EKSISTENSI GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH
INTISARI Penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan keberadaan good corporate governance pada Badan Usaha Milik Daerah melalui pelaksanaan aspek prudential. Selanjutnya kesungguhan terhadap kepatuhan pelaksanaan prudential dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah kerap ditemukan pelanggaran karena diabaikannya filosofis yang terkandung dalam prudential yaitu komitmen pada awal tugas dan azas keterbukaan pada saat melaksanakan kegiatan oleh setiap pengelola, sehingga menjadi pendorong bagi sumberdaya manusia yang tersedia agar berperan optimal dalam mengelola tugas masing-masing. Prudential dan asas good corporate governance adalah memiliki substansi transparancy, acuntability, responcibility, independention. Kewajaran yang dimaksudkan bukan hanya untuk aspek bisnis perbankan saja tetapi dapat dijadikan pedoman dalam pengeolaan perusahaan berbentuk Persero, sektor pemerintahan dan swasta. Menjalankan aktifitas bisnis haruslah didasari oleh etika bisnis yaitu good faith yang merupakan roh dan jiwa Good Corporate Governance. Keseriusan dalam prudential guna tercapainya pengelolaan yang baik (good governance) seharusnya melibatkan tiga unsur pokok yaitu negara, dunia usaha dan masyarakat. Ketiga unsur pokok dimaksud harus mampu menciptakan situasi kondusif dalam penerapan Good Governance. Ketiga unsur pokok itu memiliki fungsi saling berpengaruh dan saling mendukung, guna mewujudkan pengelolaan perusahaan yang baik dan kepemerintahan yang bersih dan berwibawa.
331
1.
Pendahuluan
Koperasi
Peranan
Negara
dalam
dan
menjalankan
Swasta
dalam
kegiatan
usahanya
mewujudkan dominasinya terhadap
senantiasa melaksanakan peran yang
kepentingan rakyat dalam bidang
satu sama lain saling mendukung
ekonomi yang mendasar diwujudkan
berdasarkan
melalui BUMN dan BUMD yang
ekonomi.
mendapatkan
legitimasi
konstitusi
Sistem
dari Namun
Negara.
sistem
demokrasi
perekonomian
nasional, BUMN dan BUMD ikut
pelaksanaannya tetap dalam kerangka
berperan
filosofi
pada
dan/atau jasa yang diperlukan dalam
sehingga
rangka mewujudkan sebesar-besarnya
yang
kepentingan
berpihak umum
terpenuhi kesejahteraan masyarakat. Pernyataan
di
atas
dapat
menghasilkan
kemakmuran BUMN
barang
masyarakat.
dan
BUMD
Peran
dirasakan
Undang-Undang
semakin penting sebagai pelopor
Dasar Negara Republik Indonesia
dan/atau perintis dalam sektor-sektor
1945, sebagaimana Pasal 33 ayat (2)
usaha yang belum diminati usahas
dan ayat (3) yang menegaskan bahwa
wasta. Di samping itu, BUMN dan
cabang-cabang produksi yang penting
BUMD
bagi Negara dan yang menguasai
sebagai pelaksana pelayanan publik,
hajat hidup orang banyak dikuasai
penyeimbang
oleh Negara, sedangkan bumi dan air
swasta besar, dan turut membantu
serta kekayaan alam yang terkandung
pengembangan usaha kecil/koperasi.
didalamnya dikuasai oleh Negara dan
BUMN
dipergunakan untuk sebesar-besarnya
merupakansalah
kemakmuran rakyat.
penerimaan negara yang signifikan
ditemukan
pada
Badan Usaha Milik Negara dan
BUMD
yang
seluruh
atau
juga
mempunyai
peran
kekuatan-kekuatan
dan
BUMD satu
juga sumber
dalam berbagai jenis pajak, dividen dan hasil privatisasi. Pelaksanaan peran BUMN
sebagian Negara yang dipisahkan, merupakan salah satu pelaku ekonomi
dan BUMD
dalam sistem perekonomian nasional,
dalam kegiatan usaha pada hamper
disamping usaha swasta dan koperasi.
seluruh sektor perekonomian, seperti
Badan Usaha Milik Negara, BUMD,
sektor
332
tersebut
pertanian,
diwujudkan
perikanan,
perkebunan, kehutanan, manufaktur,
sebagai
pelopor/perintis
maupun
pertambangan, keuangan, pos dan
sebagai
penyeimbang
kekuatan
telekomunikasi, transportasi, listrik,
swasta besar, juga belum sepenuhnya
industridan
dapat dilaksanakan.
perdagangan,
serta
konstruksi.
