KEBIJAKAN RKP BIDANG KESEHATAN TAHUN 2016 Theresia Ronny Andayani Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Bappenas
Disampaikan Pada Rapat Konsolidasi Teknis (Rakontek) Perencanaan Tahun 2016 Jakarta, 22 April 2015
OUTLINE PAPARAN 1. Pendahuluan 2. Rancangan Awal RKP Bidang Kesehatan Tahun 2016 3. Nawa Cita dan Quick Win Bidang Kesehatan 4. Kerangka Pendanaan dan Kelembagaan 5. Kewenangan Pusat dan Daerah 6. Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2016 7. Agenda dan Tindaklanjut 2
1. PENDAHULUAN
3
DOKUMEN RKP TAHUN 2016
BAPPENAS
Bab 1 Pendahuluan Bab 2 Kondisi Umum Bab 3 Kerangka Ekonomi Makro Bab 4 Tema dan Agenda Pembangunan Tahun 2016
Bab 5 Pembangunan Bidang Bab 6 Pembangunan Kewilayahan
Bab 7 Penutup Lampiran
Latar belakang, tujuan, dan sistematika penulisan (1) Kondisi tahun 2014 dan perkiraan capaian pembangunan tahun 2015; (2) Permasalahan dan tantangan pembangunan tahun 2016 (1) Rancangan kerangka ekonomi makro; (2) Program pembangunan berkaitan dengan produk domestik bruto sisi permintaan dan faktor-faktor perekonomian Agenda prioritas pembangunan dilengkapi dengan sasaran dan programprogram untuk mencapainya (kerangka pendanaan, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan)
Program-program pembangunan menurut bidang-bidang pembangunan dalam RPJPN 2005-2025, yang dijabarkan dalam program kegiatan K/L
Rencana pembangunan kewilayahan baik yang akan dilaksanakan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah
Penutup (1) Matrik Strategi Pembangunan Nasional (2) Matrik Rencana Tindak Pembangunan Bidang (3) Matrik Rencana Tindak Pembangunan K/L
4
RANCANGAN TEMA RKP 2016
RKP 2015*)
RKP 2016
RKP 2017
RKP 2018
RKP 2019
MELANJUTKAN REFORMASI BAGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKEADILAN
MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR UNTUK MELETAKKAN FONDASI PEMBANGUNAN YANG BERKUALITAS
Ditentukan dalam proses penyusunan RKP 2017
Ditentukan dalam proses penyusunan RKP 2018
Ditentukan dalam proses penyusunan RKP 2019
5
LANJUTAN...
BAPPENAS
“Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Meletakkan Fondasi Pembangunan yang Berkualitas”
Permasalahan utama yang menghambat percepatan realisasi investasi adalah adanya keterbatasan infrastruktur, termasuk pasokan listrik.
Pemenuhan ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu prasyarat utama yang harus dilakukan dalam pembangunan yang berkualitas.
Pembangunan berkualitas :
Membangun untuk manusia dan masyarakat, yang inklusif dan berbasis luas, dan mengurangi ketimpangan antar golongan dan antar wilayah.
Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem. Menghasilkan pertumbuhan, dan kesejahteraan yang berkelanjutan.
Infrastruktur diperlukan, utamanya untuk mendukung agenda prioritas kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman, pariwisata dan industri dengan sasaran kelompok sosial yang luas dan sasaran wilayah yang meningkatkan pemerataan. 6
BAPPENAS
Tema RKP & Prioritas Nasional
TAHAPAN PELAKSANAAN PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RKP 2016
Musrenbang Provinsi
Rakorbangpus I
Rakorbangpus II
Trilateral Meeting
Rangkaian Musrenbangnas • Pra Musrenbang • Musrenbangnas
Sidang Kabinet
Perpres RKP
Disampaikan oleh Pemerintah kepada DPR
7
2. RANCANGAN AWAL RKP BIDANG KESEHATAN TAHUN 2016
8
KONDISI UMUM
BAPPENAS
1. Kesehatan ibu dan anak membaik namun belum signifikan dan kesenjangan masih cukup lebar – –
Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) masih cukup tinggi. Disparitas Masih Lebar : Persalinan di fasilitas kesehatan tertinggi berada di DIY (99%) dan terendah berada di Maluku (25,2%); Cakupan Imunisasi dasar lengkap tertinggi berada di DIY (83,1%) dan terendah berada di Papua (29,2%).
2. Status Gizi di Indonesia – – –
Permasalahan kekurangan gizi, terutama pendek (stunting) Wasting / kurus dialami oleh 12,1% balita Ibu Hamil di Indonesia mengalami Anemia (37,1%)
3. Pengendalian Penyakit – – –
Beban ganda penyakit: penyakit menular masih muncul sedangkan penyakit tidak menular semakin meningkat Prevalensi HIV dan AIDS di Indonesia cukup tinggi tahun 2013 adalah 0,43 persen Faktor Risiko PTM (Penduduk >10 th kurang konsumsi buah dan sayur : 93,5%)
4. Fasilitas Pelayanan Kesehatan : Pada pelayanan kesehatan rujukan, banyak rumah sakit yang belum memenuhi standar ketenagaan.
