Volume 1 Nomor 1 Januari-April 2012
PEMBAHARUAN REGULASI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
BP HN
(Reforma on Regula on of Goods and Services Government Procurement) Apri LisƟyanto, S.H. Analis Hukum Pada Bidang Pengembangan Hukum dan Fasilitasi Peneli an Pusat Peneli an dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional BPHN
lR ec hts V
ind
ing
Abstrak Pengadaan barang dan jasa secara ideal bertujuan untuk menjamin efisiensi, transparansi, dan keadilan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan oleh pemerintah. Dalam prak k, pelaksanaan pengadaan barang/jasa masih banyak sekadar memenuhi kewajiban administra f tanpa mempedulikan aspek substan fnya. Tulisan ini akan membahas tentang pembenahan regulasi di bidang pengadaan barang dan jasa. Melalui peneli an yuridis norma f, peneli an ini menemukan regulasi terkait dengan pengadaan barang dan jasa memiliki kelemahan, khususnya berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka mekanisme kerja, tradisi, dan perilaku birokrasi yang berpotensi menghambat terwujudnya pemerintahan yang bersih, pembaharuan peraturan perlu disesuaikan agar fleksibilitas pengadaan barang dan jasa memenuhi kebutuhan pemerintah dan sekaligus menghindari ditabraknya prinsip pengadaan yang ada. Disamping itu perlu pula adanya pembenahan terhadap regulasi di bidang Pengadaan Barang dan Jasa, yaitu dari Peraturan Presiden diubah menjadi Undang-Undang. Kata kunci: Pembaharuan, fleksibilitas, kepas an hukum, pemerintahan yang baik
na
Abstract Procurement of goods and services are ideally aimed at ensuring efficiency, transparency and fairness in the implementa on of development ac vi es by the government. In prac ce, the implementa on of the procurement of goods / services are s ll a lot just to meet the administra ve du es regardless of the substan ve aspects. This paper will discuss the reform of regula on in the field of public procurement. Through norma ve juridical research, this study found the regula ons related to procurement of goods and services have drawbacks, par cularly with regard to the implementa on mechanisms of goods / services. To address these concerns, the mechanism of ac on, tradi ons, and bureaucra c behavior that could poten ally hinder the realiza on of good governance, regulatory reform needs to be adjusted so that the flexibility of the procurement of goods and services meet the needs of government and at the same me avoiding ditabraknya exis ng procurement principles. Besides, it also needs a revamping of the regula on in the areas of Procurement, which is converted to the President of the Regula ons Act.
Jur
Key words: Reforma on, Flexibility, law certainty, good governance
113
Volume 1 Nomor 1 Januari-April 2012
telah banyak dirumuskan dalam berbagai
Pengadaan barang dan jasa pemerintah dewasa ini merupakan isu startegis dan pen ng, baik dalam prespek f perdagangan internasional, maupun dari prespek f hukum nasional dan implikasinya terhadap hukum Indonesia berdasarkan alasan-alasan sebagai
ketentuan organisasi internasional4, kelima,
BP HN
A. Pendahuluan
kesepakatan dalam forum internasional memiliki implikasi norma f maupun ekonomi yang signifikan terhadap kebijakan regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah suatu negara.5
Pengadaan barang/jasa untuk kepen-
berikut: pertama, Organisasi Perdagangan
ngan pemerintah merupakan salah satu alat
Dunia mengagendakan isu baru (new issues), dan perlakuan non diskrimina f dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai dengan persaingan dan liberalisasi sebaliknya mengambil sikap defensif dan
melakukan upaya protek f dan preferensi dalam pelaksanaan
pengadaan barang/
pengadaan barang dan jasa merupakan perdebatan panjang dan kontroversial antara
negara maju dan negara berkembang,3 keempat, terdapat polarisasi yang perlu yakni
terdesentralisasinya
ketentuan-ketentuan pengadaan barang/ jasa
pemerintah
dari
norma
hukum
internasional ke dalam norma hukum yang bersifat regional maupun bilateral yang
Jur
2
3 4
5
114
rakyat
Indonesia,
karena
pengadaan
barang dan jasa terutama di sektor publik terkait erat dengan penggunaan anggaran Negara. Yang menjadi
k pen ng dari itu
adalah urgensi pelaksanaan pengadaan yang efek f dan efisien serta ekonomis untuk mendapatkan manfaat maksimal dari penggunaan anggaran. Hal ini disebabkan karena pengadaan barang dan jasa sebagian besar dibiayai oleh keuangan Negara, baik
melalui APBN maupun non-APBN. Pengembangan sistem pengadaan barang
dan jasa pemerintah merupakan bagian pen ng dalam agenda proses transformasi mewujudkan keadilan guna membangun
www.wto.org, laporan hasil pertemuan tingkat menteri, Pada Singapore Meeting, yang diselenggarakan di Singapura pada 9-13 Desember 1996, dilanjutkan di Jenewa pada 18-20 Mei 1998; Seatle (AS), 30 November sampai 3 Desember 1999, Doha (Qatar), 10-14 November 2001; dan di Cancun Meksiko pada 10-14 September 2003, dan di Hongkong pada 2006. Paul J. Carrier, Soverignity Under The Agreement On Government Procurement, Minnesotta Journal of Global Trade, Winter 1997, hal. 85. Ibid, hal. 87. Martin Dischendorfer, The Existence and Development of Multilateral Rules on Government Procurement Under the Framework of the WTO, Public Procurement Law Review, (Sweet & Maxwell Limited and Contrutors, 2000), hal. 543. Frank J. Gracia, Trade and Justice: Lingking The Trade Linkage Debates, University of Pennsylvania Journal of International Economic Law, 1998. hal. 391.
na
1
nasional guna mensejahterakan kehidupan
lR ec hts V
jasa pemerintah,2 ke ga, liberalisasi dalam
ditelaah,
dalam rangka meningkatkan perekonomian
ind
perdagangan,1 kedua, negara berkembang
untuk menggerakkan roda perekonomian,
ing
yang salah satunya mengenai transparansi
Volume 1 Nomor 1 Januari-April 2012
akibat praktek korupsi, kolusi, dan nepo sme
dan berwibawa (good governance and
yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan
clean government). Proses transformasi
barang dan jasa pemerintah.6 Sementara
dimaksud merupakan upaya membawa
itu, hasil kajian Bank Dunia dan Bank
Indonesia dari sebuah negara dengan tata
Pembangunan Asia yang tertuang dalam
kelola pemerintahan yang buruk, karena
Country Procurement Assessment Report
merajalelanya prak k korupsi, kolusi, dan
(CPAR) tahun 2001 menyebutkan, bahwa
nepo sme (KKN), menjadi sebuah negara
kebocoran dalam pengadaan barang dan
dengan tata kelola pemerintahan yang lebih
jasa pemerintah sebesar 10-50 persen.7
baik, lebih bersih dan lebih berwibawa, dan
Kebocoran
bebas dari berbagai kepen ngan pribadi,
kondisi sosial ekonomi yang miskin, kondisi
kelompok, dan golongan.
pelayanan publik yang buruk, kekuasaan
BP HN
tatanan pemerintahan yang makin bersih
dapat
ing
ini
disebabkan
oleh
sewenang-wenang para pejabat publik,8
perubahan guna menciptakan persaingan
hukum dan peraturan yang bermacam-
usaha yang sehat, efisiensi belanja negara,
macam dengan penerapan lemah, minimnya
sekaligus public service delivery, yaitu
lembaga pengawas, relasi patron-klien, dan
dengan mewujudkan instrumen pengadaan
dak adanya komitmen dan kehendak poli k.
