GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Jakarta, 17 Januari 2013

Kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jl. Merpati Blok D-3 No. 5 Kemayoran, Jakarta Pusat

Perihal: GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Dengan hormat, Yang bertanda tangan di bawah ini: Teguh Sugiharto (perorangan) beralamat di Jl. Cikadut No. 132B, RT 03 RW 03, Kelurahan Karang Pamulang, Kecamatan Mandala Jati, Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT. PENGGUGAT dengan ini hendak mengajukan GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM terhadap: Soekarwo, (Gubernur Propinsi Jawa Timur) beralamat di Kantor Gubernur Jawa Timur, Jl. Ahmad Yani No. 242-244 Surabaya, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT SATU. Abdusshomad Buchori, (Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Timur) beralamat di Sekretariat MUI Jawa Timur, Jl. Dharma Husada Selatan No. 5 Surabaya, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT DUA. Sahal Mahfudz, (Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia) beralamat di Sekretariat MUI, Jl. Proklamasi No. 51 Menteng, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT TIGA. Susilo Bambang Yudhoyono, (Presiden Republik Indonesia) beralamat di Istana Negara, Jl. Veteran No. 16 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT EMPAT. Adapun dasar-dasar diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut: DALAM POSITA: 1. Bahwa komunitas Syiah dan berbagai komunitas minoritas lainnya di Indonesia ada sejak lama dan hidup berdampingan dalam harmoni dengan komunitas lainnya. Hal ini banyak disebutkan dalam berbagai literatur. Namun akhir-akhir ini muncul oknum-oknum yang mendakwahkan kesesatan keyakinan pihak lain termasuk tetapi tidak terbatas terhadap keyakinan Syiah serta memprovokasi penyerangan terhadap komunitas minoritas khususnya tetapi tidak terbatas pada komunitas Syiah di sejumlah tempat. Sehingga terjadi berbagai insiden penyerangan di sejumlah lokasi secara sporadis hingga akhirnya pada tanggal 29 Desember 2011 terjadi penyerangan dan pengrusakan terhadap rumah warga di Dusun Nangkernang, Desa Karanggayam, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Propinsi Jawa Timur (selanjutnya disebut Penyerangan Syiah Sampang). 2. Bahwa pasca Penyerangan Syiah Sampang tersebut di posita angka 1, TERGUGAT DUA selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Timur tidak melakukan upaya yang cukup untuk meredam dan mengatasi kejadian tersebut di dalam posita angka 1 tetapi justru memperpanas situasi dengan mengeluarkan Keputusan Fatwa No. Kep-01/SKF-MUI/JTM/I/2012 Tentang

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum

hal. 1 dari 7 halaman

Kesesatan Ajaran Syiah pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2012 yang dijadikan pembenaran secara keagamaan oleh pelaku penyerangan. 3. Bahwa TERGUGAT SATU selaku Gubernur Jawa Timur juga tidak melakukan upaya yang mencukupi untuk meredam dan mengatasi kejadian tersebut dalam posita angka 1 dan juga tidak melakukan teguran kepada MUI Jawa Timur atas keluarnya fatwa yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 tetapi justru pada hari Senin, tanggal 23 Juli 2012 menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 55 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Pengawasan Aliran Sesat di Jawa Timur yang memperkuat Keputusan Fatwa MUI Jawa Timur No. Kep-01/SKF-MUI/JTM/I/2012 Tentang Kesesatan Ajaran Syiah. Karena dalam Peraturan Gubernur dimaksudkan tersebut dalam Pasal 5 angka 2: “Kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan sebagai aliran sesat apabila memenuhi kriteria dan pertimbangan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk agama Islam dan untuk agama lain dari majelis agama yang bersangkutan.” 4. Bahwa patut diduga Pergub dimaksudkan seolah membenarkan tindak penyerangan dimaksudkan sehingga kemudian terjadi kembali Penyerangan Syiah Sampang secara lebih besar pada hari Minggu, 26 Agustus 2012, dimana ratusan orang bersenjata tajam mendatangi lokasi pemukiman warga Syiah di Dusun Nangkernang, Desa Karanggayam, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Propinsi Jawa Timur. Massa itu kemudian merusak dan membakar sejumlah rumah warga. Penyerangan ini mengakibatkan satu nyawa melayang, puluhan orang luka-luka, 27 rumah terbakar, dan penganut Syiah terusir dari rumah dan kampung halamannya sendiri. 5. Bahwa kejadian-kejadian tersebut di atas mengakibatkan terjadinya gangguan terhadap ketenangan hidup PENGGUGAT yang juga menganut paham bukan mayoritas (di luar mainstream) sebagaimana korban Penyerangan Syiah Sampang yang diserang karena berbeda keyakinan, karena berbeda cara pandang dan berbeda dalam melaksanakan ritual keagamaannya. 6. Bahwa Fatwa MUI Jawa Timur dan Peraturan Gubernur Jawa Timur secara legal formal hanya mengikat warga di Wilayah Jawa Timur tetapi jelas dampak dan pengaruhnya pada kenyataannya dapat meluas hingga manapun juga. Maka jelas terdapat kemungkinan sewaktuwaktu terjadi penyerangan serupa terhadap PENGGUGAT sebagai akibat dari Fatwa MUI Jawa Timur yang diperkuat dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur. Oleh karena itu PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyatakan bahwa TERGUGAT SATU dan TERGUGAT DUA secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga menimbulkan kerugian berupa gangguan terhadap ketenangan hidup PENGGUGAT. Karena “Setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. (1365 KUHPerdata) 7. Bahwa UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, Pasal 2 (1) “Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri”. Dengan demikian jelas bahwa TERGUGAT SATU dan TERGUGAT DUA tidak memiliki kewenangan menetapkan Fatwa dimaksudkan dan Peraturan Gubernur dimaksudkan. Oleh karena itu TERGUGAT SATU dan TERGUGAT DUA terbukti secara melawan hukum telah menimbulkan kerugian kepada PENGGUGAT. PENGGUGAT juga mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyatakan Pergub No. 55 Tahun 2012 batal demi hukum dan atau menghukum TERGUGAT SATU untuk mencabut Pergub No. 55 Tahun 2012. PENGGUGAT juga mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyatakan Keputusan Fatwa MUI Jawa Timur No. Kep-



