JURNAL VOLUME 1 E-BOOK.INDD - JURNAL RECHTSVINDING

Volume 1 Nomor 1 Januari-April 2012

PEMBAHARUAN REGULASI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

BP HN

(Reforma on Regula on of Goods and Services Government Procurement) Apri LisƟyanto, S.H. Analis Hukum Pada Bidang Pengembangan Hukum dan Fasilitasi Peneli an Pusat Peneli an dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional BPHN

lR ec hts V

ind

ing

Abstrak Pengadaan barang dan jasa secara ideal bertujuan untuk menjamin efisiensi, transparansi, dan keadilan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan oleh pemerintah. Dalam prak k, pelaksanaan pengadaan barang/jasa masih banyak sekadar memenuhi kewajiban administra f tanpa mempedulikan aspek substan fnya. Tulisan ini akan membahas tentang pembenahan regulasi di bidang pengadaan barang dan jasa. Melalui peneli an yuridis norma f, peneli an ini menemukan regulasi terkait dengan pengadaan barang dan jasa memiliki kelemahan, khususnya berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka mekanisme kerja, tradisi, dan perilaku birokrasi yang berpotensi menghambat terwujudnya pemerintahan yang bersih, pembaharuan peraturan perlu disesuaikan agar fleksibilitas pengadaan barang dan jasa memenuhi kebutuhan pemerintah dan sekaligus menghindari ditabraknya prinsip pengadaan yang ada. Disamping itu perlu pula adanya pembenahan terhadap regulasi di bidang Pengadaan Barang dan Jasa, yaitu dari Peraturan Presiden diubah menjadi Undang-Undang. Kata kunci: Pembaharuan, fleksibilitas, kepas an hukum, pemerintahan yang baik

na

Abstract Procurement of goods and services are ideally aimed at ensuring eﬃciency, transparency and fairness in the implementa on of development ac vi es by the government. In prac ce, the implementa on of the procurement of goods / services are s ll a lot just to meet the administra ve du es regardless of the substan ve aspects. This paper will discuss the reform of regula on in the field of public procurement. Through norma ve juridical research, this study found the regula ons related to procurement of goods and services have drawbacks, par cularly with regard to the implementa on mechanisms of goods / services. To address these concerns, the mechanism of ac on, tradi ons, and bureaucra c behavior that could poten ally hinder the realiza on of good governance, regulatory reform needs to be adjusted so that the flexibility of the procurement of goods and services meet the needs of government and at the same me avoiding ditabraknya exis ng procurement principles. Besides, it also needs a revamping of the regula on in the areas of Procurement, which is converted to the President of the Regula ons Act.

Jur

Key words: Reforma on, Flexibility, law certainty, good governance

113


telah banyak dirumuskan dalam berbagai

Pengadaan barang dan jasa pemerintah dewasa ini merupakan isu startegis dan pen ng, baik dalam prespek f perdagangan internasional, maupun dari prespek f hukum nasional dan implikasinya terhadap hukum Indonesia berdasarkan alasan-alasan sebagai

ketentuan organisasi internasional4, kelima,

BP HN

A. Pendahuluan

kesepakatan dalam forum internasional memiliki implikasi norma f maupun ekonomi yang signifikan terhadap kebijakan regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah suatu negara.5

Pengadaan barang/jasa untuk kepen-

berikut: pertama, Organisasi Perdagangan

ngan pemerintah merupakan salah satu alat

Dunia mengagendakan isu baru (new issues), dan perlakuan non diskrimina f dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai dengan persaingan dan liberalisasi sebaliknya mengambil sikap defensif dan

melakukan upaya protek f dan preferensi dalam pelaksanaan

pengadaan barang/

pengadaan barang dan jasa merupakan perdebatan panjang dan kontroversial antara

negara maju dan negara berkembang,3 keempat, terdapat polarisasi yang perlu yakni

terdesentralisasinya

ketentuan-ketentuan pengadaan barang/ jasa

pemerintah

dari

norma

hukum

internasional ke dalam norma hukum yang bersifat regional maupun bilateral yang

Jur

2

3 4

5

114

rakyat

Indonesia,

karena

pengadaan

barang dan jasa terutama di sektor publik terkait erat dengan penggunaan anggaran Negara. Yang menjadi

k pen ng dari itu

adalah urgensi pelaksanaan pengadaan yang efek f dan efisien serta ekonomis untuk mendapatkan manfaat maksimal dari penggunaan anggaran. Hal ini disebabkan karena pengadaan barang dan jasa sebagian besar dibiayai oleh keuangan Negara, baik

melalui APBN maupun non-APBN. Pengembangan sistem pengadaan barang

dan jasa pemerintah merupakan bagian pen ng dalam agenda proses transformasi mewujudkan keadilan guna membangun

www.wto.org, laporan hasil pertemuan tingkat menteri, Pada Singapore Meeting, yang diselenggarakan di Singapura pada 9-13 Desember 1996, dilanjutkan di Jenewa pada 18-20 Mei 1998; Seatle (AS), 30 November sampai 3 Desember 1999, Doha (Qatar), 10-14 November 2001; dan di Cancun Meksiko pada 10-14 September 2003, dan di Hongkong pada 2006. Paul J. Carrier, Soverignity Under The Agreement On Government Procurement, Minnesotta Journal of Global Trade, Winter 1997, hal. 85. Ibid, hal. 87. Martin Dischendorfer, The Existence and Development of Multilateral Rules on Government Procurement Under the Framework of the WTO, Public Procurement Law Review, (Sweet & Maxwell Limited and Contrutors, 2000), hal. 543. Frank J. Gracia, Trade and Justice: Lingking The Trade Linkage Debates, University of Pennsylvania Journal of International Economic Law, 1998. hal. 391.

na

1

nasional guna mensejahterakan kehidupan

lR ec hts V

jasa pemerintah,2 ke ga, liberalisasi dalam

ditelaah,

dalam rangka meningkatkan perekonomian

ind

perdagangan,1 kedua, negara berkembang

untuk menggerakkan roda perekonomian,

ing

yang salah satunya mengenai transparansi


akibat praktek korupsi, kolusi, dan nepo sme

dan berwibawa (good governance and

yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan

clean government). Proses transformasi

barang dan jasa pemerintah.6 Sementara

dimaksud merupakan upaya membawa

itu, hasil kajian Bank Dunia dan Bank

Indonesia dari sebuah negara dengan tata

Pembangunan Asia yang tertuang dalam

kelola pemerintahan yang buruk, karena

Country Procurement Assessment Report

merajalelanya prak k korupsi, kolusi, dan

(CPAR) tahun 2001 menyebutkan, bahwa

nepo sme (KKN), menjadi sebuah negara

kebocoran dalam pengadaan barang dan

dengan tata kelola pemerintahan yang lebih

jasa pemerintah sebesar 10-50 persen.7

baik, lebih bersih dan lebih berwibawa, dan

Kebocoran

bebas dari berbagai kepen ngan pribadi,

kondisi sosial ekonomi yang miskin, kondisi

kelompok, dan golongan.

pelayanan publik yang buruk, kekuasaan

BP HN

tatanan pemerintahan yang makin bersih

dapat

ing

ini

disebabkan

oleh

sewenang-wenang para pejabat publik,8

perubahan guna menciptakan persaingan

hukum dan peraturan yang bermacam-

usaha yang sehat, efisiensi belanja negara,

macam dengan penerapan lemah, minimnya

sekaligus public service delivery, yaitu

lembaga pengawas, relasi patron-klien, dan

dengan mewujudkan instrumen pengadaan

dak adanya komitmen dan kehendak poli k.

