JURNAL TAMWIL VOL. I NO. 1 JANUARI-JUNI 2015.INDD

PELAKSANAAN ASURANSI KEBAKARAN PADA PT. ASURANSI TAKAFUL UMUM CABANG PADANG Novalia Indra Mahasiswa Pascasarjana (S2) STAIN Batusangkar Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Jln. Jendral Sudirman, Batusangkar

Abstract: This qualitative descriptive research was purposed at describing the implementation of fire insurance in PT Insurance Takaful Umum Padang branch. The techniques of collecting data in this research were interview and study document. This research found that the implementation of fire insurance in PT insurance Takaful umum Padang branch was begun by filling the data in the application letter of fire insurance (SPPAK). Then PT insurance Takaful umum Padang branch produced the appointment in PSKI. The barrier of claim was happened because the consumer did not read and understand the appointment in PSKI. Keywords: Implementation, Fire Insurance, PT Insurance Takaful Umum Padang Branch

PENDAHULUAN Sehubungan dengan kebutuhan manusia yang semakin meningkat menimbulkan banyaknya tuntutan hidup yang harus dipenuhi. Hal inilah yang melatarbelakangi manusia sebagai

karena hilangnya benda itu maupun karena kerusakan atau karena musnah terbakar atau karena sebab lainnya (Prakoso dan Murtika, 2004: 7). Hal ini yang menyebabkan seseorang selalu dalam kekhawatiran dan ketakutan terhadap terjadinya risiko.

makhluk yang dianugerahi akal dan

Untuk mendapatkan rasa aman dan

pikiran oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk

menghilangkan rasa kekhawatiran akan

mencari solusi atas semua kebutuhan

terjadinya risiko, maka dibutuhkan suatu

hidupnya. Salah satu dari banyaknya

lembaga penjamin (asuransi) yang dapat

kebutuhan manusia itu adalah kebutuhan

menjamin harta benda yang mereka miliki

terhadap rasa aman atas kedudukan atau

melalui pertanggungan yang dilakukan.

keberadaan harta bendanya.

Berhubungan dengan itu kebutuhan

Setiap orang yang memiliki suatu benda tentu menghadapi risiko bahwa nilai dari benda itu akan berkurang, baik

manusia akan asuransi merupakan suatu hal yang sangat pokok. Seseorang tidak akan tenang melaksanakan kegiatan sehari-harinya, apabila pikirannya dihantui

oleh perasaan tentang pristiwa yang

terhadap harta maupun jiwa. Dengan cara

mungkin akan menimpa dirinya atau harta

memperalihkan risiko kepada pihak lain

kekayaannya, di mana untuk mendapatkan

yang bersedia menerimanya dengan syarat-

barang itu membutuhkan biaya yang

syarat tertentu (Salim, 2000: 8).

sangat besar dan mungkin saja sulit untuk mendapatkannya.

Untuk mengatasi kerugian yang terjadi akibat peristiwa kebakaran, maka

Selain biaya untuk membeli harta

masyarakat dapat mencari pihak-pihak

benda tersebut, kita juga harus memikirkan

(penanggung) yang sanggup menerima

bagaimana kita harus menjaganya. Di

Risiko, yaitu dalam bentuk perjanjian-

sini timbul masalah baru lainnya, yaitu

perjanjian asuransi. Perjanjian asuransi dapat

bagaimana agar setiap pemilik dari harta

dilaksanakan asalkan adanya kesepakatan

benda tersebut dapat terhindar dari

yang dibuat oleh para pihak, yaitu pihak

kerugian yang lebih dikenal dengan

tertanggung dan pihak penanggung.

istilah risiko, dan musibah yang tidak satu

Tujuan perjanjian pertanggungan itu

orang pun yang dapat memprediksi kapan

diadakan untuk mengalihkan risiko yang

akan terjadi. Misalnya terjadi peristiwa

timbul dari peristiwa yang tidak diharapkan

kebakaran menyebabkan orang kehilangan

(mengalihkan risiko yang timbul dari pihak

rumah dan harta bendanya, yang mana

tertanggung kepada pihak penanggung).

peristiwa kebakaran tersebut di luar kesalahannya.

