Penerapan Good Corporate Governance … (Mawarto)
PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) PADA NON GOVERMENTAL ORGANIZATIONS (NGO) Studi kasus: Migrant Institutee Mawarto Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dharma Bumiputera E-mail :
[email protected] ABSTRAK: Setiap Organisasi yang berorientasi laba maupun non laba dituntut dapat menerapkan Tata Kelola Perusahaan sebagai bentuk akuntabilitas organisasi terhadap para pemangku kepentingan, Penerapan prinsip akuntabilitas dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menjadi penting karena, LSM adalah lembaga yang bekerja untuk masyarakat dan berdasarkan pada kepercayaan. Secara konsep Tata Kelola Perusahaan meliputi aspek keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kesetaraan namun dalam penelitian ini dibatasi pada aspek akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukan bahwa Migrant Institutetelah melaksanakan akuntabilitas sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat dengan indikator memiliki struktur organisasi, pembagian tugas pada tingkatan manajemen, persyaratan dan masa jabatan, proses pengambilan keputusan serta dokumentasi notulen rapat, Direktur Eksekutif dan Anggota Eksekutif tidak boleh merangkap jabatan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal lain yang diperlukan Organ Pendukung pelaksanaan tata kelola perusahaan, seperti Internal Auditor, komite kebijakan resiko.
Kata Kunci: Kajian penerapan, GCG, Akuntabilitas, NGO, ABSTRACT: Any profit-oriented and non-profit oriented organization is required to implement Corporate Governance as a form of organizational accountability to all stakeholders. Implementation of accountability principles in NonGovernmental Organizations (NGOs) is important because, NGOs are institutions that work for the community and based on trust. The concept of Corporate Governance includes aspects of openness, accountability, responsibility, independence and equity, but in this study is limited to aspects of accountability. The results of the research show that Migrant Institutehas implemented accountability as Non-Governmental Organization with indicators of organizational structure, division of tasks at management level, requirements and tenure, decision process and documentation of meeting minutes, Executive Director and Executive Member may not concurrently serve as Civil Apparatus State (CAS). Other things that are needed by the Supporting Organizations of corporate governance, such as the Internal Auditor, the risk policy committee.
Keyword: Implementation review, GCG, Accountability, NGO,
233
Vol.14, No.1, January 2017: 233-257 PENDAHULUAN
fiktif yang menerima dana itu atas nama
Good Corporate Governance (GCG)
masyarakat, setelah menerima dana bansos,
adalah suatu konsep yang tidak asing lagi bagi
distribusi dan rimbanya tidak jelas sedangkan
masyarakat
GCG
pembentukan dana sosial dan peng-gunaannya
diperkenalkan pertama kali pada tahun 1998
adalah kewenangan pemerintah daerah, hal
ketika
penyempurnaan
tersebut berdampak pada citra LSM rendah.
peraturan pencatatan Bursa Efek Indonesia.
Berdasarkan kondisi tersebut patut diduga
Mulai popular istilah
Good Corporate
bahwa tingkat governance-nya dalam prinsip
Governance atau tata kelola perusahaan yang
akuntabilitas pemerintah daerah rendah dan
baik tidak dapat dilepaskan maraknya skandal
tidak ada transparansi dan akuntabilitas dalam
perusahaan yang menimpa perusahaan –
pengelolaan dana LSM yang bersumber dari
perusahaan besar baik yang terjadi di Amerika
pemerintah atau masyarakat.
I.
Indonesia.
terdapat
Konsep
usulan
maupun yang terjadi di Indonesia seperti beberapa Bank pemerintah dan swasta
Menurut
National
Committee
on
di
Governance dalam Sukrisno ( 2014 ) terdapat
likwidasi sebagai akibat praktek tata kelola
5 prinsip GCG yaitu (a) Tranparansi artinya
perusahaan yang buruk ( Bad Corporate
kewajiban
Governance ). Selain kebangkrutan dibeberapa
menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses
korporasi
keputusan dan penyampaian informasi. (b)
hasil
penelitian
Indonesia
bagi
para
pengelola
untuk
Corruption Watch ( ICW ) tahun 2007 – 2012 (
Akuntabilitas
Viva.co.id Minggu, 15 September 2013 )
pengelola
terdapat 120 kasus penyelewengan dana
system
bansos total penyelewengan dana bansos di
menghasilkan laporan keuangan yang dapat
Indonesia
dipercaya,
berdasarkan
hasil
penyelidikan
artinya
prinsip
berkewajiban akuntansi
sehingga
yang
bagi
untuk
membina
efektif
diperlukan
para
untuk
kejelasan
penegak hukum mencapai Rp 411 triliun,
fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban
Dana yang semula ditujukan untuk masyarakat
setiap organ perusahaan (c) Res-ponsibilitas
tidak mampu dalam bentuk uang atau barang
artinya para pengelola wajib memberikan
pada implementasinya dibelokkan disalurkan
pertanggungjawaban atas semua
ke Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
dalam mngelola perusahaan (organisasi ) pada
234
tindakan
Penerapan Good Corporate Governance … (Mawarto) para pemangku kepentingan. (d) Independensi
jauh di bawah Singapura (8,93), Malaysia
artinya para pengelola dalam mengambil
(7,72) dan Thailand (4,89) (Kaihatu, 2006).
keputusan harus bebas dari tekanan atau
Munculnya
pengaruh dari pihak manapun, (e) Kesetaraan
penyalahgunaan fungsi dari korporasi menjadi
artinya para pengelola harus memperlakukan
ukuran
pemangku
(pemasok,
sebuah korporasi, karena salah satu aspek yang
pelanggan, karyawan dan pemerintah) dan
menjadi acuan adalah terkait transparansi dan
pemangku kepentingan sekunder ( pemerintah
akuntabilitas korporasi (Fikri et al. 2010).
kepentingan
primer
dan masyarakat ) secara adil dan setara. Salah
berbagai
buruknya
Disamping
skandal
corporate
dan
governance
korporasi
dibidang
satu kunci untuk memenangkan persaingan
perekonomian, pemulihan krisis di Indonesia
global dan menjalankan organisasi bisnis
juga
secara
Governmental
berkelanjutan
mengimplementasikan
adalah Good
dengan
didukung
oleh
kontribusi
Organization.
Non
Kemunculan
Corporate
NGO di Indonesia dimulai dengan berdirinya
Governance (GCG). Kemampuan pulih dari
Lembaga Sosial Desa para tahun 50-an.
krisis salah satunya didukung dari kemampuan
Disusul
berkompetisi secara global. Kaihatu (2006)
Berencana
menjelaskan bahwa kompetisi global yang
Sementara Pada tahun 60-an berdirilah Bina
terjadi antarnegara, dipengaruhi juga oleh
Desa dan Bina Swadaya. Sejak saat itu terus
kompetisi antarkorporat, sehingga pemulihan
lahir berbagai NGO baru dengan momentum
perekonomian satu negara bergantung pada
puncaknya adalah pasca runtuhnya rezim Orde
kinerja korporat di masing-masing negara.
baru (1966-1998). Salah satu peran penting
Kondisi Indonesia yang sulit membaik di masa
dari keberadaan NGO di Indonesia adalah
krisis disebabkan karena korporat kita belum
munculnya
dikelola secara benar atau belum menjalankan
kehidupan sosial masyarakat.
dengan
Perkumpulan
Indonesia
perubahan
pada
Keluarga
tahun
positif
dari
1957.
