EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PARKIR

Journal of Governance, Desember 2017 Volume 2, no. 2 186

EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PARKIR Studi Kasus: Kota Semarang Hendrawan Toni Taruno Badan Pusat Statistik (BPS). [email protected] Abstract: This research aimed to discuss the parking policy in Semarang which has not been managed properly. In general, the condition of parking management in Semarang is still quite bad. This is indicated by the poor parking service provided and the low amount of parking retribution every year. During 2011 2012 for example, the revenue realization of parking retribution was only about 1.3 billion rupiah from the target of about 4.8 billion rupiah, or only about 25 percent of the target set. This condition was worsened by parking services that were very uncomfortable and unsatisfactory. This research used a descriptive method with a qualitative approach. The author used secondary data which was obtained from PATTIRO Kota Semarang. This study focuses on parking policy in Semarang by describing the condition of parking management which already exists and discussing revenue gap between target and realization from parking retribution. By analizing data, the authors argued that the main problem of parking management in Semarang is the weak implementation of the Regional Regulation on parking retribution. In addition, the parking policy managed by local Government tends to be unsatisfactory, potentially leaky, and the realization is far from the target set. Therefore, in order to solve the parking problems, the local Government must seriously implement the local regulation of parking retribution and rearrange the parking management which already exists. Keywords: parking management, parking retribution, policy evaluation, implementation

Latar belakang

1.086.890

Dalam satu dekade terakhir, pertumbuhan

unit

(TOR

Rountable

Discucssion Intermoda, Transportasi

jumlah

kendaraan

Umum

Kota

Semarang

Bermotor, UNIKA Soegijapranata

mengalami kenaikan yang cukup

Semarang, 2011), yang terdiri dari

tinggi. Hingga hingga akhir Tahun

907.373 unit sepeda motor (84

2010, jumlah kendaraan bermotor

persen) dan 179.517 unit kendaraan

roda 2 dan roda 4 tercatat mencapai

roda empat (16 persen). Banyaknya

bermotor

di

dan

Transportasi

tak

187 Taruno, Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Parkir

jumlah kendaraan bermotor ini tentu

rupiah. Namun realisasinya hanya

saja menyisakan banyak persoalan.

sekitar 26,87% atau 1,3 milyar

Selain menambah tingkat konsumsi

rupiah saja. Hal yang tidak jauh

bahan bakar, membludaknya jumlah

berbeda

kendaraan

juga

pemasukan retribusi parkir pada

memunculkan permasalahan baru,

tahun 2012. Pada tahun 2012, target

yaitu kemacetan dan pengelolaan

pendapatan daerah dari parkir di tepi

parkir.

jalan umum dari 1.172 titik parkir

bermotor

Secara

ini

umum,

terlihat

dari

realisasi

kondisi

yang ditetapkan, dipatok sebesar 5,4

pengelolaan parkir di Kota Semarang

milyar rupiah. Namun, realisasinya

belum terkelola dengan baik. Hal ini

hanya sebesar 1,35 milyar rupiah

ditandai oleh rendahnya capaian

atau sekitar 24,54% dari target.

penerimaan retribusi parkir setiap

Padahal, pada tahun tersebut, besaran

tahunnya.

Dalam

Laporan

retribusi parkir sudah ditetapkan 2

Keterangan

Pertanggungjawaban

kali lipat dibandingkan dengan tahun

Walikota Semarang yang dirangkum

sebelumnya.

Artinya,

secara

oleh PATTIRO Semarang tercatat

matematis,

pendapatan

retribusi

bahwa pada tahun 2011 misalnya,

parkir seharusnya meningkat tajam

target retribusi parkir di tepi jalan

seiring

umum dari 1.315 titik parkir yang

kendaraan bermotor dan besaran tarif

ditetapkan adalah sebesar 4,8 milyar

parkir.

bertambahnya

jumlah

Tabel 1. Target dan Realisasi Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Semarang Tahun 2011-2012. No (1) 1 2

Tahun (2) 2011 2012

Target Realisasi Penerimaan Penerimaan (Juta) (Juta) (3) (4) (5) 1.315 4.800 1.300 1.172 5.400 1.350 Sumber: PATTIRO (diolah)

Jumlah titik parkir

Persentase kol (5) / kol (4) (6) 26,87 24,54


Kurang optimalnya pengelo-

daripada tarif yang telah ditetapkan,

parkir

dari

misalnya di kartu parkir tertulis 1000

pelayanan parkir yang sangat jauh

rupiah, tetapi tukang parkir meminta

dari rasa nyaman dan memuaskan.