Banyak para perorangan yang mengadakan pertanggungan-pertanggungan

Dalam hal ini diperlukan usaha

atas barang-barangnya ataupun badan

antisipasi dalam menghadapi kemungkinan

jiwanya lebih menitikberatkan pengertian

tersebut. Usaha antisipasi yang dapat

pertanggungan itu dari segi ekonomisnya.

dilakukan di sini adalah melalui suatu

Tetapi apakah mereka mengerti akan apa

bentuk pertanggungan yang khusus

arti pertanggungan itu dari segi hukumnya,

menangani ganti rugi, yang mana saat

kita juga tidak dapat memastikannya

sekarang lebih dikenal dengan istilah

(Simanjutak, 1990: 1).

asuransi.

Dari sudut pandang orang yang

Adanya lembaga asuransi di dalam

ditanggung, asuransi adalah alat yang

masyarakat adalah sebagai penaggulangan

memungkinkannya menukar (substitute)

risiko yang mungkin akan terjadi baik

biaya kecil tertentu (premi) dengan

60

Jurnal Tamwil, Vol. I, No. 2, Juli-Desember 2015

kerugian besar yang belum tentu di

untuk menghadapi risiko tertentu melalui

bawah suatu perjanjian. Di mana mereka

akad (perikatan) yang sesuai dengan

(yang banyak) yang beruntung lolos dari

syariah (Sula, 2004: 32).

kerugian akan membantu mereka (yang sedikit) yang tidak beruntung dengan mengganti kerugian yang mereka derita itu (Ali, 1993: 3).

Suatu perjanjian yang telah dibuat dengan sah oleh kedua belah pihak, mempunyai kekuatan yang sama dengan Undang-Undang, sebagaimana mereka

Dari sudut pandang hukum, asuransi

mentaati Undang-Undang demikian

merupakan suatu kontrak (perjanjian)

mereka juga harus melaksanakan dan

pertanggungan risiko antara tertanggung

mentaati perjanjian tersebut. Agar sahnya

dengan penanggung. Penanggung berjanji

suatu perjanjian maka harus memenuhi

akan membayar kerugian yang disebabkan

beberapa persyaratan sebagaimana yang

risiko yang dipertanggungkan kepada

diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata

tertanggung. Sedangkan tertanggung

yang berbunyi “untuk sahnya perjanjian

membayar premi secara periodik

diperlukan 4 syarat antara lain 1) sepakat

kepada penanggung. Jadi, tertanggung

mereka yang mengikatkan diri; 2) kecakapan

mempertukarkan kerugian besar yang

untuk membuat suatu perikatan; 3) suatu

mungkin terjadi dengan pembayaran

hal tertentu; 4) suatu sebab yang halal”.

tertentu yang relatif kecil (Darmawi, 2000: 2).

Selain syarat-syarat yang ditentukan

Jika dilihat dari pengertian asuransi

dalam pasal 1320 KUH Perdata di atas,

syariah itu sendiri yang dikemukakan oleh

dalam perjanjian asuransi juga diperlukan

Al- Fanjari mengartikan tadhamun, takaful,

syarat khusus sebagaimana terdapat dalam

at- ta’min atau asuransi Syariah dengan

pasal 251 KUHD yaitu tentang keharusan

pengertian saling menanggung atau

adanya pemberitahuan dari suatu keadaan

tanggung jawab sosial. Sementara dalam

yang diketahui tertanggung mengenai

fatwa MUI tentang pedoman asuransi

benda yang dipertanggungkan, sehingga

Syariah memberikan definisi asuransi

penanggung dapat mengetahui jelas

syariah (Ta’min, Takaful, Tadhamun) adalah

mengenai risiko yang akan ditanggungnya.

usaha saling tolong menolong di antara

Dengan demikian jelas bahwa adanya

sejumlah orang/pihak melalui investasi

kewajiban bagi tertanggung untuk

dalam bentuk asset dan atau dana tabarru’

memberitahukan atau memberikan

yang memberikan pola pengembalian

keterangan secara detail mengenai barang

Pelaksanaan Asuransi Kebakaran Pada PT. Asuransi Takaful...

