E-Katalog Alat Penangkapan Ikan Seluruh proses (penawaran; pembuktian kualifikasi; evaluasi, klarifikasi, negosiasi teknis dan harga; penyusunan perjanjian dan SK penetapan; dan proses penayangan) dilakukan oleh LKPP. Tim Teknis dan sekretariat dalam hal ini Dit. KAPI mendukung seluruh proses pelaksaan tersebut sesuai ketentuan yang ada di LKPP. 4. Proses E-Purchasing Pembelian API ke penyedia dalam bentuk “barang jadi” dilakukan berdasarkan usulan penerima bantuan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan alokasi API per kabupaten/kota.

53

BAB VII DISTRIBUSI BANTUAN A. Tim Distribusi Tim distribusi dibentuk dan ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran dengan susunan sebagai berikut : Penanggung Jawab Ketua Koordinator Wilayah Pendamping Koordinator Wilayah Anggota

d)

: Sesditjen Perikanan Tangkap : Direktur Pelabuhan Perikanan : Kepala Dinas Provinsi : Kepala Pelabuhan Perikanan UPT Pusat di masing-masing wilayah binaan : 1. Pelaksana Teknis Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap 2. Pelaksana Teknis Direktorat Pelabuhan Perikanan 3. Pelaksana Teknis Direktorat KAPI 4. Pelaksana Teknis Direktorat KN 5. Pelaksana Teknis Direktorat PPI 6. Pelaksana Teknis Direktorat PSDI 7. Pelaksana Teknis Dinas Provinsi (lokasi penerima bantuan) 8. Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten/Kota (lokasi penerima bantuan)

Tugas dan Fungsi Tim Distribusi : 1) Menerima dokumen/data pengadaan pengadaan barang/jasa Direktorat KAPI;

bantuan dari panitia

2) Merekapitulasi jumlah pengadaan sesuai daerah penerima; 3) Melakukan koordinasi/penjadwalan dengan penyedia jasa dan Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota, serta penerima bantuan (menentukan lokasi penyimpanan API, dll); 4) Memastikan terdistribusinya bantuan kapal perikanan yang dilakukan oleh penyedia jasa hingga ke lokasi pelabuhan perikanan hingga serah terima kepada penerima bantuan dalam bentuk dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST). 5) Memastikan terdistribusinya bantuan API yang dilakukan oleh penyedia jasa hingga ke lokasi (Kantor Dinas Kab/Kota atau gudang penyimpanan) dalam bentuk dokumen BAST. 54

6) Merekapitulasi hasil distribusi bantuan sesuai daerah penerima yang menjadi satu kesatuan dalam laporan dokumen BAST (format terlampir). Dokumen dimaksud sebagai kelengkapan administrasi proyek dan pelepasan aset (hibah).

B. Tugas dan Tanggung Jawab Koordinator Pendistribusian bantuan dikoordinasikan oleh Tim Distribusi yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran, terdiri dari Ditjen Perikanan Tangkap, Dinas Provinsi (sebagai koordinator wilayah), Dinas Kabupaten/Kota, serta Pelabuhan Perikanan UPT Pusat (sebagai pendamping koordinator wilayah). Tim distribusi bertanggungj awab dan melaporkan pelaksanaan distribusi bantuan kepada Kuasa Pengguna Anggaran. Tugas dan tanggung jawab koordinator wilayah pendamping koordinator wilayah adalah sebagai berikut :

dan/atau

1. Melakukan koordinasi pendistribusian bantuan dengan aparat pemerintah daerah dan penerima bantuan sesuai domisili; 2. Melakukan pendampingan pendistribusian bantuan dilakukan oleh penyedia jasa pengadaan barang, yaitu :

yang

a. Bantuan Kapal Perikanan di pelabuhan perikanan (UPT Pusat/UPT Daerah/TPI) di lokasi yang bersangkutan atau lokasi terdekat dengan Kabupaten/Kota penerima bantuan; b. Bantuan Alat Penangkapan Ikan di masing-masing Dinas Kabupaten/Kota penerima bantuan. 3. Bersama Dinas Kabupaten/Kota melakukan pendampingan kepelabuhan perikanan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) terutama menyangkut pengelolaan teknis dan manajemen, pemasaran, akses pemodalan, kemitraan dalam operasional bantuan. 4. Menerima tembusan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan perihal perkembangan pengoperasian bantuan dari penerima bantuan di wilayah binaan. 5. Berdasarkan butir 4, koordinator wilayah dan/atau pendamping koordinator wilayah membuat rekapitulasi laporan secara berkala perihal perkembangan pengoperasian bantuan kepada Kuasa Pengguna Anggaran cq. Sesditjen.

55

C. Mekanisme Pendistribusian 1. Skema Pelaksanaan Distribusi dan Administrasi Bantuan Kapal Perikanan

Penandatanganan BAST B

KPA

Serah Terima Proyek PPK ke KPA (Dilengkapi Draft BAST B)

Bahan Pelepasan Asset PPK (DIR KAPI) A

B

Kontrak

BAST A (Keproyekan)  I (Penyedia Jasa)  II (PPK) Dilengkapi : Bukti Penerimaan (BP)

Penyedia Jasa BAST B (Draft) (Pelepasan Asset)  I (KPA/atau yg mewakili)  II (Penerima)

Tim Distribusi Adm

Copy

Distribusi

Proses Perijinan

PENERIMA

KEPALA DINAS KAB/KOTA Ditembuskan:  DJPT  Dinas Prov  Pendamping Koord Wilayah

Evaluasi

Pelepasan Asset

PENGOPERASIAN oleh

Laporan

PENERIMA

Gambar 7.1. Skema Pelaksanaan Distribusi dan Administrasi Bantuan Kapal Perikanan

56

Proses distribusi bantuan kapal perikanan, dalam pelaksanaannya di lapangan menjadi tanggung jawab penyedia jasa pembangunan kapal perikanan (galangan) hingga diterima oleh penerima bantuan dengan prosedur sebagai berikut : (1) Distribusi bantuan dilaksanakan oleh penyedia jasa dengan pendampingan dari Tim Distribusi. Dalam penyaluran bantuan tersebut harus disertai dengan dokumen Berita Acara sebagai kelengkapan administrasi proyek dan pelepasan aset (hibah) kepada penerima bantuan, sebagai berikut : a) Guna keperluan administrasi proyek, BAST formulir A ditandatangani oleh kedua belah pihak (Pihak Pertama adalah perusahaan penyedia dan Pihak Kedua adalah Pejabat Pembuat Komitmen Satker Direktorat KAPI, Ditjen Perikanan Tangkap) dengan dilengkapi Bukti Penerimaan (BP) bantuan kapal perikanan yang ditandatangani oleh penerima bantuan di lokasi pelabuhan perikanan setempat; b) Untuk kebutuhan pelepasan aset (hibah), BAST antara Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat Eselon II yang mewakili (a.n Kuasa Pengguna Anggaran) sebagai Pihak Pertama dengan penerima bantuan sebagai Pihak Kedua. c) BAST formulir B pada huruf (b) diatas, sebelum ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat eselon II yang mewakili (a.n Kuasa Pengguna Anggaran) selaku Pihak Pertama, terlebih dahulu ditandatangani oleh penerima bantuan selaku Pihak Kedua di lokasi pelabuhan perikanan setempat. (2) Bantuan kapal (fisik kapal beserta alat penangkapan ikan) yang telah selesai 100%, diserahkan oleh penyedia kepada penerima bantuan dengan ketentuan sebagai berikut : a) Bantuan kapal perikanan diserahkan kepada penerima bantuan di pelabuhan perikanan Kabupaten/Kota penerima (terlampir) dan/atau landing beach terdekat sebelum tanggal jatuh selesai kontrak. b) Penyerahan bantuan kapal perikanan wajib diketahui Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan/atau Kepala pelabuhan Perikanan UPT/UPTD setempat. (3) Biaya yang timbul dalam pendistribusian sampai ke lokasi Dinas Kabupaten/Kota sebagaimana tersebut di atas sudah termasuk di dalam biaya pengadaan bantuan. (4) Dalam pelaksanaan pendampingan pendistribusian bantuan, Tim Distribusi melakukan tugasnya dengan berdasarkan dokumen BAST (formulir B) sebagai dasar monitoring dan evaluasi penyaluran bantuan. 57

2. Skema Pelaksanaan Distribusi Bantuan Alat Penangkapan Ikan Penandatanganan BAST B

KPA

Bahan Pelepasan Asset PPK (DIR KAPI)

1. Serah Terima ProyekPPK ke KPA(BAST A) 2. Penyerahan Draft BAST B untuk ditandatangani KPA/ess II yang mewakili

Kontrak Penyedia Jasa

B

BAST B (Draft) (Penitipan Asset)  I (KPA)  II (Dinas KP Kab/Kota)

Distribusi

Adm

A

BAST A (Keproyekan)  I (Penyedia Jasa)  II (PPK) Dilengkapi : Bukti Penerimaan (BP)

Tim Distribusi

DINAS KP KAB/KOTA

Pelepasan Asset PENERIMA DINAS KP KAB/KOTA Ditembuskan:  DJPT  Dinas KP Prov  Pendamping Koord Wilayah

Evaluasi

Copy

Penitipan Asset

BAST (Formulir C) (Pelepasan Asset Dinas)  I (Dinas KP Kab/Kota)  II (Penerima)

PENGOPERASIAN oleh Laporan

PENERIMA

Gambar 7.2. Skema Pelaksanaan Distribusi dan Administrasi Bantuan Alat Penangkapan Ikan

58

Proses distribusi bantuan alat penangkapan ikan, dalam pelaksanaannya di lapangan menjadi tanggung jawab penyedia hingga diterima oleh Dinas Kabupaten/Kota penerima bantuan dengan prosedur: (1) Penyaluran bantuan harus disertai dengan dokumen BAST sebagai kelengkapan administrasi proyek dan pelepasan aset (hibah) kepada Dinas Kabupaten/Kota penerima bantuan sebagai berikut : a) Guna keperluan administrasi proyek, BAST formulir A ditandatangani oleh kedua belah pihak (Pihak Pertama adalah perusahaan penyedia dan Pihak Kedua adalah Pejabat Pembuat Komitmen Satker Direktorat KAPI dengan dilengkapi Bukti Penerimaan (BP) bantuan àlat penangkapan ikan yang di tandatangani oleh Dinas Kabupaten/Kota penerima bantuan; b) Untuk kebutuhan pelepasan aset (hibah), BAST antara Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat eselon II yang mewakili (A.n Kuasa Pengguna Anggaran) sebagai Pihak Pertama, dengan Dinas Kabupaten/Kota penerima bantuan sebagai Pihak Kedua. c) BAST formulir B pada huruf (b) diatas, sebelum ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat eselon II yang mewakili (A.n Kuasa Pengguna Anggaran) selaku Pihak Pertama, terlebih dahulu ditandatangani oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota penerima bantuan selaku Pihak Kedua; d) BAST formulir C, adalah Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kab/Kota selaku Pihak Pertama, dan ditandatangani oleh penerima bantuan selaku Pihak Kedua (2) Biaya yang timbul dalam pendistribusian sampai ke lokasi Dinas Kabupaten/Kota sudah termasuk di dalam biaya pengadaan bantuan; (3) Dalam pelaksanaan pendampingan pendistribusian bantuan, Tim Distribusi melakukan tugasnya dengan berdasarkan dokumen BAST (formulir B) sebagai dasar monitoring dan evaluasi penyaluran bantuan;

59

BAB VIII PENGENDALIAN, PEMBINAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN A. Pengendalian (Manajemen Resiko) Pengendalian bantuan sarana penangkapan ikan dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip pengendalian berbasis manajemen resiko. Manajemen resiko dimaksud meliputi:

1. Kapal Perikanan No

Resiko yang mungkin Terjadi

Strategi Antisipasi

1

Kapasitas produsen kapal dalam memenuhi kebutuhan nasional dan multi lokasi khususnya untuk pengiriman seluruh kepulauan di Indonesia.

Penunjukan multi-pemenang (pemenang lelang lebih dari satu) dalam setiap spesifikasi kapal untuk memastikan jumlah galangan cukup dan pengaturan distribusi dengan mekanisme galangan pembangun kapal berdasarkan kapasitas produksi aktual dan dekat dengan lokasi penerima kapal agar memberikan sistem manajemen yang baik dalam memenuhi kebutuhan nasional.

2

Kemampuan produsen untuk merevisi harga penawaran selama periode kontrak perjanjian tanpa terdapat jaminan kuantitas.

Mereviu harga menurut Indeks harga komoditas (yaitu mata uang US $). Namun hanya dapat dibatasi untuk 1 (satu) kali revisi harga dalam 6 bulan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

3

Kemungkinan galangan kapal tidak memiliki modal yang cukup karena biaya operasional pembangunan kapal tinggi.

Pemilihan galangan difokuskan pada galangan yang memiliki latar belakang keuangan yang kuat dan track record yang baik dalam industri pembuatan kapal khususnya kapal perikanan.

4

Ketergantungan yang tinggi terhadap impor suku cadang dan komponen pembangun kapal.

Galangan harus menyediakan surat dukungan dari produsen untuk kelangsungan penyediaan selama periode perjanjian (kontrak) untuk menjamin ketersediaan suku cadang, komponen, dan barang-barang impor.

60

2. Alat Penangkapan Ikan Beberapa potensi resiko yang mungkin terjadi dan strategi antisipasinya dalam pelaksanaan pengadaan bantuan API melalui sistem e-katalog, antara lain: No


Strategi Antisipasi

A

Proses E - Katalog

1

Tim Pokja dan Tim Teknis belum terbentuk (Keterbatasan personil untuk keanggotaan tim dari pihak LKPP)

- Mengundang calon anggota Tim Pokja dan Tim Teknis - Berkomunikasi secara intens dengan LKPP untuk pembentukan Tim Pokja dan Tim Teknis

2

Kesiapan data jenis dan jumlah kebutuhan API masing-masing Kab./Kota (titik sebar)

Percepatan penyiapan data sesuai rekomendasi dari Dit. PSDI dan Dit. PPI

3

Data penyedia potensialdan harga survei

Menyiapkan data penyedia potensial (6 pabrik jaring) meliputi: kapasitas produksi, jenis produksi, dll)

4

Standardisasi produk

Dalam rangka menjaga kualitas (mutu) produk dan memberikan jaminan bahwa bahan yang digunakan adalah produk dalam negeri dengan kualitas baik, disepakati syarat tambahan yaitu melampirkan hasil uji lab (COA/ Certificate of Analysis) dari masingmasing pabrik untuk produk jaring dan tali-temali: - Breaking strength - Kesesuaian ukuran dan diameter benang - Kesesuaian ukuran meshsize - Kesesuaian ukuran panjang - Pernyataan bahwa jaring dan tali temali dibuat di Indonesia

kualitas

61

No


B

Pelaksanaan

1

Komponen yang tidak diproduksi pabrik jaring, seperti: pancing, pelampung dan pemberat tidak terpenuhi tepat waktu.

Strategi Antisipasi

Identifikasi, monitoring dan evaluasi kapasitas produksi pancing, pelampung dan pemberat Perusahaan jaring akan mengirim kemampuan menyediakan jumlah API sesuai 40 spek dari KKP. Hal ini untuk memastikan bahwa semua spek akan ada penawaran dari perusahaan jaring.

C

Penyimpanan dan Distribusi API

1

Calon penerima terlambat ditetapkan sehingga barang (API yang sudah jadi) menumpuk

- Percepatan data penetapan calon penerima oleh Dit. Kenelayanan - Identifikasi, monitoring dan evaluasi kapasitas gudang yang dapat digunakan untuk menampung API yang sudah jadi (terutama gudang milik UPT KKP/ UPT Daerah)

2

Belum semua daerah menyampaikan hasil verifikasi dan validasi kebutuhan bantuan (jenis dan jumlah) termasuk calon penerima sehingga berpotensi terjadi kelebihan

Berkoordinasi dengan daerah untuk percepatan verifikasi dan validasi kebutuhan bantuan (jenis dan jumlah) termasuk calon penerima

B. Pembinaan Operasional dan biaya operasional bantuan ditanggung sepenuhnya oleh penerima. Penyediaan biaya operasional dimaksud juga meliputi biaya untuk pembangunan sarana pendukung (bila diperlukan), perawatan dan perbaikan sarana yang diterima setelah masa penjaminan pabrik selesai. Dinas Kabupaten/Kota melakukan pendampingan terutama menyangkut pengelolaan teknis dan manajemen, pemasaran, akses permodalan, kemitraan dalam operasional bantuan dan lain-lain.

62

Agar bantuan sarana penangkapan ikan yang disampaikan dapat dioperasionalkan secara maksimal, dilakukan pembinaan sebagai berikut: 1.

Pembinaan teknis operasional bantuan, kegiatan ini meliputi pelatihan keterampilan nelayan dalam mengoptimalkan pemanfaatan;

2.

Pemantauan pemanfaatan bantuan meliputi menilai kinerja bantuan dan manfaatnya bagi penerima;

3.

Evaluasi dan pelaporan pemanfaatan bantuan, meliputi pembinaan kapasitas petugas lapangan dalam melakukan evaluasi dan pelaporan kegiatan dari nelayan penerima bantuan.

C. Pemantauan dan Pelaporan Penerima bantuan wajib melaporkan perkembangan pengoperasian bantuan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kepada Kuasa Pengguna Anggaran cq. Sekretaris Ditjen dan Direktur KAPI, serta ditembuskan kepada Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, serta Kepala pelabuhan perikanan UPT Pusat, sebagai koordinator wilayah. Format pelaporan sebagaimana terlampir. Dinas Kabupaten/Kota wajib melaporkan perkembangan pengoperasian bantuan alat penangkapan ikan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali selama 5 (lima) tahun kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan ditembuskan kepada Kepala Dinas Provinsi dan Kepala pelabuhan perikanan UPT Pusat sebagai koordinator pendampingan wilayah. Format pelaporan sebagaimana terlampir. Direktorat Jenderal melakukan pemantauan dan evaluasi kelapangan untuk memastikan validitas laporan yang disampaikan oleh penerima bantuan dan Dinas Kabupaten/Kota. Format laporan terdiri dari : 1.

Format Delapan Kolom (F8K)

2.

Format Kinerja dan Operasional (Penerima Bantuan, Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota)

63

BAB IX PENUTUP Pelaksanaan pengadaan bantuan merupakan kegiatan strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap untuk memperkuat armada perikanan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya nelayan. Keberhasilan dari program ini sangat ditentukan oleh kerjasama dan komitmen seluruh pemangku kepentingan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan serta pemanfaatannya.

KUASA PENGGUNA ANGGARAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP, ttd

SAIFUDDIN

64

Lampiran 1 OUTLINE PROPOSAL USULAN BANTUAN SARANA PENANGKAPAN IKAN 1. PENDAHULUAN A. Keragaan Koperasi dan bidang usaha (1) Nama Koperasi, Alamat, Badan Hukum, Jumlah Anggota, dll. (Formulir Prop.Kop.01) (2) Legalitas : akte, Perizinan, sertifikat, dll (3) Bidang/unit usaha penangkapan yang telah berjalan (Formulir Prop.Kop.02) a) Metode penangkapan yang biasa dilakukan oleh nelayan anggota. b) Jenis dan jumlah armada penangkapan yang dimiliki nelayan anggota. c) Volume dan nilai produksi penangkapan ikan yang telah dihasilkan oleh nelayan anggota per tahun (3 tahun terakhir). (4) Nelayan anggota koperasi yang memiliki kartu nelayan dan bergabung dalam KUB (Sesuai dengan formulir Prop.Kop.02) B. Menyajikan Visi, Misi dan Tujuan (jangka pendek, menengah, dan Panjang) C. Struktur organisasi Koperasi (Pengurus dan Manajemen/Pengelola) 2. RENCANA PENGUSAHAAN/BUSINESS PLAN A. Aspek Administrasi dan Manajemen (1) Rencana pemanfaatan Bantuan : a) Status bantuan : Kapal Perikanan dan/atau Alat Penangkapan Ikan b) Model pengelolaan aset bantuan tersebut (2) Skema “Rantai Pemasaran” (Nelayan – Produsen – Pasar tk 1 – Pasar tk 2 - ... – Konsumen) (3) Metode Proses produksi (Kontinu atau Terputus-putus). (4) Pakta Integritas/Surat Pernyataan Siap, Mampu dan Sanggup (Formulir KOP.03) B. Aspek Teknis (Formulir Prop.Kop.04) (1) Jumlah Sarana/prasarana yang dibutuhkan (kapal dan/atau API) (2) Jumlah Awak Kapal Perikanan yang dibutuhkan (Nahkoda dan ABK) (3) Lokasi usaha (Domisili Koperasi dan Wilayah Penangkapan Ikan) C. Aspek Pasar *) (1) Peluang pasar (2) Analisis pasar (3) Proyeksi kapasitas produksi (4) Proyeksi Permintaan 65

D. Aspek Keuangan *) (1) Proyeksi Keuangan (**) a) Rencana usaha (Cost) (Formulir Prop.Kop.04.a) b) Rencana Pendapatan (Revenue) Estimasi pendapatan/penjualan hasil tangkapan/komoditi (Per tahun) (Formulir Prop.Kop.04.b) c) Nilai sisa investasi (Formulir Prop.Kop.04.c) (2) Analisa Kelayakan Usaha (di hitung by system) a) Analisa usaha meliputi Net Profit (Keuntungan Bersih), Revenue per Cost (R/C Ratio) b) Analisa kriteria investasi meliputi NPV, IRR, B/C Ratio, Payback Periods. (3) Kegiatan Pendanaan (Formulir Prop.Kop.05) a) Anggaran sumber dana Modal disetor dari para pemilik/ anggota, b) Modal pinjaman (Investor & Kreditur) c) Bantuan modal-investasi dari Pemerintah (Sarana penangkapan) * = Data diolah, didukung asumsi yang dicantumkan pada lampiran ** = Proyeksi keuangan disusun per jenis Alat Penangkapan Ikan Catatan : - Koperasi yang mengajukan usulan Alat Penangkapan Ikan, proyeksi keuangan disusun sesuai dengan matriks 1 dan matriks 2 serta terpisah dari proyeksi keuangan pengajuan usulan bantuan kapal perikanan. - Biaya investasi, tetap dan variabel diisi dengan nilai terkini. E. Manajemen resiko Informasi terkait resiko yang muncul akibat kegiatan usaha penangkapan yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan : (1) (2) (3) (4)

Kondisi pelabuhan perikanan Ancaman lingkungan Ancaman ketersediaan potensi SDI Gangguan cuaca

3. PENUTUP LAMPIRAN 1) 2)

Daftar Riwayat Hidup Pengurus dan Manajer Lampiran Data pendukung (asumsi terhadap proyeksi-proyeksi) a. Survei atau uji pasar b. Analisis trend (berbasis data dari instansi terkait)

66

Lampiran 2 Formulir Prop.Kop.01.

PROFIL KOPERASI PRIMER PERIKANAN (MINA)

A.

IDENTITAS KOPERASI 1.

:

3.

Nama Koperasi (Lengkap/Tidak Disingkat) Nomor/Tanggal Badan Hukum NIK

4.

Tahun Berdiri

:

5.

Alamat Lengkap

:

a. Jalan

:

b. Desa/Kelurahan

:

c. Kecamatan

:

d. Kabupaten/Kota

:

e. Provinsi

:

6.

Kontak Telpon/Fax

:

7.

Kontak Email/Website

:

8.

Jangka Waktu Pendirian

:

9.

NPWP

:

10.

Jenis Koperasi

:

2.

B.

: :

KEPENGURUSAN 1.

Nama Pengurus

:

a. Ketua

:

b. Sekretaris

:

67

2.

C.

c. Bendahara

:

Nama Manager (Pengelola)

:

a. Manager 1

:

b. Manager 2

:

KELEMBAGAAN Tahun

Anggota (org)

Manajer (org)

Karyawan (org)

Tanggal RAT

2013 2014 2015

D.

MODAL DAN ASSET USAHA Tahun

Modal Sendiri

Modal Hibah

(1)

(2)

Modal Pinjaman (3)

Asset (jumlah 1,2,3)

2013

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

2014

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

2015

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

E. KEGIATAN USAHA Tahun

Pengeluaran

Pendapatan

Arus Kas

Investasi Awal

2013

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

2014

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

2015

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

68

F. BANTUAN YANG PERNAH DITERIMA

Jenis Bantuan

Tahun

Asal Bantuan (Kementerian.../ Dinas…, atau lainnya…)

Operasional Ya

Tidak

Catatan : Untuk Koperasi baru, point (C), (D) dan (E) diisi berdasarkan data kegiatan usaha KUB/Kelompok Usaha Pra-Koperasi.

69


BIDANG/UNIT USAHA/KEGIATAN USAHA NELAYAN

1. Unit Penangkapan Ikan Yang Telah Dimiliki

No

Jumlah Kapal

Ukuran Kapal (GT) (1)

(unit)

Jenis Alat Penangkap an Ikan

Wilayah Operasi (WPP)

Kepemilika n (Nama Pemilik)

(2)

(3)

(4)

(5)

1 2 Dst

2. Volume dan Nilai Produksi (3 Tahun Terakhir) Produksi No

Jenis Komoditi

(6)

2013

2014

Vol (Ton)

Nilai

Vol

Nilai

(Rp)

(Ton)

(7)

(8)

(9)

2015 Nilai

(Rp)

Vol (To n)

(10)

(11)

(12)

(Rp)

1 2 Dst

70

3. Daftar Anggota Koperasi Yang Berprofesi sebagai Nelayan No

Nama

Nomor Register Kartu Nelayan

Tahun Bergabung dengan Koperasi

(13)

(14)

(15)

1 2 Dst

4. Daftar KUB Binaan Koperasi

No

Nama KUB

Nomor Register KUB

Tahun Pengukuhan

Nomor Surat Pengukuhan

Tahun Bergabung dengan Koperasi

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

1 2 Dst

71


KEBUTUHAN SARANA PENANGKAPAN IKAN 1. Kapal Perikanan Ukuran Utama (M) No

Ukuran Kapal (GT)

Bentuk Kapal

Tipe Kapal

Alat Bantu

1.