sisi
governansi. Survey dari Booz-Allen di Asia
Permasalahan transparansi keuang-an
Timur pada tahun 1998 menunjukkan bahwa
dalam sebuah NGO menjadi faktor yang perlu
Indonesia
corporate
diperhatikan. Sebagai contoh yaitu terkait
governance paling rendah dengan skor 2,88
kasus sumber dana pada NGO Greenpeace
memiliki
indeks
235
Vol.14, No.1, January 2017: 233-257 pada tahun 2011. Sehingga muncul berbagai
berpenghasilan Rp 750 ribu hingga Rp1,5
regulasi yang menuntut perlunya mengontrol
juta ke atas menolak menyumbang ke NGO
NGO dengan audit publik dan membuat
karena tidak percaya dengan orang-orangnya
peraturan setingkat Undang-Undang untuk
(43% dan 34%), tidak punya uang (22% dan
mengatur NGO sebagai civil society. Hasil
28%), tidak percaya organisasinya (14% dan
monitoring dan evaluasi terhadap sejumlah
11%), tidak percaya programnya (11% dan
NGO khususnya pada aspek manajemen intern
7%), dan sisanya (10%) karena faktor-faktor
dan program intern menunjukan bahwa,
lain, seperti tidak ada follow up ketika
umunya NGO masih sangat lemah dalam hal
terdapat permintaan. Sementara masyarakat
pengelolaan program. Beberapa indikatornya
berpenghasilan
diantaranya,
menyatakan menolak mendukung NGO,
program
(1)
lemahnya
secara
sistematis
penanganan
bawah
Rp750
ribu
dari
karena tidak punya uang (49%), tidak
identifikasi masalah, pengumpulan data dan
percaya orangnya (28%), tidak percaya
perencanaan
programnya
program
mulai
di
dengan
konsep,
(7%),
tidak
percaya
pendekatan serta arah program. Kemudian (2)
organisasinya (6%), dan sisanya (10%)
umumnya hanya merupakan proyek dan uji
karena laktor- faktor lain (Abidin dan
coba sehingga kurang melibatkan komunitas
Rukmini 2004).
dan masyarakat yang menjadi objek program,
Data di atas menunjukkan bahwa faktor
kurang memperhatikan potensi lokal setempat
kepercayaan menjadi sangat penting dan
dan kurang cepat merespon masalah-masalah
harus dibangun oleh NGO untuk menarik
yang menjadi kepedulian umum masyarakat.
dukungan masyarakat, terutama masyarakat
Selain itu (3) bersifat tertutup, performa kerja
kelas atas. Karena kelas masyarakat tersebut
rendah dan sangat bergantung pada dana dari
merupakan calon pendukung atau donatur
luar (Abidin dan Rukmini 2004).
potensial bagi NGO. Bagi masyarakat kelas
Berbagai faktor dapat mempengaruhi dukungan
masyarakat
terhadap
NGO.
Diantaranya disebutkan bahwa masyarakat
menengah ke atas rendahnya dukungan terhadap
NGO
karena
ketidakpercayaan pada orang-orang NGO, program-program
236
disebabkan
dan
organisasinya.
Penerapan Good Corporate Governance … (Mawarto) Minimnya tingkat kepercayaan masyarakat
mendukung budaya perusahaan ( orga-
terhadap NGO terkait dengan rendahnya
nisasi ) dan tindakan karyawan, peng-
akuntabilitas dan transparansi NGO di mata
awasan pemangku kepentingan, kebutuh-
publik yang berdampak pada menurunnya dukungan serta legitimasi sosial dan moral
an tranparansi dan akuntabilitas publik menjadi
pertimbangan
utama
Dunn,
NGO tersebut di mata publik, misalnya tidak
Brooks ( 2012-45 ) untuk memberikan pernah melaporkan program dan keuangan
peningkatan pelayanan pada masyarakat yang dikelolanya secara transparan.
Dalam hal terjadi fraud di sektor pemerintah atau korporasi pada umumnya terletak
pada
governance,
kelemahan
perusahan
yang
lemah
pelaku pasar modal berupa menurunnya saham
bersangkutan,
perusahaan (Tuanakotta,
yang 2016
).
Kondisi demikian juga bisa terjadi pada Lembaga Swadaya Masyarakat, yang sumber
pendanaanya
berasal
dari
masyarakat oleh karena itu meminalisasi kemungkinan kelemahan yang terjadi, pada setiap
pemimpin
harus selalu
berusaha melakukan perbaikan. Dalam perkembangan dewasa ini, ketika Direksi dan Manajemen mengembangkan Nilai, Kebijakan dan prinsip prinsip yang
pada
Lembaga
Swadaya
Masyarakat. Penerapan
corporate
governance-nya akan di hukum oleh para
harga
terutama
prinsip
Corporate
Governance dalam konteks pelayanan, pemberdayaan publik,
maupun
menjadi
pembangunan
sesuatu
prioritas
dilakukan agar tercapai tata kelola NGO yang baik. Menurut Sutedi ( 2011 ) unsur unsur
corporate
diperlukan
dari
governance internal
yang
perusahaan
organisasi adalah (a) keterbukaan dan kerahasiaan
(b)
tranparansi
(c)
accountability (d) fairness dan (e) aturan dari code of conduct. Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi pasal 21 huruf e mengamanahkan bahwa Organisasi Kemasyarakatan
memiliki
kewajiban untuk melakukan pengelolaan
237
Vol.14, No.1, January 2017: 233-257
keuangan
secara
transparan
dan
penerapan prinsip akuntabilitas
dalam
akuntabel, dalam hal ini LSM sebagai
GCG pada Organisasi Kemasyarakatan
bagian dari organisasi kemasyarakatan
terutama LSM dengan tujuan untuk
juga memiliki kewajiban yang sama.
mengkonfirmasi
Berdasarkan tersebut
diatas
Standar
Pelaksanaan
beberapa
uraian
Akuntabilitas telah dilaksanakan oleh
penerapan
prinsip
LSM dan juga untuk membandingkan
akuntabilitas sangat penting bagi sebuah
hasil
penelitian
sebelumnya
korporasi ataupun lembaga pemerintah
dilakukan oleh peneliti terdahulu.
yang
masyarakat.
Penelitian terkait akuntabilitas dan
Prinsip yang harus dipegang dalam
transparansi telah dilakukan sebelumnya
akuntansi
Antara lain Hafidh (2008) menyatakan bahwa
dan
lembaga
swadaya
sektor
publik
menurut
Mardiasmo (2011) adalah akuntabilitas, pengawasan,
daya
tanggap,
standar terkait pelaksanaan akuntabilitas bagi LSM belum cukup memadai dalam upaya pengungkapanya. Sedangkan menurut Putri
profesioanalisme, efisiensi dan efek(2013)
Implementasi
akuntabilitas
dan
tifitas, transparansi, wawasan kedepan, transparansi yang telah diterapkan oleh rumah
partisispasi, Pengertian
dan
penegakan
Akuntabilitas
hukum. menurut
sakit Saiful Anwar Malang telah berjalan dengan baik. Sedangkan penelitian Gozyali
Mardiasmo (2011)
diartikan sebagai
(2012) menyatakan bahwa laporan keuangan
bentuk
mempertanggung-
dan
kewajiban
pengelolaan
kinerja
Indonesia
jawabkan keberhasilan atau kegagalan
Corruption Watch (ICW) dinilai akuntabel
pelaksanaan visi misi organisasi yang
Untuk
telah ditetapkan sebelumnya, melalui
perkembangan pelaksanaan akuntabilitas bagi
suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan
secara
periodik.
Oleh
mengetahui
kondisi
sebuah NGO perlu melakukan
dan
Evaluasi
penerapan CGC pada NGO yang berorientasi pada
peningkatan
akuntabilitas
dan
karenanya diperlukan kajian mengenai transparansi untuk mengidentifikasi standar 238
Penerapan Good Corporate Governance … (Mawarto) serta indikator penting yang harus dipenuhi
Governance pada NGO.