(procurement) yang kredibel. Perubahan
Kurangnya transparansi dan akuntabilitas
tersebut merupakan bagian dari pengelolaan
disinyalir
menjadi
dan pemanfaatan APBN dalam menunjang
penyebab
terjadinya
berjalannya fungsi pemerintahan.
korupsi
lR ec hts V
ind
Sebagai salah satu indikator kunci
Pengadaan barang dan jasa harus dapat
dilaksanakan secara efek f dan efesien
terbesar
korupsi,
sehingga
dak hanya dilakukan pada level
individu dan bisnis, bahkan poli k. Munculnya
permasalahan-perma-
serta dapat dipertanggungjawabkan, karena
salahan di atas mendorong pemerintah
potensi kerugian negara sangat besar dalam
untuk memperbaharui regulasi di bidang
proses pengadaan ini. Lebih dari 20 tahun
pengadaan barang/jasa, dengan tonggak awal
yang lalu, Begawan Ekonomi Indonesia,
yaitu dengan diterbitkannya Keppres Nomor
Profesor
Djojohadikusumo,
80 Tahun 2003 di mana prinsip reformasi
sudah mensinyalir 30-50 persen kebocoran
kebijakan umum pemerintah seper “good
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
governance” atau Tata Kelola Pemerintahan
na
Soemitro
www.kpk.go.id/modules/news/ makepdf. php? Storyid. www.antikorupsi.org/ indo/ index2. php? option=com_content&do. Korupsi sangat parah terjadi di hampir setiap relasi dengan penguasa. Sebuah studi Bank Dunia pada 1999 menyebutkan, sekitar 85,7 persen perusahaan yang disurvei mengatakan selalu atau sering kali berhadapan dengan korupsi saat berinteraksi dengan pejabat publik. Patologi pengadaan barang dan jasa pemerintah ini meliputi mark-up harga, pemerasan, penyalahgunaan wewenang, bisnis dengan orang dalam, nepotisme dan pemalsuan.
Jur
6
persoalan
7 8
115
Volume 1 Nomor 1 Januari-April 2012
untuk memperoleh data-data baik yang
operasional.
bersumber kepada berbagai data dan
BP HN
yang Baik mulai diterapkan pada tataran
informasi yang ”di release” oleh pemerintah;
barang/jasa yang bersih, akuntabel dan bebas
tulisan para ahli dalam bentuk buku,
KKN merupakan usaha pemerintah untuk
jurnal, ar kel lepas, surat kabar, maupun
mewujudkan good governance, melalui
informasi yang tersebar di dunia maya;
peneli an ini akan mengurai bagaimana
pengalaman para prak si dan pengambil
usaha pemerintah dalam memperbaharui
putusan; kebijakan dan regulasi nasional dan
regulasi di bidang pengadaan barang/jasa
internasional; dan lain-lain sebagainya yang
(government procurement).
terkait dengan proses pengadaan barang dan
ing
Keinginan untuk menciptakan pengadaan
jasa pemerintah.
C. Permasalahan
Salah
Berangkat dari latar belakang uraian di
satu
pendekatan
ciri
dari
norma f,
penggunaan
yaitu
melalui
analisis dan kajian terhadap norma-norma
diteli adalah:
terkait yang berlaku (“exis ng laws and
2.
Apa urgensi pemerintah melakukan
regula ons”).
perubahan regulasi pengadaan barang/
dipandang relevan guna menilai sejauhmana
jasa?
norma-norma yang berlaku masih mampu
lR ec hts V
1.
ind
atas, maka pokok permasalahan yang akan
norma f
mengakomodasikan
benahi sebagai upaya pembaharuan
kecenderungan khususnya pada proses
regulasi
pengadaan barang/jasa pemerintah.
pengadaan
barang/jasa
perkembangan
ini
Permasalahan apa saja yang perlu di
pemerintah? 3.
Pendekatan
dan
Analisis yang dilakukan dalam peneli an
Bagaimana usaha pemerintah dalam
ini difokuskan pada norma-norma yang
melaksanakan pembaharuan regulasi
terkait dengan hukum dan kebijakan, oleh
pengadaan barang/jasa pemerintah?
karena itu bersifat norma f-kualita f. Serta dalam penyajian hasil peneli an bersifat deskrip f anali s.
D. Metode PeneliƟan
Dalam peneli an digunakan beberapa yang
berkaitan
dengan
na
pendekatan
pengumpulan data dan informasi; analisis; serta penyajian. Jenis dari peneli an hukum
116
1. Urgensi Pembaharuan Regulasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
ini adalah peneli an yuridis norma f.9
Dalam konteks pembangunan hukum,
Peneli an yuridis norma f yaitu berupa
kegiatan pengadaan barang/ jasa pemerintah
peneli an kepustakaan (library research)
di njau dari perspek f hukum Indonesia,
Jur 9
E. Pembahasan
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hal. 26.
Volume 1 Nomor 1 Januari-April 2012
rupiah.13 Kedua, pengadaan barang dan jasa
sebagai berikut: pertama, pengadaan barang
pemerintah merupakan sektor signifikan
dan jasa pemerintah memiliki ar strategis
dalam
dalam proteksi dan preferensi bagi pelaku
Ke ga sistem pengadaan barang dan jasa
usaha dalam negeri.10 Hal ini dapat dilihat
pemerintah
dari besaran alokasi anggaran pengadaan
prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik
barang/jasa pemerintah yang mencapai
akan mendorong efisiensi dan efek fitas
persentase
Anggaran
belanja publik sekaligus mengondisikan
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
perilaku ga pilar yaitu pemerintah, swasta
Se ap tahun, sektor pengadaan barang
dan masyarakat dalam penyelenggaraan good
dan jasa pemerintah membelanjakan dana
governance. Keempat, bahwa ruang lingkup
yang cukup besar. Anggaran untuk sektor
pengadaan barang dan jasa pemerintah
ini dalam APBN tahun anggaran 2001, dak
melipu
kurang dari Rp.66,57 triliun atau (20% dari
aspek dalam pembangunan bangsa.
pertumbuhan
yang
mampu
ekonomi,14
menerapkan
ing
dari
upaya
berbagai sektor dalam berbagai
ind
signifikan
BP HN
pen ng dengan argumentasi
memiliki ar
12
sampai dengan 1990-an pengadaan barang/
pengadaan barang dan jasa pemerintah. Nilai
jasa pemerintah diatur oleh Keppres Nomor 12
tersebut belum termasuk belanja oleh Badan
Tahun 1979, Keppres Nomor 16 Tahun 1994,
Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik
dan Keppres Nomor 18 Tahun 2000. Pada
Daerah (BUMN/BUMD) maupun Anggaran
prinsipnya keputusan-keputusan presiden
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).11
tersebut mengatur administrasi pengadaan,
Belanja Pemerintah tahun 2005 mencapai
kebijakan perlindungan kepada perusahaan
97 triliun (25% dari APBN).12 Sementara itu,
“pribumi”,
Rancangan APBN 2007, pendapatan negara
setempat, dan kebijakan untuk mendorong
diprediksikan sebesar 693 triliun rupiah
penggunaan produksi dalam negeri dan
dan belanja negara mencapai 726,3 triliun
perluasan lapangan kerja. Permasalahan-
perusahaan
nasional
dan
World Trade Organization on Government Procurement: The Plurilateral Agreement Overview of the Agreement of Government Procurement., 2005. hal. 2. Latar Belakang Kebijakan dikeluarkannya Keppres Nomor 80 Tahun 2003, tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, hal. 1. Laporan Sementara Realisasi APBN Tahun Anggaran 2005, Periode 1 Januari 2005 sampai dengan 30 Desember 2005 (Jakarta: Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan RI, 2006). Iman Sugema, ”Anggaran Tidak Memberi Ruang Untuk Menstimulasi Pertumbuhan Ekonomi” (Jakarta: INDEF, 2006). Latar Belakang Kebijakan dikeluarkannya Keppres No. 80 Tahun 2003, Kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi berkisar 0,6% pada tahun 2001 (Pertumbuhan ekonomi tahun 2001 sebesar 3,44%), pada tahun 2002 sebesar 0,74, dengan angka pertumbuhan ekonomi 3,66%. Mengingat betapa besarnya nilai pengadaan dan sumbangannya pada perekonomian serta banyak pihak yang terlibat dalam proses pengadaan yang baik akan berdampak luas bagi perubahan perilaku, baik pada jajaran birokrasi, maupun kalangan pelaku usaha dan masyarakat pada umumnya
Jur
13
(23% dari APBN), dibelanjakan melalui proses
lR ec hts V
11
Pada masa orde baru yaitu pada 1970-an
na
10
APBN), tahun 2002 sekitar Rp78,15 triliun
14
117
Volume 1 Nomor 1 Januari-April 2012
intellegent people, baik dengan sendirinya
pelaksanaan keputusan-keputusan presiden
maupun dengan bantuan lawyer tentang apa
dimaksud di antaranya adalah: 1) peraturan/
yang diharuskan menurut hukum.