< 5 GT

0,40

-

-

2.

0,90

0,40

-

-

1,20

0,90

0,40

-

-

10,30

1,20

0,90

0,40

-

-

Bentuk “V” Tanpa Katir

10,30

1,20

0,90

0,40

-

-

< 5 GT

Bentuk “U” Katir

10,30

1,20

0,90

0,40

-

-

7.

5 GT

Bentuk “U”

11,00

2,60

0,95

0,60

-

-

8.

5 GT

Bentuk “V”

11,00

2,60

0,95

0,60

-

-

9.

10 GT

Bentuk “U”

13,50

2,80

1,45

1,00

Multi Purpose

Net Hauler

10.

10 GT

Bentuk “U”

13,50

2,80

1,45

1,00

Multi Purpose

Line Hauler

11.

10 GT

Bentuk “U”

14,25

2,80

1,45

1,00

Pole and Line

-

12.

10 GT

Bentuk “U” Haluan Tinggi

13,50

2,80

1,45

1,00

Multi Purpose


13.

10 GT

Bentuk “V”

13,50

2,80

1,45

1,00

Multi Purpose

Net Hauler

14.

10 GT

Bentuk “V”

13,50

2,80

1,45

1,00

Multi Purpose

Line Hauler

15.

10 GT

Bentuk “V”

14,25

2,80

1,45

1,00

Pole and Line

-

16.

10 GT

Bentuk “V” Haluan

13,50

2,80

1,45

1,00

Multi Purpose

Panjang (LoA)

Lebar (Bmax)

Tinggi

Sarat

Bentuk “V” Pump Boat

8,25

0,85

0,60

< 5 GT

Bentuk “V”

9,50

2,30

3.

< 5 GT


10,00

4.

< 5 GT

Bentuk “V” Katir

5.

< 5 GT

6.

Net Hauler atau

72

Ukuran Utama (M) No

Ukuran Kapal (GT)

Bentuk Kapal

Panjang (LoA)

Lebar (Bmax)

Tinggi

Sarat

Tipe Kapal

Tinggi

Alat Bantu Line Hauler

17.

20 GT

Bentuk “V”

17,00

3,60

1,90

1,30

Multi Purpose

Net Hauler

18.

20 GT

Bentuk “V”

17,00

3,60

1,90

1,30

Multi Purpose

Line Hauler

19.

20 GT

Bentuk “V”

17,00

3,60

1,90

1,30

Pole and Line

-

20.

20 GT


17,00

3,60

1,90

1,30

Multi Purpose


21.

30 GT

Bentuk “V”

20,00

4,30

2,00

1,35

Multi Purpose

Net Hauler

22.

30 GT

Bentuk “V”

20,00

4,30

2,00

1,35

Multi Purpose

Line Hauler

23.

30 GT

Bentuk “V”

21,20

4,30

2,00

1,35

Pole and Line

-

30 GT


1,35

Multi Purpose


1,35

Pengang kut dengan Freezer

-

24

25.

30 GT

Bentuk “V”

20,00

20,00

4,30

4,30

2,00

2,00

2. Alat Penangkapan Ikan a) Spesifikasi teknis Kelompok API Gill Net Spesifikasi Utama No

1.

API

Mesh Size (inch)

Mesh Dept

Bahan

Gillnet Permukaan

Panjang (m) 500

4

140

PA Mono ø 0,40 mm

1000 2500

4

140

PA Monomulti 10 ply

500

GT

Jumlah Yang dibutuhkan

<5 >5-10 >10-30 <5

73

Spesifikasi Utama No

API

Mesh Size (inch)

Mesh Dept

Bahan

Panjang (m)

(Millenium)

1000 2500

4

Gillnet Pertengaha n

4

140

140

PA Multi d/12 dilengkapi dengan saran


500 1000 2500 500 1000 2500 500

4

140


1000 2500 500

5,5

140


1000 2500

Gillnet Dasar

500 4

70

PA Mono Ø 0,40 mm

1000 2500 500

4,5

52


1000 2500 500

5,5

70

PA Mono Ø 0,40 mm

1000 2500

GT


>5-10 >10-30 <5 >5-10 >10-30 <5 >5-10 >10-30 <5 >5-10 >10-30 <5 >5-10 >10-30 <5 >5-10 >10-30 <5 >5-10 >10-30 <5 >5-10 >10-30

74

b) Spesifikasi teknis Kelompok API Bubu Spesifikasi Teknis No

API Bahan

2.

Bubu Ikan

Rangka Fe dilapisi selang plastik, Ø 8 mm/ webbing PE 380 d/12 # 3 inch

Bubu Rajungan

Rangka Fe dilapisi plastik, Ø 4 mm bagian bawah, Ø3mm bagian atas)

GT

Ø Mulut (cm)

PxLxT (cm)

95 x 75 x 45

∑ unit

40

Dimensi: Ø 48 cm, tinggi 18 cm

Webbing PE 380 d/12 1.25 inch

Jendela pelepasan (4x4.5 cm)

100

<5

200

> 5-10

300

< 30

100

<5

300

> 5-30

Jumlah Yang dibutuhka n

c) Spesifikasi teknis Kelompok API Rawai Dasar Spesifikasi Umum No

API Bahan Main Line

3.

GT

Rawai Dasar

PA Monofilament Ø 3 mm

Hook


L Main Line

∑ Hook

Tinggi + 28 mm

1000 (10 basket)

3000

<5

GAP(Celah) +11mm

2000 (20 basket)

6000

> 5-10

4000 (40 basket)

12000

> 10-30

d) Spesifikasi teknis Kelompok API Handline Tuna Spesifikasi Umum No

API Hook

4.

Handline tuna

tipe mata tiga tinggi 3.5 – 5 cm

Bahan Main Line PA Monofilament, Ø 3 mm

GT

∑ Hook

L Main Line

5

1000

<5

10

2000

> 5-10

15

3000

> 10-30

Jumlah Yang Dibutuhkan

75

e) Spesifikasi teknis Kelompok API Pancing Tonda Spesifikasi Umum

No

5.

Jumlah Yang Dibutuhk an

API

Pancing Tonda

Hook

∑ Hook

tinggi 30 mm

7

280

Jumlah Yang Dibutuhkan GT Bahan Main Line

bahan PA mono, Ø 1,5 mm

<5

f) Spesifikasi teknis Kelompok API Pancing Pole and Line Spesifikasi Umum No

API

GT Hook

6.

Pole and line

Tinggi mm

∑ Hook

∑ API per

Joran

1

30

(bambu utuh, panjang 3 m Ø pangkal bawah 40 mm, Ø ujung 10 mm )

45

Jumlah Yang Dibutuhkan

>5

4. Jumlah Awak Kapal Perikanan No

Jenis Alat Penangkapan Ikan

Ukuran Kapal (GT)

Jumlah ABK

(37)

(38)

(39)

1 2 Dst

76


PROYEKSI KEUANGAN (a)

Rencana Usaha (Cost) No A

B

C.

Uraian

Satuan

Jumlah

(1) Biaya Investasi Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) Kapal Perikanan Mesin Alat Penangkapan Ikan Dll Biaya Tetap Perijinan (SIPI/SIKPI) Pemeliharaan Biaya lainnya Penyusutan Nilai Biaya Variabel BBM/Solar Air bersih Perbekalan Gaji/Upah/Bagi Hasil Dll

(2)

(3)

Harga Satuan (4)

Total (5)

(b) Rencana Pendapatan (estimasi pendapatan/penjualan) No

Jenis Komoditi Satuan Jumlah

1 Ikan ....... 2 Ikan ........ Dst. Dst.

Ton/Kg ... Ton/Kg ...

Harga Satuan Rp .... Rp ....

Total Rp .... Rp ....

77

(c) Rencana Pendapatan (Nilai sisa investasi) Investasi

Nilai (Rp)

Umur Teknis (Tahun)

Nilai Sisa (10%)

Penyusutan (Rp/tahun)

Kapal Mesin Alat Penangkapan Ikan Dll

Kabupaten/Kota......., ......... 2016

Pengurus Koperasi,

(... Nama....) Ketua

78


SUMBER PENDANAAN MENDUKUNG RENCANA USAHA *DI ISI SETELAH PENETAPAN PENERIMA BANTUAN

a. Rencana Permodalan Usaha No

1

Jenis Pendanaan

Total Milik Koperasi

Peruntukkan Alokasi Rencana Usaha

(Rp)

(Rp)

Modal Disetor a. Simpanan Pokok b. Simpanan wajib c. Simpanan Sukarela

2

Modal Pihak Ketiga a. Bank b. Micro finance (LKM) c. Jasa keuangan lain

3

Modal Hibah a. Pemerintah

(Diisi dengan Nilai Bantuan Sarana)

b. Non Pemerintah

79

b. Kondisi Neraca Keuangan Koperasi 1 Tahun Terakhir No 1

Uraian

Jumlah

Aset

No 1

a. Aset lancar (current Rp asset)

Uraian

Jumlah

Kewajiban (Hutang) Jangka Pendek

Uang kas

Rp

.....

Rp

Tabungan

Rp

.....

Rp

.....

Rp

Jangka Panjang

Rp

.....

Rp

Bangunan

Rp

.....

Rp

Tanah

Rp

......

Rp

.....

Rp

TOTAL

Rp

TOTAL

Rp

b. Aset Tetap (fix asset)

2

Modal

80

Lampiran 7 Formulir K.01.

FORMULIR VERIFIKASI (Kabupaten/Kota) (*DISESUAIKAN DENGAN KRITERIA)

No

Verifikasi

1.

NIK (Nomor Induk Koperasi)

2.

Nelayan Anggota (Kartu Nelayan)

3.

Basis KUB (Register KUB)

4.


5.

Laporan keuangan

6.


7.

Administrasi

8.

Kegiatan usaha

9.

Feasible (layak usaha)

Ada

10.

Domisili (Kantor/tempat usaha/dll)

11.

Jumlah keanggotaan nelayan dalam koperasi minimal 20 orang

Tidak Ada

Catatan Penting

Kabupaten/Kota......., ......... 2016 Mengetahui,

Pemeriksa

Kepala Dinas KP Kabupaten/Kota....

Tim Verifikasi,

(....... Nama ........)

(... Nama....)

NIP

Jabatan 81

Lampiran 8 Formulir K.02. FORMULIR VALIDASI (Provinsi)

No

Sesuai/Ada Ya Tidak

Butir Validasi

1.


2.


3.

Bankable (layak bank)

Catatan Penting

Kabupaten/Kota......., ......... 2016 Mengetahui,

Pemeriksa

Kepala Dinas KP Provinsi ....

Tim Validasi,

(....... Nama ........)

(... Nama....)

NIP

Jabatan

82

Lampiran 9 Formulir K.03. PAKTA INTEGRITAS/SURAT PERNYATAAN KESIAPAN, MAMPU DAN KESANGGUPAN Kami yang bertandatangan di bawah ini : 1. 2.

Nama Jabatan Nama Jabatan

: : : :

......... (Isi nama Ketua Koperasi) Ketua Koperasi ......... (Isi nama Sekretaris Koperasi) Sekretaris Koperasi

Bertindak atas nama organisasi Koperasi : 1 2. 3.

Nama Koperasi Nomor Badan Hukum Nomor NIK

: :

......... (Isi dengan nama koperasi) ......... (Isi dengan nomor Baan Hukum koperasi)

:

......... (Isi dengan nomor NIK)

Dalam rangka pemanfaatan Bantuan Sarana Penangkapan Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2016, kami menyatakan hal sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5.

Siap menerima dan memanfaatkan Bantuan Sarana Penangkapan Ikan dimaksud sebagaimana mestinya. Mampu mengoperasionalkan Bantuan Sarana Penangkapan Ikan dimaksud sebagaimana mestinya. Sanggup memelihara dan mempertanggungjawabkan kegiatan operasional Bantuan Sarana Penangkapan Ikan Tahun 2016 Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana ketentuan yang belaku. Bersedia memberikan keterangan yang benar terhadap aparat pengawas internal dan eksternal Pemerintah terkait dengan bantuan yang diterima ); dan tidak memindahtangankan/memperjual-belikan bantuan yang diterima kepada pihak lain.

Apabila dikemudian hari terdapat ketidaksesuaian dalam pemanfaaatan Bantuan Sarana Penangkapan Ikan dimaksud, kami bersedia untuk mempertanggungjawabkan hal tersebut dan menjalani proses sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat Pakta Integritas/Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun. Kabupaten/Kota......., ......... 2016 Ketua Sekretaris Koperasi .......... Koperasi ....... (... Nama....) NIK ..........

(....... Nama ........) NIK ........

Mengetahui, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/kota ............. (......Nama.......) NIK ...........

83

Lampiran 10 Formulir P.U.01

KOP SURAT INSTANSI Kabupaten/Kota......, .............. 2016 Nomor Perihal

: : Usulan Koperasi Calon Penerima Bantuan Sarana Penangkapan Ikan Tahun 2016 Lampiran : ...... berkas Kepada Yth. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi ............... Di Tempat Berdasarkan Dokumen Proposal yang disampaikan Koperasi di Kabupaten/Kota ..... (setempat) dan hasil penilaian proposal yang dilakukan oleh Tim Verifikasi Kabupaten/Kota ..... (setempat), kami sampaikan usulan Koperasi Calon Penerima Bantuan Sarana Penangkapan Ikan Tahun 2016, sebagai berikut : 1. Jumlah Koperasi yang telah lolos verifikasi sebanyak ..... unit dengan rincian : a. Koperasi baru (pembentukan Badan Hukum kurang dari 2 tahun) sebanyak .... unit. b. Koperasi eksis (pembentukan Badan Hukum lebih dari 2 tahun) sebanyak .... unit. 2. Daftar Koperasi Calon Penerima Bantuan Sarana Penangkapan Ikan dimaksud yang kami usulkan untuk diproses lebih lanjut sebagaimana berkas terlampir. Demikian surat Usulan Calon Penerima Bantuan Sarana Penangkapan Ikan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih. Kepala Dinas ..... Kabupaten/Kota ...... (.......... Nama ..........) NIP .........

84

Formulir P.U.01. (Lanjutan) Lampiran 10 DAFTAR USULAN CALON PENERIMA BANTUAN SARANA PENANGKAPAN IKAN TAHUN ANGGARAN 2016

No

Nama Koperasi

No Badan Hukum

Keterangan No NIK

(Kop Baru/Eksis)

1 2 3 4 Dst.

(Kabupaten/Kota) ...., ........... 2016 Kepala Dinas .......... Kabupaten/Kota .........

(........... Nama ...............) NIP .........

85

Fomulir P.U.01. (Lanjutan) Lampiran 11 RINCIAN USULAN PERMOHONAN BANTUAN SARANA PENANGKAPAN IKAN No 1.

2.

Nama Koperasi Koperasi ......

Koperasi ......

Jenis Bantuan Kapal 1. ............ 2. ............ 3. dst Alat Penangkapan Ikan 1. ............ 2. ............ 3. dst Kapal 1. ............ 2. ............ 3. dst Alat Penangkapan Ikan 1. ............ 2. ............ 3. dst

Jumlah

Keterangan

................ unit ................ unit

................ unit ................ unit

................ unit ................ unit

................ unit ................ unit

Dst.

(Kabupaten/Kota) ...., ........... 2016 Kepala Dinas .......... Kabupaten/Kota ......... (........... Nama ...............) NIP ......... Catatan : -

Jenis bantuan diisi sesuai dengan nomenklatur yang telah ditentukan dalam Juknis Bantuan Sarana Penangkapan Ikan, lengkap dengan spesifikasinya.

86

Lampiran 12 Formulir P.U.02

KOP SURAT INSTANSI (Provinsi )......, .............. 2016 Nomor Perihal

: : Daftar Koperasi Calon Penerima Bantuan Sarana Penangkapan Ikan Tahun 2016 Lampiran : ...... berkas Kepada Yth. Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap cq. Direktur Kenelayanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Di Tempat Berdasarkan Surat Usulan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota .... Nomor : ....... Tanggal ....... tentang Usulan Koperasi Calon Penerima Bantuan Sarana Penangkapan Ikan Tahun 2016, dan hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Validasi Provinsi ..... (setempat), kami sampaikan DaftarKoperasi Calon Penerima Bantuan Sarana Penangkapan Ikan Tahun 2016, sebagai berikut : 1. Jumlah Koperasi yang telah lolos validasi sebanyak ..... unit dengan rincian : a. Koperasi baru (pembentukan Badan Hukum kurang dari 2 tahun) sebanyak .... unit. b. Koperasi eksis (pembentukan Badan Hukum lebih dari 2 tahun) sebanyak .... unit. 2. Daftar Koperasi Calon Penerima Bantuan Sarana Penangkapan Ikan dimaksud untuk ditetapkan sebagai Penerima Bantuan Sarana Penangkapan Ikan Tahun 2016sebagaimana berkas terlampir. Demikian daftar koperasi Calon Penerima Bantuan Sarana Penangkapan Ikan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih. Kepala Dinas ..... Provinsi ...... (.......... Nama ..........) NIP ......... 87

Lampiran 13 Formulir P.U.02. (Lanjutan)

DAFTAR KOPERASI CALON PENERIMA BANTUAN SARANA PENANGKAPAN IKAN TAHUN ANGGARAN 2016 No

Kabupaten/Kota

Nama Koperasi

No Badan Hukum

No NIK

Keterangan (Kop Baru/Eksis)

1 2 3 4 Dst.

(Provinsi) ...., ........... 2016 Kepala Dinas .......... Provinsi ......... (........... Nama ...............) NIP .........

88

Lampiran 14 Fomulir P.U.02. (Lanjutan) RINCIAN DAFTAR KOPERASI CALON PENERIMA BANTUAN SARANA PENANGKAPAN IKAN No 1.

Kabupaten/Kota Kab/Kota……..

Nama Koperasi Koperasi ......

Jenis Bantuan Kapal 1. ............ 2. ............ 3. dst Alat Penangkapan Ikan 1. ............ 2. ............ 3. ............

2.

Kab/Kota……..

Koperasi ......

4. dst Kapal 1. ............

3. dst Alat Penangkapan Ikan 1. ............

3. ............

Keterangan

.............unit ............ unit

................ unit ................ unit ................ unit ................ unit ................ unit

2. ............

2. ............

Jumlah

................ unit ................ unit ................ unit

4. dst Dst.

(Provinsi) ...., ........... 2016 Kepala Dinas .......... Provinsi ......... (........... Nama ...............) NIP ......... Catatan : - Jenis bantuan diisi sesuai dengan nomenklatur yang telah ditentukan dalam Juknis Bantuan Sarana Penangkapan Ikan, lengkap dengan spesifikasinya. 89

Lampiran 14

90

Lampiran 15

KOP SATKER KAPI

BERITA ACARA SERAH TERIMA NOMOR: Pada hari ini ..........., tanggal ................ bulan ......................tahun ............... (xx-xx-xxxx), kami yang bertanda tangan di bawah ini: I

Nama NIP Jabatan

: MINHADI NOER SJAMSU : ……………… : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Nomor …… tanggal ….. Tentang….. Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

II

Nama NIP Jabatan

: R. NARMOKO PRASMADJI : ……………… : Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor ………., tanggal …….. Tentang ……………… Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Dengan memperhatikan: 1 (cantumkan Berita Acara Serah Terima dari Penyedia) maka dengan ini menyatakan sebagai berikut: 1 PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA hasil Pengadaan Bantuan Sarana Penangkapan Ikan berupa ……(jenis dan jumlah barang) dengan daftar barang yang diserahkan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1, berita acara pemeriksaan barang sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 dan dokumentasi sebagaimana tercantum dalam lampiran 3 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara serah terima ini. 2 PIHAK KEDUA menerima hasil pengadaan barang/jasa yang diserahkan oleh PIHAK KESATU sebagaimana disebutkan dalam angka 1. 3 Jika terdapat kekurangan atau ketidaksesuaian atas hasil pengadaan barang/jasa yang diserahkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA, maka PIHAK KESATU diharuskan melakukan penyesuaian-penyesuaian dengan sebagaimana mestinya yang tanggung jawabnya berada pada PIHAK KESATU. Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Yang menerima, PIHAK KEDUA KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Yang menyerahkan, PIHAK KESATU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN materai

R. NARMOKO PRASMADJI

MINHADI NOER SJAMSU

91

Lampiran 15 (lanjutan) LAMPIRAN I DAFTAR BARANG YANG DISERAHKAN Nomor : ................................. Tanggal : .................................. Harga Perolehan No.

Nama Barang

Merk/Spesifikasi

Volume Satuan

1

2

3

4

5

..................... ..................... .....................

......... ......... .........

........ ........ ........

...................... ...................... ......................

..................... .....................

......... .........

........ ........

...................... ......................

(Rp) 6

Penerima Bantuan 7

Kepala Alamat Keterangan /Ketua 8

9

10

...................... ...................... ......................

........ ........ ........

........ ........ ........

........ ........ ........

...................... ......................

........ ........

........ ........

........ ........

A Kapal Perikanan 1 2 Dst. B Alat Penangkapan Ikan 1 2 Dst. Jumlah

Yang menerima, PIHAK KEDUA

....................

Yang menyerahkan, PIHAK KESATU materai


MINHADI NOER SJAMSU

92

Lampiran 15 (lanjutan)

Kop Dinas Lampiran II BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG PENGADAAN BANTUAN SARANA PENANGKAPAN IKAN DIREKTORAT KAPAL PERIKANAN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN TAHUN ANGGARAN …………………….. NOMOR : …………………..

Pada hari ini ……… Tanggal ……. Bulan ……….Tahun ………… yang bertandatangan No. 1 2 3

Nama / NIP.

Jabatan Tim Cek Fisik

Nama NIP. Nama NIP. Nama NIP.

Ketua Sekretaris merangkap anggota Anggota

Telah mengadakan Pemeriksaan Barang Hasil Pengadaan Bantuan Sarana Penangkapan Ikan Tahun Anggaran 2016 di ……………… Demikian berita acara ini kami buat dengan sebenar-benarnya sesuai dengan kondisi di lapangan, kiranya dapat dipergunakan dengan semestinya. Mengetahui, Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

………………….., Tanggal Bulan Tahun Tim Pemeriksa Barang Nama Tanda Tangan 1. ………. 2. ……….

MINHADI NOER SJAMSU NIP.

3. ……….

LAMPIRAN PEMERIKSA BARANG PENGADAAN BANTUAN SARANA PENANGKAPAN IKAN DIREKTORAT KAPAL PERIKANAN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN TAHUN ANGGARAN …………. Nomor Tanggal

: :

No.

Nama Barang

1 A

2 Barang

Merk/ Spesifikasi 3 Yang

Volume

Satuan

Keterangan

4

5

6

93

Alat Penangkapan Ikan

Tim Pemeriksa Barang Nama Tanda Tangan 1. ………. 2. ……….

MINHADI NOER SJAMSU

Lampiran 15 (lanjutan) NIP.

3. ……….

LAMPIRAN PEMERIKSA BARANG PENGADAAN BANTUAN SARANA PENANGKAPAN IKAN DIREKTORAT KAPAL PERIKANAN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN TAHUN ANGGARAN …………. Nomor Tanggal

: :

No.

Nama Barang

1 A 1 2 3 4

2

Merk/ Spesifikasi 3

Barang Yang Diserahkan ke Apartemen/Rumah Ikan ............... Laptop .................. Printer ............. Dan Lain-lain ............

Volume

Satuan

Keterangan

4

5

6

...... ...... ...... ......

...... ...... ...... ......

Baik Baik Baik Baik

dan dan dan dan

Baru Baru Baru Baru

Telah mengadakan Pemeriksaan Barang Hasil Pekerjaan Pengadaan Bantuan Sarana Penangkapan Ikan Tahun Anggaran 2016 di ………………

Mengetahui, Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

………………….., Tanggal Bulan Tahun Tim Pemeriksa Barang Nama Tanda Tangan 1. ………. 2. ……….

MINHADI NOER SJAMSU NIP.

3. ……….

94

Lampiran 15 (lanjutan)

FOTO - FOTO HASIL PEKERJAAN PENGADAAN BANTUAN SARANA PENANGKAPAN IKAN DIREKTORAT KAPAL PERIKANAN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN TAHUN ANGGARAN ……………………..

...........................

..............................

Nama Barang

Nama Barang

Nama Barang

Nama Barang

95

Lampiran16 KOP Ditjen PT

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG MILIK NEGARA HASIL PENGADAAN BANTUAN SARANA PENANGKAPAN IKAN TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR: Pada hari ini ................., tanggal ................. bulan .......................tahun ……………. (xx-xx-xxxx), yang bertanda tangan di bawah ini: I

Nama : R. NARMOKO PRASMADJI Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Alamat : Jl. Medan Merdeka Timur No.16, Jakarta 10110 bertindak untuk dan atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan, berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II

Nama

: ............................................

