DAFTAR ISI
HAL 1 1 2 2 3
BAB I
PENDAHULUAN 1. Latar Belakang 2. Maksud dan Tujuan 3. Ruang Lingkup 4. Pengertian
BAB II BAB III BAB IV
PENYUSUNAN KELEMBAGAAN PENETAPAN JUMLAH DAN JENIS BANTUAN SPESIFIKASI TEKNIS BANTUAN SARANA PENANGKAPAN IKAN A. Spesifikasi Teknis Bantuan Kapal Perikanan B. Spesifikasi Teknis Bantuan Alat Penangkapan Ikan
4 8 12
IDENTIFIKASI DAN PENETAPAN CALON PENERIMA BANTUAN A. Kriteria Calon Penerima Bantuan Kapal Perikanan B. Mekanisme Pengusulan dan Penetapan Calon Penerima Bantuan C. Kriteria dan Mekanisme Penetapan Calon Penerima Bantuan Kapal Perikanan pada Lokasi Pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (PSKPT) D. Kriteria dan Mekanisme Calon Penerima Bantuan Alat Penangkapan Ikan
36
PENGADAAN BANTUAN DISTRIBUSI BANTUAN A. Tim Distribusi B. Tugas dan Tanggung Jawab Koordinator C. Mekanisme Pendistribusian
49 54 54 55 56
BAB V
BAB VI BAB VII
12 33
36 37 46 47
BAB VIII PENGENDALIAN, PEMBINAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN A. Pengendalian (Manajemen Resiko) B. Pembinaan C. Pemantauan dan Pelaporan
60
BAB IX
64
PENUTUP
60 62 63
DAFTAR GAMBAR
GAMBAR Gambar 1.1 Gambar 3.1 Gambar 3.2 Gambar 4.1 Gambar 4.2 Gambar 4.3 Gambar 4.4 Gambar 5.1
Gambar 5.2 Gambar 5.3 Gambar 5.4 Gambar 7.1 Gambar 7.2
Alur Pengadaan Paket Bantuan Sarana Penangkapan Ikan TA. 2016 Proses penghitungan alokasi bantuan kapal perikanan TA. 2016 Proses penghitungan alokasi bantuan alat penangkapan ikan TA. 2016 Bagan alir proses dokumen kapal secara umum Bagan alir proses penerbitan dokumen dan perizinan kapal bantuan ukuran 7-30 GT Bagan alir proses penerbitan dokumen dan perizinan kapal bantuan ukuran 6 GT Bagan alir proses penerbitan dokumen dan perizinan kapal bantuan ukuran ≤ 5 GT Skema Mekanisme Pengusulan dan Penetapan Calon Penerima Bantuan dan Peran Instansi Terkait Skema Persiapan Lembaga Koperasi Calon Penerima Bantuan Skema Identifikasi Koperasi Berbasis KUB Skema Mekanisme Pengusulan dan Penetapan Penerima Bantuan Sarana Penangkapan Ikan Skema Pelaksanaan Distribusi dan Administrasi Bantuan Kapal Perikanan Skema Pelaksanaan Distribusi dan Administrasi Bantuan Alat Penangkapan Ikan
HAL 6 10 11 29 30 31 32 37
38 39 45 56 58
DAFTAR TABEL
TABEL Tabel 1.1 Tabel 3.1 Tabel 3.2 Tabel 4.1 Tabel. 4.2 Tabel 5.2 Tabel 5.3
Susunan Kelembagaan Pengadaan Paket Bantuan Sarana Penangkapan Ikan T.A. 2016 Variabel yang Digunakan dalam Penghitungan Alokasi Bantuan Pengaruh setiap Variabel terhadap Penghitungan Alokasi Bantuan Bentuk Lambung dan Ukuran Utama Kapal Perikanan Dokumen dan Perizinan Kapal Penangkapan Ikan dan Pengangkut Ikan Kriteria Verifikasi dan Validasi Kriteria Verifikasi dan Validasi
HAL 4 8 9 13 20 43 48
DAFTAR LAMPIRAN
LAMPIRAN
HAL OUTLINE PROPOSAL USULAN BANTUAN SARANA PENANGKAPAN IKAN PROFIL KOPERASI PRIMER PERIKANAN (MINA)
65
BIDANG/UNIT USAHA/KEGIATAN USAHA NELAYAN
70
KEBUTUHAN SARANA PENANGKAPAN IKAN
72
PROYEKSI KEUANGAN
77
SUMBER PENDANAAN MENDUKUNG RENCANA USAHA
79
FORMULIR VERIFIKASI (Kabupaten/Kota)
81
FORMULIR VALIDASI (Provinsi)
82
PAKTA INTEGRITAS/SURAT PERNYATAAN KESIAPAN, MAMPU DAN KESANGGUPAN SURAT USULAN KOPERASI CALON PENERIMA (DINAS KAB/KOTA)
83
-
DAFTAR USULAN CALON PENERIMA BANTUAN SARANA PENANGKAPAN IKAN TAHUN ANGGARAN 2016
85
-
RINCIAN USULAN PERMOHONAN BANTUAN SARANA PENANGKAPAN IKAN
86
-
SURAT DAFTAR KOPERASI CALON PENERIMA
87
-
DAFTAR KOPERASI CALON PENERIMA BANTUAN SARANA PENANGKAPAN IKAN TAHUN ANGGARAN 2016
88
-
RINCIAN DAFTAR KOPERASI CALON PENERIMA
89
Lampiran 1 Lampiran 2 Formulir Prop.Kop.01. Lampiran 3 Formulir Prop.Kop.02. Lampiran 4 Formulir Prop.Kop.03. Lampiran 5 Formulir Prop.Kop.04. Lampiran 6 Formulir Prop.Kop.05. Lampiran 7 Formulir K.01. Lampiran 8 Formulir K.02. Lampiran 9 Formulir K.03. Lampiran 10 Formulir P.U.01 Lampiran 10 Formulir P.U.01 (Lanjutan) Lampiran 11 Formulir P.U.01 (Lanjutan) Lampiran 12 Formulir P.U.02 Lampiran 13 Formulir P.U.02 (Lanjutan) Lampiran 14 Formulir
-
67
84
LAMPIRAN
HAL
P.U.02 (Lanjutan) Lampiran 15
BANTUAN SARANA PENANGKAPAN IKAN BERITA ACARA SERAH TERIMA
91
Lampiran 15 (Lanjutan) Lampiran 15 (Lanjutan) Lampiran 15 (Lanjutan) Lampiran 15 (Lanjutan) Lampiran 16
LAMPIRAN I – DAFTAR BARANG YANG DISERAHKAN LAMPIRAN II – BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG LAMPIRAN PEMERIKSA BARANG
92
FOTO-FOTO HASIL PEKERJAAN
95
BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG MILIK NEGARA HASIL PENGADAAN BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG MILIK NEGARA HASIL PENGADAAN LAPORAN OPERASIONAL BANTUAN
96
Lampiran 17 Lampiran 18
93 94
98 100
Lampiran 19
DAFTAR WILAYAH PENDAMPINGAN PELABUHAN PERIKANAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PUSAT (SEBAGAI PEMBANTU KOORDINATOR WILAYAH)
105
Lampiran 20
DAFTAR PENDAMPING KOORDINATOR WILAYAH (UPT PUSAT) DAN PELABUHAN PERIKANAN SEBAGAI TEMPAT PENYERAHAN BANTUAN
107
LAMPIRAN KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP NOMOR : B.6281/DJPT/PI.220S2/VII/2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN SARANA PENANGKAPAN IKAN DI DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP TAHUN ANGGARAN 2016
BAB I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah perairan mencapai tiga perempat dari total luas wilayah, mempunyai kekayaan sumber daya kelautan dan perikanan yang melimpah dan dapat menjadi andalan untuk mendukung pembangunan nasional. Pembangunan kelautan dan perikanan tersebut dilaksanakan untuk mewujudkan 3 (tiga) misi utama, yakni: (1) kedaulatan (sovereignity), (2) keberlanjutan (sustainability), dan (3) kesejahteraan (prosperity). Salah satu sub sektor yang mempunyai peran penting dalam menunjang pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan adalah perikanan tangkap. Sub sektor ini sangat strategis sebagai penyedia bahan pangan bergizi, lapangan perkerjaan bagi masyarakat serta memberikan kontribusi dalam menghasilkan penerimaan negara. Untuk mewujudkan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/PERMEN-KP/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25/PERMENKP/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019, salah satu kegiatan yang menjadi prioritas pada tahun 2016 adalah bantuan sarana penangkapan ikan. Bantuan dimaksud dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Bantuan sarana penangkapan ikan diharapkan dapat dimanfaatkan oleh penerima bantuan untuk meningkatkan produktivitas penangkapan dan mutu hasil tangkapan, sehingga pendapatan nelayan dapat meningkat. Selanjutnya, untuk kelancaran pelaksanaan bantuan perlu ditetapkan Petunjuk Teknis sebagai acuan. 1
2. Maksud dan Tujuan Bantuan sarana penangkapan ikan dimaksudkan untuk memperkuat armada perikanan tangkap nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan khususnya nelayan. Sedangkan tujuan yang akan dicapai adalah sebagai berikut: 1. Stimulan untuk meningkatkan kapasitas usaha nelayan; 2. Meningkatkan bersertifikat;
jumlah
kapal
perikanan
yang
berkualitas
dan
3. Meningkatkan produktivitas usaha penangkapan ikan; 4. Meningkatkan mutu hasil tangkapan; 5. Meningkatkan pendapatan nelayan. Petunjuk teknis pengadaan bantuan sarana penangkapan ikan disusun untuk memberikan acuan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan bantuan sarana penangkapan ikan tahun anggaran 2016, yakni: Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sebagai pelaksana kegiatan, Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai mitra pelaksanaan kegiatan, calon penerima bantuan dan pihak terkait lainnya.
3. Ruang Lingkup Ruang lingkup Petunjuk Teknis Bantuan Sarana Penangkapan Ikan Tahun 2016 meliputi: 1.
penyusunan kelembagaan;
2.
penetapan jumlah dan jenis bantuan;
3.
penyusunan spesifikasi teknis bantuan;
4.
identifikasi dan penetapan calon penerima bantuan;
5.
pengadaan bantuan;
6.
distribusi bantuan; dan
7.
pengendalian, pembinaan, evaluasi dan pelaporan.
2
4. Pengertian Dalam petunjuk teknis ini yang dimaksud dengan: 1. Nelayan adalah orang penangkapan ikan;
yang
mata
pencahariannya
melakukan
2. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan (koperasi primer), yang melakukan kegiatan usaha penangkapan ikan; 3. Dinas adalah dinas provinsi/kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang kelautan dan perikanan; 4. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh kepala dinas kabupaten/kota untuk memverifikasi usulan dari koperasi di kabupaten/kota yang bersangkutan; 5. Tim Validasi adalah tim yang dibentuk oleh kepala dinas provinsi untuk memvalidasi usulan dari tim verifikasi kabupaten/kota; 6. Tim Distribusi adalah tim yang bertugas mendampingi dalam distribusi bantuan dari penyedia jasa sampai diterima oleh koperasi sesuai usulan yang telah divalidasi oleh tim validasi; 7. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan; 8. Kuasa Pengguna Anggaran adalah Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja (Satker) Pusat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap; 9. Pejabat Pembuat Komitmen adalah Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja (Satker) Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan.
3
BAB II PENYUSUNAN KELEMBAGAAN
Kelembagaan kegiatan persiapan dan pelaksanaan bantuan sarana penangkapan ikan tahun 2016 sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap No.B.10833/DJPT.2/PI.220.D2/XI/2015 tentang Penanggung Jawab Persiapan dan Pelaksanaan Paket Bantuan Sarana Penangkapan Ikan T.A. 2016. Susunan kelembagaan beserta tugas dan fungsinya sebagaimana pada tabel dan uraian sebagai berikut: Tabel 1.1
Susunan Kelembagaan Pengadaan Paket Bantuan Sarana Penangkapan Ikan T.A. 2016
No
Keanggotaan Pengarah:
Jabatan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
Penanggung jawab: 1
Identifikasi dan penetapan jumlah dan jenis paket bantuan sarana penangkapan ikan
Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Direktur Pengendalian Penangkapan Ikan
2
Identifikasi spesifikasi teknis dan pengadaan paket bantuan sarana penangkapan ikan
Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan
3
Identifikasi dan penetapan calon penerima paket bantuan sarana penangkapan ikan
Direktur Kenelayanan
4
Distribusi paket bantuan sarana penangkapan ikan
Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktur Pelabuhan Perikanan
Mitra:
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota
1. Direktorat pengelolaan Sumber Pengendalian Penangkapan Ikan
Daya
Ikan
dan
Direktorat
Bertanggung jawab sebagai koordinator dalam melakukan identifikasi dan penetapan jumlah dan jenis paket bantuan sarana penangkapan ikan sebagai berikut: a. Mempersiapkan data potensi SDI yang masih dapat dimanfaatkan untuk setiap WPP NRI; 4
b. Mempersiapkan data alokasi alat penangkapan ikan yang masih dapat ditambahkan untuk setiap WPP NRI; c. Merekomendasikan jenis dan jumlah paket bantuan sarana penangkapan ikan per kabupaten/kota yang dapat diadakan pada setiap WPP NRI; d. Mempersiapkan sistem informasi perizinan kapal daerah yang digunakan untuk penerbitan izin Surat Izin Usaha Penangkapan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).
2. Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Bertanggung jawab sebagai koordinator dalam melakukan identifikasi spesifikasi teknis dan pengadaan paket bantuan sarana penangkapan ikan sebagai berikut: a. Mempersiapkan spesifikasi teknis paket penangkapan ikan sesuai dengan rekomendasi;
bantuan
sarana
b. Melaksanakan pengadaan bantuan sarana penangkapan ikan;
3. Direktorat Kenelayanan Bertanggung jawab sebagai koordinator dalam melakukan identifikasi dan penetapan calon penerima bantuan sarana penangkapan ikan: a. Mempersiapkan data penangkapan ikan;
calon
penerima
paket
b. Melakukan verifikasi terhadap calon penerima sarana penangkapan ikan; c. Merekomendasikan penangkapan ikan;
calon
penerima
paket
bantuan
sarana
paket bantuan bantuan
sarana
4. Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktorat Pelabuhan Perikanan Bertanggung jawab sebagai koordinator dalam distribusi paket bantuan sarana penangkapan ikan: a. Melakukan koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan dimana calon penerima paket bantuan sarana penangkapan ikan berdomisili; b. Mendistribusikan paket bantuan sarana penangkapan ikan kepada calon penerima bantuan sarana penangkapan ikan. 5
5. Dinas Provinsi a. Melakukan validasi usulan paket bantuan yang sudah diverifikasi oleh Dinas Kabupaten/Kota; b. Melakukan pendampingan proses pendistribusian paket bantuan sarana penangkapan ikan dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap ke penerima bantuan yang berada di wilayahnya; c. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pembinaan operasional paket bantuan; d. Menerbitkan izin atau berkoordinasi dengan instansi penerbit izin di daerah dalam rangka penerbitan SIUP, SIPI, dan SIKPI.
Dit. KAPI
Dit. PSDI Dit. PPI 1.Data armada penangkapan ikan dan hasil Tangkapan ikan per kab/kota 2.Data ketersediaan alokasi per WPP 3.Data terkait lainnya (usulan dari daerah, jumlah koperasi, lokasi prioritas dll)
Komposisi Bantuan Kapal dan API per Kab./Kota: 1. Jenis Kapal dan API 2. Jumlah Kapal dan API
Survei Identifikasi Spesifikasi Teknis
Proses E-katalog bersama LKPP LKPP
Dit. Kenelayanan Identifikasi dan Pengusulan Calon Penerima
Proses Eprocurement
Penyedia Jasa Kapal dan Alat Penangkapan ikan
Dit. PP dan SetDit Pendampingan Distribusi dan BAST
Dinas Prov/Kab/Kota dan Koperasi
Gambar 1.1 Alur Pengadaan Paket Bantuan Sarana Penangkapan Ikan TA. 2016 6
6. Dinas Kabupaten/Kota a. Melakukan identifikasi kebutuhan paket bantuan sarana penangkapan ikan dan verifikasi calon penerima paket bantuan di tingkat Kabupaten/Kota; b. Mengusulkan jenis, jumlah kebutuhan, serta calon penerima paket bantuan di wilayahnya; c. Melakukan pendampingan proses pendistribusian paket bantuan kapal perikanan kepada penerima yang berada di wilayahnya; d. Menerima paket bantuan alat penangkapan ikan dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap untuk selanjutnya didistribusikan kepada penerima; e. Menerbitkan atau berkoordinasi dengan instansi penerbit Bukti Pencatatan Kapal (BPK) untuk paket bantuan kapal < 5 GT; f.
Menyampaikan laporan pemanfaatan paket bantuan secara berkala kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dengan tembusan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi.
Selanjutnya, merujuk Pasal 12 ayat (6) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Kelautan dan Perikanan, penerima bantuan sarana penangkapan ikan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
7
BAB III PENETAPAN JUMLAH DAN JENIS BANTUAN
Penetapan jumlah dan jenis bantuan sarana penangkapan ikan dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan/stok sumber daya ikan serta mempertimbangkan variabel-variabel terkait lainnya. Data yang dibutuhkan berasal dari Balitbang KP, Setjen KKP, serta seluruh unit kerja eselon II lingkup Ditjen Perikanan Tangkap yang dianalisis secara bersama-sama dengan koordinator Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Direktorat Pengendalian Penangkapan Ikan. Sumber data sebagaimana tabel berikut.
Tabel 3.1 No
Variabel yang Bantuan
Digunakan
Variabel yang Digunakan
dalam
Penghitungan
Alokasi
Sumber Data
1
Alokasi SDI
Balitbang KP
2
Produksi dan armada perikanan
Dit. Pengelolaan Sumber Daya Ikan
3.
Ketersediaan koperasi
Dit. Kenelayanan
4.
Proposal/usulan
Dit. Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang dihimpun dari daerah
5.
Lokasi prioritas
Setjen KKP/Setditjen Perikanan Tangkap
6.
Lokasi eks pukat Tarik
Dit. Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan
7.
Lokasi eks kapal buatan luar negeri
Dit. Pengendalian Penangkapan Ikan
8.
Alokasi bantuan kapal dari DAK TA. 2016
Setditjen Perikanan Tangkap
9.
Kinerja kabupaten/kota dalam pelaksanaan kegiatan sejenis tahun sebelumnya (Inka Mina/Mina Maritim)
Dit. Kapal Perikanan Penangkapan Ikan
dan
Alat
Alokasi sumber daya ikan diperoleh dari hasil analisis Ditjen Perikanan Tangkap dan Balitbang KP dengan tahapan sebagai berikut: 1.
Pemberian alokasi berdasarkan ketersediaan kelompok sumber daya ikan di masing-masing WPP-NRI. 8
2.
Alokasi yang diberikan berdasarkan jumlah alat penangkapan ikan yang sesuai dengan masing-masing kelompok sumber daya ikan (standar alat penangkapan ikan), jumlah alat penangkapan ikan identik dengan jumlah armada.
3.
Alokasi alat penangkapan ikan yang berpeluang untuk di tambah dijumlahkan dari semua SDI di seluruh WPP-NRI
4.
Dihitung proporsi masing-masing alat penangkapan ikan yang masih berpeluang per WPP-NRI terhadap jumlah totalnya
5.
Hasil proporsi masing-masing alat penangkapan ikan per SDI setiap WPP-NRI dikalikan dengan jumlah total kapal bantuan.
Selanjutnya hasil analisis alokasi sumber daya ikan per WPP dijabarkan ke dalam alokasi per kabupaten/kota dengan mempertimbangkan variabel terkait seperti jumlah produksi dan jumlah armada perikanan. Alokasi bantuan sesuai dengan ketersediaan sumber daya ikan disandingkan dengan variabel lainnya sebagaimana diuraikan di atas untuk rancangan final. Selanjutnya, rancangan dimaksud diuji dengan melibatkan para pihak seperti unit kerja terkait lingkup KKP, pemerintah daerah, akademisi, dan LSM. Pengaruh setiap variabel terhadap perhitungan sebagaimana pada tabel berikut.
Tabel 3.2
No
Pengaruh Bantuan
setiap
Variabel
Variabel yang Digunakan
terhadap
Penghitungan
Alokasi
Pengaruh terhadap Perhitungan
1
Alokasi SDI
Alokasi awal per WPP
2
Produksi perikanan
3.
Ketersediaan koperasi
Jika tidak ada koperasi, alokasi awal dihapus (menjadi nol)
4.
Proposal/usulan
Menghidupkan alokasi
5.
Lokasi prioritas
Menambah dan menghidupkan alokasi termasuk jika belum ada koperasi.
6.
Lokasi eks pukat Tarik
Menambah dan menghidupkan alokasi bantuan alat penangkapan ikan
dan
armada
Membagi alokasi awal per WPP menjadi per kabupaten/kota
9
No
Variabel yang Digunakan
Pengaruh terhadap Perhitungan termasuk jika belum ada koperasi.
7.
Lokasi eks kapal buatan luar negeri
Menambah dan menghidupkan alokasi bantuan kapal perikanan termasuk jika belum ada koperasi. Dengan catatan koperasi harus ditumbuhkan di tahun 2016 sesuai dengan alokasi yang diberikan
8.
Alokasi bantuan kapal dari DAK TA. 2016
Mengurangi alokasi bantuan kapal perikanan TA. 2016 apabila alokasi kapal perikanan dari DAK sudah banyak
9.
Kinerja kabupaten/kota dalam pelaksanaan kegiatan sejenis tahun sebelumnya (Inka Mina/Mina Maritim)
Mengurangi alokasi untuk kabupaten/kota yang berkinerja kurang baik.
Proses penghitungan alokasi bantuan kapal perikanan sebagaimana Gambar 3.1, sedangkan proses penghitungan alokasi bantuan Alat Penangkapan Ikan sebagaimana Gambar 3.2.
Gambar 3.1 Proses penghitungan alokasi bantuan kapal perikanan TA. 2016
10
Gambar 3.2 Proses penghitungan alokasi bantuan alat penangkapan ikan TA. 2016
11
BAB IV SPESIFIKASI TEKNIS BANTUAN SARANA PENANGKAPAN IKAN
Spesifikasi teknis bantuan sarana penangkapan ikan dibuat dengan memperhatikan karakteristik seluruh wilayah perairan Indonesia dan kearifan lokal. Proses identifikasi dan penyusunannya dilakukan melalui survei yang mewakili 11 WPP-NRI, pembahasan yang melibatkan pihak terkait dan selanjutnya disusun spesifikasi teknis dengan mempertimbangkan kekhasan wilayah perairan. Berdasarkan pertimbangan di atas, calon penerima melalui Dinas setempat dapat mengusulkan spesifikasi teknis yang sesuai dengan karakteristik perairan wilayahnya dan kearifan lokal. Spesifikasi teknis dalam pedoman teknis ini meliputi: A. Spesifikasi teknis bantuan kapal perikanan B. Spesifikasi teknis bantuan alat penangkapan ikan (API) A. Spesifikasi Teknis Bantuan Kapal Perikanan 1. Metode identifikasi dan penyusunan spesifikasi teknis bantuan kapal perikanan Penyusunan desain dan spesifikasi teknis kapal perikanan dilakukan dengan melalui tahapan sebagai berikut: a. Pembentukan Tim Desain Kapal Perikanan yang melibatkan unsur Direktorat KAPI, Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), PT. PAL Indonesia, Balai Besar Penangkapan Ikan (BBPI) Semarang, Badan Penelitian dan Pengembangan Teknologi (BPPT) dan Perguruan Tinggi; b. Survei spesifikasi teknis, desain dan harga kapal perikanan yang dilakukan antara lain, di 7 (tujuh) daerah penyebaran koloni kapal perikanan di seluruh WPP-NRI, sentra nelayan dan galangan kapal; c. Pembahasan survei dan penyusunan proven desain kapal perikanan berukuran <5 GT, 5 GT, 10 GT, 20 GT dan 30 GT oleh Tim Desain Kapal Perikanan. Proven desain disusun dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah perairan dan kearifan lokal. Bentuk lambung kapal dirancang sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kriteria kapal ikan, antara lain ruang muat luas, mudah loading-unloading ikan, olah gerak (maneuverability) dan stabilitas yang baik sesuai dengan ketentuan laik laut sehingga mampu menjaga kenyamanan dan keselamatan ABK selama beroperasi dan berlayar dalam setiap 12
kondisi perairan. Atas dasar itu, maka optimalisasi rancangan dipilih bentuk lambung tipe “U” dan tipe “V”. d. Pengesahan proven desain dilakukan oleh BKI, selanjutnya digunakan untuk proses sertifikasi kapal perikanan. Tujuan dari proses sertifikasi ini adalah agar kapal dapat diasuransikan dan diagunkan oleh penerima bantuan di lembaga keuangan bank atau non-bank untuk pengembangan usaha. e. Desain dan spesifikasi teknis sekurang-kurangnya terdiri dari: 1) 2) 3) 4) 5) 6) f.
Spesifikasi teknis; Gambar rencana umum (general arrangement); Gambar rencana garis (lines plan); Gambar penampang melintang (midship section); Gambar rencana konstruksi (construction profile); Gambar ruang mesin (engine room).
Konstruksi kapal, permesinan, dan perlengkapan kapal mengacu pada peraturan BKI tahun 2015 tentang Kapal Perikanan Berbahan Fiberglass dan Kayu dengan Panjang sampai 24 Meter.
2. Ketentuan Pokok Standar Desain a. Bentuk Lambung dan Ukuran Utama Kapal Perikanan Bentuk lambung dan ukuran utama kapal perikanan sebagaimana tersaji pada tabel berikut. Tabel 4.1 Bentuk Lambung dan Ukuran Utama Kapal Perikanan Ukuran Kapal (GT)
Bentuk Kapal
1.
< 5 GT
2.
No
Ukuran Utama (M)
Tipe Kapal
Alat Bantu
0,40
-
-
0,90
0,40
-
-
1,20
0,90
0,40
-
-
10,30
1,20
0,90
0,40
-
-
Bentuk “V” Tanpa Katir
10,30
1,20
0,90
0,40
-
-
< 5 GT
Bentuk “U” Katir
10,00
1,20
0,90
0,40
-
-
5 GT
Bentuk “U”
11,00
2,60
0,95
0,60
Multi Purpose
-
Panjang (LoA)
Lebar (Bmax)
Tinggi
Sarat
Bentuk “V” Pump Boat
8,25
0,85
0,60
< 5 GT
Bentuk “V”
9,50
2,30
3.
< 5 GT
Bentuk “V” Haluan Tinggi
10,00
4.
< 5 GT
Bentuk “V” Katir
5.
< 5 GT
6. 7.
13
Ukuran Utama (M)
Ukuran Kapal (GT)
Bentuk Kapal
8.
5 GT
9.
No
Tipe Kapal
Alat Bantu
0,60
Multi Purpose
-
1,45
1,00
Multi Purpose
Net Hauler
2,80
1,45
1,00
Multi Purpose
Line Hauler
2,80
1,45
1,00
Pole and Line
-
1,00
Multi Purpose
Net Hauler atau Line Hauler
1,45
1,00
Multi Purpose
Net Hauler
2,80
1,45
1,00
Multi Purpose
Line Hauler
2,80
1,45
1,00
Pole and Line
-
1,00
Multi Purpose
Net Hauler atau Line Hauler
1,90
1,30
Multi Purpose
Net Hauler
3,60
1,90
1,30
Multi Purpose
Line Hauler
3,60
1,90
1,30
Pole and Line
-
1,30
Multi Purpose
Net Hauler atau Line Hauler
2,00
1,35
Multi Purpose
Net Hauler
4,30
2,00
1,35
Multi Purpose
Line Hauler
21,20
4,30
2,00
1,35
Pole and Line
-
21,00
4,30
2,00
1,35
Multi Purpose
Panjang (LoA)
Lebar (Bmax)
Tinggi
Sarat
Bentuk “V”
11,00
2,60
0,95
10 GT
Bentuk “U”
13,50
2,80
10.
10 GT
Bentuk “U”
13,50
11.
10 GT
Bentuk “U”
14,25
12.
10 GT
Bentuk “U” Haluan Tinggi
13,50
2,80
1,45
13.
10 GT
Bentuk “V”
13,50
2,80
14.
10 GT
Bentuk “V”
13,50
15.
10 GT
Bentuk “V”
14,25
16.
10 GT
Bentuk “V” Haluan Tinggi
13,50
2,80
1,45
17.
20 GT
Bentuk “V”
17,00
3,60
18.
20 GT
Bentuk “V”
17,00
19.
20 GT
Bentuk “V”
18,00
20.
20 GT
Bentuk “V” Haluan Tinggi
17,00
3,60
1,90
21.
30 GT
Bentuk “V”
20,00
4,30
22.
30 GT
Bentuk “V”
20,00
23.
30 GT
Bentuk “V”
24
30 GT
Bentuk “V” Haluan Tinggi
Net Hauler atau Line
14
No
Ukuran Utama (M)
Ukuran Kapal (GT)
Bentuk Kapal
Panjang (LoA)
Lebar (Bmax)
Tinggi
Sarat
Tipe Kapal
Alat Bantu Hauler
25.
30 GT
Bentuk “V”
20,00
4,30
2,00
1,35
Pengang kut dengan Freezer
-
3. Spesifikasi Teknis Bantuan Kapal Penangkapan Ikan a. Lambung Kapal Konstruksi lambung (hull) terbuat dari bahan marine fiberglass sesuai ketentuan yang berlaku bagi pembangunan kapal dan sesuai dengan standard klas yang dicetak dengan sistem hand lay-up. Jumlah ketebalan laminasi setiap bagian serta pengerjaannya mengikuti ketentuan BKI. Pembagian ruangan dan bagian-bagian konstruksi kapal seperti penguat, gading, balok dan lain-lain, ukuran dan tebalnya laminasi dibuat sesuai dengan ketentuan kelas, seperti pada gambar rencana umum, midship section dan konstruksi profile. Pekerjaan pembuatan bagian-bagian kapal yang tidak diatur dalam ketentuan yang ada maka pekerjaan tersebut akan dilakukan sesuai dengan pelaksanaan yang lazim dalam pembangunan kapal fiberglass. b. Permesinan Mesin yang dipergunakan adalah mesin laut (marine engine) dalam kondisi baru, tidak menggunakan mesin modifikasi, baik untuk mesin utama maupun mesin bantu. Pokok – pokok kriteria standar mesin induk antara lain sebagai berikut: 1) Mesin Outboard: (a) Mesin induk berdaya 5 - 40 HP (Horse power); (b) Sertifikasi tipe mesin dari BKI (Marine Engine BKI Class Type Approval); 2) Mesin Inboard: (a) Daya Mesin: - 35 s.d < 60 HP untuk kapal ukuran 5 GT - 60 s.d <100 HP untuk kapal ukuran 10 GT - 100 s.d <140 HP untuk kapal ukuran 20 GT - 140 s.d 180 HP untuk kapal ukuran 30 GT (b) Mesin induk lengkap dengan gearbox; (c) Sertifikasi tipe mesin dari BKI (marine engine BKI class type approval); 15
c. Kelistrikan Kapal Pembangkit listrik kapal wajib menggunakan genset dan instalasi listrik marine used dalam kondisi baru dan juga dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan operasional kapal. d. Perlengkapan Kapal Perlengkapan kapal dipasang berdasarkan pertimbangan keselamatan pelayaran dan keberhasilan operasi penangkapan ikan. Identifikasi kebutuhan perlengkapan kapal dalam rangka keselamatan pelayaran, baik jenis, persyaratan teknis maupun jumlah, mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. e. Alat Bantu Penangkapan Ikan Instalasi alat bantu penangkapan ikan adalah instalasi alat yang digunakan untuk mengumpulkan ikan dalam kegiatan penangkapan ikan berdasarkan pertimbangan teknis pengoperasian alat penangkapan ikan. Identifikasi kebutuhan alat bantu penangkapan ikan, baik jenis, persyaratan teknis maupun jumlahnya harus mengacu pada teknik penangkapan ikan yang akan dilakukan. Pada dasarnya, pengadaan alat bantu penangkapan ikan ditujukan untuk meningkatkan efektifitas operasi penangkapan ikan. f.
Alat Komunikasi dan Navigasi Peralatan navigasi pada kapal terdiri dari peralatan navigasi konvensional dan modern. Keputusan tentang penggunaan peralatan komunikasi dan navigasi, baik jenis dan spesifikasinya ditentukan berdasarkan pertimbangan kebutuhan teknis dan peraturan yang berlaku.
g. Pengujian Kapal 1) Inclining Test Untuk mendapatkan titik berat kapal setelah kapal selesai dibangun, galangan kapal pembangun harus melakukan inclining test minimal satu unit untuk satu tipe kapal dengan catatan pada tipe kapal yang sama tidak mengalami suatu perubahan yang besar. Biaya inclining test di luar harga kapal. 2) Testing Material dan peralatan utama yang akan dipasang di kapal harus sudah dilakukan pengetesan oleh pabrik pembuat. Harbor Acceptance Test dilakukan di galangan kapal pembangun untuk 16
pengetesan yang berkaitan dengan instalasi motor pokok dan peralatan utama lainnya. 3) Uji Coba Berlayar (Sea Trial) Sea trial dilakukan 1 (satu) kali, oleh galangan kapal pembangun setelah kapal selesai dibangun. Sea trial yang dilakukan mencakup aspek : (a) Kecepatan (b) Olah gerak (c) Stabilitas (d) Percobaan pelayaran kapal (minimal 2 jam dengan kecepatan jelajah) h. Serah Terima Kapal Setelah kapal selesai dibangun, diadakan uji coba berlayar (sea trial) dan siap untuk diserahterimakan maka ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh pihak galangan : 1) Dokumen Kapal Kapal akan dilengkapi dengan surat-surat kapal dan dokumen: (a) Berita acara serah terima kapal (b) Berita acara sea trial lengkap dengan laporannya. (c) Daftar inventarisasi kapal dan berita acara serah terima inventaris. (d) Buku Petunjuk (manual book) mesin induk, mesin bantu, peralatan navigasi/komunikasi. (e) Gambar-gambar (sketch) perubahan apabila ada. (f) Surat Keterangan Pembangunan atau Sertifikat Galangan. 2) Pengenalan/Orientasi Kapal Galangan akan memberikan pengenalan/orientasi kapal terhadap anak buah kapal yang akan mengoperasikan kapal sebelum serah terima dan dapat dilakukan di galangan atau dilokasi calon penerima kapal.