01/SKF-MUI/JTM/I/2012 batal demi hukum dan atau menghukum TERGUGAT DUA untuk mencabut Keputusan Fatwa MUI Jawa Timur No. Kep-01/SKF-MUI/JTM/I/2012 Tentang Kesesatan Ajaran Syiah. 8. Bahwa Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Timur No. Kep-01/SKFMUI/JTM/I/2012 Tentang Kesesatan Ajaran Syiah adalah bertentangan dengan Pancasila khususnya sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” dan Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945: “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.” Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 juga menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan. Selain itu dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 juga diakui bahwa hak untuk beragama merupakan hak asasi manusia. Selanjutnya Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 juga menyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya. 9. Bahwa menurut UU No. 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, Pasal 16 disebutkan “Pemerintah membubarkan Organisasi Kemasyarakatan yang menganut, mengembangkan dan menyebarkan paham atau ajaran Komunisme / Marxisme-Leninisme serta ideologi, paham, atau ajaran lain yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam segala bentuk dan perwujudannya.” 10. Bahwa dalam penjelasan UU No. 8 Tahun 1985 Pasal 15 disebutkan “Lembaga yang berwenang untuk membekukan Pengurus atau Pengurus Pusat dan membubarkan Organisasi Kemasyarakatan adalah Pemerintah. Yang dimaksud dengan "Pemerintah" dalam pasal-pasal ini adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Tingkat I yaitu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, dan Pemerintah Daerah Tingkat II yaitu Bupati /Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II. Wewenang membekukan dan membubarkan tersebut berada pada: a. Pemerintah Pusat bagi Organisasi kemasyarakatan yang ruang lingkup keberadaannya bersifat nasional;” 11. Bahwa dengan demikian jelas TERGUGAT SATU selaku Gubernur Jawa Timur telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak membekukan/membubarkan organisasi kemasyarakatan Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Timur yang telah melanggar Pancasila dan UUD 1945 yang merupakan kewajiban hukum pemerintah daerah Propinsi Jawa Timur. Karena “Seorang yang sengaja tidak melakukan suatu perbuatan yang wajib dilakukannya, disamakan dengan seorang yang melakukan suatu perbuatan terlarang dan karenanya melanggar hukum (Mariam Darus Badrulzaman)”. Oleh karena itu PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menghukum TERGUGAT SATU untuk melaksanakan kewajiban hukumnya yaitu membekukan/membubarkan Organisasi Kemasyarakatan Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Timur. 12. Bahwa untuk menjamin masyarakat luas mengetahui kesalahan TERGUGAT SATU maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menghukum TERGUGAT SATU untuk memasang iklan permohonan maaf di sedikitnya dua Surat Kabar Nasional dengan redaksi dan format yang ditentukan oleh PENGGUGAT. 13. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000.000,(satu milyar rupiah) per hari yang harus dibayar TERGUGAT SATU jika lalai dalam melaksanakan putusan ini. 14. Bahwa untuk menjamin masyarakat luas mengetahui kesalahan TERGUGAT DUA maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menghukum TERGUGAT



