PELAKSANAAN ASURANSI KEBAKARAN PADA PT. ASURANSI TAKAFUL UMUM CABANG PADANG Novalia Indra Mahasiswa Pascasarjana (S2) STAIN Batusangkar Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Jln. Jendral Sudirman, Batusangkar
Abstract: This qualitative descriptive research was purposed at describing the implementation of fire insurance in PT Insurance Takaful Umum Padang branch. The techniques of collecting data in this research were interview and study document. This research found that the implementation of fire insurance in PT insurance Takaful umum Padang branch was begun by filling the data in the application letter of fire insurance (SPPAK). Then PT insurance Takaful umum Padang branch produced the appointment in PSKI. The barrier of claim was happened because the consumer did not read and understand the appointment in PSKI. Keywords: Implementation, Fire Insurance, PT Insurance Takaful Umum Padang Branch
PENDAHULUAN Sehubungan dengan kebutuhan manusia yang semakin meningkat menimbulkan banyaknya tuntutan hidup yang harus dipenuhi. Hal inilah yang melatarbelakangi manusia sebagai
karena hilangnya benda itu maupun karena kerusakan atau karena musnah terbakar atau karena sebab lainnya (Prakoso dan Murtika, 2004: 7). Hal ini yang menyebabkan seseorang selalu dalam kekhawatiran dan ketakutan terhadap terjadinya risiko.
makhluk yang dianugerahi akal dan
Untuk mendapatkan rasa aman dan
pikiran oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk
menghilangkan rasa kekhawatiran akan
mencari solusi atas semua kebutuhan
terjadinya risiko, maka dibutuhkan suatu
hidupnya. Salah satu dari banyaknya
lembaga penjamin (asuransi) yang dapat
kebutuhan manusia itu adalah kebutuhan
menjamin harta benda yang mereka miliki
terhadap rasa aman atas kedudukan atau
melalui pertanggungan yang dilakukan.
keberadaan harta bendanya.
Berhubungan dengan itu kebutuhan
Setiap orang yang memiliki suatu benda tentu menghadapi risiko bahwa nilai dari benda itu akan berkurang, baik
manusia akan asuransi merupakan suatu hal yang sangat pokok. Seseorang tidak akan tenang melaksanakan kegiatan sehari-harinya, apabila pikirannya dihantui
oleh perasaan tentang pristiwa yang
terhadap harta maupun jiwa. Dengan cara
mungkin akan menimpa dirinya atau harta
memperalihkan risiko kepada pihak lain
kekayaannya, di mana untuk mendapatkan
yang bersedia menerimanya dengan syarat-
barang itu membutuhkan biaya yang
syarat tertentu (Salim, 2000: 8).
sangat besar dan mungkin saja sulit untuk mendapatkannya.
Untuk mengatasi kerugian yang terjadi akibat peristiwa kebakaran, maka
Selain biaya untuk membeli harta
masyarakat dapat mencari pihak-pihak
benda tersebut, kita juga harus memikirkan
(penanggung) yang sanggup menerima
bagaimana kita harus menjaganya. Di
Risiko, yaitu dalam bentuk perjanjian-
sini timbul masalah baru lainnya, yaitu
perjanjian asuransi. Perjanjian asuransi dapat
bagaimana agar setiap pemilik dari harta
dilaksanakan asalkan adanya kesepakatan
benda tersebut dapat terhindar dari
yang dibuat oleh para pihak, yaitu pihak
kerugian yang lebih dikenal dengan
tertanggung dan pihak penanggung.
istilah risiko, dan musibah yang tidak satu
Tujuan perjanjian pertanggungan itu
orang pun yang dapat memprediksi kapan
diadakan untuk mengalihkan risiko yang
akan terjadi. Misalnya terjadi peristiwa
timbul dari peristiwa yang tidak diharapkan
kebakaran menyebabkan orang kehilangan
(mengalihkan risiko yang timbul dari pihak
rumah dan harta bendanya, yang mana
tertanggung kepada pihak penanggung).
peristiwa kebakaran tersebut di luar kesalahannya.