(procurement) yang kredibel. Perubahan

Kurangnya transparansi dan akuntabilitas

tersebut merupakan bagian dari pengelolaan

disinyalir

menjadi

dan pemanfaatan APBN dalam menunjang

penyebab

terjadinya

berjalannya fungsi pemerintahan.

korupsi

lR ec hts V

ind

Sebagai salah satu indikator kunci

Pengadaan barang dan jasa harus dapat

dilaksanakan secara efek f dan efesien

terbesar

korupsi,

sehingga

dak hanya dilakukan pada level

individu dan bisnis, bahkan poli k. Munculnya

permasalahan-perma-

serta dapat dipertanggungjawabkan, karena

salahan di atas mendorong pemerintah

potensi kerugian negara sangat besar dalam

untuk memperbaharui regulasi di bidang

proses pengadaan ini. Lebih dari 20 tahun

pengadaan barang/jasa, dengan tonggak awal

yang lalu, Begawan Ekonomi Indonesia,

yaitu dengan diterbitkannya Keppres Nomor

Profesor

Djojohadikusumo,

80 Tahun 2003 di mana prinsip reformasi

sudah mensinyalir 30-50 persen kebocoran

kebijakan umum pemerintah seper “good

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

governance” atau Tata Kelola Pemerintahan

na

Soemitro

www.kpk.go.id/modules/news/ makepdf. php? Storyid. www.antikorupsi.org/ indo/ index2. php? option=com_content&do. Korupsi sangat parah terjadi di hampir setiap relasi dengan penguasa. Sebuah studi Bank Dunia pada 1999 menyebutkan, sekitar 85,7 persen perusahaan yang disurvei mengatakan selalu atau sering kali berhadapan dengan korupsi saat berinteraksi dengan pejabat publik. Patologi pengadaan barang dan jasa pemerintah ini meliputi mark-up harga, pemerasan, penyalahgunaan wewenang, bisnis dengan orang dalam, nepotisme dan pemalsuan.

Jur

6

persoalan

7 8

115


untuk memperoleh data-data baik yang

operasional.

bersumber kepada berbagai data dan

BP HN

yang Baik mulai diterapkan pada tataran

informasi yang ”di release” oleh pemerintah;

barang/jasa yang bersih, akuntabel dan bebas

tulisan para ahli dalam bentuk buku,

KKN merupakan usaha pemerintah untuk

jurnal, ar kel lepas, surat kabar, maupun

mewujudkan good governance, melalui

informasi yang tersebar di dunia maya;

peneli an ini akan mengurai bagaimana

pengalaman para prak si dan pengambil

usaha pemerintah dalam memperbaharui

putusan; kebijakan dan regulasi nasional dan

regulasi di bidang pengadaan barang/jasa

internasional; dan lain-lain sebagainya yang

(government procurement).

terkait dengan proses pengadaan barang dan

ing

Keinginan untuk menciptakan pengadaan

jasa pemerintah.

C. Permasalahan

Salah

Berangkat dari latar belakang uraian di

satu

pendekatan

ciri

dari

norma f,

penggunaan

yaitu

melalui

analisis dan kajian terhadap norma-norma

diteli adalah:

terkait yang berlaku (“exis ng laws and

2.

Apa urgensi pemerintah melakukan

regula ons”).

perubahan regulasi pengadaan barang/

dipandang relevan guna menilai sejauhmana

jasa?

norma-norma yang berlaku masih mampu

lR ec hts V

1.

ind

atas, maka pokok permasalahan yang akan

norma f

mengakomodasikan

benahi sebagai upaya pembaharuan

kecenderungan khususnya pada proses

regulasi

pengadaan barang/jasa pemerintah.

pengadaan

barang/jasa

perkembangan

ini

Permasalahan apa saja yang perlu di

pemerintah? 3.

Pendekatan

dan

Analisis yang dilakukan dalam peneli an

Bagaimana usaha pemerintah dalam

ini difokuskan pada norma-norma yang

melaksanakan pembaharuan regulasi

terkait dengan hukum dan kebijakan, oleh

pengadaan barang/jasa pemerintah?

karena itu bersifat norma f-kualita f. Serta dalam penyajian hasil peneli an bersifat deskrip f anali s.

D. Metode PeneliƟan

Dalam peneli an digunakan beberapa yang

berkaitan

dengan

na

pendekatan

pengumpulan data dan informasi; analisis; serta penyajian. Jenis dari peneli an hukum

116

1. Urgensi Pembaharuan Regulasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

ini adalah peneli an yuridis norma f.9

Dalam konteks pembangunan hukum,

Peneli an yuridis norma f yaitu berupa

kegiatan pengadaan barang/ jasa pemerintah

peneli an kepustakaan (library research)

di njau dari perspek f hukum Indonesia,

Jur 9

E. Pembahasan

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hal. 26.


rupiah.13 Kedua, pengadaan barang dan jasa

sebagai berikut: pertama, pengadaan barang

pemerintah merupakan sektor signifikan

dan jasa pemerintah memiliki ar strategis

dalam

dalam proteksi dan preferensi bagi pelaku

Ke ga sistem pengadaan barang dan jasa

usaha dalam negeri.10 Hal ini dapat dilihat

pemerintah

dari besaran alokasi anggaran pengadaan

prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik

barang/jasa pemerintah yang mencapai

akan mendorong efisiensi dan efek fitas

persentase

Anggaran

belanja publik sekaligus mengondisikan

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

perilaku ga pilar yaitu pemerintah, swasta

Se ap tahun, sektor pengadaan barang

dan masyarakat dalam penyelenggaraan good

dan jasa pemerintah membelanjakan dana

governance. Keempat, bahwa ruang lingkup

yang cukup besar. Anggaran untuk sektor

pengadaan barang dan jasa pemerintah

ini dalam APBN tahun anggaran 2001, dak

melipu

kurang dari Rp.66,57 triliun atau (20% dari

aspek dalam pembangunan bangsa.

pertumbuhan

yang

mampu

ekonomi,14

menerapkan

ing

dari

upaya

berbagai sektor dalam berbagai

ind

signifikan

BP HN

pen ng dengan argumentasi

memiliki ar

12

sampai dengan 1990-an pengadaan barang/

pengadaan barang dan jasa pemerintah. Nilai

jasa pemerintah diatur oleh Keppres Nomor 12

tersebut belum termasuk belanja oleh Badan

Tahun 1979, Keppres Nomor 16 Tahun 1994,

Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik

dan Keppres Nomor 18 Tahun 2000. Pada

Daerah (BUMN/BUMD) maupun Anggaran

prinsipnya keputusan-keputusan presiden

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).11

tersebut mengatur administrasi pengadaan,

Belanja Pemerintah tahun 2005 mencapai

kebijakan perlindungan kepada perusahaan

97 triliun (25% dari APBN).12 Sementara itu,

“pribumi”,

Rancangan APBN 2007, pendapatan negara

setempat, dan kebijakan untuk mendorong

diprediksikan sebesar 693 triliun rupiah

penggunaan produksi dalam negeri dan

dan belanja negara mencapai 726,3 triliun

perluasan lapangan kerja. Permasalahan-

perusahaan

nasional

dan

World Trade Organization on Government Procurement: The Plurilateral Agreement Overview of the Agreement of Government Procurement., 2005. hal. 2. Latar Belakang Kebijakan dikeluarkannya Keppres Nomor 80 Tahun 2003, tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, hal. 1. Laporan Sementara Realisasi APBN Tahun Anggaran 2005, Periode 1 Januari 2005 sampai dengan 30 Desember 2005 (Jakarta: Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan RI, 2006). Iman Sugema, ”Anggaran Tidak Memberi Ruang Untuk Menstimulasi Pertumbuhan Ekonomi” (Jakarta: INDEF, 2006). Latar Belakang Kebijakan dikeluarkannya Keppres No. 80 Tahun 2003, Kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi berkisar 0,6% pada tahun 2001 (Pertumbuhan ekonomi tahun 2001 sebesar 3,44%), pada tahun 2002 sebesar 0,74, dengan angka pertumbuhan ekonomi 3,66%. Mengingat betapa besarnya nilai pengadaan dan sumbangannya pada perekonomian serta banyak pihak yang terlibat dalam proses pengadaan yang baik akan berdampak luas bagi perubahan perilaku, baik pada jajaran birokrasi, maupun kalangan pelaku usaha dan masyarakat pada umumnya

Jur

13

(23% dari APBN), dibelanjakan melalui proses

lR ec hts V

11

Pada masa orde baru yaitu pada 1970-an

na

10

APBN), tahun 2002 sekitar Rp78,15 triliun

14

117


intellegent people, baik dengan sendirinya

pelaksanaan keputusan-keputusan presiden

maupun dengan bantuan lawyer tentang apa

dimaksud di antaranya adalah: 1) peraturan/

yang diharuskan menurut hukum.