61

yang akan dialihkan risikonya, baik

konvensional dan berdasarkan KUHD

mengenai keadaan fisik, ancaman risiko

(Gunanto, 1984). Namun dalam praktiknya

dan sebagainya.

apakah pihak asuransi dalam hal ini

Asuransi kebakaran sebagai salah satu bentuk pertanggungan yang ada, bertujuan untuk memberikan perlindungan atau penjagaan terhadap harta kekayaan dari suatu risiko yang mungkin terjadi namun belum tentu kapan waktunya, pihak asuransi akan bertanggungjawab dengan memberikan ganti kerugian sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan staff karyawan PT. Asuransi Takaful

Asuransi Kebakaran sudah betul-betul memenuhi tanggung jawabnya dalam menanggulangi risiko yang timbul, yaitu dengan memberikan ganti rugi kepada tertanggung secepatnya atau butuh waktu lama, dan apakah aturan-aturan syariah sudah dijalani dalam Asuransi kebakaran yang ada pada PT. Asuransi Takaful Umum cabang Padang. Hal inilah yang mendorong peneliti melakukan penelitian.

METODE PENELITIAN

Umum cabang Padang (Yusril Hasan 5 Mei 2014), bahwasanya pelaksanaan perjanjian

Jenis penelitian ini bersifat kualitatif

dilaksanakan dengan cara meminta nasabah

dengan metode deskriptif karena 1)

untuk membaca polis, setelah membaca

dilaksanakan pada kondisi yang alamiah; 2)

semua isi polis nasabah menandatangani

lebih bersifat deskriptif, sumber data utama

polis tersebut. Tetapi ketika nasabah

dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata

diminta membaca polis, nasabah tersebut

dan tindakan, sehingga tidak menekankan

membaca atau tidak terhadap polis itu PT.

pada angka; 3) lebih menekankan pada

Asuransi Takaful Umum cabang Padang

proses daripada produk atau outcome; 4)

tidak tahu. Sehingga dengan adanya tanda

analisis data dilakukan secara induktif;

tangan dari pihak nasabah maka perjanjian

dan 5) lebih menekankan makna (data

antara pihak penanngung dan tertanggung

dibalik yang teramati) (Sugiyono, 2007:

sudah terjadi.

9). Dalam mengumpulkan data yang

Dalam polis asuransi kebakaran takaful umum cabang Padang, polis asuransi kebakaran tersebut hanya sesuai dengan aturan undang-undang asuransi

62

dibutuhkan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan studi dokumen. Analisis data dilakukan melalui 3 tahap, yaitu data reduction (reduksi data); data display (penyajian data); dan Conclusion


Drawing/Verification (Kesimpulan). Menurut

kebakaran, petir, peledakan, kejatuhan

Moleong, (2007: 307) aktivitas dalam

pesawat terbang dan asap.

analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas, dan datanya sampai jenuh.

2. Pelaksanan pengajuan dan pembayaran klaim pada PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Padang dimulai dengan pengisian formulir laporan klaim oleh tertanggung dan penyerahan polis beserta berita acara mengenai peristiwa

HASIL PENELITIAN

kebakaran, berikut rincian tentang

1. Pelaksanaan asuransi kebakaran

penyebab kerugian dan kerusakan.

pada PT. Asuransi Takaful Umum

Apabila pihak tertanggung telah

Cabang Padang di awali dengan

melengkapi semua persyaratan yang

pengisian data oleh calon tertanggung

ditetapkan oleh pihak asuransi, maka

pada Surat Permohonan Penutupan

pihak asuransi akan menindaklanjuti

Asuransi Kebakaran (SPPAK). Setelah

laporan klaim t ersebut den ga n

dilakukan kata mufakat oleh kedua

melakukan penelitian dan pemeriksaan

belah pihak untuk saling mengikatkan

surat-surat dan dokumen terkait.

diri dalam asuransi kebakaran, maka

Selanjutnya pihak asuransi akan

berjalanlah pertanggungan objek yang

menetapkan jumlah ganti kerugian

dipertanggungkan. Kemudian, untuk

sebanding dengan kerugian yang di

lebih sahnya perjanjian maka PT.

