FORMULIR PIB BARU - PER-20/BC/2016 (PERUBAHAN KETIGA P-22/BC/2009)
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
DASAR HUKUM UNDANG-UNDANG • Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006
PERATURAN MENTERI KEUANGAN • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.04/2015
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI • Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-22/BC/2009 tentang Pemberitahuan Pabean Impor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PER-20/BC/2016
2
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
PERUBAHAN FORMULIR PIB 1 2 3 4 5 6 7 8
PER-44/BC/2011 TENTANG PERUBAHAN KEDUA P22/BC/2009 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR
3
PER-20/BC/2016 TENTANG PERUBAHAN KETIGA P22/BC/2009 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
1. PERUBAHAN HEADER PIB PIB PENYELESAIAN HILANG TIDAK ADA DOUBLE PIB. PENANGGUHAN DAN IMPOR SEMENTARA DISELESAIKAN DENGAN SKEP PEMBEBASAN, ATAU PENCAIRAN JAMINAN
JENIS IMPOR REIMPOR DAN VOORUITSLAG HILANG REIMPOR DAN VOORUITSLAG MERUPAKAN JENIS IMPOR UNTUK DIPAKAI, JUGA MERUPAKAN FASILITAS YANG DIMASUKKAN DI DETAIL BARANG
PERUBAHAN: 1. JENIS PIB: PENYELESAIAN HILANG 2. JENIS IMPOR: REIMPOR DAN VOORUITSLAG HILANG, TAMBAHAN GABUNGAN 1 & 2
4
TAMBAHAN JENIS IMPOR GABUNGAN IMPOR UTK DIPAKAI DAN IMPOR SEMENTARA DALAM BEBERAPA KASUS TERDAPAT BARANG IMPOR SEMENTARA YANG DATANG DALAM SATU DOKUMEN DENGAN BARANG IMPOR UTK DIPAKAI
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
2. PENAMBAHAN DATA PENJUAL UNTUK VALIDITAS DATA APABILA TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA PIHAK PENGIRIM BARANG DAN PENJUAL BARANG
• Pengirim barang di luar daerah pabean PENGIRIM • Sebagai shipper di dokumen pengangkutan (BL, AWB, dll)
PENJUAL
5
• Pihak yang bertransaksi dengan importir/pemilik • Penjual dalam invoice • Jika pengirim=penjual, diisi sama dengan pengirim Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
3. PERBEDAAN KOLOM IMPORTIR A. IDENTITAS IMPORTIR • DIISI DENGAN PILIHAN: NPWP/KTP/PASPOR/LAINNYA • APABILA NPWP, TERDAPAT 2 KOLOM ISIAN NPWP YANG TERSEDIA • KOLOM NPWP YANG KEDUA DIISI APABILA PERUSAHAAN MELAKUKAN PEMUSATAN PELAPORAN PPN
B. STATUS IMPORTIR • DIISI PILIHAN: AEO, MITA, ATAU LAINNYA • STATUS AKAN DIVALIDASI OLEH SKP/PEJABAT • AEO/MITA AKAN MENDAPATKAN FASILITAS/PROSEDUR KHUSUS YANG DIBERIKAN ATAS PIB YANG DIAJUKAN
A B
C
C. APIU/APIP IMPORTIR • DICORET SALAH SATU SESUAI DENGAN JENIS API YAG DIMILIKI IMPORTIR • DIISI DENGAN NOMOR APIU/APIP
6
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
4. PERUBAHAN KOLOM 16 dan 17
17. Kolom House/Master BL/AWB
16. Kolom Transaksi Perdagangan • Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor, tanggal, bulan dan tahun dokumen yang digunakan dalam transaksi perdagangan barang impor. • Jenis transaksi disampaikan dengan menggunakan kode transaksi yang disediakan • Dalam hal transaksi menggunakan lebih dari 1 metode perdagangan atau cara pembayaran, kolom diisi dengan transaksi perdagangan atau cara pembayaran lainnya
7
• Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor, tanggal, bulan dan tahun dokumen pengangkutan barang impor dari tempat pemuatan barang di Daerah Pabean ke tempat/pelabuhan tujuan akhir pengangkutan barang impor di dalam Daerah Pabean. • Dokumen pengangkutan barang dapat berupa Bill of Lading (B/L), Airway Bill (AWB) atau dokumen pengangkutan barang lainnya sesuai moda transportasi yang digunakan. • Dalam hal terdapat House BL/AWB dan Master BL/AWB, maka yang wajib diisi adalah nomor dan tanggal House BL/AWB. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