NGO sehingga berdampak pada peningkatan
III.
performa kinerja organisasi, kepercayaan para
shareholder/stakeholder
serta
METODE RISET Obyek
penelitian
dilakukan
pada
Migrant Institute di Jakarta Timur melalui
mendongkrak citra positif NGO dimata
obsevasi,
publik.
pejabat yang berkompeten sesuai bidangnya,
II.
serta
TUJUAN Kajian
ini
bertujuan
untuk
data
mengajukan
sekunder
pendukung yang
pertanyaan
berupa
pada
dokumen
memperkuat jawaban
mengidentifikasi komponen dalam prinsip
pertanyaan. Ruang lingkup kajian ini adalah
GCG
mengidentifikasi
dan
akuntabilitas
menganalisis
pelaksanaan
dan
transparansi
Migrant
Institute
sebagai
menerapkan
prinsip
Good
pada langkah
Corporate
faktor
kunci
menurut
standar Konsil LSM Indonesia (2014). Kerangka
penelitian
ditunjukan
pada
Gambar 1.
Governance. Kajian ini bersifat explanatory reseach untuk dapat menunjukan gambaran penerapan prinsip-prinsip Good Corporate
Identifikasi prinsip, sistem aturan, struktur GCG
Identifikasi standar akuntabilitas
Analisis Implementasi GCG Wawancara
Studi Literatur
Analisis Deskriptif Kualitatif
Gambar 1. Kerangka kajian
239
Vol.14, No.1, January 2017: 233-257 Metode yang digunakan adalah :
GCG dan NGO. Kajian berfokus pada
(1) Studi literatur
identifikasi komponen penyusun GCG dan
Kajian
literatur
dilakukan
dengan
faktor penting yang dapat diadopsi dalam
mengumpulkan informasi ilmiah berupa
pengelolaan NGO. Serta melakukan telaah
teori-teori yang pernah berkembang terkait
terhadap dokumen yang diberikan seperti
Laporan keuangan, Anggaran Dasar,
sehingga diperoleh uraian tertulis tentang
Data Diri Pengurus, Notulen Rapat (dokumen
perilaku organisasi yang diamati dari sudut
tersebut hanya ditunjukan untuk dibaca
pandang yang utuh, komprehensif, dan
ditempat dan tidak boleh digandakan )
holistik.
(2) Wawancara
Analisi
Deskriptif
Kualitatif
dilakukan untuk menggambarkan fakta-fakta
Wawancara
dilakukan
dengan
yang terjadi di Migrant Institute kemudian
mengadakan komunikasi dengan sumber
dilanjutkan
data, yaitu bapak Adi Chandra Utama
pengambilan keputusan umum berdasarkan
selaku
untuk
fakta-fakta
terkait
deskriptif
untuk
menafsirkan dan menuturkan data yang
dokumen pendukung yang
bersangkutan dengan situasi yang sedang
Direktur
mendapatkan kebijakan
relevan, bapak
informasi
strategis,
mendapatkan
wawancara Agus
Eksekutif
Salim
yang
sedangkan
dengan
tersebut.
Kajian
kualitatif
dilakukan
dengan
terjadi.
selaku
IV. PEMBAHASAN
Program. Komunikasi tersebut dilakukan
A.
upaya
historis
dilakukan dengan Manager
dengan
Sejarah NGO
dengan dialog (Tanya jawab) secara lisan
Istilah “Non Governmental Organi-
dan melalui telpon atau media sosial, untuk
zation” digunakan sejak berdirinya PBB
hal hal yang perlu penjelasan ulang atau
pada tahun 1945, tepatnya pada pada
klarifikasi.
Piagam PBB Pasal 71 Bab 10 tentang
(3) Analisis Deskriptif Kualitatif
peranan
Metode
yang
Non
Governmental
digunakan
Organization. Awalnya istilah ini digunakan
merupakan analisis kualitatif (Alex 2014)
untuk membedakan antara hak partisipatif
menggunakan teori Bogdan dan Biklen
badan-badan pemerintah (Intergovernmental
240
analisis
konsultatif
Penerapan Good Corporate Governance … (Mawarto) Agencies) dan organisasi-organisasi swasta
organizations) yang bergantung kepada,
international
baik sebagian atau keseluruhan, bantuan
(International
Private
Organizations). Untuk itu sejak tahun 1970, NGO memperoleh status resmi (consultative status) didalam PBB. Sampai sekarang, hampir semua kesempatan dalam pertemuan PBB delegasi NGO berhak hadir dengan suara penuh/disediakan forum-forum khusus untuk NGO. Kehadiran NGO dalam sistem PBB ini telah pula dilembagakan secara permanen, di bawah UNDP, di sebut NGO Forum.
(charitable
donations)
dan
pelayanan sukarela (voluntary service). Muhtar (2010) menjelaskan bahwa Korten pernah membagi perkembangan generasi NGO menjadi tiga yaitu: 1. Generasi pertama NGO, memiliki fokus lebih kepada distribusi bantuan secara langsung kepada yang membutuhkan. Contoh bantuan antara lain makanan dan pelayanan kesehatan.
World Bank, mendefenisikan NGO “organisasi
sebagai
swasta
yang
menjalankan kegiatan untuk meringankan penderitaan,
mengentaskan
kemiskinan,
memelihara lingkungan hidup, menyediakan layanan
sosial
kegiatan
dasar
atau
pengembangan
melakukan masyarakat”.
Dalam sebuah dokumen penting World Bank, Working With NGOs, disebutkan, “Dalam konteks yang lebih luas, istilah NGO
amal
dapat
diartikan
sebagai
semua
organisasi nirlaba (non-profit organization) yang tidak terkait dengan pemerintahan.
NGO
pada
umumnya
adalah
organisasi berbasis nilai (value-based
2. NGO generasi kedua berorientasi kepada pembentukan pola pembangunan dengan skala lokal. Dalam tahap evolusi ini, NGO memfokuskan pada pemberdayaan komunitas lokal agar dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. 3.NGO
generasi
ketiga,
orientasi
akan
difokuskan untuk memajukan kebijakan dan institusi di level lokal, nasional, dan internasional. Pada tahap ini, NGO merubah perannya dari service providing menjadi katalis
perubahan. Korten
sendiri menyebut generasi ketiga ini sebagai
sustainable
systems
development. Dengan demikian, NGO
241
Vol.14, No.1, January 2017: 233-257 pada dasarnya mengalami perubahan dari
kungan hidup, dan perlindungan Hak
relief NGO (distribusi bantuan) kepada
Asasi Manusia . Dalam bekerja, NGO
development NGO (berorientasi pada
advokasi umumnya menggunakan cara
pembangunan).
loby, pendekatan melalui media massa,
Secara umum dalam prakteknya NGO dapat
atau pengerahan massa. Salah satu
dikategorikan, menjadi dua (Suharko 1998):
contoh NGO advokasi di Indonesia
1. NGO operasional
adalah
Lingkungan
Hidup
Indonesia (WALHI).