BP HN

permasalahan pokok yang muncul dari

pengaturan yang ada kurang memadai lagi

Kedua, harus adanya akses secara

menghadapi tantangan dengan semakin

bebas dan fair terhadap informasi sehingga

besarnya volume APBN dan APBD yang

tercipta transparansi, dan ke ga, pembuat

semakin meningkat dan dampaknya terhadap

keputusan dalam hal ini pemerintah harus

pertumbuhan ekonomi, 2) masih ngginya

mentaa

aturan

dan

menegakkannya.

Berdasarkan elemen-elemen di atas, bahwa

APBD, 3) Adanya ke dakjelasan pengaturan

pembangunan hukum yang mempunyai level

dan

benturan

aturan

yang

ing

ngkat kebocoran dalam pelaksanaan APBN/

nggi harus mengandung hal-hal berikut ini:

mengatur

pengadaan barang/jasa pemerintah, dan 4)

……..clear, known laws, widespread informa on concerning what ever it is the law treats; decision-makersaccountability for, independence form, decisions results-comprises predictability and form of the founda on for rule-based behavior throughout society.16

diperlukannya kebijakan dalam menghadapi

ind

tantangan ke depan seper : liberalisasi

perdagangan dan Government Procurement Aggreement dalam Panel WTO.

Menurut Luhmann, hukum modern kegiatan

bisnis,

ekonomi

Secara ekonomi, fakta telah membuk kan

dan kegiatan lainnya melalui penciptaan

bahwa masyarakat yang berdasarkan rule

struktur yang terukur (calculable structure)

of law lebih efisien daripada berdasarkan

dari suatu ekspektasi sehingga hukum

tradisi atau patronage based system, dan di

mampu memerankan sebagai “condi onal

Indonesia, hukum masih bersifat personalised

programming” yang secara norma f dapat

dan patronage based.17

lR ec hts V

memfasilitasi

dikatakan bahwa jika kondisi tertentu

mengiku dan menciptakan suatu condi onal

pengaturan hukum yang jelas dan mampu

programming

memenuhi perkembangan pasar, sehingga

yang

harus

memenuhi

pihak yang terlibat dalam proses pengadaan

secara reasonable jelas sehingga para

tersebut. Pengadaan barang/jasa pemerintah

aktor akan mengetahui kosekuensi yang

baik berdasarkan hukum nasional maupun

di mbulkan, selain itu hukum harus cukup

hukum internasional harus berdasarkan

jelas untuk menginformasikan pesan pada

persaingan sehat, transparansi, efisiensi dan

na

118

prinsip kepas an hukum diperoleh oleh para

Pertama, hukum harus diketahui dan

Jur 17

pengadaan

barang/jasa pemerintah maka diperlukan

persyaratan sebagai berikut:

16

pengaturan

terpenuhi, maka konsekuensi tertentu akan

15

15

Terhadap

Luhman, Niklas, A Sociological Theory of Law, Elizabeth King and Martin Albrow (ed). Martin Albrow (London: Routledge & Kegan Paul, 1985), hal.184. Ibid. hal. 184. Ibid. hal. 185.


jasa.18 Ketatnya tata cara pengadaan barang

internasional di bidang pengadaan barang dan

dan jasa pemerintah, ketakutan Pejabat

jasa pemerintah (government procurement)

terhadap pengusutan polisi, jaksa dan Komisi

perlu diketahui perkembangannya, dengan

Pemberantasan Korupsi (KPK), serta proses

alasan sebagai berikut:

tender yang memakan waktu cukup lama,

a.

Dalam jaman globalisasi dan era per-

mulai dari pengumuman tender, tahap pra

dagangan bebas, masyarakat Indonesia

kualifikasi, pasca kualifikasi, sampai dengan

mau

per-

pengumuman pemenang tender, menjadi

kembangan dan kemajuan yang terjadi

indikasi lemahnya penyerapan anggaran

di dunia, termasuk perkembangan dalam

tersebut.

ing

dak mau harus mengiku

BP HN

nondiskriminasi. Dalam konteks regulasi

bidang pengadaan barang dan jasa.

kerja, tradisi, dan perilaku birokrasi menjadi

bebas menuntut pemberlakukan tata

permasalahan yang potensial menghambat

cara

yang

pemerintah yang bersih. Hal ini mengingat

berlaku secara internasional. Dengan

penyimpangan/pelanggaran dalam penga-

demikian semua pihak harus memahami

daan adalah buruknya kualitas barang dan

dan mempelajarinya agar kita dapat

jasa yang dihasilkan sehingga

bersaing dalam era globalisasi dan

melayani kepen ngan publik secara efek f

perdagangan babas tersebut;

dan efisien, sehingga masyarakat menjadi

pengadaan

barang/jasa

ind

Dalam era globalisasi dan perdagangan

lR ec hts V

b.

Dengan perkataan lain, mekanisme

dak dapat

pihak yang paling dirugikan.

barang dan jasa yang baik merupakan alat

Pengadaan barang dan jasa di lingkungan

publik di seluruh sektor dan merupakan

pemerintah sering kali bermasalah dan terjadi

instrumen dalam membangun tata kelola

berbagai macam penyimpangan, baik dari segi

yang balk dan tata pemerintahan yang

kualitas barang yang dak sesuai, maupun

baik.

adanya unsur Korupsi, Kolusi dan Nepo sme

terjadi dalam pengadaan barang dan jasa

(KKN) antara pejabat pemerintah dengan

akan meningkatkan angka kemiskinan dan

para penyedia barang dan jasa. Banyaknya

menyebabkan

penyimpangan tersebut, justru dinilai oleh

ngunan akibat penyelewengan uang negara

banyak kalangan menyebabkan rendahnya

di luar kepen ngan rakyat. Selain itu juga

penyerapan anggaran pengadaan barang dan

akan menciptakan perilaku buruk yang

Jur

na

2. P e r m a s a l a h a n - P e r m a s a l a h a n Implementasi Regulasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

18

Undang-undang

tentang

pengadaan

yang tepat untuk penerapan kebijakan

Sebaliknya,

penyimpangan

ke dakmerataan

yang

pemba-

Sebagai contoh realisasi belanja negara, khususnya belanja barang dan modal. pada Mei 2007 realisasi belanja barang dan modal cuma 15% meningkat jadi 37,8% pada Juni. Bahkan memasuki triwulan terakhir realisasinya baru 58%, baru setelah November dana yang dibelanjakan mencapai Rp 604,15 triliun atau 80% dari total belanja di APBN Perubahan 2007 Rp 752,4 triliun.

119


kementerian negara/lembaga masih saja

sehat karena didasari dengan penyuapan,

terus terjadi. Berdasarkan data dari Laporan

bukan karena kualitas dan manfaat. Untuk

Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun

sektor swasta, penyimpangan dalam peng-

anggaran 2006 dan 2007, realisasi belanja

adaan barang dan jasa berdampak pada

pemerintah pusat yang sebagian dilaksanakan

ke dakadilan, ke dakseimbangan, dan iklim

oleh kementerian negara/lembaga maupun

kompe si usaha yang dak sehat. Hal ini akan

dana yang ditransfer ke daerah berupa

berdampak pada

ngginya harga pasaran

dana perimbangan, belum mencerminkan

karena banyak perusahaan kompe tor yang

persentase yang menggembirakan berda-

gulung kar akibat dak mampu membayar

sarkan periode per semester.

ing

BP HN

dak

mendorong persaingan usaha yang

suap.