Banyak para perorangan yang mengadakan pertanggungan-pertanggungan
Dalam hal ini diperlukan usaha
atas barang-barangnya ataupun badan
antisipasi dalam menghadapi kemungkinan
jiwanya lebih menitikberatkan pengertian
tersebut. Usaha antisipasi yang dapat
pertanggungan itu dari segi ekonomisnya.
dilakukan di sini adalah melalui suatu
Tetapi apakah mereka mengerti akan apa
bentuk pertanggungan yang khusus
arti pertanggungan itu dari segi hukumnya,
menangani ganti rugi, yang mana saat
kita juga tidak dapat memastikannya
sekarang lebih dikenal dengan istilah
(Simanjutak, 1990: 1).
asuransi.
Dari sudut pandang orang yang
Adanya lembaga asuransi di dalam
ditanggung, asuransi adalah alat yang
masyarakat adalah sebagai penaggulangan
memungkinkannya menukar (substitute)
risiko yang mungkin akan terjadi baik
biaya kecil tertentu (premi) dengan
60
Jurnal Tamwil, Vol. I, No. 2, Juli-Desember 2015
kerugian besar yang belum tentu di
untuk menghadapi risiko tertentu melalui
bawah suatu perjanjian. Di mana mereka
akad (perikatan) yang sesuai dengan
(yang banyak) yang beruntung lolos dari
syariah (Sula, 2004: 32).
kerugian akan membantu mereka (yang sedikit) yang tidak beruntung dengan mengganti kerugian yang mereka derita itu (Ali, 1993: 3).
Suatu perjanjian yang telah dibuat dengan sah oleh kedua belah pihak, mempunyai kekuatan yang sama dengan Undang-Undang, sebagaimana mereka
Dari sudut pandang hukum, asuransi
mentaati Undang-Undang demikian
merupakan suatu kontrak (perjanjian)
mereka juga harus melaksanakan dan
pertanggungan risiko antara tertanggung
mentaati perjanjian tersebut. Agar sahnya
dengan penanggung. Penanggung berjanji
suatu perjanjian maka harus memenuhi
akan membayar kerugian yang disebabkan
beberapa persyaratan sebagaimana yang
risiko yang dipertanggungkan kepada
diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata
tertanggung. Sedangkan tertanggung
yang berbunyi “untuk sahnya perjanjian
membayar premi secara periodik
diperlukan 4 syarat antara lain 1) sepakat
kepada penanggung. Jadi, tertanggung
mereka yang mengikatkan diri; 2) kecakapan
mempertukarkan kerugian besar yang
untuk membuat suatu perikatan; 3) suatu
mungkin terjadi dengan pembayaran
hal tertentu; 4) suatu sebab yang halal”.
tertentu yang relatif kecil (Darmawi, 2000: 2).
Selain syarat-syarat yang ditentukan
Jika dilihat dari pengertian asuransi
dalam pasal 1320 KUH Perdata di atas,
syariah itu sendiri yang dikemukakan oleh
dalam perjanjian asuransi juga diperlukan
Al- Fanjari mengartikan tadhamun, takaful,
syarat khusus sebagaimana terdapat dalam
at- ta’min atau asuransi Syariah dengan
pasal 251 KUHD yaitu tentang keharusan
pengertian saling menanggung atau
adanya pemberitahuan dari suatu keadaan
tanggung jawab sosial. Sementara dalam
yang diketahui tertanggung mengenai
fatwa MUI tentang pedoman asuransi
benda yang dipertanggungkan, sehingga
Syariah memberikan definisi asuransi
penanggung dapat mengetahui jelas
syariah (Ta’min, Takaful, Tadhamun) adalah
mengenai risiko yang akan ditanggungnya.
usaha saling tolong menolong di antara
Dengan demikian jelas bahwa adanya
sejumlah orang/pihak melalui investasi
kewajiban bagi tertanggung untuk
dalam bentuk asset dan atau dana tabarru’
memberitahukan atau memberikan
yang memberikan pola pengembalian
keterangan secara detail mengenai barang
Pelaksanaan Asuransi Kebakaran Pada PT. Asuransi Takaful...