derita oleh pihak tertanggung. Cepat

Asuransi Takaful Umum menerbitkan

atau lambatnya proses pembayaran

atau membuat polis atau Polis Standar

ganti kerugian tersebut biasanya

Kebakaran Indonesia (PSKI) untuk

tergantung kepada prosedur yang

si tertanggung yang disertai dengan

diikuti oleh si tertanggung serta

kwitansi premi yang dibayarkan oleh

kelengkapan dokumen yang diperlukan

pihak tertanggung ke penanggung.

oleh penanggung dalam permintaan

Risiko-risiko yang dijamin oleh pihak

ganti kerugian tersebut.

asuransi dalam asuransi kebakaran

3. Dalam pelaksanaan asuransi kebakaran

meliputi jaminan standar dan perluasan

pada PT. Asuransi Takaful Umum

jaminan. Jaminan standar berupa

Cabang Padang kendala yang dihadapi biasanya berasal dari peserta


63

asuransi kebakaran itu sendiri. Pihak

as. Ini diikuti oleh Raja Firaun, sehingga

tertanggung sering tidak membaca

masa paceklik bisa ditangani dengan baik

dan memahami isi dari perjanjian

(Wirdyaningsih, 2005: 179).

yang terdapat dalam PSKI. Akibatnya pada saat pengajuan klaim banyak tertanggung yang tidak melengkapi persyaratan. Kurang lengkapnya data-data atau dokumen klaim oleh pihak tertanggung yang diajukan kepada penanggung mengakibatkan keterlambatan pembayaran ganti kerugian.

PEMBAHASAN

Pada masyarakat Arab sendiri terdapat sistem ‘aqilah yang sudah menjadi kebiasaan mereka sejak masa pra-Islam. Aqilah merupakan cara penutupan (istilah yang digunakan oleh AM. Hasan Ali) dari keluarga pembunuh terhadap keluarga korban yang terbunuh. Ketika terdapat seseorang terbunuh oleh anggota suku lain, maka keluarga pembunuh harus membayar diyat dalam bentuk uang darah. Kebiasaan ini kemudian dilanjutkan

Perkembangan asuransi dalam sejarah

oleh Nabi Muhammad SAW. Praktik

Islam sudah lama terjadi. Istilah yang

‘aqilah yang dilakukan oleh masyarakat

digunakan tentunya berbeda-beda, tetapi

Arab ini sama dengan praktik asuransi

masing-masing memiliki kesamaan, yaitu

pada saat ini, di mana sekelompok orang

adanya pertanggungan oleh sekelompok

membantu untuk menanggung orang

orang untuk menolong orang lain yang

lain yang tertimpa musibah. Dalam hal

berada dalam kesulitan. Dalam Islam,

kaitannya dengan praktik pertanggungan

praktik asuransi pernah dilakukan pada

ini, Nabi Muhammad SAW. juga memuat

masa Nabi Yusuf as. Yaitu pada saat ia

ketentuan dalam pasal khusus pada

menafsirkan mimpi Raja Firaun. Tafsiran

Konstitusi Madinah, yaitu pasal 3 yang

yang ia sampaikan adalah bahwa Mesir

isinya “orang Quraisy yang melakukan

akan mengalami masa 7 (tujuh) panen

perpindahan ke Madinah melakukan

yang melimpah dan diikuti dengan masa 7

pertanggungan bersama akan saling

(tujuh) tahun paceklik. Untuk menghadapi

bekerjasama membayar uang darah di

masa kesulitan (paceklik) itu, Nabi Yusuf

antara mereka (Wirdyaningsih, 2005: 180).

as. Menyarankan agar menyisihkan

Tidak dapat disangkal bahwa

sebagian dari hasil panen pada masa tujuh

keberadaan asuransi syariah tidak dapat

tahun pertama. Saran dari Nabi Yusuf

dilepaskan dari keberadaan asuransi

64


konvensional yang telah ada sejak lama.