NGO ini bertujuan untuk merancang dan
Migrant
mengimplementasikan program-program
Institutemerupakan
jenis
yang berorientasi pada pembangunan
NGO yang melakukan fungsi keduanya
(development-related). Salah satu model
selama 1 dekade terakhir. Hal ini ditunjukan
NGO operasional yang menonjol adalah
dengan konsistensi dalam melakukan upaya-
community-based organizations (CBO),
upaya advokasi dan edukasi kepada Buruh
yang "bertugas" kelompok masyarakat
Migran Indonesia (TKI) sejak pra-migrasi,
yang spesifik di suatu wilayah geografis.
migrasi
Misalnya,
pemberdayaan pasca pasca-migrasi dengan
menjalankan
program
maupun
sebuah
pendampingan
membentuk
mikro di kecamatan atau desa tertentu.
bernama
Salah satu contoh NGO operasional di
(KAMI). KAMI merupakan wadah bagi
Indonesia adalah Bina Swadaya.
para purna- TKI untuk bergotong royong
Keluarga
perkumpulan
serta
pemberdayaan masyarakat melalui kredit
Migran
yang
Indonesia
dan saling menguatkan terutama dalam
2. NGO advokasi Umumnya, NGO advokasi berusaha
sektor perekonomian sehingga mereka bisa
untuk mengangkat atau mempertahankan
mandiri dan memiliki keberdayaan dari sisi
issuetertentu,
dengan
ekonomi di tanah air, sehingga para purna-
meningkatkan public awareness atau
TKI tidak perlu lagi kembali bekerja ke luar
public acceptance terhadap suatu isu.
negeri.
Isu-isu
B.
biasanya
tersebut
kesetaraan 242
Wahana
gender,
misalnya pelestarian
seperti ling-
Good Corporate Governance Alex (2014) menjelaskan bahwa
Penerapan Good Corporate Governance … (Mawarto) istilah Good Corporate Governance (GCG)
(CEPS):
atau corporate governance (CG) pertama
sistem yang dibentuk mulai dari hak
kali diperkenalkan oleh Cadbury Committee
(right), proses, serta pengendalian, baik
tahun 1992 dalam laporannya yang dikenal
yang ada didalam maupun diluar
sebagai Cadbury Report. Sejumlah Negara
manajemen
mempunyai definisi tersendiri tentang GCG.
catatan, hak disini adalah hak seluruh
Beberapa Negara mendefinisikannya dengan
stakeholders, bukan terbatas
kepada
pengertian yang agak mirip meskipun
shareholders saja.
adalah
berbeda istilah. Hal ini terjadi karena GCG
berbagai
merupakan sebuah konsep sehingga tidak
stakeholders secara individual untuk
memiliki definisi tunggal. Berikut berbagai
mempengaruhi
definisi GCG yang bisa peneliti sajikan.
maksudnya adalah mekanisme dari
1.
Cadbury Committee: GCG adalah
hak-hak tersebut. Adapun pengendalian
prinsip
yang
mengendalikan mencapai
GCG
merupakan
perusahaan.
Sebagai
Hak
kekuatan
yang dimiliki
manajemen.
dan
merupakan
perusahaan
agar
memungkinkan stakeholders menerima
antara
informasi yang diperlukan seputar
keseimbangan
mekanisme
Proses,
mengarahkan
kekuatan
serta
kewenangan
aneka
perusahaan
dalam
memberikan
(Mustikaningrum 2011)
pertanggungjawabannya kepada para shareholder
seluruh
khususnya,
dan
kegiatan
yang
perusahaan.
3. Forum for Corporate Governance in Indonesia
(FCGI)
(2001:2):
stakeholder pada umumnya. Tentu
didefinisikan
saja hal ini dimaksudkan pengaturan
peraturan yang mengatur hubungan
kewenangan
Manajer,
antara pemegang, pengurus (pengelola)
Pemagang Saham, dan pihak lain yang
perusahaan, pihak kreditur, pemerintah,
berhubungan dengan perkembangan
karyawan,
perusahaan di lingkungan tertentu
kepentingan internal dan eksternal
(Surya dan Yustiavandana 2006).
lainnya yang berkaitan dengan hak-hak
Direktur,
2. Center for European Policy Studies
sebagai
GCG
serta
para
“Seperangkat
pemegang
dan kewajiban mereka atau dengan 243
Vol.14, No.1, January 2017: 233-257 kata
lain
suatu
mengendalikan corporate
system
perusahaan.
governance
ialah
yang Tujuan untuk
GCG
diatas
maka
Good
Corporate
Governance merupakan pedoman system,
pihak
aturan main serta komitmen bagaimana
yang
berkepentingan Noviatani
dan
Fatimmah 2016). 4. Finance
melaksanakan tata kelola perusahaan atau lembaga dengan baik, beretika, untuk
Comitte
Governance
on
Corporate
Malaysia:
meningkatkan
kinerja
lembaga
dan
GCG
melindungi stakeholder/shareholder. Brown
merupakan suatu proses serta struktur
and Caylor (2004) menjelaskan bahwa
yang digunakan untuk mengarahkan
pelaksanaan GCG yang efektif dan efisien,
sekaligus mengelola bisnis dan urusan
akan menjadikan seluruh proses aktivitas
perusahaan
peningkatan
perusahaan akan berjalan dengan baik,
pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas
sehingga hal-hal yang berkaitan dengan
perusahaan. Adapun tujuan akhirnya
kinerja perusahaan baik yang sifatnya kinerja
adalah menaikkan nilai saham dalam
finansial maupun non finansial akan juga
jangka
turut membaik.
kearah
panjang
tetapi
tetap
memerhatikan berbagai kepentingan para
stakeholder
lainnya
(Pertiwi
Terdapat empat komponen utama yang diperlukan dalam GCG, (Kaen, 2003; Shaw,
2015).
2003) yaitu (1) fairness, (2) transparency,
Peraturan Lembaga zakat Indonesia:
(3) accountability, dan (4) responsibility.
GCG
kelola
Keempat komponen tersebut penting karena
Lembaga zakat yang menerapkan
penerapan prinsip GCG secara konsisten
prinsip-prinsip
transparansi
terbukti
(transparency),
akuntabilitas
laporan keuangan dan juga dapat menjadi
(accountability), pertanggungjawaban
penghambat aktivitas rekayasa kinerja yang
(responsibility),
mengakibatkan laporan keuangan tidak
adalah
(independency), 244
Berdasarkan berbagai uraian mengenai
menciptakan nilai tambah bagi semua
(stakeholders)”
5.
(fairness).
suatu
tata
independensi dan
kewajaran
dapat
menggambarkan
meningkatkan
nilai
kualitas
fundamental
Penerapan Good Corporate Governance … (Mawarto) perusahaan.
Governance telah menerbitkan Pedoman
C.
GCG di Indonesia
tersebut
Kajian yang dilakukan oleh Asian
penerbitan
kemudian
disusul
Pedoman
dengan
GCG
perbankan
Development Bank (ADB) menunjukkan
Indonesia, pedoman untuk komite audit, dan
beberapa faktor yang memberi kontribusi
pedoman untuk komisaris independen di
pada
Pertama,
tahun 2004. Semua pedoman ini dipandang
konsentrasi kepemilikan perusahaan yang
perlu untuk memberikan acuan dalam
tinggi. Kedua, tidak efektifnya fungsi
mengimplementasikan
pengawasan
Ketua
krisis
inefisiensi
di
Indonesia.
dewan dan
komisaris.
rendahnya
Ketiga,
transparansi
Komite
Governance,
GCG.
