Implikasi dan Penatausahaan Keuangan Desa (APBDes) Final

6/23/2011

Implikasi Dan Penatausahaan Keuangan Desa (APBDesa) Oleh: Jamal Mustofa, SE, MSi

Page 1

Implikasi Keuangan Desa Good governance dalam pengelolaan keuangan desa meliputi: • Penyusunan APBDes dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat. • Informasi tentang keuangan desa secara transparan dapat diperoleh oleh masyarakat. • APBDes disesuaikan dengan kebutuhan desa. • Pemerintah Desa bertanggungjawab penuh atas pengelolaan keuangan. • Masyarakat baik secara langsung maupun lewat lembaga perwakilan melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah desa. (Sumber: IRE Yogyakarta)

Page 2

1

6/23/2011

Penatausahaan Keuangan Desa • Kepala Desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan Bendahara Desa. • Penetapan Bendahara Desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa

Page 3

Penatausahaan Penerimaan • •

•

•

Penatausahaan Penerimaan wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa; Penatausahaan menggunakan: – Buku kas umum; – Buku kas pembantu perincian obyek penerimaan; – Buku kas harian pembantu; Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya; Laporan pertanggungjawaban penerimaan dilampiri dengan: – Buku kas umum – Buku kas pembantu perincian obyek penerimaan; – Bukti penerimaan lainnya yang sah.

Page 4

2

6/23/2011

Penatausahaan Pengeluaran • •

• •

•

Penatausahaan Pengeluaran wajib dilakukan oleh Bendahara Desa; Dokumen penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan pada Peraturan Desa tentang APBDesa atau Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa melalui pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP); Pengajuan SPP harus disetujui oleh Kepala Desa melalui Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD); Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya; Dokumen yang digunakan Bendahara Desa dalam melaksanakan penatausahaan pengeluaran meliputi: a. Buku kas umum; b. Buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran; c. Buku kas harian pembantu. Page 5

Laporan Pertanggungjawaban • Laporan pertanggungjawaban pengeluaran harus dilampirkan dengan: a. Buku kas umum b. Buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran yang disertai dengan buktibukti pengeluaran yang sah c. Bukti atas penyetoran PPN/PPh ke kas negara. Page 6

3

6/23/2011

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa • Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dan Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pertanggungjawaban Kepala Desa; • Sekretaris Desa menyampaikan kepada Kepala Desa untuk dibahas bersama BPD; • Berdasarkan persetujuan Kepala Desa dengan BPD maka Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa; • Jangka waktu penyampaian dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Page 7

Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa • Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dan Keputusan Kepala Desa tentang Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat; • Waktu penyampaian paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Peraturan Desa ditetapkan.

Page 8

4

6/23/2011

Alur Penatausahaan Keuangan Desa BUKU KAS PEMBANTU PENERIMAAN

TRANSAKSI • Pendapatan • Pengeluaran

BUKU KAS HARIAN PEMBANTU

BUKU KAS UMUM BUKU KAS PENGELUARAN

Page 9

BUKU KAS HARIAN PEMBANTU DESA …………………… KECAMATAN ……………………………. TAHUN ANGGARAN

No. URUT

TANGGAL

URAIAN

PENERIMAAN (Rp.)

1

2

3

4

PENGELUARAN (Rp.)

JUMLAH (Rp.) 5

JUMLAH

Page 10

5

6/23/2011

BUKU KAS PEMBANTU PERINCIAN OBYEK PENGELUARAN DESA …………………… KECAMATAN ……………………………. TAHUN ANGGARAN No. URUT

NOMOR BKU PENGELUARAN

TANGGAL PENGELUARAN

NOMOR SPP & BUKTI PENGELUARAN LAINNYA

JUMLAH (Rp.)

1

2

3

4

5

JUMLAH Jumlah bulan ini

Rp.

Jumlah s/d bulan lalu

Rp.

Jumlah s/d bulan ini

Rp.

Page 11

BUKU KAS PEMBANTU PERINCIAN OBYEK PENERIMAAN DESA …………………… KECAMATAN ……………………………. TAHUN ANGGARAN No. URUT

NOMOR BKU PENERIMAAN

TANGGAL SETOR

NOMOR STS & BUKTI PENERIMAAN LAINNYA

JUMLAH (Rp.)

1

2

3

4

5

Jumlah bulan ini Jumlah s/d bulan lalu Jumlah s/d bulan ini

Rp. Rp. Rp.

Page 12

6

6/23/2011

BUKU KAS UMUM DESA …………………… KECAMATAN ……………………………. TAHUN ANGGARAN No.

Tgl.

KODE REKENING

URAIAN

PENERIMAAN (Rp.)

PENGELUARAN (Rp.)

1

2

3

4

5

6

JUMLAH

Page 13

Alur Penyusunan APBDesa dan APBDesa Perubahan BUKU KAS UMUM

APBDesa

APBDesa Perubahan Penerimaan

APBDesa Perubahan

APBDesa Perubahan pengeluaran

Page 14

7

6/23/2011

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DESA …………………… KECAMATAN ……………………………. TAHUN ANGGARAN KODE REKENING

1. 1.1.1

URAIAN

TAHUN SEBELUMNYA

TAHUN BERJALAN

KET.