asuransi dari unsur gharar, maisir dan

Sebelum terwujudnya asuransi syariah,

riba. Dengan adanya keyakinan umat

terdapat berbagai macam asuransi

Islam di dunia dan keuntungan yang

konvensional yang rata-rata dikendalikan

diperoleh melalui konsep asuransi

oleh nonmuslim. Jika ditinjau dari segi

syariah lahirlah berbagai perusahaan

hukum perserikatan Islam, asuransi

asuransi yang mengendalikan asuransi

konvensional hukumnya haram. Hal ini

berlandaskan syariah. Perusahaan yang

dikarenakan dalam operasional asuransi

mewujudkan asuransi syariah ini bukan

konvensional mengandung unsur gharar,

saja perusahaan orang Islam, namun juga

maisir, dan riba. Pendapat ini disepakati

berbagai perusahaan bukan Islam ikut

oleh banyak ulama.

terjun ke dalam usaha asuransi syariah

Di Malaysia, pernyataan bahwa

(Dewi, 2006: 138).

asuransi konvensional hukumnya haram

Tim Pembentukan Asuransi Takaful

diumumkan pada tanggal 15 juni 1972

Indonesia (TEPATI) itulah yang kemudian

di mana Jawatan Kuasa Fatwa Malaysia

menjadi perumus dan pendiri asuransi

mengeluarkan keputusan bahwa praktik

takaful Indonesia dengan mendirikan

asuransi jiwa di Malaysia hukumnya

PT Asuransi Takaful Keluarga (Asuransi

menurut Islam adalah haram. Selain itu

Jiwa) dan PT Asuransi Takaful Umum

Jawatan kuasa kecil Malaysia dalam kertas

(Asuransi Kerugian). Pendirian dua

kerjanya yang berjudul “ke arah insurans

perusahaan asuransi tersebut dimaksudkan

secara Islami di Malaysia” menyatakan

untuk memenuhi Pasal 3 UU No. 2 Tahun

bahwa asuransi masa kini mengikuti cara

1992 tentang Usaha Perasuransian yang

pengelolaan Barat dan sebagian operasinya

menyebutkan bahwa perusahaan asuransi

tidak sesuai dengan ajaran Islam.

jiwa dan perusahaan asuransi kerugian

Asuransi konvensional hukumnya

harus didirikan secara terpisah.

haram, kemudian dipikirkan dan

Langkah awal yang dilakukan TEPATI

dirumuskan dalam bentuk asuransi yang

dalam membentuk asuransi takaful di

bisa terhindar dari ketiga unsur yang

Indonesia adalah melakukan studi banding

diharamkan Islam. Berdasarkan hasil

ke Syarikat Takaful Malaysia pada tanggal

analisis asuransi yang termuat dalam

7 sampai dengan 10 September 1993.

substansi hukum Islam tersebut dapat

Hasil studi banding tersebut kemudian

menghindarkan prinsip operasional

diseminarkan di Jakarta pada tanggal 19


65

Oktober 1993 yang merekomendasikan

aman, bebas dari rasa takut (Sula, 2004:

untuk segera dibentuk Asuransi Takaful

28), sebagaimana firman Allah dalam surat

Indonesia. Langkah selanjutnya, TEPATI

Quraisy ayat 4 yang berbunyi “Dialah Allah

merumuskan dan menyusun konsep

yang mengamankan mereka dari ketakutan”

asuransi takaful serta mempersiapkan

(Quraisy: 4).

segala sesuatu yang dibutuhkan untuk mendirikan sebuah perusahaan asuransi.

Ayat di atas mendefInisikan istilah at-ta’min, “menta’minkan sesuatu, artinya

Akhirnya pada tanggal 25 Agustus

adalah seseorang membayar atau

1994 Asuransi Takaful Indonesia berdiri

menyerahkan uang cicilan untuk agar

secara resmi. Pendirian ini dilakukan

ia atau ahli warisnya mendapatkan

secara resmi di Puri Agung Room Hotel

sejumlah uang sebagaimana yang telah

Syahid Jakarta. Izin operasional asuransi

disepakati, atau untuk mendapatkan ganti

ini diperoleh dari Departemen Keuangan

terhadap hartanya yang hilang, dikatakan

melalui Surat Keputusan Nomor: Kep-385/

seseorang mempertanggungkan atau

KMK.017/1994 tertanggal 4 Agustus 1994

mengasuransikan hidupnya, rumahnya,

(Dewi, 2006: 141).

dan mobilnya.

