KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 113 TAHUN 2014

Oleh :

DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA


Pokok Pembahasan Pengelolaan Keuangan Desa,   Dasar Hukum.   Pengertian Umum   Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa   APBDesa   Lingkup Pengelolaan Keuangan Desa


DASAR HUKUM 1.  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 2.  Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang- Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, serta PP 47 Tahun 2015 tentang Perubahan PP 43 Tahun 2014; 3.  PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN serta PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP No. 60 Tahun 2014; 4.  Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa


Pengertian Umum KEUANGAN DESA (Pasal 71 UU 6/2014)   Adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.   Hak dan Kewajiban dapat menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa.


AZAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA   TRANSPARANSI  TERBUKA, TIDAK ADA YANG DITUTUPI,   AKUNTABEL  DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN, ADM, MORAL, HUKUM   PARTISIPATIF  MENGUTAMAKAN KETERLIBATAN MASYARAKAT   TERTIB DAN DISIPLIN ANGGARAN  KONSISTEN,TEPAT WAKTU,TEPAT JUMLAH DAN TAAT AZAS

DIKELOLA DALAM 1 TAHUN ANGGARAN DIMULAI I JANUARI S.D. 31 DESEMBER


KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Kepala Desa

Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Desa dan mewakili pemdes dlam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan

o  o  o  o  o 

Menetapkan kebijakan ttg pelaks. APBDes; Menetapkan PTPKD; Menetapkan petugas pemungutan penerimaan desa; Menyetujui pengeluaran yg dittpkan dlm APBDesa. Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa

Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh PTPKD (Menguasakan Sebagian Kekuasaannya Kepada Perangkat Desa/ Ps.93 ayat 3, PP 43 )

PTPKD Sekretaris Desa

         

Menyusun & melaks. Kebijakan Pengelolaan APBDesa Menyusun Ranperdes tentang APBDesa, perubahan APBDesa & pertg. Jwb pelaks. APBDesa; Melakukan pengendalian thd pelaks.giat yg telah ditetapkan dlm APBDesa Menyusun Pelaporan & Pertanggungjwban Pelaks. Keg. APBDesa; Melakukan Verifikasi thd ren. Blanja & bukti-bukti pengeluaran;

Kasi

           

Menyusun rencana Pelaks. giat yg menjd tg .jwb nya; Melaks. Keg. Bersama LKD yg dittpkan dlm APBDesa; Melakukan tindakan pengeluaran yg menyebabkan atas beban Anggaran Kegiatan; Mengandalikan Pelaks. giat; Melaporkan perkembangan pelaks giat pd Kades; Menyiapkan dok. Anggaran atas beban pelaks keg

(bertindak selaku koordinator PTPKD)

(bertindak selaku pelaksana kegiatan sesuai bidangnya)

Bendahara (dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan)

•  Menerima,menyimpan,menyetorkan,menatausahakan & mempertanggungjwbkan penerimaan pendapatan Desa & pengeluaran pendapatan Desa dlm rangka pelaks. APBDesa;


APBDESA 1. Pendapatan   PADes; Hasil usaha, hasil aset, swadaya & partisipasi, Gotro & dll PADesa;   Transfer; APBN, APBD   L a i n lainPendapatan Hibah, sumbangan pihak ketiga, Hasil Kerjsama, bantuan Perusahaan.

2. Belanja   Klasifikasi Belanja, Bid : 2.1.Penyelenggaran Pemdes 2.2. Bangdes; 2.3. Kemasyarakatan; 2.4. Pemberdayaan Masy. Bid. Pembelanjaan; 2.5.Tak terduga.   Bid. dibagi mjd Keg. (RKPD);   Keg. dibagi, jenis belanja : 1.  Belanja Pegawai; 2.  Belanja Barang/jasa; 3.  Belanja Modal.

3. Pembiayaan   3.1. Penerimaan •  3.1.1 Silpa; •  3.1.2.Pencairan Dana cadangan; •  3.1.3 Hasil kekayaan Desa yang dipisahkan.   3.2. Pengeluaran •  3.2.1.Pembentuka n D a n a Cadangan; •  3.2.2.Penyertaan Modal.


PENDAPATAN DESA   Semua penerimaan uang melalui Rek. Desa yg merupakan Hak Desa dlm 1 T.A. yg tdk perlu dibayar kembali oleh desa.   Pendapatan Desa, terdiri atas kelompok:   PADesa, terdiri atas jenis : -‐  Hasil usaha, a.l. hasil Bumdes,Tanah Kas Desa. -‐  Hasil aset, a.l. tambatan perahu, pasar desa, pemandian umum, jaringan irigasi. -‐  Swadaya, partisipasi & gotong royong, a/ membangun dgn kekuatan sendiri yg melibatkan peran serta masy. berupa tenaga, barang yg dinilai dgn uang. -‐  Lain-lain pendapatan asli desa, a.l. hasil pungutan desa.   Transfer, terdiri atas jenis: -‐  Dana Desa (DD); -‐  Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kab./Kota dan Retribusi Daerah; -‐  Alokasi Dana Desa (ADD); -‐  Ban. Keuangan Prov.; dan -‐  Ban. Keuangan Kab./Kota.   Pendapatan Lain-Lain, terdiri atas jenis: -‐  Hibah & Sumbangan dari pihak ke-3 yg tdk mengikat a/ pemberian berupa uang dari pihak ke tiga. -‐  Lain-lain Pendapatan Desa yg sah, a.l. pendapatan sbg hsl kerjasama dgn pihak ke-3 & ban. perusahaan yg berlokasi di desa.