17
3.1. Dokumen dan Perizinan Kapal Penangkapan Ikan dan Pengangkut ikan Dokumen Usaha Perikananan Tangkap adalah dokumen yang harus dimiliki pemilik usaha perikanan tangkap sebelum melakukan kegiatan usaha perikanan tangkap. Dokumen ini mengatur jumlah kapal per satuan ukuran kapal dan per jenis alat penangkap ikan yang dapat digunakan dalam kegiatan penangkapan atau pengangkutan ikan. Dokumen Kapal Perikanan adalah dokumen izin kapal penangkap/pengangkut ikan yang digunakan untuk dapat mengoperasionalkan kegiatan penangkapan/pengangkutan ikan. Dokumen kapal perikanan yang diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dan atau Dinas dapat diproses setelah kapal tersebut memiliki dokumen kapal yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan dan atau Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota. Dokumen kapal yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan meliputi dokumen kepemilikan kapal, pengukuran kapal dan dokumen kebangsaan kapal. a. Jenis-Jenis Dokumen Kapal Perikanan Dokumen kapal perikanan merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan program pengadaan kapal perikanan bantuan pemerintah tahun anggaran 2016. Dokumen kapal yang harus dimiliki kapal perikanan meliputi: 1. Dokumen Usaha Perikanan Tangkap adalah berupa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP): Dokumen ini dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan atau Dinas sesuai dengan kewenangannya. 2. Dokumen Kapal Perikanan: 1) Surat Persetujuan Pembangunan Kapal Perikanan. Dokumen ini dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan atau Dinas sesuai dengan kewenangannya. 2. Surat Ukur Kapal (SU); Dokumen ini dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan atau Dinas Perhubungan sesuai dengan kewenangannya. 3) Dokumen Gross Akta (GA): Dokumen ini dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan atau Dinas Perhubungan sesuai dengan kewenangannya. 4) Sertifikat Kelaikan Kapal; Dokumen ini dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan 18
atau Dinas Perhubungan sesuai dengan kewenangannya. 5) Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Besar/ Kecil); Dokumen ini dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan atau Dinas Perhubungan sesuai dengan kewenangannya. 6) Buku Kapal Perikanan (BKP); Dokumen ini dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan atau Dinas sesuai dengan kewenangannya. 7) Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) atau Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) Dokumen ini dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan atau Dinas sesuai dengan kewenangannya. b. Syarat dan Tata Cara Pengajuan Dokumen Kapal Perikanan Tata cara pengajuan dokumen kapal bantuan sebagaimana tersaji pada tabel berikut:
19
Tabel. 4.2 Dokumen dan Perizinan Kapal Penangkapan Ikan dan Pengangkut Ikan Ukuran Kapal (GT) No
Jenis Dokumen
Persyaratan
Penerbit
Waktu Pengajuan
Pemohon
Penangkap <5
1
Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Ket: SIUP kapal ukuran 10-30 GT diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi dengan mempertimbang -kan alokasi nasional
a. Permohonan penerbitan SIUP; b. Rencana usaha meliputi rencana investasi, rencana kapal, dan rencana operasional (opsional); c. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemilik kapal atau perusahaan/koperasi; d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan/koperasi; e. Surat keterangan domisili usaha; f. Fotokopi akta pendirian perusahaan dengan menunjukkan aslinya; g. Surat pernyataan bermeterai cukup dari pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan yang menyatakan: 1) Kesanggupan membangun atau memiliki UPI atau bermitra dengan UPI yang telah memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) bagi usaha perikanan tangkap terpadu; 2) Kesediaan mematuhi dan
Dinas Provinsi/ Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) melalui Sistem Informasi Perizinan Kapal Daerah (Simkada)
Setelah Penetapan Koperasi Penerima Bantuan
Koperasi Penerima Bantuan
6
Pengang -kut
7–30
7–30
20
Ukuran Kapal (GT) No
Jenis Dokumen
Persyaratan
Penerbit
Waktu Pengajuan
Pemohon
Penangkap
Pengang -kut
<5
6
7–30
7–30
melaksanakan semua ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 3) Kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
2
Persetujuan Pengadaan Kapal
Ket: Persyaratan lebih lanjut dapat disesuaikan dengan peraturan daerah masing-masing a. Permohonan; b. Fotokopi SIUP; c. Fotokopi gambar rencana umum (general arrangement); d. Spesifikasi teknis jenis alat penangkapan ikan yang akan digunakan; e. Surat keterangan dari galangan kapal; f. Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa: - dokumen yang disampaikan benar adanya; - Bersedia diperiksa fisik keberadaan dan/atau keadaan kapal tersebut; - Bukan modifikasi kapal eks. asing dan/atau kapal eks. pelaku IUU Fishing.
Dinas Provinsi/ Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
Setelah Penerbitan SIUP
Koperasi Penerima Bantuan
21
Ukuran Kapal (GT) No
Jenis Dokumen
Persyaratan
Penerbit
Waktu Pengajuan
Pemohon
Penangkap <5
3
Surat Ukur
4
Grosse Akta
a. Permohonan penerbitan surat ukur; b. Bukti hak milik atas kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; Bukti hak milik atas kapal sebagaimana dimaksud bagi kapal bangunan baru yang dibuat oleh galangan: kontrak pembangunan kapal; berita acara serah terima kapal; dan Surat Keterangan Galangan. c. Identitas pemilik (KTP dan atau anggaran dasar perusahaan dan perubahannya berikut pengesahan kumham-nya) d. Gambar-gambar kapal yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengukuran kapal. a. Permohonan penerbitan Grosse Akta; b. Kontrak pembangunan kapal; a. Berita acara serah terima kapal; b. Surat Keterangan Galangan;
6
Pengang -kut
7–30
7–30
Kantor Kesyabandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Ditjen. Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan
Setelah Penerbitan RTKP dan pembangunan kapal paling sedikit secara fisik telah mencapai tahap penyelesaian bangunan lambung, geladak utama, dan seluruh bangunan atas.
Koperasi Penerima Bantuan
Kantor Kesyabandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Ditjen. Perhubungan
Setelah Penerbitan Surat Ukur
Koperasi Penerima Bantuan
22
Ukuran Kapal (GT) No
Jenis Dokumen
Persyaratan
Penerbit
Waktu Pengajuan
Pemohon
Penangkap <5
c. d. e. f.
5
Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Besar)
a. b. c. d.
6
Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Kecil)
a. b. c. d. e. f.
7
Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan
-
-
Identitas pemilik; Nomor Pokok Wajib Pajak; Surat ukur; dan Bukti pelunasan bea balik nama kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Permohonan penerbitan surat tanda kebangsaan kapal; Fotokopi grosse akta pendaftaran kapal atau grosse akta balik nama kapal; Fotokopi Surat Ukur; dan Surat keterangan dari pemilik kapal mengenai data dan penggunaan kapal. Permohonan penerbitan Surat Tanda kebangsaan Kapal; Kontrak pembangunan kapal; Berita acara serah terima kapal; Surat keterangan galangan; Identitas pemilik; dan Surat keterangan mengenai data ukuran dan tonase kapal yang diterbitkan oleh Syahbandar; Surat permohonan penerbitan Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Sertifikat Kelaikan dan
6
Pengang -kut
7–30
7–30
Laut, Kementerian Perhubungan
Kantor Kesyabandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Ditjen. Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Dinas Perhubungan Kab/kota
Setelah Penerbitan Grosse Akta
Koperasi Penerima Bantuan
Setelah Penerbitan RTKP
Koperasi Penerima Bantuan
Kantor Kesyabandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Ditjen. Perhubungan
Setelah Penerbitan Grosse Akta
Koperasi Penerima Bantuan
23
Ukuran Kapal (GT) No
Jenis Dokumen
Persyaratan
Penerbit
Waktu Pengajuan
Pemohon
Penangkap <5
-
8
Buku Kapal Perikanan (BKP)
Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Sebelumnya Surat Ukur Tetap Surat Laut / Pas Besar / Grosse Akta Laporan Pemeriksaan a. Docking / Pengeringan / Bulider Certificate b. Konstruksi c. Perlengkapan d. Radio Sertifikat Garis Muat Rekomendasi Pengesahan Gambar Kapal Klas (Sertifikat Lambung, Mesin, Load Line)
1) Permohonan penerbitan BKP; 2) Fotokopi SIUP; 3) Fotokopi bukti kepemilikan kapal (grosse akta untuk kapal > 7 GT); 4) Fotokopi KTP pemilik kapal/ penanggung jawab perusahaan/ koperasi; 5) Fotokopi surat ukur kapal (untuk kapal > 7 GT); 6) Fotokopi surat tanda kebangsaan kapal (Pas Besar/Surat Laut untuk kapal > 7 GT dan Pas Kecil untuk kapal 6 GT);
Pengang -kut
6
7–30
7–30
Laut, Kementerian Perhubungan
Dinas Provinsi/ Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
Setelah Penerbitan Dokumen Kapal (surat ukur, pas besar, sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal dan grosse akta)
Koperasi Penerima Bantuan
24
Ukuran Kapal (GT) No
Jenis Dokumen
Persyaratan
Penerbit
Waktu Pengajuan
Pemohon
Penangkap <5
6
7–30
Pengang -kut 7–30
7) Fotokopi sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal untuk kapal penangkap ikan atau fotokopi sertifikat keselamatan untuk kapal pengangkut ikan (untuk kapal > 7 GT); 8) Foto kapal keseluruhan tampak samping dengan ukuran 5 x 10 cm sebanyak 2 lembar (berwarna); 9) Surat Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan; 10) Laporan pemeriksaan fisik kapal perikanan; 11) Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan 9
Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Ket: SIPI kapal ukuran 10-30 GT diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi
a. Permohonan penerbitan SIPI; b. Fotokopi SIUP; c. Fotokopi grosse akta dengan menunjukkan aslinya (untuk kapal > 7 GT) dan fotokopi buku kapal perikanan; d. Fotokopi Pas Kecil (untuk kapal 6 GT); e. Spesifikasi teknis alat penangkapan ikan yang digunakan; f. Fotokopi gambar rencana umum kapal (general
Dinas Provinsi/ Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) melalui Sistem Informasi Perizinan Kapal Daerah (Simkada)
Setelah Penerbitan BKP
Koperasi Penerima Bantuan
25
Ukuran Kapal (GT) No
Jenis Dokumen
Persyaratan
Penerbit
Waktu Pengajuan
Pemohon
Penangkap <5
6
7–30
Pengang -kut 7–30
arrangement); g. Data kapal dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran; h. Rencana target spesies penangkapan ikan; i. Surat pernyataan bermeterai cukup dari pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan/ koperasi yang menyatakan: 1) Kesanggupan untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya; 2) Kesanggupan mengisi log book sesuai ketentuan peraturan perundangundangan; 3) Kesanggupan menggunakan nakhoda dan ABK berkewarganegaraan Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundangundangan; 4) Kebenaran data dan informasi yang disampaikan. Ket: Persyaratan lebih lanjut dapat disesuaikan dengan peraturan daerah masing-masing
26
Ukuran Kapal (GT) No
Jenis Dokumen
Persyaratan
Penerbit
Waktu Pengajuan
Pemohon
Penangkap <5
10
Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) SIKPI kapal ukuran 10-30 GT diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi
a. Permohonan penerbitan SIKPI; b. Fotokopi SIUP; c. Fotokopi grosse akta dengan menunjukkan aslinya dan fotokopi buku kapal perikanan; d. Fotokopi gambar rencana umum kapal (general arrangement); e. Data kapal dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran f. Surat pernyataan bermeterai cukup dari pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan perikanan yang menyatakan: 1) Kesanggupan menerima, membantu kelancaran tugas, dan menjaga keselamatan petugas pemantau di atas kapal pengangkut ikan (observer); 2) Kesanggupan menggunakan 1 (satu) orang tenaga kualiti control yang memiliki sertifikat keterampilan penanganan ikan (SKPI); 3) Kesanggupan untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya; 4) Kesanggupan menggunakan nakhoda dan ABK berkewarganegaraan
Dinas Provinsi/ Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) melalui Sistem Informasi Perizinan Kapal Daerah (Simkada)
6
7–30
Pengang -kut 7–30
27
Ukuran Kapal (GT) No
Jenis Dokumen
Persyaratan
Penerbit
Waktu Pengajuan
Pemohon
Penangkap <5
10
Bukti Pencatatan Kapal
Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundangundangan; 5) kesanggupan merealisasikan pembangunan, kepemilikan UPI, atau kemitraan dengan UPI yang telah memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) bagi usaha perikanan tangkap terpadu; 6) kebenaran data dan informasi yang disampaikan. 1) Fotokopi KTP dengan menunjukkan aslinya; 2) Spesifikasi teknis alat penangkapan ikan; dan 3) Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan: a) kapal yang digunakan hanya 1 (satu) unit dengan ukuran paling besar 5 (lima) GT yang dibuktikan dengan surat tukang atau surat galangan; b) kesanggupan untuk melaporkan hasil tangkapan ikan
Dinas kab/kota/ Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
Setelah Penerbitan Dokumen Kapal (pas kecil)
Koperasi Penerima Bantuan
6
7–30
Pengang -kut 7–30
28
A. Alur Proses Dokumen Kapal Secara Umum
Gambar 4.1. Bagan alir proses dokumen kapal secara umum
29
B. Alur Proses Dokumen Kapal Ukuran 7 – 30 GT Koperasi Penerima Bantuan
Ditjen Perikanan Tangkap
Ditjen Perhubungan Laut
Dinas Provinsi
Gambar 4.2. Bagan alir proses penerbitan dokumen dan perizinan kapal bantuan ukuran 7-30 GT
30
C. Alur Proses Dokumen Kapal Ukuran 6 GT Koperasi Penerima Bantuan
Ditjen Perikanan Tangkap
Dinas Perhubungan Kab/Kota
Dinas Provinsi
Gambar 4.3. Bagan alir proses penerbitan dokumen dan perizinan kapal bantuan ukuran 6 GT 31
D. Alur Proses Dokumen Kapal Ukuran ≤ 5 GT Koperasi Penerima Bantuan
Ditjen Perikanan Tangkap
Dinas Perhubungan Kab/Kota
Dinas Kab/Kota
Gambar 4.4. Bagan alir proses penerbitan dokumen dan perizinan kapal bantuan ukuran ≤ 5 GT
32
B. Spesifikasi Teknis Bantuan Alat Penangkapan Ikan 1. Metode identifikasi dan penyusunan spesifikasi teknis bantuan alat penangkapan ikan Tahapan identifikasi spesifikasi teknis dan desain alat penangkapan ikan (API), sebagai berikut: a) Pembentukan Tim Identifikasi dan Tim Pembahas spesifikasi teknis dan desain API yang melibatkan unsur Direktorat KAPI, BBPI Semarang dan perguruan tinggi; b) Tim menyusun panduan survei dan formulir identifikasi spesifikasi teknis, desain dan harga API yang menjadi acuan tim untuk survei di lapangan; c) Survei spesifikasi teknis, desain dan harga API dari lokasi yang mewakili keragaman dan karakteristik API di seluruh WPP NRI, melibatkan perguruan tinggi, Balitbang KP dan BBPI Semarang; d) Pembahasan hasil survei spesifikasi teknis dan desain API oleh tim survei dan tim pembahas dilakukan untuk mengidentifikasi karakteristik API yang ada di lapangan dan merumuskan spesifikasi teknis dan desain API yang mewakili karakteristik WPPNRI; e) Penentuan harga satuan masing-masing spesifikasi teknis dan desain API dilakukan melalui survei harga API di tingkat pabrikan (produsen jaring), distributor/toko dan nelayan; f) Pembahasan penyusunan dan finalisasi spesifikasi teknis dan desain API yang akan diadakan mengacu pada ketentuan Permen KP No. Per. 02/MEN/2011 jo Permen KP No. 42/PERMENKP/2014 tentang jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan di WPP NRI.
2. Spesifikasi Teknis Bantuan Alat Penangkapan Ikan Proses identifikasi dan penyusunan spesifikasi teknis dan desain API menghasilkan 40 spesifikasi teknis API yang akan diadakan sebagai bantuan sarana penangkapan ikan tahun 2016. Calon penerima melalui Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota mengusulkan spesifikasi teknis yang sesuai kondisi perairan, target penangkapan dan kebiasaan nelayan setempat, dari 40 spesifikasi teknis API yang tersedia.
33
a) Spesifikasi teknis Kelompok API Gill Net Spesifikasi Utama No
API
Mesh Size (inch)
1.
Gillnet Permukaan
Dept
Panjang
Bahan
140
PA Mono ø 0,40 mm
4
140
PA Monomulti 10 ply (Millenium)
140
4
140
4
140
5,5
140
PA Multi d/12 dilengkapi dengan saran PA Multi d/12 dilengkapi dengan saran PA Monomulti 10 ply (Millenium) PA Multi d/21 dilengkapi dengan saran
500
<5
1000 2500 500
>5-10 >10-30 <5
1000
>5-10
2500
>10-30
500
<5
1000
>5-10
2500
>10-30
500
<5
1000
>5-10
2500
>10-30
500
<5
1000
>5-10
2500
>10-30
500
<5
1000
>5-10
2500
>10-30
500
<5
Gillnet Dasar 4
70
4,5
5,5
52
70
GT
(m)
4
4 Gillnet Pertengahan
Mesh
PA Mono Ø 0,40 mm
PA Monomulti 10 ply (Millenium)
PA Mono Ø 0,40 mm
1000
>5-10
2500
>10-30
500
<5
1000
>5-10
2500
>10-30
500
<5
1000
>5-10
2500
>10-30
b) Spesifikasi teknis Kelompok API Bubu Spesifikasi Utama No 2.
API Bubu Ikan
Bubu Rajungan
Bahan Rangka Fe dilapisi selang plastik, Ø 8 mm/ webbing PE 380 d/12 # 3 inch Rangka Fe dilapisi plastik, Ø 4 mm bagian bawah, Ø3mm bagian atas) Webbing PE 380 d/12 1.25 inch
PxLxT (cm)
95 x 75 x 45
Dimensi: Ø 48 cm, tinggi 18 cm
GT Ø Mulut (cm) 40
Jendela pelepasan (4x4.5 cm)
∑ unit 100
<5
200
> 5-10
300
< 30
100
<5
300
> 5-30
34
c) Spesifikasi teknis Kelompok API Rawai Dasar Spesifikasi Utama No 3.
API Rawai Dasar
Bahan Main Line PA Monofilament Ø 3 mm
GT
Hook Tinggi + 28 mm GAP (Celah) +11mm
∑ Hook 1000 mata pancing 2000 mata pancing 4000 mata pancing
<5 > 5-10 > 10-30
d) Spesifikasi teknis Kelompok API Handline Tuna Spesifikasi Utama No 4.
API Handline tuna
Bahan Main Line PA Monofilament Ø 3 mm
Hook
GT ∑ Hook
tipe mata tiga tinggi 3.5 – 5 cm
5mata pancing 10mata pancing 15mata pancing
<5 > 5-10 > 10-30
e) Spesifikasi teknis Kelompok API Pancing Tonda Spesifikasi Utama No 5.
API Pancing Tonda
Bahan Main Line bahan PA mono, Ø 1,5 mm
Hook
∑ Hook
tinggi 30 mm
7 mata pancing
GT <5
f) Spesifikasi teknis Kelompok API Pancing Pole and Line Spesifikasi Utama No 6.
API Pole and line
Bahan Joran
Hook
bambu utuh, panjang 3 m Ø pangkal bawah 40 mm, Ø ujung 10 mm
Tinggi 45 mm
∑ Hook 1 mata pancing
∑ API per 30
GT >5
35
BAB V IDENTIFIKASI DAN PENETAPAN CALON PENERIMA BANTUAN A. Kriteria Calon Penerima Bantuan Kapal Perikanan Calon penerima bantuan sarana penangkapan ikan dalam bentuk kapal perikanan adalah kelompok masyarakat berbadan hukum koperasi atau kelompok masyarakat hukum adat yang memiliki unit usaha penangkapan ikan berbadan hukum koperasi. Bantuan kapal perikanan diberikan kepada koperasi dengan persyaratan yang wajib dipenuhi sebagai berikut: 1. Koperasi Primer: a.
telah berdiri lebih dari 2 (dua) tahun harus memiliki Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK).
b.
telah berdiri lebih dari 2 (dua) tahun dan melakukan Perubahan Anggaran Dasar (PAD) terkait perubahan susunan pengurus dan anggota yang berasal dari Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang terdaftar dalam Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan (SIM PUPI) Direktorat Kenelayanan, harus memiliki NIK.
c.
berdiri kurang dari 2 (dua) tahun dan berasal dari Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang terdaftar di Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan (SIM PUPI) Direktorat Kenelayanan, harus memiliki NIK.
2. Jenis, kelompok dan sektor usaha koperasi: a. b. c.
Jenis koperasi : produsen, konsumen atau pemasaran. Kelompok koperasi : KUD Mina, Serba Usaha, Perikanan atau Nelayan. Sektor Usaha Koperasi : Perikanan
3. Melampirkan struktur organisasi dan daftar anggota; 4. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama koperasi yang masih aktif; 5. Memiliki unit usaha penangkapan ikan; 6. Memiliki minimal 20 orang anggota nelayan yang telah memiliki identitas Kartu Nelayan.
36
B. Mekanisme Pengusulan dan Penetapan Calon Penerima Bantuan Pengusulan dan penetapan calon penerima bantuan terdiri dari 5 (lima) tahapan, yaitu :
1. 2. 3. 4. 5.
Persiapan Identifikasi Pengusulan Verifikasi dan Validasi Penetapan
Setiap tahapan akan dilaksanakan dengan cara berkoordinasi dengan instansi terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah, sebagaimana skema dibawah ini. Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koperasi UKM, Dinas Provinsi/Kab/Kota, Dinas Koperasi Kab/Kota, Penyuluh, Masyarakat (Nelayan/KUB/Koperasi)
Dinas Provinsi/Kab/Kota, Dinas Koperasi UKM Kab/Kota dan Kementerian Kelautan dan Perikanan Koperasi, Dinas Kab/Kota, Dinas Provinsi
Dinas Kab/Kota dan Dinas Provinsi
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Gambar 5.1 Skema Mekanisme Pengusulan dan Penetapan Calon Penerima Bantuan dan Peran Instansi Terkait
B.1
Persiapan
Pada tahap persiapan, instansi yang terlibat yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koperasi dan UKM, Dinas Kabupaten/Kota dan Dinas Koperasi atau yang membidangi Koperasi Kabupaten/Kota. 37
Langkah persiapan kelembagaan calon penerima bantuan sebagai berikut : a)
Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama-sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM mendorong/peningkatan status kelembagaan dari KUB menjadi koperasi, memfasilitasi pembentukan koperasi dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang perkoperasian.
b)
Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dalam rangka penguatan kelembagaan KUB pada aspek administrasi, teknismanajemen dan keuangan. Penyuluh Perikanan melaksanakan fungsi pendampingan dalam rangka penguatan kelembagaan KUB.
c)
Dinas Kabupaten/Kota menetapkan KUB yang telah terdaftar di dalam Database SIM PUPI untuk diusulkan menjadi Koperasi. Sedangkan Penyuluh Perikanan mendampingi dalam persiapan pembentukan koperasi.
d)
Dinas Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Dinas Koperasi atau yang membidangi koperasi di tingkat Kabupaten/Kota mengembangkan Koperasi berbasis KUB, dengan cara penumbuhan Koperasi baru, maupun membentuk unit usaha penangkapan ikan pada Koperasi Aktif. Skema tahap persiapan sebagaimana gambar berikut:
Gambar 5.2 Skema Persiapan Lembaga Koperasi Calon Penerima Bantuan
B.2
Identifikasi Koperasi Calon Penerima Bantuan
Tahapan identifikasi Koperasi calon penerima bantuan dilaksanakan oleh Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota dengan berkoordinasi bersama Dinas 38
yang membidangi Koperasi di Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kementerian. Langkah identifikasi Koperasi Calon Penerima Bantuan sebagai berikut: a) Dinas Kabupaten/Kota memperkuat pendataan Nelayan dan KUB agar tercatat secara lengkap dalam Database Kenelayanan (Aplikasi Modul Kartu Nelayan dan Aplikasi Modul KUB). b) Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota melaksanakan identifikasi terhadap Koperasi yang berpotensi bantuan.
pendataan dan untuk menerima
c) Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota bersama Dinas yang membidangi Koperasi ditingkat Kabupaten/Kota memfasilitasi proses pendaftaran dan penerbitan NIK yang dikeluarkan Kementerian Koperasi dan UKM. d) Kementerian bersama Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota sinkronisasi data koperasi yang telah teridentifikasi.
Kartu Nelayan
Register KUB
DINAS KP KAB/KOTA
Pendataan
melakukan
Nelayan
KUB KOPERASI PERIKANAN
NIK
Updating
Updating
Ditjen Perikanan Tangkap
DATABASE SIM PUPI KENELAYANAN
DINAS KUKM KAB/KOTA
SINKRONISASI
DATABASE KOPERASI
Gambar 5.3 Skema Identifikasi Koperasi Berbasis KUB
B.3
Pengusulan Koperasi Calon Penerima Bantuan
Tahapan pengusulan Koperasi calon penerima bantuan, melibatkan Koperasi yang bersangkutan, Dinas Kabupaten/Kota dan Dinas Provinsi. Tahapan pengusulan meliputi : a. Calon Penerima Bantuan mempersiapkan dokumen pendukung penyusunan proposal Bantuan sesuai yang dipersyaratkan. 39
b. Calon Penerima Bantuan harus mengisi dokumen usulan sebagai berikut: (1)
Proposal usulan (Lampiran 1) dilengkapi dengan keterangan tentang tingkat kemampuan anggota dalam mengoperasikan bantuan yang akan diterima (Lampiran 2 dan 3);
(2)
Pakta Integritas (formulir K.03) yang menyatakan: a. kesiapan, kemampuan dan kesanggupan untuk menerima, mengelola dan memanfaatkan bantuan. b. kesediaan memberikan keterangan yang benar terhadap aparat pengawas internal dan eksternal Pemerintah terkait dengan bantuan yang diterima; dan c. tidak memindahtangankan/memperjual-belikan bantuan yang diterima kepada pihak lain.
c. Berkas sebagaimana poin (b) di atas dibuat dengan 2 format, yaitu: (1)
Format Cetak
(2)
Format Digital (PDF)
d. Selanjutnya Proposal dan Pakta Integritas disampaikan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
B.4
Verifikasi dan Validasi Usulan Calon Penerima Bantuan
1) Tim Verifikasi dan Tim Validasi Calon Penerima Bantuan Proses verifikasi dan validasi dilaksanakan oleh 2 (dua) Tim Kerja, yakni Tim Verifikasi Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Tim Verifikasi dan Tim Validasi Provinsi yang selanjutnya disebut Tim Validasi. Susunan, tugas dan fungsi kedua Tim tersebut sebagai berikut: a. Tim Verifikasi a) Tim Verifikasi dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota b) Susunan organisasi Tim Verifikasi : Penanggung Jawab
: Kepala Dinas Kabupaten/Kota
Ketua/Koordinator
: Kepala Bidang yang Perikanan Tangkap
Anggota
: Kepala Seksi dan Pelaksana teknis Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Pembinaan Kenelayanan
membidangi
40
c) Tugas dan Fungsi Tim Verifikasi : (1)
Menerima dokumen usulan dari Koperasi.
(2)
Merekapitulasi jumlah permohonan yang masuk (formulir P.U.01 lanjutan).
(3)
Melakukan verifikasi dokumen sesuai Formulir Verifikasi K.01.
(4)
Merekam data Koperasi dan dokumen usulannya ke dalam Aplikasi Assessment Bantuan Sarana Penangkapan Ikan.
(5)
Menyiapkan surat pengusulan Calon Penerima Bantuan yang selanjutnya ditandatangani oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota (formulir P.U.01).
(6)
Mengirim surat Pengusulan Calon Penerima Bantuan kepada Dinas Provinsi, dan mengunggah dokumen usulan format Digital ke dalam Aplikasi Assessment Bantuan Sarana Penangkapan Ikan.
b. Tim Validasi a) Tim Validasi dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi b) Susunan organisasi Tim Validasi : Penanggung Jawab
:
Kepala Dinas Provinsi
Ketua/Koordinator
:
Kepala Bidang yang Perikanan Tangkap
Anggota
:
Kepala Seksi dan Pelaksana teknis Dinas Provinsi yang membidangi Pembinaan Kenelayan
membidangi
c) Tugas dan Fungsi Tim Validasi : (1)
Menerima Surat Usulan Calon Penerima Bantuan dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
(2)
Merekapitulasi jumlah permohonan yang masuk dalam 1 (satu) Provinsi (formulir P.U.02 lanjutan).
(3)
Melakukan validasi dokumen melalui pengecekan kesesuaian data Koperasi yang telah lolos tahap verifikasi dengan data teknis lingkup Provinsi (Formulir Validasi K.02.) 41
(4)
Menyiapkan surat Daftar Koperasi Calon Penerima Bantuan yang telah lolos validasi, selanjutnya ditandatangani oleh Kepala Dinas Provinsi (formulir P.U.02).
(5)
Menyampaikan surat Daftar Koperasi Calon Penerima Bantuan yang telah Lolos Validasi kepada Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap C.q Direktur Kenelayanan, dan mengunggah surat tersebut dengan format Digital ke dalam Aplikasi Assessment Bantuan Sarana Penangkapan Ikan.
2) Tahapan Verifikasi dan Validasi Usulan Calon Penerima Bantuan Tahapan verifikasi dan validasi usulan calon penerima bantuan melibatkan Dinas Kabupaten/Kota dan Dinas Provinsi. Verifikasi dan validasi dokumen usulan tersebut dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan butir-butir kriteria persyaratan teknis, sebagai berikut : 1) Dokumen yang diusulkan oleh Koperasi calon penerima bantuan, diverifikasi melalui pemeriksaan kelengkapan administrasi, teknismanajemen dan data pendukung lainnya sesuai dengan format Outline Proposal oleh Tim Verifikasi. Persyaratan yang dilakukan pemeriksaan dan klarifikasi sebagaimana Formulir Verifikasi K.01. 2) Dokumen usulan seusai pemeriksaan oleh Tim Verifikasi yang telah memenuhi persyaratan, selanjutnya disampaikan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota kepada Kepala Dinas Provinsi untuk ditetapkan dalam surat Penetapan Usulan Calon Penerima Bantuan (formulir P.U.02). 3) Dokumen usulan yang telah diterima pada tahap verifikasi, dilakukan perekaman data ke dalam Aplikasi Assessment Bantuan Sarana Penangkapan Ikan. Surat Usulan Calon Penerima Bantuan dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota kepada Kepala Dinas Provinsi, diunggah format digitalnya ke dalam Aplikasi Assessment Bantuan Sarana Penangkapan Ikan. 4) Kepala Dinas Provinsi, melalui Tim Validasi melaksanakan validasi dokumen usulan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota. Kriteria yang diperiksa dan diklarifikasi sesuai dengan format formulir K.02. 5) Dokumen daftar koperasi calon penerima bantuan sesuai pemeriksaan oleh Tim Validasi yang telah memenuhi persyaratan, selanjutnya disampaikan oleh Kepala Dinas Provinsi kepada Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap C.q 42
Direktur Kenelayanan. Tim Validasi selanjutnya mengaktifkan Daftar Koperasi Calon Penerima Bantuan dimaksud pada Aplikasi Assessment Bantuan Sarana Penangkapan Ikan. Surat Daftar Koperasi Calon Penerima Bantuan (formulir P.U.02) beserta lampirannya, diunggah format digitalnya ke dalam Aplikasi Assessment Bantuan Sarana Penangkapan Ikan.
3) Kriteria Verifikasi dan Validasi serta Penilaian Kelayakan Koperasi Kriteria verifikasi dan validasi dokumen proposal sebagaimana tabel di bawah ini.
Tabel 5.2 Kriteria Verifikasi dan Validasi No
Kriteria Persyaratan
Dinas Provinsi (Validasi)
Dinas Kabupaten/Kota (Verifikasi)
1.
NIK (Nomor Induk Koperasi)
√
2.
Nelayan Anggota (Kartu Nelayan)
√
3.
Basis KUB (Register KUB)
√
4.
Pernah menerima bantuan sejenis
5.
Laporan keuangan
6.
Kesesuaian kebutuhan
7.
Administrasi
√
8.
Kegiatan usaha
√
9.
Feasible (layak usaha)
√
10.
Bankable (layak bank)
11.
Domisili (Kantor/tempat usaha/dll)
√
12.
Jumlah keanggotaan nelayan dalam koperasi minimal 20 orang
√
√
√ √
√
√
√
Penilaian kriteria feasible dan bankable dilakukan sesuai dengan ketentuan, yaitu melalui metode analisis Internal Rate of Return (IRR), Benefit-Cost (B/C) Ratio dan Net per Value (NPV). Dimana usaha feasible jika nilai IRR jenis usaha dengan menggunakan alat tangkap Gill Net > 23% dan nilai IRR jenis usaha dengan menggunakan alat tangkap pancing atau perangkap > 21%, Net B/C Ratio > 1 dan NPV > 0. Sedangkan metode penilaian bankable meliputi sub kriteria : 43
a. b. c. d. e.
B.5
Surat Ijin Usaha Status kepemilikan aset (equitas > hutang) Keberlanjutan produksi Lama usaha (minimal 2 tahun) Aktivitas pemasaran Penetapan Penerima Bantuan Tahapan penetapan penerima bantuan dilakukan setelah seluruh tahapan identifikasi, verifikasi, dan validasi telah dilaksanakan. Pada tahapan ini, Direktur Kenelayanan akan menyampaikan memorandum usulan tentang Daftar Koperasi Calon Penerima Bantuan sebagaimana disampaikan oleh Kepala Dinas Provinsi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan sarana penangkapan ikan. Selanjutnya PPK menyerahkan penetapan tersebut kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk disahkan. Penetapan Keputusan dimaksud, dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan daftar koperasi Calon Penerima Bantuan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Provinsi. Dalam Keputusan penetapan penerima bantuan, tercantum (1) nama Koperasi Penerima, (2) Nama Ketua Koperasi Penerima, (3) Domisili, dan (4) Rekap jenis dan jumlah bantuan yang disetujui. Skema mekanisme pengusulan dan penetapan penerima disajikan pada gambar berikut :
bantuan
44
Koperasi Calon Penerima Unit Usaha Penangkapan Ikan (KUB) Dokumen Usulan
Pendampingan
Penyuluh Perikanan
Kadis Kabupaten/Kota Tim Verifikasi
Tidak diterima
VERIFIKASI
diterima
Perekaman Data
Kadis Provinsi
Pengambilan Data
Tim Validasi
Aplikasi Assessment Bantuan Sarana Penangkapan Ikan
Tidak diterima
VALIDASI
Pengambilan Data
Direktur Kenelayanan Penetapan PPK dan disahkan oleh KPA
Aplikasi Assessment Bantuan Sarana Penangkapan Ikan
Gambar 5.4 Skema Mekanisme Pengusulan dan Penetapan Penerima Bantuan Sarana Penangkapan Ikan 45
C.
Kriteria dan Mekanisme Penetapan Calon Penerima Bantuan Kapal Perikanan pada Lokasi Pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (PSKPT)
Lokasi prioritas pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan Tahun 2016 dan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tim Kerja Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan, meliputi lokasi: 1.
Kabupaten Simeuleu, Provinsi Aceh (Simeuleu);
2.
Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku (Saumlaki)
3.
Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau (Natuna);
4.
Kabupaten Merauke, Provinsi Papua (Merauke);
5.
Kabupaten Mentawai, Provinsi Sumatera Barat (Mentawai);
6.
Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur (Rote);
7.
Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara (Sebatik);
8.
Kota Tual, Provinsi Maluku (Tual);
9.
Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku (Moa);
10. Kabupaten Pulau Morotai , Provinsi Maluku Utara (Morotai); 11. Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara (Talaud); 12. Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua (Biak); 13. Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua (Sarmi); 14. Kabupaten Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara (Tahuna); 15. Kabupaten Mimika, Provinsi Papua (Mimika); Kriteria Calon Penerima bantuan kapal perikanan yang berdomisili di lokasi PSKPT tersebut, adalah sebagai berikut: 1. Kelompok masyarakat berbadan hukum koperasi yang sudah melakukan kegiatan di bidang penangkapan ikan atau kelompok masyarakat hukum adat yang telah mendapatkan penetapan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memiliki unit usaha penangkapan ikan berbadan hukum koperasi, dengan kriteria lebih lanjut ditetapkan sebagaimana Bab V Point A; 2. Kelompok masyarakat dalam bentuk Kelompok Usaha Bersama (KUB) atau kelompok hukum adat yang telah mendapatkan penetapan, sesuai 46
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memiliki unit usaha penangkapan ikan dalam bentuk Kelompok Usaha Bersama (KUB), dengan kriteria : a. KUB yang telah melaksanakan kegiatan usaha penangkapan ikan, harus terdaftar di SIM PUPI dan mendapat rekomendasi dari Dinas Kabupaten/Kota setempat; b. Melampirkan struktur organisasi dan daftar anggota; c. Memiliki minimal 20 orang anggota nelayan yang telah memiliki identitas Kartu Nelayan; d. Melampirkan surat pernyataan kesediaan untuk membentuk koperasi; e. Pada saat penyerahan bantuan, KUB sudah harus berbentuk koperasi. Mekanisme Pengusulan dan Penetapan Calon Penerima Bantuan di lokasi PSKPT tetap mengikuti prosedur sebagaimana yang dijelaskan pada Bab V Point B.
D.