61
yang akan dialihkan risikonya, baik
konvensional dan berdasarkan KUHD
mengenai keadaan fisik, ancaman risiko
(Gunanto, 1984). Namun dalam praktiknya
dan sebagainya.
apakah pihak asuransi dalam hal ini
Asuransi kebakaran sebagai salah satu bentuk pertanggungan yang ada, bertujuan untuk memberikan perlindungan atau penjagaan terhadap harta kekayaan dari suatu risiko yang mungkin terjadi namun belum tentu kapan waktunya, pihak asuransi akan bertanggungjawab dengan memberikan ganti kerugian sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan staff karyawan PT. Asuransi Takaful
Asuransi Kebakaran sudah betul-betul memenuhi tanggung jawabnya dalam menanggulangi risiko yang timbul, yaitu dengan memberikan ganti rugi kepada tertanggung secepatnya atau butuh waktu lama, dan apakah aturan-aturan syariah sudah dijalani dalam Asuransi kebakaran yang ada pada PT. Asuransi Takaful Umum cabang Padang. Hal inilah yang mendorong peneliti melakukan penelitian.
METODE PENELITIAN
Umum cabang Padang (Yusril Hasan 5 Mei 2014), bahwasanya pelaksanaan perjanjian
Jenis penelitian ini bersifat kualitatif
dilaksanakan dengan cara meminta nasabah
dengan metode deskriptif karena 1)
untuk membaca polis, setelah membaca
dilaksanakan pada kondisi yang alamiah; 2)
semua isi polis nasabah menandatangani
lebih bersifat deskriptif, sumber data utama
polis tersebut. Tetapi ketika nasabah
dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata
diminta membaca polis, nasabah tersebut
dan tindakan, sehingga tidak menekankan
membaca atau tidak terhadap polis itu PT.
pada angka; 3) lebih menekankan pada
Asuransi Takaful Umum cabang Padang
proses daripada produk atau outcome; 4)
tidak tahu. Sehingga dengan adanya tanda
analisis data dilakukan secara induktif;
tangan dari pihak nasabah maka perjanjian
dan 5) lebih menekankan makna (data
antara pihak penanngung dan tertanggung
dibalik yang teramati) (Sugiyono, 2007:
sudah terjadi.
9). Dalam mengumpulkan data yang
Dalam polis asuransi kebakaran takaful umum cabang Padang, polis asuransi kebakaran tersebut hanya sesuai dengan aturan undang-undang asuransi
62
dibutuhkan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan studi dokumen. Analisis data dilakukan melalui 3 tahap, yaitu data reduction (reduksi data); data display (penyajian data); dan Conclusion
Jurnal Tamwil, Vol. I, No. 2, Juli-Desember 2015
Drawing/Verification (Kesimpulan). Menurut
kebakaran, petir, peledakan, kejatuhan
Moleong, (2007: 307) aktivitas dalam
pesawat terbang dan asap.
analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas, dan datanya sampai jenuh.
2. Pelaksanan pengajuan dan pembayaran klaim pada PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Padang dimulai dengan pengisian formulir laporan klaim oleh tertanggung dan penyerahan polis beserta berita acara mengenai peristiwa
HASIL PENELITIAN
kebakaran, berikut rincian tentang
1. Pelaksanaan asuransi kebakaran
penyebab kerugian dan kerusakan.
pada PT. Asuransi Takaful Umum
Apabila pihak tertanggung telah
Cabang Padang di awali dengan
melengkapi semua persyaratan yang
pengisian data oleh calon tertanggung
ditetapkan oleh pihak asuransi, maka
pada Surat Permohonan Penutupan
pihak asuransi akan menindaklanjuti
Asuransi Kebakaran (SPPAK). Setelah
laporan klaim t ersebut den ga n
dilakukan kata mufakat oleh kedua
melakukan penelitian dan pemeriksaan
belah pihak untuk saling mengikatkan
surat-surat dan dokumen terkait.
diri dalam asuransi kebakaran, maka
Selanjutnya pihak asuransi akan
berjalanlah pertanggungan objek yang
menetapkan jumlah ganti kerugian
dipertanggungkan. Kemudian, untuk
sebanding dengan kerugian yang di
lebih sahnya perjanjian maka PT.