Secara umum, saatini BUMD
Permasalahan menarik justru
cenderung dibebani dengan berbagai
pada BUMD yang karena amanat
tugas yang selain tidak produktif,
Undang-undang
bahkan
cenderung
mendistorsi
keberadaannya namun seiring dengan
kegiatan
utama
perusahaan
diberlakukannya
Undang-Undang
tersebut, misalnya membina kegiatan
Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
jenis-jenis olah raga tertentu, sponsor
Otonomi
kegiatan yang tidak ada kaitannya
menjadi
Daerah
kuat
menjadikan
keberadaannya unik,
variatif dan
berat dalam bersaing.
dengan
core
banyaknya
Trend merubah
perusahaan
dari
business.
biaya
menurunkan
jenis
tingkat
Makin ini
akan
efisiensi
negara menjadi perusahaan swasta
perusahaan. Dari sisi pendapatan,
dan
meningkatkan
terlalu rendahnya pendapatan yang
kesejahteraan rakyat yang digagas
diperoleh BUMD bias bersumber dari
oleh Inggris menjadikan model utama
rendahnya harga penjualan produk
dalam perubahan global dari Negara
BUMD tersebut.
berhasil
kesejahteraan (welfarestate) menjadi
Semenjak BUMD beroperasi
privatisasi atau penswastaan BUMN
memang
dan BUMD.
tantangan besar yang dihadapi, antara
Perlu disadari pula bahwa
banyak
persoalan
dan
lain sebagian besar BUMD menderita
BUMD belum sepenuhnya mampu
kerugian
menyediakan barang dan/atau jasa
karena dikelola secara tidak efisien
yang bermutu tinggi bagi masyarakat
dan
dengan harga yang terjangkau serta
sehingga aneka bentuk perusahaan
belum mampu berkompetisi dalam
daerah ini tidak memiliki kemampuan
persaingan
lobal.
untuk berkompetisi dalam persaingan
keterbatasan
bisnis baik di pasar domestik maupun
Selain
itu,
sumberdaya,
bisnis
secarag
karena fungsi
BUMD
baik
yang
cukup
produktivitas
yang
signifikan
rendah
internasional. Beberapa faktor yang
333
menyebabkan pengelolaan sebagian
manajemen
besar BUMD tidak efisien sehingga
ditunjang berdasarkan kriteria politik.
mengalami kerugian dan menjadi
Keterkaitannya
beban keuangan negara antara lain:
dengan
1. Kaburnya status hokum dan
sebagai bagian dari birokrasi yang
struktur organisasi BUMD, tidak
absur ditas, yang sering berakibat
jelas apakah BUMD merupakan
kepada
pelaku ekonomi yang memiliki
kekuasaan politik, yang kebal dari
otonomi penuh ataukah hanya
segala
sebagai pelaksana atau bagian dari struktur organisasi suatu
2. Mayoritas BUMD tidak memiliki budaya
perusahaan
(corporateculture), visi dan misi perusahaan.
politik
begitu
menjadikan
kepentingan
kritik,
erat BUD
statusquo
sehingga
membuat
BUMD cenderung maju-mundur dan tidak mampu bersaing. diagnosis
atas
kondisi BUMD yang telah dilakukan memperlihatkan BUMD
ketidaksiapan
untuk
menghadapi
lingkungan bisnis yang terus berubah. Tuntutan kualitas, teknologi, dan
jiwa
entrepreneur
globalisasi
atau
internasionalisasi
dan profesionalisme SDM yang
pasar dihadapi BUMD dan pilihannya
mengelola
sehingga
hidup atau mati, dan bukan ditengah-
kinerja dan produktivitas sangat
tengah, “hidup enggan, mati tak
rendah.
mau”.