T elah mengadakan Pemeriksaan Barang Hasil Pengadaan Bantuan Sarana Penangkapan Ikan T ahun Anggaran 2016 di ………………

Jabatan : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov/Kab/Kota ............................ Alamat : .............................................. bertindak untuk dan atas nama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kab/Kota………, berkedudukan di …………………….., untuk selanjutnya di sebut sebagai PIHAK KEDUA. Sebagai tindak lanjut Pengelolaan Barang Milik Negara hasil pengadaan Bantuan Sarana Penangkapan Ikan, yang merupakan realisasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Nomor ....................tanggal .........................., dengan memperhatikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22/PERMEN-KP/2015 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Bantuan Langsung Masyarakat Di Bidang Kelautan dan Perikanan, dengan ketentuan sebagai berikut: Pasal 1 (1) PIHAK KESATU menyerahkan dan menghibahkan Barang Milik Negara hasil pengadaan Bantuan Sarana Penangkapan Ikan kepada PIHAK KEDUA, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini. (2) PIHAK KEDUA menerima dengan baik penyerahan Barang Milik Negara yang disebutkan pada ayat (1), dari PIHAK KESATU. Pasal 2 Guna pemanfaatan lebih lanjut sesuai dengan fungsinya, maka Barang Milik Negara yang dimaksud dalam Pasal 1 diserahterimakan oleh PIHAK KEDUA kepada Koperasi, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini. Pasal 3 Dengan ditandatanganinya Berita Acara ini, maka PIHAK KEDUA wajib melakukan proses serah terima/hibah Barang Milik Negara yang dimaksud dalam Pasal 1 kepada Koperasi yang dimaksud dalam Pasal 2. Pasal 4 PIHAK KESATU wajib memantau proses pencatatan Barang Milik Negara yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1), yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja di bawah Unit Kerjanya, yang melaksanakan proses Pengadaan BMN yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1). Pasal 5 PIHAK KEDUA wajib memantau proses pencatatan Barang Milik Negara yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1), yang dilaksanakan oleh Pemerintah Prov/Kab/Kota ....................., dalam Sistem Akuntansi yang berlaku pada Pemerintah Prov/Kab/Kota .................. tersebut. Pasal 6 Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkap tiga, ditandatangani di atas meterai, dan ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA. Masing-masing pihak memegang asli dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

Yang menyerahkan, PIHAK KESATU


96

Berita Acara ini. Pasal 3 Dengan ditandatanganinya Berita Acara ini, maka PIHAK KEDUA wajib melakukan proses serah terima/hibah Barang Milik Negara yang dimaksud dalam Pasal 1 kepada Koperasi yang dimaksud dalam Pasal 2. Pasal 4 PIHAK KESATU wajib memantau proses pencatatan Barang Milik Negara yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1), yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja di bawah Unit Kerjanya, yang melaksanakan proses Pengadaan BMN yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1). Pasal 5 PIHAK KEDUA wajib memantau proses pencatatan Barang Milik Negara yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1), yang dilaksanakan oleh Pemerintah Prov/Kab/Kota ....................., dalam Sistem Akuntansi yang berlaku pada Pemerintah Prov/Kab/Kota .................. tersebut. Pasal 6 Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkap tiga, ditandatangani di atas meterai, dan ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA. Masing-masing pihak memegang asli dan memiliki kekuatan hukum yang sama.



m eterai 6000


................................

Tembusan: 1. Menteri Kelautan dan Perikanan RI; 2. Menteri Keuangan RI; 3. Gub/Bup/Wal/Prov/Kab/kota .................; 4. Sekretaris Jenderal Kementrian Kelautan dan Perikanan; 5. Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan; 6. Sekretaris Ditjen.Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan.

97

Lampiran 17 KOP Ditjen PT

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG MILIK NEGARA HASIL PENGADAAN BANTUAN SARANA PENANGKAPAN IKAN TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR: Pada hari ini ................., tanggal ................. bulan .......................tahun ……………. (xx-xx-xxxx), yang bertanda tangan di bawah ini: I

Nama : R. NARMOKO PRASMADJI Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Alamat : Jl. Medan Merdeka Timur No.16, Jakarta 10110 bertindak untuk dan atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan, berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II

Nama

: ............................................

Telah mengadakan Pemeriksaan Barang Hasil Pengadaan Bantuan Sarana Penangkapan Ikan Tahun Anggaran 2016 di ………………

Jabatan : Ketua Koperasi ………….. Alamat : .............................................. bertindak untuk dan atas nama Koperasi…………….., berkedudukan di …………………….., untuk selanjutnya di sebut sebagai PIHAK KEDUA. Sebagai tindak lanjut Pengelolaan Barang Milik Negara hasil pengadaan Bantuan Sarana Penangkapan Ikan, yang merupakan realisasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Nomor ....................tanggal .........................., dengan memperhatikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22/PERMEN-KP/2015 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Bantuan Langsung Masyarakat Di Bidang Kelautan dan Perikanan, dengan ketentuan sebagai berikut: Pasal 1 (1) PIHAK KESATU menyerahkan dan menghibahkan Barang Milik Negara hasil pengadaan Bantuan Sarana Penangkapan Ikan kepada PIHAK KEDUA, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini. (2) PIHAK KEDUA menerima dengan baik penyerahan Barang Milik Negara yang disebutkan pada ayat (1), dari PIHAK KESATU. Pasal 2 PIHAK KESATU wajib memantau proses pencatatan Barang Milik Negara yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1), yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja di bawah Unit Kerjanya, yang melaksanakan proses Pengadaan BMN yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1). Pasal 3 PIHAK KEDUA akan mengelola dan menggunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan Pedoman Teknis Bantuan Sarana Penangkapan Ikan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Pasal 4 Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkap tiga, ditandatangani di atas meterai, dan ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA. Masing-masing pihak memegang asli dan memiliki kekuatan hukum yang sama.



98

Pasal 3 PIHAK KEDUA akan mengelola dan menggunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan Pedoman Teknis Bantuan Sarana Penangkapan Ikan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Pasal 4 Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkap tiga, ditandatangani di atas meterai, dan ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA. Masing-masing pihak memegang asli dan memiliki kekuatan hukum yang sama.



m eterai 6000


................................

Tembusan: 1. Menteri Kelautan dan Perikanan RI; 2. Menteri Keuangan RI; 3. Gub/Bup/Wal/Prov/Kab/kota .................; 4. Sekretaris Jenderal Kementrian Kelautan dan Perikanan; 5. Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan; 6. Sekretaris Ditjen.Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Lampiran 1 Lampiran 2 Lampiran 3

Nama barang, jenis barang, spesifikasi/merek/type, nilai, data penerima barang Berita acara pemeriksaan barang Foto/dokumentasi

99

Lampiran 18

LAPORAN OPERASIONAL BANTUAN KAPAL PERIKANAN DAN ALAT PENANGKAP IKAN BULAN …… TAHUN …….. Yth. KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN/KOTA…………………………………… PROVINSI …………………………………….

Dengan Hormat, Sehubungan dengan telah diterimanya Bantuan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (API) Tahun 2016 dari Kementerian Kelautan dan Perikanan serta memperhatikan Pedoman Teknis Bantuan yang diterbitkan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap-Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan ini kami laporkan sebagai berikut : 1. Identitas Koperasi Penerima Bantuan (KPB) Nama Koperasi NIK Alamat NPWP Ketua Anggota

: ……………………………..………………………………….. : ……………………………..………………………………….. : ……………………………..………………………………….. : ……………………………..………………………………….. : ……………………………..………………………………….. : 1. ……………………………..……………………………….. 2. ……………………………..……………………………….. 3. ……………………………..……………………………….. 4. ……………………………..……………………………….. 5. ……………………………..……………………………….. Dst.

Bantuan Kapal

: Ukuran < 5 GT / Ukuran 5 GT/ Ukuran 10 GT/ Ukuran 20 GT/ Ukuran 30 GT *) : 1. ……………………………..……………………………….. 2. ……………………………..……………………………….. dst

BAST (No & Tgl)

Bantuan API BAST (No & Tgl)

: Gill Net/Bubu/ Rawai Dasar/Handline Tuna/ Pancing Tonda/ Pancing Pole and Line *) : 1.……………………………..……………………………….. 2. ……………………………..……………………………….. dst 100

2. Spesifikasi Bantuan Kapal Perikanan Yang Diterima (sesuai BAST)

No

Ukuran Kapal (GT)

Bentuk Kapal

Ukuran Utama (M) Panjang (LoA)

Lebar (Bmax)

Tinggi

Sarat

Tipe Kapal

Alat Bantu

Jumlah (unit)

3. Spesifikasi Bantuan Alat Penangkap Ikan Yang Diterima (sesuai BAST) (5) Spesifikasi teknis Kelompok API Gill Net Spesifikasi Utama Mesh Mesh Bahan No API Size Dept (inch) 1. Gillnet Permukaan/ Pertengahan / Dasar *)

Panjang (m)

GT

Jumlah (unit)

(6) Spesifikasi teknis Kelompok API Bubu No

API

Bahan

Spesifikasi Utama PxLxT Ø Mulut (cm) (cm)

∑ unit

GT

Jumlah (unit)

L Main Line

GT

Jumlah (unit)

Bubu Ikan/ Rajungan *)

(7) Spesifikasi teknis Kelompok API Rawai Dasar Spesifikasi Utama No

API

Bahan Main Line

Hook

∑ Hook

Rawai Dasar

101

(8) Spesifikasi teknis Kelompok API Handline Tuna No

API

Spesifikasi Utama Bahan Main ∑ Hook Line

Hook

L Main Line

GT

Jumlah (unit)

GT

Jumlah (unit)

GT

Jumlah (unit)

Handline tuna

(9) Spesifikasi teknis Kelompok API Pancing Tonda No

API

Spesifikasi Utama L Main Bahan Main ∑ Hook Line Line

Hook

Pancing Tonda

(10)

Spesifikasi teknis Kelompok API Pancing Pole and Line

No

API

Spesifikasi Utama ∑ Hook ∑ API per

Hook

Joran

Pole and line

4. Produksi Hasil Tangkapan No

Jenis Ikan

Volume (kg)

Harga Jual (Rp/Kg)

Nilai Penjualan (Rp)

Keterangan

TOTAL

5. Biaya Operasional Penangkapan No

Jenis Pengeluaran

Volume

Biaya (Rp)

Keterangan

TOTAL

102

6. Sistem Bagi Hasil …………………………………………………………………………………………… … …………………………………………………………………………………………… … …………………………………………………………………………………………… … …………………………………………………………………………………………… … 7. Laporan Keuangan No

Tanggal

Uraian

Mutasi (Rp) Pemasukan Pengeluaran

Saldo

Total

Catatan Kondisi Keuangan di Bank (Tabungan) : Nama Bank : ............................................................ No Rekening : ............................................................ Saldo : Rp. ......................................... (per tanggal ...........) 8. Permasalahan dan Pemecahannya …………………………………………………………………………………………… … …………………………………………………………………………………………… … …………………………………………………………………………………………… … …………………………………………………………………………………………… … …………………………………………………………………………………………… … …………………………………………………………………………………………… …

Demikian laporan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

…………………………, ………………………. 2016 103

Koperasi …………………….. Tanda Tangan/Cap Koperasi (……………………………………...) Jabatan : ………………

Tembusan : 1. Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap; 2. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi; 3. Kepala Pelabuhan Perikanan UPT Pusat (sebagai Pendamping Koord. Wilayah).

104

Lampiran 19 DAFTAR WILAYAH PENDAMPINGAN PELABUHAN PERIKANAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PUSAT (SEBAGAI PEMBANTU KOORDINATOR WILAYAH) A. Cluster 1 (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kep. Riau, Jambi, Bengkulu) No.

Penanggung Jawab UPT Pusat

1

PPS Belawan

2

PPS Bungus

3

PPN Sibolga

4 5

PPN Sungailiat PPN Tanjung Pandan JUMLAH

Wilayah Pendampingan Aceh Bagian Timur Sumatera Utara Bagian Timur Riau Sumatera Barat Jambi Bengkulu Aceh Bagian Barat Sumatera Utara Bagian Barat Kepulauan Riau Bangka Belitung

Jumlah Pelabuhan Perikanan (Lokasi) 27 21 15 17 3 15 79 8 9 13 207

B. Cluster 2 (Sumsel, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jabar) No.


1

PPS Nizam Zachman

2 3 4

PPN Karangantu PPN Palabuhanratu PPN Kejawanan JUMLAH

Wilayah Pendampingan DKI Jakarta Sumatera Selatan Lampung Banten Jawa Barat Bagian Selatan Jawa Barat Bagian Utara

Jumlah Pelabuhan Perikanan (Lokasi) 6 3 25 34 21 43 132

C. Cluster 3 (Jateng, D.I. Yogyakarta, Jatim, Kalteng, Kalsel) No.


Wilayah Pendampingan

1

PPS Cilacap

2

PPN Pekalongan

3

PPN Brondong

Jawa Tengah Bagian Selatan D.I. Yogyakarta Jawa Tengah Bagian Utara Kalimantan Tengah Jawa Timur Bagian Utara

4

PPN Prigi

Kalimantan Selatan Jawa Timur Bagian Selatan JUMLAH

Jumlah Pelabuhan Perikanan (Lokasi) 26 16 63 8 42 7 38 200

105

D. Cluster 4 (Sultra, Sulteng, Gorontalo, Kalbar, Kaltara, Kaltim) No.


1

PPS Kendari

2

PPN Kwandang

3

PPN Pemangkat

4

PPP Teluk Batang JUMLAH

Wilayah Pendampingan Sulawesi Tenggara Sulawesi Tengah Gorontalo Kalimantan Utara Kalimantan Timur Kalimantan Barat

Jumlah Pelabuhan Perikanan (Lokasi) 13 26 19 4 10 48 120

E. Cluster 5 (Bali, NTB, NTT, Sulut, Sulbar, Sulsel, Maluku, Malut, Papua Barat, Papua) No.


1

PPS Bitung

2

PPN Pengambengan

3

PPN Ambon

4

PPN Ternate

5

PPN Tual JUMLAH

Wilayah Pendampingan Sulawesi Utara Sulawesi Barat Sulawesi Selatan Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Papua Maluku Utara Papua Barat Maluku

Jumlah Pelabuhan Perikanan (Lokasi) 17 6 39 10 16 18 8 16 9 18 157

106

Lampiran 20 DAFTAR PENDAMPING KOORDINATOR WILAYAH (UPT PUSAT) DAN PELABUHAN PERIKANAN SEBAGAI TEMPAT PENYERAHAN BANTUAN A. CLUSTER 1 (ACEH, SUMUT, SUMBAR, RIAU, KEP. RIAU, JAMBI, BENGKULU)

NO

NAMA PELABUHAN

PROV.

KOTA/KAB.

WPPNRI

ALAMAT

A

PPS BELAWAN

1

PP. Abah Krueng (Babah Krueng)

Aceh

Kab. Pidie

571

2

PP. Alue Bu Jalan Baroeh (Alue Bu)

Aceh

Kab. Aceh Timur

571

3

PP. Alue Lhok/Seuneubok Teupin

Aceh

Kab. Aceh Timur

571

4

PP. Bangka Jaya

Aceh

Kab. Aceh Utara

571

5

PP. Baroeh Buging (Baroh Bugeng)

Aceh

Kab. Aceh Timur

571

6

PP. Blang Uyok

Aceh

Kab. Aceh Timur

571

7

PP. Cot Jaja

Aceh

Kab. Pidie

571

8

PP. Desa Mesjid

Aceh

Kab. Aceh Tamiang

571

Desa Mesjid, Kec. Bendahara, Kab. Aceh Tamiang, Aceh

9

PP. Jaring (Teupin Jaring)

Aceh

Kab. Aceh Timur

571

Desa Teupin Jaring, Kec. Idi Rayeuk, Kab. Aceh Timur

10

PP. Kb. Tanjung

Aceh

Kab. Pidie

571

Desa Jumerang, Kec. Kembang Tanjung, Kab Pidie

11

PP. Kuala Brabo (Kuala Beurabo)

Aceh

Kab. Pidie

571

Desa Keupula, Kec. Simpang Tiga, Kab Pidie

12

PP. Kuala Idi (Idi)

Aceh

Kab. Aceh Timur

571

Kec. Idi Rayeuk, Kab. Aceh Timur, Aceh

13

PP. Kuala Jeumpa

Aceh

Kab. Bireuen

571

Desa Kuala Jeumpa, Kec. Jeumpa, Kab. Bireuen

14

PP. Kuala Langsa

Aceh

Kota Langsa

571

Desa Kuala Langsa, Kec Langsa Barat, Kota Langsa , Aceh

Desa Abah Krueng Kecamatan Batee Kabupaten Pidie Nanggroe Aceh Darussalam. Jl. Medan-Banda Aceh, Kec. Pereulak Barat, Kab. Aceh Timur, Aceh Jl. Medan-Banda Aceh, Desa Alue Lhok, Kec. Peureulak Timur, Kab. Aceh Timur, Aceh Desa Bangka Jaya, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara Jl. Medan-Banda-Aceh, Desa Baroh Bugeng, Kec. Nurussalam, Kab. Aceh Timur, Aceh Jl. Medan-Banda Aceh, Desa Blang Uyok, Kec. Julok, Kab. Aceh Timur, Aceh Desa Cot Jaja, Kec. Simpang Tiga, Kab. Pidie Nanggroe Aceh Darussalam

107

571

Jl. Medan-Banda Aceh, Kembang Tanjong, Desa Rambong Payong, Kec. Peureulak, Kab. Aceh Timur, Aceh

15

PP. Kuala Leugee

Aceh

Kab. Aceh Timur

16

PP. Kuala Raja

Aceh

Kab. Bireuen

571

Desa Kuala Raja, Kec. Kuala, Kab. Bireuen

17

PP. Mereudu (Meureudue)

Aceh

Kab. Pidie Jaya

571

Desa Meunasah Balek, Kec. Mereudu, Kab. Pidie Jaya

18

PP. Pasiran (Lhok Pasiran)

Aceh

Kota Sabang

571

Jl. Cut Nyak Dhien, Desa Kota Timu, Kec. Sukakarya, Kota Sabang

19

PP. Peudada

Aceh

Kab. Bireuen

571

Jl. Medan - Banda Aceh 204, Desa Pulo, Kec. Peudada, Kab. Bireuen

20

PP. Plimbang (Peulimbang)

Aceh

Kab. Bireuen

571

Desa Seuneubok Peulimbang, Kec. Peulimbang, Kab. Bireuen

21

PP. Samalanga

Aceh

Kab. Bireuen

571

Desa Pante Range, Kec. Samalanga, Kab. Bireun

22

PP. Teupin Kuyun (Teupin Kuyuen Dsn. Puuk)

Aceh

Kab. Aceh Utara

571

Desa Teupin Kuyuen, Kec. Seunuddon, Kab. Aceh Utara.

23

PP. Teupin Pasie Jaboy

Aceh

Kota Sabang

571

Gampong Jaboi, Desa Jaboi, Kec. Sukajaya, Kota Sabang

24

PP. Teupin Pukat

Aceh

Kab. Aceh Timur

571

25

PP. Teupin Siron

Aceh

Kab. Bireuen

571

26

PP. Ujong Pei (Ujong Pie)

Aceh

Kab. Pidie

571

27

PP. Ulim

Aceh

Kab. Pidie Jaya

571

Desa Dayah Leubue, Kec. Ulim, Kab. Pidie Jaya

28

PP. Bagan Deli

Sumatera Utara

Kota Medan

571

JL Gabion, Desa Bagan Deli, Kec. Medan Belawan, Kota Medan

29

PP. Bagan Kuala

Sumatera Utara

Kab. Serdang Bedagai

571

Desa Tanjung Beringin, Kab. Serdang Bedagai, Sumatera Utara

30

PP. Bagan Percut

Sumatera Utara

Kab. Deli Serdang

571

Desa Percut, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang

31

PP. Bagan Serdang

Sumatera Utara

Kab. Deli Serdang

571

Beringin, Deli Serdang, Sumatera Utara

32

PP. Belawan

Sumatera Utara

Kota Medan

571

Jl. Pelabuhan Perikanan Gabion, Belawan, Kelurahan Bagan Deli, Kec. Medan Belawan, Kotak Pos 20

33

PP. Biduk Bubun

Sumatera Utara

Kab. Langkat

571

Desa Bubun, Tanjungpura, Kab. Langkat, Prov. Sumatera Utara

34

PP. Campea

Sumatera Utara

Kab. Labuhan Batu Utara

571


Jl. Medan - Banda Aceh, Desa Teupin Pukat, Kec. Nurussalam, Kab. Aceh Timur, Aceh Teupin Siron Gandapura Bireuen, Aceh Desa Ujong Pie, Kec. Muara Tiga, Kab. Pidie Nangroe Aceh Darussalam

108

35

PP. Desa Lalang

Sumatera Utara

Kab. Batubara

571

JL Ring Road Inalum, Desa Lalang, Kec. Medang Deras, Kab. Batubara

36

PP. Kuala Serapu

Sumatera Utara

Kab. Langkat

571

Jl. Pelabuhan Beras Basa, Kec. Pangkalan Susu

37

PP. Nelayan Indah

Sumatera Utara

Kota Medan

571

Desa Nelayan Indah, Kec. Medan Labuhan, Kota Medan

38

PP. Pangkalan Brandan

Sumatera Utara

Kab. Langkat

571

JL. Babalan Pajak Ikan Lama Gang Tenggiri, Desa Brandan Timur, Kec. Babalan, Kab. Langkat

39

PP. Pangkalan Dodek

Sumatera Utara

Kab. Batubara

571

JL. T. Amir Hamzah, Desa Pangkalan Dodek Lama, Kec. Medang Deras, Kab. Batubara

40

PP. Pangkalan Susu

Sumatera Utara

Kab. Langkat

571

Jl. Pelabuhan Beras Basa, Desa Beras Basa, Kec. Pangkalan Susu

41

PP. Pantai Labu

Sumatera Utara

Kab. Deli Serdang

571

JL Pantai Labu Pekan, Desa Pantai Labu Pekan, Kec. Pantai Labu, Kab. Deli Serdang

42

PP. Perupuk

Sumatera Utara

Kab. Batubara

571

Desa Perupuk, Kec. Lima Puluh, Kab. Batubara

43

PP. Sei Berombang

Sumatera Utara

Kab. Labuhan Batu

571

Panai Hilir, Labuhan Batu, Kab. Labuhan Batu

44

PP. Sialang Buah

Sumatera Utara


571

Desa Sialang Buah, Kec. Teluk Mengkudu, Kab. Serdang Begadai

45

PP. Tanjung Balai Asahan

Sumatera Utara

Kab. Asahan

571

Kecamatan tanjung Balai Asahan, Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara

46

PP. Tanjung Beringin

Sumatera Utara


571

Dusun I, Desa Tanjung Beringin, Kec. Tanjung Beringin

47

PP. Tanjung Leidong

Sumatera Utara


571

Jl. H. Iwan Maksum, Desa Tanjung Leidong, Kec. Kuala Leidong, Kab. Labuhan Batu Utara

48

PP. Tanjung Tiram

Sumatera Utara

Kab. Batubara

571

Desa Bandar Rahmad, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara

49

PP. Bagan Siapi-Api

Riau

Kab. Rokan Hilir

571

Jalan Pelabuhan Baru, Bangko, Rokan Hilir, Riau

50

PP. Bantan Air

Riau

Kab. Bengkalis

571

Desa Bantan, Bengkalis

51

PP. Bengkalis

Riau

Kab. Bengkalis

571

Desa Bengkalis Kota, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis

52

PP. Dermaga Perairan Teluk Dalam

Riau

Kab. Pelalawan

711

Kab. Pelalawan

53

PP. Dompas

Riau

Kab. Bengkalis

571

54

PP. Dumai

Riau

Kota Dumai

571

55

PP. Jangkang

Riau

Kab. Bengkalis

571

Desa Dompas, Kab. Bengkalis Jl. Pangkalan Sesai, Desa Purnama, Kec. Dumai Barat, Kab. Dumai Desa Jangkang, Kec. Bantan, Kab. Bengkalis

109

Jl. Yos Sudarso, Desa Tanah Merah, Kel. Kuala Enok, Kec. Tanah Merah, Kab. Indragiri Hilir Desa Meskom, Kab. Bengkalis Desa Prapat Tunggal, Kab. Bengkalis Jl.Pelabuhan PPI, Desa Selat Panjang Kota, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kepulauan Meranti Desa Sinaboi, Kec. Sinaboi, Kab. Rokan Hilir

56

PP. Kuala Enok

Riau

Kab. Indragiri Hilir

711

57

PP. Meskom

Riau

Kab. Bengkalis

571

58

PP. Prapat Tunggal

Riau

Kab. Bengkalis

571

59

PP. Selat Panjang

Riau

Kab. Kep. Meranti*

571

60

PP. Sinaboi

Riau

Kab. Rokan Hilir

571

61

PP. Sungai Guntung

Riau

Kab. Indragiri Hilir

711

Jl. Yos Sudarso, Desa Taga Raja, Kec. Kateman, Kab. Indragiri Hilir

62

PP. Tanjung Samak

Riau

Kab. Kep. Meranti*

571

Desa Tanjung Samak, Kec. Rangsang, Keb. Bengkalis

63

PP. Titi Akar

Riau

Kab. Bengkalis

571

Desa Titi Akar, Kec. Rupat Utara, Bengkalis

B

PPS BUNGUS

64

PP. Air Bangih (Aia Bangih)

Sumatera Barat

Kab. Pasaman Barat

572

Jorong Pasar Suak, Kel. Nagari Sasak, Kec. Sungai Beremas, Kab. Pasaman Barat

65

PP. Api-Api

Sumatera Barat

Kab. Pesisir Selatan

572

Kec. Bayang, Kab. Pesisir Selatan

66

PP. Batang Gasan

Sumatera Barat

Kab. Padang Pariaman

572

Kec. Batang Gasan, Kab. Padang Pariaman

67

PP. Bungus

Sumatera Barat

Kota Padang

572

Jl Raya Padang - Painan KM 16 Padang, Desa labuhan

68

PP. Carocok Tarusan

Sumatera Barat


572

69

PP. Karan Aur

Sumatera Barat

Kota Pariaman

572

70

PP. Muaro Anai

Sumatera Barat

Kota Padang

572

Carocok Ampang Pulai Tarusan, Desa Kenagarian Ampang Pulai, Kec. Koto XI Tarusan, Kab. Pesisir Selatan Desa Karan Aur , Kec. Pariaman Tengah , Kota Pariaman , Prov. Sumatera Barat Kel. Padang Sarai, Kec. Koto Tangah, Kota Padang Jl. Nasri Nasar, Kelurahan Pasir Pariaman Tengah, Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman, Prov. Sumatera Barat Pasa Gompong, Kecamatan Lengayang, Kab. Pesisir selatan, Provinsi Sumatera Barat

71

PP. Muaro Pariaman

Sumatera Barat

Kota Pariaman

572

72

PP. Pasar Kambang (Kambang)

