KEBIJAKAN PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI (HTI)
DIREKTORAT BINA PENGEMBANGAN HUTAN TANAMAN OKTOBER 2009
Mandat UU No.41 Tahun 1999
Hutan Dikuasai Negara (Psl.4)
WEWENANG MENHUT 1.Mengatur & MENGURUS htn 2.Tetap status kws & non kwsn 3.Atur & tetap hub. Hukum (psl. 4 ayat 2)
Usaha Pemanfaatan Htn Prod 1. Hutan Alam 2. Hutan Tanaman (sejenis dan atau berbagai jenis) (psl. 28 ayat 1)
PENGURUSAN a. Perencanaan b. Pengelolaan c. Litbangdiklatluh d. Pengawasan (psl.10) PENGELOLAAN - Tata htn &Ren Pengl - Pemanfaatan htn - Rehab & Rekla - Lindung & Konsv (psl. 21)
Kayu, Non Kayu, dan Jasa untuk kesejahteraan dan perbaikan lingkungan hidup dengan Azas Lestari dan Berkeadilan (Psl 30)
PENGERTIAN HUTAN Hutan adalah suatu lapangan yang bertumbuhan pohon-pohonan yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta lingkungannya. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Menhut untuk dipertahankan sebagai hutan tetap.
Berdasarkan Fungsi Hutan terdiri dari
1. Hutan konservasi, 2. Hutan lindung, dan 3. Hutan produksi.
Hutan produksi, terdiri dari
1. Hutan produksi terbatas, 2. Hutan produksi biasa, 3. Hutan produksi dpt dikonversi.
Hutan Produksi (Alam)
Produktif Æ dikelola dg silvikultur TPTI & TPTJ Tidak Produktif Æ dikelola dg silvikultur THPB
Pada hutan produksi dapat dibangun HTI sesuai kriteria & ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
Pengertian Hutan Tanaman Industri (HTI) Hutan Tanaman Industri (HTI) adalah usaha hutan tanaman untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur sesuai dengan tapaknya (satu atau lebih sistem silvikultur) dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan kayu maupun non kayu
LATAR BELAKANG 1.
2.
3.
Pengusahaan/pemanfaatan hutan alam produksi sejak 1970 s/d 1990 memberikan devisa terbesar kedua setelah migas, mendukung pertumbuhan industri perkayuan nasional, menyerap tenaga kerja terutama tenaga-tenaga tidak terampil (Labor Intensive) dan membuka isolasi daerah-daerah pedalaman yang sangat diperlukan dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Sejak tahun 1990, kebutuhan bahan baku industri perkayuan tersebut tidak mungkin lagi dipenuhi dari penebangan Hutan Alam Produksi. Oleh karena itu, perlu kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan produktivitas kawasan hutan produksi melalui pembangunan Hutan Tanaman (HTI) dan telah dimulai sejak tahun 1990.
TUJUAN PEMBANGUNAN HTI 1. Meningkatkan produktivitas hutan produksi, dalam rangka pemenuhan kebutuhan bahan baku industri perkayuan dan penyediaan lapangan usaha (pertumbuhan ekonomi/pro-growth), penyediaan lapangan kerja (pro-job), pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan (pro-poor) dan perbaikan kualitas lingkungan hidup (pro-enviroment); 2. Mendorong daya saing produk industri perkayuan (penggergajian, kayu lapis, pulp & paper, meubel dll) untuk kebutuhan dalam negeri dan ekspor.