Saat ini perusahaan asuransi yang

Al-Fanjari mengartikan tadhamun,

benar-benar secara penuh beroperasi

takaful, at-ta’min atau asuransi syariah

sebagai perusahaan asuransi syariah ada

dengan pengertian saling menanggung atau

tiga, yaitu Asuransi Takaful Keluarga,

tanggung jawab sosial. Ia juga membagi

Asuransi Takaful Umum, Asuransi

ta’min ke dalam tiga bagian, yaitu ta’min

Mubarakah. Selain itu ada beberapa

at-taawuniy, ta’min al tijari, dan ta’min al

perusahaan asuransi konvensional yang

hukumiy (Sula, 2004: 29).

membuka cabang syariah seperti MAA, Great Eastern, Tripakarta, Beringin life, Bumi Putra, Dharmala, dan Jasindo.

Menurut Mushtafa Ahmad Zarqa, makna asuransi secara istilah adalah kejadian. Adapun metodologi dan

Dalam bahasa Arab Asuransi disebut

gambarannya dapat berbeda-beda, namun

at-ta’min, penanggung disebut Mu’ammin,

pada intinya, asuransi adalah cara atau

sedangkan tertanggung disebut mu’amman

metode untuk memelihara manusia dalam

lahu atau musta’min. at-ta’min memiliki arti

menghindari risiko (ancaman) bahaya

memberi perlindungan, ketenangan, rasa

yang beragam yang akan terjadi dalam

66


hidupnya, dalam perjalanan kegiatan

oleh terjamin adalah harga nilai barang-

hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya

barang pada waktu terjadi kebakaran

(Sula, 2004: 29).

tetapi apabila barang-barang itu masih

Ruang lingkup asuransi kebakaran meliputi benda-benda bergerak dan benda-benda tidak bergerak. Termasuk di dalamnya benda-benda atau barang-barang

ada sisanya yang berharga, maka kerugian yang diderita itu adalah perbedaan antara harga barang-barang itu sebelum dan sesudah ada kebakaran.

bergerak adalah karena kebakaran itu tidak

Pasal 287 KUHD yang harus dimuat

hanya terjadi pada benda- benda tetap saja

khusus dalam polis asuransi kebakaran

melainkan juga terjadi pada benda-benda

oleh pembentuk Undang-Undang diberi

bergerak yang ditempatkan di dalam benda

arti penting kepada letak bangunan yang

tidak bergerak. Dalam Pasal 295 ayat (1) dan

dijamin. Di situ dikatakan bahwa dalam

ayat (2) KUHD disebutkan sebagai berikut.

polis disebutkan bangunan apa yang

Ayat (1) dalam halnya pertanggungan atas

menempel atau yang berdekatan dengan

barang-barang bergerak dan barang-barang

barang-barang yang dijamin dan harus

dagangan yang disimpan dalam sebuah

disebutkan cara-cara pemakaian bangunan

rumah, gudang, atau tempat penyimpanan

itu, tujuannya agar dapat dipikirkan

maka apabila alat-alat pembuktian yang

sampai di mana terdapat risiko terhadap

disebutkan dalam Pasal 273, 274, dan 275

barang-barang yang dijaminkan.pada

KUHD tidak ada atau kurang sempurna,

pertanggungan mengenai hak milik yang

dapatlah hakim memerintahkan sumpah

berupa gedung, tertanggung dapat minta

kepada si tertanggung. Ayat (2) kerugian

diperjanjikan bahwa 1) kerugian yang

harus dihitung menurut harga barang yang

timbul pada gedung itu supaya diganti; 2)

dipertanggungkan pada saat terjadinya

gedung itu supaya dibangun kembali; dan

kebakaran.

3) gedung itu supaya diperbaiki.