9
KESEHATAN IBU DAN ANAK AKI Tahun 1994-2012 dan Target RPJMN 2019 Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup
Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) masih cukup tinggi walaupun dalam beberapa dekade terakhir AKI dan AKB telah mengalami penurunan.
500 400
390 334
300
359
307
306
228
200 100 0 1994
1997 SDKI
2002-2003 2007 2012 Target RPJMN 2019
2019
Status kesehatan ibu dan anak membaik namun belum signifikan, kesenjangan masih cukup lebar Pada pelayanan kesehatan rujukan, banyak rumah sakit yang belum memenuhi standar ketenagaan.
DISPARITAS MASIH LEBAR
Persentase RSU Pemerintah Menurut Ketersediaan Dokter Spesialis pada RSU Tipe C dan Tipe D, 2011 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
89
56
48
56 Kelas C Kelas D
Sumber: Risfaskes, 2011 Sp. Penyakit Dalam
Sp. Bedah
Sp. Anak
Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (%)
DIY
Nasional
81
51
Tertinggi
DIY
91
88
Persalinan di Fasilitas Kesehatan (%)
Sp. Obstetrik Ginekologi
Terendah
MALUKU
PAPUA
Sumber: Riskesdas, 2013
10
STATUS GIZI DI INDONESIA STUNTING (PENDEK) : Terjadi pada hampir seluruh wilayah
40+
30-39
20-29
<20
Permasalahan kekurangan gizi, terutama pendek (stunting), terjadi secara luas tetapi dengan disparitas yang tinggi WASTING (KURUS)
12,1%
Sebanyak Balita tergolong Kurus Riskesdas 2013
BAYI DENGAN BERAT BADAN LAHIR RENDAH (BBLR)
ANEMIA PADA IBU HAMIL
Disparitas
Prevalensi
Tertinggi
Sulteng : 16,9%
Sebanyak
Terendah
Sumut : 7,2%
Nasional
10,2%
Ibu hamil di Indonesia mengalami
37,1%
anemia
11
Indonesia menghadapi BEBAN GANDA PENYAKIT, yaitu kondisi penyakit menular masih muncul sedangkan penyakit tidak menular semakin meningkat
199 0
200 0
201 0
Jumlah Kasus HIV-AIDS (kumulatif) 2013
Prevalensi HIV dan AIDS di Indonesia hingga tahun 2013 adalah 0,43 persen dengan sebaran seperti grafis diatas
Merokok pada penduduk - usia < 18 tahun (7,2 %) - usia > 15 tahun (36,3%) Penduduk >10 th Kurang Konsumsi Buah dan Sayur (93,5%)
Faktor Resiko Perilaku PTM
Penduduk Kurang Aktivitas Fisik (26,1 % penduduk)
TB
DBD
Malaria
Filariasis
• Prevalensi 297 per 100.000 penduduk • Jumlah penderita 893.000 kasus (2013) • Angka kesakitan 45,85 per 100.000 penduduk • Jumlah penderita sebanyak 112.511 penduduk (2013) • Angka kesakitan 1,14 per 1.000 penduduk • Jumlah kasus sebanyak 412.000 kasus (2013) • Jumlah kasus sebanyak 12.714 kasus (2013) 12
Kondisi Saat ini : SDM Kesehatan Ketersediaan tenaga kesehatan masih terbatas.
Rasio dokter per 10.000 penduduk
2
< 10
KONDISI SAAT INI
Pertumbuhan insititusi pendidikan tenaga kesehatan yang sangat cepat menimbulkan tantangan dalam menjaga dan memastikan kualitas dan kompetensi lulusan. Status Akreditasi Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan (2011)
STANDAR WHO
Kekurangan Tenaga Kesehatan di Puskesmas Tahun 2012
Persentase Lulusan Tenaga Kesehatan Yang Lolos Uji Kompetensi
Sumber: BPPSDM, Kemenkes Sumber: HPEQ Project, 2012
13
Sasaran Pokok Pembangunan Kesehatan NO
PEMBANGUNAN
1. SASARAN MAKRO Pembangunan Manusia dan Masyarakat d. Persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan
1 a.
KESEHATAN Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup diukur dengan proksi indikator, antara lain: Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF) - Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal ke empat (K4) Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup diukur dengan proksi indikator, antara lain: -
b.