Menurut
Nasional
Penerapan
Kebijakan GCG
dapat
mengenai prosedur pengendalian merger
didorong dari dua sisi, yaitu etika dan
dan akuisisi perusahaan. Keempat, terlalu
peraturan. Dorongan dari etika (ethical
tingginya ketergantungan pada pendanaan
driven) datang dari kesadaran individu-
eksternal dan kelima, ketidakmemadaiannya
individu pelaku bisnis untuk menjalankan
pengawasan oleh para kreditor.Tantangan
praktik
terkini
kelangsungan
yang
dihadapi
masih
belum
bisnis
yang
hidup
mengutaman
perusahaan
dan
dipahaminya secara luas prinsip-prinsip dan
kepentingan stakeholders. Dorongan dari
praktek GCG oleh komunitas bisnis dan
peraturan (regulatory driven) mengharuskan
publik pada umumnya (Kaihatu, 2006).
perusahaan untuk patuh terhadap peraturan
Komunitas
masih
perundang-undangan yang berlaku. Kedua
menempatkan Indonesia pada urutan bawah
pendekatan ini memiliki kekuatan dan
rating implementasi GCG sebagaimana
kelemahannya
dilakukan oleh Standard & Poor, CLSA,
diharapkan
Pricewaterhouse
menciptakan lingkungan bisnis yang sehat.
internasional
Coopers,
Moody`s
Morgan, and Calper`s.
D.
Dalam penerapan GCG di Indonesia, seluruh
pemangku
kepentingan
masing-masing saling
melengkapi
namun untuk
Implementasi GCG pada NGO Setiap
lembaga
baik
perusahaan
turut
maupun NGO harus memastikan bahwa asas
berpartisipasi. Komite Nasional Kebijakan
dan prinsip dasar GCG diterapkan dalam 245
Vol.14, No.1, January 2017: 233-257 setiap aspek bisnis maupun organisasi.
dikelola secara benar, terukur dan
Secara umum terdapat lima prinsip dasar
sesuai dengan program kerja yang
dari GCG yaitu (Kaihatu, 2006):
sudah
(1) Transparency (keterbukaan informasi),
merupakan prasyarat yang dipelrukan
yaitu keterbukaan dalam melaksanakan
untuk
proses pengambilan keputusan dan
berkesinambungan.
keterbukaan informasi mengenai
dalam
mengemukakan
materiil
dan
perusahaan.
relevan
NGO
harus
Akuntabilitas
mencapai
kinerja
yang
(3) Responsibility (pertanggungjawaban), yaitu kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan
perusahaan
terhadap
menyediakan informasi yang relevan
prinsip korporasi yang sehat serta
dengan cara yang mudah diakses dan
peraturan perundangan yang berlaku.
dipahami oleh pemangku kepentingan
NGO
untuk
perundang-undangan
menjaga
objektivitas
dalam
harus
mematuhi serta
menjelaskan secara terbuka sumber
masyarakat dan lingkungan sehingga
dana didapatkan dan untuk apa dana
dapat
donatur
NGO dalam
sehingga
terpelihara
jawab
melak-
sanakan
dipergunakan
tanggung
peraturan
menjalankan kegiatannya. NGO harus
terhadap
keberlangsungan
jangka
panjang
dan
keterbukaan informasi ini membuat
mendapat pengakuan sebagai Good
donatur mengetahui kemana dana yang
Corporate Citizen.
mereka sedekahkan diberikan.
(2) Accountability (akuntabilitas), yaitu
246
dirancang.
(4) Independency suatu
(kemandirian),
keadaan
dimana
yaitu
perusahaan
kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan
dikelola secara profesional tanpa ben-
pertanggungjawaban organ perusahaan
turan kepentingan dan pengaruh/teka-
sehingga
nan dari pihak manajemen yang tidak
pengelolaan
perusahaan
terlaksana secara efektif. Perusahaan
sesuai
dengan
peraturan
dan
harus dapat mempertanggungjawabkan
perundangan-undangan yang berlaku
kinerjanya secara transparan, akuntabel
dan prinsip-prinsip korporasi yang
dan wajar. Untuk itu NGO harus
sehat.
Penerapan Good Corporate Governance … (Mawarto) Untuk melaksanakan prinsip dasar GCG,
pelaporan keuangan (Kaihatu, 2006). Oleh
NGO harus dikelola secara independen
karenanya, berdasarkan kelima prinsip dasar
dan
GCG diatas, akuntabilitas serta transparansi
menghindari
intervensi
atau
ditumpangi kepentingan dari pihak lain.
memegang peranan yang sangant penting
(5) Fairness (kesetaraan dan kewajaran),
dalam pelayanan publik sebuah NGO.
yaitu perlakuan yang adil dan setara di
Berdasarkan penerapan prinsip tersebut
dalam memenuhi hak-hak stakeholder
dapat dilihat seberapa jauh penyelenggaraan
yang timbul berdasarkan perjanjian serta
pelayanan
peraturan perundangan yang berlaku.
dengan
Esensi
governance
masyarakat atau stakeholder. Sementara
perusahaan
akuntabilitas NGO adalah suatu proses
adalah
dari
corporate
peningkatan
kinerja
NGO
memiliki
nilai-nilai
atau
norma-norma
melalui supervisi atau pemantauan kinerja
pertanggung
manajemen
akuntabilitas
mengenai apa yang diyakini, apa yang
manajemen terhadap pemangku kepentingan
dilakukan dan tidak dilakukan. Secara
lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan
operasional, akuntabilitas diwujudkan dalam
peraturan yang berlaku. Diharapkan dengan
bentuk pelaporan (reporting), pelibatan
menerapkan
dan
adanya
jawaban
kesesuaian
secara
terbuka
NGO
bisa
(involuing), dan cepat tanggap (responding).
dimata
para
Sejalan yang disampaikan oleh Edwards dan
shareholder/stakeholder. Mekanisme check
Hulme (1998) yang menyatakan bahwa
and
akuntabilitas
meningkatkan
balance
prinsip
ini
citranya
dapat
dijamin
dengan
NGO
yang
efektif
serta
penerapan prinsip GCG terutama untuk
transparasi secara eksplisit memiliki ciri-
melindungi kepentingan setiap stakeholder
ciri:
yang
NGO.
(1) NGO mendefinisikan tujuan yang jelas
Transparansi dan akuntabilitas merupakan
mengenai peran serta kontribusinya di
prinsip
masyarakat. Karena untuk menunjuk-
terlibat
yang
dalam
dijadikan
aktivitas
acuan
dalam
penyusunan regulasi untuk menghindari
kan
akuntabilitasnya,
terjadinya konflik kepentingan terutama
perlu
dalam hal praktik manajemen resiko dalam
kesesuaian antara kinerja NGO dalam
mengetahui
shareholders secara
jelas
247
Vol.14, No.1, January 2017: 233-257 bentuk kesesuaian antara permasalahan
keputusan yang diambilnya serta memberi
dan solusi yang diberikan kepada
kesempatan kepada publik menilai dan
masyarakat.
menyampaikan
keluhan.
Supaya
akun-
(2) NGO melakukan keterbukaan terhadap
tabilitas bisa dilakukan oleh orang di luar
publik mengenai laporan mengenai
organisasi secara efektif, LSM sendiri harus
asal, alokasi dan pengunaan resources
melakukan praktek akuntabilitas di dalam
secara
organisasi.
jujur.
shareholders
Dengan bisa
begitu
Penerapan prinsip akuntabilitas dalam
mendapatkan akurat
NGO menjadi penting karena, NGO adalah
mengenai dana masuk dan keluar yang
lembaga yang bekerja untuk masyarakat dan
dipergunakan NGO untuk membiaya
berdasarkan
program kerjanya.
meningkatkan
Berdasarkan standar dasar akuntabilitas
kepercayaan para stakeholder/shareholder
informasi
yang
jelas
dan
pada
kepercayaan.