BELANJA DESA   Semua pengeluaran dari rek. desa yg merup. kewajiban desa dlm 1 T.A. yg tdk akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.   Belanja Desa dipergunakan dlm rangka mendanai penyeleng. kewenangan Desa.   Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa paling sedikit 70% untuk mendanai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan, dan paling banyka 30% digunakan untuk Siltap, Ops Pemdes, tunjangan dan Ops BPD; Insentif RT & RW ( pasal 100 PP 43 Tahun 2014)   Belanja Desa diklasifikasikan atas kelompok : •  Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; •  Pelaksanaan Pembangunan Desa; •  Pembinaan Kemasyarakatan Desa; •  Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan •  Belanja Tak Terduga.   Kelompok belanja dibagi dlm kegiatan sesuai dgn kebut. Desa yg telah dituangkan dlm RKPDesa   Kegiatan, terdiri atas jenis belanja : •  Pegawai •  Barang dan Jasa

•  Modal


JENIS BELANJA DESA Belanja Pegawai, −  dianggarkan u/ pengeluaran siltap dan tunjangan bagi Kades & Perangkat Desa serta tunjangan BPD; −  kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan; −  pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan. •  Belanja Barang dan Jasa, −  Digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan; −  antara lain : ATK; benda pos; bahan/material; pemeliharaan; cetak/penggandaan; sewa kantor desa; sewa perlengkapan dan peralatan kantor; makanan & minuman rapat; pakaian dinas dan atributnya; perjalanan dinas; upah kerja; honor narsum; operasional Pemdes; operasional BPD; insentif RT/RW; dan pemberian barang pd masy./pokmas. −  Insentif RT/RW ( operasional lembaga RT/RW ). −  Pemberian barang pada masyarakat/pokmas dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan. •  Belanja Modal, −  digunakan untuk pengeluaran dlm rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 bulan. −  Pembelian/pengadaan barang atau bangunan digunakan u/ kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa. • 


Lanjutan.............   Dalam keadaan darurat dan/atau KLB, Pemdes dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.   merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak, a.l. bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana.   ditetapkan dengan Keputusan Bupati/walikota.   dianggarkan dalam belanja tidak terduga.


PRINSIP PENDANAAN DALAM APBDesa (Pasal 90 PP 43 Tahun 2014)   Penyelenggaraan Kewenangan Desa berdasarkan hak asalusul di danai oleh APBDesa   Penyelenggaraan Kewenangan lokal berskala desa didanai dari APBDesa dan juga bisa didanai APBD maupun APBN;   Penyelenggaraan Kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai APBN dianggarkan pada K/L dan disalurkan melalui SKPD Kab/Kota;   Penyelenggaraan Kewenangan Desa yang ditugaskan Pemda didanai APBD


PEMBIAYAAN DESA   semua penerimaan yg perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yg akan diterima kembali, baik pd T.A. ybs maupun pd tahun2 anggaran berikutnya.   Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok: •  Penerimaan Pembiayaan, mencakup: −  SiLPA tahun sebelumnya −  Pencairan Dana Cadangan −  Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan •  Pengeluaran Pembiayaan, terdiri dari : −  Pembentukan Dana Cadangan −  Penyertaan Modal Desa.   SiLPA tahun sebelumnya, a.l. −  pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja −  penghematan belanja −  sisa dana kegiatan lanjutan.   SilPA digunakan untuk: -‐  menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja; -‐  mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; -‐  mendanai kewajiban lainnya yang s.d. akhir T.A. belum diselesaikan.


Lanjutan.............   Pencairan Dana Cadangan, digunakan u/ menganggarkan pencairan dana cadangan dari rek. Dana cadangan ke Rek. kas Desa dlm T.A. berkenaan.   Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan, digunakan u/ menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yg dipisahkan.   Pembentukan Dana Cadangan, −  Pemdes dpt membentuk dana cadangan u/ mendanai keg. yg penyediaan dananya tdk dpt sekaligus/sepenuhnya dibebankan dlm 1 T.A. −  Pembentukan dana cadangan ditetapkan dgn perdes. −  Perdes plg sdkt memuat: •  penetapan tujuan pembentukan; •  Prog. & kegiatan yg akan dibiayai ; •  besaran & rincian tahunan yg harus dianggarkan; •  sumber dana cadangan; •  T.A. Pelaksanaan . −  Pembentukan dana cadangan dpt bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yg penggunaannya tlh ditentukan scr khusus berdasar peraturan per-UU-an. −  ditempatkan pada rekening tersendiri. −  Tdk melebihi Th. akhir masa jabatan Kades.