BUMD,
Memang
4. BUMD tidak dikelola dengan
diakui
bahwa
prinsip-prinsip manajemen bisnis
penerapan GCG di Indonesia sangat
yang baik (GCG) sebagai akibat
terlambat
dari campur tangan pemerintah
negara-negara lain. Hal itu terjadi
yang terlalu besar atau dominan dalamoperasional perusahaan. Namun dari sisi lain, salah satu
persoalan
menyangkut yang
334
biasanya
yang
Berdasarkan
pemerintahan.
3. Kurangnya
BUMD
pokok
social
bersifat
adalah
accountability
politik,
sebab
dibandingkan
dengan
karena masuknya konsep GCG relatif masih
baru.
Indonesia
Konsep pada
GCG
di
awalnya
diperkenalkan pemerintah Indonesia dan International Monetary Fund (IMF)dalam
rangka
pemulihan
ekonomi (economy recovery) pasca
prinsip
krisis. Namun demikian, pemerintah
(prudential) khususnya yang
Indonesia melalui Komite Nasional
berkaitan dengan GCG?
Indonesia Kelola
untuk
Kebijakan
Perusahaan
Governance
Tata
3.
Bagaimanakah
(Corporate
Policies)
kehati-hatian
cara
dan
upaya yang dapat ditempuh
telah
oleh pihak pemerintah dan
mengeluarkan The Indonesia Codefor
perusahaan terkait dengan
Good Corporate Governance, sebagai
upaya
pedoman dalam penerapan prinsip-
implementasi prinsip kehati-
prinsip GCG bagi masyarakat bisnis,
hatian
yang memuat hal-hal yang berkaitan
GCG dalam BUMD dapat
dengan
pemegang
tercipta?
direksi
dan
saham,
dewan
fungsi
komisaris,
kepentingan
(stakeholders), informasi
pengungkapan perusahaan
secara
okokpokokmasalahyangtelahdiuraikan sebelumnya,
maka
bertujuan untuk:
dan
1.
perlindungan
korupsi, terhadap
serta
agar
Berdasarkanlatarbelakangdanp
transparan, kerahasiaan, etikabisnis praktik
(prudential)
3. TujuanPenelitian
sekretaris perusahaan, sistem audit, pemangku
pengefektifan
lingkungan
penelitian
Mendiskripsikan dan mengetahui implementasi
hidup.
ini
prinsip-prinsip
GCG dalam BUMD.
2. Perumusan Masalah
2.
Mengetahui
dan
berbagai
persoalan
dan
penting dalam penelitian ini, sebagai
pelanggaran
terhadap
prinsip
berikut :
kehati-hatian
khususnya
Beberapa pokok permasalahan
1.
Bagaimanakah
pengelolaan BUMD.
Prinsip GCG dalam BUMD
2.
3.
Mendiskripsikan cara dan upaya
Mengapa dalam pengelolaan
yang
BUMD
pemerintah
berbagai
kerap
ditemukan
persoalan
pelanggaran
dan
terhadap
yang
berkaitan dengan GCG dalam
keberadaan
?
menganalisis
terkait
dapat
ditempuh dan
dengan
oleh
perusahaan pengefektifan
prinsip kehati-hatian sehubungan
335
dengan penerapan GCG pada BUMD. 4. Landasan Teori Tiga
unsur
dalam
sistem
hukum yakni legal structure, legal substance,
dan
(Lawrence
M.Friedman)
dapat
penjelasan
terkait
memberikan substansi dalam
legal
culture
keberadaan
penerapan
BUMD
GCG.