Untuk
menjamin
tingkap
serta
2004),
diperlukan standar dan panduan agar dapat
akuntabilitas bagi LSM adalah kewajiban
terukur. NGO dengan akuntabilitas yang
LSM untuk menjelaskan dasar pembenaran
kuat diharapkan dapat menghindari potensi
tindakan organisasi (termasuk oleh stafnya)
tindak korupsi, penyelewengan maupun
kepada orang di luar organisasi. Disamping
praktek negatif lainnya. Dengan demikian,
itu LSM juga perlu memberikan kesempatan
pengembangan akuntabilitas NGO diharap-
kepada orang luar untuk memutuskan
kan
pembenaran atas tindakan tersebut, dan
pelayanan
bertanggung jawab atas pertanyaan dari
masyarakat
orang luar organisasi, serta memberi respon
keterbukaan kepada penyandang dana.
LSM
(Konsil
LSM
Indonesia,
dapat
meningkatkan
efektifitas
yang dilakukan NGO kepada penerima
manfaat
maupun
atas saran yang diberikan kepada organisasi.
Lahirnya dokumen kode etik LSM
Akuntabilitas LSM juga dipahami sebagai
tahun 1994 di Indonesia, menjadi bukti
kewajiban LSM untuk menjelaskan dasar
perhatian dan respon komunitas NGO
pembenaran (sesuai prinsip dan aturan
terhadap isu akuntabilitas yang ditandai
dianut)
dalam
248
sikap,
prilaku
dan
keputusan-
sebuah
pertemuan
yang
Penerapan Good Corporate Governance … (Mawarto) diselenggarakan oleh Bina Desa di Bogor.
E.
Implementasi Akuntabilitas di Migrant
Namun, konsensus yang telah dibangun
Institute
terhadap
belum
Implementasi akuntabilitas di kalangan
berdampak. Diskursus tentang akuntabilitas
organisasi nirlaba di Indonesia saat ini
NGO
kembali
relatif kurang. Disamping itu, saat ini belum
diperhatikan untuk merespon berdirinya
banyak organisasi nirlaba yang berupaya
ribuan organisasi baru yang menyebut
untuk meningkatkan prosedur operasional
dirinya LSM dengan macam-ragam motif
(baik
dan karakter yang sebagiannya bertentangan
mengatur organisasi mereka. Salah satu
dengan misi dan prinsip- prinsip layaknya
penyebabnya adalah terdapat resistensi atau
sebuah LSM. Kecenderungan baru ini telah
keengganan, terutama bagi organisasi yang
berdampak
reputasi
menerima bantuan dana asing. Resistensi
komunitas NGO Indonesia, meski hanya
tersebut ditunjukan dengan keengganan
sebagian organisasi yang berperilaku negatif
untuk
namun memberikan dampak serius pada
keputusan internal dan membuat situasi
LSM lainnya.
keuangan
kode
pasca
etik ini
tahun
serius
relatif
1998,
terhadap
Inisiasi jaringan LSM untuk Kode Etik
SOP
maupun
melakukan
AD/ART)
proses
mereka
yang
pengambilan
transparan
serta
mempertanggungjawabkannya
kepada
diinisiasi oleh LP3ES di beberapa provinsi
publik. Sebagai bagian dari penerapan
di Indonesia pasca tahun 1998. Selanjutnya
prinsip akuntabilitas hal tersebut justru
sejumlah aktivis dan organisasi yang terlibat
menjadi penting dilakukan oleh NGO
dalam
karena NGO bertanggung jawab atas semua
inisiatif
tersebut
membentuk
kelompok kerja untuk akuntabilitas ormas.
nilai-nilai
Kemudian bersama 94 LSM di 14 provinsi
dilakukan atau tidak dilakukannya, kepada
sejumlah aktivis LSM melahirkan Konsil
semua
LSM Indonesia dengan salah satu misi
lembaga donor, sesama NGO, pemerintah
utama yaitu memperluas kesadaran dan
dan masyarakat luas).
meningkatkan kemampuan serta praktek akuntabilitas komunitas LSM Indonesia.
yang
stakeholder
Migrant Dompet
dianutnya,
(kelompok
Institute
Dhuafa,
apa
sasaran,
dibentuk
sebuah
yang
NGO
oleh yang 249
Vol.14, No.1, January 2017: 233-257 bergerak pada bidang sosial kemanusiaan,
1.
Direktur eksekutif Dompet Dhuafa
dengan latar belakang kepedulian kepada
setiap
nasib buruh migran Indonesia pada tahun
mengumpulkan seluruh staf serta para
1999.
2003
perwakilan presidium nasional KAMI
Dompet Dhuafa membuat sebuah divisi
(Keluarga Migran Indonesia) untuk
program dengan nama Sahabat Pekerja
melakukan pertemuan rutin persiapan
Migran
Kongres Nasional. Dan di dalam forum
Sebelumnya,
yang
dakwah,
pada
berfokus
pendidikan,
tahun
pada
kegiatan
advokasi
dan
satu
tahun
tersebut, para staf maupun perwakilan
pemberdayaan. Secara struktural Migrant
presidium
Institute merupakan bagian dari yayasan
mengenai kegiatan tersebut.
Dompet Dhuafa sehingga secara pendanaan,
sekali,
2.
menanyakan
pertanyaan
Migrant Institute melaporkan kegi-
Migrant Institutesangat bergantung kepada
atannya di akun media sosial dan
Dompet Dhuafa.
memberikan kesempatan kepada publik
Begitu pula dengan hal pengambilan
untuk mengajukan pengaduan tentang
kebijakan serta pelaporan, Dompet Dhuafa
staf dan organisasinya. Secara lengkap
merupakan stakeholder utama. Gambaran
implementasi
implementasi
Institute ditunjukan pada Tabel 1.
prinsip
akuntabilitas
di
akuntabilitas
Migrant
Migrant Institute diantaranya yaitu:
Tabel 1. Implementasi Akuntabilitas Migrant Instituteberdasarkan standar Konsil LSM Indonesia
No
Standar
1
Anggota Board yang berasal dari aparatur sipil negara (ASN) lainnya tidak melebihi 30 persen.
2
Direktur Eksekutif dan anggota Eksekutif lainnya yang bekerja sebagai pegawai tetap atau yang menerima gaji/imbalan secara teratur tidak merangkap sebagai ASN
250
Implementasi V
V
Bukti Verifikasi - Data diri pengurus - Hasil - Wawancara
Penerapan Good Corporate Governance … (Mawarto)
- Data diri pengurus. - Hasil - wawancara.
3
Board dan Eksekutif NGO tidak boleh merangkap menjadi pengurus partai politik
V
4
Direktur Eksekutif dan anggota Eksekutif lainnya yang bekerja sebagai pegawai tetap atau yang menerima gaji/imbalan secara teratur tidak merangkap sebagai aparatur sipil negara.
V
5
Board dan Eksekutif LSM tidak boleh merangkap menjadi pengurus partai politik
V
- Hasil wawancara. - Data diri pengurus
6
Board dan Eksekutif LSM tidak boleh merangkap jabatan-jabatan politik (Pimpinan nasional dan daerah, dan anggota legislatif dari pusat sampai kabupaten)
V
- Data diri pengurus - Hasil wawancara
7
Anggota Board atau Eksekutif yang ingin mencalonkan diri untuk jabatan politik harus mengundurkan diri terlebih dahulu sekurangkurang 3 (tiga) bulan sebelum pencalonan diajukan.
V
- Surat pengunduran diri/non aktif yang bersangkutan yang dipublikasikan ke pemangku kepentingan.
8
Direktur Eksekutif dan anggota Eksekutif lainnya yang bekerja sebagai pegawai tetap atau yang menerima gaji/imbalan secara teratur tidak merangkap sebagai aparatur sipil negara.
V
- Laporan keuangan
9
Board dan Eksekutif LSM tidak boleh merangkap menjadi pengurus partai politik
V
-
10
Board Relawan NGO dalam menjalankan fungsinya tidak berhak menerima gaji, honorarium atau imbalan lain yang diberikan secara rutin.