PERUBAHAN KOLOM 16: KODE TRANSAKSI PERDAGANGAN NO
KODE
1
pembayaran dilakukan dimuka
PMK
2
pembayaran kemudian
KMD
3
pembayaran dengan Sight Letter of Credit
SLC
4
pembayaran dengan Usance Letter of Credit
ULC
5
pembayaran dengan Red Clause Letter of Credit
RLC
6
pembayaran dilakukan dengan Wesel Inkaso
WSI
7
pembayaran dilakukan dengan konsinyasi
KON
8
pembayaran dilakukan dengan Interoffice Account transaksi perdagangan dengan imbal dagang
IOA
9 10 8
JENIS TRANSAKSI
transaksi perdagangan atau cara pembayaran lainnya
IMB LAI
Contoh 1: PIB diajukan untuk barang dengan transaksi imbal dagang sebagaimana perjanjian/kontrak imbal dagang nomor CD-5712 tanggal 15 Agustus 2015. Kolom diisi: Transaksi IMB : No. CD-5712 Tgl. 15-082015 Contoh 2: PIB diajukan untuk barang dengan transaksi imbal dagang dan pembayaran kemudian sebagaimana perjanjian/kontrak nomor CAM-2245 tanggal 15 Agustus 2015. Kolom diisi: Transaksi LAI : No. CAM-2245 Tgl. 15-082015
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
5. PERUBAHAN KOLOM NILAI PABEAN Diisi pada kolom yang disediakan dengan incoterm yang digunakan dan nilai barang dalam mata uang sesuai kolom 21 yang tercantum dalam invoice Contoh harga barang dengan incoterm FOB sebesar USD 5.000,00 (kolom 21 sudah diisi USD), maka kolom 23 diisi: FOB 5.000,00 Dalam hal terdapat nilai yang seharusnya dimasukkan dalam nilai barang impor namun pada saat impor belum dapat ditentukan nilainya dan importir melakukan voluntary declaration sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai nilai pabean, importir mencantumkan keterangan “VD” pada kolom yang disediakan Diisi pada kolom yang disediakan dengan nilai pabean barang impor dengan INCOTERM CIF dalam valuta sesuai kolom 21 dan rupiah Contoh nilai CIF ditentukan sebesar USD 5.550,00 dan dalam rupiah Rp 72.150.000,00 9
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
6. PERUBAHAN KOLOM DETAIL BARANG Fasilitas & No Urut • Diisi dengan jenis fasilitas dan nomor urut dokumennya • Jika tidak ada fasilitas diisi “tanpa fasilitas”
Persyaratan & No Urut • Diisi dengan jenis kewajiban lartas atas barang dan nomor urut dokumen pemenuhannya • Jita tidak wajib lartas diisi “bukan lartas”
Nilai Pabean • Diisi dengan jumlah nilai pabean barang
Jenis • Diisi dengan jenis transaksi yang diberitahukan
Spesifikasi wajib, untuk keperluan lartas dan/atau fasilitas
Nilai yang ditambahkan • Perkiraan jumlah nilai yang belum dapat ditentukan
Jatuh Tempo • Waktu nilai yg ditambahkan dapat ditentukan
10
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
PERUBAHAN KOLOM 36: KODE JENIS NILAI DIBERITAHUKAN NO
JENIS NILAI
KODE
1
transaksi jual beli transaksi jual beli mengandung proceeds yang nilainya belum dapat ditentukan transaksi jual beli mengandung royalti yang nilainya belum dapat ditentukan transaksi jual beli berdasarkan harga futures (future price), yaitu harga yang baru dapat ditentukan setelah PIB disampaikan bukan transaksi jual beli berupa barang konsinyasi bukan transaksi jual beli berupa barang hadiah/promosi/contoh bukan transaksi jual beli berupa barang yang diimpor oleh intermediary yang tidak membeli barang bukan transaksi jual beli berupa barang sewa (leasing) bukan transaksi jual beli berupa barang bantuan/hibah bukan transaksi jual beli lainnya
NTR
2 3
4 5 6 7 8 9 10 11
PRO ROY FTR KON CMA ITM LES HBH BTR