derita oleh pihak tertanggung. Cepat
Asuransi Takaful Umum menerbitkan
atau lambatnya proses pembayaran
atau membuat polis atau Polis Standar
ganti kerugian tersebut biasanya
Kebakaran Indonesia (PSKI) untuk
tergantung kepada prosedur yang
si tertanggung yang disertai dengan
diikuti oleh si tertanggung serta
kwitansi premi yang dibayarkan oleh
kelengkapan dokumen yang diperlukan
pihak tertanggung ke penanggung.
oleh penanggung dalam permintaan
Risiko-risiko yang dijamin oleh pihak
ganti kerugian tersebut.
asuransi dalam asuransi kebakaran
3. Dalam pelaksanaan asuransi kebakaran
meliputi jaminan standar dan perluasan
pada PT. Asuransi Takaful Umum
jaminan. Jaminan standar berupa
Cabang Padang kendala yang dihadapi biasanya berasal dari peserta
Pelaksanaan Asuransi Kebakaran Pada PT. Asuransi Takaful...
63
asuransi kebakaran itu sendiri. Pihak
as. Ini diikuti oleh Raja Firaun, sehingga
tertanggung sering tidak membaca
masa paceklik bisa ditangani dengan baik
dan memahami isi dari perjanjian
(Wirdyaningsih, 2005: 179).
yang terdapat dalam PSKI. Akibatnya pada saat pengajuan klaim banyak tertanggung yang tidak melengkapi persyaratan. Kurang lengkapnya data-data atau dokumen klaim oleh pihak tertanggung yang diajukan kepada penanggung mengakibatkan keterlambatan pembayaran ganti kerugian.
PEMBAHASAN
Pada masyarakat Arab sendiri terdapat sistem ‘aqilah yang sudah menjadi kebiasaan mereka sejak masa pra-Islam. Aqilah merupakan cara penutupan (istilah yang digunakan oleh AM. Hasan Ali) dari keluarga pembunuh terhadap keluarga korban yang terbunuh. Ketika terdapat seseorang terbunuh oleh anggota suku lain, maka keluarga pembunuh harus membayar diyat dalam bentuk uang darah. Kebiasaan ini kemudian dilanjutkan
Perkembangan asuransi dalam sejarah
oleh Nabi Muhammad SAW. Praktik
Islam sudah lama terjadi. Istilah yang
‘aqilah yang dilakukan oleh masyarakat
digunakan tentunya berbeda-beda, tetapi
Arab ini sama dengan praktik asuransi
masing-masing memiliki kesamaan, yaitu
pada saat ini, di mana sekelompok orang
adanya pertanggungan oleh sekelompok
membantu untuk menanggung orang
orang untuk menolong orang lain yang
lain yang tertimpa musibah. Dalam hal
berada dalam kesulitan. Dalam Islam,
kaitannya dengan praktik pertanggungan
praktik asuransi pernah dilakukan pada
ini, Nabi Muhammad SAW. juga memuat
masa Nabi Yusuf as. Yaitu pada saat ia
ketentuan dalam pasal khusus pada
menafsirkan mimpi Raja Firaun. Tafsiran
Konstitusi Madinah, yaitu pasal 3 yang
yang ia sampaikan adalah bahwa Mesir
isinya “orang Quraisy yang melakukan
akan mengalami masa 7 (tujuh) panen
perpindahan ke Madinah melakukan
yang melimpah dan diikuti dengan masa 7
pertanggungan bersama akan saling
(tujuh) tahun paceklik. Untuk menghadapi
bekerjasama membayar uang darah di
masa kesulitan (paceklik) itu, Nabi Yusuf
antara mereka (Wirdyaningsih, 2005: 180).
as. Menyarankan agar menyisihkan
Tidak dapat disangkal bahwa
sebagian dari hasil panen pada masa tujuh
keberadaan asuransi syariah tidak dapat
tahun pertama. Saran dari Nabi Yusuf
dilepaskan dari keberadaan asuransi
64
Jurnal Tamwil, Vol. I, No. 2, Juli-Desember 2015
konvensional yang telah ada sejak lama.