uang sebesar 2000 rupiah. Ketiga,

Banyak pengguna layanan parkir

lokasi parkir tidak layak dan tidak

yang

aman.

laan

juga

mengeluh

layanan

parkir

Beberapa

terlihat

dengan yang

keluhan

kualitas diberikan.

kali

dijumpai,

utamanya di pusat keraimaian, lokasi

banyak

parkir yang terlalu banyak memakan

masyarakat

badan jalan sehingga mengganggu

pengguna parkir di tepi jalan antara

kelancaran arus lalu lintas. Keempat,

lain

tidak adanya jaminan keamanan

dilontarkan

yang

Sering

oleh

(http://jateng.tribunnews.com/

2013/06/27/pattiro-temukan-pelaya-

kendaraan yang diparkir. Artinya,

nan-parkir-di-kota-semarang-buruk);

pelayanan

pertama,

di

menyediakan

terkadang

petugas

beberapa

tempat,

parkir

tidak

tanpa

parkir

hanya

sekedar

penyewaan

tempat

benar-benar

memberikan kartu parkir. Artinya,

kendaraan

pertugas

sekedar

penjagannya. Dan kelima, banyak

meminta uang parkir tanpa disertai

masyarakat yang belum mengetahui

oleh bukti resmi. Kedua, di beberapa

tarif parkir setiap jenis kendaraan,

tempat,

dipungut

sehingga banyak tukang parkir yang

terkadang dua kali lipat lebih besar

meminta uang parkir sesuka hatinya.

parkir

tarif

hanya

yang

yang

menjaga ada

dalam


Gambar 1. Salah Satu Lokasi Parkir Tepi Jalan Raya di Kawasan Simpang Lima.

Sumber: Tribun Jateng.

Tidak optimalnya pengelolaan parkir ini seharusnya menjadi evaluasi yang serius bagi Pemerintah Kota Semarang mengingat beberapa hal.

Pertama,

jumlah

kendaraan

bermotor di Kota Semarang selalu bertambah setiap tahun, sehingga logikanya, parkir

juga

pendapatan akan

retribusi mengalami

kenaikan. Sebagai gambaran, jumlah kendaraan bermotor di wilayah Kota Semarang pada tahun 2006 adalah sebanyak 810.034 unit. Jumlah ini bertambah menjadi 867.901 unit pada tahun 2007 dan terus bertambah menjadi 919.699 unit pada tahun

2008 (Kompas, 7/12/2009). Kedua, besaran retribusi parkir baru yang rata-rata

naik

2

kali

lipat

dibandingkan

perda

sebelumnya,

yang

logika

juga

secara

akan

menaikkan jumlah pendapatan dari sektor parkir (Bandingkan besaran retribusi parkir pada Perda No 1 Tahun 2004 dengan Perda No 2 Tahun

2012

dan

Perda

Kota

Semarang No 3 Tahun 2012). Ketiga, rendahnya parkir

pemasukan

menjadi

retribusi

indikasi

tidak

optimalnya implementasi pengelolaan parkir. Keempat, masyarakat banyak dirugikan atas pelayanan parkir yang tidak memuaskan.


Studi

ini

akan

mengkaji

pengelolaan

parkir

di

Semarang,

khususnya

kualitatif.

Data

yang

data

digunakan

Kota

merupakan

sekunder

pasca

didapatkan dari PATTIRO Kota

ditetapkannya perda retribusi parkir

Semarang.

yang baru, serta faktor apa saja yang

penelitian ini adalah pengelolaan

menjadi

parkir di Kota Semarang, dengan

kendalanya.

Oleh

Fokus

kajian

yang dalam

karenanya, studi ini diharapkan dapat

cara

memberikan perbaikan manajemen

perparkiran di Kota Semarang, serta

tata kelola perparkiran di Kota

membandingkan jumlah pendapatan

Semarang agar potensi pendapatan

retribusi parkir antara target yang

retribusi parkir sebagaimana yang

ditetapkan dengan realisasi yang

ditargetkan

didapatkan. Dengan cara seperti ini,

dalam

APBD

dapat

tercapai setiap tahunnya.

menggambarkan

kondisi

akan dilihat sejauh mana pengelolaan parkir di Kota Semarang, apakah

Metode Penelitian

sudah

Penelitian ini menggunakan

sesuai

dengan

yang

diharapkan ataukah belum.

metode deskriptif dengan pendekatan Pembahasan

yang dianggap sudah tidak sesuai

Regulasi pengelolaan parkir

dengan

Perbaikan perparkiran ditandai

di

dengan

tata Kota

kelola Semarang

dikeluarkannya

perkembangan

keadaan.