Kriteria dan Mekanisme Penangkapan Ikan
Calon
Penerima
Bantuan
Alat
Bantuan alat Penangkapan Ikan dapat diberikan kepada : 1. Kelompok masyarakat berbadan hukum koperasi yang sudah melakukan kegiatan di bidang penangkapan ikan atau kelompok masyarakat hukum adat yang telah mendapatkan penetapan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memiliki unit usaha penangkapan ikan berbadan hukum koperasi, dengan kriteria lebih lanjut ditetapkan sebagaimana Bab V Point A; 2. Kelompok masyarakat dalam bentuk Kelompok Usaha Bersama (KUB) atau kelompok hukum adat yang telah mendapatkan penetapan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memiliki unit usaha penangkapan ikan dalam bentuk Kelompok Usaha Bersama (KUB), dengan kriteria : a. KUB yang telah melaksanakan kegiatan usaha penangkapan ikan, harus terdaftar di SIM PUPI dan mendapat rekomendasi dari Dinas Kabupaten/Kota setempat; b. Melampirkan struktur organisasi dan daftar anggota; c. Memiliki minimal 10 orang anggota nelayan yang telah memiliki identitas Kartu Nelayan; d. Perorangan yang akan melakukan pergantian alat penangkapan ikan yang dilarang (replacement), harus memenuhi kriteria: 47
1) Perorangan dimaksud adalah nelayan skala kecil yang menggunakan kapal berukuran sampai dengan 10 GT atau akumulasi sampai dengan 10 GT untuk satu pemilik; 2) Perorangan dimaksud wajib memiliki Kartu Nelayan dan tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama/Koperasi yang terdaftar di SIM PUPI; 3) Alat penangkapan ikan yang lama wajib diserahkan kepada pemerintah untuk dimusnahkan. Mekanisme Pengusulan dan Penetapan Calon Penerima Bantuan Alat Penangkapan Ikan tetap mengikuti prosedur sebagaimana yang dijelaskan pada bab V point B Butir-butir yang diverifikasi dan divalidasi oleh daerah sebagai berikut: Tabel 5.3 Kriteria Verifikasi dan Validasi
No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Kriteria Persyaratan Nelayan Anggota (Kartu Nelayan) Basis KUB (Register KUB) Pernah menerima bantuan sejenis Laporan keuangan Organisasi Kesesuaian kebutuhan Administrasi Kegiatan usaha penangkapan yang dibina Domisili (Kantor/tempat usaha/dll) Jumlah keanggotaan nelayan dalam KUB minimal 10 orang
Dinas Provinsi (Validasi)
√ √
Dinas Kab/Kota (Verifikasi) √ √ √ √ √ √ √ √ √
48
BAB VI PENGADAAN BANTUAN
Kegiatan Pengadaan Bantuan dilakukan melalui sistem e-katalog, yang terdiri dari beberapa rangkaian kegiatan sebagai berikut: A. Kapal Perikanan 1. Proses Pra E-Katalog Tahapan pra e-katalog kapal perikanan dimulai dengan penyerahan dokumen/data-data kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) oleh Direktorat KAPI, terdiri dari : a. Usulan susunan anggota Tim Pokja dan Tim Teknis yang selanjutnya ditetapkan oleh LKPP; b. Data spesifikasi teknis dan desain kapal perikanan; c. Data harga perkiraan sendiri; d. Data calon penyedia potensial yaitu seluruh industri galangan kapal yang telah teridentifikasi. Tim Pokja bertugas menyusun dokumen pengadaan katalog kapal perikanan dengan metode pemilihan penyedia katalog elektronik melalui sistem lelang itemized dengan pasca kualifikasi sistem gugur satu sampul. Tim Teknis bertugas menyusun spesifikasi teknis kapal perikanan. Tim Pokja dan Tim Teknis bekerja sebagai satu kesatuan tim dengan LKPP. 2. Persyaratan Penyedia Persyaratan calon penyedia pengadaan bantuan kapal perikanan melalui e-katalog adalah sebagai berikut: a. Memiliki Ijin Usaha Industri/produksi dibidang industri pembuatan kapal dan perahu (KBLI : 301) atau sejenis; b. Memiliki workshop/galangan dan fasilitas pendukung yang sesuai dengan persyaratan teknis pembangunan kapal fiber dengan melampirkan bukti surat keterangan domisili; c. Memiliki tenaga dibidang teknik perkapalan berpendidikan minimal D3 untuk kapal ukuran 10 GT, 20 GT dan 30 GT. d. Memiliki pengalaman pekerjaan dan/atau bagian pekerjaan pembangunan kapal, diutamakan yang berbahan fiberglass; e. Perusahaan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya; 49
f.
Memiliki dukungan bank atau institusi/lembaga keuangan non bank yang direkomendasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK); g. Salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya atau peserta perorangan tidak masuk dalam Daftar Hitam; h. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahun 2014); i. Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Ijin Tempat Usaha (SITU); j. Untuk peserta yang memiliki workshop/galangan lebih dari satu dengan lokasi (regional) berbeda dibuktikan dengan SITU Cabang, maka pembangunan kapal harus dilakukan di lokasi (regional) sesuai dengan kontrak pembangunan; dan k. Tidak diijinkan untuk melakukan konsorsium. 3. Proses Penawaran oleh penyedia a. LKPP akan mengundang calon penyedia potensial untuk memasukkan dokumen penawaran, terdiri dari : 1) Dokumen kualifikasi; 2) Dokumen teknis; 3) Dokumen harga; 4) Surat pernyataan kemampuan produksi; 5) Surat dukungan supplier bahan baku utama; 6) Formulir rekapitulasi perhitungan TKDN. b. Tim Pokja akan melakukan seleksi berdasarkan dokumendokumen yang disampaikan oleh calon penyedia. c. Penyedia akan menyampaikan penawaran harga kepada LKPP dan hasilnya akan ditampilkan melalui website LKPP (www.lkpp.go.id). 4. Proses E-Purchasing Mengingat komposisi ukuran, jumlah dan tipe kapal perikanan yang akan diadakan sangat beragam dan banyak, maka proses pembelian (purchasing) dilakukan per wilayah (regional) untuk kapal berukuran < 5 GT s.d 10 GT, sedangkan proses pembelian dilakukan secara nasional untuk kapal berukuran 20 GT dan 30 GT. Pembagian regional adalah sebagai berikut: Regional Regional Regional Regional Regional
I II III IV V
: Jawa dan Madura : Sumatera, Kepri dan Bangka Belitung : Kalimantan : Bali, NTB dan NTT : Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara Regional VI : Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara 50
Regional VII : Maluku Regional VIII : Papua dan Papua Barat B. Mesin Kapal Perikanan 1. Proses Pra E-Katalog Tahapan pra e-katalog kapal perikanan dimulai dengan penyerahan dokumen/data-data kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) oleh Direktorat KAPI, terdiri dari : a. Usulan susunan anggota Tim Pokja dan Tim Teknis yang selanjutnya ditetapkan oleh LKPP; b. Data volume kebutuhan mesin kapal perikanan; c. Data calon penyedia potensial yaitu seluruh ATPM atau distributor mesin yang telah teridentifikasi; d. Data harga survei dan data pengiriman; Tim Pokja menyusun dokumen pengadaan katalog mesin kapal perikanan dengan metode pemilihan penyedia katalog elektronik melalui sistem lelang itemized dengan pascakualifikasi sistem gugur satu sampul. 2. Persyaratan Penyedia Persyaratan calon penyedia pengadaan bantuan mesin kapal perikanan melalui e-katalog adalah sebagai berikut: a. Memiliki Ijin Usaha Industri/Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) mesin kapal/Importir yang ditunjuk oleh pabrikan (produsen mesin yang memiliki pabrik) di negara asal; b. Memiliki tenaga ahli tetap atau tidak tetap yang dikontrak minimal 2 (dua) tahun sejak tanggal pemasukan dokumen penawaran, dengan syarat: minimal D-3 Mesin yang memiliki pengalaman di bidang Mesin Kapal sedikitnya 10 (sepuluh) tahun minimal 2 (dua) orang; c. Mampu menyediakan fasilitas bengkel servis/layanan purna jual; 3. Proses Penawaran oleh penyedia a. LKPP akan mengundang calon penyedia potensial memasukkan dokumen penawaran, terdiri dari :
untuk
1) Dokumen Kualifikasi (Form Isian, Pakta Integritas calon penyedia, Surat Izin Usaha); 2) Dokumen Teknis (Data Spesifikasi, Katalog Produk, Data Distributor,dll); 3) Dokumen Harga (termasuk ongkos kirim dan asuransi).
51
b. LKPP akan melakukan seleksi/negosiasi berdasarkan dokumendokumen yang disampaikan oleh calon penyedia. c. Penyedia akan menyampaikan penawaran harga kepada LKPP dan hasil negosiasi akan ditampilkan melalui website LKPP. 4. Proses E- Purchasing Mengingat komposisi daya, merk dan jumlah mesin untuk kapal perikanan yang akan diadakan sangat beragam, maka proses pembelian (purchasing) dilakukan secara nasional untuk semua ukuran kapal. C. Alat Penangkapan Ikan 1. Proses Pra E-Katalog Tahapan pra e-katalog alat penangkapan ikan (API) dimulai dengan penyerahan dokumen/data-data kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) oleh Direktorat KAPI, terdiri dari: a. usulan susunan anggota Tim Pokja dan Tim Teknis yang selanjutnya ditetapkan oleh LKPP; b. data spesifikasi teknis dan desain API; c. data harga API berdasarkan hasil survei; d. data estimasi volume kebutuhan API; e. data calon penyedia potensial yaitu seluruh industri jaring yang telah teridentifikasi. Tim Pokja bertugas menyusun dokumen pengadaan katalog API dengan metode pemilihan penyedia katalog elektronik melalui negosiasi. 2. Persyaratan Penyedia Persyaratan calon penyedia pengadaan katalog sebagai berikut:
bantuan API melalui e-
a. memiliki Ijin Usaha Industri; b. produsen jaring yang memiliki pabrik di Indonesia; c. memiliki tenaga ahli tetap atau tidak tetap yang dikontrak minimal 2 (dua) tahun sejak tanggal pemasukan dokumen penawaran, dengan syarat: minimal D-3 Perikanan yang memiliki pengalaman di bidang API sedikitnya 10 tahun minimal 1 (satu) orang; d. memiliki tenaga terampil tetap atau tidak tetap yang dikontrak minimal 2 (dua) tahun sejak tanggal pemasukan dokumen penawaran, dengan syarat: minimal lulusan SUPM/ SMK Perikanan yang memiliki pengalaman/ bekerja di bidang 52
penangkapan ikan sedikitnya 2 (dua) tahun dengan jumlah minimal 3 (tiga) orang; e. mempunyai fasilitas tempat/workshop perakitan dan gudang penyimpanan API; f. perusahaan memiliki kontrak kerjasama dengan ekspedisi; g. memiliki surat perjanjian kerja sama dengan penyedia komponen pendukung. h. calon penyedia melampirkan: 1) brosur, surat pendaftaran, surat sebagai pabrikan/industri/agen tunggal (sole agent), layanan purna jual, data populasi produk, data jaringan penjualan. 2) melampirkan hasil uji lab (COA/ Certificate of Analysis) dari masing-masing pabrik untuk produk jaring dan tali-temali: a) Breaking strength b) Kesesuaian ukuran dan diameter benang c) Kesesuaian ukuran mesh size d) Kesesuaian ukuran panjang e) Pernyataan bahwa jaring dan tali-temali dibuat di Indonesia 3. Proses E-Katalog Alat Penangkapan Ikan Seluruh proses (penawaran; pembuktian kualifikasi; evaluasi, klarifikasi, negosiasi teknis dan harga; penyusunan perjanjian dan SK penetapan; dan proses penayangan) dilakukan oleh LKPP. Tim Teknis dan sekretariat dalam hal ini Dit. KAPI mendukung seluruh proses pelaksaan tersebut sesuai ketentuan yang ada di LKPP. 4. Proses E-Purchasing Pembelian API ke penyedia dalam bentuk “barang jadi” dilakukan berdasarkan usulan penerima bantuan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan alokasi API per kabupaten/kota.
53
BAB VII DISTRIBUSI BANTUAN A. Tim Distribusi Tim distribusi dibentuk dan ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran dengan susunan sebagai berikut : Penanggung Jawab Ketua Koordinator Wilayah Pendamping Koordinator Wilayah Anggota
d)
: Sesditjen Perikanan Tangkap : Direktur Pelabuhan Perikanan : Kepala Dinas Provinsi : Kepala Pelabuhan Perikanan UPT Pusat di masing-masing wilayah binaan : 1. Pelaksana Teknis Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap 2. Pelaksana Teknis Direktorat Pelabuhan Perikanan 3. Pelaksana Teknis Direktorat KAPI 4. Pelaksana Teknis Direktorat KN 5. Pelaksana Teknis Direktorat PPI 6. Pelaksana Teknis Direktorat PSDI 7. Pelaksana Teknis Dinas Provinsi (lokasi penerima bantuan) 8. Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten/Kota (lokasi penerima bantuan)
Tugas dan Fungsi Tim Distribusi : 1) Menerima dokumen/data pengadaan pengadaan barang/jasa Direktorat KAPI;
bantuan dari panitia
2) Merekapitulasi jumlah pengadaan sesuai daerah penerima; 3) Melakukan koordinasi/penjadwalan dengan penyedia jasa dan Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota, serta penerima bantuan (menentukan lokasi penyimpanan API, dll); 4) Memastikan terdistribusinya bantuan kapal perikanan yang dilakukan oleh penyedia jasa hingga ke lokasi pelabuhan perikanan hingga serah terima kepada penerima bantuan dalam bentuk dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST). 5) Memastikan terdistribusinya bantuan API yang dilakukan oleh penyedia jasa hingga ke lokasi (Kantor Dinas Kab/Kota atau gudang penyimpanan) dalam bentuk dokumen BAST. 54
6) Merekapitulasi hasil distribusi bantuan sesuai daerah penerima yang menjadi satu kesatuan dalam laporan dokumen BAST (format terlampir). Dokumen dimaksud sebagai kelengkapan administrasi proyek dan pelepasan aset (hibah).
B. Tugas dan Tanggung Jawab Koordinator Pendistribusian bantuan dikoordinasikan oleh Tim Distribusi yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran, terdiri dari Ditjen Perikanan Tangkap, Dinas Provinsi (sebagai koordinator wilayah), Dinas Kabupaten/Kota, serta Pelabuhan Perikanan UPT Pusat (sebagai pendamping koordinator wilayah). Tim distribusi bertanggungj awab dan melaporkan pelaksanaan distribusi bantuan kepada Kuasa Pengguna Anggaran. Tugas dan tanggung jawab koordinator wilayah pendamping koordinator wilayah adalah sebagai berikut :
dan/atau
1. Melakukan koordinasi pendistribusian bantuan dengan aparat pemerintah daerah dan penerima bantuan sesuai domisili; 2. Melakukan pendampingan pendistribusian bantuan dilakukan oleh penyedia jasa pengadaan barang, yaitu :
yang
a. Bantuan Kapal Perikanan di pelabuhan perikanan (UPT Pusat/UPT Daerah/TPI) di lokasi yang bersangkutan atau lokasi terdekat dengan Kabupaten/Kota penerima bantuan; b. Bantuan Alat Penangkapan Ikan di masing-masing Dinas Kabupaten/Kota penerima bantuan. 3. Bersama Dinas Kabupaten/Kota melakukan pendampingan kepelabuhan perikanan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) terutama menyangkut pengelolaan teknis dan manajemen, pemasaran, akses pemodalan, kemitraan dalam operasional bantuan. 4. Menerima tembusan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan perihal perkembangan pengoperasian bantuan dari penerima bantuan di wilayah binaan. 5. Berdasarkan butir 4, koordinator wilayah dan/atau pendamping koordinator wilayah membuat rekapitulasi laporan secara berkala perihal perkembangan pengoperasian bantuan kepada Kuasa Pengguna Anggaran cq. Sesditjen.
55
C. Mekanisme Pendistribusian 1. Skema Pelaksanaan Distribusi dan Administrasi Bantuan Kapal Perikanan
Penandatanganan BAST B
KPA
Serah Terima Proyek PPK ke KPA (Dilengkapi Draft BAST B)
Bahan Pelepasan Asset PPK (DIR KAPI) A
B
Kontrak
BAST A (Keproyekan) I (Penyedia Jasa) II (PPK) Dilengkapi : Bukti Penerimaan (BP)
Penyedia Jasa BAST B (Draft) (Pelepasan Asset) I (KPA/atau yg mewakili) II (Penerima)
Tim Distribusi Adm
Copy
Distribusi
Proses Perijinan
PENERIMA
KEPALA DINAS KAB/KOTA Ditembuskan: DJPT Dinas Prov Pendamping Koord Wilayah
Evaluasi
Pelepasan Asset
PENGOPERASIAN oleh
Laporan
PENERIMA
Gambar 7.1. Skema Pelaksanaan Distribusi dan Administrasi Bantuan Kapal Perikanan
56
Proses distribusi bantuan kapal perikanan, dalam pelaksanaannya di lapangan menjadi tanggung jawab penyedia jasa pembangunan kapal perikanan (galangan) hingga diterima oleh penerima bantuan dengan prosedur sebagai berikut : (1) Distribusi bantuan dilaksanakan oleh penyedia jasa dengan pendampingan dari Tim Distribusi. Dalam penyaluran bantuan tersebut harus disertai dengan dokumen Berita Acara sebagai kelengkapan administrasi proyek dan pelepasan aset (hibah) kepada penerima bantuan, sebagai berikut : a) Guna keperluan administrasi proyek, BAST formulir A ditandatangani oleh kedua belah pihak (Pihak Pertama adalah perusahaan penyedia dan Pihak Kedua adalah Pejabat Pembuat Komitmen Satker Direktorat KAPI, Ditjen Perikanan Tangkap) dengan dilengkapi Bukti Penerimaan (BP) bantuan kapal perikanan yang ditandatangani oleh penerima bantuan di lokasi pelabuhan perikanan setempat; b) Untuk kebutuhan pelepasan aset (hibah), BAST antara Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat Eselon II yang mewakili (a.n Kuasa Pengguna Anggaran) sebagai Pihak Pertama dengan penerima bantuan sebagai Pihak Kedua. c) BAST formulir B pada huruf (b) diatas, sebelum ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat eselon II yang mewakili (a.n Kuasa Pengguna Anggaran) selaku Pihak Pertama, terlebih dahulu ditandatangani oleh penerima bantuan selaku Pihak Kedua di lokasi pelabuhan perikanan setempat. (2) Bantuan kapal (fisik kapal beserta alat penangkapan ikan) yang telah selesai 100%, diserahkan oleh penyedia kepada penerima bantuan dengan ketentuan sebagai berikut : a) Bantuan kapal perikanan diserahkan kepada penerima bantuan di pelabuhan perikanan Kabupaten/Kota penerima (terlampir) dan/atau landing beach terdekat sebelum tanggal jatuh selesai kontrak. b) Penyerahan bantuan kapal perikanan wajib diketahui Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan/atau Kepala pelabuhan Perikanan UPT/UPTD setempat. (3) Biaya yang timbul dalam pendistribusian sampai ke lokasi Dinas Kabupaten/Kota sebagaimana tersebut di atas sudah termasuk di dalam biaya pengadaan bantuan. (4) Dalam pelaksanaan pendampingan pendistribusian bantuan, Tim Distribusi melakukan tugasnya dengan berdasarkan dokumen BAST (formulir B) sebagai dasar monitoring dan evaluasi penyaluran bantuan. 57
2. Skema Pelaksanaan Distribusi Bantuan Alat Penangkapan Ikan Penandatanganan BAST B
KPA
Bahan Pelepasan Asset PPK (DIR KAPI)
1. Serah Terima ProyekPPK ke KPA(BAST A) 2. Penyerahan Draft BAST B untuk ditandatangani KPA/ess II yang mewakili
Kontrak Penyedia Jasa
B
BAST B (Draft) (Penitipan Asset) I (KPA) II (Dinas KP Kab/Kota)
Distribusi
Adm
A
BAST A (Keproyekan) I (Penyedia Jasa) II (PPK) Dilengkapi : Bukti Penerimaan (BP)
Tim Distribusi
DINAS KP KAB/KOTA
Pelepasan Asset PENERIMA DINAS KP KAB/KOTA Ditembuskan: DJPT Dinas KP Prov Pendamping Koord Wilayah
Evaluasi
Copy
Penitipan Asset
BAST (Formulir C) (Pelepasan Asset Dinas) I (Dinas KP Kab/Kota) II (Penerima)
PENGOPERASIAN oleh Laporan
PENERIMA
Gambar 7.2. Skema Pelaksanaan Distribusi dan Administrasi Bantuan Alat Penangkapan Ikan
58
Proses distribusi bantuan alat penangkapan ikan, dalam pelaksanaannya di lapangan menjadi tanggung jawab penyedia hingga diterima oleh Dinas Kabupaten/Kota penerima bantuan dengan prosedur: (1) Penyaluran bantuan harus disertai dengan dokumen BAST sebagai kelengkapan administrasi proyek dan pelepasan aset (hibah) kepada Dinas Kabupaten/Kota penerima bantuan sebagai berikut : a) Guna keperluan administrasi proyek, BAST formulir A ditandatangani oleh kedua belah pihak (Pihak Pertama adalah perusahaan penyedia dan Pihak Kedua adalah Pejabat Pembuat Komitmen Satker Direktorat KAPI dengan dilengkapi Bukti Penerimaan (BP) bantuan àlat penangkapan ikan yang di tandatangani oleh Dinas Kabupaten/Kota penerima bantuan; b) Untuk kebutuhan pelepasan aset (hibah), BAST antara Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat eselon II yang mewakili (A.n Kuasa Pengguna Anggaran) sebagai Pihak Pertama, dengan Dinas Kabupaten/Kota penerima bantuan sebagai Pihak Kedua. c) BAST formulir B pada huruf (b) diatas, sebelum ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat eselon II yang mewakili (A.n Kuasa Pengguna Anggaran) selaku Pihak Pertama, terlebih dahulu ditandatangani oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota penerima bantuan selaku Pihak Kedua; d) BAST formulir C, adalah Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kab/Kota selaku Pihak Pertama, dan ditandatangani oleh penerima bantuan selaku Pihak Kedua (2) Biaya yang timbul dalam pendistribusian sampai ke lokasi Dinas Kabupaten/Kota sudah termasuk di dalam biaya pengadaan bantuan; (3) Dalam pelaksanaan pendampingan pendistribusian bantuan, Tim Distribusi melakukan tugasnya dengan berdasarkan dokumen BAST (formulir B) sebagai dasar monitoring dan evaluasi penyaluran bantuan;
59
BAB VIII PENGENDALIAN, PEMBINAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN A. Pengendalian (Manajemen Resiko) Pengendalian bantuan sarana penangkapan ikan dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip pengendalian berbasis manajemen resiko. Manajemen resiko dimaksud meliputi:
1. Kapal Perikanan No
Resiko yang mungkin Terjadi
Strategi Antisipasi
1
Kapasitas produsen kapal dalam memenuhi kebutuhan nasional dan multi lokasi khususnya untuk pengiriman seluruh kepulauan di Indonesia.
Penunjukan multi-pemenang (pemenang lelang lebih dari satu) dalam setiap spesifikasi kapal untuk memastikan jumlah galangan cukup dan pengaturan distribusi dengan mekanisme galangan pembangun kapal berdasarkan kapasitas produksi aktual dan dekat dengan lokasi penerima kapal agar memberikan sistem manajemen yang baik dalam memenuhi kebutuhan nasional.
2
Kemampuan produsen untuk merevisi harga penawaran selama periode kontrak perjanjian tanpa terdapat jaminan kuantitas.
Mereviu harga menurut Indeks harga komoditas (yaitu mata uang US $). Namun hanya dapat dibatasi untuk 1 (satu) kali revisi harga dalam 6 bulan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
3
Kemungkinan galangan kapal tidak memiliki modal yang cukup karena biaya operasional pembangunan kapal tinggi.
Pemilihan galangan difokuskan pada galangan yang memiliki latar belakang keuangan yang kuat dan track record yang baik dalam industri pembuatan kapal khususnya kapal perikanan.
4
Ketergantungan yang tinggi terhadap impor suku cadang dan komponen pembangun kapal.
Galangan harus menyediakan surat dukungan dari produsen untuk kelangsungan penyediaan selama periode perjanjian (kontrak) untuk menjamin ketersediaan suku cadang, komponen, dan barang-barang impor.
60
2. Alat Penangkapan Ikan Beberapa potensi resiko yang mungkin terjadi dan strategi antisipasinya dalam pelaksanaan pengadaan bantuan API melalui sistem e-katalog, antara lain: No
Resiko yang mungkin Terjadi
Strategi Antisipasi
A
Proses E - Katalog
1
Tim Pokja dan Tim Teknis belum terbentuk (Keterbatasan personil untuk keanggotaan tim dari pihak LKPP)
- Mengundang calon anggota Tim Pokja dan Tim Teknis - Berkomunikasi secara intens dengan LKPP untuk pembentukan Tim Pokja dan Tim Teknis
2
Kesiapan data jenis dan jumlah kebutuhan API masing-masing Kab./Kota (titik sebar)
Percepatan penyiapan data sesuai rekomendasi dari Dit. PSDI dan Dit. PPI
3
Data penyedia potensialdan harga survei
Menyiapkan data penyedia potensial (6 pabrik jaring) meliputi: kapasitas produksi, jenis produksi, dll)
4
Standardisasi produk
Dalam rangka menjaga kualitas (mutu) produk dan memberikan jaminan bahwa bahan yang digunakan adalah produk dalam negeri dengan kualitas baik, disepakati syarat tambahan yaitu melampirkan hasil uji lab (COA/ Certificate of Analysis) dari masingmasing pabrik untuk produk jaring dan tali-temali: - Breaking strength - Kesesuaian ukuran dan diameter benang - Kesesuaian ukuran meshsize - Kesesuaian ukuran panjang - Pernyataan bahwa jaring dan tali temali dibuat di Indonesia
kualitas
61
No
Resiko yang mungkin Terjadi
B
Pelaksanaan
1
Komponen yang tidak diproduksi pabrik jaring, seperti: pancing, pelampung dan pemberat tidak terpenuhi tepat waktu.
Strategi Antisipasi
Identifikasi, monitoring dan evaluasi kapasitas produksi pancing, pelampung dan pemberat Perusahaan jaring akan mengirim kemampuan menyediakan jumlah API sesuai 40 spek dari KKP. Hal ini untuk memastikan bahwa semua spek akan ada penawaran dari perusahaan jaring.
C
Penyimpanan dan Distribusi API
1
Calon penerima terlambat ditetapkan sehingga barang (API yang sudah jadi) menumpuk
- Percepatan data penetapan calon penerima oleh Dit. Kenelayanan - Identifikasi, monitoring dan evaluasi kapasitas gudang yang dapat digunakan untuk menampung API yang sudah jadi (terutama gudang milik UPT KKP/ UPT Daerah)
2
Belum semua daerah menyampaikan hasil verifikasi dan validasi kebutuhan bantuan (jenis dan jumlah) termasuk calon penerima sehingga berpotensi terjadi kelebihan
Berkoordinasi dengan daerah untuk percepatan verifikasi dan validasi kebutuhan bantuan (jenis dan jumlah) termasuk calon penerima
B. Pembinaan Operasional dan biaya operasional bantuan ditanggung sepenuhnya oleh penerima. Penyediaan biaya operasional dimaksud juga meliputi biaya untuk pembangunan sarana pendukung (bila diperlukan), perawatan dan perbaikan sarana yang diterima setelah masa penjaminan pabrik selesai. Dinas Kabupaten/Kota melakukan pendampingan terutama menyangkut pengelolaan teknis dan manajemen, pemasaran, akses permodalan, kemitraan dalam operasional bantuan dan lain-lain.
62
Agar bantuan sarana penangkapan ikan yang disampaikan dapat dioperasionalkan secara maksimal, dilakukan pembinaan sebagai berikut: 1.
Pembinaan teknis operasional bantuan, kegiatan ini meliputi pelatihan keterampilan nelayan dalam mengoptimalkan pemanfaatan;
2.
Pemantauan pemanfaatan bantuan meliputi menilai kinerja bantuan dan manfaatnya bagi penerima;
3.
Evaluasi dan pelaporan pemanfaatan bantuan, meliputi pembinaan kapasitas petugas lapangan dalam melakukan evaluasi dan pelaporan kegiatan dari nelayan penerima bantuan.
C. Pemantauan dan Pelaporan Penerima bantuan wajib melaporkan perkembangan pengoperasian bantuan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kepada Kuasa Pengguna Anggaran cq. Sekretaris Ditjen dan Direktur KAPI, serta ditembuskan kepada Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, serta Kepala pelabuhan perikanan UPT Pusat, sebagai koordinator wilayah. Format pelaporan sebagaimana terlampir. Dinas Kabupaten/Kota wajib melaporkan perkembangan pengoperasian bantuan alat penangkapan ikan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali selama 5 (lima) tahun kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan ditembuskan kepada Kepala Dinas Provinsi dan Kepala pelabuhan perikanan UPT Pusat sebagai koordinator pendampingan wilayah. Format pelaporan sebagaimana terlampir. Direktorat Jenderal melakukan pemantauan dan evaluasi kelapangan untuk memastikan validitas laporan yang disampaikan oleh penerima bantuan dan Dinas Kabupaten/Kota. Format laporan terdiri dari : 1.
Format Delapan Kolom (F8K)
2.
Format Kinerja dan Operasional (Penerima Bantuan, Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota)
63
BAB IX PENUTUP Pelaksanaan pengadaan bantuan merupakan kegiatan strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap untuk memperkuat armada perikanan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya nelayan. Keberhasilan dari program ini sangat ditentukan oleh kerjasama dan komitmen seluruh pemangku kepentingan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan serta pemanfaatannya.
KUASA PENGGUNA ANGGARAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP, ttd
SAIFUDDIN
64
Lampiran 1 OUTLINE PROPOSAL USULAN BANTUAN SARANA PENANGKAPAN IKAN 1. PENDAHULUAN A. Keragaan Koperasi dan bidang usaha (1) Nama Koperasi, Alamat, Badan Hukum, Jumlah Anggota, dll. (Formulir Prop.Kop.01) (2) Legalitas : akte, Perizinan, sertifikat, dll (3) Bidang/unit usaha penangkapan yang telah berjalan (Formulir Prop.Kop.02) a) Metode penangkapan yang biasa dilakukan oleh nelayan anggota. b) Jenis dan jumlah armada penangkapan yang dimiliki nelayan anggota. c) Volume dan nilai produksi penangkapan ikan yang telah dihasilkan oleh nelayan anggota per tahun (3 tahun terakhir). (4) Nelayan anggota koperasi yang memiliki kartu nelayan dan bergabung dalam KUB (Sesuai dengan formulir Prop.Kop.02) B. Menyajikan Visi, Misi dan Tujuan (jangka pendek, menengah, dan Panjang) C. Struktur organisasi Koperasi (Pengurus dan Manajemen/Pengelola) 2. RENCANA PENGUSAHAAN/BUSINESS PLAN A. Aspek Administrasi dan Manajemen (1) Rencana pemanfaatan Bantuan : a) Status bantuan : Kapal Perikanan dan/atau Alat Penangkapan Ikan b) Model pengelolaan aset bantuan tersebut (2) Skema “Rantai Pemasaran” (Nelayan – Produsen – Pasar tk 1 – Pasar tk 2 - ... – Konsumen) (3) Metode Proses produksi (Kontinu atau Terputus-putus). (4) Pakta Integritas/Surat Pernyataan Siap, Mampu dan Sanggup (Formulir KOP.03) B. Aspek Teknis (Formulir Prop.Kop.04) (1) Jumlah Sarana/prasarana yang dibutuhkan (kapal dan/atau API) (2) Jumlah Awak Kapal Perikanan yang dibutuhkan (Nahkoda dan ABK) (3) Lokasi usaha (Domisili Koperasi dan Wilayah Penangkapan Ikan) C. Aspek Pasar *) (1) Peluang pasar (2) Analisis pasar (3) Proyeksi kapasitas produksi (4) Proyeksi Permintaan 65
D. Aspek Keuangan *) (1) Proyeksi Keuangan (**) a) Rencana usaha (Cost) (Formulir Prop.Kop.04.a) b) Rencana Pendapatan (Revenue) Estimasi pendapatan/penjualan hasil tangkapan/komoditi (Per tahun) (Formulir Prop.Kop.04.b) c) Nilai sisa investasi (Formulir Prop.Kop.04.c) (2) Analisa Kelayakan Usaha (di hitung by system) a) Analisa usaha meliputi Net Profit (Keuntungan Bersih), Revenue per Cost (R/C Ratio) b) Analisa kriteria investasi meliputi NPV, IRR, B/C Ratio, Payback Periods. (3) Kegiatan Pendanaan (Formulir Prop.Kop.05) a) Anggaran sumber dana Modal disetor dari para pemilik/ anggota, b) Modal pinjaman (Investor & Kreditur) c) Bantuan modal-investasi dari Pemerintah (Sarana penangkapan) * = Data diolah, didukung asumsi yang dicantumkan pada lampiran ** = Proyeksi keuangan disusun per jenis Alat Penangkapan Ikan Catatan : - Koperasi yang mengajukan usulan Alat Penangkapan Ikan, proyeksi keuangan disusun sesuai dengan matriks 1 dan matriks 2 serta terpisah dari proyeksi keuangan pengajuan usulan bantuan kapal perikanan. - Biaya investasi, tetap dan variabel diisi dengan nilai terkini. E. Manajemen resiko Informasi terkait resiko yang muncul akibat kegiatan usaha penangkapan yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan : (1) (2) (3) (4)
Kondisi pelabuhan perikanan Ancaman lingkungan Ancaman ketersediaan potensi SDI Gangguan cuaca
3. PENUTUP LAMPIRAN 1) 2)
Daftar Riwayat Hidup Pengurus dan Manajer Lampiran Data pendukung (asumsi terhadap proyeksi-proyeksi) a. Survei atau uji pasar b. Analisis trend (berbasis data dari instansi terkait)
66
Lampiran 2 Formulir Prop.Kop.01.
PROFIL KOPERASI PRIMER PERIKANAN (MINA)
A.
IDENTITAS KOPERASI 1.
:
3.
Nama Koperasi (Lengkap/Tidak Disingkat) Nomor/Tanggal Badan Hukum NIK
4.
Tahun Berdiri
:
5.
Alamat Lengkap
:
a. Jalan
:
b. Desa/Kelurahan
:
c. Kecamatan
:
d. Kabupaten/Kota
:
e. Provinsi
:
6.
Kontak Telpon/Fax
:
7.
Kontak Email/Website
:
8.
Jangka Waktu Pendirian
:
9.
NPWP
:
10.
Jenis Koperasi
:
2.
B.
: :
KEPENGURUSAN 1.
Nama Pengurus
:
a. Ketua
:
b. Sekretaris
:
67
2.
C.
c. Bendahara
:
Nama Manager (Pengelola)
:
a. Manager 1
:
b. Manager 2
:
KELEMBAGAAN Tahun
Anggota (org)
Manajer (org)
Karyawan (org)
Tanggal RAT
2013 2014 2015
D.
MODAL DAN ASSET USAHA Tahun
Modal Sendiri
Modal Hibah
(1)
(2)
Modal Pinjaman (3)
Asset (jumlah 1,2,3)
2013
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
2014
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
2015
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
E. KEGIATAN USAHA Tahun
Pengeluaran
Pendapatan
Arus Kas
Investasi Awal
2013
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
2014
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
2015
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
68
F. BANTUAN YANG PERNAH DITERIMA
Jenis Bantuan
Tahun
Asal Bantuan (Kementerian.../ Dinas…, atau lainnya…)
Operasional Ya
Tidak
Catatan : Untuk Koperasi baru, point (C), (D) dan (E) diisi berdasarkan data kegiatan usaha KUB/Kelompok Usaha Pra-Koperasi.
69
Lampiran 3 Formulir Prop.Kop.02.
BIDANG/UNIT USAHA/KEGIATAN USAHA NELAYAN
1. Unit Penangkapan Ikan Yang Telah Dimiliki
No
Jumlah Kapal
Ukuran Kapal (GT) (1)
(unit)
Jenis Alat Penangkap an Ikan
Wilayah Operasi (WPP)
Kepemilika n (Nama Pemilik)
(2)
(3)
(4)
(5)
1 2 Dst
2. Volume dan Nilai Produksi (3 Tahun Terakhir) Produksi No
Jenis Komoditi
(6)
2013
2014
Vol (Ton)
Nilai
Vol
Nilai
(Rp)
(Ton)
(7)
(8)
(9)
2015 Nilai
(Rp)
Vol (To n)
(10)
(11)
(12)
(Rp)
1 2 Dst
70
3. Daftar Anggota Koperasi Yang Berprofesi sebagai Nelayan No
Nama
Nomor Register Kartu Nelayan
Tahun Bergabung dengan Koperasi
(13)
(14)
(15)
1 2 Dst
4. Daftar KUB Binaan Koperasi
No
Nama KUB
Nomor Register KUB
Tahun Pengukuhan
Nomor Surat Pengukuhan
Tahun Bergabung dengan Koperasi
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
1 2 Dst
71
Lampiran 4 Formulir Prop.Kop.03.
KEBUTUHAN SARANA PENANGKAPAN IKAN 1. Kapal Perikanan Ukuran Utama (M) No
Ukuran Kapal (GT)
Bentuk Kapal
Tipe Kapal
Alat Bantu
1.
< 5 GT
0,40
-
-
2.
0,90
0,40
-
-
1,20
0,90
0,40
-
-
10,30
1,20
0,90
0,40
-
-
Bentuk “V” Tanpa Katir
10,30
1,20
0,90
0,40
-
-
< 5 GT
Bentuk “U” Katir
10,30
1,20
0,90
0,40
-
-
7.