DUA untuk memasang iklan permohonan maaf di sedikitnya dua Surat Kabar Nasional dengan redaksi dan format yang ditentukan oleh PENGGUGAT. 15. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000.000,(satu milyar rupiah) per hari yang harus dibayar TERGUGAT DUA jika lalai dalam melaksanakan putusan ini. 16. Bahwa TERGUGAT TIGA selaku Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (tingkat pusat) tidak melakukan upaya yang cukup untuk membatalkan Keputusan Fatwa MUI Jawa Timur No. Kep01/SKF-MUI/JTM/I/2012. Dan karena “Seorang yang sengaja tidak melakukan suatu perbuatan yang wajib dilakukannya, disamakan dengan seorang yang melakukan suatu perbuatan terlarang dan karenanya melanggar hukum (Mariam Darus Badrulzaman)” dan karena Pasal 1367 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa: “Seseorang tidak hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri tetapi juga disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”. Oleh karena itu PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyatakan bahwa TERGUGAT TIGA telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian pada PENGGUGAT. 17. Bahwa untuk menjamin masyarakat luas mengetahui kesalahan TERGUGAT TIGA maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menghukum TERGUGAT TIGA untuk memasang iklan permohonan maaf di sedikitnya dua Surat Kabar Nasional dengan redaksi dan format yang ditentukan oleh PENGGUGAT. 18. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000.000,(satu milyar rupiah) per hari yang harus dibayar TERGUGAT TIGA jika lalai dalam melaksanakan putusan ini. 19. Bahwa Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Timur No. Kep-01/SKFMUI/JTM/I/2012 Tentang Kesesatan Ajaran Syiah dan Pergub No. 55 Tahun 2012 adalah bertentangan dengan Pancasila khususnya sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” dan Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945: “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.” Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 juga menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan. Selain itu dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 juga diakui bahwa hak untuk beragama merupakan hak asasi manusia. Selanjutnya Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 juga menyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya. 20. Bahwa menurut UU No. 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, Pasal 16 disebutkan “Pemerintah membubarkan Organisasi Kemasyarakatan yang menganut, mengembangkan dan menyebarkan paham atau ajaran Komunisme / Marxisme-Leninisme serta ideologi, paham, atau ajaran lain yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam segala bentuk dan perwujudannya.” 21. Bahwa dalam penjelasan UU No. 8 Tahun 1985 Pasal 15 disebutkan “Lembaga yang berwenang untuk membekukan Pengurus atau Pengurus Pusat dan membubarkan Organisasi Kemasyarakatan adalah Pemerintah. Yang dimaksud dengan "Pemerintah" dalam pasal-pasal ini adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Tingkat I yaitu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, dan Pemerintah Daerah Tingkat II yaitu Bupati /Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.



Wewenang membekukan dan membubarkan tersebut berada pada: a. Pemerintah Pusat bagi Organisasi kemasyarakatan yang ruang lingkup keberadaannya bersifat nasional;” 22. Bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tingkat pusat juga bertanggung jawab terhadap keputusan Majelis Ulama Indonesia tingkat Propinsi sebagaimana tersebut di posita angka 15, dan karena MUI tingkat pusat tidak melakukan upaya yang mencukupi maka MUI tingkat pusat turut bertanggung jawab. Karena “Seseorang tidak hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri tetapi juga disebabkan karena perbuatan orangorang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya” [KUH Perdata Pasal 1367 Ayat 1]. 23. Bahwa TERGUGAT EMPAT selaku Presiden Republik Indonesia telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena melakukan pembiaran dengan tidak membekukan/membubarkan organisasi kemasyarakatan Majelis Ulama Indonesia yang telah melanggar Pancasila dan UUD 1945 yang merupakan kewajiban hukum pemerintah pusat. Karena “Seorang yang sengaja tidak melakukan suatu perbuatan yang wajib dilakukannya, disamakan dengan seorang yang melakukan suatu perbuatan terlarang dan karenanya melanggar hukum (Mariam Darus Badrulzaman)”. 24. Bahwa TERGUGAT EMPAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak membatalkan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 55 Tahun 2012. Karena UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 145 Ayat (2): “Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Pemerintah.” Pasal 145 Ayat (3): “Keputusan pembatalan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).” Karena “Seorang yang sengaja tidak melakukan suatu perbuatan yang wajib dilakukannya, disamakan dengan seorang yang melakukan suatu perbuatan terlarang dan karenanya melanggar hukum” (Mariam Darus Badrulzaman). 25. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan TERGUGAT EMPAT mengakibatkan terjadinya Gangguan Terhadap Ketenangan Hidup PENGGUGAT maka dengan ini PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyatakan bahwa TERGUGAT EMPAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Kami juga mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menghukum TERGUGAT EMPAT untuk melaksanakan kewajiban hukumnya yaitu Membekukan/Membubarkan Organisasi Kemasyarakatan Majelis Ulama Indonesia. 26. Bahwa TERGUGAT EMPAT selaku Presiden Republik Indonesia memiliki kewajiban untuk melaksanakan amanat konstitusi “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia” maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menghukum TERGUGAT EMPAT untuk mengembalikan para korban Penyerangan Syiah Sampang ke kampung halamannya kembali, memulihkan kehidupan para korban dan menjamin keamanannya sebagaimana diwajibkan oleh konsitusi dan peraturan perundangan serta nilai perikemanusiaan dan perikeadilan sebagaimana seharusnya dilakukan oleh sebuah negara yang merdeka, berdaulat dan terhormat lainnya. 27. Bahwa untuk menjamin masyarakat luas mengetahui kesalahan TERGUGAT EMPAT maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menghukum TERGUGAT EMPAT untuk memasang iklan permohonan maaf di sedikitnya dua Surat Kabar Nasional dengan redaksi dan format yang ditentukan oleh PENGGUGAT.



28. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000.000,(satu milyar rupiah) per hari yang harus dibayar TERGUGAT EMPAT jika lalai dalam melaksanakan putusan ini. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar berkenan untuk memutuskan: 1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa TERGUGAT SATU telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum; 3. Menghukum TERGUGAT SATU untuk memasang iklan permohonan maaf di sedikitnya dua Surat Kabar Nasional dengan redaksi dan format yang ditentukan oleh PENGGUGAT; 4. Menyatakan bahwa Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 55 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Pengawasan Aliran Sesat di Jawa Timur batal demi hukum. 5. Menghukum TERGUGAT SATU untuk mencabut Pergub Jawa Timur No. 55 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Pengawasan Aliran Sesat di Jawa Timur. 6. Menghukum TERGUGAT SATU untuk melaksanakan kewajiban hukumnya yaitu membekukan/membubarkan organisasi kemasyarakatan Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Timur; 7. Menghukum TERGUGAT SATU untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) per hari jika TERGUGAT SATU lalai melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap; 8. Menyatakan bahwa TERGUGAT DUA telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum; 9. Menghukum TERGUGAT DUA untuk memasang iklan permohonan maaf di sedikitnya dua Surat Kabar Nasional dengan redaksi dan format yang ditentukan oleh PENGGUGAT. 10. Menyatakan bahwa Keputusan Fatwa organisasi masyarakat Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Timur No. Kep-01/SKF-MUI/JTM/I/2012 Tentang Kesesatan Ajaran Syiah batal demi hukum. 11. Menghukum TERGUGAT DUA untuk mencabut Keputusan Fatwa No. Kep-01/SKFMUI/JTM/I/2012 Tentang Kesesatan Ajaran Syiah. 12. Menghukum TERGUGAT DUA untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) per hari jika TERGUGAT DUA lalai melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap; 13. Menyatakan bahwa TERGUGAT TIGA telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum; 14. Menghukum TERGUGAT TIGA untuk memasang iklan permohonan maaf di sedikitnya dua Surat Kabar Nasional dengan redaksi dan format yang ditentukan oleh PENGGUGAT. 15. Menghukum TERGUGAT TIGA untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) per hari jika TERGUGAT TIGA lalai melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap; 16. Menyatakan bahwa TERGUGAT EMPAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum; 17. Menghukum TERGUGAT EMPAT untuk melaksanakan kewajiban hukumnya yaitu membekukan/membubarkan organisasi kemasyarakatan Majelis Ulama Indonesia. 18. Menghukum TERGUGAT EMPAT untuk memasang iklan permohonan maaf di sedikitnya dua Surat Kabar Nasional dengan redaksi dan format yang ditentukan oleh PENGGUGAT. 19. Menghukum TERGUGAT EMPAT untuk mengembalikan para korban Penyerangan Syiah Sampang ke kampung halamannya kembali, memulihkan kehidupan para korban dan menjamin keamanannya. 20. Menghukum TERGUGAT EMPAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) per hari jika TERGUGAT TIGA lalai melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap; 21. Membebankan biaya perkara ini kepada TERGUGAT SATU, TERGUGAT DUA, TERGUGAT TIGA dan TERGUGAT EMPAT secara tanggung renteng.



22. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono). Hormat PENGGUGAT,

Teguh Sugiharto, SE



GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Recommend Documents