Salah satu poin penting dari Perda No

1

tahun

2004

adalah

ditetapkannya besaran tarif parkir

beberapa peraturan daerah. Yang

untuk

pertama adalah Peraturan Daerah

kendaraan. Menurut perda tersebut,

Kota Semarang Nomor 1 Tahun

besaran tarif parkir sepeda motor

2004 tentang Penyelenggaraan dan

ditetapkan sebesar Rp 500,00 dan

Retribusi

Parkir

Di

kendaraan

Umum.

Perda

ini

Tepi

Jalan

merupakan

kelanjutan Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Nomor 11 Tahun 1998

masing-masing

bermotor

roda

jenis

empat

sebesar Rp 1000,00. Kemudian

yang

kedua,

Peraturan Daerah Kota Semarang No


2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa

kendaraan bermotor roda empat.

Umum di Kota Semarang dan Perda

Kenaikan besaran tarif ini tentu saja

Kota Semarang No 3 Tahun 2012

dimaksudkan

tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota

pendapatan daerah sebagai salah satu

Semarang. Dalam Perda No 2,

sumber pembiayaan pembangunan.

besaran tarif teribusi parkir ini

Informasi

mengalami kenaikan menjadi Rp

secara lebih detail dapat dilihat pada

1.000,00 untuk kendaraan bermotor

Tabel 2.

roda

dua,

Rp

2.000,00

untuk

besaran

menambah

tarif

retribusi

untuk

Tabel 2. Besaran Tarif Parkir Kota Semarang No (1) 1 2 3 4 5 6

Jenis Kendaraan Bermotor

Perda No 2 Tahun 2012 (2) (3) Roda Dua Rp 1.000,00 Roda Tiga Rp 1.500,00 Roda Empat Rp 2.000,00 Roda Enam Rp 4.000,00 Roda Lebih dari Enam Rp 7.000,00 Parkir Insidental (acara keramaian) 2 kali tarif normal Sumber: Perda No 1 2014 dan No 2 2012 (diolah) Selain berisi tentang besaran

retribusi

Pemerintah Kota dan parkir yang

kendaraan, hal penting lainnya yang

dikelola oleh pihak swasta. Parkir

bisa kita lihat dari Perda tersebut

yang dikelola oleh Pemerintah Kota

adalah terkait dengan pengelolaan

adalah penyelenggaraan parkir yang

lokasi

dengan

disediakan di tepi jalan umum, parkir

peraturan daerah yang ada (Perda

di lingkungan pasar tradisional, dan

Kota Semarang No 2 Tahun 2012

parkir

dan Perda Kota Semarang No 3

insidental (bersifat massal). Secara

Tahun 2012), pengelolaan parkir di

teknis, pengelolaan ini ditangani oleh

Kota Semarang dibagi menjadi dua,

Dinas Perhubungan, Informasi, dan

parkir.

menurut

yaitu parkir yang dikelola oleh

jenis

parkir

Perda No 1 Tahun 2004 (3) Rp 500,00 Rp 750,00 Rp 1.000,00 Rp 2.000,00 Rp 4.000,00 -

Sesuai

di

sekitar

lokasi

event


Komunikasi (Dishubkominfo) Kota

mengatur tentang penyelenggaraan

Semarang. Sedangkan parkir yang

parkir,

dikelola oleh pihak swasta adalah

masih

penyelenggaraan tempat parkir di

persoalaan yang komplek. Selain

luar

karena jumlah pengelola parkir (juru

badan

jalan,

baik

yang

namun

pada

prakteknya

menyisakan

berbagai

disediakan berkaitan dengan pokok

parkir)

yang

terbatas,

usaha

teknis

lainnya

juga

(misalnya

perbelanjaan) disediakan termasuk

di

pusat-pusat

maupun

sebagai

yang

suatu

persoalan disebabkan

karena implementasi Perda retribusi

usaha,

parkir

tempat

Beberapa temuan permasalahan yang

bermotor.