BP HN
permasalahan pokok yang muncul dari
pengaturan yang ada kurang memadai lagi
Kedua, harus adanya akses secara
menghadapi tantangan dengan semakin
bebas dan fair terhadap informasi sehingga
besarnya volume APBN dan APBD yang
tercipta transparansi, dan ke ga, pembuat
semakin meningkat dan dampaknya terhadap
keputusan dalam hal ini pemerintah harus
pertumbuhan ekonomi, 2) masih ngginya
mentaa
aturan
dan
menegakkannya.
Berdasarkan elemen-elemen di atas, bahwa
APBD, 3) Adanya ke dakjelasan pengaturan
pembangunan hukum yang mempunyai level
dan
benturan
aturan
yang
ing
ngkat kebocoran dalam pelaksanaan APBN/
nggi harus mengandung hal-hal berikut ini:
mengatur
pengadaan barang/jasa pemerintah, dan 4)
……..clear, known laws, widespread informa on concerning what ever it is the law treats; decision-makersaccountability for, independence form, decisions results-comprises predictability and form of the founda on for rule-based behavior throughout society.16
diperlukannya kebijakan dalam menghadapi
ind
tantangan ke depan seper : liberalisasi
perdagangan dan Government Procurement Aggreement dalam Panel WTO.
Menurut Luhmann, hukum modern kegiatan
bisnis,
ekonomi
Secara ekonomi, fakta telah membuk kan
dan kegiatan lainnya melalui penciptaan
bahwa masyarakat yang berdasarkan rule
struktur yang terukur (calculable structure)
of law lebih efisien daripada berdasarkan
dari suatu ekspektasi sehingga hukum
tradisi atau patronage based system, dan di
mampu memerankan sebagai “condi onal
Indonesia, hukum masih bersifat personalised
programming” yang secara norma f dapat
dan patronage based.17
lR ec hts V
memfasilitasi
dikatakan bahwa jika kondisi tertentu
mengiku dan menciptakan suatu condi onal
pengaturan hukum yang jelas dan mampu
programming
memenuhi perkembangan pasar, sehingga
yang
harus
memenuhi
pihak yang terlibat dalam proses pengadaan
secara reasonable jelas sehingga para
tersebut. Pengadaan barang/jasa pemerintah
aktor akan mengetahui kosekuensi yang
baik berdasarkan hukum nasional maupun
di mbulkan, selain itu hukum harus cukup
hukum internasional harus berdasarkan
jelas untuk menginformasikan pesan pada
persaingan sehat, transparansi, efisiensi dan
na
118
prinsip kepas an hukum diperoleh oleh para
Pertama, hukum harus diketahui dan
Jur 17
pengadaan
barang/jasa pemerintah maka diperlukan
persyaratan sebagai berikut:
16
pengaturan
terpenuhi, maka konsekuensi tertentu akan
15
15
Terhadap
Luhman, Niklas, A Sociological Theory of Law, Elizabeth King and Martin Albrow (ed). Martin Albrow (London: Routledge & Kegan Paul, 1985), hal.184. Ibid. hal. 184. Ibid. hal. 185.
Volume 1 Nomor 1 Januari-April 2012
jasa.18 Ketatnya tata cara pengadaan barang
internasional di bidang pengadaan barang dan
dan jasa pemerintah, ketakutan Pejabat
jasa pemerintah (government procurement)
terhadap pengusutan polisi, jaksa dan Komisi
perlu diketahui perkembangannya, dengan
Pemberantasan Korupsi (KPK), serta proses
alasan sebagai berikut:
tender yang memakan waktu cukup lama,
a.
Dalam jaman globalisasi dan era per-
mulai dari pengumuman tender, tahap pra
dagangan bebas, masyarakat Indonesia
kualifikasi, pasca kualifikasi, sampai dengan
mau
per-
pengumuman pemenang tender, menjadi
kembangan dan kemajuan yang terjadi
indikasi lemahnya penyerapan anggaran
di dunia, termasuk perkembangan dalam
tersebut.
ing
dak mau harus mengiku
BP HN
nondiskriminasi. Dalam konteks regulasi
bidang pengadaan barang dan jasa.
kerja, tradisi, dan perilaku birokrasi menjadi
bebas menuntut pemberlakukan tata
permasalahan yang potensial menghambat
cara
yang
pemerintah yang bersih. Hal ini mengingat
berlaku secara internasional. Dengan
penyimpangan/pelanggaran dalam penga-
demikian semua pihak harus memahami
daan adalah buruknya kualitas barang dan
dan mempelajarinya agar kita dapat
jasa yang dihasilkan sehingga
bersaing dalam era globalisasi dan
melayani kepen ngan publik secara efek f
perdagangan babas tersebut;
dan efisien, sehingga masyarakat menjadi
pengadaan
barang/jasa
ind
Dalam era globalisasi dan perdagangan
lR ec hts V
b.
Dengan perkataan lain, mekanisme
dak dapat
pihak yang paling dirugikan.
barang dan jasa yang baik merupakan alat
Pengadaan barang dan jasa di lingkungan
publik di seluruh sektor dan merupakan
pemerintah sering kali bermasalah dan terjadi
instrumen dalam membangun tata kelola
berbagai macam penyimpangan, baik dari segi
yang balk dan tata pemerintahan yang
kualitas barang yang dak sesuai, maupun
baik.
adanya unsur Korupsi, Kolusi dan Nepo sme
terjadi dalam pengadaan barang dan jasa
(KKN) antara pejabat pemerintah dengan
akan meningkatkan angka kemiskinan dan
para penyedia barang dan jasa. Banyaknya
menyebabkan
penyimpangan tersebut, justru dinilai oleh
ngunan akibat penyelewengan uang negara
banyak kalangan menyebabkan rendahnya
di luar kepen ngan rakyat. Selain itu juga
penyerapan anggaran pengadaan barang dan
akan menciptakan perilaku buruk yang
Jur
na
2. P e r m a s a l a h a n - P e r m a s a l a h a n Implementasi Regulasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
18
Undang-undang
tentang
pengadaan
yang tepat untuk penerapan kebijakan
Sebaliknya,
penyimpangan
ke dakmerataan
yang
pemba-
Sebagai contoh realisasi belanja negara, khususnya belanja barang dan modal. pada Mei 2007 realisasi belanja barang dan modal cuma 15% meningkat jadi 37,8% pada Juni. Bahkan memasuki triwulan terakhir realisasinya baru 58%, baru setelah November dana yang dibelanjakan mencapai Rp 604,15 triliun atau 80% dari total belanja di APBN Perubahan 2007 Rp 752,4 triliun.
119
Volume 1 Nomor 1 Januari-April 2012
kementerian negara/lembaga masih saja
sehat karena didasari dengan penyuapan,
terus terjadi. Berdasarkan data dari Laporan
bukan karena kualitas dan manfaat. Untuk
Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun
sektor swasta, penyimpangan dalam peng-
anggaran 2006 dan 2007, realisasi belanja
adaan barang dan jasa berdampak pada
pemerintah pusat yang sebagian dilaksanakan
ke dakadilan, ke dakseimbangan, dan iklim
oleh kementerian negara/lembaga maupun
kompe si usaha yang dak sehat. Hal ini akan
dana yang ditransfer ke daerah berupa
berdampak pada
ngginya harga pasaran
dana perimbangan, belum mencerminkan
karena banyak perusahaan kompe tor yang
persentase yang menggembirakan berda-
gulung kar akibat dak mampu membayar
sarkan periode per semester.
ing
BP HN
dak
mendorong persaingan usaha yang
suap.
