I. Definisi:
1. Konvensi Wina 1969 pasal 2 : Perjanjian internasional sebagai suatu persetujuan yang dibuat antara negara dalam bentuk tertulis, dan diatur oleh hukum internasional, apakah dalam instrumen tunggal atau dua atau lebih instrumen yang berkaitan dan apapun nama yang diberikan padanya.
2. UU RI No. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional, pasal 1 ayat 1 : Perjanjian internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik
3. Menurut Psl 38 ayat I Statuta Mahkamah Internasional: Perjanjian internasional adalah sumber utama dari sumber hukum internasional lainnya. 4. Mochtar Kusumaatmaja: Perjanjian internasional adalah perjanjian yg diadakan antar bangsa yg bertujuan untuk menciptakan akibat2 hukum tertentu 5. OppenheimerLauterpacht: Perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antar negara yg menimbulkan hak dan kewajiban diantara pihak2 yg mengadakannya.
II. Penggolongan Perjanjian Internasional
Menurut Isinya Politik, Ekonomi, hukum Wilayah kesehatan
Menurut Prosesnya
Penting 3 tahap Sederhana 2 tahap
Menurut Subjeknya
KLASIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL
Negara, Subjek hukum, Sesama subjek hukum
Menurut Fungsinya
Law making treaties Treaty contract
Penggolongan perjanjian :
◦ Treaty contract : perjanjian seperti suatu kontrak hanya mengakibatkan hak dan kewajiban antara para pihak yang mengadakan perjanjian itu. Contoh : perjanjian mengenai dwikewarganegaraan, perjanjian perbatasan, perjanjian perdagangan , perjanjian pemberantasan penyelundupan, dsb. ◦ Law making treaties : perjanjian yang meletakkan ketentuan atau kaidah hukum bagi masyarakat internasional sebagai keseluruhan. Contoh : Konvensi Jenewa tahun 1949 mengenai Perlindungan Korban Perang, Konvensi Vienna tahun 1961 mengenai hubungan diplomatik, dsb.
III. Istilah-istilah Lain Perjanjian Internasional No
Nama
1. Traktat (Treaty)
Uraian
Keterangan
Yaitu, perjanjian paling formal Perjanjian ini khusus yang merupakan persetujuan dari mencakup bidang dua negara atau lebih. politik & bidang ekonomi.
2. Konvensi Yaitu persetujuan formal yang (Convention bersifat multilateral, dan tidak ) berurusan dengan kebijaksanaan tingkat tinggi (high policy). 3.
Protokol (Protocol)
Persetujuan ini harus dilegalisasi oleh wakilwakil berkuasa penuh (plaenipotentiones).
Yaitu persetujuan yang tidak Mengatur masalah tamresmi dan pada umumnya tidak bahan penafsiran dibuat oleh kepala negara. klausal-klausal ttn.
4. Persetujuan Yaitu prjanjian yang (Agreement teknis atau admistratif )
berifat Agrement tidak diratifikasi karena sifatnya tidak seresmi traktat atau konvensi.
5. Perikatan (Arrangement)
Yaitu istilah yg digunakan Perikatan tidak untuk transaksi-transaksi seresmi traktat dan yang bersifat sementara. konvensi.
6. Proses Verbal
Yaitu catatan-catatan atau Proses verbal tidak ke-simpulan konferensi diratifikasi. diplomatik, atau suatu permufakatan.
7. Piagam (Statute)
Yaitu himpunan peraturan yang ditetapkan oleh persetujuan internasional baik mengenai pekerjaan maupun kesatuan-kesatuan tertentu seperti pengawasan internasional yang mencakup tentang minyak atau mengenai lapangan kerja lembaga-lembaga internaional.
Piagam itu dapat digu-nakan sebagai alat tambahan untuk pelaksanaan suatu konvensi (seperti piagam kebebasan transit).
8.
Deklarasi (Declaration)
Yaitu perjanjian internasional yg berbentuk traktat, dan dokumen tidak resmi. Deklarasi sebagai traktat bila menerang-kan suatu judul dr batang tubuh ketentuan traktat, dan sebagai dokumen tidak resmi apabila merupakan lampiran pd traktat /konvensi.
9.
Modus Vivendi
Yaitu dokumen untuk mencatat persetujuan internasional yang bersifat sementara, sampai ber-hasil diwujudkan perjumpaan yang lebih permanen, terinci, dan sistematis serta tidak me-merlukan ratifikasi.
Deklarasi sebagai per-setujuan tidak resmi bila mengatur hal-hal yang kurang penting.
10.
Pertukaran Yaitu metode yang tidak Nota resmi, tetapi akhir-akhir ini banyak digunakan. Biasanya, pertuka-ran nota dilakukan oleh wakil-wakil militer dan negara serta dapat bersifat multilateral.
Akibat pertukaran nota ini timbul kewajiban yang menyangkut mereka.
11.
Ketentuan Penutup (Final Act)
Yaitu ringkasan hasil konvensi yang menyebutkan negara peserta, nama utusan yang turut diundang, serta masalah yang disetujui konferensi dan tidak memerlukan ratifikasi.
12.
Ketentuan Umum (General Act),
Yaitu traktat yang dapat LBB menggunakan kebersifat resmi dan tidak resmi. tentuan umum arbitrasi untuk menyelesaikan scr damai pertikaian internasional th. 1928.
13. Charter
14. Pakta (Pact)
15. Covenant
Yaitu istilah yang dipakai dalam perjanjian internasional untuk pendirian badan yang melakukan fungsi administratif. Yaitu istilah yang menunjukkan suatu persetujuan yang lebih khusus (Pakta Warsawa). Yaitu anggaran dasar LBB (Liga BangsaBangsa).
Misalnya, Atlantic Charter.
Pakta membutuhkan ratifikasi.
IV. Kekuasaan membuat perjanjian (treaty making power) a.
b.
c.
Kewenangan mutlak eksekutif : kekuasaan terkonsentrasi pada kepala negara sebagai kepala eksekutif. Sistem ini umumnya dipakai dalam sistem monarki absolut Kewenangan mutlak legislatif : lembaga legislatif memgang kekuasaan penuh dalam pembuatan perjanjian. Misalnya : Konstitusi Turki memberikan kekuasaan kepada parlemen untuk melakukan pengesahan perjanjian. Pembagian kewenangan antara eksekutif dan legislatif : kewenangan untuk membuat perjanjian berada ditangan lembaga eksekutif namun untuk melaksanakan kewenangan tersebut lembaga eksekutif harus mendapat persetujuan dari lembaga legislatif