Salah satu alasan yang dikemukakan

Banyak permasalahan yang mengemuka

berkaitan

dengan

rendahnya

realisasi

belanja barang adalah ketatnya tata cara

mulai dari daya serap anggaran yang rendah19

pengadaan barang dan jasa pemerintah yang

yang selalu terkonsentrasi pada akhir tahun

tertuang di Keppres Nomor 80 Tahun 2003

anggaran, sampai kepada penyimpangan

tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan

proses pengadaan yang berakibat pada

Barang/Jasa Pemerintah.20 Banyak pejabat

kerugian Negara. Meskipun undang-undang

yang berwenang kerap merasa takut melihat

tentang keuangan negara dan perangkat

makin banyaknya pengadaan barang dan jasa

undang-undang tentang perbendaharaan

yang menjadi kasus pengusutan polisi, jaksa

negara telah dilaksanakan, namun masalah

dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).21

lambatnya penyerapan dana APBN oleh

Selain itu proses tender yang memakan waktu

20

Jur

21

Sebagai ilustrasi, misalnya realisasi anggaran hingga Mei 2009 penyerapan anggaran belanja negara mencapai Rp.286,95 triliun atau 27,67 persen. Angka serapan anggaran ini dinilai rendah karena masih terdapat surplus cash yang cukup banyak, yaitu mencapai Rp.69,210 triliun. Hal ini tidak jauh berbeda, jika dibandingkan penyerapan Anggaran belanja pemerintah pusat dalam semester I tahun 2008 mencapai Rp 246.860,9 miliar atau menyerap 35,4 persen (mengalami peningkatan sebesar 1,7 persen dari realisasi semester I tahun 2007) dari pagu alokasi anggaran belanja pemerintah pusat yang ditetapkan dalam APBN-P 2008 sebesar Rp. 697.071,0 miliar. Bila dibandingkan dengan realisasi anggaran belanja pemerintah pusat dalam periode yang sama • semester I tahun 2007 sebesar Rp. 168.675,4 miliar, maka realisasi anggaran belanja pemerintah pusat dalam semester I tahun 2008 tersebut berarti mengalami peningkatan sebesar Rp78.835,0 miliar atau sekitar 46,9 persen. Sumber: http://www.lkpp.go.id/v2/diskusi-post.php? id=12&tid=2. Seorang Pengamat ekonomi dari Institute for Development Economy and Finance, Aviliani, menyatakan, Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 tahun 2003 menjadi salah satu faktor penyebab lambatnya serapan dana APBN 2009 oleh sejumlah departemen. Keppres tersebut membuat proses pengadaan barang dan proyek baru bisa selesai dalam waktu delapan bulan sementara proyek departemen seharusnya sudah dijalankan. Kasus-kasus pengadaan barang dan jasa yang dewasa ini dalam penyelidikan Kepolisian, Kejaksaan dan KPK, misalnya adalah Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran dan Ambulans yang terjadi di berbagai provinsi di Indonesia yang melibatkan Gubernur. Disamping itu juga, terdapat kasus pengadaan Radio Komunikasi di Departemen Kehutanan yang kasusnya meluas tidak terkendali. Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tau iequrrahman Ruki, pada awal Januari 2007, mencatat 75% kasus korupsi berkaitan dengan procurement. Hal ini sejalan dengan laporan Country Procurement Assessment Report pads 2001, bahwa belanja pengadaan di Indonesia bocor 10-50%. Salah satu celah terjadinya kerugian negara dari kegiatan procurement adalah payung hukum yang kurang memadai.

na

19

lR ec hts V

ind

dalam proses pengadaan barang dan jasa,

120


sehat. Hal ini terjadi karena adanya aturan

tahap pra kualifikasi, pasca kualifikasi, sampai

yang harus memprioritaskan the least bidder,

dengan pengumuman pemenang tender.

sementara tawaran harga di bawah 60% dari

BP HN

cukup lama, mulai dari pengumuman tender,

patokan nilai proyek hampir bisa dipas kan

persyaratan

standar mutunya rendah; (2) Spesifikasi teknis

tender oleh kantor pemerintah yang harus

barang yang susah ditemukan di pasar, yang

diumumkan ke publik dalam bentuk iklan

cenderung ke produk tertentu; (3) Sub kontrak,

dan semua perusahaan peserta tender

yang seharusnya pemerintah bisa menolak

harus diverifikasi. Aturan ini, ternyata dalam

tender yang dikontrakkan lagi ke pihak lain.

realisasinya dinilai justru memperlambat

Jika pengawasannya dak benar, maka akan

kerja departemen, apalagi jika perusahaan

terjadi peyimpanganpenyimpangan.23 Selain

yang kalah tender menuntut ke pengadian.

dalam proses pengadaan barang dan jasa

Meskipun

untuk

ini, beberapa faktor dan hal yang berpotensi

menjamin penyelenggaraan tender yang

meningkatkan resiko korupsi adalah sebagai

transparan dan akuntabel, namun lamanya

berikut:

satu

yang

misalnya

aturan

ini

ditujukan

ind

menghambat,

proses

ing

dinilai

Salah

proses tender akan memperlambat kerja kementerian/ lembaga pemerintah yang sudah

mempergunakan

lR ec hts V

seharusnya

anggaran untuk menjalankan proyek publik.

Seper

telah disebutkan sebelum-

nya, bahwa sering terdapat kecende-

kementerian/ lembaga pemerintah memiliki

rungan bahwa belanja barang dan jasa

hak preroga f untuk menetapkan pemenang,

dilakukan pada akhir tahun anggran.

yang menutup kemungkinan perusahaan

Belanja yang mendesak pada akhir ta-

yang kalah tender

hun anggaran ini, sering menjadi subyek

dak perlu menuntut proses

terjadinya penyimpangan. Hai ini terjadi,

tender berlangsung jujur dan transparan.22

karena transaksi pada periode ini kurang

Permasalahan ini diperparah oleh terbitnya

diawasi secara ketat. Di banyak lembaga

aturan-aturan pengecualian atas klausul

publik, banyak dana yang dak terbelan-

dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003.

jakan hingga akhir tahun anggaran se-

pengadaan

lagi,

sepanjang

hingga mendorong pejabat di lembaga

dan jasa terdapat beberapa hal yang sering

tersebut untuk segera menghabiskannya

terjadi penyimpangan yang menimbulkan

untuk sesuatu yang sebenarnya

resiko korupsi, yaitu (1) fenomena ban ng

diperlukan. Akibatnya, banyak dana yang

harga, yang menyebabkan persaingan dak

menghilang atau dihabiskan dalam wak-

na

Dalam proses tender pengadaan barang

Jur 23

Belanja Mendesak di Akhir Tahun Anggaran

Oleh karena itu, perlu diper mbangkan agar

ke

22

a.

dak

Pendapat yang disampaikan oleh Aviliani, Kontan, tanggal 26 Desember 2007. http://cros.sip.co.id/hukumonline/ detail. asp?id=19321 &c1=Wawancara Kasus Korupsi Pengadaan Barang.

121


informasi, namun dengan penerapan

garan. Dalam situasi “darurat” tersebut,

yang lemah dapat menimbulkan peluang

biasanya proses tender dilakukan dengan

untuk memanipulasi informasi. Oleh se-

penunjukan langsung meski sebenarnya

bab itu, transparansi dan kebebasan atas

proses tender terbuka masih memung-

informasi merupakan komponen pen ng

kinkan.

dalam upaya mengurangi terjadinya ko-

BP HN

tu singkat menjelang akhir tahun ang-

rupsi. Akses informasi perlu disediakan b.

Masa Tanggap Darurat Saat Bencana Alam

secara efisien dan layak, misalnya penggunaan situs internet, atau pengumuman

Pengadaan barang dan jasa saat

ing

di radio dan sebagainya.

terjadi bencana beresiko terjadi korupsi, karena adanya jumlah dana yang besar

d.

Standarisasi dokumen tender dan

dan harus dibelanjakan secara cepat menanggulangi

pengadaan lainnya akan lebih mudah

permasalahan

ind

untuk

Standarisasi Dokumen Tender

dipredikasi dan lebih sistema s. Bila

kemanusiaan. Resiko korupsi muncul

proses

dak ada standarisasi dokumen tender

pengadaan barang dan jasa, dan adanya

akan menimbulkan upaya manipulasi

tekanan agar bantuan dikirim secepatnya

yang menyebabkan kerancuan dalam

kepada korban yang membutuhkan.

pengambilan keputusan.

oleh

sulitnya

lR ec hts V

disebabkan

Masalah korupsi yang terjadi saat situasi

darurat

adalah

pengelolaan

prioritas bantuan yang membutuhkan buk

transaksi dan hal lain seper

efisiensi.

karena

itu,

perlu

kecenderungan

untuk

menentukan peserta tender tertentu sebagai

pemenang

beresiko

proses pengadaan barang dan jasa dan

dengan memberikan jaminan terhadap

biasanya diiku

sistem manajemen yang dilakukan secara

biaya pembelian. Jika peserta tender telah

benar, akuntabel dan transparan.

ditetapkan, pen ng untuk memas kan

Kurangnya Akses Informasi

Jur

ngkat

akan

harus dapat mengurangi resiko korupsi

kan kebijakan mengenai kebebasan atas

122

Adanya

mengurangi

Meski pemerintah telah mengeluar-

24

Penetapan Peserta Tender

pengaturan khusus yang secara esensial

na

c.