Unsur
structure dari suatu sistem hukum mencakup berbagai institusi yang diciptakan
oleh
sistem
hukum
tersebut dengan berbagai fungsi dan kewenangan yang ada padanya dalam rangka bekerjanya sistem GCG yang harus
diterapkan
perusahaan
di
Indonesia sebagai berikut:
melakukan
pengambilan
proses
keputusan
dan
pengungkapan informasi materil yang
relevan
mengenai
perusahaan. 2. Pengungkapan, penyajian
dimana
informasi
kepada
para pemangku kepentingan, baik
diminta maupun tidak
diminta,
sehubungan
dengan
berbagai hak terkait kinerja operasional,
keuangan
risiko usaha perusahaan. 336
adalah
dan
suatu
keadaan
dimana
perusahaan
dikelola
secara
profesional
tanpa
adanya
konflik
kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang
tidak
sesuai
dengan
peraturan perundang-undangan yang
berlaku
dan
prinsip-
prinsip korporasi yang sehat. 4. Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi,
pelaksanaan,
serta
pertanggung-jawaban manajemen
perusahaan
sehingga
pengelolaan
perusahaan
dapat
terlaksana
secara efektif dan ekonomis. 5. Pertanggungjawaban, kesesuaian
1. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam
3. Kemandirian,
adalah
pengelolaan
perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan berlaku
dan
yang
prinsip-prinsip
korporasi yang sehat. 6. Kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan
dalam
memenuhi
hak-hak
para
pemangku
kepentingan
yang
timbul
sebagai akibat dari perjanjian dan
peraturan
perundang-
undangan yang berlaku. Beberapa
manfaat
yang
dapat diperoleh dengan menerapkan
GCG di lingkungan BUMD adalah
penyelenggara negara untuk berperan
meningkatkan:
secara
1.
Kepercayaan
investor
mempermudah
2.
3.
akan
diperolehnya
optimal
memungkinkan diantara
sehingga
adanya
mereka.
sinergi
Kedua,
dalam
dana pembiayaan yang lebih
praktik good governance terkandung
murah dan tidak rigit;
nilai-nilai
nilai perusahaan (value of the
penyelenggara
firm), sehingga BUMD dapat
swasta dapat lebih efektif bekerja
membantu
dalam
penerimaan
yang
membuat
Negara
mewujudkan
maupun
kesejahteraan
pemerintah melalui APBD;
rakyat. Nilai-nilai seperti efisiensi,
kinerja dan efisiensi perusahaan
keadilan, dan daya tanggap menjadi
melalui
nilai yang penting. Ketiga, praktik
terciptanya
proses
pengambilan keputusan yang
good
lebih
bernegara yang bersih dan bebas dari
baik.
Direksi
dapat
governance
mengelola perusahaan secara
korupsi
transparan,
kepentingan
bawah
akuntabilitas,
pengawasan
Pengawas
di
Dewan
praktik
praktik
berorientasi
publik.
pada
Karena
penyelenggaraan
itu
negara
andal
dinilai baik jika mampu mewujudkan
(empowered) dalam kerangka
transparansi, penegakan hukum, dan
legal, dan beretika profesi yang
akuntabilitas publik.
baik,
yang
serta
adalah
tanpa
benturan
kepentingan
Salahsatubentuk terhadap
(
GCG
bagi
regulasi para
penyelenggara Negara adalah UU
conflict of interest), clean and
Nomor
prudent serta bertanggungjawab
Penyelenggaraan Negara yang Bersih
kepada
dan Bebas dari KKN. Badan Usaha
stakeholder
dan
lingkungan.
28Tahun
1999
tentang
Milik Daerah adalah badan usaha
Secara umum ada beberapa
yang seluruh atau sebagian besar
karakteristik yang melekat dalam
modalnya
praktik good governance. Pertama,
melalui penyertaan secara langsung
praktik
yang berasal dari kekayaan Negara
good
governance
harus
memberi ruang kepada pihak di luar
dimiliki
oleh
negara
yang dipisahkan.
337
Dewan organ
yang
Pengawas bertugas
adalah
5. Metodologi Penelitian
melakukan
Metode
penelitian
yang
pengawasan dan memberi nasihat
digunakan adalah pendekatan yuridis
kepada Direksi dalam menjalankan
normatif,
kegiatan pengurusan BUMD.
mengacu
Direksi adalah organ BUMD yang
bertanggung
pengurusan
jawab
BUMD
atas untuk
kepentingan dan tujuan BUMD, serta mewakili BUMD baik di dalam
yaitu
penelitian
kepada
norma-norma
hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan
dan
pengadilan, Undang-undang BUMN, Undang-Undang Perusahaan Daerah, Undang-Undang Pasar Modal; dan
Undang-undang Hukum Perdata dan
Good Corporate Governance
Kitab
Undang-Undang
(GCG) adalah “suatu pola hubungan,
Pidana
termasuk
sistem, dan proses yang digunakan
Pemberantasan
oleh
Korupsi.