KEBIJAKAN 1. Pembangunan HTI diutamakan pada hutan tidak produktif (UU No. 41/99). 2. Pelaksanaan pembangunan HTI menerapkan sistem silvikultur Tebang Habis dengan Permudaan Buatan (THPB). 3. Pelaksana pembangunan HTI dilakukan oleh BUMN, BUMS (PMDN/PMA berbadan Hukum Indonesia), Koperasi, Perorangan. 4. Melibatkan instansi terkait (BKPM, Deprin, Depdag, KLH, Menkeu) dan Pemerintah Daerah. 5. Pendanaan bersumber dari dana sendiri maupun pinjaman dari Pemerintah. 6. Menggunakan tenaga-tenaga profesional kehutanan. 7. Target tanaman HTI sampai dengan tahun 2009 seluas 5 juta hektar dan pada tahun 2014 seluas 9 juta hektar (tanaman HTI efektif sebesar 50% s/d 70 % dari luas izin /konsesi HTI)
Peraturan Pembangunan HTI 1. PP No. 7 TH. 1990 a. Areal hutan yang dapat diusahakan sebagai areal HTI adalah kawasan hutan produksi yang tidak produktif (Psl 5 ayat (1). b. SK Menhut No. 200/Kpts-II/1994; kriteria HP tidak produktif ditandai dengan : 1) Pohon inti yang berdiameter > 20 cm, kurang dari 25 batang/ha. 2) Pohon induk < 10 batang/ha. 3) Permudaan alamnya kurang, yaitu : semai < 1000 batang/ha, dan atau pancang < 240 batang/ha, dan atau tiang < 75 batang/ha. 2. PP No. 6 TH. 1999 TGL. 27 JANUARI 1999 Hak pengusaan hutan tidak dapat diberikan dalam areal hutan yang telah dibebani hak yang telah ada sebelumnya (Pasal 13).
……. Lanjutan Peraturan Pembangunan HTI 3. UU No. 41/1999 tgl 30 Sept. 1999 & peraturan pelaksanaannya a. usaha pemanfaatan hutan tanaman diutamakan dilaksanakan pada HP yang tidak produktif dalam rangka mempertahankan hutan alam (penjelasan Pasal 28 ayat (1) b. SK Menhut No. 10.1/Kpts-II/2000 tanggal 6 November 2000 Kriteria HP untuk HTI : penutupan vegetasi non hutan (semak belukar, padang alang-alang, dan tanah kosong) atau areal bekas tebangan yang kondisinya rusak dgn potensi kayu bulat berdiameter 10 cm utk semua jenis kayu dengan kubikasi tdk lebih dr 5m kubik perhektar (Bab III Pasal 3 ayat (4). c. IUPHHK-HT yg diterbitkan sebelum ditetapkannya keputusan ini tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya izin (Bab X psl 15 ayat (1) d. permohonan IUPHHK-HT yang telah mendapatkan persetujuan pencadangan, proses penyelesaian perizinannya dilaksanakan oleh Departemen Kehutanan (Bab X Pasal 15 ayat (2). e. SK. Menhut No. 21/Kpts-II/2001 Tgl. 31/1/2001 dan SK Menhut No. 10.1/KptsII/2000, dicabut dengan SK Menhut No. 32/Kpts-II/2003 sehingga kriteria HP untuk HTI berlaku sesuai UU No. 41/1999. (Diutamakan pada HP yang tidak produktif)
……. Lanjutan Peraturan Pembangunan HTI
4. PP. 34/2002 tanggal 8 Juni 2002 a. usaha pemanfaatan hasil hutan pada hutan tanaman, dilaksanakan pada lahan kosong, padang alang-alang, dan atau semak belukar di hutan produksi. (Pasal 30 ayat (3) b. Terhadap HPH yang diberikan berdasarkan ketentuan ini dan HPHH yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan Per-UU-an sebelum ditetapkannya PP. ini tetap berlaku sampai haknya/izinnya berakhir. (Bab X Pasal 99 huruf a)
……. Lanjutan Peraturan Pembangunan HTI
5.