Sumatera Barat


572

73

PP. Pasie Nan Tigo

Sumatera Barat

Kota Padang

572

Desa Pasie Nan Tigo, Kec. Pasie Nan Tigo, Kota Padang

74

PP. Pasir Baru

Sumatera Barat


572

Desa Korong Pasir Baru, Kec. Sungai Limau, Kab. Padang Pariaman

110

Kab. Pasaman Barat

572

Jorong Padang Halaban, Desa Nagari Sasak, Kec. Sasak Ranah Pesisir, Kab. Pasaman Barat, Prov. Sumatera Barat Desa Sikakap, Kec. Pagai Selatan, Kab. Kep. Mentawai, Prov. Sumatera Utara Kampung Penyeberangan, Desa Surantih, Kec. Sutera, Kab. Pesisir Selatan Jorong Pasia Tiku, Kel. Nagari Tiku Selatan, Kec. Tanjung Mutiara, Kab. Agam

75

PP. Sasak

Sumatera Barat

76

PP. Sikakap

Sumatera Barat

Kab. Kep. Mentawai

572

77

PP. Surantiah

Sumatera Barat


572

78

PP. Tiku

Sumatera Barat

Kab. Agam

572

79

PP. Tuapejat (Tua Pejat)

Sumatera Barat

Kab. Kep. Mentawai

572

Jl. Raya Tua Pejat KM. 1,5 , Kec. Sipora Utara, Kab. Kep. Mentawai, Prov. Sumatera Barat

80

PP. Ulakan Tapakis

Sumatera Barat


572

Desa Ulakan Tapakis, Kec. Ulakan Tapakis, Kab. Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat

81

PP. Kuala Tungkal

Jambi

Kab. Tanjung Jabung Barat

711

Ds. Tungkal 1, Kec. Tungkal Ilir, Kab. Tanjung Jabung Barat

82

PP. Nipah Panjang

Jambi

Kab. Tanjung Jabung Timur

711

83

PP. Teluk Majelis

Jambi

Kab. Tanjung Jabung Timur

711

84

PP. Air Napal

Bengkulu

Kab. Bengkulu Utara

572

85

PP. Air Rami

Bengkulu

Kab. MukoMuko

572

86

PP. Muara Maras

Bengkulu

Kab. Seluma

572

87

PP. Muara Pring Baru

Bengkulu

Kab. Seluma

572

88

PP. Muara Sungai Ketahun

Bengkulu

Kab. Bengkulu Utara

572

89

PP. Pasar Bantal

Bengkulu

Kab. MukoMuko

572

90

PP. Pasar Bawah/Manna

Bengkulu

Kab. Bengkulu Selatan

572

Desa Nipah Panjang 1, Kec. Nipah Panjang, Kab. Tanjung Jabung Timur, Jambi Desa Teluk Majelis, Kec. Kuala Jambi, Kab. Tanjung Jabung Timur Lubuk Tanjung, Air Napal, Bengkulu Utara Desa Air Rami, Kecamatan Air Rami, Kab. Muko-Muko, Prov. Bengkulu Jl. Lintas Bengkulu Manna, Kec. Semidang Alas Maras, Kab. Seluma, Prov. Bengkulu Desa Ujung Padang, Kec. Semidang Alas Maras, Kab. Seluma, Prov. Bengkulu Jl. Lintas Bengkulu Ketahun, Desa Pasar Ketahun di Muara Sungai Ketahun, Kec. Ketahun, Kab.Bengkulu Utara, Prov. Bengkulu Jl. Nelan Indah,Desa Pasar Bantal, Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten Muko-Muko, Provinsi Bengkulu JL. Pasar Bawah, Desa Pasar Bawah, Kec. Pasar Manna, Kab.Bengkulu Selatan, Prov. Bengkulu

111

91

PP. Pasar Bengkulu

Bengkulu

Kota Bengkulu

572

Jl. Enggano No. 05 Kelurahan Pasar Bengkulu, Kec. Sungai Serut, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu

92

PP. Pasar Ngalam

Bengkulu

Kab. Seluma

572

Desa Pasar Ngalam, Kec. Periukan, Kab. Seluma, Prov. Bengkulu

93

PP. Pasar Palik

Bengkulu

Kab. Bengkulu Utara

572

Desa Pasar Palik, Kec. Air Napal, Kab. Bengkulu Utara

94

PP. Pasar Seluma

Bengkulu

Kab. Seluma

572

Desa Pasar Seluma, Kec. Seluma Selatan, Kab.Seluma, Prov. Bengkulu

95

PP. Pondok Besi

Bengkulu

Kota Bengkulu

572

Jl. Tapak Padri Kelurahan Pondok Besi, Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu, Prov. Bengkulu

96

PP. Pulau Baai

Bengkulu

Kota Bengkulu

572

Jl. Yos Sudarso RT. 05 Pulau Baai

97

PP. Sungai Lemau (Pondok Kelapa)

Bengkulu

Kab. Bengkulu Tengah

572

Jalan Raya Bengkulu,Lais,Pondok Kelapa, Bengkulu Tengah

98

PP. Sungai Muara Ipuh

Bengkulu

Kab. MukoMuko

572

Jl. Lintas Bengkulu Mukomuko, Desa Pulau Makmur, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Muko-Muko, Propinsi Bengkulu

C

PPN SIBOLGA

99

PP. Air Berudang

Aceh

Kab. Aceh Selatan

572

Kel. Air Berudang, Kec. Tapak Tuan, Kab. Aceh Selatan

100

PP. Alue Ambang

Aceh

Kab. Aceh Jaya

572

Jl. Tgk Bubon, Kel. Alue Ambang, Kec. Teunom, Kab. Aceh Jaya

101

PP. Alue Naga I

Aceh

Kota Banda Aceh

572

102

PP. Alue Naga II

Aceh

Kota Banda Aceh

572

103

PP. Alue Rambot

Aceh

Kab. Aceh Barat Daya

572

104

PP. Babah Lueng

Aceh

Kab. Nagan Raya

572

105

PP. Babah Nipah

Aceh

Kab. Aceh Jaya

572

Jl. Nasional, Kel. Babah Nipah, Kec. Sampoiniet, Kab. Aceh Jaya

106

PP. Batu Itam

Aceh

Kab. Aceh Selatan

572

Kel. Batu Itam, Kec. Tapak Tuan, Kab. Aceh Selatan

107

PP. Blang Padang

Aceh


572

Kec. Tangan-Tangan, Kab. Aceh Barat Daya

108

PP. Busong

Aceh

Kab. Simeulue

572

Jl. Teupah selatan, Kel. Busong, Kec. Simeulue Timur, Kab. Simeulue

Dusun Musafir, Kel. Alue Naga, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh Dusun Kutaran, Kel. Alue Naga, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh Jl. Desa Alue Rambot, Kel. Alue Rambot, Kec. Lembah Sabil, Kab. Aceh Barat Daya Desa Babah Lueng, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

112

Jl. Meulaboh-Banda Aceh, Desa Gampong Blang, Kec. Krueng Sabe, Kab. Aceh Jaya Nangroe Aceh Darussalam Kec. Meuraxa, Kota Banda Aceh, Aceh Lr. Seulanga, Kel. Deah Glumpang, Kec. Meuraxa, Kota Banda Aceh, Aceh

109

PP. Calang

Aceh

Kab. Aceh Jaya

110

PP. Deah Baro

Aceh

Kota Banda Aceh

572

111

PP. Deah Glumpang (Deah Geulumpang)

Aceh

Kota Banda Aceh

572

112

PP. Demaga Haloban

Aceh

Kab. Aceh Singkil

572

Kel. Haloban, Kec. Pulau Banyak Barat, Kab. Aceh Singkil

113

PP. Dermaga Ikan Pulau Baguk

Aceh

Kab. Aceh Singkil

572

Jl. Nelayan, Kel. Pulau Baguk, Kec. Pulau Banyak, Kab. Aceh Singkil

114

PP. Dermaga Ikan Pulau Balai (Dermaga Pulau Balai)

Aceh

Kab. Aceh Singkil

572

Kel. Pulau Balai, Kec. Pulau Banyak, Kab. Aceh Singkil

115

PP. Dermaga Teluk Nibung

Aceh

Kab. Aceh Singkil

572

Kel. Pulau Nibung, Kec. Pulau Banyak, Kab. Aceh Singkil

116

PP. Dermaga Ujung Sialit

Aceh

Kab. Aceh Singkil

572

Kel. Ujung Sialit, Kec. Pulau Banyak Barat, Kab. Aceh Singkil

117

PP. Gosong Telaga Selatan

Aceh

Kab. Aceh Singkil

572

Kec. Singkil Utara, Kab. Singkil

118

PP. Gosong Telaga Utara

Aceh

Kab. Aceh Singkil

572

Kec. Singkil Utara, Kab. Singkil

119

PP. Kareung

Aceh

Kab. Aceh Besar

572

Desa Kareung Kec. Lhoong Kab. Aceh Besar Nanggroe Aceh Darussalam

120

PP. Kedai Bakongan

Aceh

Kab. Aceh Selatan

572

Desa Keude Bakongan, Kec. Bakongan, Kab. Aceh Selatan

121

PP. Kemumu Hilir

Aceh

Kab. Aceh Selatan

572

Kel. Sawang Indah, Kec. Labuhan Haji Timur, Keb. Aceh Selatan

122

PP. Keude Trumon

Aceh

Kab. Aceh Selatan

572

Kel. Keude Trumon, Kec. Trumon, Kab. Aceh Selatan

123

PP. Krueng No

Aceh

Kab. Aceh Jaya

572

Jl. Kuto No, Kel. Krueng No, Kec. Sampoinet, Kab. Aceh Jaya

124

PP. Kuala Bubon

Aceh

Kab. Aceh Barat

572

125

PP. Kuala Iboh

Aceh

Kab. Aceh Selatan

572

126

PP. Kuala Tuha

Aceh

Kab. Nagan Raya

572

Desa Kuala Tuha, Kec. Kuala Pesisir, Kab. Nagan Raya

127

PP. Kuala Unga

Aceh

Kab. Aceh Jaya

572

Kel. Keude Unga, Kec. Jaya, Kab. Aceh Jaya

128

PP. Kuta Blang

Aceh

Kab. Aceh Selatan

572

Kel. Kuta Blang, Kec. Samadua, Kab. Aceh Selatan

129

PP. Labuhan Bajau

Aceh

Kab. Simeulue

572

Jl. Teupah selatan, Kel. Labuhan Bajau, Kec. Teupah Selatan, Kab. Simeulue

572

Jl. Meulaboh-Banda Aceh, Desa Kuala Bubon, Kec. Samatiga, Kab. Aceh Barat Kec. Labuhan Haji Barat, Kab. Aceh Selatan

113

Jl. Kawat, Kel. Labuhan Bakti, Kec. Teupah Selatan, Kab. Simeulue Desa Pasar Lama Kec. Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan Nangroe Aceh Darussalam

130

PP. Labuhan Bakti

Aceh

Kab. Simeulue

572

131

PP. Labuhan Haji (Pasar Lama)

Aceh

Kab. Aceh Selatan

572

132

PP. Labuhan Tarok

Aceh

Kab. Aceh Selatan

572

Desa Labuhan Tarok, Kec. Meukek, Kab. Aceh Selatan

133

PP. Lam Tengoh

Aceh

Kab. Aceh Besar

572

Kec. Peukan Bada, Kab. Aceh Besar, Provinsi Aceh

134

PP. Lambaro Neujib

Aceh

Kab. Aceh Besar

572

135

PP. Lambeuso/Ujong Muloh

Aceh

Kab. Aceh Jaya

572

136

PP. Lampulo (Lampulo Eksisting)

Aceh

Kota Banda Aceh

572

137

PP. Lampuyang

Aceh

Kab. Aceh Besar

572

Kel. Lampuyang, Kec. Pulo Aceh, Kab. Aceh Besar

138

PP. Lamteh

Aceh

Kab. Aceh Besar

572

Jl. Ujung Pancu, Kel. Lamteh, Kec. Peukan Bada, Kab. Aceh Besar

139

PP. Latak Ayah

Aceh

Kab. Simeulue

572

140

PP. Latiung

Aceh

Kab. Simeulue

572

141

PP. Layeuen

Aceh

Kab. Aceh Besar

572

142

PP. Lewak

Aceh

Kab. Simeulue

572

Kel. Lewak, Kec. Alafan, Kab. Simeulue

143

PP. Lhok Aman

Aceh

Kab. Aceh Selatan

572

Kel. Lhok Aman, Kec. Meukek, Kab. Aceh Selatan

144

PP. Lhok Araban/Kampung Aie

Aceh

Kab. Simeulue

572

Jl. Araban. Kampung Aie, Kec. Simeulue Tengah, Kab. Simeulue

145

PP. Lhok Bengkuang

Aceh

Kab. Aceh Selatan

572

Jl. Teuku Cut Ali No.261, Desa Lhok Bengkuang, Kec. Tapak Tuan, Kab. Aceh Selatan

146

PP. Lhok Bihau

Aceh

Kab. Simeulue

572

Kel. Lhok Bihau, Kec. Simeulue Barat, Kab. Simeulue

147

PP. Lhok Bubon

Aceh

Kab. Aceh Barat

572

Jl. TPI, Kel. Lhok Bubon Kec. Samatiga, Kab. Aceh barat

148

PP. Lhok Geulumpang

Aceh

Kab. Aceh Jaya

572

Jl. TPI Lhok Geulumpang, Kel. Lhok Geulumpang, Kec. Setia Bakti, Kab. Aceh Jaya

Jl. Ujung Pancu, Kel. Lambaro Neujib, Kec. Peukan Bada, Kab. Aceh Besar Jl. Calang-Banda Aceh Desa Lambeuso Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya Naggroe Aceh Darusalam Jl. Sisingamangaraja Ujung no.16, Desa Lampulo, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh

Simeulue Tengah, Desa Latak Aya, Kec. Simeulue Tengah, Kab. Simeulue Jl. Sinabang-Labuhan Haji, Kel. Latung, Kec. Teupah Selatan, Kab. Simeulue Kel. Layen, Kec. Leupung, Kab. Aceh Besar

114

149

PP. Lhok Kruet

Aceh

Kab. Aceh Jaya

572

Jl. Calang-Banda Aceh, Desa Lhok Kruet, Kec. Sampoiniet, Kab. Aceh Jaya

150

PP. Lhok Rukam

Aceh

Kab. Aceh Selatan

572

Kel. Lhok Reukam, Kec. Tapak Tuan, Kab. Aceh Selatan

151

PP. Lhok Seudu

Aceh

Kab. Aceh Besar

572

152

PP. Lhok Suka Jaya (Suka Jaya)

Aceh

Kab. Simeulue

572

153

PP. Malasin (Ps. Sibigo)

Aceh

Kab. Simeulue

572

Kel. Malasin, Kec. Simeulue Barat

154

PP. Mon Ikeun

Aceh

Kab. Aceh Besar

572

Jl. Lapangan Golf, Desa Mon Ikeun, Kec. Lhok Nga, Kab. Aceh Besar

155

PP. Nasreuheu

Aceh

Kab. Simeulue

572

Kel. Nasreue, Kec. Salang, Kab. Simeulue

156

PP. Padang Bakau

Aceh

Kab. Aceh Selatan

572

Kel. Padang Bakau, Kec. Labuhan Haji, Kab. Aceh Selatan

157

PP. Padang Panjang

Aceh


572

Desa Susoh, Kec. Susoh, Kab. Aceh Barat Daya

158

PP. Pasie Kuala Ba'u

Aceh

Kab. Aceh Selatan

572

Desa Pasie Kuala Ba'U, Kec. Kluet Utara, Kab. Aceh Selatan

159

PP. Pasie Seubadeh

Aceh

Kab. Aceh Selatan

572

Jl. T. Tuan-Medan, Kel. Seubadeh, Kec. Bakongan Timur, Kab. Aceh Selatan

160

PP. Patek

Aceh

Kab. Aceh Jaya

572

Jl. TPI, Kel. Patek, Kec. Sampoinet, Kab. Aceh Jaya

161

PP. Potongan

Aceh

Kab. Simeulue

572

Jl. Melur, Kel. Sinabang, Kec. Simeulue Timur, Kab. Simeulue

162

PP. Pulau Sarok

Aceh

Kab. Singkil

572

Kec. Pulau Sarok, Kab. Singkil

163

PP. Rantau Binuang

Aceh

Kab. Aceh Selatan

572

Jl. Tengku Cut Ali, Kel. Rantau Binuang, Kec. Kluet Selatan, Kab. Aceh Selatan

164

PP. Rigaih

Aceh

Kab. Aceh Jaya

572

Jl. Calang-Banda Aceh, Desa Rigaih, Kec. Setia Bakti, Kab. Aceh Jaya Nanggroe Aceh Darussalam

165

PP. Sambai

Aceh

Kab. Simeulue

572

Jl. Ds. Ifak Bak, Kel. Sambai, Kec. Teluk Dalam, Kab. Simeulue

166

PP. Sanee

Aceh

Kab. Aceh Besar

572

167

PP. Seurapong

Aceh

Kab. Aceh Besar

572

168

PP. Suak Semaseh

Aceh

Kab. Aceh Barat

572

Jl. Nasional, Kel. Suak Semaseh, Kec. Samatiga, Kab. Aceh Barat

169

PP. Suka Karya

Aceh

Kab. Simeulue

572

Jl. Pahlawan Desa Sukakarya, Kec. Simeulu Timur, Kab. Simeulue

Kel. Layen, Kec. Leupung, Kab. Aceh Besar Jl. Tgk Diujung, Kel. Sukajaya, Kec. Simeulue Timur, Kab. Simeulue

Desa Sanee, Kec. Lhoong, Kab. Aceh Besar, Nanggroe Aceh Darussalam Desa Seurapong, Kec. Pulau Aceh, Kab. Aceh Besar, Nanggroe Aceh Darussalam

115

170

PP. Suka Makmue

Aceh

Kab. Aceh Singkil

572

171

PP. Tanjung Raya

Aceh

Kab. Simeulue

572

172

PP. Titi Arusan

Aceh

Kota Banda Aceh

572

173

PP. Ujong Baroh (Ujong Baroeh)

Aceh

Kab. Aceh Barat

572

Jl. TPI, Desa Ujong Baroh, Kec. Johan Pahlawan

174

PP. Ujung Pancu/Ujong Pancu

Aceh

Kab. Aceh Besar

572

Jl. Ujong Pancu, Kel. Lampage, Kec. Peukan Bada, Kab. Aceh Besar

175

PP. Ujung Pulo Rayeuk

Aceh

Kab. Aceh Selatan

572

Kec. Bakongan Timur, Kab. Aceh Selatan

176

PP. Ujung Serangga (Ujong Serangga)

Aceh


572

Desa Ujung Serangga Kec. Susoh Kab. Aceh Barat Daya Nanggroe Aceh Darussalam

177

PP. Ujung Seudeun (Ujong Seudeun)

Aceh

Kab. Aceh Jaya

572

Kel. Ujung Seudeun, Kec. Jaya, Kab. Aceh Jaya

178

PP. Barus

Sumatera Utara

Kab. Tapanuli Tengah

572

Desa Pasar Terendam, Kec. Barus, Kab. Tapanuli Tengah

179

PP. Labuhan Angin

Sumatera Utara


572

Desa Labuhan Angin, Kec. Tapian Nauli II, Kab. Tapanuli Tengah

180

PP. Pulau Tello

Sumatera Utara

Kab. Nias Selatan

572

Desa Simaluaya, Kec. Pulau Batu, Kab. Nias Selatan

181

PP. Sibolga

Sumatera Utara


572

Jl. Gatot Subroto Pondok Batu Sarudik Sibolga, Des

182

PP. Sibolga (PPI)

Sumatera Utara

Kota Sibolga

572

Kota Sibolga

183

PP. Sirombu

Sumatera Utara

Kab. Nias Barat*

572

Desa Sirombu, Kec. Sirombu, Kab. Nias Barat, Prov. Sumatera Utara

184

PP. Sorkam

Sumatera Utara


572

Desa Pasar Sorkam, Kec. Sorkam Barat, Kab. Tapanuli Tengah

185

PP. Teluk Dalam

Sumatera Utara

Kab. Nias Selatan

572

Kec. Teluk Dalam, Kab. Nias Selatan, Prov. Sumatera Utara

D

Kec.Singkil, Kab. Aceh Singkil Jl. Lingkar Simeulue, Kel. Tanjung Raya, Kec. Teluk Dalam, Kab. Simeulue Jl. Syah Kuala, Kel. Deah Raya, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh

PPN SUNGAILIAT

186

PP. Antang Tarempa

Kep. Riau

Kab. Kep. Anambas

711

Antang tarempa timur, Kec.Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas

187

PP. Barelang

Kep. Riau

Kota Batam

711

Jembatan 2 Barelang,Kelurahan Pulau Setokok, Kec.Bulang Pulau Nipam Batam, Kota Batam

188

PP. Kijang

Kep. Riau

Kab. Bintan (Kep. Riau)

711

Jl. Barek Motor Kijang, Desa Kijang Kota, Kec. Bintan Timur, Kab. Bintan

116

189

PP. Moro

Kep. Riau

Kab. Karimun

711

JL.Gelugur, Desa Moro, Kec. Moro, Kab. Karimun

190

PP. Sedanau

Kep. Riau

Kab. Natuna

711

Jl.Yos Sudarso RT 02/RW 01, Kelurahan Sedanau, Kec. Bunguran Barat, Kab. Natuna

191

PP. Selat Lampa PP. Tanjung Balai Karimun

Kep. Riau

Kab. Natuna

711

Kep. Riau

Kab. Karimun

711

193

PP. Tanjung Pinang

Kep. Riau

Kota Tanjungpinang

711

194

PP. Telaga Punggur

Kep. Riau

Kota Batam

711

Jln.Pattimura RT 002/002 Teluk Nipah,Telaga Pungur, Desa Kabil, Kec. Nongsa, Kota Batam

192

E

Kec. Puau Tiga, Kab. Natuna Tanjung Balai Karimun, Kab. Karimun Jl.Pelantar KUD Pasar Baru Tanjung Pinang, Desa Tanjung Pinang Kota, Kec. Tanjung Pinang Kota, Kota Tanjung Pinang

PPN TANJUNG PANDAN

195

PP. Batu Belubang

Kep. Bangka Belitung

Kab. Bangka Tengah

711

Desa Batu Belubang, Kec. Pangkalan Baru, Kab. Bangka Tengah

196

PP. Gantung


Kab. Belitung Timur

711

Jl. Dermaga Dusun Lenggang, Kelurahan Lenggang, Kec. Gantung, Kab. Belitung Timur

197

PP. Kelabat (Batu Dinding)

Kab. Bangka

711

Kel. Tanjung Gudang Belinyu, Kab. Bangka

198

PP. Kurau

Kab. Bangka Tengah

711

Desa Kurau Timur, Kec. Koba, Kab.Bangka Tengah

199

PP. Manggar Belitung Timur


Kab. Belitung Timur

711

Jl. Lipat Kajang No. 1 Manggar, Desa Baru, Kecamatan Belitung Timur Selatan, Kab. Belitung Timur

200

PP. Muara Sungai Baturusa


Kota Pangkalpinang

711

Muara Sungai Batu Rusa, Jl. Ketapang, Kel. Air Itam, Kec. Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang

201

PP. Muntok


Kab. Bangka Barat

711

Pasar Muntok, Kel. Tanjung, Kec. Muntok, Kab. Bangka Barat

202

PP. Sadai


Kab. Bangka Selatan

711

Desa Sadai, Kec. Tukak Sadai, Kab. Bangka Selatan

203

PP. Selat Nasik


Kab. Belitung

711

Jl. Pantomo No.13, RT 03 Dusun 1, Kec. Selat Nasik, Kab.Belitung

204

PP. Selendang Kampit


Kab. Belitung Timur

711

Desa Senyubuk Kelapa Kampit, Kec. Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur

Kep. Bangka Belitung Kep. Bangka Belitung

117

205

PP. Sungai Selan

206

PP. Sungailiat

207

PP. Tanjung Pandan

Kep. Bangka Belitung Kep. Bangka Belitung Kep. Bangka Belitung

Kab. Bangka Tengah

711

Jl. PPI. Sungai Selan, Kec. Sungai Selan, Kab. Bangka Tengah

Kab. Bangka

711

Jl. Yos Sudarso No. 50 , Desa Sungai Liat, Kec. Sungai Liat, Kab. Bangka

Kab. Belitung

711

Jl. RE.Martadinata, Desa Kelurahan Kota, Kec. Tanj

B. CLUSTER 2 (SUMSEL, LAMPUNG, BANTEN, DKI JAKARTA, JABAR)

NO

NAMA PELABUHAN

PROV.

KOTA/ KAB.

WPPNRI

ALAMAT

Jakarta Utara

712

Jl. Cakung Drain Ujung RT 12 RW 04 Desa Cilincing Kec. Cilincing Kota Jakarta Utara DKI Jakarta

A

PPS NIZAM ZACHMAN

1

PP. Cilincing

DKI Jakarta

2

PP. Kalibaru

DKI Jakarta

Jakarta Utara

712

3

PP. Kamal Muara

DKI Jakarta

Jakarta Utara

712

4

PP. Muara Angke

DKI Jakarta

Jakarta Utara

712

5

PP. Nizam Zachman Jakarta

DKI Jakarta

Jakarta Utara

712

Jl. Tuna Raya No. 1 Muara Baru Ujung, Desa Penjaringan,Kota Jakarta Utara, Prov. DKI Jakarta 14440

6

PP. Pulau Pramuka

DKI Jakarta

Kab. Kepulauan Seribu

712

Pulau Pramuka No.1 Desa. Pulau Panggang Kec. Kep Seribu Kab. Kep. Seribu, Prov. DKI Jakarta

7

PP. Jakabaring

Sumatera Selatan

Kota Palembang

711

Jl. Pangeran Ratu - Jakabaring, Desa 15 Ulu, Kec. Seberang Ulu 1, Kota Palembang

8

PP. Sungai Lumpur

Sumatera Selatan

Kab. OKI

711

Kuala Sungai Lumpur, Desa Sungai Lumpur, Kec. Cengal, Kab. Ogan Komering Ilir

9

PP. Sungsang

Sumatera Selatan

Kab. Banyuasin

711

Desa Sungsang IV, Kec. Banyu Asin II, Kab. Banyu Asin

Jl. Kalibaru Barat VII RT 13 RW 04 Desa Kali Baru Kec. Cilincing Kota Jakarta Utara, Prov. DKI Jakarta Jl. Kamal Muara Ujung No.1 RT 02/RW 04, Kel. Kamal Muara, Kec. Penjaringan Jl. Dermaga Muara Ujung Desa Penjaringan No.1, Pelelangan Ikan, Muara Angke, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Prov. DKI Jakarta

118

PROV.

