Evolusi Kerangka Kebijakan Financial Inclusion - ifc.org

Evolusi Kerangka Kebijakan ... Sistem Keuangan Sistem Pembayaran Aman & Efisien Keuangan Inklusif dan UMKM •Intermediasi seimbang •Buffer sistem keuan...

15 downloads 391 Views 2MB Size
1

Evolusi Kerangka Kebijakan Financial Inclusion

BANK INDONESIA November 2013

LAYANAN AKSES KEUANGAN DI INDONESIA

2

Dengan melihat pertumbuhan ekonomi (PDRB)dan kinerja bank (DPK dan kredit) terlihat masih banyak wilayah di Indonesia yang masih underbanked.

PETA KREDIT UMKM BERDASARKAN LOKASI PROYEK

TINGKAT KEPADATAN BANK

Kepadatan Bank (jumlah Bank/km2 )

Ukuran pasar (jumlah bnak/1000 pddk)

7%

20%

7% 59% 5%

Sumber: SEKDA-Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik, 2011, diolah.

Sumber: Bank Indonesia, diolah, 2013

2%

DAMPAK TERHADAP PEREKONOMIAN Indikator

3

Indonesia

Malaysia

Thai

Phil

Vietnam

India

Brazil

242,3

28,86

69,52

94,85

87,84

1.241

196,7

Peminjam per 1.000 penduduk dewasa

293

281,7

250,8

458,7

n.a

n.a

241,3

Jumlah KC Bank per 1.000 km2

8,2

6,3

12,1

16,3

7,8

30,4

7,9

Jumlah KC Bank per 100.000 penduduk dewasa

8,6

10,5

11,3

8,1

3,6

10,6

46,1

Jumlah ATM per 1.000 km2

16,0

34,0

83,8

35,7

42,9

25,4

20,5

Jumlah ATM per 100.000 penduduk dewasa

16,5

56,4

78,0

17,7

20,0

8,9

119,6

31,7

104,2

95,3

21,4

135,9

51,7

40,3

43,4

130,8

78,8

41,9

136,4

68,4

53,3

Jumlah Penduduk (Miliyar)

Loan/GDP Deposit/GDP

Negara

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

China

113.3

110.7

107.5

103.7

127.2

129.9

127.0

Thailand

100.7

95.2

113.2

113.0

116.4

123.9

140.1

Malaysia

106.5

103.7

101.6

96.7

111.6

110.7

112.2

Singapore

90.9

86.0

87.0

106.7

109.9

100.0

112.6

Korea, Rep

87.0

95.0

99.5

108.7

107.2

100.8

100.5

Chile

76.3

77.8

83.9

86.0

70.4

66.9

71.2

Brazil

31.4

40.3

47.9

53.1

53.1

55.1

61.4

Indonesia

26.4

24.6

25.5

26.6

27.7

29.1

31.7

MENGAPA STRATEGI NASIONAL

Keuangan inklusif sebagai sebuah komitmen nasional.  Untuk itu diperlukan koordinasi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan (pemerintah, swasta serta masyarakat umum).  Dukungan Kementerian / Lembaga, partisipasi swasta serta masyarakat sipil sangat penting.

Peningkatan akses layanan keuangan bertujuan untuk pembangunan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan secara luas. Koordinasi dan sinergi berbagai kebijakan, program, serta inisiatif yang sudah ada.

4

TRANSMISI KEUANGAN INKLUSIF TERHADAP TUGAS BI Sasaran Akhir

Sasaran Antara

Stabilitas Harga untuk Pertumbuhan Ekonomi yg Berkelanjutan dan Inklusif

Stabilitas Moneter dan Nilai Tukar

Stabilitas Sistem Keuangan

Sistem Pembayaran Aman & Efisien

• Intermediasi seimbang • Buffer sistem keuangan • Market yg efisien melalui keuangan inklusif, edukasi keuangan, & perlindungan konsumen

Peran BI dlm KI dan UMKM

sisi permintaan

Keuangan Inklusif dan UMKM Permasalahan KI dan UMKM: • tingginya unbanked people • tingginya gap kemiskinan antar propinsi • rendahnya pembiayaan UMKM • suku bunga kredit mikro tinggi • assymetric information • kemampuan manajemen UMKM krg memadai • monopoli bank pada segmen mikro • terbatasnya saluran distribusi jasa keuangan

sisi infrastruktur

5

STRATEGI NASIONAL KEUANGAN INKLUSIF

6

DAMPAK

TUJUAN

Mencapai kesejahteraan ekonomi melalui pengurangan kemiskinan, pemerataan pendapatan & stabilitas sistem keuangan di Indonesia dengan menciptakan sistem keuangan yg dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat

Stabilitas Moneter dan Nilai Tukar

Stabilitas Sistem Keuangan

Sistem Pembayaran Aman & Efisien

PROGRAM

PILAR

TARGET

Intermediasi seimbang, ketahanan sistem keuangan, market efisien

Edukasi Keuangan

• Edukasi : Pelajar Masyarakat lain

6

Fasilitas Keuangan Publik

Pemetaan Informasi Keuangan

• • • • •

• • Financial Identity Number • (FIN) • Informasi harga • komoditi melalui HP

PKH Jamkesmas BLT Bansos BLSM

Kebijakan / Peraturan Pendukung Multilicensing Kebijakan branchless banking Kebijakan kredit UMKM

Fasilitas Intermediasi & Distribusi

• TabunganKu • Branchless banking • Pembiayaan Start-Up

Perlindungan Konsumen

• Mediasi Perbankan • Transparansi Produk

PERATURAN PENDUKUNG BANK INDONESIA UNTUK MENDORONG ELIGIBILITAS KEUANGAN • Multilicensing

Kewajiban perbankan untuk memberikan kredit kepada bisnis yang produktif termasuk UMKM •Penyediaan kredit / pembiayaan oleh perbankan dan pendampingan bagi pengembangan UMKM

Kewajiban perbankan untuk memberikan kredit kepada UMKM dengan share 20% (bertahap), yang akan diikuti dengan pemberian intesif / disintensif. Aktifitas pendampingan dalam bentuk penelitian , penyediaan informasi dan fasilitasi.

Memperkuat koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka pengembangan UMKM. •Branchless Banking Peningkatan jangkauan layanan perbankan. Memperbolehkan agent untuk melakukan pembukaan rekening, penerimaan setoran dan pengambilan tunai, transfer dan pembayaran. Memperbolehkan agent untuk penyaluran dan menagih kredit UMKM

14

8

TERIMA KASIH