Persentase kunjungan neonatal pertama (KN1) - Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen) Prevalensi stunting(pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (bawah dua tahun) (persen) -
c. d. *)Data
AKI dan AKB diperoleh melalui survey skala besar dan tidak tersedia setiap tahun
BASELINE 2014
SASARAN 2016
51,8% (Okt, 2014)
68
346 (SP 2010) 70,4 (2013) 70,4 (2013)
*) 77 74
32 (2012/2013) 71,3 (2013) 90 (2014)
*) 78 91,5
19,6 (2013) 32,9 (2013)
18,3 30,5
14
Sasaran Pokok (2) NO
PEMBANGUNAN
BASELINE 2014
SASARAN 2016
2.
Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular
a.
Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk (persen)
297 (2013)
271
b.
Prevalensi HIV (persen)
0,46 (2014)
<0,5
c.
Prevalensi tekanan darah tinggi (persen)
25,8 (2013)
24,6
d.
Prevalensi obesitas pada penduduk usia 18+ tahun (persen)
15,4 (2013)
15,4
e.
Prevalensi merokok penduduk usia ≤18 tahun
7,2 (2013)
6,4
3.
Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan
a.
Jumlah kecamatan yang memiliki minimal satu puskesmas yang tersertifikasi akreditasi
b. c.
0 (2014)
700
Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi
71,2 (2013)
80
Jumlah puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan
1.015 (2013)
2.000
15
Sasaran Pembangunan Kesehatan Lainnya
No
Indikator
a
Jumlah penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) (dalam juta) b Persentase Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran kesehatan lebih dari 10 persen dari APBD c Persentase ibu hamil kurang energi kronik (KEK) d Prevalensi gizi buruk pada balita (persen) e Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi malaria f Jumlah Puskesmas yang telah bekerjasama melalui Dinas Kesehatan dengan UTD dan RS
Target RPJMN 20152019 107,2
Target 2016 99,6
-
55
18,2 300 5.600
22,7 5,2% 245 1.600
Jumlah Puskesmas non rawat inap dan Puskesmas rawat inap yang memberikan pelayanan sesuai standar h Persentase RS Kab/Kota kelas C yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang i Jumlah RS Rujukan Nasional dengan RS Rujukan Regional yang menerapkan integrasi data rekam medis j Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat
6.000
1.400
60
35
60
15
84
81
k
Persentase rata-rata laju pertumbuhan penduduk (LPP)
1,19
1,27
l
Angka kelahiran total (TFR) per perempuan usia reproduksi
2,3
2,36
66,0
65,4
g
m Angka prevalensi pemakaian kontrasepsi (CPR) suatu cara (all method) (persen)
16
Arah Kebijakan 1.
Akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lanjut usia yang berkualitas;
2.
Mempercepat perbaikan gizi masyarakat;
3.
Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
4.
Meningkatan akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas;
5.
Meningkatan akses pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas;
6.
Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, dan kualitas farmasi dan alat kesehatan;
7.
Meningkatkan pengawasan Obat dan Makanan;
8.
Meningkatkan ketersediaan, penyebaran, dan mutu sumber daya manusia kesehatan;
9.
Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
10. Menguatkan manajemen, penelitian dan pengembangan, dan sistem informasi;
11. Memantapkan pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan; 12. Mengembangkan dan meningkatkan efektifitas pembiayaan kesehatan;
17
Perkuatan 1. Penguatan untuk melaksanakan quick win Presiden: kerjasama puskesmas dengan UTD, pengelolaan dana kesehatan oleh RSUD dan Pemda, pendataan kebutuhan kapal RS, peningkatan anggaran kesehatan pemerintah melalui APBN dan APBD, rumah sehat
2. Penguatan pelayanan kesehatan ibu, anak, dan gizi masyarakat serta penyakit menular: cakupan jaminan persalinan melalui peningkatan kepesertaan JKN, sistem pengumpulan data kematian ibu, pengembangan kebijakan gizi masyarakat dengan fokus pada 1000 HPK, penguatan pencegahan penyakit menular dan tidak menular
3. Penguatan dan perluasan jaminan kesehatan nasional melalui Kartu Indonesia Sehat SJSN Kesehatan: perluasan kepesertaan KIS terutama peningkatan PBI, penguatan sistem tarif premi dan pembayaran provider, pengembangan pemantauan dan evaluasi, penguatan ketersediaan sisi suplai yankes
18
Perkuatan...
4. Penguatan sistem kesehatan: penguatan sistem monev dan informasi, pengembangan model penempatan nakes berbasis tim dan pemenuhan dokter spesialis, peningkatan ketersediaan obat dan vaksin di faskes dasar, penyesuaian iuran JKN, integrasi rekam medis online puskesmas dan rumah sakit
5. Penguatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan: sistem rujukan nasional, regional dan provinsi, akreditasi RS, akreditasi Puskesmas, pengembangan fasilitas di DTPK
6. Penguatan upaya promotif dan preventif : advokasi kebijakan pembangunan berwawasan kesehatan, penguatan gerakan masyarakat dalam promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, UKBM, pelaksanaan pilot layanan kesehatan primer terpadu di DTPK, peningkatan efektivitas BOK
19
3. NAWA CITA DAN QUICK WIN BIDANG KESEHATAN
20
BAPPENAS
Agenda Nawa Cita Bidang Kesehatan
•
Sebagian besar sudah dimasukkan ke dalam RPJMN dengan penyesuaian indikator dan target.