KOTA/ KAB.

WPPNRI

NO

NAMA PELABUHAN

10

PP. Badak

Lampung

Kab. Tanggamus

572

Desa Badak, Kec. Limau, Kab. Tanggamus, Prov. Lampung

11

PP. Bengkunat

Lampung

Kab. Lampung Barat

572

Desa Kota Jawa, Kec. Bngkunat, Kab. Lampung Barat, Prov. Lampung

12

PP. Cabang

Lampung

Kab. Lampung Tengah

712

Desa Cabang, Kec. Bandar Surabaya, Kab. Lampung Tengah

13

PP. Guring

Lampung

Kab. Tanggamus

572

Desa Guring, Kec. Pematang Sawah, Kab. Tanggamus, Prov. Lampung

14

PP. Kalianda

Lampung

Kab. Lampung Selatan

572

Jl. Ratu M. Amin, Desa Kalianda, Kec. Kalianda, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung

15

PP. Karanganyer

Lampung

Kab. Tanggamus

572

Desa Karang Anyar, Kec. Wonosobo, Kab. Tanggamus, Prov. Lampung

16

PP. Kelumbayan

Lampung

Kab. Tanggamus

572

Pantai Titian Muya, Desa Pencandian Kec. Kelumbayan, Kab. Tanggamus, Prov. Lampung

17

PP. Ketapang

Lampung


572

18

PP. Kota Agung

Lampung

Kab. Tanggamus

572

19

PP. Krui

Lampung

Kab. Lampung Barat

572

20

PP. Kuala Jaya

Lampung


572

JL. Kuala Jaya, Desa Bandar Agung, Kec. Sragi, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung

21

PP. Kuala Penet

Lampung

Kab. Lampung Timur

712

Kuala Penet Kec. Limau Kab. Lampung Timur, Lampung.

22

PP. Kunjir

Lampung


572

Desa Kunjir, Kec. Rajabasa, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung

23

PP. Labuhan Maringgai

Lampung

Kab. Lampung Timur

712

Jl. Raya Kuala Labuhan Kec. Labuhan Maringgai, Kab. Lampung Timur, Lampung

24

PP. Lemong

Lampung

Kab. Lampung Barat

572

Jl. Humara Lemong Desa Pekon Lemong, Kec. LemongKabupaten Lampung Barat, Lampung

572

572

25

PP. Lempasing

Lampung

Kota Bandarlampung

26

PP. Muara Piluk Bakauheni

Lampung


ALAMAT

Desa Ketapang, Kec. Ketapang, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung JL. Merdeka, Desa Kota Agung, Kec. Kota Agung, Kab. Tanggamus, Prov. Lampung Jl. Merdeka (Pasar Krui), Desa Pasar Krui, Kec. Pesisir Tengah, Kab. Lampung Barat, Prov. Lampung

Jl. RE. Martadinata KM. 6, Desa Lempasing, Kec Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung, Prov. Lampung Jl. LintasTimur, Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi 119

NO

NAMA PELABUHAN

PROV.

KOTA/ KAB.

WPPNRI

ALAMAT Lampung

27

PP. Pematang Sawa

Lampung

Kab. Tanggamus

572

Desa Durian, Kec. Pematang Sawa, Kab. Tanggamus, Prov. Lampung

28

PP. Putih Doh

Lampung

Kab. Tanggamus

572

Desa Putih Doh, Kecamatan Cukuk Balak, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung

29

PP. Rangai

Lampung


572

JL. Raya Bakauheni, Desa Rangai Tri TunggalL, Kec. Katibung, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung

30

PP. Tanjung Setia

Lampung

Kab. Lampung Barat

572

Desa Tanjung Setia, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung

31

PP. Tegineneng

Lampung

Kab. Tanggamus

572

Desa Tegineneng, Kec. Limau, Kab. Tanggamus, Prov. Lampung

32

PP. Teladas

Lampung

Kab. Tulang Bawang

712

Desa Teladas, Kec. Dente Teladas, Kab. Tulang Bawang

572

JL. Ikan Bawal NO. 3/21, Desa Pasar Kangkung, Kec. Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung

33

PP. Ujung Bom

Lampung

Kota Bandarlampun g

34

PP. Way Muli

Lampung


572

JL. Raya Pesisir Way Muli, Desa Way Muli, Kec. Rajabasa, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung

B

PPN KARANGANTU

35

PP. Anyar

Banten

Kab. Serang

572

Desa Anyer, Kec. Anyer, Kab. Serang

36

PP. Banyuasih

Banten

Kab. Pandeglang

572

Desa Banyuasih, Kec. Cigeulis, Kab. Pandeglang

37

PP. Bayah

Banten

Kab. Lebak

573

38

PP. Binuangen

Banten

Kab. Lebak

573

39

PP. Carita

Banten

Kab. Pandeglang

572

Desa Carita, Kec. Carita, Kabupaten Pandeglang

40

PP. Cibareno

Banten

Kab. Lebak

573

Desa Cibareno, Kec. Cilograng, Kab. Lebak

41

PP. Cikeusik

Banten

Kab. Pandeglang

572

Desa Cikiruh Wetan, Kec. Cikeusik, Kab. Pandeglang

42

PP. Citeureup

Banten

Kab. Pandeglang

572

Jalan Raya Citeureup, Desa Citeureup,Kab. Panimbang, Kab. Pandeglang

43

PP. Cituis

Banten

Kab. Tangerang

712

Desa Suryabahari, Kec. Paku Haji, Kab. Tangerang, Prov. Banten

Desa Bayah Barat, Kec. Bayah, Kab. Lebak Jl. Karang Malang No. 2 Binuangeun, Desa Muara, Kec. Wanasalam, Kab. Lebak, Prov. Banten

120

PROV.

KOTA/ KAB.

WPPNRI

NO

NAMA PELABUHAN

ALAMAT

44

PP. Dadap

Banten

Kab. Tangerang

712

45

PP. Domas

Banten

Kab. Serang

572

46

PP. Karangantu

Banten

Kota Serang

712

47

PP. Kepuh

Banten

Kab. Serang

572

48

PP. Ketapang

Banten

Kab. Tangerang

712

49

PP. Kronjo

Banten

Kab. Tangerang

712

50

PP. Labuan

Banten

Kab. Pandeglang

572

Jl. Pelelangan Ikan, Desa Teluk, Kec. Labuan Kab. Pandeglang

51

PP. Lontar

Banten

Kab. Serang

572

Jl. Raya Lontar, Desa Lontar, Kec. Tirtayasa, Kab. Serang

52

PP. Mauk Barat

Banten

Kab. Tangerang

712

53

PP. Panimbang

Banten

Kab. Pandeglang

572

54

PP. Panyaungan

Banten

Kab. Lebak

573

55

PP. Pasauran

Banten

Kab. Serang

572

Desa Umbul Tanjung, Kec. Cinangka, Kab. Serang

56

PP. Pulo Kali

Banten

Kab. Serang

572

Desa Pulo Ampel, Kec. Pulo Ampel, Kab. Serang

57

PP. Pulo Manuk

Banten

Kab. Lebak

573

58

PP. Sawarna

Banten

Kab. Lebak

573

59

PP. Sidamukti

Banten

Kab. Pandeglang

572

60

PP. Sukahujan

Banten

Kab. Lebak

573

Jl. Sukahujan, Desa Pondok Panjang, Kec. Cihara, Kab. Lebak

61

PP. Sukanegara

Banten

Kab. Pandeglang

572

Desa Sukanegara, Kec. Carita, Kab. Pandeglang

62

PP. Sumur

Banten

Kab. Pandeglang

572

Desa Sumber Jaya, Kec. Sumur, Kab. Pandeglang

63

PP. Tamanjaya

Banten

Kab. Pandeglang

572

Desa Tamanjaya, Kec. Sumur

64

PP. Tanjung Panto

Banten

Kab. Lebak

573

Jl. Tanjung Panto, Desa Muara, Kec. Wanasalam, Kab. Lebak, Prov. Banten

Desa Dadap, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang , Prov. Banten Desa Domas, Kec. Domas, Kab. Serang Desa Banten, Kec. Kesemen, Kota Serang Desa Margagiri, Kec. Bojonegara, Kab. Serang RT II RW 3 Desa Ketapang, Kec. Mauk, Kab. Tangerang, Prov. Banten Jl. Pulo Cangkir, Desa Kronjo, Kec. Kronjo, Kab. Tangerang, Prov. Banten

Desa Mauk Barat, Kecamatan Mauk, Kab. Tangerang, Prov. Banten Jl. Raya Panimbang, Desa Panimbang Jaya, Kec. Panimbang, Kab. Pandeglang Desa Panyaungan, Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten

Desa Darmasari, Kec. Bayah, Kab. Lebak Desa Sawarna, Kec. Bayah, Kab. Lebak Jalan Raya Citeureup, Desa Sidamukti, Kec. Sukaresmi, Kab. Pandeglang

121

PROV.

KOTA/ KAB.

WPPNRI

NO

NAMA PELABUHAN

ALAMAT

65

PP. Tanjung Pasir

Banten

Kab. Tangerang

712

66

PP. Tengkurak

Banten

Kab. Serang

572

67

PP. Terate (Terale)

Banten

Kab. Serang

572

68

PP. Wadas

Banten

Kab. Serang

572

C

PPN PALABUHANRATU

69

PP. Batu Karas

Jawa Barat

Kab. Pangandaran

573

Jl. Pantai Batu Karas, Desa Batu Karas, Kec. Cijulang, Kab. Ciamis

70

PP. Bojong Selawe

Jawa Barat

Kab. Pangandaran

573

Jl.Pantai Bojong Salawe Rt 13/RW 06, Desa karangjaladri, Kec. Parigi, Kab. Ciamis

71

PP. Cibangban

Jawa Barat

Kab. Sukabumi

573

Kampung Ci bangban, Desa Pasir Baru, Kec. Cisolok, Kab. Sukabumi

72

PP. Cijeruk

Jawa Barat

Kab. Garut

573

73

PP. Cikidang

Jawa Barat

Kab. Pangandaran

573

74

PP. Cilauteureun

Jawa Barat

Kab. Garut

573

75

PP. Cimari Muara

Jawa Barat

Kab. Garut

573

76

PP. Cisolok

Jawa Barat

Kab. Sukabumi

573

77

PP. Ciwaru

Jawa Barat

Kab. Sukabumi

573

78

PP. Jayanti

Jawa Barat

Kab. Cianjur

573

Pantai Jayanti, Ds. Cidamar, Kec. Cidaun, Kab. Cianjur, Prop. Jabar

79

PP. Legok Jawa

Jawa Barat

Kab. Pangandaran

573

Jl. Pacuan Kuda, Desa Legok Jawa, Kec. Cimerak, Kab. Ciamis

80

PP. Loji

Jawa Barat

Kab. Sukabumi

573

Kampung Cibuton, Desa Loji, Kec. Simpenan, Kab. Sukabumi

81

PP. Madasari

Jawa Barat

Kab. Pangandaran

573

82

PP. Majingklak (Palataragung)

Jawa Barat

Kab. Pangandaran

573

Desa Tanjung Pasir, Kec. Teluk Naga, Kab. Tangerang, Prov. Banten Jalan Raya Tengkurak, Desa Tengkurak, Kec. Tirtayasa, Kab. Serang Desa Terale, Kec. Kramatwatu, Serang Jalan Raya Bojonegara, Desa Wadas, Kec. Bojonegara, Kab. Serang

Desa Sagara, Kec. Cibalong, Kab. Garut Jl. Komplek Cikidang, Desa Babakan, Kec. Pangandaran, Kab. Pangandaran Desa Pamalayan, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut, Prov. Jawa Barat Desa Karangsari, Kec. Pakenjeng, Kab. Garut kampung Pajaga, Desa Cikahuripan, Kec. Cisolok, Kab. Sukabumi Kampung Palampang, Desa Ciwaru, Kec. Ciemas, Kab. Sukabumi

Dusun Madasari, Desa Masawa, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat Desa Majingklak RT 01 RW 06, Kecamatan Kalipecong, Kabupaten Ciamis

122

PROV.

KOTA/ KAB.

WPPNRI

NO

NAMA PELABUHAN

ALAMAT

83

PP. Mina Jaya

Jawa Barat

Kab. Sukabumi

573

84

PP. Muara Gatah

Jawa Barat

Kab. Pangandaran

573

85

PP. Palabuhan Ratu

Jawa Barat

Kab. Sukabumi

573

86

PP. Pamayang Sari

Jawa Barat

Kab. Tasikmalaya

573

87

PP. Pangandaran

Jawa Barat

Kab. Pangandaran

573

88

PP. Ranca Buaya

Jawa Barat

Kab. Garut

573

Jl.Pelabuhan, Desa Purbayani, Kec. Caringin, Kab. Garut

89

PP. Ujung Genteng

Jawa Barat

Kab. Sukabumi

573

Jl. Ujung Genteng, Desa Ujung Genteng, Kec. Cilacap, Kab. Sukabumi

D

PPN KEJAWANAN

90

PP. Ambulu

Jawa Barat

Kab. Cirebon

712

91

PP. Bandengan

Jawa Barat

Kab. Cirebon

712

92

PP. Blanakan

Jawa Barat

Kab. Subang

712

93

PP. Bondet

Jawa Barat

Kab. Cirebon

712

94

PP. Bungko

Jawa Barat

Kab. Cirebon

712

Desa Bungko, Kec. Kapetakan, Kab. Cirebon, Jawa Barat

95

PP. Bungko Lor

Jawa Barat

Kab. Cirebon

712

Desa Bungko Lor, Kec. Kapetakan, Kab. Cirebon, Prov. Jawa Barat

96

PP. Cangkol

Jawa Barat

Kota Cirebon

712

Jalan Dolly Raya, Desa Lemah Wungkuk Kec. Lemah Wungkuk, Kota Cirebon, Prov. Jawa Barat

97

PP. Cangkring

Jawa Barat

Kab. Indramayu

712

98

PP. Cemara

Jawa Barat

Kab. Karawang

712

Jl. Mina Jaya, Desa Pasir Ipis, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi , Jawa Barat Jl. Raya Keusikluhur No. 559 Dusun Cireuma RT. 007 RW. 002, Desa Kertamukti, Kec. Cimerak, Kab. Ciamis Jl. Siliwangi No.57 PO BOX 22, Desa Palabuhan, Kec. Sukabumi, Kab. Sukabumi Jl.Pamayang sari, Desa Cikawungading, Kec. Cipatujah, Kab. Tasikmalaya Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat

Jalan Raya Ambulu, Desa Ambulu, Kec. Losari, Kab. Cirebon, Prov. Jawa Barat Desa Bandengan, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat JL. Pantai Indah No. 33 Desa Blanakan, Kec. Blanakan, Kab. Subang Jl. Raya Gunung Jati, Desa/Kelurahan Mertasinga, Kec. Gunung Jati, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat.

Jl. Cangkring, Desa Cangkring, Kec. Cantigi, Kab. Indramayu, Prov. Jawa Barat Jl. Raya Sungai Buntu, Desa Cemara dua, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat 123

PROV.

KOTA/ KAB.

WPPNRI

NO

NAMA PELABUHAN

ALAMAT

99

PP. Cilamaya Girang

Jawa Barat

Kab. Subang

712

100

PP. Ciparage

Jawa Barat

Kab. Karawang

712

101

PP. Cirewang

Jawa Barat

Kab. Subang

712

Desa pengarengan, Kec. Legon Kulon, Kab. Subang

102

PP. Citemu

Jawa Barat

Kab. Cirebon

712

Jl. TPI Citemu Desa Citemu, Kec. Mundu, Kab. Cirebon, Prov. Jawa Barat

103

PP. Condong

Jawa Barat

Kab. Cirebon

712

Desa Kalisapu, Kec. Cirebon Utara, Kab. Cirebon, Prov. Jawa Barat

104

PP. Dadap

Jawa Barat

Kab. Indramayu

712

Komplek PPI Dadap, Desa Dadap, Kec. Juntinyuat, Kab. Indramayu, Prov. Jawa Barat

105

PP. Ender

Jawa Barat

Kab. Cirebon

712

Jl. TPI Desa Ender, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat

106

PP. Eretan Kulon

Jawa Barat

Kab. Indramayu

712

Jl. Eretan Kulon, Desa Eretan Kulon, Kec. Kandanghaur, Kab. Indramayu, Prov. Jawa Barat

107

PP. Eretan Wetan

Jawa Barat

Kab. Indramayu

712

Jl. KUD MIsaya Mina Desa Eretan, Kec. Kandanghaur, Kab. Indramayu, Prov. Jawa Barat

108

PP. Gebang Mekar

Jawa Barat

Kab. Cirebon

712

Jl. KUD Mina Bahari, Desa Gebang Mekar, Kec. Gebang, Kab. Cirebon, Prov. Jawa Barat

109

PP. Genteng

Jawa Barat

Kab. Subang

712

110

PP. Juntinyuat

Jawa Barat

Kab. Indramayu

712

111

PP. Kalipasung

Jawa Barat

Kab. Cirebon

712

Desa Kalipasung, Kec. Kebang, Kab. Cirebon , Prov. Jawa Barat

112

PP. Karang Reja

Jawa Barat

Kab. Cirebon

712

Jl. Sunan Gunung Jati, Desa Karang Reja, Kec. Suranenggala, Kab. Cirebon, Prov. Jawa Barat

113

PP. Karangsong

Jawa Barat

Kab. Indramayu

712

Jl. Pantaisong No. 2, Desa Karangsong, Kec. Indramayu, Kab. Indramayu, Prov. Jawa Barat

114

PP. Kasenden

Jawa Barat

Kota Cirebon

712

Desa Kasenden, Kec. Kejaksan, Kota Cirebon

115

PP. Kejawanan

Jawa Barat

Kota Cirebon

712

Jl.Pelabuhan Perikanan No. 1, Kel. Pegambiran, Kec. Lemahwungkuk, Kota Cirebon

Dusun Muara Baru, Desa Cilamaya Girang, Kec. Blanakan, Kab. Subang Desa Ciparage Jaya, Kec. Tempuran, Kab. Karawang, Prov. Jawa Barat

Desa Patimban, Dusun Genteng Rt 12/05, Kec. Pusakanagara, Kab. Subang Jl. Raya Juntinyuat KM. 17, Desa Juntinyuat, Kec. Indramayu, Kab. Indramayu

124

PROV.

KOTA/ KAB.

WPPNRI

NO

NAMA PELABUHAN

ALAMAT

116

PP. Mayangan (Subang)

Jawa Barat

Kab. Subang

712

117

PP. Muara (Samudra Mina)

Jawa Barat

Kab. Karawang

712

118

PP. Muara Bendera

Jawa Barat

Kab. Bekasi

712

119

PP. Muara Ciasem

Jawa Barat

Kab. Subang

712

120

PP. Muara Jaya

Jawa Barat

Kab. Bekasi

712

Desa Pantai Mekar, Kec. Muara Gembong, Kab. Bekasi

121

PP. Pal Jaya

Jawa Barat

Kab. Bekasi

712

Jl. Muara Tawar, Desa Segara Jaya, Kec.Taruma Jaya, Kab.Bekasi, Prov. Jawa Barat

122

PP. Pasir Putih

Jawa Barat

Kab. Karawang

712

Dusun Pasirputih, Desa Sukajaya, Kec.Cilamaya Kulon, Kab.Karawang, Prov. Jawa Barat

123

PP. Pesisir

Jawa Barat

Kota Cirebon

712

Jalan Nelayan, Desa Lemah Wungkuk Kec. Lemah Wungkuk, Kota Cirebon

124

PP. Rawameneng

Jawa Barat

Kab. Subang

712

Desa Rawa Meneng, Kec. Blanakan, Kab. Subang

125

PP. Satar

Jawa Barat

Kab. Karawang

712

Jl. Satar 1, RT.01/RW.02, Dusun Krajan, Desa Muara Baru, Kec. Cilamaya Wetan, Kab. Karawang, Prov. Jawa Barat

126

PP. Sedari

Jawa Barat

Kab. Karawang

712

Desa Sedari, Kec. Cibuaya, Kab. Karawang, Prov. Jawa Barat

127

PP. Sukahaji/Bugel

Jawa Barat

Kab. Indramayu

712

128

PP. Sungai Buntu

Jawa Barat

Kab. Karawang

712

129

PP. Tambaksari

Jawa Barat

Kab. Karawang

712

130

PP. Tangkolak

Jawa Barat

Kab. Karawang

712

131

PP. Tanjungpakis/Pakisj aya

Jawa Barat

Kab. Karawang

712

Jl. Raya Tanjung Pakis, Desa Pakis Jaya, Kec. Pakis, Kab. Karawang

132

PP. Waru Duwur

Jawa Barat

Kab. Cirebon

712

Desa Waruduwur, Kec. Mundu, Kab. Cirebon, Prov. Jawa Barat

Jl. Pondok Bali, Desa mayangan, Kec. Legon Kulon Selatan, Kab. Subang Dusun Tanah Timbul RT 10/ RW 05, Desa Muara, Kec. Cilamaya wetan, Kab. Karawang, Prov. Jawa Barat Kampung Muara Bendera, Desa Pantai Bahagia, Kec. Muara Gembong, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat Kampung sindang laut I Desa Muara Ciasem, Kec. Blanakan, Kab. Subang

Desa Sukahaji, Kec. Patrol, Kab. Indramayu Jl. Raya Sungai Buntu RT. 02/09, Desa Sungai Buntu, Kec. Pedes, Kab. Karawang Jl. Pelelangan Tambaksari Ujung, Desa Tambaksari, Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat Jl. Pelelangan ikan dusun Tengkolak Desa Sukakerta Rt. 02/ Rw.02, Desa Sukakerta, Kec. Cilamaya Wetan, Kab. Karawang

125

C. CLUSTER 3 (JATENG, D.I. YOGYAKARTA, JATIM, KALTENG, KALSEL) NO A

NAMA PELABUHAN

PROV

KOTA/KAB.

WPPNRI

ALAMAT

PPS CILACAP 1

PP. Baron

Yogyakarta

Kab. Gunung Kidul

573

Desa Rejo sari / Kemadang, Kec. Tanjung sari, Kab. Gunung Kidul

2

PP. Bugel

Yogyakarta

Kab. Kulon Progo

573

Desa Bugel RT 01 RW 01, Kec. Panjatan, Kab. Kulonprogo

3

PP. Depok

Yogyakarta

Kab. Bantul

573

Depok parangtritis., Desa Parangtritis, Kec. Kretek, Kab. Bantul

4

PP. Drini

Yogyakarta

Kab. Gunung Kidul

573

Pantai drini, Desa Banjarjo, Kec. Tanjung sari, Kab. Gunung Kidul

5

PP. Gesing

Yogyakarta

Kab. Gunung Kidul

573

Gesing, Desa Giri karto, Kec. Panggang, Kab. Gunung Kidul

6

PP. Karangwuni

Yogyakarta

Kab. Kulon Progo

573

Desa Karangwuni, Kec. Wates, Kab. Kulonprogo

7

PP. Kuwaru/Kuaru

Yogyakarta

Kab. Bantul

573

Kuwaru, Desa Poncosari, Kec. Srandakan, Kab. Bantul

8

PP. Ngrenehan

Yogyakarta

Kab. Gunung Kidul

573

Jl. Lingkar Teluk Penyu No. 2 Ngrenehan, Desa Kanigoro, Kec. Saptosari, Kab. Gunung Kidul

9

PP. Pandan Simo

Yogyakarta

Kab. Bantul

573

Desa Poncosari, Kec. Srandakan, Kab. Bantul

10

PP. Sadeng

Yogyakarta

Kab. Gunung Kidul

573

Desa Sadeng, songbanyu, Kec. Girisubo, Kab. Gunung Kidul

11

PP. Samas

Yogyakarta

Kab. Bantul

573

Samas, Srigading, Sandeng, Bantul, Desa Srigading,

12

PP. Siung

Yogyakarta

Kab. Gunung Kidul

573

Dusun duet kel.purwodadi kec. tepus Kab. gunung kidul

13

PP. Sundak (Ngandong)

Yogyakarta

Kab. Gunung Kidul

573

Desa Puligundes/sidoharjo, Kec. Tepus, Kab. Gunung Kidul

14

PP. Tanjung Adikarta/Glagah

Yogyakarta

Kab. Kulon Progo

573

Desa Karangwuni, Kec. Wates, Kab. Kulon Progo

15

PP. Trisik

Yogyakarta

Kab. Kulon Progo

573

Desa sidorejo ( trisik ), Kec. Galar, Kab. Kulonprogo

16

PP. Wedi Ombo (Nampu)

Yogyakarta

573

Jepitu, Girisubo, Gunung Kidul, Yogyakarta

17

PP. Argopeni

573

Desa Argopeni, Kab. Kebumen

18

PP. Bengawan Donan

573

Bengawan Donan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tensah

Jawa Tengah Jawa Tengah

Kab. Gunung Kidul Kab. Kebumen Kab. Cilacap

126

NO

NAMA PELABUHAN

PROV

KOTA/KAB.