Salah satu alasan yang dikemukakan
Banyak permasalahan yang mengemuka
berkaitan
dengan
rendahnya
realisasi
belanja barang adalah ketatnya tata cara
mulai dari daya serap anggaran yang rendah19
pengadaan barang dan jasa pemerintah yang
yang selalu terkonsentrasi pada akhir tahun
tertuang di Keppres Nomor 80 Tahun 2003
anggaran, sampai kepada penyimpangan
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
proses pengadaan yang berakibat pada
Barang/Jasa Pemerintah.20 Banyak pejabat
kerugian Negara. Meskipun undang-undang
yang berwenang kerap merasa takut melihat
tentang keuangan negara dan perangkat
makin banyaknya pengadaan barang dan jasa
undang-undang tentang perbendaharaan
yang menjadi kasus pengusutan polisi, jaksa
negara telah dilaksanakan, namun masalah
dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).21
lambatnya penyerapan dana APBN oleh
Selain itu proses tender yang memakan waktu
20
Jur
21
Sebagai ilustrasi, misalnya realisasi anggaran hingga Mei 2009 penyerapan anggaran belanja negara mencapai Rp.286,95 triliun atau 27,67 persen. Angka serapan anggaran ini dinilai rendah karena masih terdapat surplus cash yang cukup banyak, yaitu mencapai Rp.69,210 triliun. Hal ini tidak jauh berbeda, jika dibandingkan penyerapan Anggaran belanja pemerintah pusat dalam semester I tahun 2008 mencapai Rp 246.860,9 miliar atau menyerap 35,4 persen (mengalami peningkatan sebesar 1,7 persen dari realisasi semester I tahun 2007) dari pagu alokasi anggaran belanja pemerintah pusat yang ditetapkan dalam APBN-P 2008 sebesar Rp. 697.071,0 miliar. Bila dibandingkan dengan realisasi anggaran belanja pemerintah pusat dalam periode yang sama • semester I tahun 2007 sebesar Rp. 168.675,4 miliar, maka realisasi anggaran belanja pemerintah pusat dalam semester I tahun 2008 tersebut berarti mengalami peningkatan sebesar Rp78.835,0 miliar atau sekitar 46,9 persen. Sumber: http://www.lkpp.go.id/v2/diskusi-post.php? id=12&tid=2. Seorang Pengamat ekonomi dari Institute for Development Economy and Finance, Aviliani, menyatakan, Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 tahun 2003 menjadi salah satu faktor penyebab lambatnya serapan dana APBN 2009 oleh sejumlah departemen. Keppres tersebut membuat proses pengadaan barang dan proyek baru bisa selesai dalam waktu delapan bulan sementara proyek departemen seharusnya sudah dijalankan. Kasus-kasus pengadaan barang dan jasa yang dewasa ini dalam penyelidikan Kepolisian, Kejaksaan dan KPK, misalnya adalah Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran dan Ambulans yang terjadi di berbagai provinsi di Indonesia yang melibatkan Gubernur. Disamping itu juga, terdapat kasus pengadaan Radio Komunikasi di Departemen Kehutanan yang kasusnya meluas tidak terkendali. Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tau iequrrahman Ruki, pada awal Januari 2007, mencatat 75% kasus korupsi berkaitan dengan procurement. Hal ini sejalan dengan laporan Country Procurement Assessment Report pads 2001, bahwa belanja pengadaan di Indonesia bocor 10-50%. Salah satu celah terjadinya kerugian negara dari kegiatan procurement adalah payung hukum yang kurang memadai.
na
19
lR ec hts V
ind
dalam proses pengadaan barang dan jasa,
120
Volume 1 Nomor 1 Januari-April 2012
sehat. Hal ini terjadi karena adanya aturan
tahap pra kualifikasi, pasca kualifikasi, sampai
yang harus memprioritaskan the least bidder,
dengan pengumuman pemenang tender.
sementara tawaran harga di bawah 60% dari
BP HN
cukup lama, mulai dari pengumuman tender,
patokan nilai proyek hampir bisa dipas kan
persyaratan
standar mutunya rendah; (2) Spesifikasi teknis
tender oleh kantor pemerintah yang harus
barang yang susah ditemukan di pasar, yang
diumumkan ke publik dalam bentuk iklan
cenderung ke produk tertentu; (3) Sub kontrak,
dan semua perusahaan peserta tender
yang seharusnya pemerintah bisa menolak
harus diverifikasi. Aturan ini, ternyata dalam
tender yang dikontrakkan lagi ke pihak lain.
realisasinya dinilai justru memperlambat
Jika pengawasannya dak benar, maka akan
kerja departemen, apalagi jika perusahaan
terjadi peyimpanganpenyimpangan.23 Selain
yang kalah tender menuntut ke pengadian.
dalam proses pengadaan barang dan jasa
Meskipun
untuk
ini, beberapa faktor dan hal yang berpotensi
menjamin penyelenggaraan tender yang
meningkatkan resiko korupsi adalah sebagai
transparan dan akuntabel, namun lamanya
berikut:
satu
yang
misalnya
aturan
ini
ditujukan
ind
menghambat,
proses
ing
dinilai
Salah
proses tender akan memperlambat kerja kementerian/ lembaga pemerintah yang sudah
mempergunakan
lR ec hts V
seharusnya
anggaran untuk menjalankan proyek publik.
Seper
telah disebutkan sebelum-
nya, bahwa sering terdapat kecende-
kementerian/ lembaga pemerintah memiliki
rungan bahwa belanja barang dan jasa
hak preroga f untuk menetapkan pemenang,
dilakukan pada akhir tahun anggran.
yang menutup kemungkinan perusahaan
Belanja yang mendesak pada akhir ta-
yang kalah tender
hun anggaran ini, sering menjadi subyek
dak perlu menuntut proses
terjadinya penyimpangan. Hai ini terjadi,
tender berlangsung jujur dan transparan.22
karena transaksi pada periode ini kurang
Permasalahan ini diperparah oleh terbitnya
diawasi secara ketat. Di banyak lembaga
aturan-aturan pengecualian atas klausul
publik, banyak dana yang dak terbelan-
dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003.
jakan hingga akhir tahun anggaran se-
pengadaan
lagi,
sepanjang
hingga mendorong pejabat di lembaga
dan jasa terdapat beberapa hal yang sering
tersebut untuk segera menghabiskannya
terjadi penyimpangan yang menimbulkan
untuk sesuatu yang sebenarnya
resiko korupsi, yaitu (1) fenomena ban ng
diperlukan. Akibatnya, banyak dana yang
harga, yang menyebabkan persaingan dak
menghilang atau dihabiskan dalam wak-
na
Dalam proses tender pengadaan barang
Jur 23
Belanja Mendesak di Akhir Tahun Anggaran
Oleh karena itu, perlu diper mbangkan agar
ke
22
a.
dak
Pendapat yang disampaikan oleh Aviliani, Kontan, tanggal 26 Desember 2007. http://cros.sip.co.id/hukumonline/ detail. asp?id=19321 &c1=Wawancara Kasus Korupsi Pengadaan Barang.
121
Volume 1 Nomor 1 Januari-April 2012
informasi, namun dengan penerapan
garan. Dalam situasi “darurat” tersebut,
yang lemah dapat menimbulkan peluang
biasanya proses tender dilakukan dengan
untuk memanipulasi informasi. Oleh se-
penunjukan langsung meski sebenarnya
bab itu, transparansi dan kebebasan atas
proses tender terbuka masih memung-
informasi merupakan komponen pen ng
kinkan.
dalam upaya mengurangi terjadinya ko-
BP HN
tu singkat menjelang akhir tahun ang-
rupsi. Akses informasi perlu disediakan b.
Masa Tanggap Darurat Saat Bencana Alam
secara efisien dan layak, misalnya penggunaan situs internet, atau pengumuman
Pengadaan barang dan jasa saat
ing
di radio dan sebagainya.
terjadi bencana beresiko terjadi korupsi, karena adanya jumlah dana yang besar
d.
Standarisasi dokumen tender dan
dan harus dibelanjakan secara cepat menanggulangi
pengadaan lainnya akan lebih mudah
permasalahan
ind
untuk
Standarisasi Dokumen Tender
dipredikasi dan lebih sistema s. Bila
kemanusiaan. Resiko korupsi muncul
proses
dak ada standarisasi dokumen tender
pengadaan barang dan jasa, dan adanya
akan menimbulkan upaya manipulasi
tekanan agar bantuan dikirim secepatnya
yang menyebabkan kerancuan dalam
kepada korban yang membutuhkan.
pengambilan keputusan.
oleh
sulitnya
lR ec hts V
disebabkan
Masalah korupsi yang terjadi saat situasi
darurat
adalah
pengelolaan
prioritas bantuan yang membutuhkan buk
transaksi dan hal lain seper
efisiensi.
karena
itu,
perlu
kecenderungan
untuk
menentukan peserta tender tertentu sebagai
pemenang
beresiko
proses pengadaan barang dan jasa dan
dengan memberikan jaminan terhadap
biasanya diiku
sistem manajemen yang dilakukan secara
biaya pembelian. Jika peserta tender telah
benar, akuntabel dan transparan.
ditetapkan, pen ng untuk memas kan
Kurangnya Akses Informasi
Jur
ngkat
akan
harus dapat mengurangi resiko korupsi
kan kebijakan mengenai kebebasan atas
122
Adanya
mengurangi
Meski pemerintah telah mengeluar-
24
Penetapan Peserta Tender
pengaturan khusus yang secara esensial
na
c.