PP. 6/2007 tanggal 8 Januari 2007 Jo PP.3 /2008 a. PP 34/ 2002 dicabut. b. Pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTI dilakukan pada hutan produksi yang tidak produktif (Pasal 38 ayat (3). Lebih lanjut bahwa pengertian produksi yang tidak produktif adalah hutan produksi yang dicadangkan oleh Menteri sebagai areal pembangunan hutan tanaman. Dengan demikian areal untuk IUPHHK-HTI dikembalikan sesuai dengan penjelasan Pasal 28 ayat (1) UU 41/1999 c. Berdasarkan Permenhut No. P.11/Menhut-II/2009 bahwa sistem silvikultur HTI harus sesuai dengan tapaknya (Tebang pilih, Tebang Habis, atau Tebang Jalur)
Htn Produksi Tdk Produktif
Persiapan Lahan
Persemaian
Proses Pembangunan HTI
Pemasaran
Penanaman Pemanenan
Pemeliharaan
Tata Ruang Pembangunan HTI Dalam pembangunan HTI di setiap unit usaha telah diatur tata penggunaan lahannya/tata ruangnya sebagai berikut : a. Areal Tanaman Pokok ± 70 % b. Areal Tanaman Unggulan ± 10 % c. Areal Tanaman Kehidupan ± 5 % d. Kawasan Lindung ± 10 % e. Sarana Prasarana ± 5 %
MOSAIK RUANG HTI
KAWS. LINDUNG
TANAMAN UNGGULAN TANAMAN POKOK
TATA CARA PERMOHONAN HTI
PEMOHON (Lamp. 3) (Lamp. 14) (Lamp. 4)
(Permenhut No. P.19/Menhut-II/2007 jo. No. P.11/MenhutII/2008)
(Lamp. 5)
(Lamp. 6)
(Lamp. 7)
(Lamp. 8)
(Lamp. 9)
(Lamp. 10)
(Lamp. 17)
MENHUT 10 Hari
KONFIRMASI AREAL KE DJ PLANOLOGI 30 Hari TIM PENILAI (FIT PROPER TEST) PROPOSAL 12 Hari MENHUT 7 Hari PENCADANGAN AREAL
AMDAL 150 Hari DJ PLANOLOGI (WORKING AREA) 15 Hari
(Lamp. 11)
SEKJEN 12 Hari
(Lamp. 12)
SK-IUPHHK
(Lamp. 13)
(Lamp. 15)
IURAN IJIN 30 Hari Arsip
(Lamp. 16)
Proses Permohonan Izin Usaha HTI (Berdasarkan Permenhut No. P.19/Menhut-II/2007 jo. P.11/Menhut-II/2008) Permohonan Persyaratan Admin&Teknis (Proptek) SK IUPHHK dibatalkan apabila tdk membayar IIUPH dlm jangka waktu yg ditentukan dlm Permenhut IIUPH
• Menhut mener bitkan SK IUPHHKHTI . Dirjen menerbitkan SPP IIUPH 6 hr krj . SK IUPHHK-HTI diberikan setelah pembayaran IIUPH
Perusahaan
Menteri Kehutanan
Persyaratan Adminsitrasi •
• •
Rekom Gubernur Atas Usulan Bupati/Walikota Berdasar Pertimbangan Teknis Kepala Dinas Kht Kab/Kota, tidak ada beban hak dan didasarkan analisis fungsi kaw Dns Kht Prov & Kepala BPKH serta dilamp peta lokasi skala 1 : 100.000 Rencana Lokasi yg dimohon & Citra Landsat resolusi minimal 30 m, skala 1 : 100.000 Pernyataan bersedia buka kantor di Prov/Kab Akte Pendirian Kop/Bdn Usaha Bergerak di bid usaha kehutanan/ pertanian/perkebunan Surat Izin Usaha NPWP
•
Proposal Teknis
• • • •
Dirjen BPK memeriksa kelengkapan Adm, 10 hr krj
Berdasarkan AMDAL/UKL& UPL, Menteri menginstruksikan KaBaplan untuk menyiapkan Peta Areal Kerja (WA) (15 hr krj)
Admin Tdk Lengkap, Tolak
Admin Lengkap, Dirjen minta KaBaplan Konfirm Areal (30 hr krj)
Pada Areal yg dicadkan Menhut
Dapat mengajukan kembali
Areal diluar Pencad diajukan ke Menhut untuk dicadkan
Berdasarkan hsl konfirm areal, Dirjen Melakukan Penilaian Proptek 7 hr krj & hasil disampaikan Menteri
Persyaratan Teknis
Berdasarkan WA,Dirjen menyiapkan konsep Kep IUPHHK- HTI kpd Menhut Melalui Sekjen & Sekjen menelaah aspek Hukumnya (5 hr krj)
Tembusan : Dirjen Baplan Kadishut Prov Kadishut Kab/Kota
Lulus,Persetujuan Menhut (7 hr krj)
Tidak Lulus, Tolak (7 hr krj)
Surat Perintah Penyusunan 1. 2. 3.