Oleh

e.

fairness

dalam

dengan peningkatan

proses tersebut dilakukan secara bersih dan jelas serta mengiku administra f

menurut

peraturan

aturan-aturan

24

yang berlaku.

Misalnya, jika negara atau organisasi untuk pengadaan barang lokal dengan menyertakan calon kontraktor atau supplier yang telah dipilih -- diperbolehkan oleh Bank Dunia kepada negara berkembang- maka sejak awal negara atau organisasi tersebut harus terbuka dan menjelaskan tentang siapa dan jumlah persentase pemilihan talon kontraktor yang dipilih.


Keikutsertaan Perusahaan Milik Pejabat Publik

g.

Keikutsertaan Perusahaan “Boneka”

BP HN

f.

Perusahaan-perusahaan

Jika perusahaan peserta tender

biasanya

berbadan

hukum

boneka resmi,

dimiliki oleh pejabat publik, maka sistem

namun

transparansi dan akuntabilitas dak dapat

dan hanya dibuat untuk membantu

dipas kan berjalan dengan baik, karena

menyembunyikan iden tas pemiliknya.

sering terjadi kepemilikan perusahaan

Selain itu, sub kontraktor dilakukan

dak diperiksa terlebih dahulu. Oleh

untuk membuat perjanjian yang kolu f

sebab itu, diperlukan persyaratan khusus,

antar sesama peserta tender. Bank

bahwa seluruh peserta tender mendapat

Dunia

dak beroperasi secara ak f

ing

mengindikasikan

perlakuan sama. Lebih lanjut juga

tanda-tanda

keterlibatan perusahaan semacam ini

diperlukan informasi tentang struktur

dalam tender, antara lain:

kepemilikan resmi perusahaan dalam

1) Ke dakjelasan bentuk pekerjaan

dokumen tender. Beberapa tanda potensi

ind

sebagai sub kontraktor pada proyek

resiko yang harus diperha kan mengenai

besar;

2) Perusahaan tersebut terda ar da-

agar dapat diambil langkah-langkah

lam yuridiksi yang memperbolehkan

pencegahannya, adalah:

kerahasiaan

lR ec hts V

status kepemilikan resmi perusahan

1) Perusahaan

dengan

struktur

kepemilikan dak jelas, tetapi sering memenangkan

kontrak-kontrak

besar pemerintah;

2) Anggota keluarga dari pejabat nggi publik yang memegang kepemilikan dan memegang peran dalam sebuah perusahaan; 3) Kelompok

masyarakat

yang

berhubungan dekat (kolega) dengan pejabat publik atau kelompok bisnis

na

yang dipimpin oleh pejabat publik; dan

4) Pejabat publik kerap datang atau

Jur

berhubungan perusahaan.

dengan

pemilik

kepemilikan

dan

pengelolanya; 3) Perusahaan menghendaki pembayaran faktur secara rahasia yang diatur secara hukum; 4) Adanya pekerjaan yang terselubung dalam portofolionya; 5) Struktur kepemilikan terdiri dari kantor hukum atau kelompok bisnis; 6) Minimnya fasilitas yang dimiliki perusahaan; Jalur komunikasi untuk perusahaan

berupa tempat

nggal perorangan atau

layanan mesin penjawab telepon; dan Tidak adanya catatan kinerja dalam database perusahaan. Pengaturan pengadaan barang dan jasa yang baik merupakan alat yang tepat untuk penerapan kebijakan publik di seluruh

123


3) Pembebanan kewajiban keuangan

sektor dan merupakan instrumen dalam

kepada

tata pemerintahan yang baik. Sebaliknya,

pembelanjaan

korupsi dalam pengadaan barang dan jasa

modal yang

akan dan

meningkatkan

angka

menyebabkan

dak

kemiskinan

atas

atau

penanaman

dak diperlukan atau

bermanfaat

yang

secara

ekonomi biasanya bernilai sangat

ke dakmerataan

besar; dan

pembangunan akibat penyelewengan uang negara diluar kepen ngan rakyat. Selain itu

4) Pembebanan atas biaya perbaikan

juga akan menciptakan perilaku buruk yang

awal kepada pemerintah yang kerap

mendorong persaingan usaha yang

diiku dengan berbagai alasan biaya

ing

dak

perawatan.

sehat karena didasari dengan penyuapan, bukan karena kualitas dan manfaat. Untuk sektor swasta, korupsi dalam

b) Dampak Ekonomi

Dampak ekonomi dapat terdiri

pada

ke dakadilan,

ind

pengadaan barang dan jasa akan berdampak

atas beban kepada pemerintah untuk

ke dakseimbangan,

biaya

Akibatnya, harga pasaran akan menjadi nggi,

peminjaman hutang untuk investasi atau

karena banyak perusahaan kompe tor yang

pembelanjaan, yang

gulung kar akibat dak mampu membayar

secara benar demi kepen ngan ekonomi

suap.

negara. Lebih jauh, dampak ekonomi

lR ec hts V

dan iklim kompe si usaha yang dak sehat.

Dari permasalahan di atas akan me-

pelaksanaan,

perawatan

dan

dak digunakan

dapat terjadi apabila ngkat penanaman

munculkan berbagai dampak yang merugikan,

modal

berikut ini di sajikan beberapa dampak akibat

akibat

ngginya angka korupsi yang

prak k menyimpang dalam pengadaan

dapat

mengancam

barang dan jasa di pemerintah:

bisnis, sehingga kelak mempengaruhi

a)

terus

berkurang

sebagai

penyelenggara

pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja.

Dampak Finansial

Dampak Finansial dapat terdiri dari: 1) Pengeluaran yang pembelanjaan, sehingga

dak pen ng

Dampak Lingkungan Korupsi dalam pengadaan barang

untuk

dan jasa dapat mengakibatkan dampak

investasi,

jasa,

buruk bagi lingkungan. Karena proyek-

pendapatan

negara

menjadi rendah;

Jur

c)

mahal

biaya

na

dengan

2) Sub perincian kualitas penyediaan

124

pemerintah

BP HN

membangun tata kelola yang baik dan

proyek yang dikerjakan, sering mengiku

dak

standarisasi lingkungan yang

berlaku. Akibat dari penolakan mengiku

atau pekerjaan dak sesuai dengan

standarisasi tersebut akan berdampak

harga yang dibayar;

kerusakan

parah

pada

lingkungan

dalam jangka panjang dan tentunya


berimplikasi

pada

ngginya

bahwa pemerintah tak dapat dipercaya.

resiko

Kemudian secara moral, masyarakat

d) Dampak pada Kesehatan Keselamatan Manusia

BP HN

masalah kesehatan.

seakan mendapat pembenaran atas

dan

ndakannya

nilai kemanusiaan.

kesehatan dan keselamatan manusia akibat

kualitas

Demikian pula dengan perusahaan

lingkungan

yang jujur, akan menjadi rugi karena

yang buruk, penanaman modal yang

kehilangan kesempatan untuk melakukan

an -lingkungan atau ke dakmampuan standarisasi

ak vitas bisnisnya, jika peserta tender

ing

memenuhi

kesehatan

yang melakukan korupsi dak mendapat

dan lingkungan. Penyimpangan yang

hukuman. Meski sesungguhnya hasil

merugikan akan menyebabkan kualitas buruk,

yang

pekerjaannya jauh lebih baik dibanding

dapat

perusahaan korup yang mengandalkan

ind

pembangunan

berdampak pada kerentanan bangunan sehingga memunculkan resiko korban. e)

Dampak pada Inovasi

pemerintah

karena dianggap dak melanggar nilai-

Resiko kerusakan dapat terjadi pada sebagai

mencurangi

dengan kualitas pekerjaan yang buruk.