Oleh
e.
fairness
dalam
dengan peningkatan
proses tersebut dilakukan secara bersih dan jelas serta mengiku administra f
menurut
peraturan
aturan-aturan
24
yang berlaku.
Misalnya, jika negara atau organisasi untuk pengadaan barang lokal dengan menyertakan calon kontraktor atau supplier yang telah dipilih -- diperbolehkan oleh Bank Dunia kepada negara berkembang- maka sejak awal negara atau organisasi tersebut harus terbuka dan menjelaskan tentang siapa dan jumlah persentase pemilihan talon kontraktor yang dipilih.
Volume 1 Nomor 1 Januari-April 2012
Keikutsertaan Perusahaan Milik Pejabat Publik
g.
Keikutsertaan Perusahaan “Boneka”
BP HN
f.
Perusahaan-perusahaan
Jika perusahaan peserta tender
biasanya
berbadan
hukum
boneka resmi,
dimiliki oleh pejabat publik, maka sistem
namun
transparansi dan akuntabilitas dak dapat
dan hanya dibuat untuk membantu
dipas kan berjalan dengan baik, karena
menyembunyikan iden tas pemiliknya.
sering terjadi kepemilikan perusahaan
Selain itu, sub kontraktor dilakukan
dak diperiksa terlebih dahulu. Oleh
untuk membuat perjanjian yang kolu f
sebab itu, diperlukan persyaratan khusus,
antar sesama peserta tender. Bank
bahwa seluruh peserta tender mendapat
Dunia
dak beroperasi secara ak f
ing
mengindikasikan
perlakuan sama. Lebih lanjut juga
tanda-tanda
keterlibatan perusahaan semacam ini
diperlukan informasi tentang struktur
dalam tender, antara lain:
kepemilikan resmi perusahaan dalam
1) Ke dakjelasan bentuk pekerjaan
dokumen tender. Beberapa tanda potensi
ind
sebagai sub kontraktor pada proyek
resiko yang harus diperha kan mengenai
besar;
2) Perusahaan tersebut terda ar da-
agar dapat diambil langkah-langkah
lam yuridiksi yang memperbolehkan
pencegahannya, adalah:
kerahasiaan
lR ec hts V
status kepemilikan resmi perusahan
1) Perusahaan
dengan
struktur
kepemilikan dak jelas, tetapi sering memenangkan
kontrak-kontrak
besar pemerintah;
2) Anggota keluarga dari pejabat nggi publik yang memegang kepemilikan dan memegang peran dalam sebuah perusahaan; 3) Kelompok
masyarakat
yang
berhubungan dekat (kolega) dengan pejabat publik atau kelompok bisnis
na
yang dipimpin oleh pejabat publik; dan
4) Pejabat publik kerap datang atau
Jur
berhubungan perusahaan.
dengan
pemilik
kepemilikan
dan
pengelolanya; 3) Perusahaan menghendaki pembayaran faktur secara rahasia yang diatur secara hukum; 4) Adanya pekerjaan yang terselubung dalam portofolionya; 5) Struktur kepemilikan terdiri dari kantor hukum atau kelompok bisnis; 6) Minimnya fasilitas yang dimiliki perusahaan; Jalur komunikasi untuk perusahaan
berupa tempat
nggal perorangan atau
layanan mesin penjawab telepon; dan Tidak adanya catatan kinerja dalam database perusahaan. Pengaturan pengadaan barang dan jasa yang baik merupakan alat yang tepat untuk penerapan kebijakan publik di seluruh
123
Volume 1 Nomor 1 Januari-April 2012
3) Pembebanan kewajiban keuangan
sektor dan merupakan instrumen dalam
kepada
tata pemerintahan yang baik. Sebaliknya,
pembelanjaan
korupsi dalam pengadaan barang dan jasa
modal yang
akan dan
meningkatkan
angka
menyebabkan
dak
kemiskinan
atas
atau
penanaman
dak diperlukan atau
bermanfaat
yang
secara
ekonomi biasanya bernilai sangat
ke dakmerataan
besar; dan
pembangunan akibat penyelewengan uang negara diluar kepen ngan rakyat. Selain itu
4) Pembebanan atas biaya perbaikan
juga akan menciptakan perilaku buruk yang
awal kepada pemerintah yang kerap
mendorong persaingan usaha yang
diiku dengan berbagai alasan biaya
ing
dak
perawatan.
sehat karena didasari dengan penyuapan, bukan karena kualitas dan manfaat. Untuk sektor swasta, korupsi dalam
b) Dampak Ekonomi
Dampak ekonomi dapat terdiri
pada
ke dakadilan,
ind
pengadaan barang dan jasa akan berdampak
atas beban kepada pemerintah untuk
ke dakseimbangan,
biaya
Akibatnya, harga pasaran akan menjadi nggi,
peminjaman hutang untuk investasi atau
karena banyak perusahaan kompe tor yang
pembelanjaan, yang
gulung kar akibat dak mampu membayar
secara benar demi kepen ngan ekonomi
suap.
negara. Lebih jauh, dampak ekonomi
lR ec hts V
dan iklim kompe si usaha yang dak sehat.
Dari permasalahan di atas akan me-
pelaksanaan,
perawatan
dan
dak digunakan
dapat terjadi apabila ngkat penanaman
munculkan berbagai dampak yang merugikan,
modal
berikut ini di sajikan beberapa dampak akibat
akibat
ngginya angka korupsi yang
prak k menyimpang dalam pengadaan
dapat
mengancam
barang dan jasa di pemerintah:
bisnis, sehingga kelak mempengaruhi
a)
terus
berkurang
sebagai
penyelenggara
pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja.
Dampak Finansial
Dampak Finansial dapat terdiri dari: 1) Pengeluaran yang pembelanjaan, sehingga
dak pen ng
Dampak Lingkungan Korupsi dalam pengadaan barang
untuk
dan jasa dapat mengakibatkan dampak
investasi,
jasa,
buruk bagi lingkungan. Karena proyek-
pendapatan
negara
menjadi rendah;
Jur
c)
mahal
biaya
na
dengan
2) Sub perincian kualitas penyediaan
124
pemerintah
BP HN
membangun tata kelola yang baik dan
proyek yang dikerjakan, sering mengiku
dak
standarisasi lingkungan yang
berlaku. Akibat dari penolakan mengiku
atau pekerjaan dak sesuai dengan
standarisasi tersebut akan berdampak
harga yang dibayar;
kerusakan
parah
pada
lingkungan
dalam jangka panjang dan tentunya
Volume 1 Nomor 1 Januari-April 2012
berimplikasi
pada
ngginya
bahwa pemerintah tak dapat dipercaya.
resiko
Kemudian secara moral, masyarakat
d) Dampak pada Kesehatan Keselamatan Manusia
BP HN
masalah kesehatan.
seakan mendapat pembenaran atas
dan
ndakannya
nilai kemanusiaan.
kesehatan dan keselamatan manusia akibat
kualitas
Demikian pula dengan perusahaan
lingkungan
yang jujur, akan menjadi rugi karena
yang buruk, penanaman modal yang
kehilangan kesempatan untuk melakukan
an -lingkungan atau ke dakmampuan standarisasi
ak vitas bisnisnya, jika peserta tender
ing
memenuhi
kesehatan
yang melakukan korupsi dak mendapat
dan lingkungan. Penyimpangan yang
hukuman. Meski sesungguhnya hasil
merugikan akan menyebabkan kualitas buruk,
yang
pekerjaannya jauh lebih baik dibanding
dapat
perusahaan korup yang mengandalkan
ind
pembangunan
berdampak pada kerentanan bangunan sehingga memunculkan resiko korban. e)
Dampak pada Inovasi
pemerintah
karena dianggap dak melanggar nilai-
Resiko kerusakan dapat terjadi pada sebagai
mencurangi
dengan kualitas pekerjaan yang buruk.