PENDAPATAN 1.1 Pendapatan Asli Desa Hasil Usaha Desa

1.1.2 1.1.2.1 1.1.2.1.1

Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa Tanah Kas Desa : (*) Tanah Desa

1.1.2.2 1.1.2.3 1.1.2.4 1.1.2.5 1.1.2.6 1.1.2.7

Pasar Desa Pasar Hewan Tambatan Perahu Bangunan Desa Pelelangan Ikan yang dikelola Desa Lain-lain Kekayaan Milik Desa

1.1.3 1.1.3.1

Hasil Swadaya dan Partisipasi Dst …………………………….

Page 15

KODE REKENING

URAIAN

1.1.4 1.1.4.1

Hasil Gotong Royong Dst ………………………….

1.1.5 1.1.5.1

Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah Dst …………………………..

1.2.1 1.2.2

1.2 Bagi Hasil Pajak: Bagi hasil pajak kabupaten/kota Bagi hasil PBB

1.3.1

1.3 Bagi Hasil Retribusi Dst ……………………

1.4.1 1.4.2

1.4 Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah ADD Dst …………………….

TAHUN SEBELUMNYA

TAHUN BERJALAN

KET.

Page 16

8

6/23/2011

KODE REKENING

TAHUN SEBELUMNYA

URAIAN

1.5.1 1.5.1.1

1.5 Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya Bantuan Keuangan Pemerintah: Dst …………………………

1.5.2 1.5.2.1

Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Dst ……………………………

1.5.3

Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/. Dana Tambahan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

1.5.3.1 1.5.3.2

Dst ……………..

1.5.4 1.5.4.1

Bantuan Keuangan Desa lainnya : Dst ………………

TAHUN BERJALAN

KET.

Page 17

KODE REKENING

TAHUN SEBELUMNYA

URAIAN

TAHUN BERJALAN

KET.

1.6 Hibah 1.6.1

Hibah dari pemerintah

1.6.2

Hibah dari pemerintah provinsi

1.6.3

Hibah dari pemerintah kabupaten/kota

1.6.4

Hibah swasta

1.6.5

Hibah dari perorangan

1.6.6

Dst ………………………..

dari

badan/lembaga/organisasi

kelompok

masyarakat/

1.7 Sumbangan Pihak Ketiga 1.7.1

Sumbangan dari ………..

1.7.2

Dst ……………………….

JUMLAH PENDAPATAN

Page 18

9

6/23/2011

KODE REKENING

2

URAIAN

TAHUN SEBELUMNYA

TAHUN BERJALAN

KET.

BELANJA 2.1 Belanja Langsung

2.1.1

Belanja Pegawai/Honorarium :

2.1.1.1

Honor tim/panitia

2.1.1.2

Dst …………………..

2.1.2

Belanja Barang/Jasa :

2.1.2.1

Belanja perjalanan dinas

2.1.2.2

Belanja bahan/material

2.1.2.3

Dst …………………………

2.1.3

Belanja Modal

2.1.3.1

Belanja Modal Tanah

2.1.3.2

Belanja Modal jaringan

2.1.3.3

Dst …………………………

Page 19

KODE REKENING

2.2.1 2.2.1.1

URAIAN

TAHUN SEBELUMNYA

TAHUN BERJALAN

KET.

2.2 Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap Dst …………………………

2.2.3 2.2.3.1

Belanja Hibah Dst …………………………

2.2.4 2.2.4.1 2.2.4.2

Belanja Bantuan Sosial : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dst ……………………

2.2.5 2.2.5.1

Belanja Bantuan Keuangan Dst ………………………

2.2.6 2.2.6.1 2.2.6.2 2.2.6.3

Belanja tak terduga Keadaan darurat Bencana alam Dst………………… JUMLAH BELANJA

Page 20

10

6/23/2011

KODE REKENING

3

URAIAN

TAHUN SEBELUMNYA

TAHUN BERJALAN

KET.

PEMBIAYAAN 3.1 Penerimaan Pembiayaan

3.1.1

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya.

3.1.2

Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.

3.1.3

Penerimaan Pinjaman 3.2 Pengeluaran Pembiayaan

3.2.1

Pembentukan Dana Cadangan

3.2.2

Penyertaan Modal Desa

3.2.3

Pembayaran utang

JUMLAH PEMBIAYAAN

Page 21

Analisis APBDesa •

Beberapa pengertian rekening dalam APBDesa • Tanah Kas Desa (tanah desa yg hasilnya untuk membiayai keperluan desa)atau istilah lainnya seperti : Tanah Titi Sara (tanah kas desa yang sudah ditumpangi suatu hak tertentu yaitu hak pakai atas tanah negara yang diberikan tanpa batas waktu dan dapat dilepaskan haknya kepada pihak lain salah satunya melalui tukar guling), Suguh Dayoh, Bengkok (tanah kas desa untuk penghasilan aparat desa yang belum diangkat pns atau untuk mendukung administrasi pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Desa), Bondo Deso, kokoan, Timbul, Pangonan, Tanah Pembelian Desa, dsb. • Hibah Kata "hibah" berasal dari bahasa Arab yang secara etimologis berarti melewatkan atau menyalurkan.

•

Metode Analisis: Kuantitatif dan Kualitatif

Page 22

11

6/23/2011

Contoh Sederhana Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan HUT RI Tingkat Rukun Tetangga

Page 23

Contoh Format Pernyataan Tanggung Jawab

Page 24

12

6/23/2011

Terimakasih

Page 25

13