5 GT
Bentuk “U”
11,00
2,60
0,95
0,60
-
-
8.
5 GT
Bentuk “V”
11,00
2,60
0,95
0,60
-
-
9.
10 GT
Bentuk “U”
13,50
2,80
1,45
1,00
Multi Purpose
Net Hauler
10.
10 GT
Bentuk “U”
13,50
2,80
1,45
1,00
Multi Purpose
Line Hauler
11.
10 GT
Bentuk “U”
14,25
2,80
1,45
1,00
Pole and Line
-
12.
10 GT
Bentuk “U” Haluan Tinggi
13,50
2,80
1,45
1,00
Multi Purpose
Net Hauler atau Line Hauler
13.
10 GT
Bentuk “V”
13,50
2,80
1,45
1,00
Multi Purpose
Net Hauler
14.
10 GT
Bentuk “V”
13,50
2,80
1,45
1,00
Multi Purpose
Line Hauler
15.
10 GT
Bentuk “V”
14,25
2,80
1,45
1,00
Pole and Line
-
16.
10 GT
Bentuk “V” Haluan
13,50
2,80
1,45
1,00
Multi Purpose
Panjang (LoA)
Lebar (Bmax)
Tinggi
Sarat
Bentuk “V” Pump Boat
8,25
0,85
0,60
< 5 GT
Bentuk “V”
9,50
2,30
3.
< 5 GT
Bentuk “V” Haluan Tinggi
10,00
4.
< 5 GT
Bentuk “V” Katir
5.
< 5 GT
6.
Net Hauler atau
72
Ukuran Utama (M) No
Ukuran Kapal (GT)
Bentuk Kapal
Panjang (LoA)
Lebar (Bmax)
Tinggi
Sarat
Tipe Kapal
Tinggi
Alat Bantu Line Hauler
17.
20 GT
Bentuk “V”
17,00
3,60
1,90
1,30
Multi Purpose
Net Hauler
18.
20 GT
Bentuk “V”
17,00
3,60
1,90
1,30
Multi Purpose
Line Hauler
19.
20 GT
Bentuk “V”
17,00
3,60
1,90
1,30
Pole and Line
-
20.
20 GT
Bentuk “V” Haluan Tinggi
17,00
3,60
1,90
1,30
Multi Purpose
Net Hauler atau Line Hauler
21.
30 GT
Bentuk “V”
20,00
4,30
2,00
1,35
Multi Purpose
Net Hauler
22.
30 GT
Bentuk “V”
20,00
4,30
2,00
1,35
Multi Purpose
Line Hauler
23.
30 GT
Bentuk “V”
21,20
4,30
2,00
1,35
Pole and Line
-
30 GT
Bentuk “V” Haluan Tinggi
1,35
Multi Purpose
Net Hauler atau Line Hauler
1,35
Pengang kut dengan Freezer
-
24
25.
30 GT
Bentuk “V”
20,00
20,00
4,30
4,30
2,00
2,00
2. Alat Penangkapan Ikan a) Spesifikasi teknis Kelompok API Gill Net Spesifikasi Utama No
1.
API
Mesh Size (inch)
Mesh Dept
Bahan
Gillnet Permukaan
Panjang (m) 500
4
140
PA Mono ø 0,40 mm
1000 2500
4
140
PA Monomulti 10 ply
500
GT
Jumlah Yang dibutuhkan
<5 >5-10 >10-30 <5
73
Spesifikasi Utama No
API
Mesh Size (inch)
Mesh Dept
Bahan
Panjang (m)
(Millenium)
1000 2500
4
Gillnet Pertengaha n
4
140
140
PA Multi d/12 dilengkapi dengan saran
PA Multi d/12 dilengkapi dengan saran
500 1000 2500 500 1000 2500 500
4
140
PA Monomulti 10 ply (Millenium)
1000 2500 500
5,5
140
PA Multi d/21 dilengkapi dengan saran
1000 2500
Gillnet Dasar
500 4
70
PA Mono Ø 0,40 mm
1000 2500 500
4,5
52
PA Monomulti 10 ply (Millenium)
1000 2500 500
5,5
70
PA Mono Ø 0,40 mm
1000 2500
GT
Jumlah Yang dibutuhkan
>5-10 >10-30 <5 >5-10 >10-30 <5 >5-10 >10-30 <5 >5-10 >10-30 <5 >5-10 >10-30 <5 >5-10 >10-30 <5 >5-10 >10-30 <5 >5-10 >10-30
74
b) Spesifikasi teknis Kelompok API Bubu Spesifikasi Teknis No
API Bahan
2.
Bubu Ikan
Rangka Fe dilapisi selang plastik, Ø 8 mm/ webbing PE 380 d/12 # 3 inch
Bubu Rajungan
Rangka Fe dilapisi plastik, Ø 4 mm bagian bawah, Ø3mm bagian atas)
GT
Ø Mulut (cm)
PxLxT (cm)
95 x 75 x 45
∑ unit
40
Dimensi: Ø 48 cm, tinggi 18 cm
Webbing PE 380 d/12 1.25 inch
Jendela pelepasan (4x4.5 cm)
100
<5
200
> 5-10
300
< 30
100
<5
300
> 5-30
Jumlah Yang dibutuhka n
c) Spesifikasi teknis Kelompok API Rawai Dasar Spesifikasi Umum No
API Bahan Main Line
3.
GT
Rawai Dasar
PA Monofilament Ø 3 mm
Hook
Jumlah Yang dibutuhkan
L Main Line
∑ Hook
Tinggi + 28 mm
1000 (10 basket)
3000
<5
GAP(Celah) +11mm
2000 (20 basket)
6000
> 5-10
4000 (40 basket)
12000
> 10-30
d) Spesifikasi teknis Kelompok API Handline Tuna Spesifikasi Umum No
API Hook
4.
Handline tuna
tipe mata tiga tinggi 3.5 – 5 cm
Bahan Main Line PA Monofilament, Ø 3 mm
GT
∑ Hook
L Main Line
5
1000
<5
10
2000
> 5-10
15
3000
> 10-30
Jumlah Yang Dibutuhkan
75
e) Spesifikasi teknis Kelompok API Pancing Tonda Spesifikasi Umum
No
5.
Jumlah Yang Dibutuhk an
API
Pancing Tonda
Hook
∑ Hook
tinggi 30 mm
7
280
Jumlah Yang Dibutuhkan GT Bahan Main Line
bahan PA mono, Ø 1,5 mm
<5
f) Spesifikasi teknis Kelompok API Pancing Pole and Line Spesifikasi Umum No
API
GT Hook
6.
Pole and line
Tinggi mm
∑ Hook
∑ API per
Joran
1
30
(bambu utuh, panjang 3 m Ø pangkal bawah 40 mm, Ø ujung 10 mm )
45
Jumlah Yang Dibutuhkan
>5
4. Jumlah Awak Kapal Perikanan No
Jenis Alat Penangkapan Ikan
Ukuran Kapal (GT)
Jumlah ABK
(37)
(38)
(39)
1 2 Dst
76
Lampiran 5 Formulir Prop.Kop.04.
PROYEKSI KEUANGAN (a)
Rencana Usaha (Cost) No A
B
C.
Uraian
Satuan
Jumlah
(1) Biaya Investasi Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) Kapal Perikanan Mesin Alat Penangkapan Ikan Dll Biaya Tetap Perijinan (SIPI/SIKPI) Pemeliharaan Biaya lainnya Penyusutan Nilai Biaya Variabel BBM/Solar Air bersih Perbekalan Gaji/Upah/Bagi Hasil Dll
(2)
(3)
Harga Satuan (4)
Total (5)
(b) Rencana Pendapatan (estimasi pendapatan/penjualan) No
Jenis Komoditi Satuan Jumlah
1 Ikan ....... 2 Ikan ........ Dst. Dst.
Ton/Kg ... Ton/Kg ...
Harga Satuan Rp .... Rp ....
Total Rp .... Rp ....
77
(c) Rencana Pendapatan (Nilai sisa investasi) Investasi
Nilai (Rp)
Umur Teknis (Tahun)
Nilai Sisa (10%)
Penyusutan (Rp/tahun)
Kapal Mesin Alat Penangkapan Ikan Dll
Kabupaten/Kota......., ......... 2016
Pengurus Koperasi,
(... Nama....) Ketua
78
Lampiran 6 Formulir Prop.Kop.05.
SUMBER PENDANAAN MENDUKUNG RENCANA USAHA *DI ISI SETELAH PENETAPAN PENERIMA BANTUAN
a. Rencana Permodalan Usaha No
1
Jenis Pendanaan
Total Milik Koperasi
Peruntukkan Alokasi Rencana Usaha
(Rp)
(Rp)
Modal Disetor a. Simpanan Pokok b. Simpanan wajib c. Simpanan Sukarela
2
Modal Pihak Ketiga a. Bank b. Micro finance (LKM) c. Jasa keuangan lain
3
Modal Hibah a. Pemerintah
(Diisi dengan Nilai Bantuan Sarana)
b. Non Pemerintah
79
b. Kondisi Neraca Keuangan Koperasi 1 Tahun Terakhir No 1
Uraian
Jumlah
Aset
No 1
a. Aset lancar (current Rp asset)
Uraian
Jumlah
Kewajiban (Hutang) Jangka Pendek
Uang kas
Rp
.....
Rp
Tabungan
Rp
.....
Rp
.....
Rp
Jangka Panjang
Rp
.....
Rp
Bangunan
Rp
.....
Rp
Tanah
Rp
......
Rp
.....
Rp
TOTAL
Rp
TOTAL
Rp
b. Aset Tetap (fix asset)
2
Modal
80
Lampiran 7 Formulir K.01.
FORMULIR VERIFIKASI (Kabupaten/Kota) (*DISESUAIKAN DENGAN KRITERIA)
No
Verifikasi
1.
NIK (Nomor Induk Koperasi)
2.
Nelayan Anggota (Kartu Nelayan)
3.
Basis KUB (Register KUB)
4.
Pernah menerima bantuan sejenis
5.
Laporan keuangan
6.
Kesesuaian kebutuhan
7.
Administrasi
8.
Kegiatan usaha
9.
Feasible (layak usaha)
Ada
10.
Domisili (Kantor/tempat usaha/dll)
11.
Jumlah keanggotaan nelayan dalam koperasi minimal 20 orang
Tidak Ada
Catatan Penting
Kabupaten/Kota......., ......... 2016 Mengetahui,
Pemeriksa
Kepala Dinas KP Kabupaten/Kota....
Tim Verifikasi,
(....... Nama ........)
(... Nama....)
NIP
Jabatan 81
Lampiran 8 Formulir K.02. FORMULIR VALIDASI (Provinsi)
No
Sesuai/Ada Ya Tidak
Butir Validasi
1.
Pernah menerima bantuan sejenis
2.
Kesesuaian kebutuhan
3.
Bankable (layak bank)
Catatan Penting
Kabupaten/Kota......., ......... 2016 Mengetahui,
Pemeriksa
Kepala Dinas KP Provinsi ....
Tim Validasi,
(....... Nama ........)
(... Nama....)
NIP
Jabatan
82
Lampiran 9 Formulir K.03. PAKTA INTEGRITAS/SURAT PERNYATAAN KESIAPAN, MAMPU DAN KESANGGUPAN Kami yang bertandatangan di bawah ini : 1. 2.
Nama Jabatan Nama Jabatan
: : : :
......... (Isi nama Ketua Koperasi) Ketua Koperasi ......... (Isi nama Sekretaris Koperasi) Sekretaris Koperasi
Bertindak atas nama organisasi Koperasi : 1 2. 3.
Nama Koperasi Nomor Badan Hukum Nomor NIK
: :
......... (Isi dengan nama koperasi) ......... (Isi dengan nomor Baan Hukum koperasi)
:
......... (Isi dengan nomor NIK)
Dalam rangka pemanfaatan Bantuan Sarana Penangkapan Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2016, kami menyatakan hal sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5.
Siap menerima dan memanfaatkan Bantuan Sarana Penangkapan Ikan dimaksud sebagaimana mestinya. Mampu mengoperasionalkan Bantuan Sarana Penangkapan Ikan dimaksud sebagaimana mestinya. Sanggup memelihara dan mempertanggungjawabkan kegiatan operasional Bantuan Sarana Penangkapan Ikan Tahun 2016 Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana ketentuan yang belaku. Bersedia memberikan keterangan yang benar terhadap aparat pengawas internal dan eksternal Pemerintah terkait dengan bantuan yang diterima ); dan tidak memindahtangankan/memperjual-belikan bantuan yang diterima kepada pihak lain.
Apabila dikemudian hari terdapat ketidaksesuaian dalam pemanfaaatan Bantuan Sarana Penangkapan Ikan dimaksud, kami bersedia untuk mempertanggungjawabkan hal tersebut dan menjalani proses sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat Pakta Integritas/Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun. Kabupaten/Kota......., ......... 2016 Ketua Sekretaris Koperasi .......... Koperasi ....... (... Nama....) NIK ..........
(....... Nama ........) NIK ........
Mengetahui, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/kota ............. (......Nama.......) NIK ...........
83
Lampiran 10 Formulir P.U.01
KOP SURAT INSTANSI Kabupaten/Kota......, .............. 2016 Nomor Perihal
: : Usulan Koperasi Calon Penerima Bantuan Sarana Penangkapan Ikan Tahun 2016 Lampiran : ...... berkas Kepada Yth. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi ............... Di Tempat Berdasarkan Dokumen Proposal yang disampaikan Koperasi di Kabupaten/Kota ..... (setempat) dan hasil penilaian proposal yang dilakukan oleh Tim Verifikasi Kabupaten/Kota ..... (setempat), kami sampaikan usulan Koperasi Calon Penerima Bantuan Sarana Penangkapan Ikan Tahun 2016, sebagai berikut : 1. Jumlah Koperasi yang telah lolos verifikasi sebanyak ..... unit dengan rincian : a. Koperasi baru (pembentukan Badan Hukum kurang dari 2 tahun) sebanyak .... unit. b. Koperasi eksis (pembentukan Badan Hukum lebih dari 2 tahun) sebanyak .... unit. 2. Daftar Koperasi Calon Penerima Bantuan Sarana Penangkapan Ikan dimaksud yang kami usulkan untuk diproses lebih lanjut sebagaimana berkas terlampir. Demikian surat Usulan Calon Penerima Bantuan Sarana Penangkapan Ikan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih. Kepala Dinas ..... Kabupaten/Kota ...... (.......... Nama ..........) NIP .........
84
Formulir P.U.01. (Lanjutan) Lampiran 10 DAFTAR USULAN CALON PENERIMA BANTUAN SARANA PENANGKAPAN IKAN TAHUN ANGGARAN 2016
No
Nama Koperasi
No Badan Hukum
Keterangan No NIK
(Kop Baru/Eksis)
1 2 3 4 Dst.
(Kabupaten/Kota) ...., ........... 2016 Kepala Dinas .......... Kabupaten/Kota .........
(........... Nama ...............) NIP .........
85
Fomulir P.U.01. (Lanjutan) Lampiran 11 RINCIAN USULAN PERMOHONAN BANTUAN SARANA PENANGKAPAN IKAN No 1.
2.
Nama Koperasi Koperasi ......
Koperasi ......
Jenis Bantuan Kapal 1. ............ 2. ............ 3. dst Alat Penangkapan Ikan 1. ............ 2. ............ 3. dst Kapal 1. ............ 2. ............ 3. dst Alat Penangkapan Ikan 1. ............ 2. ............ 3. dst
Jumlah
Keterangan
................ unit ................ unit
................ unit ................ unit
................ unit ................ unit
................ unit ................ unit
Dst.
(Kabupaten/Kota) ...., ........... 2016 Kepala Dinas .......... Kabupaten/Kota ......... (........... Nama ...............) NIP ......... Catatan : -
Jenis bantuan diisi sesuai dengan nomenklatur yang telah ditentukan dalam Juknis Bantuan Sarana Penangkapan Ikan, lengkap dengan spesifikasinya.
86
Lampiran 12 Formulir P.U.02
KOP SURAT INSTANSI (Provinsi )......, .............. 2016 Nomor Perihal
: : Daftar Koperasi Calon Penerima Bantuan Sarana Penangkapan Ikan Tahun 2016 Lampiran : ...... berkas Kepada Yth. Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap cq. Direktur Kenelayanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Di Tempat Berdasarkan Surat Usulan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota .... Nomor : ....... Tanggal ....... tentang Usulan Koperasi Calon Penerima Bantuan Sarana Penangkapan Ikan Tahun 2016, dan hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Validasi Provinsi ..... (setempat), kami sampaikan DaftarKoperasi Calon Penerima Bantuan Sarana Penangkapan Ikan Tahun 2016, sebagai berikut : 1. Jumlah Koperasi yang telah lolos validasi sebanyak ..... unit dengan rincian : a. Koperasi baru (pembentukan Badan Hukum kurang dari 2 tahun) sebanyak .... unit. b. Koperasi eksis (pembentukan Badan Hukum lebih dari 2 tahun) sebanyak .... unit. 2. Daftar Koperasi Calon Penerima Bantuan Sarana Penangkapan Ikan dimaksud untuk ditetapkan sebagai Penerima Bantuan Sarana Penangkapan Ikan Tahun 2016sebagaimana berkas terlampir. Demikian daftar koperasi Calon Penerima Bantuan Sarana Penangkapan Ikan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih. Kepala Dinas ..... Provinsi ...... (.......... Nama ..........) NIP ......... 87
Lampiran 13 Formulir P.U.02. (Lanjutan)
DAFTAR KOPERASI CALON PENERIMA BANTUAN SARANA PENANGKAPAN IKAN TAHUN ANGGARAN 2016 No
Kabupaten/Kota
Nama Koperasi
No Badan Hukum
No NIK
Keterangan (Kop Baru/Eksis)
1 2 3 4 Dst.
(Provinsi) ...., ........... 2016 Kepala Dinas .......... Provinsi ......... (........... Nama ...............) NIP .........
88
Lampiran 14 Fomulir P.U.02. (Lanjutan) RINCIAN DAFTAR KOPERASI CALON PENERIMA BANTUAN SARANA PENANGKAPAN IKAN No 1.
Kabupaten/Kota Kab/Kota……..
Nama Koperasi Koperasi ......
Jenis Bantuan Kapal 1. ............ 2. ............ 3. dst Alat Penangkapan Ikan 1. ............ 2. ............ 3. ............
2.
Kab/Kota……..
Koperasi ......
4. dst Kapal 1. ............
3. dst Alat Penangkapan Ikan 1. ............
3. ............
Keterangan
.............unit ............ unit
................ unit ................ unit ................ unit ................ unit ................ unit
2. ............
2. ............
Jumlah
................ unit ................ unit ................ unit
4. dst Dst.
(Provinsi) ...., ........... 2016 Kepala Dinas .......... Provinsi ......... (........... Nama ...............) NIP ......... Catatan : - Jenis bantuan diisi sesuai dengan nomenklatur yang telah ditentukan dalam Juknis Bantuan Sarana Penangkapan Ikan, lengkap dengan spesifikasinya. 89
Lampiran 14
90
Lampiran 15
KOP SATKER KAPI
BERITA ACARA SERAH TERIMA NOMOR: Pada hari ini ..........., tanggal ................ bulan ......................tahun ............... (xx-xx-xxxx), kami yang bertanda tangan di bawah ini: I
Nama NIP Jabatan
: MINHADI NOER SJAMSU : ……………… : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Nomor …… tanggal ….. Tentang….. Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
II
Nama NIP Jabatan
: R. NARMOKO PRASMADJI : ……………… : Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor ………., tanggal …….. Tentang ……………… Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA
Dengan memperhatikan: 1 (cantumkan Berita Acara Serah Terima dari Penyedia) maka dengan ini menyatakan sebagai berikut: 1 PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA hasil Pengadaan Bantuan Sarana Penangkapan Ikan berupa ……(jenis dan jumlah barang) dengan daftar barang yang diserahkan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1, berita acara pemeriksaan barang sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 dan dokumentasi sebagaimana tercantum dalam lampiran 3 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara serah terima ini. 2 PIHAK KEDUA menerima hasil pengadaan barang/jasa yang diserahkan oleh PIHAK KESATU sebagaimana disebutkan dalam angka 1. 3 Jika terdapat kekurangan atau ketidaksesuaian atas hasil pengadaan barang/jasa yang diserahkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA, maka PIHAK KESATU diharuskan melakukan penyesuaian-penyesuaian dengan sebagaimana mestinya yang tanggung jawabnya berada pada PIHAK KESATU. Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Yang menerima, PIHAK KEDUA KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Yang menyerahkan, PIHAK KESATU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN materai
R. NARMOKO PRASMADJI
MINHADI NOER SJAMSU
91
Lampiran 15 (lanjutan) LAMPIRAN I DAFTAR BARANG YANG DISERAHKAN Nomor : ................................. Tanggal : .................................. Harga Perolehan No.
Nama Barang
Merk/Spesifikasi
Volume Satuan
1
2
3
4
5
..................... ..................... .....................
......... ......... .........
........ ........ ........
...................... ...................... ......................
..................... .....................
......... .........
........ ........
...................... ......................
(Rp) 6
Penerima Bantuan 7
Kepala Alamat Keterangan /Ketua 8
9
10
...................... ...................... ......................
........ ........ ........
........ ........ ........
........ ........ ........
...................... ......................
........ ........
........ ........
........ ........
A Kapal Perikanan 1 2 Dst. B Alat Penangkapan Ikan 1 2 Dst. Jumlah
Yang menerima, PIHAK KEDUA
....................
Yang menyerahkan, PIHAK KESATU materai
R. NARMOKO PRASMADJI
MINHADI NOER SJAMSU
92
Lampiran 15 (lanjutan)
Kop Dinas Lampiran II BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG PENGADAAN BANTUAN SARANA PENANGKAPAN IKAN DIREKTORAT KAPAL PERIKANAN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN TAHUN ANGGARAN …………………….. NOMOR : …………………..
Pada hari ini ……… Tanggal ……. Bulan ……….Tahun ………… yang bertandatangan No. 1 2 3
Nama / NIP.
Jabatan Tim Cek Fisik
Nama NIP. Nama NIP. Nama NIP.
Ketua Sekretaris merangkap anggota Anggota
Telah mengadakan Pemeriksaan Barang Hasil Pengadaan Bantuan Sarana Penangkapan Ikan Tahun Anggaran 2016 di ……………… Demikian berita acara ini kami buat dengan sebenar-benarnya sesuai dengan kondisi di lapangan, kiranya dapat dipergunakan dengan semestinya. Mengetahui, Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan
………………….., Tanggal Bulan Tahun Tim Pemeriksa Barang Nama Tanda Tangan 1. ………. 2. ……….
MINHADI NOER SJAMSU NIP.
3. ……….
LAMPIRAN PEMERIKSA BARANG PENGADAAN BANTUAN SARANA PENANGKAPAN IKAN DIREKTORAT KAPAL PERIKANAN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN TAHUN ANGGARAN …………. Nomor Tanggal
: :
No.
Nama Barang
1 A
2 Barang
Merk/ Spesifikasi 3 Yang
Volume
Satuan
Keterangan
4
5
6
93
Alat Penangkapan Ikan
Tim Pemeriksa Barang Nama Tanda Tangan 1. ………. 2. ……….
MINHADI NOER SJAMSU
Lampiran 15 (lanjutan) NIP.
3. ……….
LAMPIRAN PEMERIKSA BARANG PENGADAAN BANTUAN SARANA PENANGKAPAN IKAN DIREKTORAT KAPAL PERIKANAN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN TAHUN ANGGARAN …………. Nomor Tanggal
: :
No.
Nama Barang
1 A 1 2 3 4
2
Merk/ Spesifikasi 3
Barang Yang Diserahkan ke Apartemen/Rumah Ikan ............... Laptop .................. Printer ............. Dan Lain-lain ............
Volume
Satuan
Keterangan
4
5
6
...... ...... ...... ......
...... ...... ...... ......
Baik Baik Baik Baik
dan dan dan dan
Baru Baru Baru Baru
Telah mengadakan Pemeriksaan Barang Hasil Pekerjaan Pengadaan Bantuan Sarana Penangkapan Ikan Tahun Anggaran 2016 di ………………
Mengetahui, Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan
………………….., Tanggal Bulan Tahun Tim Pemeriksa Barang Nama Tanda Tangan 1. ………. 2. ……….
MINHADI NOER SJAMSU NIP.
3. ……….
94
Lampiran 15 (lanjutan)
FOTO - FOTO HASIL PEKERJAAN PENGADAAN BANTUAN SARANA PENANGKAPAN IKAN DIREKTORAT KAPAL PERIKANAN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN TAHUN ANGGARAN ……………………..
...........................
..............................
Nama Barang
Nama Barang
Nama Barang
Nama Barang
95
Lampiran16 KOP Ditjen PT
BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG MILIK NEGARA HASIL PENGADAAN BANTUAN SARANA PENANGKAPAN IKAN TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR: Pada hari ini ................., tanggal ................. bulan .......................tahun ……………. (xx-xx-xxxx), yang bertanda tangan di bawah ini: I
Nama : R. NARMOKO PRASMADJI Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Alamat : Jl. Medan Merdeka Timur No.16, Jakarta 10110 bertindak untuk dan atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan, berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
II
Nama
: ............................................
T elah mengadakan Pemeriksaan Barang Hasil Pengadaan Bantuan Sarana Penangkapan Ikan T ahun Anggaran 2016 di ………………
Jabatan : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov/Kab/Kota ............................ Alamat : .............................................. bertindak untuk dan atas nama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kab/Kota………, berkedudukan di …………………….., untuk selanjutnya di sebut sebagai PIHAK KEDUA. Sebagai tindak lanjut Pengelolaan Barang Milik Negara hasil pengadaan Bantuan Sarana Penangkapan Ikan, yang merupakan realisasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Nomor ....................tanggal .........................., dengan memperhatikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22/PERMEN-KP/2015 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Bantuan Langsung Masyarakat Di Bidang Kelautan dan Perikanan, dengan ketentuan sebagai berikut: Pasal 1 (1) PIHAK KESATU menyerahkan dan menghibahkan Barang Milik Negara hasil pengadaan Bantuan Sarana Penangkapan Ikan kepada PIHAK KEDUA, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini. (2) PIHAK KEDUA menerima dengan baik penyerahan Barang Milik Negara yang disebutkan pada ayat (1), dari PIHAK KESATU. Pasal 2 Guna pemanfaatan lebih lanjut sesuai dengan fungsinya, maka Barang Milik Negara yang dimaksud dalam Pasal 1 diserahterimakan oleh PIHAK KEDUA kepada Koperasi, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini. Pasal 3 Dengan ditandatanganinya Berita Acara ini, maka PIHAK KEDUA wajib melakukan proses serah terima/hibah Barang Milik Negara yang dimaksud dalam Pasal 1 kepada Koperasi yang dimaksud dalam Pasal 2. Pasal 4 PIHAK KESATU wajib memantau proses pencatatan Barang Milik Negara yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1), yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja di bawah Unit Kerjanya, yang melaksanakan proses Pengadaan BMN yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1). Pasal 5 PIHAK KEDUA wajib memantau proses pencatatan Barang Milik Negara yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1), yang dilaksanakan oleh Pemerintah Prov/Kab/Kota ....................., dalam Sistem Akuntansi yang berlaku pada Pemerintah Prov/Kab/Kota .................. tersebut. Pasal 6 Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkap tiga, ditandatangani di atas meterai, dan ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA. Masing-masing pihak memegang asli dan memiliki kekuatan hukum yang sama.
Yang menyerahkan, PIHAK KESATU
Yang menerima, PIHAK KEDUA
96
Berita Acara ini. Pasal 3 Dengan ditandatanganinya Berita Acara ini, maka PIHAK KEDUA wajib melakukan proses serah terima/hibah Barang Milik Negara yang dimaksud dalam Pasal 1 kepada Koperasi yang dimaksud dalam Pasal 2. Pasal 4 PIHAK KESATU wajib memantau proses pencatatan Barang Milik Negara yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1), yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja di bawah Unit Kerjanya, yang melaksanakan proses Pengadaan BMN yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1). Pasal 5 PIHAK KEDUA wajib memantau proses pencatatan Barang Milik Negara yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1), yang dilaksanakan oleh Pemerintah Prov/Kab/Kota ....................., dalam Sistem Akuntansi yang berlaku pada Pemerintah Prov/Kab/Kota .................. tersebut. Pasal 6 Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkap tiga, ditandatangani di atas meterai, dan ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA. Masing-masing pihak memegang asli dan memiliki kekuatan hukum yang sama.
Yang menyerahkan, PIHAK KESATU
Yang menerima, PIHAK KEDUA
m eterai 6000
R. NARMOKO PRASMADJI
................................
Tembusan: 1. Menteri Kelautan dan Perikanan RI; 2. Menteri Keuangan RI; 3. Gub/Bup/Wal/Prov/Kab/kota .................; 4. Sekretaris Jenderal Kementrian Kelautan dan Perikanan; 5. Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan; 6. Sekretaris Ditjen.Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan.
97
Lampiran 17 KOP Ditjen PT
BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG MILIK NEGARA HASIL PENGADAAN BANTUAN SARANA PENANGKAPAN IKAN TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR: Pada hari ini ................., tanggal ................. bulan .......................tahun ……………. (xx-xx-xxxx), yang bertanda tangan di bawah ini: I
Nama : R. NARMOKO PRASMADJI Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Alamat : Jl. Medan Merdeka Timur No.16, Jakarta 10110 bertindak untuk dan atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan, berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
II
Nama
: ............................................
Telah mengadakan Pemeriksaan Barang Hasil Pengadaan Bantuan Sarana Penangkapan Ikan Tahun Anggaran 2016 di ………………
Jabatan : Ketua Koperasi ………….. Alamat : .............................................. bertindak untuk dan atas nama Koperasi…………….., berkedudukan di …………………….., untuk selanjutnya di sebut sebagai PIHAK KEDUA. Sebagai tindak lanjut Pengelolaan Barang Milik Negara hasil pengadaan Bantuan Sarana Penangkapan Ikan, yang merupakan realisasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Nomor ....................tanggal .........................., dengan memperhatikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22/PERMEN-KP/2015 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Bantuan Langsung Masyarakat Di Bidang Kelautan dan Perikanan, dengan ketentuan sebagai berikut: Pasal 1 (1) PIHAK KESATU menyerahkan dan menghibahkan Barang Milik Negara hasil pengadaan Bantuan Sarana Penangkapan Ikan kepada PIHAK KEDUA, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini. (2) PIHAK KEDUA menerima dengan baik penyerahan Barang Milik Negara yang disebutkan pada ayat (1), dari PIHAK KESATU. Pasal 2 PIHAK KESATU wajib memantau proses pencatatan Barang Milik Negara yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1), yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja di bawah Unit Kerjanya, yang melaksanakan proses Pengadaan BMN yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1). Pasal 3 PIHAK KEDUA akan mengelola dan menggunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan Pedoman Teknis Bantuan Sarana Penangkapan Ikan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Pasal 4 Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkap tiga, ditandatangani di atas meterai, dan ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA. Masing-masing pihak memegang asli dan memiliki kekuatan hukum yang sama.
Yang menyerahkan, PIHAK KESATU
Yang menerima, PIHAK KEDUA
98
Pasal 3 PIHAK KEDUA akan mengelola dan menggunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan Pedoman Teknis Bantuan Sarana Penangkapan Ikan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Pasal 4 Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkap tiga, ditandatangani di atas meterai, dan ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA. Masing-masing pihak memegang asli dan memiliki kekuatan hukum yang sama.
Yang menyerahkan, PIHAK KESATU
Yang menerima, PIHAK KEDUA
m eterai 6000
R. NARMOKO PRASMADJI
................................
Tembusan: 1. Menteri Kelautan dan Perikanan RI; 2. Menteri Keuangan RI; 3. Gub/Bup/Wal/Prov/Kab/kota .................; 4. Sekretaris Jenderal Kementrian Kelautan dan Perikanan; 5. Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan; 6. Sekretaris Ditjen.Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Lampiran 1 Lampiran 2 Lampiran 3
Nama barang, jenis barang, spesifikasi/merek/type, nilai, data penerima barang Berita acara pemeriksaan barang Foto/dokumentasi
99
Lampiran 18
LAPORAN OPERASIONAL BANTUAN KAPAL PERIKANAN DAN ALAT PENANGKAP IKAN BULAN …… TAHUN …….. Yth. KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN/KOTA…………………………………… PROVINSI …………………………………….
Dengan Hormat, Sehubungan dengan telah diterimanya Bantuan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (API) Tahun 2016 dari Kementerian Kelautan dan Perikanan serta memperhatikan Pedoman Teknis Bantuan yang diterbitkan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap-Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan ini kami laporkan sebagai berikut : 1. Identitas Koperasi Penerima Bantuan (KPB) Nama Koperasi NIK Alamat NPWP Ketua Anggota
: ……………………………..………………………………….. : ……………………………..………………………………….. : ……………………………..………………………………….. : ……………………………..………………………………….. : ……………………………..………………………………….. : 1. ……………………………..……………………………….. 2. ……………………………..……………………………….. 3. ……………………………..……………………………….. 4. ……………………………..……………………………….. 5. ……………………………..……………………………….. Dst.
Bantuan Kapal
: Ukuran < 5 GT / Ukuran 5 GT/ Ukuran 10 GT/ Ukuran 20 GT/ Ukuran 30 GT *) : 1. ……………………………..……………………………….. 2. ……………………………..……………………………….. dst
BAST (No & Tgl)
Bantuan API BAST (No & Tgl)
: Gill Net/Bubu/ Rawai Dasar/Handline Tuna/ Pancing Tonda/ Pancing Pole and Line *) : 1.……………………………..……………………………….. 2. ……………………………..……………………………….. dst 100
2. Spesifikasi Bantuan Kapal Perikanan Yang Diterima (sesuai BAST)
No
Ukuran Kapal (GT)
Bentuk Kapal
Ukuran Utama (M) Panjang (LoA)
Lebar (Bmax)
Tinggi
Sarat
Tipe Kapal
Alat Bantu
Jumlah (unit)
3. Spesifikasi Bantuan Alat Penangkap Ikan Yang Diterima (sesuai BAST) (5) Spesifikasi teknis Kelompok API Gill Net Spesifikasi Utama Mesh Mesh Bahan No API Size Dept (inch) 1. Gillnet Permukaan/ Pertengahan / Dasar *)
Panjang (m)
GT
Jumlah (unit)
(6) Spesifikasi teknis Kelompok API Bubu No
API
Bahan
Spesifikasi Utama PxLxT Ø Mulut (cm) (cm)
∑ unit
GT
Jumlah (unit)
L Main Line
GT
Jumlah (unit)
Bubu Ikan/ Rajungan *)
(7) Spesifikasi teknis Kelompok API Rawai Dasar Spesifikasi Utama No
API
Bahan Main Line
Hook
∑ Hook
Rawai Dasar
101
(8) Spesifikasi teknis Kelompok API Handline Tuna No
API
Spesifikasi Utama Bahan Main ∑ Hook Line
Hook
L Main Line
GT
Jumlah (unit)
GT
Jumlah (unit)
GT
Jumlah (unit)
Handline tuna
(9) Spesifikasi teknis Kelompok API Pancing Tonda No
API
Spesifikasi Utama L Main Bahan Main ∑ Hook Line Line
Hook
Pancing Tonda
(10)
Spesifikasi teknis Kelompok API Pancing Pole and Line
No
API
Spesifikasi Utama ∑ Hook ∑ API per
Hook
Joran
Pole and line
4. Produksi Hasil Tangkapan No
Jenis Ikan
Volume (kg)
Harga Jual (Rp/Kg)
Nilai Penjualan (Rp)
Keterangan
TOTAL
5. Biaya Operasional Penangkapan No
Jenis Pengeluaran
Volume
Biaya (Rp)
Keterangan
TOTAL
102
6. Sistem Bagi Hasil …………………………………………………………………………………………… … …………………………………………………………………………………………… … …………………………………………………………………………………………… … …………………………………………………………………………………………… … 7. Laporan Keuangan No
Tanggal
Uraian
Mutasi (Rp) Pemasukan Pengeluaran
Saldo
Total
Catatan Kondisi Keuangan di Bank (Tabungan) : Nama Bank : ............................................................ No Rekening : ............................................................ Saldo : Rp. ......................................... (per tanggal ...........) 8. Permasalahan dan Pemecahannya …………………………………………………………………………………………… … …………………………………………………………………………………………… … …………………………………………………………………………………………… … …………………………………………………………………………………………… … …………………………………………………………………………………………… … …………………………………………………………………………………………… …
Demikian laporan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
…………………………, ………………………. 2016 103
Koperasi …………………….. Tanda Tangan/Cap Koperasi (……………………………………...) Jabatan : ………………
Tembusan : 1. Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap; 2. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi; 3. Kepala Pelabuhan Perikanan UPT Pusat (sebagai Pendamping Koord. Wilayah).