PENGELOLAAN              

Perencanaan

 

     

 

Sekdes menyusuna Raperdes ttg APBDesa berdasarakn RKPDesa Kades bersama BPD utk membahas & menyepakati; Paling lambat bln Oktober th berjalan; Disampaikan kpd Bupati /walkot melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari setelah disepakati; Hasil evaluasi plg lama 20 hari kerja; Tidak memberi hasil evaluasi, Perdes berlaku; Hasil evaluasi tdk sesuai, Kades menyempurnakan plg lama 7 hari kerja; Apabila evaluasi tdk di tinjut oleh Kades & menetapkan Perdes, dibatalkan dgn Kep. Bup/Walkot & menyatakan berlakunya pagu APBDesa T.A. Sebelumnya; Pembatalan, hanya utk Operasional Penyelenggaraan Pemdes; Stlh Pembatalan, plg lama 7 hari kerja mencabut Perdes; Dlm hal Evaluasi di delegasikan kpd Camat, Prosesnya sama dgn evaluasi oleh Bupati, namun apabila ada pembatalannya ttp oleh Bupati. Pendelegasian diatur dalam Perbup/Walkota


Lanjutan.............

Pelaksanaan

  Penerimaan & pengeluaran Desa : - Melalui Rek.Kas Desa; - Didukung dengan bukti yang lengkap & sah   Belum memiliki pelayanan perbankan ditetapkan oleh Pemda;   Pemdes dilarang melakukan pungutan selain yg ditetapkan dlm Perdes;   Bendahara dpt menyimpan uang dlm Kas Desa & besarannya ditetapkan dgn Perbup/Walkot;   Pengeluaran Desa yg mengakibatkan beban APBDesa: - Tdk dpt dilakukan sblm ditetapkan mjd Perdes; - Tdk termasuk belanja pegawai yg bersifat mengikat & Operasional Perkantoran yang ditetapkan dgn Perkades.   Penggunaan biaya tak terduga: - harus dibuat rincian RAB; - Disahkan Kepala Desa;   Pengadaan barang dan/atau Jasa di Desa diatur dgn Perbup/ Walkota


Lanjutan............. Pelaksana Kegiatan

Perubahan APBDesa

           

Mengajukan pendanaan utk Keg. disertai dokumen (a.l. RAB); RAB diverifikasi oleh Sekdes, disahkan Kades; Bertanggung jawab thd pengeluaran ( Buku Pembantu Kas Kegiatan ); Mengajukan SPP pd Kades; SPP dibuat setelah Barang dan atau jasa diterima; Pengajuan SPP terdiri atas: - Surat Permintaan Pembayaran (SPP); - Pernyataan tanggungjawab belanja; dan - Lampiran bukti transaksi

1. PERUBAHAN APBDesa :   Keadaan yg menyebabkan hrs dilakukan pergeseran antar jenis belanja;   Keadaan yg menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya hrs digunakan dalam tahun berjalan;   Terjadi penambahan dan atau pengurangan dalam Pendapatan Desa pada tahun Berjalan.   Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/ atau kerusuhan sosial yg berkepanjangan.   Perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemda. 2.  Perub. APBDesa hanya dapat dilakukan 1 kali dlm 1 T.A, kecuali dalam keadaan darurat dan/atau luar biasa; 3.  Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan pelaks. APBDesa.


Lanjutan............. Perubahan APBDesa

Penatausahaa n

  Dlm hal Ban. keu dari APBD Prov. & APBD Kab./Kota serta hibah & bantuan pihak ketiga yg tidak mengikat ke desa disalurkan setelah ditetapkannya perdes ttg peubahan APBDesa, perubahan diatur dgn Perkades ttg perubahan APBDesa;   Perubahan APBDesa diinformasikan kepada BPD

Wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa Pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran; Melakukan tutup buku setiap akhir bulan; Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan; Laporan diampaikan setiap bulan kpd Kades plg lambat tgl 10 bulan berikutnya   Menggunakan : - Buku Kas Umum; - Buku Kas Pembantu Pajak; dan - Buku Bank          


Lanjutan.............   Kades kepada Bupati/Walikota melalui Camat;   Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa: • Laporan semester pertama; - Paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan. •  Laporan semester akhir tahun; - Paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Laporan & Pertanggung jawaban

  Lap. Pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan APBDesa, disampaikan setiap akhir Tahun anggaran (paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran) •  Pendapatan, belanja, Pembiayaan; •  Ditetapkan dengan Perdes; •  Dilampiri Format laporan: - Pertanggungjawaban realisasi Pelaks.APBDesa T.A. berkenaan; -  Kekayaan Milik Desa per 31 Des. T.A. berkenaan; -  Prog.Pemerintah & Pemda yg masuk ke Desa


PEMBINAAN & PENGAWASAN   Pemerintah Prov.wajib membina & mengawasi pemberian & penyaluran:   Dana Desa;   Alokasi Dana Desa;   Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kab/Kota;   Pemerintah Kab/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.


Te

h i s a k a m i r

KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN

Recommend Documents