3. Usaha Pemerintah Dalam Pembaharuan Regulasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
lR ec hts V
Penyimpangan, membuat kurangnya
korupsi untuk mendapatkan tender
kompe si yang akhirnya mengarah kepada kurangnya daya inovasi. Perusahaanperusahaan yang bergantung pada hasil
korupsi tak akan menggunakan sumber dayanya untuk melakukan inovasi. Hal ini akan memicu perusahaan-perusahaan yang dak
dak melakukan korupsi untuk merasa
harus
menanamkan
modal berbentuk inovasi karena korupsi telah membuat mereka
dak mampu
na
Menurunnya Tingkat kepada Pemerintah
perundang-undangan
nasional khusus mengatur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang sekarang berlaku adalah Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010. Sebelum Peraturan Presiden ini diterbitkan sebagai bentuk penyempurnaan atas
pedoman
pengadaan
sebelumnya
telah berlaku Keppres Nomor 80 Tahun 2003 yang selama hampir tujuh tahun
mengakses pasar.
terakhir digunakan sebagai pedoman dalam
Kepercayaan
pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dan dalam pelaksanaanya Keppres tersebut telah
Penerapan hukum yang konsisten
mengalami beberapa kali perubahan. Keppres
sangat diperlukan. Ke ka orang menyadari
Nomor 80 Tahun 2003 sebagai pembenahan
bahwa pelaku korupsi di lingkungan
regulasi sebelumnya yang diatur dalam
pemerintahan
Keppres Nomor 18 Tahun 2000 tentang
Jur
f)
Peraturan
dak dijatuhi hukuman
yang memadai, mereka akan menilai
125
Volume 1 Nomor 1 Januari-April 2012
Sejak dimulainya REPELITA I pada
dalam pelaksanaanya terdapat berbagai
tahun 1969 sampai tahun 1999 tercatat
kekurangan yang perlu di sempurnakan,
ada 16 Keppres tentang hal tersebut yang
sehingga kembali diadakan penyempurnaan
sebagian pasal-pasalnya mengatur tentang
melalui penetapan Perpres terbaru yaitu
pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
Keppres Nomor 18 Tahun 2000 Tentang
2011 telah terbit kembali perubahan Perpres
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/
Nomor 54 Tahun 2010 yaitu melalui Perpres
Jasa Instansi Pemerintah mengatur ketentuan-
Nomor 35 Tahun 2011 yang poin perubahan
ketentuan tentang (i) ketentuan umum
penunjukan
pengadaan barang dan jasa yang mencakup,
langsung jasa konsultasi dalam keadaan
penger an, maksud dan tujuan, prinsip
tertentu serta kriteria keadaan tertentu.
dasar, e ka dan ruang lingkup pengadaan
mencakup
tentang
ing
Nomor 54 Tahun 2010, yang pada tahun
hanya
barang dan jasa (pengadaan barang dan jasa
tahun 2003 telah mencakup perubahan
di lingkungan pemerintah pusat, propinsi,
kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah
kabupaten/kota serta BUMN dan BUMD), (ii)
antara lain:
ketentuan pelaksanaan pengadaan barang
Mengurangi ekonomi biaya
ind
Sebenarnya pada Keppres Nomor 80
a.
nggi dan
dan jasa termasuk ketentuan tentang metode pengadaan, sanggahan, pelelangan gagal,
lR ec hts V
untuk meningkatkan efisiensi, b.
Meningkatkan persaingan sehat,
dan pengadaan barang dan jasa yang dibiayai
c.
Penyederhanaan Prosedur,
dengan dana pinjaman/ hibah luar negeri,
d.
Melindungi dan memperluas peluang
(iii) ketentuan tentang perjanjian/kontrak
usaha kecil/koperasi kecil,
pengadaan barang dan jasa, (iv) ketentuan
Mendorong penggunaan produksi/jasa
tentang pengawasan pelaksanaan pengadaan
dalam negeri,
serta (v) ketentuan tentang pendayagunaan
e. f.
Meningkatkan
profesionalisme
SDM
pelaksana dan pengelola proyek, g.
Konsistensi
kebijakan
pengadaan
barang/jasa pemerintah.
na
80 Tahun 2003 telah terbit Keppres Nomor 18 Tahun 2000, di mana ketentuan tentang
Jur
pengadaan barang dan jasa
dak diatur
tersendiri dalam satu Keppres akan tetapi diatur dalam beberapa pasal dan Keppres tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
produksi dalam negeri dan peran serta usaha kecil/koperasi setempat. Keppres Nomor 18 Tahun 2000 telah di-
lengkapi dengan Petunjuk Teknis Pengadaan
Sebelum munculnya Keppres Nomor.
126
BP HN
Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, namun
Barang/Jasa Instansi Pemerintah, yang memuat ketentuan lebih rinci tentang prosedur pengadaan barang, jasa pemborongan, jasa lainnya dan jasa konsultasi, pendayagunaan produksi dalam negeri, usaha kecil dan koperasi, pengawasan pemeriksaan, ser fikasi dan kualifikasi penyedia barang dan jasa. Dan sejak terbitnya Keppres Nomor 80 Tahun
Volume 1 Nomor 1 Januari-April 2012
2003 maka Keppres Nomor 18 Tahun 2000
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
sudah dak berlaku lagi.
tentang
Daerah
dan
BP HN
perkembangannya,
Keppres
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
Nomor 80 Tahun 2003 ini telah mengalami
2005 tentang Pemilihan, Pengesahan
beberapa kali perubahan dan terakhir diatur
Pengangkatan,
dengan Perpres Nomor 95 Tahun 2007
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,
tanggal 23 Oktober 2007 tentang Perubahan
sehingga perlu diadakan pengadaan
Ketujuh atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003
dan pendistribusian surat suara, kartu
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
pemilih serta perlengkapan pelaksanaan
Barang/Jasa Pemerintah, adapun perubahan
pemilihan Kepala Daerah dan Wakil
Pemberhen an
Kepala Daerah secara cepat dengan
tersebut sebagai berikut: a.
dan
ing
Dalam
Pemerintahan
tetap
Perpres Nomor 61 Tahun 2004
mengutamakan aspek kualitas,
keamanan dan tepat waktu; dalam
Perpres ini dibentuk melengkapi
ind
rangka
percepatan
pengadaan
dan
Keppres No. 80 Tahun 2003, dikarenakan
pendistribusian perlengkapan pemilihan
pengakhiran tugas dan pembubaran
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,
badan khusus yang dibentuk untuk
dengan segera menetapkan penyedia ba-
penyehatan
rang/jasa melalui penunjukan langsung
sebagaimana
lR ec hts V
perbankan
dimaksud
dalam
Undang-undang
dengan tetap mengacu kepada kaidah-
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
kaidah yang berlaku dalam pedoman
sebagaimana
dengan
pelaksanaan
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998
Pemerintah.
telah
diubah
pengadaan
barang/jasa
harus diselesaikan dengan cepat; dan
sebagai upaya percepatan pengembalian
kekayaan negara dan menunjang per-
Perpres Nomor 70 Tahun 2005 Ditujukan
guna
memperlancar
pelaksanaan tugas Badan Pelaksana
segera menetapkan konsultan penilai
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah
melalui penunjukan langsung dengan
dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD
tetap mengacu pada kaidah-kaidah yang
dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera
berlaku dalam pedoman pelaksanaan
Utara, khususnya dalam melaksanakan
pengadaan barang/jasa Pemerintah.
kegiatan pengadaan barang/jasa untuk
na
baikan kondisi ekonomi nasional, dengan
rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi
Perpres Nomor 32 Tahun 2005
Jur
b.
c.
Per mbangan-per mbangan
NAD dan Kepulauan Nias Provinsi dite-
Sumatera Utara (sebagaimana ditetapkan
tapkannya karena mendesaknya waktu
dalam Peraturan Pemerintah Penggan
pemilihan
Undang-Undang
Kepala Daerah dan Wakil
Daerah di tahun 2005 sesuai dengan
Republik
Indonesia
Nomor 2 Tahun 2005 tentang Badan
127
Volume 1 Nomor 1 Januari-April 2012
pengadaan
Kehidupan Masyarakat Provinsi Nangroe
melalui pengaturan kembali batas waktu
Aceh Darussalam (NAD) dan Kepuluan
kewajiban syarat ser fikasi bagi Pejabat
Nias Provinsi Sumatera Utara). Melalui
Pembuat Komitmen dan pani a/pejabat
penyesuaian
pengadaan dalam pengadaan barang/
Pedoman
Pelaksanaan
pelaksanaannya dapat dilakukan dengan
pemerintah
jasa pemerintah.
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sesuai kondisi yang ada, diharapkan
barang/jasa
BP HN
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan
e.