104
Lampiran 19 DAFTAR WILAYAH PENDAMPINGAN PELABUHAN PERIKANAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PUSAT (SEBAGAI PEMBANTU KOORDINATOR WILAYAH) A. Cluster 1 (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kep. Riau, Jambi, Bengkulu) No.
Penanggung Jawab UPT Pusat
1
PPS Belawan
2
PPS Bungus
3
PPN Sibolga
4 5
PPN Sungailiat PPN Tanjung Pandan JUMLAH
Wilayah Pendampingan Aceh Bagian Timur Sumatera Utara Bagian Timur Riau Sumatera Barat Jambi Bengkulu Aceh Bagian Barat Sumatera Utara Bagian Barat Kepulauan Riau Bangka Belitung
Jumlah Pelabuhan Perikanan (Lokasi) 27 21 15 17 3 15 79 8 9 13 207
B. Cluster 2 (Sumsel, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jabar) No.
Penanggung Jawab UPT Pusat
1
PPS Nizam Zachman
2 3 4
PPN Karangantu PPN Palabuhanratu PPN Kejawanan JUMLAH
Wilayah Pendampingan DKI Jakarta Sumatera Selatan Lampung Banten Jawa Barat Bagian Selatan Jawa Barat Bagian Utara
Jumlah Pelabuhan Perikanan (Lokasi) 6 3 25 34 21 43 132
C. Cluster 3 (Jateng, D.I. Yogyakarta, Jatim, Kalteng, Kalsel) No.
Penanggung Jawab UPT Pusat
Wilayah Pendampingan
1
PPS Cilacap
2
PPN Pekalongan
3
PPN Brondong
Jawa Tengah Bagian Selatan D.I. Yogyakarta Jawa Tengah Bagian Utara Kalimantan Tengah Jawa Timur Bagian Utara
4
PPN Prigi
Kalimantan Selatan Jawa Timur Bagian Selatan JUMLAH
Jumlah Pelabuhan Perikanan (Lokasi) 26 16 63 8 42 7 38 200
105
D. Cluster 4 (Sultra, Sulteng, Gorontalo, Kalbar, Kaltara, Kaltim) No.
Penanggung Jawab UPT Pusat
1
PPS Kendari
2
PPN Kwandang
3
PPN Pemangkat
4
PPP Teluk Batang JUMLAH
Wilayah Pendampingan Sulawesi Tenggara Sulawesi Tengah Gorontalo Kalimantan Utara Kalimantan Timur Kalimantan Barat
Jumlah Pelabuhan Perikanan (Lokasi) 13 26 19 4 10 48 120
E. Cluster 5 (Bali, NTB, NTT, Sulut, Sulbar, Sulsel, Maluku, Malut, Papua Barat, Papua) No.
Penanggung Jawab UPT Pusat
1
PPS Bitung
2
PPN Pengambengan
3
PPN Ambon
4
PPN Ternate
5
PPN Tual JUMLAH
Wilayah Pendampingan Sulawesi Utara Sulawesi Barat Sulawesi Selatan Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Papua Maluku Utara Papua Barat Maluku
Jumlah Pelabuhan Perikanan (Lokasi) 17 6 39 10 16 18 8 16 9 18 157
106
Lampiran 20 DAFTAR PENDAMPING KOORDINATOR WILAYAH (UPT PUSAT) DAN PELABUHAN PERIKANAN SEBAGAI TEMPAT PENYERAHAN BANTUAN A. CLUSTER 1 (ACEH, SUMUT, SUMBAR, RIAU, KEP. RIAU, JAMBI, BENGKULU)
NO
NAMA PELABUHAN
PROV.
KOTA/KAB.
WPPNRI
ALAMAT
A
PPS BELAWAN
1
PP. Abah Krueng (Babah Krueng)
Aceh
Kab. Pidie
571
2
PP. Alue Bu Jalan Baroeh (Alue Bu)
Aceh
Kab. Aceh Timur
571
3
PP. Alue Lhok/Seuneubok Teupin
Aceh
Kab. Aceh Timur
571
4
PP. Bangka Jaya
Aceh
Kab. Aceh Utara
571
5
PP. Baroeh Buging (Baroh Bugeng)
Aceh
Kab. Aceh Timur
571
6
PP. Blang Uyok
Aceh
Kab. Aceh Timur
571
7
PP. Cot Jaja
Aceh
Kab. Pidie
571
8
PP. Desa Mesjid
Aceh
Kab. Aceh Tamiang
571
Desa Mesjid, Kec. Bendahara, Kab. Aceh Tamiang, Aceh
9
PP. Jaring (Teupin Jaring)
Aceh
Kab. Aceh Timur
571
Desa Teupin Jaring, Kec. Idi Rayeuk, Kab. Aceh Timur
10
PP. Kb. Tanjung
Aceh
Kab. Pidie
571
Desa Jumerang, Kec. Kembang Tanjung, Kab Pidie
11
PP. Kuala Brabo (Kuala Beurabo)
Aceh
Kab. Pidie
571
Desa Keupula, Kec. Simpang Tiga, Kab Pidie
12
PP. Kuala Idi (Idi)
Aceh
Kab. Aceh Timur
571
Kec. Idi Rayeuk, Kab. Aceh Timur, Aceh
13
PP. Kuala Jeumpa
Aceh
Kab. Bireuen
571
Desa Kuala Jeumpa, Kec. Jeumpa, Kab. Bireuen
14
PP. Kuala Langsa
Aceh
Kota Langsa
571
Desa Kuala Langsa, Kec Langsa Barat, Kota Langsa , Aceh
Desa Abah Krueng Kecamatan Batee Kabupaten Pidie Nanggroe Aceh Darussalam. Jl. Medan-Banda Aceh, Kec. Pereulak Barat, Kab. Aceh Timur, Aceh Jl. Medan-Banda Aceh, Desa Alue Lhok, Kec. Peureulak Timur, Kab. Aceh Timur, Aceh Desa Bangka Jaya, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara Jl. Medan-Banda-Aceh, Desa Baroh Bugeng, Kec. Nurussalam, Kab. Aceh Timur, Aceh Jl. Medan-Banda Aceh, Desa Blang Uyok, Kec. Julok, Kab. Aceh Timur, Aceh Desa Cot Jaja, Kec. Simpang Tiga, Kab. Pidie Nanggroe Aceh Darussalam
107
571
Jl. Medan-Banda Aceh, Kembang Tanjong, Desa Rambong Payong, Kec. Peureulak, Kab. Aceh Timur, Aceh
15
PP. Kuala Leugee
Aceh
Kab. Aceh Timur
16
PP. Kuala Raja
Aceh
Kab. Bireuen
571
Desa Kuala Raja, Kec. Kuala, Kab. Bireuen
17
PP. Mereudu (Meureudue)
Aceh
Kab. Pidie Jaya
571
Desa Meunasah Balek, Kec. Mereudu, Kab. Pidie Jaya
18
PP. Pasiran (Lhok Pasiran)
Aceh
Kota Sabang
571
Jl. Cut Nyak Dhien, Desa Kota Timu, Kec. Sukakarya, Kota Sabang
19
PP. Peudada
Aceh
Kab. Bireuen
571
Jl. Medan - Banda Aceh 204, Desa Pulo, Kec. Peudada, Kab. Bireuen
20
PP. Plimbang (Peulimbang)
Aceh
Kab. Bireuen
571
Desa Seuneubok Peulimbang, Kec. Peulimbang, Kab. Bireuen
21
PP. Samalanga
Aceh
Kab. Bireuen
571
Desa Pante Range, Kec. Samalanga, Kab. Bireun
22
PP. Teupin Kuyun (Teupin Kuyuen Dsn. Puuk)
Aceh
Kab. Aceh Utara
571
Desa Teupin Kuyuen, Kec. Seunuddon, Kab. Aceh Utara.
23
PP. Teupin Pasie Jaboy
Aceh
Kota Sabang
571
Gampong Jaboi, Desa Jaboi, Kec. Sukajaya, Kota Sabang
24
PP. Teupin Pukat
Aceh
Kab. Aceh Timur
571
25
PP. Teupin Siron
Aceh
Kab. Bireuen
571
26
PP. Ujong Pei (Ujong Pie)
Aceh
Kab. Pidie
571
27
PP. Ulim
Aceh
Kab. Pidie Jaya
571
Desa Dayah Leubue, Kec. Ulim, Kab. Pidie Jaya
28
PP. Bagan Deli
Sumatera Utara
Kota Medan
571
JL Gabion, Desa Bagan Deli, Kec. Medan Belawan, Kota Medan
29
PP. Bagan Kuala
Sumatera Utara
Kab. Serdang Bedagai
571
Desa Tanjung Beringin, Kab. Serdang Bedagai, Sumatera Utara
30
PP. Bagan Percut
Sumatera Utara
Kab. Deli Serdang
571
Desa Percut, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang
31
PP. Bagan Serdang
Sumatera Utara
Kab. Deli Serdang
571
Beringin, Deli Serdang, Sumatera Utara
32
PP. Belawan
Sumatera Utara
Kota Medan
571
Jl. Pelabuhan Perikanan Gabion, Belawan, Kelurahan Bagan Deli, Kec. Medan Belawan, Kotak Pos 20
33
PP. Biduk Bubun
Sumatera Utara
Kab. Langkat
571
Desa Bubun, Tanjungpura, Kab. Langkat, Prov. Sumatera Utara
34
PP. Campea
Sumatera Utara
Kab. Labuhan Batu Utara
571
Kab. Labuhan Batu Utara
Jl. Medan - Banda Aceh, Desa Teupin Pukat, Kec. Nurussalam, Kab. Aceh Timur, Aceh Teupin Siron Gandapura Bireuen, Aceh Desa Ujong Pie, Kec. Muara Tiga, Kab. Pidie Nangroe Aceh Darussalam
108
35
PP. Desa Lalang
Sumatera Utara
Kab. Batubara
571
JL Ring Road Inalum, Desa Lalang, Kec. Medang Deras, Kab. Batubara
36
PP. Kuala Serapu
Sumatera Utara
Kab. Langkat
571
Jl. Pelabuhan Beras Basa, Kec. Pangkalan Susu
37
PP. Nelayan Indah
Sumatera Utara
Kota Medan
571
Desa Nelayan Indah, Kec. Medan Labuhan, Kota Medan
38
PP. Pangkalan Brandan
Sumatera Utara
Kab. Langkat
571
JL. Babalan Pajak Ikan Lama Gang Tenggiri, Desa Brandan Timur, Kec. Babalan, Kab. Langkat
39
PP. Pangkalan Dodek
Sumatera Utara
Kab. Batubara
571
JL. T. Amir Hamzah, Desa Pangkalan Dodek Lama, Kec. Medang Deras, Kab. Batubara
40
PP. Pangkalan Susu
Sumatera Utara
Kab. Langkat
571
Jl. Pelabuhan Beras Basa, Desa Beras Basa, Kec. Pangkalan Susu
41
PP. Pantai Labu
Sumatera Utara
Kab. Deli Serdang
571
JL Pantai Labu Pekan, Desa Pantai Labu Pekan, Kec. Pantai Labu, Kab. Deli Serdang
42
PP. Perupuk
Sumatera Utara
Kab. Batubara
571
Desa Perupuk, Kec. Lima Puluh, Kab. Batubara
43
PP. Sei Berombang
Sumatera Utara
Kab. Labuhan Batu
571
Panai Hilir, Labuhan Batu, Kab. Labuhan Batu
44
PP. Sialang Buah
Sumatera Utara
Kab. Serdang Bedagai
571
Desa Sialang Buah, Kec. Teluk Mengkudu, Kab. Serdang Begadai
45
PP. Tanjung Balai Asahan
Sumatera Utara
Kab. Asahan
571
Kecamatan tanjung Balai Asahan, Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara
46
PP. Tanjung Beringin
Sumatera Utara
Kab. Serdang Bedagai
571
Dusun I, Desa Tanjung Beringin, Kec. Tanjung Beringin
47
PP. Tanjung Leidong
Sumatera Utara
Kab. Labuhan Batu Utara
571
Jl. H. Iwan Maksum, Desa Tanjung Leidong, Kec. Kuala Leidong, Kab. Labuhan Batu Utara
48
PP. Tanjung Tiram
Sumatera Utara
Kab. Batubara
571
Desa Bandar Rahmad, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara
49
PP. Bagan Siapi-Api
Riau
Kab. Rokan Hilir
571
Jalan Pelabuhan Baru, Bangko, Rokan Hilir, Riau
50
PP. Bantan Air
Riau
Kab. Bengkalis
571
Desa Bantan, Bengkalis
51
PP. Bengkalis
Riau
Kab. Bengkalis
571
Desa Bengkalis Kota, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis
52
PP. Dermaga Perairan Teluk Dalam
Riau
Kab. Pelalawan
711
Kab. Pelalawan
53
PP. Dompas
Riau
Kab. Bengkalis
571
54
PP. Dumai
Riau
Kota Dumai
571
55
PP. Jangkang
Riau
Kab. Bengkalis
571
Desa Dompas, Kab. Bengkalis Jl. Pangkalan Sesai, Desa Purnama, Kec. Dumai Barat, Kab. Dumai Desa Jangkang, Kec. Bantan, Kab. Bengkalis
109
Jl. Yos Sudarso, Desa Tanah Merah, Kel. Kuala Enok, Kec. Tanah Merah, Kab. Indragiri Hilir Desa Meskom, Kab. Bengkalis Desa Prapat Tunggal, Kab. Bengkalis Jl.Pelabuhan PPI, Desa Selat Panjang Kota, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kepulauan Meranti Desa Sinaboi, Kec. Sinaboi, Kab. Rokan Hilir
56
PP. Kuala Enok
Riau
Kab. Indragiri Hilir
711
57
PP. Meskom
Riau
Kab. Bengkalis
571
58
PP. Prapat Tunggal
Riau
Kab. Bengkalis
571
59
PP. Selat Panjang
Riau
Kab. Kep. Meranti*
571
60
PP. Sinaboi
Riau
Kab. Rokan Hilir
571
61
PP. Sungai Guntung
Riau
Kab. Indragiri Hilir
711
Jl. Yos Sudarso, Desa Taga Raja, Kec. Kateman, Kab. Indragiri Hilir
62
PP. Tanjung Samak
Riau
Kab. Kep. Meranti*
571
Desa Tanjung Samak, Kec. Rangsang, Keb. Bengkalis
63
PP. Titi Akar
Riau
Kab. Bengkalis
571
Desa Titi Akar, Kec. Rupat Utara, Bengkalis
B
PPS BUNGUS
64
PP. Air Bangih (Aia Bangih)
Sumatera Barat
Kab. Pasaman Barat
572
Jorong Pasar Suak, Kel. Nagari Sasak, Kec. Sungai Beremas, Kab. Pasaman Barat
65
PP. Api-Api
Sumatera Barat
Kab. Pesisir Selatan
572
Kec. Bayang, Kab. Pesisir Selatan
66
PP. Batang Gasan
Sumatera Barat
Kab. Padang Pariaman
572
Kec. Batang Gasan, Kab. Padang Pariaman
67
PP. Bungus
Sumatera Barat
Kota Padang
572
Jl Raya Padang - Painan KM 16 Padang, Desa labuhan
68
PP. Carocok Tarusan
Sumatera Barat
Kab. Pesisir Selatan
572
69
PP. Karan Aur
Sumatera Barat
Kota Pariaman
572
70
PP. Muaro Anai
Sumatera Barat
Kota Padang
572
Carocok Ampang Pulai Tarusan, Desa Kenagarian Ampang Pulai, Kec. Koto XI Tarusan, Kab. Pesisir Selatan Desa Karan Aur , Kec. Pariaman Tengah , Kota Pariaman , Prov. Sumatera Barat Kel. Padang Sarai, Kec. Koto Tangah, Kota Padang Jl. Nasri Nasar, Kelurahan Pasir Pariaman Tengah, Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman, Prov. Sumatera Barat Pasa Gompong, Kecamatan Lengayang, Kab. Pesisir selatan, Provinsi Sumatera Barat
71
PP. Muaro Pariaman
Sumatera Barat
Kota Pariaman
572
72
PP. Pasar Kambang (Kambang)
Sumatera Barat
Kab. Pesisir Selatan
572
73
PP. Pasie Nan Tigo
Sumatera Barat
Kota Padang
572
Desa Pasie Nan Tigo, Kec. Pasie Nan Tigo, Kota Padang
74
PP. Pasir Baru
Sumatera Barat
Kab. Padang Pariaman
572
Desa Korong Pasir Baru, Kec. Sungai Limau, Kab. Padang Pariaman
110
Kab. Pasaman Barat
572
Jorong Padang Halaban, Desa Nagari Sasak, Kec. Sasak Ranah Pesisir, Kab. Pasaman Barat, Prov. Sumatera Barat Desa Sikakap, Kec. Pagai Selatan, Kab. Kep. Mentawai, Prov. Sumatera Utara Kampung Penyeberangan, Desa Surantih, Kec. Sutera, Kab. Pesisir Selatan Jorong Pasia Tiku, Kel. Nagari Tiku Selatan, Kec. Tanjung Mutiara, Kab. Agam
75
PP. Sasak
Sumatera Barat
76
PP. Sikakap
Sumatera Barat
Kab. Kep. Mentawai
572
77
PP. Surantiah
Sumatera Barat
Kab. Pesisir Selatan
572
78
PP. Tiku
Sumatera Barat
Kab. Agam
572
79
PP. Tuapejat (Tua Pejat)
Sumatera Barat
Kab. Kep. Mentawai
572
Jl. Raya Tua Pejat KM. 1,5 , Kec. Sipora Utara, Kab. Kep. Mentawai, Prov. Sumatera Barat
80
PP. Ulakan Tapakis
Sumatera Barat
Kab. Padang Pariaman
572
Desa Ulakan Tapakis, Kec. Ulakan Tapakis, Kab. Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat
81
PP. Kuala Tungkal
Jambi
Kab. Tanjung Jabung Barat
711
Ds. Tungkal 1, Kec. Tungkal Ilir, Kab. Tanjung Jabung Barat
82
PP. Nipah Panjang
Jambi
Kab. Tanjung Jabung Timur
711
83
PP. Teluk Majelis
Jambi
Kab. Tanjung Jabung Timur
711
84
PP. Air Napal
Bengkulu
Kab. Bengkulu Utara
572
85
PP. Air Rami
Bengkulu
Kab. MukoMuko
572
86
PP. Muara Maras
Bengkulu
Kab. Seluma
572
87
PP. Muara Pring Baru
Bengkulu
Kab. Seluma
572
88
PP. Muara Sungai Ketahun
Bengkulu
Kab. Bengkulu Utara
572
89
PP. Pasar Bantal
Bengkulu
Kab. MukoMuko
572
90
PP. Pasar Bawah/Manna
Bengkulu
Kab. Bengkulu Selatan
572
Desa Nipah Panjang 1, Kec. Nipah Panjang, Kab. Tanjung Jabung Timur, Jambi Desa Teluk Majelis, Kec. Kuala Jambi, Kab. Tanjung Jabung Timur Lubuk Tanjung, Air Napal, Bengkulu Utara Desa Air Rami, Kecamatan Air Rami, Kab. Muko-Muko, Prov. Bengkulu Jl. Lintas Bengkulu Manna, Kec. Semidang Alas Maras, Kab. Seluma, Prov. Bengkulu Desa Ujung Padang, Kec. Semidang Alas Maras, Kab. Seluma, Prov. Bengkulu Jl. Lintas Bengkulu Ketahun, Desa Pasar Ketahun di Muara Sungai Ketahun, Kec. Ketahun, Kab.Bengkulu Utara, Prov. Bengkulu Jl. Nelan Indah,Desa Pasar Bantal, Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten Muko-Muko, Provinsi Bengkulu JL. Pasar Bawah, Desa Pasar Bawah, Kec. Pasar Manna, Kab.Bengkulu Selatan, Prov. Bengkulu
111
91
PP. Pasar Bengkulu
Bengkulu
Kota Bengkulu
572
Jl. Enggano No. 05 Kelurahan Pasar Bengkulu, Kec. Sungai Serut, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu
92
PP. Pasar Ngalam
Bengkulu
Kab. Seluma
572
Desa Pasar Ngalam, Kec. Periukan, Kab. Seluma, Prov. Bengkulu
93
PP. Pasar Palik
Bengkulu
Kab. Bengkulu Utara
572
Desa Pasar Palik, Kec. Air Napal, Kab. Bengkulu Utara
94
PP. Pasar Seluma
Bengkulu
Kab. Seluma
572
Desa Pasar Seluma, Kec. Seluma Selatan, Kab.Seluma, Prov. Bengkulu
95
PP. Pondok Besi
Bengkulu
Kota Bengkulu
572
Jl. Tapak Padri Kelurahan Pondok Besi, Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu, Prov. Bengkulu
96
PP. Pulau Baai
Bengkulu
Kota Bengkulu
572
Jl. Yos Sudarso RT. 05 Pulau Baai
97
PP. Sungai Lemau (Pondok Kelapa)
Bengkulu
Kab. Bengkulu Tengah
572
Jalan Raya Bengkulu,Lais,Pondok Kelapa, Bengkulu Tengah
98
PP. Sungai Muara Ipuh
Bengkulu
Kab. MukoMuko
572
Jl. Lintas Bengkulu Mukomuko, Desa Pulau Makmur, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Muko-Muko, Propinsi Bengkulu
C
PPN SIBOLGA
99
PP. Air Berudang
Aceh
Kab. Aceh Selatan
572
Kel. Air Berudang, Kec. Tapak Tuan, Kab. Aceh Selatan
100
PP. Alue Ambang
Aceh
Kab. Aceh Jaya
572
Jl. Tgk Bubon, Kel. Alue Ambang, Kec. Teunom, Kab. Aceh Jaya
101
PP. Alue Naga I
Aceh
Kota Banda Aceh
572
102
PP. Alue Naga II
Aceh
Kota Banda Aceh
572
103
PP. Alue Rambot
Aceh
Kab. Aceh Barat Daya
572
104
PP. Babah Lueng
Aceh
Kab. Nagan Raya
572
105
PP. Babah Nipah
Aceh
Kab. Aceh Jaya
572
Jl. Nasional, Kel. Babah Nipah, Kec. Sampoiniet, Kab. Aceh Jaya
106
PP. Batu Itam
Aceh
Kab. Aceh Selatan
572
Kel. Batu Itam, Kec. Tapak Tuan, Kab. Aceh Selatan
107
PP. Blang Padang
Aceh
Kab. Aceh Barat Daya
572
Kec. Tangan-Tangan, Kab. Aceh Barat Daya
108
PP. Busong
Aceh
Kab. Simeulue
572
Jl. Teupah selatan, Kel. Busong, Kec. Simeulue Timur, Kab. Simeulue
Dusun Musafir, Kel. Alue Naga, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh Dusun Kutaran, Kel. Alue Naga, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh Jl. Desa Alue Rambot, Kel. Alue Rambot, Kec. Lembah Sabil, Kab. Aceh Barat Daya Desa Babah Lueng, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
112
Jl. Meulaboh-Banda Aceh, Desa Gampong Blang, Kec. Krueng Sabe, Kab. Aceh Jaya Nangroe Aceh Darussalam Kec. Meuraxa, Kota Banda Aceh, Aceh Lr. Seulanga, Kel. Deah Glumpang, Kec. Meuraxa, Kota Banda Aceh, Aceh
109
PP. Calang
Aceh
Kab. Aceh Jaya
110
PP. Deah Baro
Aceh
Kota Banda Aceh
572
111
PP. Deah Glumpang (Deah Geulumpang)
Aceh
Kota Banda Aceh
572
112
PP. Demaga Haloban
Aceh
Kab. Aceh Singkil
572
Kel. Haloban, Kec. Pulau Banyak Barat, Kab. Aceh Singkil
113
PP. Dermaga Ikan Pulau Baguk
Aceh
Kab. Aceh Singkil
572
Jl. Nelayan, Kel. Pulau Baguk, Kec. Pulau Banyak, Kab. Aceh Singkil
114
PP. Dermaga Ikan Pulau Balai (Dermaga Pulau Balai)
Aceh
Kab. Aceh Singkil
572
Kel. Pulau Balai, Kec. Pulau Banyak, Kab. Aceh Singkil
115
PP. Dermaga Teluk Nibung
Aceh
Kab. Aceh Singkil
572
Kel. Pulau Nibung, Kec. Pulau Banyak, Kab. Aceh Singkil
116
PP. Dermaga Ujung Sialit
Aceh
Kab. Aceh Singkil
572
Kel. Ujung Sialit, Kec. Pulau Banyak Barat, Kab. Aceh Singkil
117
PP. Gosong Telaga Selatan
Aceh
Kab. Aceh Singkil
572
Kec. Singkil Utara, Kab. Singkil
118
PP. Gosong Telaga Utara
Aceh
Kab. Aceh Singkil
572
Kec. Singkil Utara, Kab. Singkil
119
PP. Kareung
Aceh
Kab. Aceh Besar
572
Desa Kareung Kec. Lhoong Kab. Aceh Besar Nanggroe Aceh Darussalam
120
PP. Kedai Bakongan
Aceh
Kab. Aceh Selatan
572
Desa Keude Bakongan, Kec. Bakongan, Kab. Aceh Selatan
121
PP. Kemumu Hilir
Aceh
Kab. Aceh Selatan
572
Kel. Sawang Indah, Kec. Labuhan Haji Timur, Keb. Aceh Selatan
122
PP. Keude Trumon
Aceh
Kab. Aceh Selatan
572
Kel. Keude Trumon, Kec. Trumon, Kab. Aceh Selatan
123
PP. Krueng No
Aceh
Kab. Aceh Jaya
572
Jl. Kuto No, Kel. Krueng No, Kec. Sampoinet, Kab. Aceh Jaya
124
PP. Kuala Bubon
Aceh
Kab. Aceh Barat
572
125
PP. Kuala Iboh
Aceh
Kab. Aceh Selatan
572
126
PP. Kuala Tuha
Aceh
Kab. Nagan Raya
572
Desa Kuala Tuha, Kec. Kuala Pesisir, Kab. Nagan Raya
127
PP. Kuala Unga
Aceh
Kab. Aceh Jaya
572
Kel. Keude Unga, Kec. Jaya, Kab. Aceh Jaya
128
PP. Kuta Blang
Aceh
Kab. Aceh Selatan
572
Kel. Kuta Blang, Kec. Samadua, Kab. Aceh Selatan
129
PP. Labuhan Bajau
Aceh
Kab. Simeulue
572
Jl. Teupah selatan, Kel. Labuhan Bajau, Kec. Teupah Selatan, Kab. Simeulue
572
Jl. Meulaboh-Banda Aceh, Desa Kuala Bubon, Kec. Samatiga, Kab. Aceh Barat Kec. Labuhan Haji Barat, Kab. Aceh Selatan
113
Jl. Kawat, Kel. Labuhan Bakti, Kec. Teupah Selatan, Kab. Simeulue Desa Pasar Lama Kec. Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan Nangroe Aceh Darussalam
130
PP. Labuhan Bakti
Aceh
Kab. Simeulue
572
131
PP. Labuhan Haji (Pasar Lama)
Aceh
Kab. Aceh Selatan
572
132
PP. Labuhan Tarok
Aceh
Kab. Aceh Selatan
572
Desa Labuhan Tarok, Kec. Meukek, Kab. Aceh Selatan
133
PP. Lam Tengoh
Aceh
Kab. Aceh Besar
572
Kec. Peukan Bada, Kab. Aceh Besar, Provinsi Aceh
134
PP. Lambaro Neujib
Aceh
Kab. Aceh Besar
572
135
PP. Lambeuso/Ujong Muloh
Aceh
Kab. Aceh Jaya
572
136
PP. Lampulo (Lampulo Eksisting)
Aceh
Kota Banda Aceh
572
137
PP. Lampuyang
Aceh
Kab. Aceh Besar
572
Kel. Lampuyang, Kec. Pulo Aceh, Kab. Aceh Besar
138
PP. Lamteh
Aceh
Kab. Aceh Besar
572
Jl. Ujung Pancu, Kel. Lamteh, Kec. Peukan Bada, Kab. Aceh Besar
139
PP. Latak Ayah
Aceh
Kab. Simeulue
572
140
PP. Latiung
Aceh
Kab. Simeulue
572
141
PP. Layeuen
Aceh
Kab. Aceh Besar
572
142
PP. Lewak
Aceh
Kab. Simeulue
572
Kel. Lewak, Kec. Alafan, Kab. Simeulue
143
PP. Lhok Aman
Aceh
Kab. Aceh Selatan
572
Kel. Lhok Aman, Kec. Meukek, Kab. Aceh Selatan
144
PP. Lhok Araban/Kampung Aie
Aceh
Kab. Simeulue
572
Jl. Araban. Kampung Aie, Kec. Simeulue Tengah, Kab. Simeulue
145
PP. Lhok Bengkuang
Aceh
Kab. Aceh Selatan
572
Jl. Teuku Cut Ali No.261, Desa Lhok Bengkuang, Kec. Tapak Tuan, Kab. Aceh Selatan
146
PP. Lhok Bihau
Aceh
Kab. Simeulue
572
Kel. Lhok Bihau, Kec. Simeulue Barat, Kab. Simeulue
147
PP. Lhok Bubon
Aceh
Kab. Aceh Barat
572
Jl. TPI, Kel. Lhok Bubon Kec. Samatiga, Kab. Aceh barat
148
PP. Lhok Geulumpang
Aceh
Kab. Aceh Jaya
572
Jl. TPI Lhok Geulumpang, Kel. Lhok Geulumpang, Kec. Setia Bakti, Kab. Aceh Jaya
Jl. Ujung Pancu, Kel. Lambaro Neujib, Kec. Peukan Bada, Kab. Aceh Besar Jl. Calang-Banda Aceh Desa Lambeuso Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya Naggroe Aceh Darusalam Jl. Sisingamangaraja Ujung no.16, Desa Lampulo, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh
Simeulue Tengah, Desa Latak Aya, Kec. Simeulue Tengah, Kab. Simeulue Jl. Sinabang-Labuhan Haji, Kel. Latung, Kec. Teupah Selatan, Kab. Simeulue Kel. Layen, Kec. Leupung, Kab. Aceh Besar
114
149
PP. Lhok Kruet
Aceh
Kab. Aceh Jaya
572
Jl. Calang-Banda Aceh, Desa Lhok Kruet, Kec. Sampoiniet, Kab. Aceh Jaya
150
PP. Lhok Rukam
Aceh
Kab. Aceh Selatan
572
Kel. Lhok Reukam, Kec. Tapak Tuan, Kab. Aceh Selatan
151
PP. Lhok Seudu
Aceh
Kab. Aceh Besar
572
152
PP. Lhok Suka Jaya (Suka Jaya)
Aceh
Kab. Simeulue
572
153
PP. Malasin (Ps. Sibigo)
Aceh
Kab. Simeulue
572
Kel. Malasin, Kec. Simeulue Barat
154
PP. Mon Ikeun
Aceh
Kab. Aceh Besar
572
Jl. Lapangan Golf, Desa Mon Ikeun, Kec. Lhok Nga, Kab. Aceh Besar
155
PP. Nasreuheu
Aceh
Kab. Simeulue
572
Kel. Nasreue, Kec. Salang, Kab. Simeulue
156
PP. Padang Bakau
Aceh
Kab. Aceh Selatan
572
Kel. Padang Bakau, Kec. Labuhan Haji, Kab. Aceh Selatan
157
PP. Padang Panjang
Aceh
Kab. Aceh Barat Daya
572
Desa Susoh, Kec. Susoh, Kab. Aceh Barat Daya
158
PP. Pasie Kuala Ba'u
Aceh
Kab. Aceh Selatan
572
Desa Pasie Kuala Ba'U, Kec. Kluet Utara, Kab. Aceh Selatan
159
PP. Pasie Seubadeh
Aceh
Kab. Aceh Selatan
572
Jl. T. Tuan-Medan, Kel. Seubadeh, Kec. Bakongan Timur, Kab. Aceh Selatan
160
PP. Patek
Aceh
Kab. Aceh Jaya
572
Jl. TPI, Kel. Patek, Kec. Sampoinet, Kab. Aceh Jaya
161
PP. Potongan
Aceh
Kab. Simeulue
572
Jl. Melur, Kel. Sinabang, Kec. Simeulue Timur, Kab. Simeulue
162
PP. Pulau Sarok
Aceh
Kab. Singkil
572
Kec. Pulau Sarok, Kab. Singkil
163
PP. Rantau Binuang
Aceh
Kab. Aceh Selatan
572
Jl. Tengku Cut Ali, Kel. Rantau Binuang, Kec. Kluet Selatan, Kab. Aceh Selatan
164
PP. Rigaih
Aceh
Kab. Aceh Jaya
572
Jl. Calang-Banda Aceh, Desa Rigaih, Kec. Setia Bakti, Kab. Aceh Jaya Nanggroe Aceh Darussalam
165
PP. Sambai
Aceh
Kab. Simeulue
572
Jl. Ds. Ifak Bak, Kel. Sambai, Kec. Teluk Dalam, Kab. Simeulue
166
PP. Sanee
Aceh
Kab. Aceh Besar
572
167
PP. Seurapong
Aceh
Kab. Aceh Besar
572
168
PP. Suak Semaseh
Aceh
Kab. Aceh Barat
572
Jl. Nasional, Kel. Suak Semaseh, Kec. Samatiga, Kab. Aceh Barat
169
PP. Suka Karya
Aceh
Kab. Simeulue
572
Jl. Pahlawan Desa Sukakarya, Kec. Simeulu Timur, Kab. Simeulue
Kel. Layen, Kec. Leupung, Kab. Aceh Besar Jl. Tgk Diujung, Kel. Sukajaya, Kec. Simeulue Timur, Kab. Simeulue
Desa Sanee, Kec. Lhoong, Kab. Aceh Besar, Nanggroe Aceh Darussalam Desa Seurapong, Kec. Pulau Aceh, Kab. Aceh Besar, Nanggroe Aceh Darussalam
115
170
PP. Suka Makmue
Aceh
Kab. Aceh Singkil
572
171
PP. Tanjung Raya
Aceh
Kab. Simeulue
572
172
PP. Titi Arusan
Aceh
Kota Banda Aceh
572
173
PP. Ujong Baroh (Ujong Baroeh)
Aceh
Kab. Aceh Barat
572
Jl. TPI, Desa Ujong Baroh, Kec. Johan Pahlawan
174
PP. Ujung Pancu/Ujong Pancu
Aceh
Kab. Aceh Besar
572
Jl. Ujong Pancu, Kel. Lampage, Kec. Peukan Bada, Kab. Aceh Besar
175
PP. Ujung Pulo Rayeuk
Aceh
Kab. Aceh Selatan
572
Kec. Bakongan Timur, Kab. Aceh Selatan
176
PP. Ujung Serangga (Ujong Serangga)
Aceh
Kab. Aceh Barat Daya
572
Desa Ujung Serangga Kec. Susoh Kab. Aceh Barat Daya Nanggroe Aceh Darussalam
177
PP. Ujung Seudeun (Ujong Seudeun)
Aceh
Kab. Aceh Jaya
572
Kel. Ujung Seudeun, Kec. Jaya, Kab. Aceh Jaya
178
PP. Barus
Sumatera Utara
Kab. Tapanuli Tengah
572
Desa Pasar Terendam, Kec. Barus, Kab. Tapanuli Tengah
179
PP. Labuhan Angin
Sumatera Utara
Kab. Tapanuli Tengah
572
Desa Labuhan Angin, Kec. Tapian Nauli II, Kab. Tapanuli Tengah
180
PP. Pulau Tello
Sumatera Utara
Kab. Nias Selatan
572
Desa Simaluaya, Kec. Pulau Batu, Kab. Nias Selatan
181
PP. Sibolga
Sumatera Utara
Kab. Tapanuli Tengah
572
Jl. Gatot Subroto Pondok Batu Sarudik Sibolga, Des
182
PP. Sibolga (PPI)
Sumatera Utara
Kota Sibolga
572
Kota Sibolga
183
PP. Sirombu
Sumatera Utara
Kab. Nias Barat*
572
Desa Sirombu, Kec. Sirombu, Kab. Nias Barat, Prov. Sumatera Utara
184
PP. Sorkam
Sumatera Utara
Kab. Tapanuli Tengah
572
Desa Pasar Sorkam, Kec. Sorkam Barat, Kab. Tapanuli Tengah
185
PP. Teluk Dalam
Sumatera Utara
Kab. Nias Selatan
572
Kec. Teluk Dalam, Kab. Nias Selatan, Prov. Sumatera Utara
D
Kec.Singkil, Kab. Aceh Singkil Jl. Lingkar Simeulue, Kel. Tanjung Raya, Kec. Teluk Dalam, Kab. Simeulue Jl. Syah Kuala, Kel. Deah Raya, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh
PPN SUNGAILIAT
186
PP. Antang Tarempa
Kep. Riau
Kab. Kep. Anambas
711
Antang tarempa timur, Kec.Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas
187
PP. Barelang
Kep. Riau
Kota Batam
711
Jembatan 2 Barelang,Kelurahan Pulau Setokok, Kec.Bulang Pulau Nipam Batam, Kota Batam
188
PP. Kijang
Kep. Riau
Kab. Bintan (Kep. Riau)
711
Jl. Barek Motor Kijang, Desa Kijang Kota, Kec. Bintan Timur, Kab. Bintan
116
189
PP. Moro
Kep. Riau
Kab. Karimun
711
JL.Gelugur, Desa Moro, Kec. Moro, Kab. Karimun
190
PP. Sedanau
Kep. Riau
Kab. Natuna
711
Jl.Yos Sudarso RT 02/RW 01, Kelurahan Sedanau, Kec. Bunguran Barat, Kab. Natuna
191
PP. Selat Lampa PP. Tanjung Balai Karimun
Kep. Riau
Kab. Natuna
711
Kep. Riau
Kab. Karimun
711
193
PP. Tanjung Pinang
Kep. Riau
Kota Tanjungpinang
711
194
PP. Telaga Punggur
Kep. Riau
Kota Batam
711
Jln.Pattimura RT 002/002 Teluk Nipah,Telaga Pungur, Desa Kabil, Kec. Nongsa, Kota Batam
192
E
Kec. Puau Tiga, Kab. Natuna Tanjung Balai Karimun, Kab. Karimun Jl.Pelantar KUD Pasar Baru Tanjung Pinang, Desa Tanjung Pinang Kota, Kec. Tanjung Pinang Kota, Kota Tanjung Pinang
PPN TANJUNG PANDAN
195
PP. Batu Belubang
Kep. Bangka Belitung
Kab. Bangka Tengah
711
Desa Batu Belubang, Kec. Pangkalan Baru, Kab. Bangka Tengah
196
PP. Gantung
Kep. Bangka Belitung
Kab. Belitung Timur
711
Jl. Dermaga Dusun Lenggang, Kelurahan Lenggang, Kec. Gantung, Kab. Belitung Timur
197
PP. Kelabat (Batu Dinding)
Kab. Bangka
711
Kel. Tanjung Gudang Belinyu, Kab. Bangka
198
PP. Kurau
Kab. Bangka Tengah
711
Desa Kurau Timur, Kec. Koba, Kab.Bangka Tengah
199
PP. Manggar Belitung Timur
Kep. Bangka Belitung
Kab. Belitung Timur
711
Jl. Lipat Kajang No. 1 Manggar, Desa Baru, Kecamatan Belitung Timur Selatan, Kab. Belitung Timur
200
PP. Muara Sungai Baturusa
Kep. Bangka Belitung
Kota Pangkalpinang
711
Muara Sungai Batu Rusa, Jl. Ketapang, Kel. Air Itam, Kec. Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang
201
PP. Muntok
Kep. Bangka Belitung
Kab. Bangka Barat
711
Pasar Muntok, Kel. Tanjung, Kec. Muntok, Kab. Bangka Barat
202
PP. Sadai
Kep. Bangka Belitung
Kab. Bangka Selatan
711
Desa Sadai, Kec. Tukak Sadai, Kab. Bangka Selatan
203
PP. Selat Nasik
Kep. Bangka Belitung
Kab. Belitung
711
Jl. Pantomo No.13, RT 03 Dusun 1, Kec. Selat Nasik, Kab.Belitung
204
PP. Selendang Kampit
Kep. Bangka Belitung
Kab. Belitung Timur
711
Desa Senyubuk Kelapa Kampit, Kec. Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur
Kep. Bangka Belitung Kep. Bangka Belitung
117
205
PP. Sungai Selan
206
PP. Sungailiat
207
PP. Tanjung Pandan
Kep. Bangka Belitung Kep. Bangka Belitung Kep. Bangka Belitung
Kab. Bangka Tengah
711
Jl. PPI. Sungai Selan, Kec. Sungai Selan, Kab. Bangka Tengah
Kab. Bangka
711
Jl. Yos Sudarso No. 50 , Desa Sungai Liat, Kec. Sungai Liat, Kab. Bangka
Kab. Belitung
711
Jl. RE.Martadinata, Desa Kelurahan Kota, Kec. Tanj
B. CLUSTER 2 (SUMSEL, LAMPUNG, BANTEN, DKI JAKARTA, JABAR)
NO
NAMA PELABUHAN
PROV.