WPPNRI

ALAMAT

19

PP. Cilacap

Jawa Tengah

Kab. Cilacap

573

JL. lingkar teluk penyu NO 2, Desa Tegal Kamulyan, Kec. Cilacap Selatan, Kab. Cilacap

20

PP. Criwik

Jawa Tengah

Kab. Kebumen

573

Desa Tambak Mulyo

21

PP. Jati Kontal

Jawa Tengah

Kab. Purworejo

573

22

PP. Jati Malang

Jawa Tengah

Kab. Purworejo

573

23

PP. Jetis

Jawa Tengah

Kab. Cilacap

573

24

PP. Kaburuhan (Keburuhan)

Jawa Tengah

Kab. Purworejo

573

Desa Kaburuhan Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo

25

PP. Karang Duwur

Jawa Tengah

Kab. Kebumen

573

Desa karang duwur kec. Ayah, Kab. Kebumen

26

PP. Kemiren

Jawa Tengah

Kab. Cilacap

573

Jl. Lingkar Timur RT3 RW 16, Desa Tegal Kamulyan, Kec. Cilacap Selatan, Kab. Cilacap

27

PP. Kertojayan

Jawa Tengah

Kab. Purworejo

573

Dsn. Kertojayan, Desa Kertojayan, Kec. Grabak, Kab. Purworejo

28

PP. Lembupurwo

Jawa Tengah

Kab. Kebumen

573

29

PP. Lengkong

Jawa Tengah

Kab. Cilacap

573

30

PP. Logending

Jawa Tengah

Kab. Kebumen

573

31

PP. Padanarang

Jawa Tengah

Kab. Cilacap

573

32

PP. Pasir

Jawa Tengah

Kab. Kebumen

573

Dusun pasir RT 05 RW 03, Desa Pasir, Kec. Ayah, Kab. Kebumen

33

PP. Rawa Jarit

Jawa Tengah

Kab. Cilacap

573

JL. Lingkar Timur RT06 RW11, Desa Menganti, Kec. Kesugihan, Kab. Cilacap

34

PP. Rowo

Jawa Tengah

Kab. Kebumen

573

Desa Rowo Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen

35

PP. Sentolo Kambang

Jawa Tengah

Kab. Cilacap

573

Jl. Jendral Soedirman, RT 02/RW 01, Desa Donan, Kec. Cilacap TengahKab. Cilacap, Jawa Tengah

36

PP. Sentolo Kawat

Jawa Tengah

Kab. Cilacap

573

37

PP. Sidakarya/Sidakaya

Jawa Tengah

Kab. Cilacap

573

Bendo RT 03 RW 01, Desa Jatikontal, Kec. Purwodadi, Kab. Purworejo Jati malang RT 02 RW 2, Desa Jati Malang, Kec. Purwodadi, Kab. Purworejo JL. Congot no.1 RT 06 RW 01, Desa Jetis, Kec. Nusa wungu, Kab. Cilacap

JL. lingkar timur RT 05 RW 13, Desa Mertasinga, Kec. Cilacap Utara, Kab. Cilacap Desa Ayah, Kec. Ayah, Kab. Kebumen Jl. Pasir mas RT 04 RW 15, Desa Cilacap Selatan, Kec. Cilacap, Kab. Cilacap

JL. Veteran RT 01 RW 01, Desa cilacap, Kec. Cilacap Selatan, Kab. Cilacap JL. Bakung RT05 RW06, Desa sidakaya, Kec. Cilacap Selatan, Kab. Cilacap 127

NO

NAMA PELABUHAN

PROV

KOTA/KAB.

WPPNRI

ALAMAT

38

PP. Surorejan

Jawa Tengah

Kab. Kebumen

573

39

PP. Tambak Mulyo

Jawa Tengah

Kab. Kebumen

573

40

PP. Tanggulangin

Jawa Tengah

Kab. Kebumen

573

41

PP. Tegal Katilayu

Jawa Tengah

Kab. Cilacap

573

JL. Lingkar selatan RT 06 RW 08, Desa Tegal Kamulyan, Kec. Cilacap Selatan, Kab. Cilacap

42

PP. Tegal Retno

Jawa Tengah

Kab. Kebumen

573

Desa Tegal Retno

Kab. Pekalongan

712

Desa Tratebang, Kec. Wonokerto, Kab. Pekalongan dan Jl. Yos SUdarso No. 44 Kota Pekalongan

B

Desa Cemara dua, Kecamatan Puring, Kabupaten Kabumen Desa Tambakrnulyo Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah Desa Tanggulangin Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Kebumen

PPN PEKALONGAN

43

PP. Wonokerto

Jawa Tengah

44

PP. Alas Dowo

Jawa Tengah

Kab. Pati

712

Dukuhseti, Pati, Jawa Tengah

45

PP. Asem Doyong

Jawa Tengah

Kab. Pemalang

712

Desa Asem doyong, Kec. Taman, Kab. Pemalang

46

PP. Babalan

Jawa Tengah

Kab. Demak

712

Wedung, Demak, Jawa Tengah

47

PP. Bajomulyo

Jawa Tengah

Kab. Pati

712

Jl. Hang tuah no 79 juwana, Desa Bajomulyo, Kec. Juwana, Pati dan Jl. Panglima Sudirman No. 12 A Pati

48

PP. Bandengan

Jawa Tengah

Kab. Kendal

712

Jl. Laut, Desa Bandengan, Kec. Kendal, Kab. Kendal

49

PP. Bandungharjo

Jawa Tengah

Kab. Jepara

712

Desa Bandungharjo, Kec. Donorojo, Kab. Jepara

50

PP. Banyutowo

Jawa Tengah

Kab. Pati

712

Desa Banyutowo, Kec. Dukuh Seti, Kab. Pati, Prov. Jawa Tengah

51

PP. Betahwalang

Jawa Tengah

Kab. Demak

712

Desa Betahwalang, Kec. Donan, Kab. Demak

52

PP. Binangun

Kab. Rembang

712

53

PP. Bondo


Kab. Jepara

712

54

PP. Boom Lama

Jawa Tengah

Kota Semarang

712

Desa Kuningan, Kec. Semarang utara, Kota Semarang

55

PP. Bulu

Jawa Tengah

Kab. Jepara

712

JL.AE. suryani no 34 Jepara, Desa Bulu, Kec. Jepara,Kab. Jepara

56

PP. Bungo

Jawa Tengah

Kab. Demak

712

Desa Bungo, Kec. Wedung, Kab. Demak

Binangun, Kec. Lasem, Kab. Rembang Desa Bondo, Kec. Bangsri, Kab. Jepara

128

NO

NAMA PELABUHAN

PROV

KOTA/KAB.

WPPNRI

ALAMAT Desa Kedawung, Kec. Banyu Putih, Kab. Batang, Prov. Jawa Tengah Desa Demaan, Kec. Jepara, Kab. Jepara

57

PP. Celong

Jawa Tengah

Kab. Batang

712

58

PP. Demaan

Jawa Tengah

Kab. Jepara

712

59

PP. Jambean

Jawa Tengah

Kab. Pekalongan

712

Dukuh jambean, Desa Pecakaran, Kec. Wonokerto,Kab. Pekalongan

60

PP. Jobokuto (Ujung Batu)

Jawa Tengah

Kab. Jepara

712

Jl. K.H. Sidiq Harun, Desa Ujung Batu, Kab. Jepara

61

PP. Kali Gangsa

Kab. Brebes

712

Desa Kaligangsa, Kab. Brebes

62

PP. Kaliwlingi

Kab. Brebes

712

Desa Kaliwlingi Kec. Brebes Kab. Brebes

63

PP. Karanganyar

Jawa Tengah

Kab. Rembang

712

JL. PPI Desa karanganyar, Kec. Kragan, Kab. Rembang

64

PP. Karimun Jawa

Jawa Tengah

Kab. Jepara

712

Jl. Pelabuhan No. 1 Karimunjawa, Desa Tanjung Beteng – Pulau Karimunjawa, Kec. Kari, Kab. Jepara

65

PP. Kedungmalang

Jawa Tengah

Kab. Jepara

712

Desa Kedung Malang, Kec. Kedung

66

PP. Ketapang

Jawa Tengah

Kab. Pemalang

712

Desa Ketapang Kecamatan Ulujami, Kabupaten Ketapang, Provinsi Jawa Tengah

67

PP. Klidang Lor

Jawa Tengah

Kab. Batang

712

JL.Yos Sudarso Utara Desa Karang Asem Utara Kec. Batang Kab. Batang Jawa Tengah

68

PP. Kluwut

Jawa Tengah

Kab. Brebes

712

JL. Raya kluwut, Desa Kluwat, Kec. bulakamba, Kab. Brebes

69

PP. Kota Tegal

Jawa Tengah

Kota Tegal

712

Jl. RE Martadinata, Desa Tegal Sari, Kec. Tegal Barat, Kab. Tegal

70

PP. Krakahan

Jawa Tengah

Kab. Brebes

712

Desa Krakahan, Kec. Tanjung, Kab. Brebes

71

PP. Larangan

Jawa Tengah

Kab. Tegal

712

Desa Munjung Agung Kec.Kramat, Kab. Tegal

72

PP. Margomulyo

Jawa Tengah

Kab. Pati

712

Margomulyo RT 01 RW 04, Desa Margomulyo, Kec. Tayu, Kab. Pati

73

PP. Mlonggo

Jawa Tengah

Kab. Jepara

712

Desa ngelak, jambu barat, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara

74

PP. Mojo

Jawa Tengah

Kab. Pemalang

712

Jl. Mojo Raya Ulujami Desa Mojo Kec. Ulujami, Kab. Pemalang Jawa Tengahi

75

PP. Morodemak

Jawa Tengah

Kab. Demak

712

Komplek PPP Morodemak, Desa Purworejo, Kec. Bonang

76

PP. Muara Reja

Jawa Tengah

Kota Tegal

712

Jl. Brawijaya No.1 Desa Muararejo Kec. Tegal Barat

77

PP. Pandangan

Jawa Tengah

Kab. Rembang

712

Desa pandangan wetan kec. Kragan, Kab. Rembang


129

NO

NAMA PELABUHAN

78

PP. Pangaradan

79

PP. Panggung

80

PP. Pangkalan

81

PP. Pasar Banggi

82

PROV Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah

KOTA/KAB.

WPPNRI

ALAMAT Desa Pengaradan Kec. Tanjung Kab. Brebes Desa Panggung, Kec.Kedung. Kab.Jepara Desa Pangkalan, Kec. Sluke, Kab. Rembang

Kab. Brebes

712

Kab. Jepara

712

Kab. Rembang

712

Jawa Tengah

Kab. Rembang

712

JL Desa Pasar banggi RT 3 RW 2, Kec. Rembang, Kab. Rembang

PP. Pecangan

Jawa Tengah

Kab. Pati

712

Dusun Pecangaan RT 03 RW 01,Kec. Batangan Kab. Pati

83

PP. Pekalongan

Jawa Tengah

Kota Pekalongan

712

Jl. WR. Supratman No. 1 Pekalongan, Kel. Panjang Wetan Kec. Pekalongan Utara. Pekalongan - Jawa Tengah

84

PP. Prapag Kidul

Jawa Tengah

Kab. Brebes

712

Desa Prapag Kidul Kecamatan Losari Kabupaten Brebes

85

PP. Pulolampes

Jawa Tengah

Kab. Brebes

712

Desa Pulogading Kec. Bulakamba Kab. Brebes

86

PP. Puncel

Jawa Tengah

Kab. Pati

712

Desa puncel RT 2 RW 5 kec. Dukuh seti Kab. Pati

87

PP. Roban (Roban Barat)

Jawa Tengah

Kab. Batang

712

88

PP. Sambiroto

Jawa Tengah

Kab. Pati

712

89

PP. Sarang

Jawa Tengah

Kab. Rembang

712

90

PP. Sawojajar

Jawa Tengah

Kab. Brebes

712

Desa Sawojajar Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes

91

PP. Seklayu (Siklayu)

Jawa Tengah

Kab. Batang

712

Desa Sidorejo, Kec. Gringsing, Kab. Batang, Prov. Jawa Tengah

92

PP. Sendang Sikucing

Jawa Tengah

Kab. Kendal

712

Desa Sendang Sekucing, Kecamatan Rowo Sari, Kab. Kendal

93

PP. Surodadi (Suradadi)

Jawa Tengah

Kab. Tegal

712

Jl. Raya Surodadi No.236 Desa Suradadi Kec. Surodadi, Kab Tegal

94

PP. Tambak Lorok

Jawa Tengah

Kota Semarang

712

Tambak Lorok, Kel.Tambak Lorok, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang

95

PP. Tanjung Sari

Jawa Tengah

Kab. Rembang

712

Jl Sayid Kamid Ngujung Tanjung RT 04 RW 01, Desa tanjung sari, Kec. Rembang, Kab. Rembang

96

PP. Tanjungsari

Jawa Tengah

Kab. Pemalang

712

Jl. Yos Sudarso no. 1 tanjung sari, Desa Sugih Waras, Kec. Pemalang, Kab. Pemalang

97

PP. Tasik Agung

Jawa Tengah

Kab. Rembang

712

Jl. Dorang No. 2 Desa Tasik Agung, Kec. Rembang Kota, Kab. Rembang

Muara Sungai Kali Boyo, Desa Kedungsegog, Kec. Tulis, Kab. Batang Desa Sambiroto, Kec.Tayu. Kab. Pati Desa Sarang Meduro RT 08/03, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang

130

NO

NAMA PELABUHAN

PROV

KOTA/KAB.

WPPNRI

ALAMAT

98

PP. Tasik Rejo

Jawa Tengah

Kab. Pemalang

712

JL. Pantai Tasik Rejo, Desa Tasik Rejo, Kec. Ulujami, Kab. Pemalang

99

PP. Tawang

Jawa Tengah

Kab. Kendal

712

Desa Gempolsewu, Kec. Rowosari, Kab. Kendal

100

PP. Tegalsari

Jawa Tengah

Kota Tegal

712

Jl. Blanak No. 10C, Desa Kel.Tegalsari, Kec.Tegal Barat

101

PP. Tubanan

Jawa Tengah

Kab. Jepara

712

Dukuh bayuran, Desa Tubanan, Kec. Kembang Kab, Jepara

102

PP. Tunggulsari

Jawa Tengah

Kab. Rembang

712

RT 2 RW 1 Desa Tunggulsari, Kec. Kaliori,Kabupaten Rembang

103

PP. Ujung Watu

Jawa Tengah

Kab. Jepara

712

Dukuh Tanjung, Desa Ujung Watu, Kec.Jepara, Kab. Jepara.

104

PP. Ulujami

Kab. Pemalang

712

Desa Mojo, Kab. Pemalang

105

PP. Wedung

Kab. Demak

712

106

PP. Bahaur

107

PP. Bontok (Buntok)

108

PP. Hantipan

Kalimantan Tengah

109

PP. Kuala Jelai

Kalimantan Tengah

110

PP. Kuala Pembuang

Kalimantan Tengah

111

PP. Kumai

Kalimantan Tengah

112

PP. Selat Jeruju

Kalimantan Tengah

113

PP. Ujung Pandaran

Kalimantan Tengah

C

PPN BRONDONG

114

PP. Ambunten

Jawa Timur

115

PP. Arjasa

116

Jawa Tengah Jawa Tengah Kalimantan Tengah Kalimantan Tengah

Kab. Pulang Pisau Kab. Barito Selatan Kab. Kotawaringin Timur Kab. Sukamara Kab. Seruyan Kab. Kotawaringin Barat Kab. Katingan Kab. Kotawaringin Timur

712

Desa Buko, Kec. Wedung, Kab. Demak Kec. Kahayan Kuala, Kab. Pulang Pisau

712

Kab. Barito Selatan

712

Kab. Kotawaringin Timur

712

712

Desa Kuala Jelai, Kec. Jelai, Kab. Sukamara Jl. A.S. Nasution Kuala Pembuang, Desa Selat Lindang, Kecamatan Seruyan Hilir, Kab. Seruya, Provinsi Kalimantan Tengah

712

Jl. Bahari No. 44 Desa Kumai Hilir, Kec. Kumai

712

Kab. Katingan

712

Desa Ujung Pandaran, Kec. Teluk Sampit, Kab. Kotawaringin Timur

Kab. Sumenep

712

Desa Ambunten Timur, Kec. Ambunten, Kab. Sumenep

Jawa Timur

Kab. Sumenep

712

Dusun Nyamplong Ondung, Desa Kalikatak, Kec. Arjasa

PP. Balong Dowo

Jawa Timur

Kab. Sidoarjo

712

Desa Balong Gabus, Kec. Candi, Kab. SIdoarjo

117

PP. Bandaran

Jawa Timur

Kab. Pamekasan

712

Desa Bandaran Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan

118

PP. Banjar

Jawa

Kab. Sidoarjo

712

Desa Banjar Kemuning, Kec. 131

NO

NAMA PELABUHAN

PROV

KOTA/KAB.

WPPNRI

ALAMAT

Kemuning

Timur

119

PP. Banyusangkah

Jawa Timur

Kab. Bangkalan

712

Desa banyu sangkah, Kec. tanjung bumi, Kab. Bangkalan

120

PP. Barigaan

Jawa Timur

Kab. Situbondo

712

Desa Peleyan, Kec. Panarukan, Kab. Situbondo

121

PP. Bawean

Jawa Timur

Kab. Gresik

712

Jl. Pedoman Sangkapura Bawean, Desa sungai teluk, Kec. Sangkapura, Kab. Gresik

122

PP. Besuki

Jawa Timur

Kab. Situbondo

712

Desa Besuki, Kec, Situbondo,Kab. Situbondo

123

PP. Bluru

Jawa Timur

Kab. Sidoarjo

712

Desa Bluru kidul, Kec. Sidoarjo

124

PP. Branta Pasisir

Jawa Timur

Kab. Pamekasan

712

Desa Branta Pasisir, Kec. tlanakan, Kab. Pamekasan

125

PP. Brondong

Jawa Timur

Kab. Lamongan

712

Jl. Raya No.17 Brondong, Kab. Lamongan

126

PP. Bulu Tuban

Jawa Timur

Kab. Tuban

712

Jl. Raya Bulu-Bancar, Jl.Raya Tuban-Semarang Km 45 Desa Bulumeduro,Kec. Bancar

127

PP. Campurejo

Kab. Gresik

712

Desa Campurejo Kecamatan Panceng

128

PP. Gisik Cemandi

Kab. Sidoarjo

712

Desa Gisik Cemandi, Kec. Sedati

129

PP. Glondonggede

Jawa Timur

Kab. Tuban

712

Jl. Raya Tuban-Semarang Desa Glondonggede Kec. Tambakboyo

130

PP. Jangkar

Jawa Timur

Kab. Situbondo

712

Desa Jangkar Kec. Jangkar, Kab. Situbondo

131

PP. Juanda

Jawa Timur

Kab. Sidoarjo

712

Desa Gisik Cemandi, Kec. Sedati, Kab. Sidoarjo

132

PP. Kalanganyar

Kab. Sidoarjo

712

Desa Kalanganyar, Kec. Sedati

133

PP. Kaliuntu / Kalibuntu

Kab. Tuban

712

Desa Kaliuntu, Kec. Jenu, Kab. Tuban

134

PP. Karang Agung

Jawa Timur

Kab. Tuban

712

Jl. Raya Gresik, Desa Karang Agung, Kec. Palang, Kab. Tuban

135

PP. Karang Sari

Jawa Timur

Kab. Tuban

712

Jl. Panglima Sudirman, Desa Karang Sari, Kec. Tuban

136

PP. Ketapang

Jawa Timur

Kab. Sampang

712

137

PP. Kranji

Jawa Timur

Kab. Lamongan

712

138

PP. Labuhan Barat

Jawa Timur

Kab. Lamongan

712

Desa Labuhan Kec. Brondong, Kab. Lamongan

139

PP. Labuhan Timur

Jawa Timur

Kab. Lamongan

712

Desa Labuhan, Kec. Brondong, Kab Lamongan

Jawa Timur Jawa Timur

Jawa Timur Jawa Timur

Sedati

Desa Ketapang Barat, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur Desa Kranji, Kec. Paciran, Kab. Lamongan

132

WPPNRI

ALAMAT

Kab. Pasuruan

712

Jl. Pelabuhan Perikanan Desa Jati Rejo Kec. Lekok, Kab. Pasuruan,

Jawa Timur

Kab. Lamongan

712

Jalan Raya Embong Baru, Desa Lohgung RT 001 RW 001,Kec. Brondong, Kab. Lamongan

PP. Masalembu

Jawa Timur

Kab. Sumenep

712

Jl. Pelabuhan, Desa Masalima, Kec. Masalembu, Kab. Sumenep

143

PP. Mayangan

Jawa Timur

Kota Probolinggo

712

Jl. Pelabuhan Perikanan No. 1 Kel. Mangunharjo, Kec Mayangan

144

PP. Paceng

Jawa Timur

Kab. Gresik

712

145

PP. Paiton

Jawa Timur

Kab. Probolinggo

712

146

PP. Palang

Jawa Timur

Kab. Tuban

712

Jalan Raya Gresik 75, Desa Palang, Kec. Palang, Kab. Tuban

147

PP. Pasongsongan

Jawa Timur

Kab. Sumenep

712

Dusun Lebak, Desa Pasongsongan, Kec. Pasongsongan, Kab. Sumenep

148

PP. Pondok Mimbo

Jawa Timur

Kab. Situbondo

712

Desa Sumberanyar, Kec. Banyuputih, Kab. Situbondo

149

PP. Raas

Jawa Timur

Kab. Sumenep

712

Desa Brakas, Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur

150

PP. Randu Putih

Jawa Timur

Kab. Probolinggo

712

Jl. Desa Randu Putih, Kec. Dringu, Kab. Probolinggo

151

PP. Romokalisari

Jawa Timur

Kota Surabaya

712

Desa Romokalisari, Kec. Benowo, Kota Surabaya

152

PP. Sapeken

Jawa Timur

Kab. Sumenep

712

Desa Sapeken, Kec. Sapeken, Kab. Sumenep

153

PP. Tambakoso

Jawa Timur

Kab. Sidoarjo

712

Desa Tambak Oso, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo

154

PP. Ujung Pangkah

Jawa Timur

Kab. Gresik

712

Desa Pangkah Wetan, Kec. Ujung Pangkah, Kab. Gresik

155

PP. Weru Komplek

Jawa Timur

Kab. Lamongan

712

156

PP. Aluh-Aluh

Kalimantan Selatan

Kab. Banjar

713

157

PP. Banjarmasin

Kalimantan Selatan

Kota Banjarmasin

712

Jln. Barito Hulu No.1, Desa Pelambuan, Kec. Banjar

158

PP. Batulicin

Kalimantan Selatan

Kab. Tanah Bumbu

713

Desa Kampung Baru, Kec. Batulicin, Kab. Tanah Bumbu

159

PP. Jorong/Swarangan

Kalimantan Selatan

Kab. Tanah Laut

713

Jl. Hangtuah RT 04/02 Desa Swarangan Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Kalimantan Selatan

160

PP. Kotabaru (Saijaan)

Kalimantan Selatan

Kab. Kotabaru

713

Jalan Raya Stagen Km. 7, Desa Stagen, Kec. Pulau Laut Utara,

NO

NAMA PELABUHAN

PROV

140

PP. Lekok

Jawa Timur

141

PP. Lohgung

142

KOTA/KAB.

Desa Campurejo, Kec. Panceng, Kab. Gresik Jl. Lapangan Tembak Desa Sumber Anyar Kec. Paiton, Kab. Probolinggo

Desa Weru, Kec. Paciran, Kab. Lamongan Desa Aluh-aluh Besar Kec. AluhAluh Kab. Banjar Kalimantan Selatan

133

NO

NAMA PELABUHAN

PROV

KOTA/KAB.