Maksud dari Pasal 295 ayat (1) KUHD menyatakan adanya perbedaan antara

KESIMPULAN

asuransi barang di mana hakim berwenang

1. Pelaksanaan asuransi kebakaran pada

untuk menyuruh si terjamin bersumpah

PT. Asuransi Takaful Umum Cabang

bahwa keterangannya benar. Kemudian

Padang di awali dengan pengisian

maksud dari Pasal 295 ayat (2) KUHD

data oleh calon tertanggung pada Surat

adalah di mana kerugian yang diderita

Permohonan Penutupan Asuransi


67

Kebakaran (SPPAK). Setelah dilakukan

menghindari terjadinya salah pengertian

kata mufakat oleh kedua belah pihak PT.

dalam pelaksanaan asuransi kebakaran

Asuransi Takaful Umum menerbitkan

nantinya.

atau membuat polis atau Polis Standar kebakaran Indonesia (PSKI)

2. Dalam pelaksanaan pembayaran ganti kerugian (klaim), pihak asuransi agar

2. Pelaksanan pengajuan dan pembayaran

melakukan penyuluhan secara intensif

klaim pada PT. Asuransi Takaful

kepada tertanggung sejelas- jelasnya,

Umum Cabang Padang dimulai dengan

sehingga apabila terjadi peristiwa

pengisian formulir laporan klaim oleh

kebakaran maka tertanggung dapat

tertanggung dan penyerahan polis

segera melengkapi data-data atau

beserta berita acara mengenai peristiwa

dokumen klaim yang diperlukan dalam

kebakaran, berikut rincian tentang

mengajukan tuntutan ganti kerugian

penyebab kerugian dan kerusakan.

kepada tertanggung.

3. K e n d a l a y a n g d i h a d a p i d a l a m

3. Mengingat sering terjadi peristiwa

pelaksanaan asuransi kebakaran pada

kebakaran akhir-akhir ini, maka

PT. Asuransi Takaful Umum Cabang

untuk mengurangi beban resiko yang

Padang biasanya berasal dari peserta

mungkin akan timbul sebaiknya

asuransi kebakaran itu sendiri. Pihak

masyarakat mengasuransikan harta

tertanggung sering tidak membaca

bendanya sesuai dengan prosedur

dan memahami isi dari perjanjian yang

yang ditetapkan oleh perusahaan

terdapat dalam PSKI.

asuransi. Memang diakui masih sedikit masyarakat yang menggunakan jasa

SARAN

asuransi, maka dari itu pihak asuransi harus lebih mensosialisasikan produk

1. D a l a m p e l a k s a n a a n a s u r a n s i

asuransi yang ditawarkan sehingga

kebakaran, sebelum perjanjian asuransi

masyarakat tertarik menjadi peserta

kebakaran ditandatangani dan pada

asuransi.

saat tertanggung menerima polis agar membaca, memahami dan mengerti isi dari Polis Standar Kebakaran Indonesia yang diterbitkan oleh perusahan

KEPUSTAKAAN ACUAN Ali, Hasymi. (1993). Pengantar Asuransi.

asuransi. Hal ini semata-mata untuk

68


Jakarta: PT. Bumi Aksara

Darmawi, Herman. (2000). Manajemen Asuransi. Jakarta: PT. Bumi Aksara Dewi, Gemala. (2006). Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia. Jakarta: Kecana Gunanto. (1984). Polis Asuransi Kebakaran Indonesia. Jakarta: Tira Pustaka Moleong, Lexy, J. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Prakoso, Djoko dan Murtika, I Ketut (2004). Hukum Asuransi Indonesia. Jakarta:

Simanjutak, Emmy Pangaribuan (1990). Hukum Pertanggungan. Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM. Sugiyono. (2007). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. ALFABETA Sula, Muhammad Syakir. (2004). Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional. Jakarta: Gema Insani Wirdyaningsih. (2005). Bank dan Asuransi Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana

PT. Rineka Cipta. Salim, Abbas. (2000). Asuransi dan Manajemen Risiko. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.


69

JURNAL TAMWIL VOL. I NO. 1 JANUARI-JUNI 2015.INDD

Recommend Documents