Dewan
perusahaan
Komisaris,
putusan
ketentuan yang terdapat dalam Kitab
maupun di luar pengadilan.
organ
yang
(Direksi,
RUPS)
Hukum
Undang-undang Tindak
Pidana
guna
Kegiatan pengumpulan data
memberikan nilai tambah kepada
dalam penelitian ini, penulis tempuh
pemegang
secara
dengan dua cara yaitu:
jangka
1. Library reseach, penelitian ini
saham
berkesinambungan
dalam
panjang, dengan tetap memperhatikan
dilakukan
kepentingan
data dari buku-buku, majalah
stakeholder
lainnya,
berlandaskan peraturan perundangan
ilmiah,
dan norma yang berlaku”.
undangan
Kehati-hatian
adalah
sikap
pengurus yang bersungguh-sungguh mempedomani dan menjalankan asas asas Good Corporate Governance.
untuk
peraturan dan
memperoleh
perundangdokumen-
dokumen lainnya serta putusan pengadilan
yang
berhubungan
dengan pokok bahasan mengapa dalam pengelolaan BUMD kerap ditemukan pelanggaran terhadap
Kerugian Perusahaan adalah
prinsip
kehati-hatian,
serta
sesuatu yang dianggap mendatangkan
bagaimana cara dan upaya yang
rugi atau kerusakan bagi perusahaan.
dapat ditempuh oleh pemerintah
338
dan
perusahaan
mengefektifkan
untuk pelaksanaan
prinsip kehati-hatian agar GCG dalam BUMD optimal.
untuk
mengetahui
bagaimana implementasi prinsip GCG
dalam
prinsip GCG. Ada
dua
BUMD
yang
dijadikan sebagai objek penelitian ini
2. Fieldresearch, yang dilakukan bertujuan
kebijakan sehingga memenuhi
BUMD
yaitu PDAM dan BUMD lainnya. Beberapa pertimbangan, antara lain: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun
dari
1962Tentang Perusahaan Daerah
narasumber dengan melakukan
menetapkan bentuk BUMDyang
wawancara
memiliki
dengan
Direksi,
Kepala Bagian Ekonomi, Asisten Ekonomi dan Pembangunan dan Dewan
Pengawasdalam
penerapan
Good
Governace;
dan
karakteristik
yang
berbeda disetiap daerah. 2. PDAM
sebagai
perusahaan
bentuk
tertua
dan
Corporate
keberadaannya hampir merata di
pihak-pihak
seluruh Indonesia dalam tataran
lainnya
untuk
operasionalnya belum diberikan
data
mengenai
payung hukum yang kuat yaitu
kinerja suatu perusahaan atau
UU namun hanya berdasarkan
BUMD
sebuah Peraturan Menteri dalam
terkait mendapatkan
dan
konsep-konsep
pengelolaan
perusahaan
yang
Negeri Nomor 2 Tahun 2007
baik dengan
standar
acuan
yang sudah tidak relevan lagi
adalah
penerapan
prinsip
kehati-hatian
dalam
rangkaGCGyangterdiridari:
(1)
penetapan
dan
visi,
misi,
untuk
menjawab
kebutuhan
perkembangan perusahaan daerah di era sekarang. 3. Diharapkan dari PDAM tersebut
corporate values; (2) penyusunan
diperoleh
informasi
corporate governance structure;
hubungan
pelaksanaan
(3)
termasuk
pembentukan
corporate
culture; (4) penetapan sarana
pelaksanaan
public
hatian.
disclosures;
penyempurnaan
dan
(5)
berbagai
tentang GCG
didalamnya prinsip
kehati-
Analisisdatadalam penelitianinimenggunakanpendekatan
339
yangbersifat
kualitatif.Data-
situasi
datayangdianalisisdalam
kondusif pelaksanaan
GoodGovernance.
penelitianiniadalahbersifatmenyeluru h dan merupakan satu kesatuan yang
Saran
integral (holistic) tentang pengelola perusahaan
atau
BUMD
memegang
dengan
1.Guna mewujudkan
prinsip-prinsip
goodcorporategovernance
pengelolaan perusahaan yang baik
sangat dibutuhkan kesungguhan
seperti
melaksanakan prudencial
sikap
kehati-hatian
(prudential),
dan
didukung
kepatuhan
terhadap
oleh
bahkan menjadi langkah
ketentuan-
konkreet dalam pencegahan
ketentuan yang berlaku (compliance). 6. Kesimpulan
3.