3. Usaha Pemerintah Dalam Pembaharuan Regulasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

lR ec hts V

Penyimpangan, membuat kurangnya

korupsi untuk mendapatkan tender

kompe si yang akhirnya mengarah kepada kurangnya daya inovasi. Perusahaanperusahaan yang bergantung pada hasil

korupsi tak akan menggunakan sumber dayanya untuk melakukan inovasi. Hal ini akan memicu perusahaan-perusahaan yang dak

dak melakukan korupsi untuk merasa

harus

menanamkan

modal berbentuk inovasi karena korupsi telah membuat mereka

dak mampu

na

Menurunnya Tingkat kepada Pemerintah

perundang-undangan

nasional khusus mengatur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang sekarang berlaku adalah Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010. Sebelum Peraturan Presiden ini diterbitkan sebagai bentuk penyempurnaan atas

pedoman

pengadaan

sebelumnya

telah berlaku Keppres Nomor 80 Tahun 2003 yang selama hampir tujuh tahun

mengakses pasar.

terakhir digunakan sebagai pedoman dalam

Kepercayaan

pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dan dalam pelaksanaanya Keppres tersebut telah

Penerapan hukum yang konsisten

mengalami beberapa kali perubahan. Keppres

sangat diperlukan. Ke ka orang menyadari

Nomor 80 Tahun 2003 sebagai pembenahan

bahwa pelaku korupsi di lingkungan

regulasi sebelumnya yang diatur dalam

pemerintahan

Keppres Nomor 18 Tahun 2000 tentang

Jur

f)

Peraturan

dak dijatuhi hukuman

yang memadai, mereka akan menilai

125


Sejak dimulainya REPELITA I pada

dalam pelaksanaanya terdapat berbagai

tahun 1969 sampai tahun 1999 tercatat

kekurangan yang perlu di sempurnakan,

ada 16 Keppres tentang hal tersebut yang

sehingga kembali diadakan penyempurnaan

sebagian pasal-pasalnya mengatur tentang

melalui penetapan Perpres terbaru yaitu

pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Keppres Nomor 18 Tahun 2000 Tentang

2011 telah terbit kembali perubahan Perpres

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/

Nomor 54 Tahun 2010 yaitu melalui Perpres

Jasa Instansi Pemerintah mengatur ketentuan-

Nomor 35 Tahun 2011 yang poin perubahan

ketentuan tentang (i) ketentuan umum

penunjukan

pengadaan barang dan jasa yang mencakup,

langsung jasa konsultasi dalam keadaan

penger an, maksud dan tujuan, prinsip

tertentu serta kriteria keadaan tertentu.

dasar, e ka dan ruang lingkup pengadaan

mencakup

tentang

ing

Nomor 54 Tahun 2010, yang pada tahun

hanya

barang dan jasa (pengadaan barang dan jasa

tahun 2003 telah mencakup perubahan

di lingkungan pemerintah pusat, propinsi,

kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah

kabupaten/kota serta BUMN dan BUMD), (ii)

antara lain:

ketentuan pelaksanaan pengadaan barang

Mengurangi ekonomi biaya

ind

Sebenarnya pada Keppres Nomor 80

a.

nggi dan

dan jasa termasuk ketentuan tentang metode pengadaan, sanggahan, pelelangan gagal,

lR ec hts V

untuk meningkatkan efisiensi, b.

Meningkatkan persaingan sehat,

dan pengadaan barang dan jasa yang dibiayai

c.

Penyederhanaan Prosedur,

dengan dana pinjaman/ hibah luar negeri,

d.

Melindungi dan memperluas peluang

(iii) ketentuan tentang perjanjian/kontrak

usaha kecil/koperasi kecil,

pengadaan barang dan jasa, (iv) ketentuan

Mendorong penggunaan produksi/jasa

tentang pengawasan pelaksanaan pengadaan

dalam negeri,

serta (v) ketentuan tentang pendayagunaan

e. f.

Meningkatkan

profesionalisme

SDM

pelaksana dan pengelola proyek, g.

Konsistensi

kebijakan

pengadaan

barang/jasa pemerintah.

na

80 Tahun 2003 telah terbit Keppres Nomor 18 Tahun 2000, di mana ketentuan tentang

Jur

pengadaan barang dan jasa

dak diatur

tersendiri dalam satu Keppres akan tetapi diatur dalam beberapa pasal dan Keppres tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

produksi dalam negeri dan peran serta usaha kecil/koperasi setempat. Keppres Nomor 18 Tahun 2000 telah di-

lengkapi dengan Petunjuk Teknis Pengadaan

Sebelum munculnya Keppres Nomor.

126

BP HN

Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, namun

Barang/Jasa Instansi Pemerintah, yang memuat ketentuan lebih rinci tentang prosedur pengadaan barang, jasa pemborongan, jasa lainnya dan jasa konsultasi, pendayagunaan produksi dalam negeri, usaha kecil dan koperasi, pengawasan pemeriksaan, ser fikasi dan kualifikasi penyedia barang dan jasa. Dan sejak terbitnya Keppres Nomor 80 Tahun


2003 maka Keppres Nomor 18 Tahun 2000

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

sudah dak berlaku lagi.

tentang

Daerah

dan

BP HN

perkembangannya,

Keppres

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun

Nomor 80 Tahun 2003 ini telah mengalami

2005 tentang Pemilihan, Pengesahan

beberapa kali perubahan dan terakhir diatur

Pengangkatan,

dengan Perpres Nomor 95 Tahun 2007

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,

tanggal 23 Oktober 2007 tentang Perubahan

sehingga perlu diadakan pengadaan

Ketujuh atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003

dan pendistribusian surat suara, kartu

tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan

pemilih serta perlengkapan pelaksanaan

Barang/Jasa Pemerintah, adapun perubahan

pemilihan Kepala Daerah dan Wakil

Pemberhen an

Kepala Daerah secara cepat dengan

tersebut sebagai berikut: a.

dan

ing

Dalam

Pemerintahan

tetap

Perpres Nomor 61 Tahun 2004

mengutamakan aspek kualitas,

keamanan dan tepat waktu; dalam

Perpres ini dibentuk melengkapi

ind

rangka

percepatan

pengadaan

dan

Keppres No. 80 Tahun 2003, dikarenakan

pendistribusian perlengkapan pemilihan

pengakhiran tugas dan pembubaran

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,

badan khusus yang dibentuk untuk

dengan segera menetapkan penyedia ba-

penyehatan

rang/jasa melalui penunjukan langsung

sebagaimana

lR ec hts V

perbankan

dimaksud

dalam

Undang-undang

dengan tetap mengacu kepada kaidah-

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

kaidah yang berlaku dalam pedoman

sebagaimana

dengan

pelaksanaan

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998

Pemerintah.

telah

diubah

pengadaan

barang/jasa

harus diselesaikan dengan cepat; dan

sebagai upaya percepatan pengembalian

kekayaan negara dan menunjang per-

Perpres Nomor 70 Tahun 2005 Ditujukan

guna

memperlancar

pelaksanaan tugas Badan Pelaksana

segera menetapkan konsultan penilai

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah

melalui penunjukan langsung dengan

dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD

tetap mengacu pada kaidah-kaidah yang

dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera

berlaku dalam pedoman pelaksanaan

Utara, khususnya dalam melaksanakan

pengadaan barang/jasa Pemerintah.

kegiatan pengadaan barang/jasa untuk

na

baikan kondisi ekonomi nasional, dengan

rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi


Jur

b.

c.

Per mbangan-per mbangan

NAD dan Kepulauan Nias Provinsi dite-

Sumatera Utara (sebagaimana ditetapkan

tapkannya karena mendesaknya waktu

dalam Peraturan Pemerintah Penggan

pemilihan

Undang-Undang

Kepala Daerah dan Wakil

Daerah di tahun 2005 sesuai dengan

Republik

Indonesia

Nomor 2 Tahun 2005 tentang Badan

127


pengadaan

Kehidupan Masyarakat Provinsi Nangroe

melalui pengaturan kembali batas waktu

Aceh Darussalam (NAD) dan Kepuluan

kewajiban syarat ser fikasi bagi Pejabat

Nias Provinsi Sumatera Utara). Melalui

Pembuat Komitmen dan pani a/pejabat

penyesuaian

pengadaan dalam pengadaan barang/

Pedoman

Pelaksanaan

pelaksanaannya dapat dilakukan dengan

pemerintah

jasa pemerintah.