WPPNRI

ALAMAT Kabupaten Kotabaru

161

PP. Muara Kintap

Kalimantan Selatan

Kab. Tanah Laut

713

Jl. Perikanan No. 1 RT. 04 Muara Kintap, Desa Muara Kintap

162

PP. Sei Telan

Kalimantan Selatan

Kab. Barito Kuala

713

Ds. Sungai Telan Kec. Tabunganen Kab. Barito Kuala Kalimantan Selatan

D

PPN PRIGI

163

PP. Bandealit

Jawa Timur

Kab. Jember

573

Desa Andongrejo, Kec. Tempurejo

164

PP. Bladu

Jawa Timur

Kab. Trenggalek

573

Desa Masaran, Kec. Munjungan, Kabupaten Trenggalek

165

PP. Brumbun

Jawa Timur

Kab. Tulungagung

573

166

PP. Bulurejo

Jawa Timur

Kab. Lumajang

573

167

PP. Damas

Jawa Timur

Kab. Trenggalek

573

Ds.Karanggandu Kec.Watulimo Kab.Trenggalek Prov. Jawa Timur

168

PP. Dampar

Jawa Timur

Kab. Lumajang

573

Pantai Dampar, Gunung Dampar, Dusun Dampar, Desa Bades Kec.Pasirian, Kab. Lumajang

169

PP. Gerangan

Jawa Timur

Kab. Tulungagung

573

Desa ngrejo, Kec. tanggung gunung, Kabupaten Tulung Agung

170

PP. Getem

Jawa Timur

Kab. Jember

573

Desa Mojomulyo, Kec. Puger, Kab. Jember

171

PP. Gradjagan

Jawa Timur

Kab. Banyuwangi

573

Desa gradjagan, Kec. Purwoharjo, Kab. Banyuwangi

172

PP. Jeni

Jawa Timur

Kab. Jember

573

Desa Sumbersari, Kec. Sumbersari

dusun brumbun, Desa ngrejo, Kec. tanggung gunung, Kabupaten Tulung Agung Dusun Karangmenjangan Desa Bulurejo, Kec. Tempursari Kab. Lumajang

173

PP. Jokerto (Joketro)

Jawa Timur

Kab. Trenggalek

573

Jl. Lingkar Teluk Penyu No. 2 Jokerto Desa Tegal Kamulyan Kecamatan Jokerto Selatan, Kabupaten Trenggalek

174

PP. Jolosutro

Jawa Timur

Kab. Blitar

573

Desa ringinrejo, Kec. wates, Kabupaten Blitar

175

PP. Klatak

Jawa Timur

Kab. Tulungagung

573

Dukuh Klatak, Desa Keboireng, Kec. Besuki, Kabupaten Tulung Agung

176

PP. Konaang

Jawa Timur

Kab. Trenggalek

573

Desa Wonocoyo, Kec. Panggul, Kab. Trenggalek

177

PP. Mandar (Kampung Mandar)

Jawa Timur

Kab. Banyuwangi

573

Desa Mandar, Kec. Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi

134

WPPNRI

ALAMAT

Kab. Lumajang

573

Dusun Meleman, Desa Wotgalih, Kec. Yosowilangun, Kab. Lumajang

Jawa Timur

Kab. Banyuwangi

573

Jl. Pelabuhan No 1 Muncar, Desa Kedungrejo, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi

PP. Ngadipuro

Jawa Timur

Kab. Trenggalek

573

Desa Craken, Kec. Munjungan, Kabupaten Trenggalek

181

PP. Ngampiran

Jawa Timur

Kab. Trenggalek

573

Desa Tawing, Kec. Munjungan, Kabupaten Trenggalek

182

PP. Ngelo

Jawa Timur

Kab. Tulungagung

573

183

PP. Pancer

Jawa Timur

Kab. Banyuwangi

573

184

PP. Pantai Pangi

Jawa Timur

Kab. Blitar

573

Desa Tumpak Kepuh, Kec. Bakung, Kabupaten Blitar

185

PP. Paseban

Jawa Timur

Kab. Jember

573

Desa Paseban, Kec. Kencong, Kab. Jember

186

PP. Pondok Dadap

Jawa Timur

Kab. Malang

573

Jl. Dusun Sendang Biru, Desa Tambak Rejo, Kec. Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang

187

PP. Popoh

Jawa Timur

Kab. Tulungagung

573

Dusun Popoh, Desa Besole, Kec. Besuki, Kabupaten Tulung Agung

188

PP. Prigi

Jawa Timur

Kab. Trenggalek

573

189

PP. Puger

Jawa Timur

Kab. Jember

573

190

PP. Pujiharjo

Jawa Timur

Kab. Malang

573

Desa Pujiharjo, Kec. Tirtoyudho, Kab. Malang

191

PP. Serang

Jawa Timur

Kab. Blitar

573

Desa Serang, Kec. Panggungrejo, Kabupaten Blitar

192

PP. Sine

Jawa Timur

Kab. Tulungagung

573

Desa Kalibatur, Kec. Kalidawir, Kabupaten Tulungagung

193

PP. Sumberrejo

Jawa Timur

Kab. Pacitan

573

Desa sumberejo, Kec. sudimoro, Kabupaten Pacitan

194

PP. Tambakrejo

Jawa Timur

Kab. Blitar

573

Desa Tambak Rejo, Kec. Tempur Sari, Kab. Blitar

195

PP. Tamperan

Jawa Timur

Kab. Pacitan

573

Tamperan Sidoharjo, Desa Sidoharjo, Kec. Pacitan, Kabupaten Pacitan

196

PP. Tawang Pacitan

Jawa Timur

Kab. Pacitan

573

Dusun Tawang Wetan, Keluruhan Sidomulyo, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Pacitan

NO

NAMA PELABUHAN

PROV

178

PP. Melman/Meleman/ Wotgalih

Jawa Timur

179

PP. Muncar

180

KOTA/KAB.

Desa Jengglong Harjo, Kec. Tanggung Gunung, Kab. Tulung Agung Jl. Pelabuhan No 1, Desa Sumber Agung, Kec. Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi

Jalan Pantai Prigi, Desa Tasikmadu, Kec. Watulimo, Kabupaten Trenggalek jalan pantai indah no 33, Desa puger kulon, Kec. puger, Kabupaten Jember

135

PROV

KOTA/KAB.

WPPNRI

NO

NAMA PELABUHAN

ALAMAT

197

PP. Tegalrejo

Jawa Timur

Kab. Lumajang

573

Dusun Tegal Banteng, Desa Tegalrejo Kec. Tempursari, Kab. Lumajang

198

PP. Watu Ulo

Jawa Timur

Kab. Jember

573

Desa sumber rejo, Kec. watu ulo, Kabupaten Jember

199

PP. Watukarung

Jawa Timur

Kab. Pacitan

573

Dusun Ketro, Desa Watu Karung, Kec. Pacitan, Kabupaten Pacitan

200

PP. Wawaran

Jawa Timur

Kab. Pacitan

573

Dusun Wawaran, Desa Sidomulyo, Kec. kebonagung, Kabupaten Pacitan

D. CLUSTER 4 (SULTRA, SULTENG, GORONTALO, KALBAR, KALTARA, KALTIM) NO A

NAMA PELABUHAN

PROV

KOTA/KAB.

WPP

ALAMAT

PPS KENDARI Kab. Muna

714

Jalan Lingkungan Pasar Ereke Desa Lipu Kec.Kalisusu Kab.Muna Propinsi Sulawesi Tenggara

1

PP. Ereka

Sulawesi Tenggara

2

PP. Kamaru

Sulawesi Tenggara

Kab. Buton

714

Desa Kamaru, Kec. Lasalimu, Kab. Buton

3

PP. Kendari

Sulawesi Tenggara

Kota Kendari

714

Jl.Samudera No.1 Puday

4

PP. Laino

Sulawesi Tenggara

Kab. Muna

714

Jl. Sangia Kandea, desa Laino, Kec. Batalaiworu, Kab. Muna, Prov. Sulawesi Tenggara

5

PP. Lasolo

Sulawesi Tenggara

Kab. Konawe Utara

714

Desa Molawe, Kec. Molawe, Kab. Konawe Utara

6

PP. Pasar Wajo

Sulawesi Tenggara

Kab. Buton

714

Jalan poros Pasarwajo / Wabula, Desa Wagola, Kec. Pasarwajo, Kab. Buton

7

PP. Sampolawa

Sulawesi Tenggara

Kab. Buton

714

Desa Bangun, Kec. Sampolawa, Kab. Buton

8

PP. Sapoi

Sulawesi Tenggara

Kab. Kolaka Utara

713

Desa Lasusua, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara

9

PP. Sodohoa

Sulawesi Tenggara

Kota Kendari

714

Jl. Pembangunan No. 5, Desa Sodohoa, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari

PP. Tinanggea

Sulawesi Tenggara

Kab. Konawe Selatan

714

Jl. Pelabuhan, Kel. Tinanngea, Kec. Tinanggea, Kab. Konawe Selatan

10

136

NO

NAMA PELABUHAN

PROV

KOTA/KAB.

WPP

ALAMAT

11

PP. Tonbasi

Sulawesi Tenggara

Kab. Muna

714

Desa Tonbasi, Kec. Tiworo Tengah, Kab. Muna

12

PP. Torobulu

Sulawesi Tenggara

Kab. Konawe Selatan

714

Jl. Pelelangan Dusun I, desa Torobulu, Kec. laeya, Kab. Konawe Selatan

13

PP. Wameo

Sulawesi Tenggara

Kota Bau-Bau

714

Jl. Cakalang, Desa Wameo, Kec. Murhum, Kota Bau-bau,

14

PP. Ampana

Sulawesi Tengah

Kab. Tojo Una-Una

715

Jl. Tg. Api, Desa Labuan, Kec. Ampana Kota, Kab. Tojo UnaUna

15

PP. Bahari

Sulawesi Tengah

Kab. Tojo Una-Una

715

Jl. Trans Sulawesi, Desa Bahari, Kec. Tojo, Kab. Tojo UnaUna

16

PP. Baturube

Sulawesi Tengah

Kab. Morowali Utara

714

Desa Batubere, Kec. Bungku Utara, Kab. Morowali

17

PP. Batusuya

Sulawesi Tengah

Kab. Donggala

713

Jl. Trans Sulawesi, Desa Batusuya, Kec. Sundue Robata, Kab. Donggala

18

PP. Bonebobakal

Sulawesi Tengah

Kab. Banggai

715

Desa Bonebobakal, Kec. Lamala, Kab. Banggai

19

PP. Boyantongo

Sulawesi Tengah

Kab. Parigi Moutong

715

Desa Boyantongo, Kec. Parigi Selatan , Kab. Prigi Moutong

20

PP. Bualemo

Sulawesi Tengah

Kab. Banggai

715

Desa Bualemo B, Kec. Bualemo, Kab. Banggai

21

PP. Bunta

Sulawesi Tengah

Kab. Banggai

715

Desa Rata, Kec. Toili Barat, Kab. Banggai

22

PP. Diapatih

Sulawesi Tengah

Kab. Buol

716

Desa Diapatih, Kec. Gadung ,Kab. Buol

23

PP. Donggala

Sulawesi Tengah

Kab. Donggala

713

Jalan Tongkol, Komplek PPI Donggala, Kelurahan Labuan Bajo, Kec. Banawa, Kab. Donggala

24

PP. Gebang Rejo

Sulawesi Tengah

Kab. Poso

715

Jl. Pulau Latuna, Kel. Gebang Rejo, Kec. Poso Kota, Kab. Poso

25

PP. Kolodane

Sulawesi Tengah

Kab. Morowali

714

Jl. Wolter Monginsidi, Desa Bahoue, Kec. Petasia, Kab. Morowali

26

PP. Kolonedale

Sulawesi Tengah

Kab. Banggai

715

Desa Kolonedale , Kec. Luwuk, Kab. Banggai

27

PP. Kuala Besar

Sulawesi Tengah

Kab. Buol

716

Desa Kuala Besar,Kec. Palele,Kab. Buol 137

NO

NAMA PELABUHAN

PROV

KOTA/KAB.

WPP

ALAMAT

28

PP. Kumalingon

Sulawesi Tengah

Kab. Buol

716

Jl. Trans Sulawesi, Desa Kumalingon, Kec. Biau, Kab. Buol

29

PP. Labean

Sulawesi Tengah

Kab. Donggala

713

Dusun Mapaga, Desa Labean, Kec. Balaesang

30

PP. Luwuk

Sulawesi Tengah

Kab. Banggai

714

Jalan Tan Malaka, Desa Kraton, Kec. Luwuk, Kab. Banggai

31

PP. Malenge

Sulawesi Tengah

Kab. Tojo Una-Una

715

Desa Malenge, Kec. Walea Kepulauan, Kab. Tojo Una-uno

32

PP. Ogotion

Sulawesi Tengah

Kab. Parigi Moutong

715

Jl. Trans Sulawesi, Desa Ogotion, Kec. Mepanga

33

PP. Ogotua

Sulawesi Tengah

Kab. Tolitoli

716

Jl. Trans Sulawesi, Desa Ogotua , Kec. Dampal Utara, Kab. Toli-Toli

34

PP. Pagimana

Sulawesi Tengah

Kab. Banggai

715

Jl. Sutoyo, Desa Pagimana Lingkungan I, Kec. Pagimana, Kab. Banggai

35

PP. Paranggi

Sulawesi Tengah

Kab. Parigi Moutong

715

Jl. Katombo, Desa Paranggi, Kab. Ampibabo, Kab. Parigi Moutong

36

PP. Petapa

Sulawesi Tengah

Kab. Parigi Moutong

715

Jl. Trans Sulawesi, Desa Petapa, Kec. Parigi Tengah, Kab. Parigi Moutong

37

PP. Rata/Toili Barat

Sulawesi Tengah

Kab. Banggai

714

Desa Rata, Kec. Toili Barat, Kab. Banggai

38

PP. Sambalagi

Sulawesi Tengah

Kab. Morowali

714

Desa Sambalagi, Kec. Bungku Selatan, Kab. Morowali

39

PP. Ulunambo

Sulawesi Tengah

Kab. Morowali

714

Desa Ulunambo, Kec. Menui Kepulauan, Kab. Morowali

B

PPN KWANDANG

40

PP. Bilato

Gorontalo

Kab. Gorontalo

715

Jl. Trans Sulawesi, Desa Bilato, Kec. Boliohato, Kota Gorontalo

41

PP. Bongo

Gorontalo

Kab. Gorontalo

715

Desa Bongo, Kec. Batudaa Pantai, Kab. Gorontalo

42

PP. Dulupi

Gorontalo

Kab. Boalemo

715

Desa Dulupi, Kec,Dulupi, Kab. Boalemo, Prov. Gorontalo

43

PP. Gentuma

Gorontalo

Kab. Gorontalo Utara

716

Jl. Pelabuhan Desa Ketapang, Kec. Gentuma Raya, Kab. Gorontalo Utara 138

NO

NAMA PELABUHAN

PROV

KOTA/KAB.

WPP

ALAMAT

44

PP. Ilomata

Gorontalo

Kab. Gorontalo

715

Desa Ilomata Kec. Boliohutu Kab. Gorontalo, Gorontalo

45

PP. Inengo

Gorontalo

Kab. Bone Bolango

715

Desa Huangobotu Kec.Kabila Bone Kab.Bone Bolango Prov. Gorontalo

46

PP. Kwandang

Gorontalo


716

Jl. Pelabuhan Kwandang, Desa Katialada, Kec.Kwandang

47

PP. Lemito

Gorontalo

Kab. Pohuwato

715

Desa Lemito, Kec. Lemito, Kab. Pohuwato, Prov. Gorontalo

48

PP. Luluo

Gorontalo

Kab. Gorontalo

715

Desa Luluo, Kec. Biluhu, Kab. Gorontalo, Prov. Gorontalo

49

PP. Marisa

Gorontalo

Kab. Pohuwato

715

Desa Pahuwato, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pahuwato, Provinsi Gorontalo

50

PP. Paguat

Gorontalo

Kab. Pohuwato

715

Desa Bumbulan, Kec. Paguat, Kab. Pohuwato, Prov. Gorontalo

51

PP. Tabulo

Gorontalo

Kab. Boalemo

715

Tabulo Selatan, Kec. Mananggu, Kab. Boalemo, Gorontalo

52

PP. Tapadaa

Gorontalo

Kab. Boalemo

715

Desa Tapadaa, Kec. Botumoito, Kab. Boalemo

53

PP. Tenda

Gorontalo

Kota Gorontalo

715

Jl. Yos Sudarso, Desa Tenda, Kec. Hulonthalangi, Kota Gorontalo

54

PP. Tilamuta

Gorontalo

Kab. Boalemo

715

Jalan Yos Sudarso, Desa Pentadu Timur Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo

55

PP. Tolinggula

Gorontalo


716

Desa Tolinggula Pantai, Kec. Tolinggula, Kab.Gorontalo Utara, Prov. Gorontalo

56

PP. Tongo

Gorontalo

Kab. Bone Bolango

715

Desa Tongo, Kec. Bone Pantai, Kab. Bone Bolango

57

PP. Torosiaje

Gorontalo

Kab. Pohuwato

715

Desa Torosiaje, Kec. Popayato, Kab. Pohuwato, Prov. Gorontalo

58

PP. Tutulo

Gorontalo

Kab. Boalemo

715

Desa Patoameme, Kec. Botumoito, Kab. Boalemo

C

PPN PEMANGKAT Kalimantan Utara

Kab. Bulungan

716

Jl. Dewa Ruci Rt. 03, Keluruhan Bunyu Selatan, Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara

59

PP. Bunyu

139

NO

NAMA PELABUHAN

PROV

60

PP. Nunukan

Kalimantan Utara

61

PP. Sebatik

Kalimantan Utara

KOTA/KAB.

WPP

ALAMAT

Kab. Nunukan

716

Desa Mansapa, Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara

Kab. Nunukan

716

JL. Usman Harun, Desa Sungai Pancang, Kec. Sebatik Utara, Kab. Nunukan

62

PP. Tarakan (Tengkayu II)

Kalimantan Utara

Kota Tarakan

716

Jl. Gajah Mada RT. 15.No. 9 Desa Karang Rejo Kecamatan Tarakan Barat, Kabupaten Tarakan, Kalimantan Utara

63

PP. Api-Api

Kalimantan Timur

Kab. Penajam Paser Utara

713

Jl. Nelayan Desa Api-Api Kec. Waru, Kab. Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur

64

PP. Filial Klandasan

Kalimantan Timur

Kota Balikpapan

713

JL. Jend. Sudirman RT 003 Kelurahan Klandasan Ulu BPN Selatan, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan

65

PP. Kampung Baru Tengah

Kalimantan Timur

Kota Balikpapan

713

Jl. 21 Januari RT. 009 NO. 101, Kel. Baru Tengah, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan

66

PP. Kota Bangun

Kalimantan Timur

Kab. Kutai Kertanegara

713

Das, Kec. Kota Bangun

67

PP. Manggar Baru

Kalimantan Timur

Kota Balikpapan

713

Jl. Rekreasi RT. 13 Manggar Baru Kalimantan Timur, Desa Manggar Baru, Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan

68

PP. Sambaliung

Kalimantan Timur

Kab. Berau

716

Jl. Raja Alam 11 Sambaliung Kec. Sambaliung, Kab. Berau, Kalimantan Timur

69

PP. Sangatta

Kalimantan Timur

Kab. Kutai Timur

713

Desa Sangatta, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur

70

PP. Selili

Kalimantan Timur

Kota Samarinda

713

Jl. Lumba-lumba No. 01 RT.004/RW.001 Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir 74114

71

PP. Senaken

Kalimantan Timur

Kab. Pasir

713

Jl. Yos Sudarso, Tanah grogot, Kab. Pasir

72

PP. Tanjung Limau Bontang

Kalimantan Timur

Kota Bontang

713

Jl.MH.Thamrin no.100 Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur

D

PPP TELUK BATANG

73

PP. Arung Parak

Kalimantan Barat

Kab. Sambas

711

Jln. Raya Arung Parak, Desa Arung Parak, Kec. Tangaran, Kab. Sambas 140

NO

NAMA PELABUHAN

PROV

KOTA/KAB.

WPP

ALAMAT

74

PP. Bakau Besar

Kalimantan Barat

Kab. Pontianak

711

Jl. Raya Bakau Besar, Desa Sungai Bakau Laut, Kec. Sungai Pinyuh, Kab. Pontianak

75

PP. Bakau Kecil

Kalimantan Barat

Kab. Pontianak

711

Jl. Raya Bakau Kecil, Desa Sungai Bakau Kecil, Kec. Mempawah Timur, Kab. Pontianak

76

PP. Batu Ampar

Kalimantan Barat

Kab. Kubu Raya

711

Desa Batu Ampar, Kec. Batu Ampar, Kab. Kubu Raya

77

PP. Betok/Betok Karimana

Kalimantan Barat

Kab. Kayong Utara

711

Desa Betok, Kec. Pulau Maya Karimata, Kab. Kayong Utara

78

PP. Dabong (Dabung)

Kalimantan Barat

Kab. Pontianak

711

Desa Dabung Kab. Kubu Raya Prov. Kalimantan Barat

79

PP. Dusun Besar

Kalimantan Barat

Kab. Kayong Utara

711

Desa Dusun Besar, Kec. P. Maya Kepulauan, Kab. Kayong Utara

80

PP. Dusun Kecil

Kalimantan Barat

Kab. Kayong Utara

711

Dusun Kecil, Kec. Sukadana, Kab. Kayong Utara

81

PP. Jungkat

Kalimantan Barat

Kab. Pontianak

711

Jl. Raya Jungkat, Desa Jungkat, Kec. Siantan, Kab. Pontianak

82

PP. Karimunting

Kalimantan Barat

Kab. Bengkayang

711

Jl. Raya Karimunting, Desa Karimunting, Kec. Sungai Raya Kepulauan, Kab. Bengkayang

83

PP. Kendawangan

Kalimantan Barat

Kab. Ketapang

711

Desa Kendawangan Kiri, Kec. Kendawangan, Kab. Ketapang

84

PP. Kuala Mempawah

Kalimantan Barat

Kab. Pontianak

711

Jl. Raya Mempawah, Desa Pasir Wan Salim, Kec. Mempawah Timur, Kab. Pontianak

85

PP. Lemukutan

Kalimantan Barat

Kab. Bengkayang

711

Lemukutan, Desa Karimunting, Kec. Sungai Raya Kepulauan, Kab. Bengkayang

86

PP. Liku

Kalimantan Barat

Kab. Sambas

711

Jln. Raya Liku Paloh, Dusun Perintis, Desa Nibung, Kec. Paloh, Kab. Sambas

87

PP. Medan Seri

Kalimantan Barat

Kab. Kubu Raya

711

Desa Medan Seri, Kec. Batu Ampar, Kab. Kubu Raya

88

PP. Muara Kubu

Kalimantan Barat

Kab. Kubu Raya

711

Sui Kakap, Desa Muara Kubu, Kec. Kubu, Kab. Kubu Raya

89

PP. Nusa Pati

Kalimantan Barat

Kab. Pontianak

711

Sui Pinyuh, Desa Sungai Pinyuh, Kec. Sungai Pinyuh, Kab. Pontianak

90

PP. Padang

Kalimantan Barat

Kab. Kayong Utara

711

Desa Padang, P. Karimata, Kec. P. Maya Kepulauan, Kab. Kayong Utara 141

NO

NAMA PELABUHAN

PROV

KOTA/KAB.

WPP

ALAMAT

91

PP. Pemangkat

Kalimantan Barat

Kab. Sambas

711

JL Penjajap Timur, Desa Penjajap, Kec. Pemangkat, Kab. Sambas

92

PP. Pesaguan

Kalimantan Barat

Kab. Ketapang

711

Desa Pesaguan Kanan, Kec. Matan Hilir Selatan, Kab. Ketapang

93

PP. Pulau Kabung

Kalimantan Barat

Kab. Bengkayang

711

Pulau Kabung, Desa Karimunting, Kec. Sungai Raya Kepulauan, Kab. Bengkayang

94

PP. Pulau Kumbang

Kalimantan Barat

Kab. Kayong Utara

711

P. Kumbang, Kec. Sukadana, Kab. Kayong Utara

95

PP. Rasau Jaya

Kalimantan Barat

Kab. Kubu Raya

711

Desa Rasau Jaya, Kec. Rasau, Kab. Kubu Raya

96

PP. Sedau

Kalimantan Barat

Kota Singkawang

711

Jl.Pasar Sedau, Desa Sedau, Kec. Singkawang Selatan, Kota Singkawang

97

PP. Selakau

Kalimantan Barat

Kab. Sambas

711

Jln. Raya Selakau, Desa Sungai Nyirih, Kec. Selakau, Kab. Sambas

98

PP. Semudun

Kalimantan Barat

Kab. Pontianak

711

Jln. Raya Semudun, Desa Semudun, Kec. Sungai Kunyit, Kab. Pontianak

99

PP. Sentebang

Kalimantan Barat

Kab. Sambas

711

Jl. M.Akib Sentebang Barat, Desa Sentebang, Kec. Jawai, Kab. Sambas

100

PP. Sepok Laut

Kalimantan Barat

Kab. Kubu Raya

711

Ds. Sepuk Laut, Kec. Teluk Pakedai, Kab. Kubu Raya

101

PP. Siduk

Kalimantan Barat

Kab. Kayong Utara

711

Desa Siduk, Kec. Sukadana, Kab. Kayong Utara

102

PP. Sui Purun

Kalimantan Barat

Kab. Pontianak

711

Sui Purun, Desa Sungai Pinyuh, Kec. Sungai Pinyuh, Kab. Pontianak

103

PP. Sui Raya

Kalimantan Barat

Kab. Bengkayang

711

Desa Sungai Duri, Kec. Sungai Raya, Kab. Bengkayang

104

PP. Suka Bangun

Kalimantan Barat

Kab. Ketapang

711

Jl. Hayam Wuruk, Desa Suka Bangun Dalam, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang

105

PP. Sukadana

Kalimantan Barat

Kab. Kayong Utara

711

Desa Sukadana, Kec. Sukadana, Kab. Kayong Utara

106

PP. Sungai Duri

Kalimantan Barat

Kab. Bengkayang

711

Jln. Raya Sungai Duri, Desa Sungai Duri, Kec. Sungai Raya, Kab. Bengkayang

107

PP. Sungai Jaga

Kalimantan Barat

Kab. Bengkayang

711

Sui jaga, Desa Karimunting, Kec. Sungai Raya Kepulauan, Kab. Bengkayang

108

PP. Sungai Jawi

Kalimantan Barat

Kota Pontianak

711

Jl. Komyos Sudarso, Desa Sungai Jawi Luar, Kec. Pontianak Barat, Kota Pontianak 142

NO

NAMA PELABUHAN

PROV

KOTA/KAB.

WPP

ALAMAT

109

PP. Sungai Kakap

Kalimantan Barat

Kab. Kubu Raya

711

Desa Sungai Kakap, Kec. Sungai Kakap, Kab. Kubu Raya

110

PP. Sungai Kunyit

Kalimantan Barat

Kab. Pontianak

711

Jl. Raya Sungai Kunyit, Desa Sungai Kunyit Laut, Kec. Sungai Kunyit, Kab. Pontianak

111

PP. Sungai Pinyuh

Kalimantan Barat

Kab. Pontianak

711

Jl. Raya Pinyuh, Desa Sungai Pinyuh, Kec. Sungai Pinyuh, Kab. Pontianak

112

PP. Sungai Rengas

Kalimantan Barat

Kab. Kubu Raya

711

Jl. Pramuka Nipah Kuning, Desa Sungai Rengas, Kec. Sungai Kakap, Kab. Kubu Raya

113

PP. Sungai Sambas

Kalimantan Barat

Kab. Kayong Utara

711

Pangkalan Buton, Sungai Sambas, Sukadana Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat

114

PP. Tanah Hitam

Kalimantan Barat

Kab. Sambas

711

Desa Tanah Hitam Kecamatan Paloh, Kab. Sambas

115

PP. Tanjung Bunga

Kalimantan Barat

Kab. Kubu Raya

711

Desa Tanjung Bunga, Kecamatan Teluk Pakedai, Kab. Kubu Raya

116

PP. Tanjung Satai

Kalimantan Barat

Kab. Kayong Utara

711

Desa Tanjung Satai, Kec. P. Maya Kepulauan, Kab. Kayong Utara

117

PP. Teluk Batang

Kalimantan Barat

Kab. Kayong Utara

711

Jl. Pelabuhan No.1, Desa Teluk Batang, Kec. Teluk Batang, Kab. Kayong Utara

118

PP. Teluk Melano Kota

Kalimantan Barat

Kab. Kayong Utara

711

Dusun Teluk Melano, Kec. Simpang Hilir, Kab. Kayong Utara

119

PP. Teluk Suak

Kalimantan Barat

Kab. Bengkayang

711

Jln. Raya Teluk Suak, Desa Karimunting, Kec. Sungai Raya Kepulauan, Kab. Bengkayang

120

PP. Temajuk/Desa Temajok

Kalimantan Barat

Kab. Sambas

711

Jl. Raya Temajuk, Desa Temajok/Temajok, Kec. Paloh, Kab. Sambas

E. CLUSTER 5 (BALI, NTB, NTT, SULUT, SULBAR, SULSEL, MALUKU, MALUT, PAPUA BARAT, PAPUA) NO A

NAMA PELABUHAN

PROV.