AMDAL 150 Hr UKL DAN UPL 60 Hr Apabila tdk dipenuhi, Srt persetujuan batal
Proses Permohonan Izin Usaha Bukan Kayu (Berdasarkan P.36/Menhut-II/2008) Permohonan
Proses PerIzinan s/d penerbitan izin tdk boleh lebih dari 30 hr krj
Persyaratan permohonan IUPHHBK-HT : a. Copy KTP (Perorangan) / akte pendirian Koperasi/Badan Usaha beserta peruba hannya diutamakan bergerak di bid kehu tanan/pertanian/perkebunan b. NPWP c. Rekomendasi Gubernur dan atau Bupati/ Walikota apabila kewenangan pemberian izin ada pada Menteri d. Rekomendasi Bupati/Walikota apabila ke wenangan pemberian izin ada pada Guber nur e. Rekomendasi Kepala Dinas Kab/Kota apa bila kewenangan pemberian izin ada pada Bupati/Walikota f. Menyusun proyek proposal
Keputusan Pemberian Izin (Jangka waktu Izin paling lama 25 Thn)
Surat Penolakan
Memenuhi Persyaratan
Tidak Memenuhi Persyaratan
a. Bupati/Walikota Tembusan : Menhut, Gubernur Kepala Dinas Prov, & Kepala BP2HP b. Gubernur Tembusan : Menhut, Kepala Dinas Prov & Kab/Kota, dan Kepala BP2HP c. Menteri Tembusan : Gubernur, Bupati/Wali kota dan Kepala BP2HP
Penilaian Permohonan IUPHHBK-HT
a. Kepala Dinas Kab/Kota (Permohonan yang diajukan kepada Bupati) b. Kepala Dinas Prov (Permohonan yang diajukan kepada Gubernur) c. Dirjen BPK (Permohonan yang diajukan kepada Menteri)
Hasil Penilaian
PERKEMBANGAN HTI 1. s.d. thn 2007 pembangunan HTI di seluruh Indonesia seluas 6.649.757 ha oleh 159 HPHTI yaitu :
a. Setelah terbit PP. 7/1990 87 unit HPHTI seluas 3.790.142 ha; b. Setelah terbit PP. 6/1999 9 unit HPHTI seluas 539.616 ha; c. Setelah terbit PP. 34/2002 63 unit IUPHHK-HT seluas 2.319.999 ha, 2. Tahun 2008 s/d 2009 berdasarkan PP. No. 6 Tahun 2007 jo PP. 3 Tahun 2008 :
a. b. c. d. e.
SK Definitif 24 unit seluas ± 1.005.240 ha SP2 7 unit seluas ± 345.902 ha SP1 41 unit seluas ± 1.816.139 ha Sedang dalam proses telaahan 15 unit seluas ± 592.217,51 ha Ditolak untuk melengkapi persyaratan 146 unit seluas ± 10.872.925 ha
3. Total Investasi Permohonan IUPHHK-HTI Rp. 48.734.832.944.129,4. Penyerapan Tenaga Kerja Permohonan IUPHHK-HTI 33.981 orang
HUTAN ALAM SEMAKIN BERKURANG HTI HARAPAN MASA DEPAN
Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan Oktober 2009