Contoh 1: Impor barang dengan transaksi jual beli senilai USD 120.000,00 (seratus dua puluh ribu United States Dollar) yang sudah termasuk proceeds senilai USD 20.000,00 (dua puluh ribu United States Dollar) Kolom diisi: - 120.000,00 - NTR Contoh 2: Impor barang dengan transaksi jual beli senilai USD 120.000,00, dengan perjanjian pembeli harus membayar royalti sebesar 2% dari penjualan barang di dalam daerah pabean dan harus membayar proceed sebesar 1% atas penjualan barang impor tersebut di dalam daerah pabean. Royalti harus dibayar pada tanggal 30 November 2015 dan proceed harus dibayar tanggal 31 Desember 2015. Pembeli memperkirakan nilai royalti sebesar USD 10.000,00 dan proceeds USD 5.000,00. Kolom diisi: - 135.000,00 - ROY; PRO - 10.000,00; 5.000,00 - 30-11-2015; 31-12-2015 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
SPESIFIKASI WAJIB: TAHAP PERTAMA BARU/BEKAS HS 37-98
MUTU HS 28 & 29
BARU
MUTU FARMASI
BEKAS
MUTU PANGAN MUTU PAKAN TERNAK
LARTAS OTOMATIS, TIDAK PERLU KE ANALYZING POINT
12
LARANGAN/ PEMBATASAN • Menjadi F0 • Otomasi penelitian lartas • Tidak perlu ke Analyzing Point
BUKAN LARTAS • Tetap menjadi F1 • Penelitian dilakukan oleh AP
MUTU LAINNYA Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
7. PERUBAHAN JENIS PENYELESAIAN PUNGUTAN NEGARA PERUBAHAN: PENAMBAHAN KOLOM BEA MASUK TAMBAHAN (BMT) UNTUK BMAD(S), BMI(S), BMTP(S), DAN/ATAU BMP PENAMBAHAN KOLOM BM KITE YANG DIISI UNTUK PENGGUNA FASILITAS KITE YANG MENDAPAT PENGEMBALIAN BM, UNTUK BM YANG DIBEBASKAN TETAP MASUK KOLOM BM (DIBEBASKAN) KOLOM DITANGGUHKAN MENJADI DITUNDA, SESUAI DENGAN ISTILAH UNDANG-UNDANG DAN PMK PENUNDAAN BM PENAMBAHAN KOLOM TIDAK DIPUNGUT, MISALNYA UNTUK FASILITAS CUKAI DAN PERPAJAKAN PENAMBAHAN KOLOM TELAH DILUNASI, MISALNYA CUKAI DENGAN PELEKATAN PITA CUKAI
13
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
8. PERUBAHAN PERNYATAAN IMPORTIR/PPJK
Pernyataan: a
• Kebenaran hal-hal yang diberitahukan dalam PIB • Keabsahan dokumen pelengkap pabean yang menjadi dasar pembuatan PIB • Pernyataan yang mengikat pemberitahu bahwa data dalam PIB dan dokumen dasar pembuatannya sah dan benar
14
Pernyataan: b
• Pernyataan bersedia menyiapkan barang utk diperiksa pada waktunya • Menguasakan kepada TPS utk menyaksikan pemeriksaan apabila tidak dapat menyiapkan barang pada waktunya • Mengakomodasi PMK 225/PMK.04/2015 dan Perdirjen PER12/BC/2016 untuk pemeriksaan fisik
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
PERUBAHAN LEMBAR LANJUTAN: 1
PERUBAHAN: No. Urut digunakan sebagai tanda pemenuhan fasilitas & lartas Dokumen pemenuhan dapat dilampirkan atau tidak
15
PENGISIAN KOLOM 33: • Contoh I, fasilitas ATIGA, lartas SNI dan izin Kementan ada: CONTOH PENGGUNAAN
- ATIGA (1) - SNI (2); Izin Impor Kementan (3)
• Contoh II, barang kena cukai, tanpa fasilitas, pita cukai telah dilekatkan: - tanpa fasilitas - BKC (4) (6) (telah dilekati pita cukai) (NPPBKC tidak dilampirkan, jika online dengan SAC) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
PERUBAHAN LEMBAR LANJUTAN: 2 (UNTUK BKC)
32a. Spesifikasi Wajib BKC: HT/MMEA/EA SKT/SKM/SPM GOL A/B/C “Merek BKC”
16
34a. Pungutan Cukai dan PPN BKC: Spesifik/Advalorum 25.000/34% 415.000.000,00
35a. Penjualan Eceran BKC: 16.000,00 box/botol 16/330
35b. Pita Cukai: 100.000 62.500 37.500
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
TERIMA
KASIH Pertanyaan/Saran mohon dapat disampaikan ke:
[email protected] 17
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