Perpres Nomor 79 Tahun 2006
Ditujukan guna percepatan peng-
berpegang pada prinsip persaingan sehat,
adaan perumahan bagi masyarakat
ing
cepat, efek f dan efisien dengan tetap
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
transparan, terbuka dan perlakuan yang
(NAD) dan masyarakat Kepulauan Nias
adil bagi semua pihak serta akuntabel.
Provinsi Sumatera Utara yang terkena
Perpres Nomor 8 Tahun 2006
bencana alam gempa bumi dan gelom-
ind
d.
dite-
bang tsunami oleh Badan Pelaksana
tapkannya yaitu dengan berlakunya
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD
tentang Keuangan Negara dan Undang-
dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera
lR ec hts V
Per mbangan-per mbangan
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Utara, melalui penyesuaian Pedoman
Perbendaharaan
Pelaksanaan
Negara, beberapa
Barang/Jasa
ketentuan dan is lah di dalam Pedoman
Pemerintah agar pelaksanaannya dapat
Pelaksanaan Pengadaan Barang dan
dilakukan dengan cepat, efek f dan
Jasa Pemerintah perlu diubah agar
efisien dengan tetap berpegang pada
selaras dengan kedua undang-undang
prinsip persaingan sehat, transparan,
dimaksud; peningkatkan transparansi
terbuka dan perlakuan yang adil bagi
dan
semua pihak serta akuntabel.
kompe si
dalam
pengadaan
barang/jasa pemerintah serta untuk
mewujudkan efisiensi dan efek fitas
f.
Perpres Nomor 85 Tahun 2006 Per mbangan-per mbangan
pengelolaan keuangan negara, melalui
tapkannya karena mendesaknya waktu
pengumuman
pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah
mengenai
cara
na
terhadap
tata
dite-
ketentuan
penyempurnaan
barang/
dan Wakil Kepala Daerah di Provinsi
jasa pemerintah; perolehan hasil yang
Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2006
rangka
Jur
dalam
128
Pengadaan
pengadaan
maksimal dalam pelaksanaan ser fikasi
sesuai dengan Undang-Undang Nomor
bagi Pejabat Pembuat Komitmen dan
11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
pani a/pejabat pengadaan dalam rangka
Aceh dan Peraturan Pemerintah Nomor
meningkatkan
6
kompetensi
keahlian
Tahun
2005
tentang
Pemilihan,
Volume 1 Nomor 1 Januari-April 2012
dan jasa didasarkan atas Keputusan
Pemberhen an Kepala Daerah dan Wakil
Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang
Kepala Daerah, sehingga perlu dilakukan
Pedoman
pengadaan
penduduk,
Pemerintah. Namun, pengaturan ini
pengadaan dan pendistribusian surat
dinilai sangat fragmenta f dan dak dapat
suara, kartu pemilih, serta perlengkapan
mengiku perubahan yang berlangsung
pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah
demikian cepat. Di samping itu, Keputusan
dan Wakil Kepala Daerah secara cepat
Presiden ini dak cukup memadai dalam
dengan tetap
mengatasi permasalahan-permasalahan
kartu
tanda
mengutamakan aspek
kualitas, keamanan dan tepat waktu; dan guna percepatan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,
barang dan jasa, sehingga diperlukan perubahan-perubahan yang mengatur pengadaan barang dan jasa, sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan
barang/jasa melalui penunjukan langsung
transparansi
dengan tetap mengacu pada kaidah-
pengadaan barang dan jasa.
kaidah yang berlaku dalam pedoman pengadaan
barang/jasa
lR ec hts V
pelaksanaan Pemerintah. g.
Barang/Jana
mbul dalam proses pengadaan
ind
dengan segera menetapkan penyedia
yang
Pelaksanaan
ing
Pengangkatan,
BP HN
dan
Pengesahan
Perpres Nomor 95 Tahun 2007
Per mbangan-per mbangan
dite-
dan
kompe si
dalam
Oleh sebab itu, pada tanggal 6
Agustus 2010 telah ditetapkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah
yang diharapkan membawa perubahanperubahan ke arah:
tapkannya dalam rangka peningkatan
a. Menciptakan iklim yang kondusif
derajat kesehatan masyarakat melalui
untuk persaingan sehat, efisiensi
pengadaan obat dan alat kesehatan
belanja negara dan mempercepat
yang perlu didukung dengan jaminan,
pelaksanaan
ketersediaan obat generik dan alat
(debo lenecking);
kesehatan; dan percepatan pengadaan
APBN/APBD
b. Memperkenalkan aturan, sistem, metoda
generik, dengan segera menetapkan
lebih
penyedia barang/jasa melalui penunjukan
memperha kan good governance;
na
dan pendistribusian bahan dan obat
dan
sederhana
prosedur
yang
dengan
tetap
c.
kaidah-kaidah
d. Memberikan Klarifikasi Aturan;
Jur
langsung dengan tetap mengacu pada pedoman
yang
berlaku
pelaksanaan
dalam
pengadaan
barang/jasa Pemerintah. Sampai
dengan
Memperjelas konsep swakelola;
e. Mendorong tumbuh
Agustus
terjadinya suburnya
inovasi, ekonomi
2010,
pengaturan tentang pengadaan barang
129
Volume 1 Nomor 1 Januari-April 2012
efisien dan efek f, terbuka dan bersaing,
stratetgis;
transparan dan akuntabel.
BP HN
f.
krea f serta kemandirian industri
Hadirnya Perpres Nomor 54 Tahun 2010
Memperkenalkan sistem Reward &
beserta perubahannya
Punishment yang lebih adil.
Perpres Nomor 35
Tahun 2011 adalah dalam rangka memberi Upaya pembaharuan melalui penerbitan
kesempatan kepada pengusaha untuk ikut
Perpres No 54 Tahun 2010 yang pada saat
dalam proses pengadaan barang pemerintah.
diterbitkan masih dimungkinkan berlakunya
Dengan adanya Perpres tersebut diharapkan
Keppres 80 Tahun 2003 sampai dengan
ada
sebelum tahun 2011. Perpres Nomor 54 Tahun
pemerintah pusat dan pemerintah daerah,
2010 tersebut merupakan revisi atas Keppres
selain menghindari terjadinya tumpang
keuangan
antara
ing
perimbangan
ndih dalam pengadaan barang/jasa.
Nomor 80 Tahun 2003 yang menjadi acuan
Selain itu kebijakan umum pengadaan
pelaksanaan pengadaan jasa pemerintah
barang/jasa pemerintah juga dimaksudkan
dapat menciptakan iklim yang kondusif untuk
untuk mendorong peningkatan penggunaan
persaingan sehat, efisiensi belanja negara
produksi dalam negeri, memperluas lapangan
dan mempercepat pelaksanaan APBN/APBD
kerja dan mengembangkan industri dalam
serta mendorong terjadinya inovasi, tumbuh
negeri meningkatkan peran serta usaha kecil
suburnya ekonomi krea f serta kemandirian
termasuk koperasi dan kelompok masyarakat
industri strategis dan yang terpen ng adalah
dalam
meminimalisir mul tafsir serta hal-hal yang
menyederhanakan ketentuan dan tata cara
belum jelas dalam Keppres terdahulu.
untuk mempercepat proses pengambilan
lR ec hts V
ind
selama ini. Dengan Perpres ini diharapkan
barang/jasa,
serta
Menurut Lembaga Kebijakan Pengadaan
keputusan dalam pengadaan barang/jasa,
Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai
sesuai dengan prinsip dasar Pelaksanaan
satu lembaga yang berwenang dalam hal
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu
membuat regulasi di bidang pengadaan
efisien, efek f, terbuka, bersaing, transparan,
barang dan jasa substansi aturan pengadaan
dan adil/ dak diskrimina f serta akuntabel. Dari uraian di atas terlihat bagaimana
dari sebelumnya. Sebab aturan baru ini
fleksibelnya ketentuan pengadaan barang
menyangkut perubahan struktur maupun
dan jasa. Hal ini ditujukan dak lain untuk
substansi pengaturannya. Dengan demikian,
memenuhi kebutuhan pemerintah dan guna
kita akan melahirkan aturan baru” pengadaan
menghindari ditabraknya prinsip pengadaan
barang/jasa tanpa meninggalkan prinsip-
yang ada, dan yang paling pen ng adalah
prinsip good governance yang telah dianut
adanya
oleh Keppres Nomor 80 Tahun 2003, seper
pengadaan barang dan jasa.