KOTA/ KAB.
WPPNRI
ALAMAT
Jakarta Utara
712
Jl. Cakung Drain Ujung RT 12 RW 04 Desa Cilincing Kec. Cilincing Kota Jakarta Utara DKI Jakarta
A
PPS NIZAM ZACHMAN
1
PP. Cilincing
DKI Jakarta
2
PP. Kalibaru
DKI Jakarta
Jakarta Utara
712
3
PP. Kamal Muara
DKI Jakarta
Jakarta Utara
712
4
PP. Muara Angke
DKI Jakarta
Jakarta Utara
712
5
PP. Nizam Zachman Jakarta
DKI Jakarta
Jakarta Utara
712
Jl. Tuna Raya No. 1 Muara Baru Ujung, Desa Penjaringan,Kota Jakarta Utara, Prov. DKI Jakarta 14440
6
PP. Pulau Pramuka
DKI Jakarta
Kab. Kepulauan Seribu
712
Pulau Pramuka No.1 Desa. Pulau Panggang Kec. Kep Seribu Kab. Kep. Seribu, Prov. DKI Jakarta
7
PP. Jakabaring
Sumatera Selatan
Kota Palembang
711
Jl. Pangeran Ratu - Jakabaring, Desa 15 Ulu, Kec. Seberang Ulu 1, Kota Palembang
8
PP. Sungai Lumpur
Sumatera Selatan
Kab. OKI
711
Kuala Sungai Lumpur, Desa Sungai Lumpur, Kec. Cengal, Kab. Ogan Komering Ilir
9
PP. Sungsang
Sumatera Selatan
Kab. Banyuasin
711
Desa Sungsang IV, Kec. Banyu Asin II, Kab. Banyu Asin
Jl. Kalibaru Barat VII RT 13 RW 04 Desa Kali Baru Kec. Cilincing Kota Jakarta Utara, Prov. DKI Jakarta Jl. Kamal Muara Ujung No.1 RT 02/RW 04, Kel. Kamal Muara, Kec. Penjaringan Jl. Dermaga Muara Ujung Desa Penjaringan No.1, Pelelangan Ikan, Muara Angke, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Prov. DKI Jakarta
118
PROV.
KOTA/ KAB.
WPPNRI
NO
NAMA PELABUHAN
10
PP. Badak
Lampung
Kab. Tanggamus
572
Desa Badak, Kec. Limau, Kab. Tanggamus, Prov. Lampung
11
PP. Bengkunat
Lampung
Kab. Lampung Barat
572
Desa Kota Jawa, Kec. Bngkunat, Kab. Lampung Barat, Prov. Lampung
12
PP. Cabang
Lampung
Kab. Lampung Tengah
712
Desa Cabang, Kec. Bandar Surabaya, Kab. Lampung Tengah
13
PP. Guring
Lampung
Kab. Tanggamus
572
Desa Guring, Kec. Pematang Sawah, Kab. Tanggamus, Prov. Lampung
14
PP. Kalianda
Lampung
Kab. Lampung Selatan
572
Jl. Ratu M. Amin, Desa Kalianda, Kec. Kalianda, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung
15
PP. Karanganyer
Lampung
Kab. Tanggamus
572
Desa Karang Anyar, Kec. Wonosobo, Kab. Tanggamus, Prov. Lampung
16
PP. Kelumbayan
Lampung
Kab. Tanggamus
572
Pantai Titian Muya, Desa Pencandian Kec. Kelumbayan, Kab. Tanggamus, Prov. Lampung
17
PP. Ketapang
Lampung
Kab. Lampung Selatan
572
18
PP. Kota Agung
Lampung
Kab. Tanggamus
572
19
PP. Krui
Lampung
Kab. Lampung Barat
572
20
PP. Kuala Jaya
Lampung
Kab. Lampung Selatan
572
JL. Kuala Jaya, Desa Bandar Agung, Kec. Sragi, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung
21
PP. Kuala Penet
Lampung
Kab. Lampung Timur
712
Kuala Penet Kec. Limau Kab. Lampung Timur, Lampung.
22
PP. Kunjir
Lampung
Kab. Lampung Selatan
572
Desa Kunjir, Kec. Rajabasa, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung
23
PP. Labuhan Maringgai
Lampung
Kab. Lampung Timur
712
Jl. Raya Kuala Labuhan Kec. Labuhan Maringgai, Kab. Lampung Timur, Lampung
24
PP. Lemong
Lampung
Kab. Lampung Barat
572
Jl. Humara Lemong Desa Pekon Lemong, Kec. LemongKabupaten Lampung Barat, Lampung
572
572
25
PP. Lempasing
Lampung
Kota Bandarlampung
26
PP. Muara Piluk Bakauheni
Lampung
Kab. Lampung Selatan
ALAMAT
Desa Ketapang, Kec. Ketapang, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung JL. Merdeka, Desa Kota Agung, Kec. Kota Agung, Kab. Tanggamus, Prov. Lampung Jl. Merdeka (Pasar Krui), Desa Pasar Krui, Kec. Pesisir Tengah, Kab. Lampung Barat, Prov. Lampung
Jl. RE. Martadinata KM. 6, Desa Lempasing, Kec Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung, Prov. Lampung Jl. LintasTimur, Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi 119
NO
NAMA PELABUHAN
PROV.
KOTA/ KAB.
WPPNRI
ALAMAT Lampung
27
PP. Pematang Sawa
Lampung
Kab. Tanggamus
572
Desa Durian, Kec. Pematang Sawa, Kab. Tanggamus, Prov. Lampung
28
PP. Putih Doh
Lampung
Kab. Tanggamus
572
Desa Putih Doh, Kecamatan Cukuk Balak, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung
29
PP. Rangai
Lampung
Kab. Lampung Selatan
572
JL. Raya Bakauheni, Desa Rangai Tri TunggalL, Kec. Katibung, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung
30
PP. Tanjung Setia
Lampung
Kab. Lampung Barat
572
Desa Tanjung Setia, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung
31
PP. Tegineneng
Lampung
Kab. Tanggamus
572
Desa Tegineneng, Kec. Limau, Kab. Tanggamus, Prov. Lampung
32
PP. Teladas
Lampung
Kab. Tulang Bawang
712
Desa Teladas, Kec. Dente Teladas, Kab. Tulang Bawang
572
JL. Ikan Bawal NO. 3/21, Desa Pasar Kangkung, Kec. Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung
33
PP. Ujung Bom
Lampung
Kota Bandarlampun g
34
PP. Way Muli
Lampung
Kab. Lampung Selatan
572
JL. Raya Pesisir Way Muli, Desa Way Muli, Kec. Rajabasa, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung
B
PPN KARANGANTU
35
PP. Anyar
Banten
Kab. Serang
572
Desa Anyer, Kec. Anyer, Kab. Serang
36
PP. Banyuasih
Banten
Kab. Pandeglang
572
Desa Banyuasih, Kec. Cigeulis, Kab. Pandeglang
37
PP. Bayah
Banten
Kab. Lebak
573
38
PP. Binuangen
Banten
Kab. Lebak
573
39
PP. Carita
Banten
Kab. Pandeglang
572
Desa Carita, Kec. Carita, Kabupaten Pandeglang
40
PP. Cibareno
Banten
Kab. Lebak
573
Desa Cibareno, Kec. Cilograng, Kab. Lebak
41
PP. Cikeusik
Banten
Kab. Pandeglang
572
Desa Cikiruh Wetan, Kec. Cikeusik, Kab. Pandeglang
42
PP. Citeureup
Banten
Kab. Pandeglang
572
Jalan Raya Citeureup, Desa Citeureup,Kab. Panimbang, Kab. Pandeglang
43
PP. Cituis
Banten
Kab. Tangerang
712
Desa Suryabahari, Kec. Paku Haji, Kab. Tangerang, Prov. Banten
Desa Bayah Barat, Kec. Bayah, Kab. Lebak Jl. Karang Malang No. 2 Binuangeun, Desa Muara, Kec. Wanasalam, Kab. Lebak, Prov. Banten
120
PROV.
KOTA/ KAB.
WPPNRI
NO
NAMA PELABUHAN
ALAMAT
44
PP. Dadap
Banten
Kab. Tangerang
712
45
PP. Domas
Banten
Kab. Serang
572
46
PP. Karangantu
Banten
Kota Serang
712
47
PP. Kepuh
Banten
Kab. Serang
572
48
PP. Ketapang
Banten
Kab. Tangerang
712
49
PP. Kronjo
Banten
Kab. Tangerang
712
50
PP. Labuan
Banten
Kab. Pandeglang
572
Jl. Pelelangan Ikan, Desa Teluk, Kec. Labuan Kab. Pandeglang
51
PP. Lontar
Banten
Kab. Serang
572
Jl. Raya Lontar, Desa Lontar, Kec. Tirtayasa, Kab. Serang
52
PP. Mauk Barat
Banten
Kab. Tangerang
712
53
PP. Panimbang
Banten
Kab. Pandeglang
572
54
PP. Panyaungan
Banten
Kab. Lebak
573
55
PP. Pasauran
Banten
Kab. Serang
572
Desa Umbul Tanjung, Kec. Cinangka, Kab. Serang
56
PP. Pulo Kali
Banten
Kab. Serang
572
Desa Pulo Ampel, Kec. Pulo Ampel, Kab. Serang
57
PP. Pulo Manuk
Banten
Kab. Lebak
573
58
PP. Sawarna
Banten
Kab. Lebak
573
59
PP. Sidamukti
Banten
Kab. Pandeglang
572
60
PP. Sukahujan
Banten
Kab. Lebak
573
Jl. Sukahujan, Desa Pondok Panjang, Kec. Cihara, Kab. Lebak
61
PP. Sukanegara
Banten
Kab. Pandeglang
572
Desa Sukanegara, Kec. Carita, Kab. Pandeglang
62
PP. Sumur
Banten
Kab. Pandeglang
572
Desa Sumber Jaya, Kec. Sumur, Kab. Pandeglang
63
PP. Tamanjaya
Banten
Kab. Pandeglang
572
Desa Tamanjaya, Kec. Sumur
64
PP. Tanjung Panto
Banten
Kab. Lebak
573
Jl. Tanjung Panto, Desa Muara, Kec. Wanasalam, Kab. Lebak, Prov. Banten
Desa Dadap, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang , Prov. Banten Desa Domas, Kec. Domas, Kab. Serang Desa Banten, Kec. Kesemen, Kota Serang Desa Margagiri, Kec. Bojonegara, Kab. Serang RT II RW 3 Desa Ketapang, Kec. Mauk, Kab. Tangerang, Prov. Banten Jl. Pulo Cangkir, Desa Kronjo, Kec. Kronjo, Kab. Tangerang, Prov. Banten
Desa Mauk Barat, Kecamatan Mauk, Kab. Tangerang, Prov. Banten Jl. Raya Panimbang, Desa Panimbang Jaya, Kec. Panimbang, Kab. Pandeglang Desa Panyaungan, Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten
Desa Darmasari, Kec. Bayah, Kab. Lebak Desa Sawarna, Kec. Bayah, Kab. Lebak Jalan Raya Citeureup, Desa Sidamukti, Kec. Sukaresmi, Kab. Pandeglang
121
PROV.
KOTA/ KAB.
WPPNRI
NO
NAMA PELABUHAN
ALAMAT
65
PP. Tanjung Pasir
Banten
Kab. Tangerang
712
66
PP. Tengkurak
Banten
Kab. Serang
572
67
PP. Terate (Terale)
Banten
Kab. Serang
572
68
PP. Wadas
Banten
Kab. Serang
572
C
PPN PALABUHANRATU
69
PP. Batu Karas
Jawa Barat
Kab. Pangandaran
573
Jl. Pantai Batu Karas, Desa Batu Karas, Kec. Cijulang, Kab. Ciamis
70
PP. Bojong Selawe
Jawa Barat
Kab. Pangandaran
573
Jl.Pantai Bojong Salawe Rt 13/RW 06, Desa karangjaladri, Kec. Parigi, Kab. Ciamis
71
PP. Cibangban
Jawa Barat
Kab. Sukabumi
573
Kampung Ci bangban, Desa Pasir Baru, Kec. Cisolok, Kab. Sukabumi
72
PP. Cijeruk
Jawa Barat
Kab. Garut
573
73
PP. Cikidang
Jawa Barat
Kab. Pangandaran
573
74
PP. Cilauteureun
Jawa Barat
Kab. Garut
573
75
PP. Cimari Muara
Jawa Barat
Kab. Garut
573
76
PP. Cisolok
Jawa Barat
Kab. Sukabumi
573
77
PP. Ciwaru
Jawa Barat
Kab. Sukabumi
573
78
PP. Jayanti
Jawa Barat
Kab. Cianjur
573
Pantai Jayanti, Ds. Cidamar, Kec. Cidaun, Kab. Cianjur, Prop. Jabar
79
PP. Legok Jawa
Jawa Barat
Kab. Pangandaran
573
Jl. Pacuan Kuda, Desa Legok Jawa, Kec. Cimerak, Kab. Ciamis
80
PP. Loji
Jawa Barat
Kab. Sukabumi
573
Kampung Cibuton, Desa Loji, Kec. Simpenan, Kab. Sukabumi
81
PP. Madasari
Jawa Barat
Kab. Pangandaran
573
82
PP. Majingklak (Palataragung)
Jawa Barat
Kab. Pangandaran
573
Desa Tanjung Pasir, Kec. Teluk Naga, Kab. Tangerang, Prov. Banten Jalan Raya Tengkurak, Desa Tengkurak, Kec. Tirtayasa, Kab. Serang Desa Terale, Kec. Kramatwatu, Serang Jalan Raya Bojonegara, Desa Wadas, Kec. Bojonegara, Kab. Serang
Desa Sagara, Kec. Cibalong, Kab. Garut Jl. Komplek Cikidang, Desa Babakan, Kec. Pangandaran, Kab. Pangandaran Desa Pamalayan, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut, Prov. Jawa Barat Desa Karangsari, Kec. Pakenjeng, Kab. Garut kampung Pajaga, Desa Cikahuripan, Kec. Cisolok, Kab. Sukabumi Kampung Palampang, Desa Ciwaru, Kec. Ciemas, Kab. Sukabumi
Dusun Madasari, Desa Masawa, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat Desa Majingklak RT 01 RW 06, Kecamatan Kalipecong, Kabupaten Ciamis
122
PROV.
KOTA/ KAB.
WPPNRI
NO
NAMA PELABUHAN
ALAMAT
83
PP. Mina Jaya
Jawa Barat
Kab. Sukabumi
573
84
PP. Muara Gatah
Jawa Barat
Kab. Pangandaran
573
85
PP. Palabuhan Ratu
Jawa Barat
Kab. Sukabumi
573
86
PP. Pamayang Sari
Jawa Barat
Kab. Tasikmalaya
573
87
PP. Pangandaran
Jawa Barat
Kab. Pangandaran
573
88
PP. Ranca Buaya
Jawa Barat
Kab. Garut
573
Jl.Pelabuhan, Desa Purbayani, Kec. Caringin, Kab. Garut
89
PP. Ujung Genteng
Jawa Barat
Kab. Sukabumi
573
Jl. Ujung Genteng, Desa Ujung Genteng, Kec. Cilacap, Kab. Sukabumi
D
PPN KEJAWANAN
90
PP. Ambulu
Jawa Barat
Kab. Cirebon
712
91
PP. Bandengan
Jawa Barat
Kab. Cirebon
712
92
PP. Blanakan
Jawa Barat
Kab. Subang
712
93
PP. Bondet
Jawa Barat
Kab. Cirebon
712
94
PP. Bungko
Jawa Barat
Kab. Cirebon
712
Desa Bungko, Kec. Kapetakan, Kab. Cirebon, Jawa Barat
95
PP. Bungko Lor
Jawa Barat
Kab. Cirebon
712
Desa Bungko Lor, Kec. Kapetakan, Kab. Cirebon, Prov. Jawa Barat
96
PP. Cangkol
Jawa Barat
Kota Cirebon
712
Jalan Dolly Raya, Desa Lemah Wungkuk Kec. Lemah Wungkuk, Kota Cirebon, Prov. Jawa Barat
97
PP. Cangkring
Jawa Barat
Kab. Indramayu
712
98
PP. Cemara
Jawa Barat
Kab. Karawang
712
Jl. Mina Jaya, Desa Pasir Ipis, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi , Jawa Barat Jl. Raya Keusikluhur No. 559 Dusun Cireuma RT. 007 RW. 002, Desa Kertamukti, Kec. Cimerak, Kab. Ciamis Jl. Siliwangi No.57 PO BOX 22, Desa Palabuhan, Kec. Sukabumi, Kab. Sukabumi Jl.Pamayang sari, Desa Cikawungading, Kec. Cipatujah, Kab. Tasikmalaya Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat
Jalan Raya Ambulu, Desa Ambulu, Kec. Losari, Kab. Cirebon, Prov. Jawa Barat Desa Bandengan, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat JL. Pantai Indah No. 33 Desa Blanakan, Kec. Blanakan, Kab. Subang Jl. Raya Gunung Jati, Desa/Kelurahan Mertasinga, Kec. Gunung Jati, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat.
Jl. Cangkring, Desa Cangkring, Kec. Cantigi, Kab. Indramayu, Prov. Jawa Barat Jl. Raya Sungai Buntu, Desa Cemara dua, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat 123
PROV.
KOTA/ KAB.
WPPNRI
NO
NAMA PELABUHAN
ALAMAT
99
PP. Cilamaya Girang
Jawa Barat
Kab. Subang
712
100
PP. Ciparage
Jawa Barat
Kab. Karawang
712
101
PP. Cirewang
Jawa Barat
Kab. Subang
712
Desa pengarengan, Kec. Legon Kulon, Kab. Subang
102
PP. Citemu
Jawa Barat
Kab. Cirebon
712
Jl. TPI Citemu Desa Citemu, Kec. Mundu, Kab. Cirebon, Prov. Jawa Barat
103
PP. Condong
Jawa Barat
Kab. Cirebon
712
Desa Kalisapu, Kec. Cirebon Utara, Kab. Cirebon, Prov. Jawa Barat
104
PP. Dadap
Jawa Barat
Kab. Indramayu
712
Komplek PPI Dadap, Desa Dadap, Kec. Juntinyuat, Kab. Indramayu, Prov. Jawa Barat
105
PP. Ender
Jawa Barat
Kab. Cirebon
712
Jl. TPI Desa Ender, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat
106
PP. Eretan Kulon
Jawa Barat
Kab. Indramayu
712
Jl. Eretan Kulon, Desa Eretan Kulon, Kec. Kandanghaur, Kab. Indramayu, Prov. Jawa Barat
107
PP. Eretan Wetan
Jawa Barat
Kab. Indramayu
712
Jl. KUD MIsaya Mina Desa Eretan, Kec. Kandanghaur, Kab. Indramayu, Prov. Jawa Barat
108
PP. Gebang Mekar
Jawa Barat
Kab. Cirebon
712
Jl. KUD Mina Bahari, Desa Gebang Mekar, Kec. Gebang, Kab. Cirebon, Prov. Jawa Barat
109
PP. Genteng
Jawa Barat
Kab. Subang
712
110
PP. Juntinyuat
Jawa Barat
Kab. Indramayu
712
111
PP. Kalipasung
Jawa Barat
Kab. Cirebon
712
Desa Kalipasung, Kec. Kebang, Kab. Cirebon , Prov. Jawa Barat
112
PP. Karang Reja
Jawa Barat
Kab. Cirebon
712
Jl. Sunan Gunung Jati, Desa Karang Reja, Kec. Suranenggala, Kab. Cirebon, Prov. Jawa Barat
113
PP. Karangsong
Jawa Barat
Kab. Indramayu
712
Jl. Pantaisong No. 2, Desa Karangsong, Kec. Indramayu, Kab. Indramayu, Prov. Jawa Barat
114
PP. Kasenden
Jawa Barat
Kota Cirebon
712
Desa Kasenden, Kec. Kejaksan, Kota Cirebon
115
PP. Kejawanan
Jawa Barat
Kota Cirebon
712
Jl.Pelabuhan Perikanan No. 1, Kel. Pegambiran, Kec. Lemahwungkuk, Kota Cirebon
Dusun Muara Baru, Desa Cilamaya Girang, Kec. Blanakan, Kab. Subang Desa Ciparage Jaya, Kec. Tempuran, Kab. Karawang, Prov. Jawa Barat
Desa Patimban, Dusun Genteng Rt 12/05, Kec. Pusakanagara, Kab. Subang Jl. Raya Juntinyuat KM. 17, Desa Juntinyuat, Kec. Indramayu, Kab. Indramayu
124
PROV.
KOTA/ KAB.
WPPNRI
NO
NAMA PELABUHAN
ALAMAT
116
PP. Mayangan (Subang)
Jawa Barat
Kab. Subang
712
117
PP. Muara (Samudra Mina)
Jawa Barat
Kab. Karawang
712
118
PP. Muara Bendera
Jawa Barat
Kab. Bekasi
712
119
PP. Muara Ciasem
Jawa Barat
Kab. Subang
712
120
PP. Muara Jaya
Jawa Barat
Kab. Bekasi
712
Desa Pantai Mekar, Kec. Muara Gembong, Kab. Bekasi
121
PP. Pal Jaya
Jawa Barat
Kab. Bekasi
712
Jl. Muara Tawar, Desa Segara Jaya, Kec.Taruma Jaya, Kab.Bekasi, Prov. Jawa Barat
122
PP. Pasir Putih
Jawa Barat
Kab. Karawang
712
Dusun Pasirputih, Desa Sukajaya, Kec.Cilamaya Kulon, Kab.Karawang, Prov. Jawa Barat
123
PP. Pesisir
Jawa Barat
Kota Cirebon
712
Jalan Nelayan, Desa Lemah Wungkuk Kec. Lemah Wungkuk, Kota Cirebon
124
PP. Rawameneng
Jawa Barat
Kab. Subang
712
Desa Rawa Meneng, Kec. Blanakan, Kab. Subang
125
PP. Satar
Jawa Barat
Kab. Karawang
712
Jl. Satar 1, RT.01/RW.02, Dusun Krajan, Desa Muara Baru, Kec. Cilamaya Wetan, Kab. Karawang, Prov. Jawa Barat
126
PP. Sedari
Jawa Barat
Kab. Karawang
712
Desa Sedari, Kec. Cibuaya, Kab. Karawang, Prov. Jawa Barat
127
PP. Sukahaji/Bugel
Jawa Barat
Kab. Indramayu
712
128
PP. Sungai Buntu
Jawa Barat
Kab. Karawang
712
129
PP. Tambaksari
Jawa Barat
Kab. Karawang
712
130
PP. Tangkolak
Jawa Barat
Kab. Karawang
712
131
PP. Tanjungpakis/Pakisj aya
Jawa Barat
Kab. Karawang
712
Jl. Raya Tanjung Pakis, Desa Pakis Jaya, Kec. Pakis, Kab. Karawang
132
PP. Waru Duwur
Jawa Barat
Kab. Cirebon
712
Desa Waruduwur, Kec. Mundu, Kab. Cirebon, Prov. Jawa Barat
Jl. Pondok Bali, Desa mayangan, Kec. Legon Kulon Selatan, Kab. Subang Dusun Tanah Timbul RT 10/ RW 05, Desa Muara, Kec. Cilamaya wetan, Kab. Karawang, Prov. Jawa Barat Kampung Muara Bendera, Desa Pantai Bahagia, Kec. Muara Gembong, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat Kampung sindang laut I Desa Muara Ciasem, Kec. Blanakan, Kab. Subang
Desa Sukahaji, Kec. Patrol, Kab. Indramayu Jl. Raya Sungai Buntu RT. 02/09, Desa Sungai Buntu, Kec. Pedes, Kab. Karawang Jl. Pelelangan Tambaksari Ujung, Desa Tambaksari, Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat Jl. Pelelangan ikan dusun Tengkolak Desa Sukakerta Rt. 02/ Rw.02, Desa Sukakerta, Kec. Cilamaya Wetan, Kab. Karawang
125
C. CLUSTER 3 (JATENG, D.I. YOGYAKARTA, JATIM, KALTENG, KALSEL) NO A
NAMA PELABUHAN
PROV
KOTA/KAB.
WPPNRI
ALAMAT
PPS CILACAP 1
PP. Baron
Yogyakarta
Kab. Gunung Kidul
573
Desa Rejo sari / Kemadang, Kec. Tanjung sari, Kab. Gunung Kidul
2
PP. Bugel
Yogyakarta
Kab. Kulon Progo
573
Desa Bugel RT 01 RW 01, Kec. Panjatan, Kab. Kulonprogo
3
PP. Depok
Yogyakarta
Kab. Bantul
573
Depok parangtritis., Desa Parangtritis, Kec. Kretek, Kab. Bantul
4
PP. Drini
Yogyakarta
Kab. Gunung Kidul
573
Pantai drini, Desa Banjarjo, Kec. Tanjung sari, Kab. Gunung Kidul
5
PP. Gesing
Yogyakarta
Kab. Gunung Kidul
573
Gesing, Desa Giri karto, Kec. Panggang, Kab. Gunung Kidul
6
PP. Karangwuni
Yogyakarta
Kab. Kulon Progo
573
Desa Karangwuni, Kec. Wates, Kab. Kulonprogo
7
PP. Kuwaru/Kuaru
Yogyakarta
Kab. Bantul
573
Kuwaru, Desa Poncosari, Kec. Srandakan, Kab. Bantul
8
PP. Ngrenehan
Yogyakarta
Kab. Gunung Kidul
573
Jl. Lingkar Teluk Penyu No. 2 Ngrenehan, Desa Kanigoro, Kec. Saptosari, Kab. Gunung Kidul
9
PP. Pandan Simo
Yogyakarta
Kab. Bantul
573
Desa Poncosari, Kec. Srandakan, Kab. Bantul
10
PP. Sadeng
Yogyakarta
Kab. Gunung Kidul
573
Desa Sadeng, songbanyu, Kec. Girisubo, Kab. Gunung Kidul
11
PP. Samas
Yogyakarta
Kab. Bantul
573
Samas, Srigading, Sandeng, Bantul, Desa Srigading,
12
PP. Siung
Yogyakarta
Kab. Gunung Kidul
573
Dusun duet kel.purwodadi kec. tepus Kab. gunung kidul
13
PP. Sundak (Ngandong)
Yogyakarta
Kab. Gunung Kidul
573
Desa Puligundes/sidoharjo, Kec. Tepus, Kab. Gunung Kidul
14
PP. Tanjung Adikarta/Glagah
Yogyakarta
Kab. Kulon Progo
573
Desa Karangwuni, Kec. Wates, Kab. Kulon Progo
15
PP. Trisik
Yogyakarta
Kab. Kulon Progo
573
Desa sidorejo ( trisik ), Kec. Galar, Kab. Kulonprogo
16
PP. Wedi Ombo (Nampu)
Yogyakarta
573
Jepitu, Girisubo, Gunung Kidul, Yogyakarta
17
PP. Argopeni
573
Desa Argopeni, Kab. Kebumen
18
PP. Bengawan Donan
573
Bengawan Donan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tensah
Jawa Tengah Jawa Tengah
Kab. Gunung Kidul Kab. Kebumen Kab. Cilacap
126
NO
NAMA PELABUHAN
PROV
KOTA/KAB.
WPPNRI
ALAMAT
19
PP. Cilacap
Jawa Tengah
Kab. Cilacap
573
JL. lingkar teluk penyu NO 2, Desa Tegal Kamulyan, Kec. Cilacap Selatan, Kab. Cilacap
20
PP. Criwik
Jawa Tengah
Kab. Kebumen
573
Desa Tambak Mulyo
21
PP. Jati Kontal
Jawa Tengah
Kab. Purworejo
573
22
PP. Jati Malang
Jawa Tengah
Kab. Purworejo
573
23
PP. Jetis
Jawa Tengah
Kab. Cilacap
573
24
PP. Kaburuhan (Keburuhan)
Jawa Tengah
Kab. Purworejo
573
Desa Kaburuhan Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo
25
PP. Karang Duwur
Jawa Tengah
Kab. Kebumen
573
Desa karang duwur kec. Ayah, Kab. Kebumen
26
PP. Kemiren
Jawa Tengah
Kab. Cilacap
573
Jl. Lingkar Timur RT3 RW 16, Desa Tegal Kamulyan, Kec. Cilacap Selatan, Kab. Cilacap
27
PP. Kertojayan
Jawa Tengah
Kab. Purworejo
573
Dsn. Kertojayan, Desa Kertojayan, Kec. Grabak, Kab. Purworejo
28
PP. Lembupurwo
Jawa Tengah
Kab. Kebumen
573
29
PP. Lengkong
Jawa Tengah
Kab. Cilacap
573
30
PP. Logending
Jawa Tengah
Kab. Kebumen
573
31
PP. Padanarang
Jawa Tengah
Kab. Cilacap
573
32
PP. Pasir
Jawa Tengah
Kab. Kebumen
573
Dusun pasir RT 05 RW 03, Desa Pasir, Kec. Ayah, Kab. Kebumen
33
PP. Rawa Jarit
Jawa Tengah
Kab. Cilacap
573
JL. Lingkar Timur RT06 RW11, Desa Menganti, Kec. Kesugihan, Kab. Cilacap
34
PP. Rowo
Jawa Tengah
Kab. Kebumen
573
Desa Rowo Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen
35
PP. Sentolo Kambang
Jawa Tengah
Kab. Cilacap
573
Jl. Jendral Soedirman, RT 02/RW 01, Desa Donan, Kec. Cilacap TengahKab. Cilacap, Jawa Tengah
36
PP. Sentolo Kawat
Jawa Tengah
Kab. Cilacap
573
37
PP. Sidakarya/Sidakaya
Jawa Tengah
Kab. Cilacap
573
Bendo RT 03 RW 01, Desa Jatikontal, Kec. Purwodadi, Kab. Purworejo Jati malang RT 02 RW 2, Desa Jati Malang, Kec. Purwodadi, Kab. Purworejo JL. Congot no.1 RT 06 RW 01, Desa Jetis, Kec. Nusa wungu, Kab. Cilacap
JL. lingkar timur RT 05 RW 13, Desa Mertasinga, Kec. Cilacap Utara, Kab. Cilacap Desa Ayah, Kec. Ayah, Kab. Kebumen Jl. Pasir mas RT 04 RW 15, Desa Cilacap Selatan, Kec. Cilacap, Kab. Cilacap
JL. Veteran RT 01 RW 01, Desa cilacap, Kec. Cilacap Selatan, Kab. Cilacap JL. Bakung RT05 RW06, Desa sidakaya, Kec. Cilacap Selatan, Kab. Cilacap 127
NO
NAMA PELABUHAN
PROV
KOTA/KAB.
