Good Corporate Governance (GCG)
Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan yang Baik) merupakan prinsip-prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggung-jawabannya kepada stakeholders. Prinsipprinsip tersebut dijadikan sebagai perangkat standar yang bertujuan untuk memperbaiki citra, efisiensi, efektifitas dan tanggung-jawab sosial perusahaan. Perangkat tersebut dapat menyelaraskan kepentingan prinsipal dan agen melalui supervisi, monitoring dan mekanisme pengendalian keputusan dan kinerja perusahaan. Prinsip-prinsip GCG adalah TARIF Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan Fairness. Transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan, dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggung-jawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Responsibilitas adalah kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap per-UU-an dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan per-uu yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
Independensi adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan per-uu yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
Fairness adalah keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan per-uu yang berlaku.
Implementasi GCG Sepanjang Tahun 2016 1.
Penandatanganan Pakta Integritas Salah satu bentuk penerapan GCG adalah adanya kewajiban penandatanganan Pakta Integritas bagi setiap Insan INTI mulai dari Karyawan, Direksi sampai dengan Dewan Komisaris.Penandatanganan Pakta Integritas ini dilaksanakan setiap tahun secara konsisten danberkesinambungan, hal ini agar setiap Insan INTI dapat lebih menyadari bahwa ada aturan-aturan yang berlaku dalam setiap gerak langkah dalam menjalankan roda bisnis Perusahaan ini. Untuk tahun 2015 penandatanganan Pakta Integritas dilakukan pada triwulan I.
2.
Assessment Penerapan GCG 2015 Sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara perlu dilakukan Assessment dan/atau evaluasi penerapan GCG.Berdasarkan Assessment yang kami lakukan atas penerapan praktik-praktik GCG, dapat disimpulkan bahwa kondisi penerapan GCG pada Perusahaan mencapai predikat kategori Baikdengan skor 82.02
3.
Capaian Skor masing-masing aspek governanceterinci sebagai berikut:
4.
Sosialisasi: 1. Distribusi E-Book Sebagai salah satu cara untuk sosialisasi kebijakan-kebijakan GCG, Perusahaan telah membuat softstructure GCG yang telah dikemas dalam bentuk e-book. Hal itu dilaksanakan agar lebih mudah dan efisien dalam pendistribusiannya. 2. Sosialisasi dan Peningkatan Pemahaman GCG di Lingkungan PerusahaanPada tanggal 22 dan 23 September 2015 telah dilakukan sosialisasi internalSoftstructure GCG dan Budaya Perusahaan bekerja sama dengan BPKP. Pelaksanaan kegiatan bertempat di Auditorium Utara lantai 1 GKP PT INTI. Sosialisasi dan Peningkatan Pemahaman GCG dilingkungan perusahaan, sasaran yang hendak dicapai dari pelaksanaan sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan ratarata tingkat pemahaman Karyawan mengenai konsep GCG. Peserta Sosialisasi adalah seluruh Karyawan Perusahaan. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada 22-23 September 2015. Kegiatan Sosialisasi dan Evaluasi Penerapan GCG di Lingkungan Perusahaan secara keseluruhan diikuti oleh 404orang Karyawan atau 64,54% dari jumlah responden keseluruhan sejumlah 626 orang karyawan. Dari hasil informasi persepsi Stakeholder atas penerapan GCG di Perusahaan telah dinilai “Baik” dengan nilai rata-rata 61.
3. Survey Persepsi Stakeholders Terhadap Penerapan Good Corporate Governance di PT INTI. Survey Persepsi Stakeholders dalam Penerapan Good Corporate Governance (GCG) di PT INTI (Persero) yang dilakukan oleh Divisi Hukum & Kepatuhan adalah salah satu cara untuk mengetahui persepsi stakeholders terhadap penerapan Good Corporate Governance di Perusahaan. Secara keseluruhan dari hasil survey dimaksud diperoleh gambaran bahwa tingkat persepsi Stakeholders terhadap Penerapan GCG di Perusahaan mencapai nilai rata-rata 77 atau masuk dalam kategori “Baik”. 4. Sosialisasi Penerapan GCG di Perusahaan Dalam rangka meningkatkan pemahaman stakeholders atas penerapan GCG di Perusahaan, maka Perusahaan telah melakukan amandemen 2 kebijakan terkait penerapan GCG di perusahaan pada website INTI yang memuat: a. Kebijakan Kode Etik; b. Kebijakan Donasi. 5. Softstructure Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) jo Peraturan Menteri
BUMN Nomor PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) terdapat beberapa dokumen SoftStructure Good CorporateGovernance. Softstructure yang diamandemen untuk tahun 2015, terdiri dari: 1) SKD Nomor: KN.019/2015tentang Kebijakan Pemberian Donasi. 2) SKD Nomor: KN. 021/2015 Tentang Perubahan Pertama Atas Surat Keputusan Direksi Nomor: KN. 026/2014 Tentang Kebijakan Kode Etik Perusahaan. Selain Soft Structure sebagaimana disebutkan di atas, Perusahaan juga melakukan evaluasi serta penyesuaian terhadap Board Manual yang telah ada sebelumnya. 6. Progres Persiapan Tindak Lanjut Progres Persiapan Tindak Lanjut atas rekomendasi hasil self-assessment penerapan GCG tahun 2013 pelaksanaan GCG telah diselesaikan sebanyak 67,53%% dari rekomendasi hasil assessment atau 90,04%. 7. Evaluasi Terhadap Peraturan Yang TerkaitPerusahaan Selain perihal GCG yang sudah dikerjakan, Bagian GCG & Kepatuhan melakukan evaluasi terhadap peraturan yang terkait Perusahaan, yaitu: Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-09/MBU/09/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