V
- Laporan keuangan
11
Board Relawan NGO yang memiliki keahlian tertentu dan dibutuhkan oleh NGO dapat diberikan honorarium untuk kontribusinya berdasarkan kesepakatan tertulis.
-
- Kontrak kerja. - Lapoan keuangan. - Hasil kegiatan (output).
251
Vol.14, No.1, January 2017: 233-257
12
LSM memiliki kebijakan tentang representasi dan partisipasi perempuan secara bermakna dalam jabatan Board dan Top eksekutif
-
- AD/ART - Struktur organisasi
13
Organisasi memiliki aturan dasar organisasi (AD/ART atau dokumen aturan lain yang setara) yang meliputi sekurang-kurangnya: a) Visi misi organisasi b) Program/strategi utama c) Mekanisme Pengambilan keputusan tertinggi d) Rapat rapat pengambil keputusan organisasi e) Periodesasi untuk jabatan Board dan direktur eksekutif f) Tugas & tanggung jawab (Board & Direktur Eksekutif) g) Pembagian Kewenangan (struktur organisasi). h) Hak dan kewajiban anggota (tidak berlaku untuk yayasan) i) Sumber perdanaan (etika penggalangan dana)
V
- Dokumen AD/ART hasil Pertemuan Tertinggi Organsiasi.
14
Struktur organisasi terdiri dari sekurangkurangnya 2 unsur, yaitu Board dan Eksektif; dan personil unsur-unsur tersebut harus dipisahkan.
V
15
Organisasi melaksanakan musyawarah besar/kongres/ pertemuan setara sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi yang dihadiri oleh semua unsur organisasi yaitu board, eksekutif, relawan, 27 anggota (kecuali yayasan), perwakilan masyarakat dampingan/mitra maksimum sekali dalam 5 tahun.
V
- Bagan struktur organisasi/ lembaga yang memperlihatka n pemisahan badan dan personil. - Surat Keputusan Pengangkatan Board dan Eksekutif. - Anggaran Dasar hasil Pertemuan Tertinggi organisasi. - Hasil Wawancara. - Daftar hadir kongres/mubes / pertemuan setara lainnya - Notulen kongres/mubes / pertemuan setara lainnya. - Wawancara dengan Board & Eksekutif
252
Penerapan Good Corporate Governance … (Mawarto)
16
Organisasi memiliki ketentuan tentang periodesasi jabatan Board dan eksekutif paling lama 5 tahun dan maksimal 2 kali masa jabatan.
V
- Anggaran Dasar/ART minimum hasil pertemuan tertinggi organisasi.
17
Organisasimelakukan pengambilan keputusan terkait hal-hal berikut dalam musyawarah besar/kongres/ pertemuan setara. a) Pengesahan AD/ART b) Pemilihan board didasarkan periodesasi jabatan Badan Pengurus yang disahkan AD/ART c) Perumusan program strategis d) Penerimaan atau penolakan laporan pertanggungjawaban program dan keuangan oleh board.
V
- Notulen kongres/mu bes/pertemu an setara lainnya. - Wawancara dengan Board & Eksekutif.
18
Organisasi melakukan rapat berkala board sekurangkurangnya sekali dalam setahun.
V
- Surat Keputusan/Beri ta - Acara Pengangkatan Board - Notulen rapat Board - Wawancara dengan Board & Eksekutif
19
Organisasi harus memastikan tanggung jawab Board dan Eksekutif yang sekurangkurangnya meliputi: a) Board mengangkat dan memberhentikan Direktur eksekutif. b) Board memilih Direktur eksekutif berdasarkan periodesasi Direktur eksekutif yang disahkan di AD/ART. c) Board mengesahkan kegiatan dan anggaran tahunan yang disusun oleh Direktur eksekutif. d) Board menerima pertanggungjawaban pelaksanaan program dan penggunaan anggaran dari Direktur eksekutif setiap tahun. e) Pengambilan keputusan oleh Direktur eksekutif dikomunikasikan kepada board seperti penetapan standar gaji, membangun dan/atau mengakhiri kerja sama dengan pihak lain, dan menyusun dan/atau mengubah SOP.
V
- Wawancara dengan Board & staff
253
Vol.14, No.1, January 2017: 233-257
20
Direktur eksekutif melaksanakan rapat staf sekurang-kurangnya satu bulan sekali secara partisipatif untuk menyusun perencanaan kegiatan dan evaluasi kegiatan bulanan.
V
- Notulen rapat - Rencana kerja bulanan
21
Staf terlibat dalam pembuatan kebijakan strategis lembaga yang ditetapkan oleh Board dan Direktur eksekutif minimum yaitu dalam hal: a. Penyusunan dan pembahasan gaji. b. Memulai atau mengakhiri kerja sama dengan pihak lain. c. Pembahasan dan peninjauan SOP.
V
- Wawancara dengan staf. - Wawancara dengan perwakilan pengurus.
Berdasarkan hasil identifikasi dan kajian faktor-faktor
penentu
dalam
program yang sudah dilakukan, yang
standar
tengah dilakukan, maupun yang akan
implementasi akuntabilitas NGO Migrant
dilakukan sehingga para stakeholders
Instituteperlu mengambil tindakan-tindakan
mengetahui apa saja yang dilakukan
perbaikan diantaranya:
Migrant Institute.
(1) Migrant Institute perlu melakukan pembenahan
administrasi
mengacu
pada
(internal)
standar
dasar
Institute
kumentasikan maupun
perlu
berbagai
programnya
mendokegiatan
dengan
baik
akuntabilitas NGO yang terbitkan oleh
seperti membuat database penerima
Konsil LSM. Standar ini tidaklah
manfaat sehingga akan memudahkan
mutlak namun bisa dijadikan acuan
dalam melakukan proses koordinasi,
dalam
monitoring dan evaluasi.
mengimplementasikan
Corporate
Governance
Akuntabilitas
yang
efektif
Good melalui
(4) Pembuatan SOP yang lebih jelas dan
serta
detil untuk penyelenggara program
transparasi.
(2) Perlunya
maupun proses kerja. Selama ini SOP melengkapi
instrumen
transparansi pelaporan kepada publik
254
(3) Migrant
yang terdokumentasikan dengan baik baru SOP bagian Keuangan.
seperti website yang keberadaannya
(5) Mendorong lembaga untuk mandiri
sangat krusial. Migrant Institute bisa
dari sisi pendanaan. Hal ini penting
melaporkan berbagai kegiatan maupun
dalam hal penerapan prinsip GCG
Penerapan Good Corporate Governance … (Mawarto) sehingga
Migrant
bertranspormasi
Institutebisa
menjadi
dikenal
lembaga
media seperti facebook dan twitter dinilai cukup efektif dan sangat efesien
(6) Memberikan porsi bagi perempuan jabatan
Board
atau
dalam proses peningkatan reputasi
top
lembaga.
eksekutif.
(7) Migrant
masyarakat.
Mengoptimalkan pemanfaatan sosial
mandiri dan independen.
didalam
oleh
Istitute
kebijakan
perlu
tentang
memiliki mekanisme
V.