akan dibahas dalam bagian ini

penyediaan

penitipan

kendaraan

Ketentuan

penyelenggaraan

yang

belum

maksimal.

dan

merujuk pada temuan PATTIRO

pengelolaan parkir ini diatur dalam

Semarang atas pengelolaan parkir di

Perda Kota Semarang No 1 Tahun

Kota Semarang. Beberapa temuan

2004 tentang Penyelenggaraan dan

permasalahan

Retribusi

Jalan

terjadi di Kota Semarang itu antara

Umum, serta Perda Kota Semarang

lain (Sebagaimana diungkap oleh

Nomor 2 dan Nomor 3 Tahun 2012

Pusat Telaah dan Informasi Regional

tentang Retribusi Jasa Umum dan

(Pattiro) Semarang);

Parkir

Retribusi

Jasa

Di

Tepi

Usaha

di

perparkiran

yang

Kota

Semarang.

Rendahnya realisasi pendapatan parkir.

Kompleknya Permasalahan Parkir

Adanya Perda Nomor 2 dan 3

Masalah perparkiran hingga

Tahun 2014 memungkinkan Peme-

saat ini masih merupakan persoalan

rintah

yang cukup rumit dan belum dapat

memaksimalkan

pendapatan

terselesaikan secara tuntas di Kota

sector

Bahkan,

Semarang.

dikelola

telah

Meskipun

berupaya

manajemen

Pemerintah memperbaiki

perparkiran

dengan

mengeluarkan beberapa Perda yang

Kota

Semarang

parkir.

salah

parkir satu

dari

apabila

dengan

penyelenggaraan menjadi

untuk

baik, ini

bisa

sumber

pemasukan pendapatan daerah yang


cukup menjanjikan. Hasil penelitian

jalan umum dari 1.315 titik lokasi

yang dilakukan Djoko Setijowarno

parkir adalah sebesar 4,8 milyar

dan tim di Unika Soegijapranata

rupiah. Namun realisasinya hanya

memperlihatkan

besarnya

sekitar 26,87% atau 1,3 milyar

potensi pendapatan parkir di Kota

rupiah saja. Hal yang tidak jauh

Semarang bisa mencapai Rp 150

berbeda

milliar pertahun, dengan asumsi

pendapatan retribusi parkir pada

jumlah kendaraan sebesar 1,3 juta

tahun

unit(http://jateng.tribunnews.com/2015/

pendapatan dari 1.172 titik parkir,

07/19/menelisik-kacaunya-pengelolaan-

ditetapkan sebesar 5,4 milyar rupiah.

parkir-kota-semarang). Bahkan, jumlah

Namun, realisasinya hanya mampu

ini akan sangat mungkin bertambah

terkumpul sebesar 1,35 milyar rupiah

bertambah

seiring

dengan

atau sekitar 24,54 persen saja.

bertambahnya

jumlah

kendaraan

bermotor

bahwa

yang

ada

di

Kota

Semarang.

terlihat 2012,

dari

realisasi

dimana

target

Meskipun demikian, hal yang cukup kontras justru terlihat pada realisasi parkir khusus yang dikelola

Namun sayangnya, penda-

oleh Dishubkominfo dengan pihak

patan daerah dari retribusi parkir ini

swasta. Meskipun angkanya relatif

masih jauh dari yang diharapkan.

stabil, realisasi penerimaan pada

Penerimaan retribusi parkir yang

kedua sektor parkir ini tergolong

diterima Pemerintah Kota Semarang

cukup baik. Pada tahun 2012 sebagai

setiap tahunnya tidak lebih dari 5

contoh, dari sekitar 70 titik lokasi

milyar. Lebih ironisnya lagi, setiap

parkir khusus (36 pasar dan 34

tahunnya, penerimaan parkir ini juga

halaman

tidak dapat tercapai sebagaimana

penerimaan daerah mencapai 85,52

target yang telah ditetapkan. Pada

persen, yaitu sebesar 718 juta rupiah

tahun 2011 dan 2012 misalnya.

dari target sebesar 840 juta rupiah.

Dalam kurun waktu ini, realisasi

Bahkan, parkir khusus yang dikelola

pendapatan retribusi parkir tidak

mandiri oleh pihak swasta justru

lebih dari 30 persen. Pada tahun

mengalami

2011, target retribusi parkir di tepi

dimana dari target sebesar 4 milyar

sendiri),

surplus

realisasi

penerimaan,


rupiah,

pemasukannya

justru

yang secara tegas menyatakan bahwa

mencapai 4,9 milyar rupiah atau

beberapa

terealisasi sebesar 122,82 persen.