1.Keberadaan rangka
tindakan anti korupsi.
BUMD
dalam
Pemerintah
hendaknya
melaksanakan
mewujudkanGood
Politikhukumguna mewujudkan
Governance
supremasi dan kepastian hukum
menunjukkanperkembanganpos
sehingga terhindar dari tumpang
itifyang signifikan.
tindihnya
Corporate
2. Masih ditemukan pelanggaran terhadap
prudencialdalam
pengelolaan
BUMD
namun
demikian
juga
kondisi
menjadikannya pendorong bagi sumberdaya
manusia
yang
tersedia agar berperan optimal dalam tata kelola di bidang tugas masing-masing. 3
Sangat penting Keterpaduan Tiga
Unsur
Pokok
yaitu
Pemerintah, Dunia Usaha dan Masyarakat untukmenciptakan
340
peraturanyangdapat
menyebabkanmultitafsir. 7. Referensi Aldridge, E Johndan Siswanto Sutojo. Good Corporate Governance, Tata Kelola Perusahaan Yang Sehat, Jakarta: PT Damar Mulia Pustaka, 2008. Asyhadie, Zaeni. Hukum Bisnis : Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia (Edisi Revisi), Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2012. Badudu-Zein; Kamus Umum Bahasa Indonesia; Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1994 Black, Hanry Campbell, Black’s Law Dictionary, with th Pronounciations, 6 Edition,
St. Paul Minn: West Publishing Co., 1990 Brooks, J.Leonard dan Paul Dunn. Etika Bisnis dan Profesi : untuk Direktur, Eksekutif dan Akuntan, Jakarta : Salemba Empat, 2011. Budiarta, Kustoro. Pengantar Bisnis (Edisi 2). Jakarta : Mitra Wacana Media, 2010.
Indonesia; Komisaris Independen Penggerak Praktik GCG di Perusahaan. Jakarta: PTINDEKS 2004. Effendi, Muh Arief. The Powerof Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi. Jakarta : Penerbit Salemba Empat, 2009.
Burton, Richard Simatupang. Aspek Huku dalam Bisnis, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2003.
Handoko, T. Hani, Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia (Edisi 2), Yogyakarta : BPFE, 2000.
Center, The Ary Suta. Strategis Management, Jakarta : The Ary Suta Center, 2013.
Hery, Controllership. Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2014
Chazawi, Adam. Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia. Malang : Bayumedia Publishing, 2011.
Hidayat, Syarif. Too Much Too Soon, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007.
Daniri, MasAchmad. Good CorporateGovernance Konsep dan Penerapannya
Hunger, David dan Thomas L.Whelen. Manajemen Strategis, Yogyakarta : ANDI, 2003.
Dalam Konteks Indonesia.Jakarta: Ray Indonesia 2005.
Hudianto, Ekonomi Politik, Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2004.
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
Imam, Sentot Wahyono. Perilaku Organisasi. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010.
Deliarnov, Perkembangan Pemikiran Ekonomi (Edisi Revisi). Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003. Dimyati, Khudzaifah dan Kelik Wardiono, Paradigma Rasional dalam Ilmu Hukum, Yogyakarta : GENTA Publishing, 2014. Djalil, Sofyan. Good Corporate Governance. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, September 2000. Djakti, Dorojatun Kuncoro. Good Corporate Governancedi
Indra Surya dan Ivan Yustia vandana, Penerapan Good Corporate Governance Mengesampingkan Hak-hak Istimewa demi kelangsungan Usaha;Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006. Khairandy, Ridwan dan Camelia Malik. Good Corporate Governance: Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
341
Khomsiyah. High Quality Corporate Reporting. Lembaga Komisaris dan Direktur Indonesia (LKDI), 2009. Kumaat, Valery G. Iternal Audit. Jakarta : Erlangga, 2011 Nasution, Bismar. Hukum Kegiatan EkonomiI. Bandung: Books Terace & Library, 2009. Purwanto, Djoko. Komunikasi Bisnis, Jakarta : Erlangga, 2010. Purwanto, Iwan. Manajemen Strategi, Bandung : CV. Yrama Widya, 2012. Rajagukguk, Erman. Pengelolaan Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance). Jakarta: Universitas Indonesia Fakultas Hukum, 2005. Rawls, John. A Theory of Justice, Teori Keadilan. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005. Redjeki, Sri Hartono, Ekonomi, Semarang Mandar Maju, 2000. Said,
Hukum : CV.