WPPNRI
ALAMAT
38
PP. Surorejan
Jawa Tengah
Kab. Kebumen
573
39
PP. Tambak Mulyo
Jawa Tengah
Kab. Kebumen
573
40
PP. Tanggulangin
Jawa Tengah
Kab. Kebumen
573
41
PP. Tegal Katilayu
Jawa Tengah
Kab. Cilacap
573
JL. Lingkar selatan RT 06 RW 08, Desa Tegal Kamulyan, Kec. Cilacap Selatan, Kab. Cilacap
42
PP. Tegal Retno
Jawa Tengah
Kab. Kebumen
573
Desa Tegal Retno
Kab. Pekalongan
712
Desa Tratebang, Kec. Wonokerto, Kab. Pekalongan dan Jl. Yos SUdarso No. 44 Kota Pekalongan
B
Desa Cemara dua, Kecamatan Puring, Kabupaten Kabumen Desa Tambakrnulyo Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah Desa Tanggulangin Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Kebumen
PPN PEKALONGAN
43
PP. Wonokerto
Jawa Tengah
44
PP. Alas Dowo
Jawa Tengah
Kab. Pati
712
Dukuhseti, Pati, Jawa Tengah
45
PP. Asem Doyong
Jawa Tengah
Kab. Pemalang
712
Desa Asem doyong, Kec. Taman, Kab. Pemalang
46
PP. Babalan
Jawa Tengah
Kab. Demak
712
Wedung, Demak, Jawa Tengah
47
PP. Bajomulyo
Jawa Tengah
Kab. Pati
712
Jl. Hang tuah no 79 juwana, Desa Bajomulyo, Kec. Juwana, Pati dan Jl. Panglima Sudirman No. 12 A Pati
48
PP. Bandengan
Jawa Tengah
Kab. Kendal
712
Jl. Laut, Desa Bandengan, Kec. Kendal, Kab. Kendal
49
PP. Bandungharjo
Jawa Tengah
Kab. Jepara
712
Desa Bandungharjo, Kec. Donorojo, Kab. Jepara
50
PP. Banyutowo
Jawa Tengah
Kab. Pati
712
Desa Banyutowo, Kec. Dukuh Seti, Kab. Pati, Prov. Jawa Tengah
51
PP. Betahwalang
Jawa Tengah
Kab. Demak
712
Desa Betahwalang, Kec. Donan, Kab. Demak
52
PP. Binangun
Kab. Rembang
712
53
PP. Bondo
Jawa Tengah Jawa Tengah
Kab. Jepara
712
54
PP. Boom Lama
Jawa Tengah
Kota Semarang
712
Desa Kuningan, Kec. Semarang utara, Kota Semarang
55
PP. Bulu
Jawa Tengah
Kab. Jepara
712
JL.AE. suryani no 34 Jepara, Desa Bulu, Kec. Jepara,Kab. Jepara
56
PP. Bungo
Jawa Tengah
Kab. Demak
712
Desa Bungo, Kec. Wedung, Kab. Demak
Binangun, Kec. Lasem, Kab. Rembang Desa Bondo, Kec. Bangsri, Kab. Jepara
128
NO
NAMA PELABUHAN
PROV
KOTA/KAB.
WPPNRI
ALAMAT Desa Kedawung, Kec. Banyu Putih, Kab. Batang, Prov. Jawa Tengah Desa Demaan, Kec. Jepara, Kab. Jepara
57
PP. Celong
Jawa Tengah
Kab. Batang
712
58
PP. Demaan
Jawa Tengah
Kab. Jepara
712
59
PP. Jambean
Jawa Tengah
Kab. Pekalongan
712
Dukuh jambean, Desa Pecakaran, Kec. Wonokerto,Kab. Pekalongan
60
PP. Jobokuto (Ujung Batu)
Jawa Tengah
Kab. Jepara
712
Jl. K.H. Sidiq Harun, Desa Ujung Batu, Kab. Jepara
61
PP. Kali Gangsa
Kab. Brebes
712
Desa Kaligangsa, Kab. Brebes
62
PP. Kaliwlingi
Kab. Brebes
712
Desa Kaliwlingi Kec. Brebes Kab. Brebes
63
PP. Karanganyar
Jawa Tengah
Kab. Rembang
712
JL. PPI Desa karanganyar, Kec. Kragan, Kab. Rembang
64
PP. Karimun Jawa
Jawa Tengah
Kab. Jepara
712
Jl. Pelabuhan No. 1 Karimunjawa, Desa Tanjung Beteng – Pulau Karimunjawa, Kec. Kari, Kab. Jepara
65
PP. Kedungmalang
Jawa Tengah
Kab. Jepara
712
Desa Kedung Malang, Kec. Kedung
66
PP. Ketapang
Jawa Tengah
Kab. Pemalang
712
Desa Ketapang Kecamatan Ulujami, Kabupaten Ketapang, Provinsi Jawa Tengah
67
PP. Klidang Lor
Jawa Tengah
Kab. Batang
712
JL.Yos Sudarso Utara Desa Karang Asem Utara Kec. Batang Kab. Batang Jawa Tengah
68
PP. Kluwut
Jawa Tengah
Kab. Brebes
712
JL. Raya kluwut, Desa Kluwat, Kec. bulakamba, Kab. Brebes
69
PP. Kota Tegal
Jawa Tengah
Kota Tegal
712
Jl. RE Martadinata, Desa Tegal Sari, Kec. Tegal Barat, Kab. Tegal
70
PP. Krakahan
Jawa Tengah
Kab. Brebes
712
Desa Krakahan, Kec. Tanjung, Kab. Brebes
71
PP. Larangan
Jawa Tengah
Kab. Tegal
712
Desa Munjung Agung Kec.Kramat, Kab. Tegal
72
PP. Margomulyo
Jawa Tengah
Kab. Pati
712
Margomulyo RT 01 RW 04, Desa Margomulyo, Kec. Tayu, Kab. Pati
73
PP. Mlonggo
Jawa Tengah
Kab. Jepara
712
Desa ngelak, jambu barat, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara
74
PP. Mojo
Jawa Tengah
Kab. Pemalang
712
Jl. Mojo Raya Ulujami Desa Mojo Kec. Ulujami, Kab. Pemalang Jawa Tengahi
75
PP. Morodemak
Jawa Tengah
Kab. Demak
712
Komplek PPP Morodemak, Desa Purworejo, Kec. Bonang
76
PP. Muara Reja
Jawa Tengah
Kota Tegal
712
Jl. Brawijaya No.1 Desa Muararejo Kec. Tegal Barat
77
PP. Pandangan
Jawa Tengah
Kab. Rembang
712
Desa pandangan wetan kec. Kragan, Kab. Rembang
Jawa Tengah Jawa Tengah
129
NO
NAMA PELABUHAN
78
PP. Pangaradan
79
PP. Panggung
80
PP. Pangkalan
81
PP. Pasar Banggi
82
PROV Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah
KOTA/KAB.
WPPNRI
ALAMAT Desa Pengaradan Kec. Tanjung Kab. Brebes Desa Panggung, Kec.Kedung. Kab.Jepara Desa Pangkalan, Kec. Sluke, Kab. Rembang
Kab. Brebes
712
Kab. Jepara
712
Kab. Rembang
712
Jawa Tengah
Kab. Rembang
712
JL Desa Pasar banggi RT 3 RW 2, Kec. Rembang, Kab. Rembang
PP. Pecangan
Jawa Tengah
Kab. Pati
712
Dusun Pecangaan RT 03 RW 01,Kec. Batangan Kab. Pati
83
PP. Pekalongan
Jawa Tengah
Kota Pekalongan
712
Jl. WR. Supratman No. 1 Pekalongan, Kel. Panjang Wetan Kec. Pekalongan Utara. Pekalongan - Jawa Tengah
84
PP. Prapag Kidul
Jawa Tengah
Kab. Brebes
712
Desa Prapag Kidul Kecamatan Losari Kabupaten Brebes
85
PP. Pulolampes
Jawa Tengah
Kab. Brebes
712
Desa Pulogading Kec. Bulakamba Kab. Brebes
86
PP. Puncel
Jawa Tengah
Kab. Pati
712
Desa puncel RT 2 RW 5 kec. Dukuh seti Kab. Pati
87
PP. Roban (Roban Barat)
Jawa Tengah
Kab. Batang
712
88
PP. Sambiroto
Jawa Tengah
Kab. Pati
712
89
PP. Sarang
Jawa Tengah
Kab. Rembang
712
90
PP. Sawojajar
Jawa Tengah
Kab. Brebes
712
Desa Sawojajar Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes
91
PP. Seklayu (Siklayu)
Jawa Tengah
Kab. Batang
712
Desa Sidorejo, Kec. Gringsing, Kab. Batang, Prov. Jawa Tengah
92
PP. Sendang Sikucing
Jawa Tengah
Kab. Kendal
712
Desa Sendang Sekucing, Kecamatan Rowo Sari, Kab. Kendal
93
PP. Surodadi (Suradadi)
Jawa Tengah
Kab. Tegal
712
Jl. Raya Surodadi No.236 Desa Suradadi Kec. Surodadi, Kab Tegal
94
PP. Tambak Lorok
Jawa Tengah
Kota Semarang
712
Tambak Lorok, Kel.Tambak Lorok, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang
95
PP. Tanjung Sari
Jawa Tengah
Kab. Rembang
712
Jl Sayid Kamid Ngujung Tanjung RT 04 RW 01, Desa tanjung sari, Kec. Rembang, Kab. Rembang
96
PP. Tanjungsari
Jawa Tengah
Kab. Pemalang
712
Jl. Yos Sudarso no. 1 tanjung sari, Desa Sugih Waras, Kec. Pemalang, Kab. Pemalang
97
PP. Tasik Agung
Jawa Tengah
Kab. Rembang
712
Jl. Dorang No. 2 Desa Tasik Agung, Kec. Rembang Kota, Kab. Rembang
Muara Sungai Kali Boyo, Desa Kedungsegog, Kec. Tulis, Kab. Batang Desa Sambiroto, Kec.Tayu. Kab. Pati Desa Sarang Meduro RT 08/03, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang
130
NO
NAMA PELABUHAN
PROV
KOTA/KAB.
WPPNRI
ALAMAT
98
PP. Tasik Rejo
Jawa Tengah
Kab. Pemalang
712
JL. Pantai Tasik Rejo, Desa Tasik Rejo, Kec. Ulujami, Kab. Pemalang
99
PP. Tawang
Jawa Tengah
Kab. Kendal
712
Desa Gempolsewu, Kec. Rowosari, Kab. Kendal
100
PP. Tegalsari
Jawa Tengah
Kota Tegal
712
Jl. Blanak No. 10C, Desa Kel.Tegalsari, Kec.Tegal Barat
101
PP. Tubanan
Jawa Tengah
Kab. Jepara
712
Dukuh bayuran, Desa Tubanan, Kec. Kembang Kab, Jepara
102
PP. Tunggulsari
Jawa Tengah
Kab. Rembang
712
RT 2 RW 1 Desa Tunggulsari, Kec. Kaliori,Kabupaten Rembang
103
PP. Ujung Watu
Jawa Tengah
Kab. Jepara
712
Dukuh Tanjung, Desa Ujung Watu, Kec.Jepara, Kab. Jepara.
104
PP. Ulujami
Kab. Pemalang
712
Desa Mojo, Kab. Pemalang
105
PP. Wedung
Kab. Demak
712
106
PP. Bahaur
107
PP. Bontok (Buntok)
108
PP. Hantipan
Kalimantan Tengah
109
PP. Kuala Jelai
Kalimantan Tengah
110
PP. Kuala Pembuang
Kalimantan Tengah
111
PP. Kumai
Kalimantan Tengah
112
PP. Selat Jeruju
Kalimantan Tengah
113
PP. Ujung Pandaran
Kalimantan Tengah
C
PPN BRONDONG
114
PP. Ambunten
Jawa Timur
115
PP. Arjasa
116
Jawa Tengah Jawa Tengah Kalimantan Tengah Kalimantan Tengah
Kab. Pulang Pisau Kab. Barito Selatan Kab. Kotawaringin Timur Kab. Sukamara Kab. Seruyan Kab. Kotawaringin Barat Kab. Katingan Kab. Kotawaringin Timur
712
Desa Buko, Kec. Wedung, Kab. Demak Kec. Kahayan Kuala, Kab. Pulang Pisau
712
Kab. Barito Selatan
712
Kab. Kotawaringin Timur
712
712
Desa Kuala Jelai, Kec. Jelai, Kab. Sukamara Jl. A.S. Nasution Kuala Pembuang, Desa Selat Lindang, Kecamatan Seruyan Hilir, Kab. Seruya, Provinsi Kalimantan Tengah
712
Jl. Bahari No. 44 Desa Kumai Hilir, Kec. Kumai
712
Kab. Katingan
712
Desa Ujung Pandaran, Kec. Teluk Sampit, Kab. Kotawaringin Timur
Kab. Sumenep
712
Desa Ambunten Timur, Kec. Ambunten, Kab. Sumenep
Jawa Timur
Kab. Sumenep
712
Dusun Nyamplong Ondung, Desa Kalikatak, Kec. Arjasa
PP. Balong Dowo
Jawa Timur
Kab. Sidoarjo
712
Desa Balong Gabus, Kec. Candi, Kab. SIdoarjo
117
PP. Bandaran
Jawa Timur
Kab. Pamekasan
712
Desa Bandaran Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan
118
PP. Banjar
Jawa
Kab. Sidoarjo
712
Desa Banjar Kemuning, Kec. 131
NO
NAMA PELABUHAN
PROV
KOTA/KAB.
WPPNRI
ALAMAT
Kemuning
Timur
119
PP. Banyusangkah
Jawa Timur
Kab. Bangkalan
712
Desa banyu sangkah, Kec. tanjung bumi, Kab. Bangkalan
120
PP. Barigaan
Jawa Timur
Kab. Situbondo
712
Desa Peleyan, Kec. Panarukan, Kab. Situbondo
121
PP. Bawean
Jawa Timur
Kab. Gresik
712
Jl. Pedoman Sangkapura Bawean, Desa sungai teluk, Kec. Sangkapura, Kab. Gresik
122
PP. Besuki
Jawa Timur
Kab. Situbondo
712
Desa Besuki, Kec, Situbondo,Kab. Situbondo
123
PP. Bluru
Jawa Timur
Kab. Sidoarjo
712
Desa Bluru kidul, Kec. Sidoarjo
124
PP. Branta Pasisir
Jawa Timur
Kab. Pamekasan
712
Desa Branta Pasisir, Kec. tlanakan, Kab. Pamekasan
125
PP. Brondong
Jawa Timur
Kab. Lamongan
712
Jl. Raya No.17 Brondong, Kab. Lamongan
126
PP. Bulu Tuban
Jawa Timur
Kab. Tuban
712
Jl. Raya Bulu-Bancar, Jl.Raya Tuban-Semarang Km 45 Desa Bulumeduro,Kec. Bancar
127
PP. Campurejo
Kab. Gresik
712
Desa Campurejo Kecamatan Panceng
128
PP. Gisik Cemandi
Kab. Sidoarjo
712
Desa Gisik Cemandi, Kec. Sedati
129
PP. Glondonggede
Jawa Timur
Kab. Tuban
712
Jl. Raya Tuban-Semarang Desa Glondonggede Kec. Tambakboyo
130
PP. Jangkar
Jawa Timur
Kab. Situbondo
712
Desa Jangkar Kec. Jangkar, Kab. Situbondo
131
PP. Juanda
Jawa Timur
Kab. Sidoarjo
712
Desa Gisik Cemandi, Kec. Sedati, Kab. Sidoarjo
132
PP. Kalanganyar
Kab. Sidoarjo
712
Desa Kalanganyar, Kec. Sedati
133
PP. Kaliuntu / Kalibuntu
Kab. Tuban
712
Desa Kaliuntu, Kec. Jenu, Kab. Tuban
134
PP. Karang Agung
Jawa Timur
Kab. Tuban
712
Jl. Raya Gresik, Desa Karang Agung, Kec. Palang, Kab. Tuban
135
PP. Karang Sari
Jawa Timur
Kab. Tuban
712
Jl. Panglima Sudirman, Desa Karang Sari, Kec. Tuban
136
PP. Ketapang
Jawa Timur
Kab. Sampang
712
137
PP. Kranji
Jawa Timur
Kab. Lamongan
712
138
PP. Labuhan Barat
Jawa Timur
Kab. Lamongan
712
Desa Labuhan Kec. Brondong, Kab. Lamongan
139
PP. Labuhan Timur
Jawa Timur
Kab. Lamongan
712
Desa Labuhan, Kec. Brondong, Kab Lamongan
Jawa Timur Jawa Timur
Jawa Timur Jawa Timur
Sedati
Desa Ketapang Barat, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur Desa Kranji, Kec. Paciran, Kab. Lamongan
132
WPPNRI
ALAMAT
Kab. Pasuruan
712
Jl. Pelabuhan Perikanan Desa Jati Rejo Kec. Lekok, Kab. Pasuruan,
Jawa Timur
Kab. Lamongan
712
Jalan Raya Embong Baru, Desa Lohgung RT 001 RW 001,Kec. Brondong, Kab. Lamongan
PP. Masalembu
Jawa Timur
Kab. Sumenep
712
Jl. Pelabuhan, Desa Masalima, Kec. Masalembu, Kab. Sumenep
143
PP. Mayangan
Jawa Timur
Kota Probolinggo
712
Jl. Pelabuhan Perikanan No. 1 Kel. Mangunharjo, Kec Mayangan
144
PP. Paceng
Jawa Timur
Kab. Gresik
712
145
PP. Paiton
Jawa Timur
Kab. Probolinggo
712
146
PP. Palang
Jawa Timur
Kab. Tuban
712
Jalan Raya Gresik 75, Desa Palang, Kec. Palang, Kab. Tuban
147
PP. Pasongsongan
Jawa Timur
Kab. Sumenep
712
Dusun Lebak, Desa Pasongsongan, Kec. Pasongsongan, Kab. Sumenep
148
PP. Pondok Mimbo
Jawa Timur
Kab. Situbondo
712
Desa Sumberanyar, Kec. Banyuputih, Kab. Situbondo
149
PP. Raas
Jawa Timur
Kab. Sumenep
712
Desa Brakas, Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur
150
PP. Randu Putih
Jawa Timur
Kab. Probolinggo
712
Jl. Desa Randu Putih, Kec. Dringu, Kab. Probolinggo
151
PP. Romokalisari
Jawa Timur
Kota Surabaya
712
Desa Romokalisari, Kec. Benowo, Kota Surabaya
152
PP. Sapeken
Jawa Timur
Kab. Sumenep
712
Desa Sapeken, Kec. Sapeken, Kab. Sumenep
153
PP. Tambakoso
Jawa Timur
Kab. Sidoarjo
712
Desa Tambak Oso, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo
154
PP. Ujung Pangkah
Jawa Timur
Kab. Gresik
712
Desa Pangkah Wetan, Kec. Ujung Pangkah, Kab. Gresik
155
PP. Weru Komplek
Jawa Timur
Kab. Lamongan
712
156
PP. Aluh-Aluh
Kalimantan Selatan
Kab. Banjar
713
157
PP. Banjarmasin
Kalimantan Selatan
Kota Banjarmasin
712
Jln. Barito Hulu No.1, Desa Pelambuan, Kec. Banjar
158
PP. Batulicin
Kalimantan Selatan
Kab. Tanah Bumbu
713
Desa Kampung Baru, Kec. Batulicin, Kab. Tanah Bumbu
159
PP. Jorong/Swarangan
Kalimantan Selatan
Kab. Tanah Laut
713
Jl. Hangtuah RT 04/02 Desa Swarangan Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Kalimantan Selatan
160
PP. Kotabaru (Saijaan)
Kalimantan Selatan
Kab. Kotabaru
713
Jalan Raya Stagen Km. 7, Desa Stagen, Kec. Pulau Laut Utara,
NO
NAMA PELABUHAN
PROV
140
PP. Lekok
Jawa Timur
141
PP. Lohgung
142
KOTA/KAB.
Desa Campurejo, Kec. Panceng, Kab. Gresik Jl. Lapangan Tembak Desa Sumber Anyar Kec. Paiton, Kab. Probolinggo
Desa Weru, Kec. Paciran, Kab. Lamongan Desa Aluh-aluh Besar Kec. AluhAluh Kab. Banjar Kalimantan Selatan
133
NO
NAMA PELABUHAN
PROV
KOTA/KAB.
WPPNRI
ALAMAT Kabupaten Kotabaru
161
PP. Muara Kintap
Kalimantan Selatan
Kab. Tanah Laut
713
Jl. Perikanan No. 1 RT. 04 Muara Kintap, Desa Muara Kintap
162
PP. Sei Telan
Kalimantan Selatan
Kab. Barito Kuala
713
Ds. Sungai Telan Kec. Tabunganen Kab. Barito Kuala Kalimantan Selatan
D
PPN PRIGI
163
PP. Bandealit
Jawa Timur
Kab. Jember
573
Desa Andongrejo, Kec. Tempurejo
164
PP. Bladu
Jawa Timur
Kab. Trenggalek
573
Desa Masaran, Kec. Munjungan, Kabupaten Trenggalek
165
PP. Brumbun
Jawa Timur
Kab. Tulungagung
573
166
PP. Bulurejo
Jawa Timur
Kab. Lumajang
573
167
PP. Damas
Jawa Timur
Kab. Trenggalek
573
Ds.Karanggandu Kec.Watulimo Kab.Trenggalek Prov. Jawa Timur
168
PP. Dampar
Jawa Timur
Kab. Lumajang
573
Pantai Dampar, Gunung Dampar, Dusun Dampar, Desa Bades Kec.Pasirian, Kab. Lumajang
169
PP. Gerangan
Jawa Timur
Kab. Tulungagung
573
Desa ngrejo, Kec. tanggung gunung, Kabupaten Tulung Agung
170
PP. Getem
Jawa Timur
Kab. Jember
573
Desa Mojomulyo, Kec. Puger, Kab. Jember
171
PP. Gradjagan
Jawa Timur
Kab. Banyuwangi
573
Desa gradjagan, Kec. Purwoharjo, Kab. Banyuwangi
172
PP. Jeni
Jawa Timur
Kab. Jember
573
Desa Sumbersari, Kec. Sumbersari
dusun brumbun, Desa ngrejo, Kec. tanggung gunung, Kabupaten Tulung Agung Dusun Karangmenjangan Desa Bulurejo, Kec. Tempursari Kab. Lumajang
173
PP. Jokerto (Joketro)
Jawa Timur
Kab. Trenggalek
573
Jl. Lingkar Teluk Penyu No. 2 Jokerto Desa Tegal Kamulyan Kecamatan Jokerto Selatan, Kabupaten Trenggalek
174
PP. Jolosutro
Jawa Timur
Kab. Blitar
573
Desa ringinrejo, Kec. wates, Kabupaten Blitar
175
PP. Klatak
Jawa Timur
Kab. Tulungagung
573
Dukuh Klatak, Desa Keboireng, Kec. Besuki, Kabupaten Tulung Agung
176
PP. Konaang
Jawa Timur
Kab. Trenggalek
573
Desa Wonocoyo, Kec. Panggul, Kab. Trenggalek
177
PP. Mandar (Kampung Mandar)
Jawa Timur
Kab. Banyuwangi
573
Desa Mandar, Kec. Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi
134
WPPNRI
ALAMAT
Kab. Lumajang
573
Dusun Meleman, Desa Wotgalih, Kec. Yosowilangun, Kab. Lumajang
Jawa Timur
Kab. Banyuwangi
573
Jl. Pelabuhan No 1 Muncar, Desa Kedungrejo, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi
PP. Ngadipuro
Jawa Timur
Kab. Trenggalek
573
Desa Craken, Kec. Munjungan, Kabupaten Trenggalek
181
PP. Ngampiran
Jawa Timur
Kab. Trenggalek
573
Desa Tawing, Kec. Munjungan, Kabupaten Trenggalek
182
PP. Ngelo
Jawa Timur
Kab. Tulungagung
573
183
PP. Pancer
Jawa Timur
Kab. Banyuwangi
573
184
PP. Pantai Pangi
Jawa Timur
Kab. Blitar
573
Desa Tumpak Kepuh, Kec. Bakung, Kabupaten Blitar
185
PP. Paseban
Jawa Timur
Kab. Jember
573
Desa Paseban, Kec. Kencong, Kab. Jember
186
PP. Pondok Dadap
Jawa Timur
Kab. Malang
573
Jl. Dusun Sendang Biru, Desa Tambak Rejo, Kec. Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang
187
PP. Popoh
Jawa Timur
Kab. Tulungagung
573
Dusun Popoh, Desa Besole, Kec. Besuki, Kabupaten Tulung Agung
188
PP. Prigi
Jawa Timur
Kab. Trenggalek
573
189
PP. Puger
Jawa Timur
Kab. Jember
573
190
PP. Pujiharjo
Jawa Timur
Kab. Malang
573
Desa Pujiharjo, Kec. Tirtoyudho, Kab. Malang
191
PP. Serang
Jawa Timur
Kab. Blitar
573
Desa Serang, Kec. Panggungrejo, Kabupaten Blitar
192
PP. Sine
Jawa Timur
Kab. Tulungagung
573
Desa Kalibatur, Kec. Kalidawir, Kabupaten Tulungagung
193
PP. Sumberrejo
Jawa Timur
Kab. Pacitan
573
Desa sumberejo, Kec. sudimoro, Kabupaten Pacitan
194
PP. Tambakrejo
Jawa Timur
Kab. Blitar
573
Desa Tambak Rejo, Kec. Tempur Sari, Kab. Blitar
195
PP. Tamperan
Jawa Timur
Kab. Pacitan
573
Tamperan Sidoharjo, Desa Sidoharjo, Kec. Pacitan, Kabupaten Pacitan
196
PP. Tawang Pacitan
Jawa Timur
Kab. Pacitan
573
Dusun Tawang Wetan, Keluruhan Sidomulyo, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Pacitan
NO
NAMA PELABUHAN
PROV
178
PP. Melman/Meleman/ Wotgalih
Jawa Timur
179
PP. Muncar
180
KOTA/KAB.
Desa Jengglong Harjo, Kec. Tanggung Gunung, Kab. Tulung Agung Jl. Pelabuhan No 1, Desa Sumber Agung, Kec. Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi
Jalan Pantai Prigi, Desa Tasikmadu, Kec. Watulimo, Kabupaten Trenggalek jalan pantai indah no 33, Desa puger kulon, Kec. puger, Kabupaten Jember
135
PROV
KOTA/KAB.
WPPNRI
NO
NAMA PELABUHAN
ALAMAT
197
PP. Tegalrejo
Jawa Timur
Kab. Lumajang
573
Dusun Tegal Banteng, Desa Tegalrejo Kec. Tempursari, Kab. Lumajang
198
PP. Watu Ulo
Jawa Timur
Kab. Jember
573
Desa sumber rejo, Kec. watu ulo, Kabupaten Jember
199
PP. Watukarung
Jawa Timur
Kab. Pacitan
573
Dusun Ketro, Desa Watu Karung, Kec. Pacitan, Kabupaten Pacitan
200
PP. Wawaran
Jawa Timur
Kab. Pacitan
573
Dusun Wawaran, Desa Sidomulyo, Kec. kebonagung, Kabupaten Pacitan
D. CLUSTER 4 (SULTRA, SULTENG, GORONTALO, KALBAR, KALTARA, KALTIM) NO A
NAMA PELABUHAN
PROV
KOTA/KAB.
WPP
ALAMAT
PPS KENDARI Kab. Muna
714
Jalan Lingkungan Pasar Ereke Desa Lipu Kec.Kalisusu Kab.Muna Propinsi Sulawesi Tenggara
1
PP. Ereka
Sulawesi Tenggara
2
PP. Kamaru
Sulawesi Tenggara
Kab. Buton
714
Desa Kamaru, Kec. Lasalimu, Kab. Buton
3
PP. Kendari
Sulawesi Tenggara
Kota Kendari
714
Jl.Samudera No.1 Puday
4
PP. Laino
Sulawesi Tenggara
Kab. Muna
714
Jl. Sangia Kandea, desa Laino, Kec. Batalaiworu, Kab. Muna, Prov. Sulawesi Tenggara
5
PP. Lasolo
Sulawesi Tenggara
Kab. Konawe Utara
714
Desa Molawe, Kec. Molawe, Kab. Konawe Utara
6
PP. Pasar Wajo
Sulawesi Tenggara
Kab. Buton
714
Jalan poros Pasarwajo / Wabula, Desa Wagola, Kec. Pasarwajo, Kab. Buton
7
PP. Sampolawa
Sulawesi Tenggara
Kab. Buton
714
Desa Bangun, Kec. Sampolawa, Kab. Buton
8
PP. Sapoi
Sulawesi Tenggara
Kab. Kolaka Utara
713
Desa Lasusua, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara
9
PP. Sodohoa
Sulawesi Tenggara
Kota Kendari
714
Jl. Pembangunan No. 5, Desa Sodohoa, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari
PP. Tinanggea
Sulawesi Tenggara
Kab. Konawe Selatan
714
Jl. Pelabuhan, Kel. Tinanngea, Kec. Tinanggea, Kab. Konawe Selatan
10
136
NO
NAMA PELABUHAN
PROV
KOTA/KAB.
WPP
ALAMAT
11
PP. Tonbasi
Sulawesi Tenggara
Kab. Muna
714
Desa Tonbasi, Kec. Tiworo Tengah, Kab. Muna
12
PP. Torobulu
Sulawesi Tenggara
Kab. Konawe Selatan
714
Jl. Pelelangan Dusun I, desa Torobulu, Kec. laeya, Kab. Konawe Selatan
13
PP. Wameo
Sulawesi Tenggara
Kota Bau-Bau
714
Jl. Cakalang, Desa Wameo, Kec. Murhum, Kota Bau-bau,
14
PP. Ampana
Sulawesi Tengah
Kab. Tojo Una-Una
715
Jl. Tg. Api, Desa Labuan, Kec. Ampana Kota, Kab. Tojo UnaUna
15
PP. Bahari
Sulawesi Tengah
Kab. Tojo Una-Una
715
Jl. Trans Sulawesi, Desa Bahari, Kec. Tojo, Kab. Tojo UnaUna
16
PP. Baturube
Sulawesi Tengah
Kab. Morowali Utara
714
Desa Batubere, Kec. Bungku Utara, Kab. Morowali
17
PP. Batusuya
Sulawesi Tengah
Kab. Donggala
713
Jl. Trans Sulawesi, Desa Batusuya, Kec. Sundue Robata, Kab. Donggala
18
PP. Bonebobakal
Sulawesi Tengah
Kab. Banggai
715
Desa Bonebobakal, Kec. Lamala, Kab. Banggai
19
PP. Boyantongo
Sulawesi Tengah
Kab. Parigi Moutong
715
Desa Boyantongo, Kec. Parigi Selatan , Kab. Prigi Moutong
20
PP. Bualemo
Sulawesi Tengah
Kab. Banggai
715
Desa Bualemo B, Kec. Bualemo, Kab. Banggai
21
PP. Bunta
Sulawesi Tengah
Kab. Banggai
715
Desa Rata, Kec. Toili Barat, Kab. Banggai
22
PP. Diapatih
Sulawesi Tengah
Kab. Buol
716
Desa Diapatih, Kec. Gadung ,Kab. Buol
23
PP. Donggala
Sulawesi Tengah
Kab. Donggala
713
Jalan Tongkol, Komplek PPI Donggala, Kelurahan Labuan Bajo, Kec. Banawa, Kab. Donggala
24
PP. Gebang Rejo
Sulawesi Tengah
Kab. Poso
715
Jl. Pulau Latuna, Kel. Gebang Rejo, Kec. Poso Kota, Kab. Poso
25
PP. Kolodane
Sulawesi Tengah
Kab. Morowali
714
Jl. Wolter Monginsidi, Desa Bahoue, Kec. Petasia, Kab. Morowali
26
PP. Kolonedale
Sulawesi Tengah
Kab. Banggai
715
Desa Kolonedale , Kec. Luwuk, Kab. Banggai
27
PP. Kuala Besar
Sulawesi Tengah
Kab. Buol
716
Desa Kuala Besar,Kec. Palele,Kab. Buol 137
NO
NAMA PELABUHAN
PROV
KOTA/KAB.
WPP
ALAMAT
28
PP. Kumalingon
Sulawesi Tengah
Kab. Buol
716
Jl. Trans Sulawesi, Desa Kumalingon, Kec. Biau, Kab. Buol
29
PP. Labean
Sulawesi Tengah
Kab. Donggala
713
Dusun Mapaga, Desa Labean, Kec. Balaesang
30
PP. Luwuk
Sulawesi Tengah
Kab. Banggai
714
Jalan Tan Malaka, Desa Kraton, Kec. Luwuk, Kab. Banggai
31
PP. Malenge
Sulawesi Tengah
Kab. Tojo Una-Una
715
Desa Malenge, Kec. Walea Kepulauan, Kab. Tojo Una-uno
32
PP. Ogotion
Sulawesi Tengah
Kab. Parigi Moutong
715
Jl. Trans Sulawesi, Desa Ogotion, Kec. Mepanga
33
PP. Ogotua
Sulawesi Tengah
Kab. Tolitoli
716
Jl. Trans Sulawesi, Desa Ogotua , Kec. Dampal Utara, Kab. Toli-Toli
34
PP. Pagimana
Sulawesi Tengah
Kab. Banggai
715
Jl. Sutoyo, Desa Pagimana Lingkungan I, Kec. Pagimana, Kab. Banggai
35
PP. Paranggi
Sulawesi Tengah
Kab. Parigi Moutong
715
Jl. Katombo, Desa Paranggi, Kab. Ampibabo, Kab. Parigi Moutong
36
PP. Petapa
Sulawesi Tengah
Kab. Parigi Moutong
715
Jl. Trans Sulawesi, Desa Petapa, Kec. Parigi Tengah, Kab. Parigi Moutong
37
PP. Rata/Toili Barat
Sulawesi Tengah
Kab. Banggai
714
Desa Rata, Kec. Toili Barat, Kab. Banggai
38
PP. Sambalagi
Sulawesi Tengah
Kab. Morowali
714
Desa Sambalagi, Kec. Bungku Selatan, Kab. Morowali
39
PP. Ulunambo
Sulawesi Tengah
Kab. Morowali
714
Desa Ulunambo, Kec. Menui Kepulauan, Kab. Morowali
B
PPN KWANDANG
40
PP. Bilato
Gorontalo
Kab. Gorontalo
715
Jl. Trans Sulawesi, Desa Bilato, Kec. Boliohato, Kota Gorontalo
41
PP. Bongo
Gorontalo
Kab. Gorontalo
715
Desa Bongo, Kec. Batudaa Pantai, Kab. Gorontalo
42
PP. Dulupi
Gorontalo
Kab. Boalemo
715
Desa Dulupi, Kec,Dulupi, Kab. Boalemo, Prov. Gorontalo
43
PP. Gentuma
Gorontalo
Kab. Gorontalo Utara
716
Jl. Pelabuhan Desa Ketapang, Kec. Gentuma Raya, Kab. Gorontalo Utara 138
NO
NAMA PELABUHAN
PROV
KOTA/KAB.
WPP
ALAMAT
44
PP. Ilomata
Gorontalo
Kab. Gorontalo
715
Desa Ilomata Kec. Boliohutu Kab. Gorontalo, Gorontalo
45
PP. Inengo
Gorontalo
Kab. Bone Bolango
715
Desa Huangobotu Kec.Kabila Bone Kab.Bone Bolango Prov. Gorontalo
46
PP. Kwandang
Gorontalo
Kab. Gorontalo Utara
716
Jl. Pelabuhan Kwandang, Desa Katialada, Kec.Kwandang
47
PP. Lemito
Gorontalo
Kab. Pohuwato
715
Desa Lemito, Kec. Lemito, Kab. Pohuwato, Prov. Gorontalo
48
PP. Luluo
Gorontalo
Kab. Gorontalo
715
Desa Luluo, Kec. Biluhu, Kab. Gorontalo, Prov. Gorontalo
49
PP. Marisa
Gorontalo
Kab. Pohuwato
715
Desa Pahuwato, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pahuwato, Provinsi Gorontalo
50
PP. Paguat
Gorontalo
Kab. Pohuwato
715
Desa Bumbulan, Kec. Paguat, Kab. Pohuwato, Prov. Gorontalo
51
PP. Tabulo
Gorontalo
Kab. Boalemo
715
Tabulo Selatan, Kec. Mananggu, Kab. Boalemo, Gorontalo
52
PP. Tapadaa
Gorontalo
Kab. Boalemo
715
Desa Tapadaa, Kec. Botumoito, Kab. Boalemo
53
PP. Tenda
Gorontalo
Kota Gorontalo
715
Jl. Yos Sudarso, Desa Tenda, Kec. Hulonthalangi, Kota Gorontalo
54
PP. Tilamuta
Gorontalo
Kab. Boalemo
715
Jalan Yos Sudarso, Desa Pentadu Timur Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo
55
PP. Tolinggula
Gorontalo
Kab. Gorontalo Utara
716
Desa Tolinggula Pantai, Kec. Tolinggula, Kab.Gorontalo Utara, Prov. Gorontalo
56
PP. Tongo
Gorontalo
Kab. Bone Bolango
715
Desa Tongo, Kec. Bone Pantai, Kab. Bone Bolango
57
PP. Torosiaje
Gorontalo
Kab. Pohuwato
715
Desa Torosiaje, Kec. Popayato, Kab. Pohuwato, Prov. Gorontalo
58
PP. Tutulo
Gorontalo
Kab. Boalemo
715
Desa Patoameme, Kec. Botumoito, Kab. Boalemo
C
PPN PEMANGKAT Kalimantan Utara
Kab. Bulungan
716
Jl. Dewa Ruci Rt. 03, Keluruhan Bunyu Selatan, Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara
59
PP. Bunyu
139
NO
NAMA PELABUHAN
PROV
60
PP. Nunukan
Kalimantan Utara
61
PP. Sebatik
Kalimantan Utara
KOTA/KAB.