KOTA/ KAB.

WPPNRI

ALAMAT

PPS BITUNG

1

PP. Amurang

Sulawesi Utara

2

PP. Baroko Tanjung Sidupa

Sulawesi Utara

Kab. Minahasa Selatan

716

Kel. Kawangkoan Bawah Kec. Amurang Barat ( Amurang ) Kabupaten Minahasa Selatan Sulawesi Utara

Kab. Bolaang Mongondow Timur

715

Desa Sidupa, Kec. Pinogaluman, Kab. Bolaang Mongodow Timur 143

NO

NAMA PELABUHAN

PROV.

KOTA/ KAB.

WPPNRI

ALAMAT

3

PP. Belang

Sulawesi Utara

Kab. Minahasa Tenggara

715

Desa Borgo 1, Kec. Belang, Kab. Minahasa Tenggara

4

PP. Bitung

Sulawesi Utara

Kota Bitung

716

Kelurahan Aertembaga Satu, Kec. Aertembaga, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara

5

PP. Bolang Uki

Sulawesi Utara

Kab. Bolaangmong ondow

716

Bolang Uki, Kab. Bolaang Mongondow

6

PP. Calaca

Sulawesi Utara

Kota Manado

716

Calaca Wenang, Manado

7

PP. Dagho

Sulawesi Utara

Kab. Sangihe Talaud

716

Desa Dagho, Kec. Tamako, Kepulauan Sangihe

8

PP. Dodepo

Sulawesi Utara


716

Desa Dudepo, Kec. Bolaang Uki, Kota Bolaang Mongon

9

PP. Kabaruan

Sulawesi Utara

Kab. Kep. Talaud

716

Kecamatan Kabaruan, Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara

10

PP. Kema

Sulawesi Utara

Kab. Minahasa Utara

716

Desa Kema III, Kec. Kema, Minahasa Utara

11

PP. Labuan Uki

Sulawesi Utara


716

Jalan Boulevard Molibagu, Desa Pintadia, Kec. Bolaang UKI, Kota Bolaang Mongodow

12

PP. Likupang

Sulawesi Utara

Kab. Minahasa Utara

716

Desa Likupang II, Kec. Likupang Timur, Minahasa Utara

13

PP. Lirung

Sulawesi Utara

Kab. Kep. Talaud

716

Lirung Kab. Kepulauan Talaud

14

PP. Peta

Sulawesi Utara

716

Peta, Kab. Sangihe Talaud

15

PP. Popudu

Sulawesi Utara

Kab. Sangihe Talaud Kab. Bolaangmong ondow

716

Popudu, Kab. Bolaangmongondow

16

PP. Salibabu

Sulawesi Utara

Kab. Kep. Talaud

716

Lawasan , Desa Dalum, Kec. Salibabu, Kepulauan Talaud

17

PP. Tumumpa

Sulawesi Utara

Kota Manado

716

Komp Pelabuhan Perikanan Tumumpa 2 kngk 3, Desa Tu

18

PP. Babana

Sulawesi Barat

Kab. Mamuju

713

Desa Babana, Kec. BudongBudong Kab. Mamuju Prov. Sulawesi Barat

19

PP. Banggae

Sulawesi Barat

Kab. Majene

713

Desa Banggae, Kec. Banggae, Kab. Majene

20

PP. Kasiwa (Kasiwah)

Sulawesi Barat

Kab. Mamuju

713

JL. Nelayan, Desa Kasiwa, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju

21

PP. Lantora

Sulawesi Barat

Kab. Polewali Mandar

713

Jalan Bahari Barat, Desa Lantora, Kec. Polewali 144

PROV.

KOTA/ KAB.

WPPNRI

NO

NAMA PELABUHAN

ALAMAT

22

PP. Palipi

Sulawesi Barat

Kab. Majene

713

Desa Palipi, Kec. Sendana, Kab. Majene, Prov. Sulawesi Barat

23

PP. Tinambung

Sulawesi Barat

Kab. Polewali Mandar

713

Desa Tangnga-Tangnga, Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar, Prov. Sulawesi Barat

24

PP. Balambang

Sulawesi Selatan

Kab. Luwu

713

Desa Raja, Kec. Bua, Kab. Luwu

25

PP. Bawasalo

Sulawesi Selatan

Kab. Pangkep

713

Desa Bawasolo, Kec. Segeri, Pankajene Kepulauan

26

PP. Beba

Sulawesi Selatan

Kab. Takalar

713

Desa Beba, Kab. Takalar

27

PP. Benteng/Bonehalan g

Sulawesi Selatan

Kab. Selayar

713

Benteng Selatan, Kep. Selayar

28

PP. Bentenge

Sulawesi Selatan

Kab. Bulukumba

713

Jl. Yos Sudarso, Desa Batenge, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba

29

PP. Birea

Sulawesi Selatan

Kab. Bantaeng

713

Birea, Desa Pa'Jukukang, Kec. Pa'Jukukang, Kab. Bantaeng

30

PP. Boddia

Sulawesi Selatan

Kab. Takalar

713

Desa Boddia, Kec. Galesong, Kab. Takalar

31

PP. Bone - Bone

Sulawesi Selatan

Kab. Luwu Utara

713

Bone-Bone, Luwu Utara

32

PP. Bonepute

Sulawesi Selatan

Kab. Luwu

713

Desa Bonepute, Kec. Larompong Selatan, Kab. Luwu

33

PP. Bonto Bahari Bulukumba

Sulawesi Selatan

Kab. Bulukumba

713

Desa Bontobahari, Kab. Bulukumba

34

PP. Bonto Bahari Maros

Sulawesi Selatan

Kab. Maros

713

Desa Bonto Bahari, Kec. Bontoa, Kab. Maros

35

PP. Borombong

Sulawesi Selatan

Kota Makassar

713

Desa Barambong, Kec. Tamalate, Kota Makassar

36

PP. Botto

Sulawesi Selatan

Kab. Wajo

713

37

PP. Cempae

Sulawesi Selatan

Kota ParePare

713

38

PP. Cendanae

Sulawesi Selatan

Kab. Wajo

713

Cendanae Kab. Wajo Prov. Sulawesi Selatan

39

PP. Herlang

Kab. Bulukumba

713

Herlang

40

PP. Jene

Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan

Kab. Takalar

713

Kecamatan Jene, Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan

41

PP. Jeneponto (Tanru Sampe)

Sulawesi Selatan

Kab. Jeneponto

713

Desa Tanrusampe, Kec. Binamu, kab. Jeneponto

42

PP. Kajang

Sulawesi Selatan

Kab. Bulukumba

713

Jl. Pelabuhan Kassi, Desa Tanah Jaya, Kec. Kajang, Bulukumba

43

PP. Kajuara

Sulawesi Selatan

Kab. Bone

713

Desa Angkue, Kec. Kajuara, Kab. Bone

Desa Botto, Kec. Takkalalla, Kab. Wajo Jl. Sumur Jodoh, Desa Wt. Soreang, Kec. Soreang, Kota ParePare

145

PROV.

KOTA/ KAB.

WPPNRI

NO

NAMA PELABUHAN

ALAMAT

44

PP. Kalibone

Sulawesi Selatan

Kab. Pangkep

713

45

PP. Kayuadi

Sulawesi Selatan

Kab. Selayar

713

46

PP. Kupa

Sulawesi Selatan

Kab. Barru

713

47

PP. Labuang

Sulawesi Selatan

Kab. Maros

713

48

PP. Lamangkia

Sulawesi Selatan

Kab. Takalar

713

49

PP. Lappa

Sulawesi Selatan

Kab. Sinjai

713

Jl. Cakalang, Desa Lappa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai

50

PP. Lonrae

Sulawesi Selatan

Kab. Bone

713

Desa Kel. Lonrae, Kec. Kec. Tenate Riattang Timur, Kab. Bone

51

PP. Maccinibaji

Sulawesi Selatan

Kab. Pangkep

713

Maccini Baji, Desa Pundata Baji, Kec. Labbakang, Kab. Pangkajene Kep.

52

PP. Malili

Sulawesi Selatan

Kab. Luwu Timur

713

Desa Wewangriu, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur

53

PP. Pabbiringan

Sulawesi Selatan

Kab. Jeneponto

713

Desa Pabiringan Kec. Binamu Kab. Jenepoto

54

PP. Pajalele

Sulawesi Selatan

Kab. Pinrang

713

Desa Pajalele Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan

55

PP. Paotere

Sulawesi Selatan

Kota Makassar

713

JL. Sabutung, Desa Gusung, Kec. Ujung Tanah, Kota Makassar

56

PP. Polejiwa

Sulawesi Selatan

Kab. Barru

713

Desa Tellumpanua, Kec. Tanete Rilau, Kab. Barru

57

PP. Pontap

Sulawesi Selatan

Kota Palopo

713

JL.Abdullah Dg Mappuji No 16 Palopo, Desa Ponjalae, Kec. Wara Timur, Kota Palopo

58

PP. Rajawali

Sulawesi Selatan

Kota Makassar

713

Jl. Ujung Tanah

59

PP. Siwa

Sulawesi Selatan

Kab. Wajo

713

Siwa, Bulete, Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo, Sulawesi Selatan 90992, Indonesia

60

PP. Tongke-Tongke

Sulawesi Selatan

Kab. Sinjai

713

Desa Tongke-Tongke, Kec. Sinjai Timur, Kab. Sinjai

61

PP. Ulo-Ulo

Sulawesi Selatan

Kab. Luwu

713

62

PP. Untia

Sulawesi Selatan

Kota Makassar

713

B

PPN PENGAMBENGAN

Kalibone, Desa Bontolangkasa, Kec. Minasa Tene Kecamatan Takabonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan Desa Kupa, Kec. Mallusetasi, Barru Jalan Bambu Runcing, Desa Alliritengae, Kec. Turikale, Kab. Maros Kecamatan Lamangkia, Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan

Desa Ulo-Ulo, Kec. Belopa Kab.Luwu Jl. Salodong, Kelurahan Untia, Kec. Biringkanayya, Kota Makassar

146

PROV.

KOTA/ KAB.

WPPNRI

NO

NAMA PELABUHAN

ALAMAT

63

PP. Air Kuning

Bali

Kab. Jembrana

573

64

PP. Amed

Bali

Kab. Karang Asem

573

65

PP. Batununggul

Bali

Kab. Klungkung

573

66

PP. Kedonganan

Bali

Kab. Badung

573

67

PP. Kusamba

Bali

Kab. Klungkung

573

68

PP. Pengambengan

Bali

Kab. Jembrana

573

Jalan Pelabuhan Perikanan No.1, Desa Pengambengan,

69

PP. Sangsit

Bali

Kab. Buleleng

713

Dusun Pabean, Desa Sangsit, Kec.Sawan, Kab. Buleleng

70

PP. Serangan

Bali

Kota Denpasar

573

Desa Serangan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar

71

PP. Tanjung Benoa

Bali

Kab. Badung

573

Jl. Segara Kulon No.29, Desa Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung

72

PP. Tejakula

Bali

Kab. Buleleng

713

Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng Provinsi Bali

73

PP. Batu Nampar

Nusa Tenggara Barat

Kab. Lombok Timur

573

Desa Jerowaru Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat

74

PP. Bonto Kape

Nusa Tenggara Barat

Kab. Bima

713

Desa Bonto Kape, Kec. Bolo, Kab. Bima

75

PP. Labuhan Aji Pulau Moyo

Nusa Tenggara Barat

Kab. Sumbawa

713

Labuhan Aji Pulau Moyo Kec. Labuhan Badas, Kab. Sumbawa, Nusa Tenggara Barat

76

PP. Labuhan Buwah / Labuhan Buwak

Nusa Tenggara Barat

Kab. Sumbawa

573

Desa Labuhan Labuhan Buwak Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat

77

PP. Labuhan Haji

Nusa Tenggara Barat

Kab. Lombok Timur

573

Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat

78

PP. Labuhan Lalar

Nusa Tenggara Barat

Kab. Sumbawa

573

Desa Labuhan Lalar Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

79

PP. Labuhan Lombok

Nusa Tenggara Barat

Kab. Lombok Timur

573

Jl.Raya Sambelia Km 3, Desa Labuhan Lombok, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur

Desa Air Kuning Kec. Jembrana Kab. Jembrana Prov. Bali Banjar Dinas Amed, Desa Purwakerthi, Kec. Abang, Kab. Karangasem Nusapenida, Kab. Klungkung, Prov.Bali Jl. Pantai kedonganan Kelurahan Kedonganan Kecamatan Kuta, Badung Dusun Pantai Segara Kusampa, Desa Kusamba, Kec. Dawan, Kab. Klungkung

147

NO

NAMA PELABUHAN

PROV.

KOTA/ KAB.

WPPNRI

ALAMAT

Kab. Sumbawa

573

Desa Labuhan Mapin, Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat

80

PP. Labuhan Mapin

Nusa Tenggara Barat

81

PP. Labuhan Terata

Nusa Tenggara Barat

Kab. Sumbawa

713

Desa Labuhan Terata, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

82

PP. Sape

Nusa Tenggara Barat

Kab. Bima

573

Pangkalan Desa Bugis Kec. Sape Kab. Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat

83

PP. Soro Kempo

Nusa Tenggara Barat

Kab. Dompu

713

Desa/Kelurahan Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat

84

PP. Soroadu

Kab. Dompu

713

Dusun Genta Desa Jambu Kec. Bajo. Kab. Dompu

85

PP. Tanjung Luar

Kab. Lombok Timur

573

Desa Tanjung Luar, Kec. Keruak, Kab. Lombok Timur

86

PP. Teluk Awang

Kab. Lombok Tengah

573

Dusun Awang Balaq, Desa Mertak, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah

87

PP. Teluk Santong

Kab. Sumbawa

713

Jl. Lintas Sumbawa Bima, Desa Teluk Santong, Kec. Plampang

88

PP. Waworada

Kab. Bima

573

Desa Rompo, Kab. Bima, Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat

89

PP. Aimere

Nusa Tenggara Timur

90

PP. Alok

Nusa Tenggara Timur

91

PP. Amagarapati

92

PP. Amakole Jaya

93

PP. Atapupu

94

PP. Ende

95

PP. Hukung Lewoleba

Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur

Bajawa-Ruteng, Desa Aimere Timur Kel.Aimere Timur, Kec. Aimere, Kab. Ngada, Nusa Tenggara Timur JL.Cakalang, Desa Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Propinsi Nusa Tenggara Timur.r

Kab. Ngada

573

Kab. Sikka

713

Kab. Flores Timur

713

Amagarapati, Kecamatan Larantuka

Kab. Flores Timur

713

Waiwadan,Kecamatan Adonara barat, Flores Timur

Kab. Belu

573

Jl. Mota' ain, Desa Desa Jenilu, Kec. Kakuluk Mesak, Kab. Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Kab. Ende

713

Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur

Kab. Lembata

573

Pada,Nubatukan, Kabupaten Lembata 148

NO

NAMA PELABUHAN

96

PP. Kenarilang

97

PP. Konge

98

PP. Labuhan Bajo

99

PROV. Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur

KOTA/ KAB.

WPPNRI

ALAMAT

Kab. Alor

713

Kalabahi Barat, Kec. Teluk Mutiara

Kab. Nagekeo

713

Nangadhero, Kec. Asesa, Nagakeo

Nusa Tenggara Timur

Kab. Manggarai Barat

713

Sukarno Hatta Kampung Ujung, Kec. Komodo, Kab.Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur

PP. Nangamese

Nusa Tenggara Timur

Kab. Ngada

713

Jl. Raya Riung-Pota, Desa Kelurahan Nangamese, Kec Riung, Kab. Ngada

100

PP. Oeba Kupang

Nusa Tenggara Timur

Kab. Kupang

573

Jl. Alor Desa Fatu Besi, Kec. Kelapa Lima, Kab. Kupang, Nusa Tenggara Timur

101

PP. Paupanda

Kab. Ende

713

Desa Paupanda, Kec. Ende Selatan Kab. Ende

102

PP. Ritaebang

Kab. Flores Timur

713

Kel. Ritaebang, Kec. Solor Barat, Kab. Flores Timur

103

PP. Tenau Kupang

Kota Kupang

573

JL. Yos Sudarso, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, NTT

104

PP. Tulandale

Kab. Rote Ndao

573

Desa Metina, Kec. Lobalain, Kab. Rota Ndao

105

PP. Wini

Kab. Timur Tengah Utara

573

Rt. 05/RW III, Kel. Humusu C, Kec. Insana Utara, Kab. Timur Tengah Utara

106

PP. Wonokaka

Kab. Sumba Barat

573

Desa Wonokaka, Kec. Waihura, Kab. Sumba Barat

Papua

Kab. Biak Numfor

717

717

Jl. Wolter Monginsidi, Kompleks perikanan samping Pasar Ikan Biak, Desa Fandoi, Kec. Biak Numfor, Kabupaten Biak Numfor

C 107

Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur

PPN AMBON PP. Biak

108

PP. Fandoi

Papua

Kab. Biak Numfor

109

PP. Hamadi

Papua

Kota Jayapura

717

Jl. Perikanan, Kel. Hamadi, Kec Jayapura Selatan, Kab. Kota Jayapura, Prov. Papua

110

PP. Korem

Papua

Kab. Biak Numfor

717

Kampung Korem Kecamatan Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua

149

WPPNRI

ALAMAT

Kab. Merauke

718

Jl. Nowari - Merauke, Desa Karang Indah, Kec. Merauke, Kabupaten Merauke

Papua

Kab. Asmat

718

PP. Sumuraman

Papua

Kab. Mappi

718

PP. Waropen

Papua

Kab. Waropen

717

NO

NAMA PELABUHAN

111

PP. Merauke

Papua

112

PP. Omor

113 114

D

PROV.

KOTA/ KAB.

Kecamatan Omor, Kabupaten Asmat Provinsi Papua Sumuraman, Kabupaten Mappi Provinsi Papua Botawa, Kabupaten Waropen Provinsi papua

PPN TERNATE

115

PP. Bacan

Maluku Utara

Kab. Halmahera Selatan

715

Jalan Kompleks PPP Bacan Panamboang, Kec. Bacan Selatan, Kab. Halmahera Selatan

116

PP. Bobong

Maluku Utara

Kab. Kep. Sula

715

Taliabu Barat, Kepulauan Sula, Maluku Utara

117

PP. Daruba

Maluku Utara

Kab. Morotai

715

Joubela Morotai Selatan Pulau Morotai, Maluku Utara

118

PP. Dufa-Dufa

Maluku Utara

Kota Ternate

715

Desa Dufa-dufa, Kec. Ternate Utara, Kota Ternate

119

PP. Goto

Maluku Utara

Kota Tidore Kepulauan

715

Desa Goto, Kel. Goto Kec. Kota Tidore, Kab. Kota Tidore kepulauan, Provinsi. Maluku Utara

120

PP. Manitinting

Maluku Utara

715

Desa Manitinting, Kec. Maba Selatan, Kab. Halmahera Timur

121

PP. Pulau Gebe

Maluku Utara

715

Desa Umere, Kec. Pulau Gebe, Kab. Halmahera Tengah

122

PP. Ruba-Ruba

Maluku Utara

715

Buo, Loloda, Halmahera Barat, Maluku Utara

123

PP. Sayoang

Maluku Utara

Kab. Halmahera Selatan

715

Samping Pelabuhan Feri, Desa Sayoang, Kec. Bacan Timur, Kab. Halmahera Selatan

124

PP. Sofifi

Maluku Utara

Kota Tidore Kepulauan

715

Kelurahan Sofifi, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Utara Provinsi Maluku Utara

125

PP. Ternate

Maluku Utara

Kota Ternate

715

Jl. Pasar Inpres Bastiong Ternate, Desa Bastiong, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate

126

PP. Tiley

Maluku Utara

Kab. Morotai

715

Desa Tiley, Kec. Morotai Selatan Barat, Kab. Kep. Morotai

127

PP. Tobelo

Maluku Utara

Kab. Halmahera Utara

715

Desa Wosia Tobelo, Kab. Halmahera Utara

Kab. Halmahera Timur Kab. Halmahera Tengah Kab. Halmahera Barat

150

PROV.

KOTA/ KAB.

WPPNRI

NO

NAMA PELABUHAN

ALAMAT

128

PP. Tuada

Maluku Utara

Kab. Halmahera Barat

715

Desa Tuada, Kec. Jailolo, Halmahera Barat

129

PP. Wainin

Maluku Utara

Kab. Kep. Sula

715

Desa Wainin, Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula

130

PP. Weda

Maluku Utara

Kab. Halmahera Tengah

715

Desa Fidi Jaya, Kec. Weda, Kab. Halmahera Tengah

131

PP. Adijaya

Papua Barat

Kab. Kaimana

718

Desa Adijaya Kab. Kaimana Prov. Papua Barat

132

PP. Bintuni

Papua Barat

Kab. Teluk Bintuni

715

Jl. Raya Bintuni Kompleks Pasar Central, Desa Bintuni Timur, Kec. Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni

133

PP. Dotir

Papua Barat

Kab. Teluk Wondama

717

Kelurahan Dotir Kecamatan Wasior, Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua

134

PP. Dulan Pok-pok

Papua Barat

Kab. Fak-Fak

715

Jl. Yos Sudarso Kampung Dulan Pok-Pok, Kelurahan Wagom, Kec. Fak-Fak, Kabupaten Fak-Fak

135

PP. Katapop

Papua Barat

Kab. Sorong

715

Katinim, Desa Katapop Pantai, Kec. Salawati, Kabupaten Sorong

136

PP. Klademak

Papua Barat

Kota Sorong

715

Jl. Puri Klaligi ( Kompleks PPI Klademak ), Desa Klaligi, Kec. Distrik Manoi, Kota Sorong

137

PP. Sanggeng

Papua Barat

Kab. Manokwari

717

Jalan Toba no.01 Sanggeng, Desa Sanggeng, Kec. Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari

138

PP. Sorong

Papua Barat

Kota Sorong

715

Jl. Cakalang (Kuda Laut)Sorong, Desa Kampung Baru, Kec. Sorong Barat, Kota Sorong

139

PP. Wersar

Papua Barat

Kab. Sorong Selatan

715

Jl. Perikanan No. 1 Wersar Teminabuan, Desa Wersar, Kec. Teminabuan, Sorong Selatan

E

PPN TUAL

140

PP. Amahai

Maluku

Kab. Maluku Tengah

714

Soahuku, Amahai, Maluku Tengah, Maluku

141

PP. Ambon

Maluku

Kota Ambon

714

JL. Sultan Hasanuddin, Desa Batu Merah, Kec. Sirimau, Kota Ambon

142

PP. Banda

Maluku

Kab. Maluku Tengah

714

Lonthor, Banda, Maluku Tengah, Maluku

143

PP. Dobo

Maluku

Kab. Kep. Aru

718

Desa Siwalima, Pulau-pulau Aru, Kab. Kepulauan Aru 151

WPPNRI

ALAMAT

Kota Ambon

714

Dusun Eri, Desa Negeri Nusaniwe, Kec. Nusaniwe, Kota Ambon

Maluku

Kab. Maluku Tengah

714

PP. Kalar Kalar

Maluku

Kab. Kep. Aru

718

147

PP. Kelvik Taar

Maluku

Kota Tual

714

148

PP. Leihitu

Maluku

149

PP. Masarete

Maluku

150

PP. Masohi

Maluku

151

PP. Penambungan

Maluku

152

PP. Salahutu

Maluku

153

PP. Tamher Timur

Maluku

Kab. Seram Bagian Timur

714

154

PP. Tehoru

Maluku

Kab. Maluku Tengah

714

155

PP. Tual

Maluku

Kota Tual

714

JL. Dumar, Dusun Dumar, Kec. Dullah Selatan, Kota Tual

156

PP. Ukularang

Maluku

Kab. Maluku Tenggara Barat

714

Kec. Saumlaki, Kab. Maluku Tenggara Barat

157

PP. Wetar

Maluku

Kab. Maluku Barat Daya

714

Desa Klishatu, Kec. Wetar, Kab. Maluku Barat Daya

NO

NAMA PELABUHAN

PROV.

144

PP. Eri

Maluku

145

PP. Haria

146

KOTA/ KAB.

Kab. Maluku Tengah Kab. Buru Kab. Maluku Tengah Kab. Maluku Tenggara Kab. Maluku Tengah

714 714 714

714 714

Desa Haria Kecamatan Saparua Kabupaten maluku Tengah Provinsi Maluku Desa Kalar Kalar, Kecamatan Aru Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku Pulau Kelvik, Desa Taar, Kec. Dullah Selatan, Kota Tual Kecamatan Leihitu, Kabupaten maluku Tengah Provinsi Maluku Kabupaten Buru Jalan Tanjung Kuako, Desa Negeri Soahuku, Kec. Amahai, Kabupaten Maluku Tengah Penambungan, Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku Kelurahan Tamher Timur Kecamatan wakate, Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku

152

Download Juknis Bantuan Sarana ... - Aplikasi PUPI - KKP

Recommend Documents