na
barang dan jasa ini lebih komprehensif
Jur 130
pengadaan
kepas an
hukum
atas
proses
Volume 1 Nomor 1 Januari-April 2012
permasalahan
E. Penutup
menghambat
bermasalah dan terjadi berbagai
urgen agar mampu memenuhi
macam penyimpangan, baik dari segi
sehingga
kualitas barang yang
prinsip kepas an hukum diperoleh
Kolusi dan Nepo sme (KKN) antara
proses pengadaan tersebut. Kegiatan
Indonesia, memiliki ar pen ng de-
penyedia barang dan jasa. Ketatnya tata Cara pengadaan barang dan jasa pemerintah, ketakutan Pejabat terhadap pengusutan polisi, jaksa
ind
ngan argumentasi sebagai berikut:
pejabat pemerintah dengan para
ing
di njau dari perspek f hukum
pertama, pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki ar dalam
proteksi
dan
dan Komisi Pemberantasan Korupsi
strategis
(KPK), serta proses tender yang
preferensi
memakan waktu cukup lama, mulai
lR ec hts V
bagi pelaku usaha dalam negeri.
dari pengumuman tender, tahap pra
Kedua, pengadaan barang dan jasa
kualifikasi, pasca kualifikasi, sampai
pemerintah merupakan sektor sig-
dengan pengumuman pemenang
nifikan dalam upaya pertumbuhan
ekonomi, Ke ga sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah yang mampu
menerapkan
baik akan mendorong efisiensi dan efek vitas belanja publik sekaligus yaitu
pemerintah,
ga pilar
swasta
dan
na
masyarakat dalam penyelenggaraan good governance. Keempat, bahwa ruang lingkup pengadaan barang dan
Jur
jasa pemerintah melipu berbagai sektor dalam berbagai aspek dalam pembangunan bangsa.
b. Mekanisme perilaku
kerja, birokrasi
tradisi,
dan
menjadi
tender,
yang
menyebabkan
lemahnya
penyerapan
anggaran
juga merupakan masalah yang perlu
prinsip-
prinsip tata pemerintahan yang
mengondisikan perilaku
dak sesuai,
maupun adanya unsur Korupsi,
oleh para pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/ jasa pemerintah
yang
di lingkungan pemerintah sering kali
pengaturan barang dan sangat pasar,
pemerintah
bersih. Pengadaan barang dan jasa
a. Perubahan yang dinamis dalam
perkembangan
potensial
BP HN
1. Kesimpulan
yang
diselesaikan. c.
Usaha pemerintah untuk melakukan pembaharuan peraturan terlihat dari banyaknya perubahan yang terjadi atas peraturan tentang pengadaan barang
dan
jasa.
perundang-undangan khusus
mengatur
Peraturan nasional pelaksanaan
pengadaan barang dan jasa yang sekarang berlaku adalah Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010. Sebelum Peraturan Presiden ini diterbitkan sebagai bentuk penyempurnaan
131
Volume 1 Nomor 1 Januari-April 2012
atas
pedoman
pengadaan
2. Saran
hampir
tujuh
tahun
terakhir
digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan
pengadaan
barang
dan jasa dan dalam pelaksanaanya Keppres tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan. Keppres Nomor 80 Tahun 2003 sebagai pembenahan regulasi sebelumnya yang diatur dalam Keppres Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pengadaan dalam
pelaksanaanya
terdapat
berbagai kekurangan yang perlu di sempurnakan, sehingga kembali
lR ec hts V
diadakan penyempurnaan melalui
penetapan Perpres terbaru yaitu Nomor 54 Tahun 2010, yang pada tahun 2011 telah terbit kembali perubahan
Perpres
Nomor
54
Tahun 2010 yaitu melalui Perpres Nomor 35 Tahun 2011 yang poin perubahan
hanya
mencakup
tentang Penunjukan Langsung Jasa Konsultasi dalam keadaan tertentu
serta kriteria keadaan tertentu. Hal ini menunjukkan fleksibilitas
na
ketentuan
pengadaan
barang
dan jasa, agar mampu memenuhi kebutuhan pemerintah sekaligus
Jur
menghindari ditabraknya prinsip pengadaan yang ada.
132
Barang dan Jasa dari sekadar Perpres menjadi undang-undang dalam rangka memberi landasan hukum yang kuat, karena pengaturan pengadaan barang dan jasa melalui suatu peraturan presiden kurang memberi landasan hukum yang kuat. Serta untuk memberi kepas an hukum, karena dengan peningkatan pengaturan pengadaan barang dan jasa dari Perpres menjadi UndangUndang akan lebih memberi kepas an hukum. Perpres 54 Tahun 2010 dari sisi
ind
Barang Jasa Pemerintah, namun
PerlupeningkatanregulasiPengadaan
ing
Nomor 80 Tahun 2003 yang selama
BP HN
sebelumnya, telah berlaku Keppres
hirarki peraturan perundang-undangan dapat dikesampingkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih nggi, diantaranya UU dan PP. Padahal substansi yang diatur dalam Perpres 54 Tahun 2010 kerap berbenturan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih nggi,
seper
UU tentang Jasa Konstruksi,
Kitab Undang-undang Hukum Perdata, UU Otonomi Daerah. Sehingga, para pelaksana pengadaan barang dan jasa kerap terkendala dalam meiaksanakan tugas
dengan
tumpang
ndihnya
peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa.
Volume 1 Nomor 1 Januari-April 2012
BP HN
DAFTAR PUSTAKA Bahar, Ujang, Hukum dan Pengurusan Keuangan Negara, (Jakarta: Ich ar Baru, 1987).
Black, Henry Campbel, Black Law’s Dic onary, Sixth Edi on, St Paul Minn, West Publishing Co.
Carrier, Paul J., Soverignity Under The Agreement On Government Procurement, Minneso a Journal of Global Trade, Minneso a , Winter 1997.
Dischendorfer, Mar n, The Existence and Development of Mul lateral Rules on Government Procurement Under the Framework of the WTO, Public Procurement Law Review, Ar cle
ing
Copyright (c) 2000 Sweet & Maxwell Limited and Contrutors, 2000.
Gracia, Frank J., Trade and Jus ce: Lingking The Trade Linkage Debates, University of Pennsylvania Journal of Interna onal Economic Law, Pennsylvania 1998.
Kovacs, A la, The Global Procurement Harmoniza on Ini a ve, 14 Public Procurement Review,
ind
2005.
Linarelli, John, The WTO Agreement on Government Procurement and the UNCITRAL Model Procurement Law, 1 Asian Journal. WTO & Interna onal Health and Policy, 317, 2006. Luhmann, Niklas, A Sociological Theory of Law, Elizabeth King and Mar n Albrow(ed). Mar n
lR ec hts V
Albrow, Routledge & Kegan Paul, London, 1985.
Marzuki, Peter Mahmud, Peneli an Hukum, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006). Sugema, Iman, “Anggaran Tidak Memberi Ruang Untuk Mens mulasi Pertumbuhan Ekonomi,” , INDEF, 2006.
Kontan, 26 Desember 2007.
Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta : Balai Pustaka, 2005). Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan RI, Laporan Sementara Realisasi APBN Tahun Anggaran 2005, Periode 1 Januari 2005 sampai dengan 30 Desember 2005, Jakarta, 2006.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Latar Belakang Kebijakan dikeluarkannya Keppres Nomor 80 Tahun 2003. tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, LN. Nomor 75 Tahun 1959.
na
Republik Indonesia, Keputusan Presiden R.I. Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelakasanaan Anggaran Belanja Negara.
Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 1997, tentang Lembaga Kebijakan
Jur
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Republik Indonesia,Keputusan Presiden R.I. Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah.
Republik Indonesia, Keputusan Presiden R.I. Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
133
Volume 1 Nomor 1 Januari-April 2012
Pemerintah.
BP HN
Republik Indonesia, Peraturan Presiden R.I. Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Republik Indonesia, Peraturan Presiden R.I. Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden R.I. Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. www.oecd.org/dataoecd/1/36/37130136 www. wto.org www.an korupsi.org/indo/index2.php?op on=com_content& do www.bpkp.go.id/viewberita.php?aksi=view&start=2101 id=1667
Jur
na
lR ec hts V
ind
www.kppu.go.id/baru/index.php?type=art&aid=251
ing
www.kpk.go.id/modules/news/ar cle.php?storyid=1259;
134