WPP
ALAMAT
Kab. Nunukan
716
Desa Mansapa, Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara
Kab. Nunukan
716
JL. Usman Harun, Desa Sungai Pancang, Kec. Sebatik Utara, Kab. Nunukan
62
PP. Tarakan (Tengkayu II)
Kalimantan Utara
Kota Tarakan
716
Jl. Gajah Mada RT. 15.No. 9 Desa Karang Rejo Kecamatan Tarakan Barat, Kabupaten Tarakan, Kalimantan Utara
63
PP. Api-Api
Kalimantan Timur
Kab. Penajam Paser Utara
713
Jl. Nelayan Desa Api-Api Kec. Waru, Kab. Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur
64
PP. Filial Klandasan
Kalimantan Timur
Kota Balikpapan
713
JL. Jend. Sudirman RT 003 Kelurahan Klandasan Ulu BPN Selatan, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan
65
PP. Kampung Baru Tengah
Kalimantan Timur
Kota Balikpapan
713
Jl. 21 Januari RT. 009 NO. 101, Kel. Baru Tengah, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan
66
PP. Kota Bangun
Kalimantan Timur
Kab. Kutai Kertanegara
713
Das, Kec. Kota Bangun
67
PP. Manggar Baru
Kalimantan Timur
Kota Balikpapan
713
Jl. Rekreasi RT. 13 Manggar Baru Kalimantan Timur, Desa Manggar Baru, Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan
68
PP. Sambaliung
Kalimantan Timur
Kab. Berau
716
Jl. Raja Alam 11 Sambaliung Kec. Sambaliung, Kab. Berau, Kalimantan Timur
69
PP. Sangatta
Kalimantan Timur
Kab. Kutai Timur
713
Desa Sangatta, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur
70
PP. Selili
Kalimantan Timur
Kota Samarinda
713
Jl. Lumba-lumba No. 01 RT.004/RW.001 Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir 74114
71
PP. Senaken
Kalimantan Timur
Kab. Pasir
713
Jl. Yos Sudarso, Tanah grogot, Kab. Pasir
72
PP. Tanjung Limau Bontang
Kalimantan Timur
Kota Bontang
713
Jl.MH.Thamrin no.100 Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur
D
PPP TELUK BATANG
73
PP. Arung Parak
Kalimantan Barat
Kab. Sambas
711
Jln. Raya Arung Parak, Desa Arung Parak, Kec. Tangaran, Kab. Sambas 140
NO
NAMA PELABUHAN
PROV
KOTA/KAB.
WPP
ALAMAT
74
PP. Bakau Besar
Kalimantan Barat
Kab. Pontianak
711
Jl. Raya Bakau Besar, Desa Sungai Bakau Laut, Kec. Sungai Pinyuh, Kab. Pontianak
75
PP. Bakau Kecil
Kalimantan Barat
Kab. Pontianak
711
Jl. Raya Bakau Kecil, Desa Sungai Bakau Kecil, Kec. Mempawah Timur, Kab. Pontianak
76
PP. Batu Ampar
Kalimantan Barat
Kab. Kubu Raya
711
Desa Batu Ampar, Kec. Batu Ampar, Kab. Kubu Raya
77
PP. Betok/Betok Karimana
Kalimantan Barat
Kab. Kayong Utara
711
Desa Betok, Kec. Pulau Maya Karimata, Kab. Kayong Utara
78
PP. Dabong (Dabung)
Kalimantan Barat
Kab. Pontianak
711
Desa Dabung Kab. Kubu Raya Prov. Kalimantan Barat
79
PP. Dusun Besar
Kalimantan Barat
Kab. Kayong Utara
711
Desa Dusun Besar, Kec. P. Maya Kepulauan, Kab. Kayong Utara
80
PP. Dusun Kecil
Kalimantan Barat
Kab. Kayong Utara
711
Dusun Kecil, Kec. Sukadana, Kab. Kayong Utara
81
PP. Jungkat
Kalimantan Barat
Kab. Pontianak
711
Jl. Raya Jungkat, Desa Jungkat, Kec. Siantan, Kab. Pontianak
82
PP. Karimunting
Kalimantan Barat
Kab. Bengkayang
711
Jl. Raya Karimunting, Desa Karimunting, Kec. Sungai Raya Kepulauan, Kab. Bengkayang
83
PP. Kendawangan
Kalimantan Barat
Kab. Ketapang
711
Desa Kendawangan Kiri, Kec. Kendawangan, Kab. Ketapang
84
PP. Kuala Mempawah
Kalimantan Barat
Kab. Pontianak
711
Jl. Raya Mempawah, Desa Pasir Wan Salim, Kec. Mempawah Timur, Kab. Pontianak
85
PP. Lemukutan
Kalimantan Barat
Kab. Bengkayang
711
Lemukutan, Desa Karimunting, Kec. Sungai Raya Kepulauan, Kab. Bengkayang
86
PP. Liku
Kalimantan Barat
Kab. Sambas
711
Jln. Raya Liku Paloh, Dusun Perintis, Desa Nibung, Kec. Paloh, Kab. Sambas
87
PP. Medan Seri
Kalimantan Barat
Kab. Kubu Raya
711
Desa Medan Seri, Kec. Batu Ampar, Kab. Kubu Raya
88
PP. Muara Kubu
Kalimantan Barat
Kab. Kubu Raya
711
Sui Kakap, Desa Muara Kubu, Kec. Kubu, Kab. Kubu Raya
89
PP. Nusa Pati
Kalimantan Barat
Kab. Pontianak
711
Sui Pinyuh, Desa Sungai Pinyuh, Kec. Sungai Pinyuh, Kab. Pontianak
90
PP. Padang
Kalimantan Barat
Kab. Kayong Utara
711
Desa Padang, P. Karimata, Kec. P. Maya Kepulauan, Kab. Kayong Utara 141
NO
NAMA PELABUHAN
PROV
KOTA/KAB.
WPP
ALAMAT
91
PP. Pemangkat
Kalimantan Barat
Kab. Sambas
711
JL Penjajap Timur, Desa Penjajap, Kec. Pemangkat, Kab. Sambas
92
PP. Pesaguan
Kalimantan Barat
Kab. Ketapang
711
Desa Pesaguan Kanan, Kec. Matan Hilir Selatan, Kab. Ketapang
93
PP. Pulau Kabung
Kalimantan Barat
Kab. Bengkayang
711
Pulau Kabung, Desa Karimunting, Kec. Sungai Raya Kepulauan, Kab. Bengkayang
94
PP. Pulau Kumbang
Kalimantan Barat
Kab. Kayong Utara
711
P. Kumbang, Kec. Sukadana, Kab. Kayong Utara
95
PP. Rasau Jaya
Kalimantan Barat
Kab. Kubu Raya
711
Desa Rasau Jaya, Kec. Rasau, Kab. Kubu Raya
96
PP. Sedau
Kalimantan Barat
Kota Singkawang
711
Jl.Pasar Sedau, Desa Sedau, Kec. Singkawang Selatan, Kota Singkawang
97
PP. Selakau
Kalimantan Barat
Kab. Sambas
711
Jln. Raya Selakau, Desa Sungai Nyirih, Kec. Selakau, Kab. Sambas
98
PP. Semudun
Kalimantan Barat
Kab. Pontianak
711
Jln. Raya Semudun, Desa Semudun, Kec. Sungai Kunyit, Kab. Pontianak
99
PP. Sentebang
Kalimantan Barat
Kab. Sambas
711
Jl. M.Akib Sentebang Barat, Desa Sentebang, Kec. Jawai, Kab. Sambas
100
PP. Sepok Laut
Kalimantan Barat
Kab. Kubu Raya
711
Ds. Sepuk Laut, Kec. Teluk Pakedai, Kab. Kubu Raya
101
PP. Siduk
Kalimantan Barat
Kab. Kayong Utara
711
Desa Siduk, Kec. Sukadana, Kab. Kayong Utara
102
PP. Sui Purun
Kalimantan Barat
Kab. Pontianak
711
Sui Purun, Desa Sungai Pinyuh, Kec. Sungai Pinyuh, Kab. Pontianak
103
PP. Sui Raya
Kalimantan Barat
Kab. Bengkayang
711
Desa Sungai Duri, Kec. Sungai Raya, Kab. Bengkayang
104
PP. Suka Bangun
Kalimantan Barat
Kab. Ketapang
711
Jl. Hayam Wuruk, Desa Suka Bangun Dalam, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang
105
PP. Sukadana
Kalimantan Barat
Kab. Kayong Utara
711
Desa Sukadana, Kec. Sukadana, Kab. Kayong Utara
106
PP. Sungai Duri
Kalimantan Barat
Kab. Bengkayang
711
Jln. Raya Sungai Duri, Desa Sungai Duri, Kec. Sungai Raya, Kab. Bengkayang
107
PP. Sungai Jaga
Kalimantan Barat
Kab. Bengkayang
711
Sui jaga, Desa Karimunting, Kec. Sungai Raya Kepulauan, Kab. Bengkayang
108
PP. Sungai Jawi
Kalimantan Barat
Kota Pontianak
711
Jl. Komyos Sudarso, Desa Sungai Jawi Luar, Kec. Pontianak Barat, Kota Pontianak 142
NO
NAMA PELABUHAN
PROV
KOTA/KAB.
WPP
ALAMAT
109
PP. Sungai Kakap
Kalimantan Barat
Kab. Kubu Raya
711
Desa Sungai Kakap, Kec. Sungai Kakap, Kab. Kubu Raya
110
PP. Sungai Kunyit
Kalimantan Barat
Kab. Pontianak
711
Jl. Raya Sungai Kunyit, Desa Sungai Kunyit Laut, Kec. Sungai Kunyit, Kab. Pontianak
111
PP. Sungai Pinyuh
Kalimantan Barat
Kab. Pontianak
711
Jl. Raya Pinyuh, Desa Sungai Pinyuh, Kec. Sungai Pinyuh, Kab. Pontianak
112
PP. Sungai Rengas
Kalimantan Barat
Kab. Kubu Raya
711
Jl. Pramuka Nipah Kuning, Desa Sungai Rengas, Kec. Sungai Kakap, Kab. Kubu Raya
113
PP. Sungai Sambas
Kalimantan Barat
Kab. Kayong Utara
711
Pangkalan Buton, Sungai Sambas, Sukadana Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat
114
PP. Tanah Hitam
Kalimantan Barat
Kab. Sambas
711
Desa Tanah Hitam Kecamatan Paloh, Kab. Sambas
115
PP. Tanjung Bunga
Kalimantan Barat
Kab. Kubu Raya
711
Desa Tanjung Bunga, Kecamatan Teluk Pakedai, Kab. Kubu Raya
116
PP. Tanjung Satai
Kalimantan Barat
Kab. Kayong Utara
711
Desa Tanjung Satai, Kec. P. Maya Kepulauan, Kab. Kayong Utara
117
PP. Teluk Batang
Kalimantan Barat
Kab. Kayong Utara
711
Jl. Pelabuhan No.1, Desa Teluk Batang, Kec. Teluk Batang, Kab. Kayong Utara
118
PP. Teluk Melano Kota
Kalimantan Barat
Kab. Kayong Utara
711
Dusun Teluk Melano, Kec. Simpang Hilir, Kab. Kayong Utara
119
PP. Teluk Suak
Kalimantan Barat
Kab. Bengkayang
711
Jln. Raya Teluk Suak, Desa Karimunting, Kec. Sungai Raya Kepulauan, Kab. Bengkayang
120
PP. Temajuk/Desa Temajok
Kalimantan Barat
Kab. Sambas
711
Jl. Raya Temajuk, Desa Temajok/Temajok, Kec. Paloh, Kab. Sambas
E. CLUSTER 5 (BALI, NTB, NTT, SULUT, SULBAR, SULSEL, MALUKU, MALUT, PAPUA BARAT, PAPUA) NO A
NAMA PELABUHAN
PROV.
KOTA/ KAB.
WPPNRI
ALAMAT
PPS BITUNG
1
PP. Amurang
Sulawesi Utara
2
PP. Baroko Tanjung Sidupa
Sulawesi Utara
Kab. Minahasa Selatan
716
Kel. Kawangkoan Bawah Kec. Amurang Barat ( Amurang ) Kabupaten Minahasa Selatan Sulawesi Utara
Kab. Bolaang Mongondow Timur
715
Desa Sidupa, Kec. Pinogaluman, Kab. Bolaang Mongodow Timur 143
NO
NAMA PELABUHAN
PROV.
KOTA/ KAB.
WPPNRI
ALAMAT
3
PP. Belang
Sulawesi Utara
Kab. Minahasa Tenggara
715
Desa Borgo 1, Kec. Belang, Kab. Minahasa Tenggara
4
PP. Bitung
Sulawesi Utara
Kota Bitung
716
Kelurahan Aertembaga Satu, Kec. Aertembaga, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara
5
PP. Bolang Uki
Sulawesi Utara
Kab. Bolaangmong ondow
716
Bolang Uki, Kab. Bolaang Mongondow
6
PP. Calaca
Sulawesi Utara
Kota Manado
716
Calaca Wenang, Manado
7
PP. Dagho
Sulawesi Utara
Kab. Sangihe Talaud
716
Desa Dagho, Kec. Tamako, Kepulauan Sangihe
8
PP. Dodepo
Sulawesi Utara
Kab. Bolaangmong ondow
716
Desa Dudepo, Kec. Bolaang Uki, Kota Bolaang Mongon
9
PP. Kabaruan
Sulawesi Utara
Kab. Kep. Talaud
716
Kecamatan Kabaruan, Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara
10
PP. Kema
Sulawesi Utara
Kab. Minahasa Utara
716
Desa Kema III, Kec. Kema, Minahasa Utara
11
PP. Labuan Uki
Sulawesi Utara
Kab. Bolaangmong ondow
716
Jalan Boulevard Molibagu, Desa Pintadia, Kec. Bolaang UKI, Kota Bolaang Mongodow
12
PP. Likupang
Sulawesi Utara
Kab. Minahasa Utara
716
Desa Likupang II, Kec. Likupang Timur, Minahasa Utara
13
PP. Lirung
Sulawesi Utara
Kab. Kep. Talaud
716
Lirung Kab. Kepulauan Talaud
14
PP. Peta
Sulawesi Utara
716
Peta, Kab. Sangihe Talaud
15
PP. Popudu
Sulawesi Utara
Kab. Sangihe Talaud Kab. Bolaangmong ondow
716
Popudu, Kab. Bolaangmongondow
16
PP. Salibabu
Sulawesi Utara
Kab. Kep. Talaud
716
Lawasan , Desa Dalum, Kec. Salibabu, Kepulauan Talaud
17
PP. Tumumpa
Sulawesi Utara
Kota Manado
716
Komp Pelabuhan Perikanan Tumumpa 2 kngk 3, Desa Tu
18
PP. Babana
Sulawesi Barat
Kab. Mamuju
713
Desa Babana, Kec. BudongBudong Kab. Mamuju Prov. Sulawesi Barat
19
PP. Banggae
Sulawesi Barat
Kab. Majene
713
Desa Banggae, Kec. Banggae, Kab. Majene
20
PP. Kasiwa (Kasiwah)
Sulawesi Barat
Kab. Mamuju
713
JL. Nelayan, Desa Kasiwa, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju
21
PP. Lantora
Sulawesi Barat
Kab. Polewali Mandar
713
Jalan Bahari Barat, Desa Lantora, Kec. Polewali 144
PROV.
KOTA/ KAB.
WPPNRI
NO
NAMA PELABUHAN
ALAMAT
22
PP. Palipi
Sulawesi Barat
Kab. Majene
713
Desa Palipi, Kec. Sendana, Kab. Majene, Prov. Sulawesi Barat
23
PP. Tinambung
Sulawesi Barat
Kab. Polewali Mandar
713
Desa Tangnga-Tangnga, Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar, Prov. Sulawesi Barat
24
PP. Balambang
Sulawesi Selatan
Kab. Luwu
713
Desa Raja, Kec. Bua, Kab. Luwu
25
PP. Bawasalo
Sulawesi Selatan
Kab. Pangkep
713
Desa Bawasolo, Kec. Segeri, Pankajene Kepulauan
26
PP. Beba
Sulawesi Selatan
Kab. Takalar
713
Desa Beba, Kab. Takalar
27
PP. Benteng/Bonehalan g
Sulawesi Selatan
Kab. Selayar
713
Benteng Selatan, Kep. Selayar
28
PP. Bentenge
Sulawesi Selatan
Kab. Bulukumba
713
Jl. Yos Sudarso, Desa Batenge, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba
29
PP. Birea
Sulawesi Selatan
Kab. Bantaeng
713
Birea, Desa Pa'Jukukang, Kec. Pa'Jukukang, Kab. Bantaeng
30
PP. Boddia
Sulawesi Selatan
Kab. Takalar
713
Desa Boddia, Kec. Galesong, Kab. Takalar
31
PP. Bone - Bone
Sulawesi Selatan
Kab. Luwu Utara
713
Bone-Bone, Luwu Utara
32
PP. Bonepute
Sulawesi Selatan
Kab. Luwu
713
Desa Bonepute, Kec. Larompong Selatan, Kab. Luwu
33
PP. Bonto Bahari Bulukumba
Sulawesi Selatan
Kab. Bulukumba
713
Desa Bontobahari, Kab. Bulukumba
34
PP. Bonto Bahari Maros
Sulawesi Selatan
Kab. Maros
713
Desa Bonto Bahari, Kec. Bontoa, Kab. Maros
35
PP. Borombong
Sulawesi Selatan
Kota Makassar
713
Desa Barambong, Kec. Tamalate, Kota Makassar
36
PP. Botto
Sulawesi Selatan
Kab. Wajo
713
37
PP. Cempae
Sulawesi Selatan
Kota ParePare
713
38
PP. Cendanae
Sulawesi Selatan
Kab. Wajo
713
Cendanae Kab. Wajo Prov. Sulawesi Selatan
39
PP. Herlang
Kab. Bulukumba
713
Herlang
40
PP. Jene
Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan
Kab. Takalar
713
Kecamatan Jene, Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan
41
PP. Jeneponto (Tanru Sampe)
Sulawesi Selatan
Kab. Jeneponto
713
Desa Tanrusampe, Kec. Binamu, kab. Jeneponto
42
PP. Kajang
Sulawesi Selatan
Kab. Bulukumba
713
Jl. Pelabuhan Kassi, Desa Tanah Jaya, Kec. Kajang, Bulukumba
43
PP. Kajuara
Sulawesi Selatan
Kab. Bone
713
Desa Angkue, Kec. Kajuara, Kab. Bone
Desa Botto, Kec. Takkalalla, Kab. Wajo Jl. Sumur Jodoh, Desa Wt. Soreang, Kec. Soreang, Kota ParePare
145
PROV.
KOTA/ KAB.
WPPNRI
NO
NAMA PELABUHAN
ALAMAT
44
PP. Kalibone
Sulawesi Selatan
Kab. Pangkep
713
45
PP. Kayuadi
Sulawesi Selatan
Kab. Selayar
713
46
PP. Kupa
Sulawesi Selatan
Kab. Barru
713
47
PP. Labuang
Sulawesi Selatan
Kab. Maros
713
48
PP. Lamangkia
Sulawesi Selatan
Kab. Takalar
713
49
PP. Lappa
Sulawesi Selatan
Kab. Sinjai
713
Jl. Cakalang, Desa Lappa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai
50
PP. Lonrae
Sulawesi Selatan
Kab. Bone
713
Desa Kel. Lonrae, Kec. Kec. Tenate Riattang Timur, Kab. Bone
51
PP. Maccinibaji
Sulawesi Selatan
Kab. Pangkep
713
Maccini Baji, Desa Pundata Baji, Kec. Labbakang, Kab. Pangkajene Kep.
52
PP. Malili
Sulawesi Selatan
Kab. Luwu Timur
713
Desa Wewangriu, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur
53
PP. Pabbiringan
Sulawesi Selatan
Kab. Jeneponto
713
Desa Pabiringan Kec. Binamu Kab. Jenepoto
54
PP. Pajalele
Sulawesi Selatan
Kab. Pinrang
713
Desa Pajalele Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan
55
PP. Paotere
Sulawesi Selatan
Kota Makassar
713
JL. Sabutung, Desa Gusung, Kec. Ujung Tanah, Kota Makassar
56
PP. Polejiwa
Sulawesi Selatan
Kab. Barru
713
Desa Tellumpanua, Kec. Tanete Rilau, Kab. Barru
57
PP. Pontap
Sulawesi Selatan
Kota Palopo
713
JL.Abdullah Dg Mappuji No 16 Palopo, Desa Ponjalae, Kec. Wara Timur, Kota Palopo
58
PP. Rajawali
Sulawesi Selatan
Kota Makassar
713
Jl. Ujung Tanah
59
PP. Siwa
Sulawesi Selatan
Kab. Wajo
713
Siwa, Bulete, Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo, Sulawesi Selatan 90992, Indonesia
60
PP. Tongke-Tongke
Sulawesi Selatan
Kab. Sinjai
713
Desa Tongke-Tongke, Kec. Sinjai Timur, Kab. Sinjai
61
PP. Ulo-Ulo
Sulawesi Selatan
Kab. Luwu
713
62
PP. Untia
Sulawesi Selatan
Kota Makassar
713
B
PPN PENGAMBENGAN
Kalibone, Desa Bontolangkasa, Kec. Minasa Tene Kecamatan Takabonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan Desa Kupa, Kec. Mallusetasi, Barru Jalan Bambu Runcing, Desa Alliritengae, Kec. Turikale, Kab. Maros Kecamatan Lamangkia, Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan
Desa Ulo-Ulo, Kec. Belopa Kab.Luwu Jl. Salodong, Kelurahan Untia, Kec. Biringkanayya, Kota Makassar
146
PROV.
KOTA/ KAB.
WPPNRI
NO
NAMA PELABUHAN
ALAMAT
63
PP. Air Kuning
Bali
Kab. Jembrana
573
64
PP. Amed
Bali
Kab. Karang Asem
573
65
PP. Batununggul
Bali
Kab. Klungkung
573
66
PP. Kedonganan
Bali
Kab. Badung
573
67
PP. Kusamba
Bali
Kab. Klungkung
573
68
PP. Pengambengan
Bali
Kab. Jembrana
573
Jalan Pelabuhan Perikanan No.1, Desa Pengambengan,
69
PP. Sangsit
Bali
Kab. Buleleng
713
Dusun Pabean, Desa Sangsit, Kec.Sawan, Kab. Buleleng
70
PP. Serangan
Bali
Kota Denpasar
573
Desa Serangan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar
71
PP. Tanjung Benoa
Bali
Kab. Badung
573
Jl. Segara Kulon No.29, Desa Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung
72
PP. Tejakula
Bali
Kab. Buleleng
713
Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng Provinsi Bali
73
PP. Batu Nampar
Nusa Tenggara Barat
Kab. Lombok Timur
573
Desa Jerowaru Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat
74
PP. Bonto Kape
Nusa Tenggara Barat
Kab. Bima
713
Desa Bonto Kape, Kec. Bolo, Kab. Bima
75
PP. Labuhan Aji Pulau Moyo
Nusa Tenggara Barat
Kab. Sumbawa
713
Labuhan Aji Pulau Moyo Kec. Labuhan Badas, Kab. Sumbawa, Nusa Tenggara Barat
76
PP. Labuhan Buwah / Labuhan Buwak
Nusa Tenggara Barat
Kab. Sumbawa
573
Desa Labuhan Labuhan Buwak Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat
77
PP. Labuhan Haji
Nusa Tenggara Barat
Kab. Lombok Timur
573
Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat
78
PP. Labuhan Lalar
Nusa Tenggara Barat
Kab. Sumbawa
573
Desa Labuhan Lalar Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
79
PP. Labuhan Lombok
Nusa Tenggara Barat
Kab. Lombok Timur
573
Jl.Raya Sambelia Km 3, Desa Labuhan Lombok, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur
Desa Air Kuning Kec. Jembrana Kab. Jembrana Prov. Bali Banjar Dinas Amed, Desa Purwakerthi, Kec. Abang, Kab. Karangasem Nusapenida, Kab. Klungkung, Prov.Bali Jl. Pantai kedonganan Kelurahan Kedonganan Kecamatan Kuta, Badung Dusun Pantai Segara Kusampa, Desa Kusamba, Kec. Dawan, Kab. Klungkung
147
NO
NAMA PELABUHAN
PROV.
KOTA/ KAB.
WPPNRI
ALAMAT
Kab. Sumbawa
573
Desa Labuhan Mapin, Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat
80
PP. Labuhan Mapin
Nusa Tenggara Barat
81
PP. Labuhan Terata
Nusa Tenggara Barat
Kab. Sumbawa
713
Desa Labuhan Terata, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
82
PP. Sape
Nusa Tenggara Barat
Kab. Bima
573
Pangkalan Desa Bugis Kec. Sape Kab. Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat
83
PP. Soro Kempo
Nusa Tenggara Barat
Kab. Dompu
713
Desa/Kelurahan Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat
84
PP. Soroadu
Kab. Dompu
713
Dusun Genta Desa Jambu Kec. Bajo. Kab. Dompu
85
PP. Tanjung Luar
Kab. Lombok Timur
573
Desa Tanjung Luar, Kec. Keruak, Kab. Lombok Timur
86
PP. Teluk Awang
Kab. Lombok Tengah
573
Dusun Awang Balaq, Desa Mertak, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah
87
PP. Teluk Santong
Kab. Sumbawa
713
Jl. Lintas Sumbawa Bima, Desa Teluk Santong, Kec. Plampang
88
PP. Waworada
Kab. Bima
573
Desa Rompo, Kab. Bima, Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat
89
PP. Aimere
Nusa Tenggara Timur
90
PP. Alok
Nusa Tenggara Timur
91
PP. Amagarapati
92
PP. Amakole Jaya
93
PP. Atapupu
94
PP. Ende
95
PP. Hukung Lewoleba
Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur
Bajawa-Ruteng, Desa Aimere Timur Kel.Aimere Timur, Kec. Aimere, Kab. Ngada, Nusa Tenggara Timur JL.Cakalang, Desa Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Propinsi Nusa Tenggara Timur.r
Kab. Ngada
573
Kab. Sikka
713
Kab. Flores Timur
713
Amagarapati, Kecamatan Larantuka
Kab. Flores Timur
713
Waiwadan,Kecamatan Adonara barat, Flores Timur
Kab. Belu
573
Jl. Mota' ain, Desa Desa Jenilu, Kec. Kakuluk Mesak, Kab. Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur
Kab. Ende
713
Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur
Kab. Lembata
573
Pada,Nubatukan, Kabupaten Lembata 148
NO
NAMA PELABUHAN
96
PP. Kenarilang
97
PP. Konge
98
PP. Labuhan Bajo
99
PROV. Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur
KOTA/ KAB.
WPPNRI
ALAMAT
Kab. Alor
713
Kalabahi Barat, Kec. Teluk Mutiara
Kab. Nagekeo
713
Nangadhero, Kec. Asesa, Nagakeo
Nusa Tenggara Timur
Kab. Manggarai Barat
713
Sukarno Hatta Kampung Ujung, Kec. Komodo, Kab.Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur
PP. Nangamese
Nusa Tenggara Timur
Kab. Ngada
713
Jl. Raya Riung-Pota, Desa Kelurahan Nangamese, Kec Riung, Kab. Ngada
100
PP. Oeba Kupang
Nusa Tenggara Timur
Kab. Kupang
573
Jl. Alor Desa Fatu Besi, Kec. Kelapa Lima, Kab. Kupang, Nusa Tenggara Timur
101
PP. Paupanda
Kab. Ende
713
Desa Paupanda, Kec. Ende Selatan Kab. Ende
102
PP. Ritaebang
Kab. Flores Timur
713
Kel. Ritaebang, Kec. Solor Barat, Kab. Flores Timur
103
PP. Tenau Kupang
Kota Kupang
573
JL. Yos Sudarso, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, NTT
104
PP. Tulandale
Kab. Rote Ndao
573
Desa Metina, Kec. Lobalain, Kab. Rota Ndao
105
PP. Wini
Kab. Timur Tengah Utara
573
Rt. 05/RW III, Kel. Humusu C, Kec. Insana Utara, Kab. Timur Tengah Utara
106
PP. Wonokaka
Kab. Sumba Barat
573
Desa Wonokaka, Kec. Waihura, Kab. Sumba Barat
Papua
Kab. Biak Numfor
717
717
Jl. Wolter Monginsidi, Kompleks perikanan samping Pasar Ikan Biak, Desa Fandoi, Kec. Biak Numfor, Kabupaten Biak Numfor
C 107
Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur
PPN AMBON PP. Biak
108
PP. Fandoi
Papua
Kab. Biak Numfor
109
PP. Hamadi
Papua
Kota Jayapura
717
Jl. Perikanan, Kel. Hamadi, Kec Jayapura Selatan, Kab. Kota Jayapura, Prov. Papua
110
PP. Korem
Papua
Kab. Biak Numfor
717
Kampung Korem Kecamatan Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua
149
WPPNRI
ALAMAT
Kab. Merauke
718
Jl. Nowari - Merauke, Desa Karang Indah, Kec. Merauke, Kabupaten Merauke
Papua
Kab. Asmat
718
PP. Sumuraman
Papua
Kab. Mappi
718
PP. Waropen
Papua
Kab. Waropen
717
NO
NAMA PELABUHAN
111
PP. Merauke
Papua
112
PP. Omor
113 114
D
PROV.
KOTA/ KAB.
Kecamatan Omor, Kabupaten Asmat Provinsi Papua Sumuraman, Kabupaten Mappi Provinsi Papua Botawa, Kabupaten Waropen Provinsi papua
PPN TERNATE
115
PP. Bacan
Maluku Utara
Kab. Halmahera Selatan
715
Jalan Kompleks PPP Bacan Panamboang, Kec. Bacan Selatan, Kab. Halmahera Selatan
116
PP. Bobong
Maluku Utara
Kab. Kep. Sula
715
Taliabu Barat, Kepulauan Sula, Maluku Utara
117
PP. Daruba
Maluku Utara
Kab. Morotai
715
Joubela Morotai Selatan Pulau Morotai, Maluku Utara
118
PP. Dufa-Dufa
Maluku Utara
Kota Ternate
715
Desa Dufa-dufa, Kec. Ternate Utara, Kota Ternate
119
PP. Goto
Maluku Utara
Kota Tidore Kepulauan
715
Desa Goto, Kel. Goto Kec. Kota Tidore, Kab. Kota Tidore kepulauan, Provinsi. Maluku Utara
120
PP. Manitinting
Maluku Utara
715
Desa Manitinting, Kec. Maba Selatan, Kab. Halmahera Timur
121
PP. Pulau Gebe
Maluku Utara
715
Desa Umere, Kec. Pulau Gebe, Kab. Halmahera Tengah
122
PP. Ruba-Ruba
Maluku Utara
715
Buo, Loloda, Halmahera Barat, Maluku Utara
123
PP. Sayoang
Maluku Utara
Kab. Halmahera Selatan
715
Samping Pelabuhan Feri, Desa Sayoang, Kec. Bacan Timur, Kab. Halmahera Selatan
124
PP. Sofifi
Maluku Utara
Kota Tidore Kepulauan
715
Kelurahan Sofifi, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Utara Provinsi Maluku Utara
125
PP. Ternate
Maluku Utara
Kota Ternate
715
Jl. Pasar Inpres Bastiong Ternate, Desa Bastiong, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate
126
PP. Tiley
Maluku Utara
Kab. Morotai
715
Desa Tiley, Kec. Morotai Selatan Barat, Kab. Kep. Morotai
127
PP. Tobelo
Maluku Utara
Kab. Halmahera Utara
715
Desa Wosia Tobelo, Kab. Halmahera Utara
Kab. Halmahera Timur Kab. Halmahera Tengah Kab. Halmahera Barat
150
PROV.
KOTA/ KAB.
WPPNRI
NO
NAMA PELABUHAN
ALAMAT
128
PP. Tuada
Maluku Utara
Kab. Halmahera Barat
715
Desa Tuada, Kec. Jailolo, Halmahera Barat
129
PP. Wainin
Maluku Utara
Kab. Kep. Sula
715
Desa Wainin, Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula
130
PP. Weda
Maluku Utara
Kab. Halmahera Tengah
715
Desa Fidi Jaya, Kec. Weda, Kab. Halmahera Tengah
131
PP. Adijaya
Papua Barat
Kab. Kaimana
718
Desa Adijaya Kab. Kaimana Prov. Papua Barat
132
PP. Bintuni
Papua Barat
Kab. Teluk Bintuni
715
Jl. Raya Bintuni Kompleks Pasar Central, Desa Bintuni Timur, Kec. Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni
133
PP. Dotir
Papua Barat
Kab. Teluk Wondama
717
Kelurahan Dotir Kecamatan Wasior, Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua
134
PP. Dulan Pok-pok
Papua Barat
Kab. Fak-Fak
715
Jl. Yos Sudarso Kampung Dulan Pok-Pok, Kelurahan Wagom, Kec. Fak-Fak, Kabupaten Fak-Fak
135
PP. Katapop
Papua Barat
Kab. Sorong
715
Katinim, Desa Katapop Pantai, Kec. Salawati, Kabupaten Sorong
136
PP. Klademak
Papua Barat
Kota Sorong
715
Jl. Puri Klaligi ( Kompleks PPI Klademak ), Desa Klaligi, Kec. Distrik Manoi, Kota Sorong
137
PP. Sanggeng
Papua Barat
Kab. Manokwari
717
Jalan Toba no.01 Sanggeng, Desa Sanggeng, Kec. Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari
138
PP. Sorong
Papua Barat
Kota Sorong
715
Jl. Cakalang (Kuda Laut)Sorong, Desa Kampung Baru, Kec. Sorong Barat, Kota Sorong
139
PP. Wersar
Papua Barat
Kab. Sorong Selatan
715
Jl. Perikanan No. 1 Wersar Teminabuan, Desa Wersar, Kec. Teminabuan, Sorong Selatan
E
PPN TUAL
140
PP. Amahai
Maluku
Kab. Maluku Tengah
714
Soahuku, Amahai, Maluku Tengah, Maluku
141
PP. Ambon
Maluku
Kota Ambon
714
JL. Sultan Hasanuddin, Desa Batu Merah, Kec. Sirimau, Kota Ambon
142
PP. Banda
Maluku
Kab. Maluku Tengah
714
Lonthor, Banda, Maluku Tengah, Maluku
143
PP. Dobo
Maluku
Kab. Kep. Aru
718
Desa Siwalima, Pulau-pulau Aru, Kab. Kepulauan Aru 151
WPPNRI
ALAMAT
Kota Ambon
714
Dusun Eri, Desa Negeri Nusaniwe, Kec. Nusaniwe, Kota Ambon
Maluku
Kab. Maluku Tengah
714
PP. Kalar Kalar
Maluku
Kab. Kep. Aru
718
147
PP. Kelvik Taar
Maluku
Kota Tual
714
148
PP. Leihitu
Maluku
149
PP. Masarete
Maluku
150
PP. Masohi
Maluku
151
PP. Penambungan
Maluku
152
PP. Salahutu
Maluku
153
PP. Tamher Timur
Maluku
Kab. Seram Bagian Timur
714
154
PP. Tehoru
Maluku
Kab. Maluku Tengah
714
155
PP. Tual
Maluku
Kota Tual
714
JL. Dumar, Dusun Dumar, Kec. Dullah Selatan, Kota Tual
156
PP. Ukularang
Maluku
Kab. Maluku Tenggara Barat
714
Kec. Saumlaki, Kab. Maluku Tenggara Barat
157
PP. Wetar
Maluku
Kab. Maluku Barat Daya
714
Desa Klishatu, Kec. Wetar, Kab. Maluku Barat Daya
NO
NAMA PELABUHAN
PROV.
144
PP. Eri
Maluku
145
PP. Haria
146
KOTA/ KAB.
Kab. Maluku Tengah Kab. Buru Kab. Maluku Tengah Kab. Maluku Tenggara Kab. Maluku Tengah
714 714 714
714 714
Desa Haria Kecamatan Saparua Kabupaten maluku Tengah Provinsi Maluku Desa Kalar Kalar, Kecamatan Aru Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku Pulau Kelvik, Desa Taar, Kec. Dullah Selatan, Kota Tual Kecamatan Leihitu, Kabupaten maluku Tengah Provinsi Maluku Kabupaten Buru Jalan Tanjung Kuako, Desa Negeri Soahuku, Kec. Amahai, Kabupaten Maluku Tengah Penambungan, Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku Kelurahan Tamher Timur Kecamatan wakate, Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku
152