Semarang memang dikuasai oleh

Rendahnya daerah

dari

sektor

area

parkir

di

Kota

pendapatan

beberapa kelompok yang diduga

parkir

preman. Kondisi ini mengakibatkan

ini

disinyalir sangat terkait erat dengan

pendapatan

kualitas

mengalami kebocoran dan tidak

sumber

daya

manusia

retribusi

(SDM) di lapangan (Riyanda, 2017).

dapat

Persoalan SDM di lapangan selama

ditetapkan.

ini memang masih menjadi masalah

sampel

klasik

Semarang menghitung bahwa potensi

yang

justru

menghambat

mencapai

parkir

Dari

yang

target

yang

beberapa

titik

diteliti,

PATTIRO

pengelolaan parkir. Tidak sedikit

kebocoran

pendapatan

parkir

oknum petugas yang justru ikut

minimal sebesar 159 juta rupiah

bermain dalam bisnis pengelolaan

setiap tahunnya.

parkir. Penelitian Djoko Setijowarno dan tim dari Unika Soegijapranata

Pelayanan Parkir yang buruk

menemukan fakta bahwa beberapa oknum Informasi,

Dinas

pela-

yanan jasa parkir seolah menjadi hal

Komunikasi

yang umum. Pengalaman penge-

Kota

Semarang

lolaan

parkir

ternyata “bermain” dalam bisnis

(Riyanda,

perkarkiran

berlangganan

yang

buruknya

Perhubungan,

dan

(Dishubkominfo)

Persoalan

ada

di

Kota

di

Kota

Batam

2017)

dan

parkir

di

Sidoarjopun

Semarang. Selain oknum Dishub-

(Hidayatullah, 2013) seolah menjadi

kominfo, aktor lain yang diduga turut

bukti

terlibat dalam bisnis pengelolaan

diberikan oleh pengelola jasa parkir

parkir di Kota Semarang adalah para

acapkali tidak diperhatikan. Hal yang

kelompok

Mereka

sama juga terlihat pada pengelolaan

parkir

sebagai

parkir di Kota Semarang.

yang

sangat

Secara umum, manajemen

menjanjikan. Hal ini terverifikasi

pengelolaan parkir tepi jalan umum

oleh penelitian Djoko dan timnya,

di beberapa titik lokasi di Kota

menguasai sumber

preman. lahan uang

bahwa

pelayanan

yang


Semarang masih terlihat buruk. Hal

bagi pengendara bermotor. Pengelola

ini

dari

usaha, seringkali tidak menyediakan

banyaknya keluhan warga atas tarif

lahan parkir yang memadai dan

parkir yang tidak sesuai dengan

proporsional dengan lahan tempat

aturan. Tidak sedikit petugas parkir

usahanya.

yang mengenakan tarif sewenang-

parkir yang tersedia biasanya sempit

wenang atau lebih mahal dari tarif

dan terkesan seadanya. Akibatnya,

yang telah ditetapkan dalam Perda.

kendaraan yang diparkir seringkali

Bahkan beberapa petugas parkir

tidak

tidak segan memungut tarif melebihi

Bahkan,

dari tarif parkir yang tertera dalam

beberapa tepi jalan (utamanya di

karcis

petugas

pusat-pusat keramaian) juga sering

parkir, mereka memungut tarif parkir

terlihat memakan badan jalan. Selain

yang

mengganggu arus lalu lintas, kondisi

setidaknya

parkir. lebih

terlihat

Menurut besar

dari

yang

Kalaupun

ada,

tertampung

seharusnya, karena adanya pihak dari

ini

juga

selain Dishubkominfo yang meminta

kemacetan.

lahan

sepenuhnya.

pelayanan

sering

parkir

di

menimbulkan

setoran kepada mereka. Selain itu, permasalahan lain yang ditemui di lapangan

adalah

adanya

Penghitungan Target yang Pesimis

oknum

Parkir khusus yang ditangani

petugas parkir yang terkadang tidak

oleh

memberikan

Kota

tanda

bukti

parkir.

Dishubkominfo Semarang

dan

Pemerintah termasuk

Mereka sekedar menyediakan tempat

Pendapatan Retribusi adalah parkir

parkir dan memungut biaya parkir

khusus mandiri di halaman sendiri

tanpa

resmi.

dan di pasar tradisional. Selama ini,

Praktek ini sudah berlangsung sejak

besaran target pendapatan retribusi

lama dan sepertinya sudah dianggap

parkir sangat tergantung dari jumlah

hal yang biasa oleh sebagian besar

titik lokasi parkir yang tersedia. Dari

pengguna jasa parkir.

jumlah ini, kemudian Pemerintah

memberikan

karcis

Indikasi buruknya pelayanan

Kota

menghitung

potensi

parkir

parkir juga terlihat dari kurang

sesuai dengan kondisi parkir yang

tersedianya lahan parkir yang layak

ada di masing-masing lokasi. Oleh


karenanya, ketidakcermatan penen-

selain 26 titik pasar yang sudah

tuan

ditetapkan.

jumlah

lokasi

parkir

juga

berpotensi mengakibatkan ketidakakuratan

penghitungan

target

retribusi parkir. Dalam

Selain

PATTIRO

lokasi

parkir khusus, persoalan lain yang tidak

catatan

penentuan

kalah

penyusunan

penting target

adalah

pendapatan.

Semarang, jumlah titik parkir khusus

Dalam perencanaannya, Pemerintah

mandiri halaman sendiri tahun 2013

Kota

yang didata oleh Dishubkominfo

terhadap capaian pendapatan parkir

Kota Semarang ada sebanyak 34

yang

titik. Sedangkan jumlah titik parkir

karenanya, target pendapatan yang

khusus mandiri halaman sendiri yang

dibuat menunjukkan adanya sikap

berada dilingkungan pasar tradisional

pesimistis. Apabila target kenaikan

ada sebanyak 36 titik yang terdapat

tiap

pada

itu,

RPJMD 2010-2015 adalah 12,5%

berdasarkan data dari Dinas Pasar,

setiap tahun, maka seharusnya nilai

jumlah keseluruhan pasar yang ada

kenaikan pajak parkir adalah sebesar

di Kota Semarang adalah sebanyak

614 juta rupiah (12,5% dari 4,9

50 pasar. Hal ini berarti bahwa ada

milyar rupiah). Oleh karena itu,

beberapa lokasi pasar yang luput dari

apabila Pemerintah Kota Semarang

penghitungan titik lokasi parkir.

mentargetkan

Dengan membandingkan data ini,

parkir tahun anggaran 2013 hanya

maka kita bisa melihat bahwa masih

sebesar

ada parkir khusus di halaman sendiri

merupakan target yang pesimistis.

pada pasar tradisional sebanyak 24

Padahal menurut perhitungan di atas,

titik

maka

26

pasar.

lokasi

diperhitungkan

Sementara

yang secara

belum maksimal.

Semarang akan

jenis

pesimis

didapatkan.

pendapatan

4,5

target

pendapatan

seolah

Oleh

menurut

pendapatan milyar

rupiah,

optimis parkir

pajak itu

pajak

seharusnya

Dengan demikian, sebenarnya masih

sebesar 5,2 milyar rupiah. Ada gap

ada potensi penerimaan pendapatan

target

parkir yang masih bisa dioptimalkan

seharusnya bisa terhitung secara

yang

lebih baik.

cukup

besar

yang


Pengelolaan parkir yang akuntabel

terjadi.

Gambaran pengelolaan parkir di

atas

menjadi

bukti

bahwa

Melihat kompleknya permasalahan pengelolaan parkir yang


diuraikan

masih jauh dari ideal. Perda retribusi

seharusnya apabila Pemerintah Kota

parkir yang diawal kemunculannnya

Semarang

diharapkan

memberikan

kebijakan parparkiran yang ada.

jaminan kepastian akan pengelolaan

Menurut Dunn (1981) dan Ripley

parkir,

(1985), evaluasi kebijakan berfungsi

dapat

terutama

bagi

sumber

di

atas,

maka

melakukan

sudah evaluasi

pemasukan daerah, nyatanya belum

untuk

memenuhi

mampu menjadi instrument untuk

publik.

Artinya, evaluasi tersebut

menegakkan

perparkiran.

harus bisa memberikan eksplanasi

Potensi pendapatan retribusi parkir

yang logis atas realitas pelaksanaan

yang sangat besar nyatanya belum

sebuah

bisa dimaksimalkan oleh Pemerintah.

mengukur kepatuhan, yakni mampu

Justru

melihat

aturan

kehadiran

Perda

seolah

akuntabilitas

program/kebijakan; kesesuaian

antara

menjadi “legitimasi” tukang parkir

pelaksanaan dengan standar dan

dalam memungut retribusi parkir dari

prosedur

masyarakat dengan semena-mena,

melakukan auditing, untuk melihat

meskipun

tidak

apakah output kebijakan sampai pada

selamanya benar-benar masuk dalam

sasaran yang dituju dan apakah ada

penerimaan

kebocoran

pungutan daerah.

itu

Buruknya

yang

telah

serta

ditetapkan;

penyimpangan

pengelolaan parkir itu ternyata juga

pelaksanaan

berimbas pada pelayanan parkir yang

melakukan akunting, untuk melihat

diberikan.

Petugas

parkir

lebih

dan mengukur akibat sosial ekonomi

berfungsi

sebagai

orang

yang

dari sebuah kebijakan.

memungut uang daripada orang yang menjaga

kendaraan

pengendara

program;

Beberapa dapat

dilakukan

masukan agar

serta

yang evaluasi

bermotor. Pemerintah Kota seolah


juga menutup mata atas berbagai

lebih optimal antara lain (seperti

persoalan pelayanan parkir yang

yang tertuang dalam PATTIRO);


1. Melakukan

pendataan

maksimal.

Apalagi,

untuk meningkatkan akurasi titik

penerimaan

pendapatan

parkir tepi jalan umum maupun

khusus dari pihak swasta selalu

titik

melebihi

parkir

kembali

tempat

khusus

yang

parkir telah

halaman sendiri (mandiri maupun

ditetapkan. Alternatif lain yang

pada pasar tradisional) agar target

bisa dilakukan adalah melakukan

PAD

yang

kajian parkir berlangganan yang

ditetapkan berdasarkan pada data

juga sudah dilakukan di beberapa

yang

daerah

retribusi

parkir

akurat.

Selain

itu,

harus

serius

Lamongan. Bahkan, implementasi

potensi

kebijakan parkir berlangganan di

pendapatan retribusi parkir yang

Lamongan dinilai sangat efektif

mencapai 150 milyar pertahun

karena

sebagaimana yang telah diteliti

pendapatan

oleh Unika Soegijapranata.

(Reswa, 2015).

Pemerintah

juga

mengkaji

kembali

2. Mendorong perbaikan manajemen

seperti

berhasil

3. Mendorong

Sidoarjo

dan

meningkatkan

secara

signifikan

penataan

parkir

perparkiran, baik yang terkait

terutama parkir tepi jalan umum

dengan

yang memakan badan jalan dan

ketersedian

petugas

pemungut retribusi parkir kepada

mengganggu

tukang parkir, penetapan besaran

Pemerintah

pungutan,

memastikan

dan

premanisme

mengeliminir

dalam

lalu

lintas.

Kota

harus bahwa

pungutan

penyelenggaraan layanan parkir di

retribusi. Pemerintah Kota melalui

pinggir jalan, tidak mengganggu

Dishubkominfo

perlu

arus lalu lintas. Selain untuk

yang

menghindari

membuat pengelolaan membuka

juga kajian

komprehensif

terkait

dengan

perparkiran wacana

dan

kerjasama

pengelolaan parkir dengan pihak

target

caapaian

adanya

titik

kemacetan, langkah ini juga akan mengurangi

potensi

kecelakaan

di

terjadinya

sekitar

lokasi

parkir.

ketiga untuk memastikan bahwa

Mendorong Dishubkominfo untuk

implementasi Perda bisa berjalan

menyediakan mekanisme komp-lain


sesuai amanah UU No 25 Tahun

Keberhasilan kebijakan perpakiran

2010 tentang pelayanan publik agar

sangat tergantung dari manajemen

masyarakat

pengelolaan

dapat

menyampaikan

layanan

parkir.

keluhan atas pelayanan parkir yang

Pengelolaan yang transparan dan

diselenggarakannya. Langkah awal

akuntabel,

yang bisa dilakukan adalah dengan

terobosan agar pelayanan perparkiran

menyediakan kotak pengaduan di

menjadi bai dan target pendapatan

lokasi parkir atau membuka layanan

retribusi parkir dapat tercapai. Untuk

komunikasi melalui media sosial

itu, agar pengelolaan parkir di Kota

(email, WA, twitter, facebook, dll).

Semarang

bisa

lebih

menjadi

sebuah

optimal,

maka

Pemerintah Kota Semarang harus Kesimpulan Secara

serius mengawasi pelaksanaan Perda umum,

kondisi

retribusi parkir sekaligus menata


kembali

masih tergolong buruk. Hal ini

yang

ditandai dengan buruknya pelayanan

pengelolaan parkir dengan pihak

parkir yang diberikan dan rendahnya

ketiga (swasta) dan gagasan parkir

target penerimaan retribusi parkir

berlangganan

setiap

Buruknya

altenatif kebijakan oleh Pemerintah

pengelolaan parkir ini selain karena

Kota Semarang. Karena apabila hal

jumlah pengelola parkir (juru parkir)

ini dijalankan, maka setidaknya tidak

yang

ada

tahunnya.

terbatas,

juga

disebabkan

manajemen sudah

3

parparkiran

ada.

Kerjasama

perlu

keuntungan

dijadikan

yang

akan

karena implementasi Perda retribusi

didapatkan oleh Pemerintah Kota

parkir yang tidak maksimal. Adanya

Semarang;

pertama

potensi

oknum

penerimaan

pendapatan

retribusi

petugas

dan

kelompok

preman yang bermain dalam bisnis

parkir yang akan meningkat, kedua

pengelolaan

turut

potensi kebocoran uang parkir akan

memperkeruh persoalan pengelolaan

hilang, dan yang ketiga, tingkat

layanan parkir di Kota Semarang.

kepuasan

parkir

meningkat.

masyarakat

akan


Daftar Pustaka

Dalam

Dunn, William N. (1981), Public

Pendapatan Asli Daerah Di

Policy

Analysis

Introduction,

–

New

An jersey:

Pearson education. Hidayatullah,

Kabupaten

Lamongan.

E-

Journal

Kebijakan

dan

of

Manajemen Publik. Volume 3

Faris.

(2013).

Implementasi Kebijakan Publik (Studi

Meningkatkan

Deskriptif

Tentang

Nomor 3. Diakses melalui http://journal.unair.ac.id Riyanda, Riko. (2017). Kebijakan

Implementasi Kebijakan Parkir

Parkir

Berlangganan

Kabupaten

Peningkatkan Pendapatan Asli

Sidoarjo). E-Journal of Jurnal

Daerah. Jurnal NIARA VOL

Kebijakan

10 NO 1 JANUARI 2017.

Publik.

di

dan

Manajemen

Diakses

melalui

http://journal.unair.ac.id

Kota

Batam

Diakses

Dalam

melalui

https://ejurnal.unilak.ac.id

Perda Kota Semarang No 1 Tahun

Ripley Randall B. (1985), Policy

2004 tentang Penyelenggaraan

Analysis in Political Science,

dan Retribusi Parkir Di Tepi

Chicago: Nelson Hall. Situs web:

Jalan Umum. Perda Kota Semarang Nomor 2

Pattiro Temukan Pelayanan Parkir di

Tahun 2012 tentang Retribusi

Kota Semarang Buruk melalui

Jasa Umum di Kota Semarang

http://jateng.tribunnews.com/2

Perda Kota Semarang Nomor 3

TOR

Tahun 2012 tentang Retribusi

pelayanan-parkir-di-kota-

Jasa Usaha di Kota Semarang

semarang-buruk

Rountable

Discucssion

Retribusi

parkir

kota

Semarang

bocor

melalui

Intermoda, Transportasi Umum

diduga

dan Transportasi tak Bermotor,

http://www.bisnis-

UNIKA

jateng.com/index.php/2011/03/

Soegijapranata

Semarang, 2011 Reswa, Martinus. (2015). Efektivitas Kebijakan Parkir Berlangganan

013/06/27/pattiro-temukan-

retribusi-parkir-kota-semarangdiduga-bocor/


Jumlah Kendaraan Bermotor Harus Dikendalikan

Kacaunya

Pengelolaan

Parkir Kota Semarang melalui

http://nasional.kompas.com/rea

http://jateng.tribunnews.com/20

d/2009/11/05/23051475/Jumla

15/07/19/menelisik-kacaunya-

h.Kendaraan.Bermotor.Harus.

pengelolaan-parkir-kota-

Dikendalikan.

semarang

.

melalui

Menelisik

EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PARKIR

Recommend Documents