KESIMPULAN Berdasarkan
hasil
kajian
yang
penerimaan dan penanganan keluhan
dilakukan diketahui bahwa prinsip-prinsip
(complain handling mechanism) dari
dalam
penerima
prioritas adalah prinsip transparansi dan
manfaat
dan
pemangku
GCG
diantaranya
akuntabilitas.
meliputi (a) siapa akan bertanggung
akuntabilitas serta transparansi, Migrant
jawab atas penanganan keluhan, (b)
Institutesudah
bagaimana keluhan bisa disampaikan
prinsip-prinsip
dan (c) tahap-tahap untuk penahanan
diantaranya yaitu terdapat SOP untuk
keluhan.
bidang keuangan, adanya pelaporan kepada
mengetahui
factor-faktor
yang
publik
melalui
Facebook,
hal
paling
kepentingan lainnya yang minimal
(8) Perlu dilakukan kajian lain untuk
Dalam
yang
berupaya GCG
Twitter,
menerapkan
pada
media blog
membangun
lembaganya
sosial
seperti
dan
website.
mempengaruhi tingginya angka resign
Namun, sayangnya pada saat observasi
staf media.
website Migrant Institute sedang berada
(9) Penerapan GCG pada sebuah lembaga
dalam
kondisi
sulit
diakses
karena
tidak serta merta meningkatkan citra
pengelolaan yang belum optimal, sehingga
positif lembaga, Migrant Institute perlu
masyarakat tidak dapat lagi mengakses
melakukan langkah-langkah lanjutan
maupun melihat kegiatan serta program
seperti “branding” untuk mendong-
yang dilakukan.
krak citra positif lembaga serta lebih
Temuan pendapat
ini
Mardiasmo
mengkonfirmasi (2011)
bahwa 255
Vol.14, No.1, January 2017: 233-257 akuntabilitas kewajiban
diartikan
sebagai
bentuk
mempertanggungjawabkan
pengungkapanya.
Hasil
penenlitian
ini
mengkonfirmasi keseuaian hasil penelitian
keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan
yang
visi misi organisasi yang telah ditetapkan
Implementasi akuntabilitas dan transparansi
sebelumnya,
media
yang telah diterapkan oleh rumah sakit
dilaksanakan
Saiful Anwar Malang telah berjalan dengan
melalui
pertanggungjawaban
suatu
yang
dilakukan
penelitian
Putri
Gozyali
(2013)
secara periodic. Migrant Institute juga telah
baik
melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam
menyatakan bahwa laporan keuangan dan
GCG, yang diatur oleh National Committee
pengelolaan kinerja Indonesia Corruption
on Governance dalam Sukrisno ( 2014 ).
Watch (ICW) dinilai akuntabel.
Akuntabilitas sebagai
serta
oleh
(2012)
prinsip bagi para
Beberapa kendala yang dihadapi oleh
pengelola berkewajiban untuk membina
Migrant Institute dalam rangka menuju
system
penyelenggaraan organisasi yang sesuai
akuntansi
yang
efektif
untuk
menghasilkan laporan keuangan yang dapat
dengan
dipercaya, sehingga diperlukan kejelasan
diantaranya seperti mindset para karyawan
fungsi,
dan
yang merasa belum siap untuk bekerja lebih
organ
sistematis dan rapi. Selain itu, mereka
pelaksanaan,
pertanggungjawaban
setiap
perusahaan ( organisasi ) Hasil
Corporate
Governance
merasa beban kerjanya bertambah jika harus pelaksanaan
mengerjakan pekerjaan diluar yang biasa
akuntabilitas pada Migrant Institute ini tidak
mereka lakukan, padahal penerapan GCG
sama dengan penelitian yang dilakukan
dalam lembaga dimaksudkan untuk lebih
Hafidh (2008) menyatakan bahwa standar
memudahkan dan melindungi hak berbagai
terkait pelaksanaan akuntabilitas bagi LSM
pihak stakeholder maupun shareholder.
belum
256
cukup
penelitian
prinsip
memadai
dalam
upaya
Penerapan Good Corporate Governance … (Mawarto)
DAFTAR PUSTAKA Abidin H, Rukmini M., 2004. Kritik dan otokritik LSM: membongkar kejujuran keterbukaan lembaga swadaya masyarakat Indonesia. Jakarta (ID): Piramedia. Hal: 60-70 Agoes S & Ardna J , 2014. Etika Bisnis dan Profesi , Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya, Salemba Empat Jakarta. Alex G., 2014. Analisis Penerapan Good Corporate Governance Pada PT. Surya Bangun Jaya Abadi (Terwaralaba Ray White). Agora. 2 (2):xx-xx. Brooks LJ & Dunn P 2012 Business & Professional Ethics, Cengage Learning Asia Pte, Ltd. Edwards M, Hulme D. 1998. Too Close For Comfort? The Impact of Official Aid on Nongovernmental Organizations. Current Issues in Comparative Education. 1(1): 1-21 Fikri A, Sudarma M, Sukoharsono EG, Purnomoshidi B, Triyuwono I. 2010. Studi Fenomenologi Akuntabilitas Non governmental organization. [Internet]. [Diunduh 24 Februari 2016 ]. Tersedia di : http://asp.trunojoyo.ac.id/wp-content/uploads/2014/03/ASP _16_Q.pdf Gozyali, Muhammad. 2012. Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan (Studi Kasus Pada Indonesia Corruption Watch). Skripsi. Yogyakarta: Program Studi Sarjana Akuntansi Universitas Islam Indonesia. Hafild, Emmy. 2008. Standar Akuntansi Keuangan Khusus Partai Politik. Jakarta:Transparency International Indonesia. Kaihatu, TS. 2006. Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan. 8 (1): 1-9. Konsil LSM Indonesia. 2014. Standar Dasar Akuntabilitas LSM: Panduan Bagi LSM Anggota.Jakarta (ID): Konsil LSM Indonesia. Mardiasmo. 2011. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. Jurnal Akuntansi Pemerintah Vol. 2, No. 1, Mei 2011. 1-17. Muhtar G. 2010. Kontribusi Organisasi Sosial dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial. Jakarta (ID: Kemensos RI. Mustikaningrum MA. 2011. Pengaruh Penerapan Corporate Governance dan Kepemilikan Institusional Terhadap Nilai Pasar Perusahaan yang Terdaftar dalam Corporate Governance Perception Index. [Skripsi]. Yogyakarta (ID): Universitas Atma Jaya. Novatiani RA, Fatimmah J. 2016. Pengaruh penerapan good corporate Governance Terhadap Keandalan Laporan Keuangan ( Suvei pada Tiga Perusahaan BUMN di Bidang Jasa di Bandung). [Internet]. Diunduh24Februari2016.Tersediadi:http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/22 7/31.pdf sequence1 Pertiwi IGAE. 2015. Penyelenggaraan Sistem Informasi Hukum Perusahaan pada Badan Usaha Bank Umum dalam Pelaksanaan Good Corporate Governance [tesis]. Denpasar (ID): Universitas Udayana. Putri, Ira Ardella. 2013. Implementation of Accountability and Transparency in Public Service (Study Case at IRD RSUD Dr. Saiful Anwar). Skripsi. Malang: Program Studi Sarjana Akuntansi Universitas Brawijaya. Suharko. 1998. Model-Model Gerakan NGO Lingkungan: Studi Kasus di Yogyakarta. Jurnal Sospol (JSP). 2 (1): 40-62. Surya I, Yustiavandana, I. 2008. Penerapan Good Corporate Governance. Mengesampingkan Hak- Hak Istimewa demi Kelangsungan Usaha. Jakarta (ID): Kencana Prenada Media Group Sutedi A, 2011 Good Corporate Governance, Sinar Grafika Jakarta. Tuanakotta M.T 2016 Akuntansi Forensik & Audit Investigatif, Salemba Empat. http://regional.kompas.com/read/2011/09/06/18513319/DPR.Greenpeace.Lakukan.Kebohongan.Publik. http://konsillsm.or.id/akuntabilitas-publik-dan-buruknya-citra-lsm/Akuntabilitas Publik dan Buruknya Citra LSM.
257