asuransi dari unsur gharar, maisir dan
Sebelum terwujudnya asuransi syariah,
riba. Dengan adanya keyakinan umat
terdapat berbagai macam asuransi
Islam di dunia dan keuntungan yang
konvensional yang rata-rata dikendalikan
diperoleh melalui konsep asuransi
oleh nonmuslim. Jika ditinjau dari segi
syariah lahirlah berbagai perusahaan
hukum perserikatan Islam, asuransi
asuransi yang mengendalikan asuransi
konvensional hukumnya haram. Hal ini
berlandaskan syariah. Perusahaan yang
dikarenakan dalam operasional asuransi
mewujudkan asuransi syariah ini bukan
konvensional mengandung unsur gharar,
saja perusahaan orang Islam, namun juga
maisir, dan riba. Pendapat ini disepakati
berbagai perusahaan bukan Islam ikut
oleh banyak ulama.
terjun ke dalam usaha asuransi syariah
Di Malaysia, pernyataan bahwa
(Dewi, 2006: 138).
asuransi konvensional hukumnya haram
Tim Pembentukan Asuransi Takaful
diumumkan pada tanggal 15 juni 1972
Indonesia (TEPATI) itulah yang kemudian
di mana Jawatan Kuasa Fatwa Malaysia
menjadi perumus dan pendiri asuransi
mengeluarkan keputusan bahwa praktik
takaful Indonesia dengan mendirikan
asuransi jiwa di Malaysia hukumnya
PT Asuransi Takaful Keluarga (Asuransi
menurut Islam adalah haram. Selain itu
Jiwa) dan PT Asuransi Takaful Umum
Jawatan kuasa kecil Malaysia dalam kertas
(Asuransi Kerugian). Pendirian dua
kerjanya yang berjudul “ke arah insurans
perusahaan asuransi tersebut dimaksudkan
secara Islami di Malaysia” menyatakan
untuk memenuhi Pasal 3 UU No. 2 Tahun
bahwa asuransi masa kini mengikuti cara
1992 tentang Usaha Perasuransian yang
pengelolaan Barat dan sebagian operasinya
menyebutkan bahwa perusahaan asuransi
tidak sesuai dengan ajaran Islam.
jiwa dan perusahaan asuransi kerugian
Asuransi konvensional hukumnya
harus didirikan secara terpisah.
haram, kemudian dipikirkan dan
Langkah awal yang dilakukan TEPATI
dirumuskan dalam bentuk asuransi yang
dalam membentuk asuransi takaful di
bisa terhindar dari ketiga unsur yang
Indonesia adalah melakukan studi banding
diharamkan Islam. Berdasarkan hasil
ke Syarikat Takaful Malaysia pada tanggal
analisis asuransi yang termuat dalam
7 sampai dengan 10 September 1993.
substansi hukum Islam tersebut dapat
Hasil studi banding tersebut kemudian
menghindarkan prinsip operasional
diseminarkan di Jakarta pada tanggal 19
Pelaksanaan Asuransi Kebakaran Pada PT. Asuransi Takaful...
65
Oktober 1993 yang merekomendasikan
aman, bebas dari rasa takut (Sula, 2004:
untuk segera dibentuk Asuransi Takaful
28), sebagaimana firman Allah dalam surat
Indonesia. Langkah selanjutnya, TEPATI
Quraisy ayat 4 yang berbunyi “Dialah Allah
merumuskan dan menyusun konsep
yang mengamankan mereka dari ketakutan”
asuransi takaful serta mempersiapkan
(Quraisy: 4).
segala sesuatu yang dibutuhkan untuk mendirikan sebuah perusahaan asuransi.
Ayat di atas mendefInisikan istilah at-ta’min, “menta’minkan sesuatu, artinya
Akhirnya pada tanggal 25 Agustus
adalah seseorang membayar atau
1994 Asuransi Takaful Indonesia berdiri
menyerahkan uang cicilan untuk agar
secara resmi. Pendirian ini dilakukan
ia atau ahli warisnya mendapatkan
secara resmi di Puri Agung Room Hotel
sejumlah uang sebagaimana yang telah
Syahid Jakarta. Izin operasional asuransi
disepakati, atau untuk mendapatkan ganti
ini diperoleh dari Departemen Keuangan
terhadap hartanya yang hilang, dikatakan
melalui Surat Keputusan Nomor: Kep-385/
seseorang mempertanggungkan atau
KMK.017/1994 tertanggal 4 Agustus 1994
mengasuransikan hidupnya, rumahnya,
(Dewi, 2006: 141).
dan mobilnya.