Mas’ud. Kepemimpinan : Pengembangan Organisasi, Tam Building& Perilaku Inovatif. Malang : UIN-Malang Press, 2007Sedarmayanti. Good Governance dan Good Corporate Governance. Bandung: Penerbit Mandar Madju, 2007.
Setiyono, Teori-teori & Alur Pikir Penerapan
342
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Malang : Bayu Media Publishing, 2012. Sidhu, Inder. Cisco Doing Both, Yogyakarta : CV. ANDI Offset, 2012. Soesatro, Hadi, et.all. Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir Bagian 4.Yogyakarta : Kanisius, 2005. Suprayitno, G., Aries Susanty, Sedarnawati Yasni, Siti Raha Agoes Salim. Mewujudkan Good Corporate Governance Sebagai Sebuah Sistem, Kajian, dan Penerapannya pada Badan Usaha Milik Negara. Jakarta: The Indonesian Institute for Corporate Governance, Juni 2007. Surya, Indra & Ivan Yustia vanda. Penerapan Good Corporate Governance: Mengesampingkan Hak-hak Istimewa
demi
Kelangsungan Usaha.Jakarta: Kencana & LKPMK FH UI, 2006. Widjaja, Gunawan. Seri Aspek Hukum dalam Bisnis. Jakarta Timur : Prenada Media, 2004.
Makalah, Jurnal, Tulisan Ilmiah
dengan
Artikel, dan Lain-lain Daryanto, “Eksistensi BUMD dalam Otonomi
Daerah”,
Majalah
BUMN Link, Vol. I, No.1, Tahun 2012.
Undang-Undang
Nomor 10 Tahun1998, LNRI Tahun 1998 Nomor 182. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Sutjiono, Danny. “Direksi PDAM Hendaknya
Adji,
sebagaimana telah diubah
Perlindungan Konsumen
Benar-benar
Undang-Undang Republik Indonesia
Profesional”, Majalah Bulanan
Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Air Minum, Edisi 180, Tahun
Pemberantasan Korupsi, LNRI
2010.
Nomor 3874.
Indriyanto Sistemik
Seno,
“Korupsi
Undang-Undang Republik Indonesia
sebagai
Kendala
Nomor 23 Tahun 1999 tentang
Penegakan Hukum di
Bank
Indonesia”, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 24, No. 3, Tahun 2005. Peraturan Perundang-undangan
Indonesia,
LNRI
Tahun1999 Nomor 66. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, LNRI Tahun
Undang-Undang Republik
DasarNegara Indonesia
2003 Nomor 47.
Tahun
1945. Berita Republik Indonesia
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang
Tahun II Nomor 7.
Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Republik Indonesia
LNRI Nomor 4297.
Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Undang-Undang Republik Indonesia
Perusahaan Daerah
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Undang-Undang
Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 1992
tentang
Perseroan
Terbatas,
LNRI
Tahun 2007 Nomor106.
Perbankan
343
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan
Pemerintah
Republik
Indonesia Nomor 14 tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, LNRI Tahun 2005 Nomor 31 Peraturan
Presiden
Republik
Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Barang/
Tentang Jasa
Pengadaan Pemerintah,
Jakarta Selatan : Visi Media, 2011 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Organ
dan
Kepegawaian
Perusahaan Air Minum Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.05/2008
Tentang
Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar negeri, Rekening Dana Investasi dan Rekening Pembangunan
Daerah
pada
Perusahaan Daerah Air Minum Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum, LNRITahun 2006 Nomor 6 DPNP
344
PeraturanBankIndonesiaNomor8/14/P BI/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum, LNRITahun 2006 Nomor 71 DPNP KeputusanMenteriDalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum