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sesuai kondisi yang ada, diharapkan

barang/jasa

BP HN

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan

e.


Ditujukan guna percepatan peng-

berpegang pada prinsip persaingan sehat,

adaan perumahan bagi masyarakat

ing

cepat, efek f dan efisien dengan tetap

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

transparan, terbuka dan perlakuan yang

(NAD) dan masyarakat Kepulauan Nias

adil bagi semua pihak serta akuntabel.

Provinsi Sumatera Utara yang terkena


bencana alam gempa bumi dan gelom-

ind

d.

dite-

bang tsunami oleh Badan Pelaksana

tapkannya yaitu dengan berlakunya

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD

tentang Keuangan Negara dan Undang-

dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera

lR ec hts V


Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Utara, melalui penyesuaian Pedoman

Perbendaharaan

Pelaksanaan

Negara, beberapa

Barang/Jasa

ketentuan dan is lah di dalam Pedoman

Pemerintah agar pelaksanaannya dapat

Pelaksanaan Pengadaan Barang dan

dilakukan dengan cepat, efek f dan

Jasa Pemerintah perlu diubah agar

efisien dengan tetap berpegang pada

selaras dengan kedua undang-undang

prinsip persaingan sehat, transparan,

dimaksud; peningkatkan transparansi

terbuka dan perlakuan yang adil bagi

dan

semua pihak serta akuntabel.

kompe si

dalam

pengadaan

barang/jasa pemerintah serta untuk

mewujudkan efisiensi dan efek fitas

f.

Perpres Nomor 85 Tahun 2006 Per mbangan-per mbangan

pengelolaan keuangan negara, melalui

tapkannya karena mendesaknya waktu

pengumuman

pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah

mengenai

cara

na

terhadap

tata

dite-

ketentuan

penyempurnaan

barang/

dan Wakil Kepala Daerah di Provinsi

jasa pemerintah; perolehan hasil yang

Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2006

rangka

Jur

dalam

128

Pengadaan

pengadaan

maksimal dalam pelaksanaan ser fikasi

sesuai dengan Undang-Undang Nomor

bagi Pejabat Pembuat Komitmen dan

11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan

pani a/pejabat pengadaan dalam rangka

Aceh dan Peraturan Pemerintah Nomor

meningkatkan

6

kompetensi

keahlian

Tahun

2005

tentang

Pemilihan,


dan jasa didasarkan atas Keputusan

Pemberhen an Kepala Daerah dan Wakil

Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang

Kepala Daerah, sehingga perlu dilakukan

Pedoman

pengadaan

penduduk,

Pemerintah. Namun, pengaturan ini

pengadaan dan pendistribusian surat

dinilai sangat fragmenta f dan dak dapat

suara, kartu pemilih, serta perlengkapan

mengiku perubahan yang berlangsung

pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah

demikian cepat. Di samping itu, Keputusan

dan Wakil Kepala Daerah secara cepat

Presiden ini dak cukup memadai dalam

dengan tetap

mengatasi permasalahan-permasalahan

kartu

tanda

mengutamakan aspek

kualitas, keamanan dan tepat waktu; dan guna percepatan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,

barang dan jasa, sehingga diperlukan perubahan-perubahan yang mengatur pengadaan barang dan jasa, sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan

barang/jasa melalui penunjukan langsung

transparansi

dengan tetap mengacu pada kaidah-

pengadaan barang dan jasa.

kaidah yang berlaku dalam pedoman pengadaan

barang/jasa

lR ec hts V

pelaksanaan Pemerintah. g.

Barang/Jana

mbul dalam proses pengadaan

ind

dengan segera menetapkan penyedia

yang

Pelaksanaan

ing

Pengangkatan,

BP HN

dan

Pengesahan



dite-

dan

kompe si

dalam

Oleh sebab itu, pada tanggal 6

Agustus 2010 telah ditetapkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

Barang/Jasa

Pemerintah

yang diharapkan membawa perubahanperubahan ke arah:

tapkannya dalam rangka peningkatan

a. Menciptakan iklim yang kondusif

derajat kesehatan masyarakat melalui

untuk persaingan sehat, efisiensi

pengadaan obat dan alat kesehatan

belanja negara dan mempercepat

yang perlu didukung dengan jaminan,

pelaksanaan

ketersediaan obat generik dan alat

(debo lenecking);

kesehatan; dan percepatan pengadaan

APBN/APBD

b. Memperkenalkan aturan, sistem, metoda

generik, dengan segera menetapkan

lebih

penyedia barang/jasa melalui penunjukan

memperha kan good governance;

na

dan pendistribusian bahan dan obat

dan

sederhana

prosedur

yang

dengan

tetap

c.

kaidah-kaidah

d. Memberikan Klarifikasi Aturan;

Jur

langsung dengan tetap mengacu pada pedoman

yang

berlaku

pelaksanaan

dalam

pengadaan

barang/jasa Pemerintah. Sampai

dengan

Memperjelas konsep swakelola;

e. Mendorong tumbuh

Agustus

terjadinya suburnya

inovasi, ekonomi

2010,

pengaturan tentang pengadaan barang

129


efisien dan efek f, terbuka dan bersaing,

stratetgis;

transparan dan akuntabel.

BP HN

f.

krea f serta kemandirian industri

Hadirnya Perpres Nomor 54 Tahun 2010

Memperkenalkan sistem Reward &

beserta perubahannya

Punishment yang lebih adil.

Perpres Nomor 35

Tahun 2011 adalah dalam rangka memberi Upaya pembaharuan melalui penerbitan

kesempatan kepada pengusaha untuk ikut

Perpres No 54 Tahun 2010 yang pada saat

dalam proses pengadaan barang pemerintah.

diterbitkan masih dimungkinkan berlakunya

Dengan adanya Perpres tersebut diharapkan

Keppres 80 Tahun 2003 sampai dengan

ada

sebelum tahun 2011. Perpres Nomor 54 Tahun

pemerintah pusat dan pemerintah daerah,

2010 tersebut merupakan revisi atas Keppres

selain menghindari terjadinya tumpang

keuangan

antara

ing

perimbangan

ndih dalam pengadaan barang/jasa.

Nomor 80 Tahun 2003 yang menjadi acuan

Selain itu kebijakan umum pengadaan

pelaksanaan pengadaan jasa pemerintah

barang/jasa pemerintah juga dimaksudkan

dapat menciptakan iklim yang kondusif untuk

untuk mendorong peningkatan penggunaan

persaingan sehat, efisiensi belanja negara

produksi dalam negeri, memperluas lapangan

dan mempercepat pelaksanaan APBN/APBD

kerja dan mengembangkan industri dalam

serta mendorong terjadinya inovasi, tumbuh

negeri meningkatkan peran serta usaha kecil

suburnya ekonomi krea f serta kemandirian

termasuk koperasi dan kelompok masyarakat

industri strategis dan yang terpen ng adalah

dalam

meminimalisir mul tafsir serta hal-hal yang

menyederhanakan ketentuan dan tata cara

belum jelas dalam Keppres terdahulu.

untuk mempercepat proses pengambilan

lR ec hts V

ind

selama ini. Dengan Perpres ini diharapkan

barang/jasa,

serta

Menurut Lembaga Kebijakan Pengadaan

keputusan dalam pengadaan barang/jasa,

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai

sesuai dengan prinsip dasar Pelaksanaan

satu lembaga yang berwenang dalam hal

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu

membuat regulasi di bidang pengadaan

efisien, efek f, terbuka, bersaing, transparan,

barang dan jasa substansi aturan pengadaan

dan adil/ dak diskrimina f serta akuntabel. Dari uraian di atas terlihat bagaimana

dari sebelumnya. Sebab aturan baru ini

fleksibelnya ketentuan pengadaan barang

menyangkut perubahan struktur maupun

dan jasa. Hal ini ditujukan dak lain untuk

substansi pengaturannya. Dengan demikian,

memenuhi kebutuhan pemerintah dan guna

kita akan melahirkan aturan baru” pengadaan

menghindari ditabraknya prinsip pengadaan

barang/jasa tanpa meninggalkan prinsip-

yang ada, dan yang paling pen ng adalah

prinsip good governance yang telah dianut

adanya

oleh Keppres Nomor 80 Tahun 2003, seper

pengadaan barang dan jasa.

na

barang dan jasa ini lebih komprehensif

Jur 130

pengadaan

kepas an

hukum

atas

proses


permasalahan

E. Penutup

menghambat

bermasalah dan terjadi berbagai

urgen agar mampu memenuhi

macam penyimpangan, baik dari segi

sehingga

kualitas barang yang

prinsip kepas an hukum diperoleh

Kolusi dan Nepo sme (KKN) antara

proses pengadaan tersebut. Kegiatan

Indonesia, memiliki ar pen ng de-

penyedia barang dan jasa. Ketatnya tata Cara pengadaan barang dan jasa pemerintah, ketakutan Pejabat terhadap pengusutan polisi, jaksa

ind

ngan argumentasi sebagai berikut:

pejabat pemerintah dengan para

ing

di njau dari perspek f hukum

pertama, pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki ar dalam

proteksi

dan

dan Komisi Pemberantasan Korupsi

strategis

(KPK), serta proses tender yang

preferensi

memakan waktu cukup lama, mulai

lR ec hts V

bagi pelaku usaha dalam negeri.

dari pengumuman tender, tahap pra

Kedua, pengadaan barang dan jasa

kualifikasi, pasca kualifikasi, sampai

pemerintah merupakan sektor sig-

dengan pengumuman pemenang

nifikan dalam upaya pertumbuhan

ekonomi, Ke ga sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah yang mampu

menerapkan

baik akan mendorong efisiensi dan efek vitas belanja publik sekaligus yaitu

pemerintah,

ga pilar

swasta

dan

na

masyarakat dalam penyelenggaraan good governance. Keempat, bahwa ruang lingkup pengadaan barang dan

Jur

jasa pemerintah melipu berbagai sektor dalam berbagai aspek dalam pembangunan bangsa.

b. Mekanisme perilaku

kerja, birokrasi

tradisi,

dan

menjadi

tender,

yang

menyebabkan

lemahnya

penyerapan

anggaran

juga merupakan masalah yang perlu

prinsip-

prinsip tata pemerintahan yang

mengondisikan perilaku

dak sesuai,

maupun adanya unsur Korupsi,

oleh para pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/ jasa pemerintah

yang

di lingkungan pemerintah sering kali

pengaturan barang dan sangat pasar,

pemerintah

bersih. Pengadaan barang dan jasa

a. Perubahan yang dinamis dalam

perkembangan

potensial

BP HN

1. Kesimpulan

yang

diselesaikan. c.

Usaha pemerintah untuk melakukan pembaharuan peraturan terlihat dari banyaknya perubahan yang terjadi atas peraturan tentang pengadaan barang

dan

jasa.

perundang-undangan khusus

mengatur

Peraturan nasional pelaksanaan

pengadaan barang dan jasa yang sekarang berlaku adalah Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010. Sebelum Peraturan Presiden ini diterbitkan sebagai bentuk penyempurnaan

131


atas

pedoman

pengadaan

2. Saran

hampir

tujuh

tahun

terakhir

digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan

pengadaan

barang

dan jasa dan dalam pelaksanaanya Keppres tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan. Keppres Nomor 80 Tahun 2003 sebagai pembenahan regulasi sebelumnya yang diatur dalam Keppres Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pengadaan dalam

pelaksanaanya

terdapat

berbagai kekurangan yang perlu di sempurnakan, sehingga kembali

lR ec hts V

diadakan penyempurnaan melalui

penetapan Perpres terbaru yaitu Nomor 54 Tahun 2010, yang pada tahun 2011 telah terbit kembali perubahan

Perpres

Nomor

54

Tahun 2010 yaitu melalui Perpres Nomor 35 Tahun 2011 yang poin perubahan

hanya

mencakup

tentang Penunjukan Langsung Jasa Konsultasi dalam keadaan tertentu

serta kriteria keadaan tertentu. Hal ini menunjukkan fleksibilitas

na

ketentuan

pengadaan

barang

dan jasa, agar mampu memenuhi kebutuhan pemerintah sekaligus

Jur

menghindari ditabraknya prinsip pengadaan yang ada.

132

Barang dan Jasa dari sekadar Perpres menjadi undang-undang dalam rangka memberi landasan hukum yang kuat, karena pengaturan pengadaan barang dan jasa melalui suatu peraturan presiden kurang memberi landasan hukum yang kuat. Serta untuk memberi kepas an hukum, karena dengan peningkatan pengaturan pengadaan barang dan jasa dari Perpres menjadi UndangUndang akan lebih memberi kepas an hukum. Perpres 54 Tahun 2010 dari sisi

ind

Barang Jasa Pemerintah, namun

PerlupeningkatanregulasiPengadaan

ing

Nomor 80 Tahun 2003 yang selama

BP HN

sebelumnya, telah berlaku Keppres

hirarki peraturan perundang-undangan dapat dikesampingkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih nggi, diantaranya UU dan PP. Padahal substansi yang diatur dalam Perpres 54 Tahun 2010 kerap berbenturan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih nggi,

seper

UU tentang Jasa Konstruksi,

Kitab Undang-undang Hukum Perdata, UU Otonomi Daerah. Sehingga, para pelaksana pengadaan barang dan jasa kerap terkendala dalam meiaksanakan tugas

dengan

tumpang

ndihnya

peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa.


BP HN

DAFTAR PUSTAKA Bahar, Ujang, Hukum dan Pengurusan Keuangan Negara, (Jakarta: Ich ar Baru, 1987).

Black, Henry Campbel, Black Law’s Dic onary, Sixth Edi on, St Paul Minn, West Publishing Co.

Carrier, Paul J., Soverignity Under The Agreement On Government Procurement, Minneso a Journal of Global Trade, Minneso a , Winter 1997.

Dischendorfer, Mar n, The Existence and Development of Mul lateral Rules on Government Procurement Under the Framework of the WTO, Public Procurement Law Review, Ar cle

ing

Copyright (c) 2000 Sweet & Maxwell Limited and Contrutors, 2000.

Gracia, Frank J., Trade and Jus ce: Lingking The Trade Linkage Debates, University of Pennsylvania Journal of Interna onal Economic Law, Pennsylvania 1998.

Kovacs, A la, The Global Procurement Harmoniza on Ini a ve, 14 Public Procurement Review,

ind

2005.

Linarelli, John, The WTO Agreement on Government Procurement and the UNCITRAL Model Procurement Law, 1 Asian Journal. WTO & Interna onal Health and Policy, 317, 2006. Luhmann, Niklas, A Sociological Theory of Law, Elizabeth King and Mar n Albrow(ed). Mar n

lR ec hts V

Albrow, Routledge & Kegan Paul, London, 1985.

Marzuki, Peter Mahmud, Peneli an Hukum, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006). Sugema, Iman, “Anggaran Tidak Memberi Ruang Untuk Mens mulasi Pertumbuhan Ekonomi,” , INDEF, 2006.

Kontan, 26 Desember 2007.

Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta : Balai Pustaka, 2005). Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan RI, Laporan Sementara Realisasi APBN Tahun Anggaran 2005, Periode 1 Januari 2005 sampai dengan 30 Desember 2005, Jakarta, 2006.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Latar Belakang Kebijakan dikeluarkannya Keppres Nomor 80 Tahun 2003. tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, LN. Nomor 75 Tahun 1959.

na

Republik Indonesia, Keputusan Presiden R.I. Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelakasanaan Anggaran Belanja Negara.

Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 1997, tentang Lembaga Kebijakan

Jur

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Republik Indonesia,Keputusan Presiden R.I. Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah.

Republik Indonesia, Keputusan Presiden R.I. Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

133


Pemerintah.

BP HN

Republik Indonesia, Peraturan Presiden R.I. Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Republik Indonesia, Peraturan Presiden R.I. Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden R.I. Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. www.oecd.org/dataoecd/1/36/37130136 www. wto.org www.an korupsi.org/indo/index2.php?op on=com_content& do www.bpkp.go.id/viewberita.php?aksi=view&start=2101 id=1667

Jur

na

lR ec hts V

ind

www.kppu.go.id/baru/index.php?type=art&aid=251

ing

www.kpk.go.id/modules/news/ar cle.php?storyid=1259;

134

JURNAL VOLUME 1 E-BOOK.INDD - JURNAL RECHTSVINDING

Recommend Documents