Saat ini perusahaan asuransi yang
Al-Fanjari mengartikan tadhamun,
benar-benar secara penuh beroperasi
takaful, at-ta’min atau asuransi syariah
sebagai perusahaan asuransi syariah ada
dengan pengertian saling menanggung atau
tiga, yaitu Asuransi Takaful Keluarga,
tanggung jawab sosial. Ia juga membagi
Asuransi Takaful Umum, Asuransi
ta’min ke dalam tiga bagian, yaitu ta’min
Mubarakah. Selain itu ada beberapa
at-taawuniy, ta’min al tijari, dan ta’min al
perusahaan asuransi konvensional yang
hukumiy (Sula, 2004: 29).
membuka cabang syariah seperti MAA, Great Eastern, Tripakarta, Beringin life, Bumi Putra, Dharmala, dan Jasindo.
Menurut Mushtafa Ahmad Zarqa, makna asuransi secara istilah adalah kejadian. Adapun metodologi dan
Dalam bahasa Arab Asuransi disebut
gambarannya dapat berbeda-beda, namun
at-ta’min, penanggung disebut Mu’ammin,
pada intinya, asuransi adalah cara atau
sedangkan tertanggung disebut mu’amman
metode untuk memelihara manusia dalam
lahu atau musta’min. at-ta’min memiliki arti
menghindari risiko (ancaman) bahaya
memberi perlindungan, ketenangan, rasa
yang beragam yang akan terjadi dalam
66
Jurnal Tamwil, Vol. I, No. 2, Juli-Desember 2015
hidupnya, dalam perjalanan kegiatan
oleh terjamin adalah harga nilai barang-
hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya
barang pada waktu terjadi kebakaran
(Sula, 2004: 29).
tetapi apabila barang-barang itu masih
Ruang lingkup asuransi kebakaran meliputi benda-benda bergerak dan benda-benda tidak bergerak. Termasuk di dalamnya benda-benda atau barang-barang
ada sisanya yang berharga, maka kerugian yang diderita itu adalah perbedaan antara harga barang-barang itu sebelum dan sesudah ada kebakaran.
bergerak adalah karena kebakaran itu tidak
Pasal 287 KUHD yang harus dimuat
hanya terjadi pada benda- benda tetap saja
khusus dalam polis asuransi kebakaran
melainkan juga terjadi pada benda-benda
oleh pembentuk Undang-Undang diberi
bergerak yang ditempatkan di dalam benda
arti penting kepada letak bangunan yang
tidak bergerak. Dalam Pasal 295 ayat (1) dan
dijamin. Di situ dikatakan bahwa dalam
ayat (2) KUHD disebutkan sebagai berikut.
polis disebutkan bangunan apa yang
Ayat (1) dalam halnya pertanggungan atas
menempel atau yang berdekatan dengan
barang-barang bergerak dan barang-barang
barang-barang yang dijamin dan harus
dagangan yang disimpan dalam sebuah
disebutkan cara-cara pemakaian bangunan
rumah, gudang, atau tempat penyimpanan
itu, tujuannya agar dapat dipikirkan
maka apabila alat-alat pembuktian yang
sampai di mana terdapat risiko terhadap
disebutkan dalam Pasal 273, 274, dan 275
barang-barang yang dijaminkan.pada
KUHD tidak ada atau kurang sempurna,
pertanggungan mengenai hak milik yang
dapatlah hakim memerintahkan sumpah
berupa gedung, tertanggung dapat minta
kepada si tertanggung. Ayat (2) kerugian
diperjanjikan bahwa 1) kerugian yang
harus dihitung menurut harga barang yang
timbul pada gedung itu supaya diganti; 2)
dipertanggungkan pada saat terjadinya
gedung itu supaya dibangun kembali; dan
kebakaran.
3) gedung itu supaya diperbaiki.
Maksud dari Pasal 295 ayat (1) KUHD menyatakan adanya perbedaan antara
KESIMPULAN
asuransi barang di mana hakim berwenang
1. Pelaksanaan asuransi kebakaran pada
untuk menyuruh si terjamin bersumpah
PT. Asuransi Takaful Umum Cabang
bahwa keterangannya benar. Kemudian
Padang di awali dengan pengisian
maksud dari Pasal 295 ayat (2) KUHD
data oleh calon tertanggung pada Surat
adalah di mana kerugian yang diderita
Permohonan Penutupan Asuransi
Pelaksanaan Asuransi Kebakaran Pada PT. Asuransi Takaful...
67
Kebakaran (SPPAK). Setelah dilakukan
menghindari terjadinya salah pengertian
kata mufakat oleh kedua belah pihak PT.
dalam pelaksanaan asuransi kebakaran
Asuransi Takaful Umum menerbitkan
nantinya.
atau membuat polis atau Polis Standar kebakaran Indonesia (PSKI)
2. Dalam pelaksanaan pembayaran ganti kerugian (klaim), pihak asuransi agar
2. Pelaksanan pengajuan dan pembayaran
melakukan penyuluhan secara intensif
klaim pada PT. Asuransi Takaful
kepada tertanggung sejelas- jelasnya,
Umum Cabang Padang dimulai dengan
sehingga apabila terjadi peristiwa
pengisian formulir laporan klaim oleh
kebakaran maka tertanggung dapat
tertanggung dan penyerahan polis
segera melengkapi data-data atau
beserta berita acara mengenai peristiwa
dokumen klaim yang diperlukan dalam
kebakaran, berikut rincian tentang
mengajukan tuntutan ganti kerugian
penyebab kerugian dan kerusakan.
kepada tertanggung.
3. K e n d a l a y a n g d i h a d a p i d a l a m
3. Mengingat sering terjadi peristiwa
pelaksanaan asuransi kebakaran pada
kebakaran akhir-akhir ini, maka
PT. Asuransi Takaful Umum Cabang
untuk mengurangi beban resiko yang
Padang biasanya berasal dari peserta
mungkin akan timbul sebaiknya
asuransi kebakaran itu sendiri. Pihak
masyarakat mengasuransikan harta
tertanggung sering tidak membaca
bendanya sesuai dengan prosedur
dan memahami isi dari perjanjian yang
yang ditetapkan oleh perusahaan
terdapat dalam PSKI.
asuransi. Memang diakui masih sedikit masyarakat yang menggunakan jasa
SARAN
asuransi, maka dari itu pihak asuransi harus lebih mensosialisasikan produk
1. D a l a m p e l a k s a n a a n a s u r a n s i
asuransi yang ditawarkan sehingga
kebakaran, sebelum perjanjian asuransi
masyarakat tertarik menjadi peserta
kebakaran ditandatangani dan pada
asuransi.
saat tertanggung menerima polis agar membaca, memahami dan mengerti isi dari Polis Standar Kebakaran Indonesia yang diterbitkan oleh perusahan
KEPUSTAKAAN ACUAN Ali, Hasymi. (1993). Pengantar Asuransi.
asuransi. Hal ini semata-mata untuk
68
Jurnal Tamwil, Vol. I, No. 2, Juli-Desember 2015
Jakarta: PT. Bumi Aksara
Darmawi, Herman. (2000). Manajemen Asuransi. Jakarta: PT. Bumi Aksara Dewi, Gemala. (2006). Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia. Jakarta: Kecana Gunanto. (1984). Polis Asuransi Kebakaran Indonesia. Jakarta: Tira Pustaka Moleong, Lexy, J. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Prakoso, Djoko dan Murtika, I Ketut (2004). Hukum Asuransi Indonesia. Jakarta:
Simanjutak, Emmy Pangaribuan (1990). Hukum Pertanggungan. Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM. Sugiyono. (2007). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. ALFABETA Sula, Muhammad Syakir. (2004). Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional. Jakarta: Gema Insani Wirdyaningsih. (2005). Bank dan Asuransi Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana
PT. Rineka Cipta. Salim, Abbas. (2000). Asuransi dan Manajemen Risiko. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Pelaksanaan Asuransi Kebakaran Pada PT. Asuransi Takaful...
69