•
Indikator quick win akan di masukkan ke dalam RKP 2016.
•
Arahan Presiden RI dalam Ratas tanggal 24 Feb 2015: janji Presiden yang belum tertuang dalam RPJMN 20152019 agar dapat dituangkan dalam RKP 2016
21
BAPPENAS
Nawa Cita Bidang Kesehatan Nawa Cita
RPJMN 2015-2019
Formulasi dalam RKP 2016
1. 6.000 puskesmas rawat inap
1. 6.000 puskesmas non rawat inap dan rawat inap sesuai standar
1. 1.400 puskesmas non rawat inap dan rawat inap sesuai standar
2. Menurunkan prevalensi TB sebesar 60%
2. Prevalensi TB: 245 per 100.000 penduduk
2. Prevalensi TB: 271 per 100.000 penduduk
3. Menurunkan prevalensi Malaria sebesar 60%
3. Jumlah kab/kota dengan eliminasi malaria 300.
3. Jumlah kab/kota dengan eliminasi malaria 245
4. Penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan
4. memperluas cakupan jaminan persalinan melalui peningkatan kepesertaan JKN
5. Peningkatan pembiayaan kesehatan
5. Peningkatan pembiayaan kesehatan publik
4. Jaminan Persalinan bagi seluruh kelahiran 5. Anggaran kesehatan minimal 5% dari Anggaran Negara
22
Nawa Cita...
BAPPENAS
Nawa Cita
RPJMN 2015-2019
1. PBI JKN: 140 juta 2. AKI: 102 per 100.000 kelahiran hidup 3. Gizi Buruk: 5% 4. Stunting 5-10% 5. Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap 90% 6. Puskesmas dengan SDM Tenaga Utama 90% 7. Angka Kematian Bayi 12 per 1.000 kh 8. Dokter spesialis dari 26.000-32.000
1. PBI JKN: 107,2 juta 2. AKI: 306 per 100.000 kelahiran hidup 3. Kekurangan gizi: 17% 4. Stunting Baduta 28% 5. Imunisasi dasar lengkap pada bayi 93% 6. Jumlah puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan 5.600 7. Angka Kematian bayi menjadi 24 8. 60% RS Kab/Kota kelas C yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang
Formulasi dalam RKP 2016 1. PBI JKN: 99,6 juta 2. 77 %persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF) 3. Gizi buruk: 5,2% 4. Stunting Baduta 30,5% 5. Persentase anak usia 0-11 bl g mendpat imunisasi dasar lengkap 91,5% 6. Jumlah puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan 2.000 7. 78% kunjungan neonatal pertama (KN1) 8. 35% RS Kab/Kota kelas C yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang 23
Nawa Cita...
BAPPENAS
Nawa Cita 1.
Pembangunan 50.000 rumah sehat
2.
Rekam medis online 70 % puskesmas dan 100% RSUD
3.
Penambahan iuran BPJS kesehatan yang berasal dari APBN dan APBD
4.
Anggaran kesehatan menjadi 2,8% GDP
5.
Kab/kota dengan anggaran kesehatan >10%: 55%
6.
Pelaksanaan pilot layanan kesehatan primer terpadu berbasis kolaborasi pemerintah dan masyarakat di 100% Puskemas DTPK
7.
Seluruh obat tradisional lulus uji BPOM (Dikutip dari Majalah Tempo, tetapi sumber asli dokumen belum teridentifikasi)
RPJMN 2015-2019
Formulasi dalam RKP 2016
1. Kondisi Umum: Peningkatan pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui peningkatan UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat) seperti posyandu, polindes, poskesdes, pos obat, desa rumah sehat, dan lainlain 2. 60 RS Rujukan Nasional dengan RS Rujukan Regional yang menerapkan integrasi data rekam medis 3. Peningkatan pembiayaan kesehatan publik
1. Penguatan rumah sehat 2. Puskesmas Rekam Medis Online dalam sistem rujukannnya 3. 15 RS Rujukan Nasional dengan RS Rujukan Regional yang menerapkan integrasi data rekam medis 4. Peningkatan pembiayaan kesehatan publik, termasuk penyesuaian iuran JKN. Kepesertaan PBI 99,6 juta dengan hitungan premium sebesar Rp 23.000 (naik dari 88,2 juta, premi Rp 19.250) 5. peningkatan anggaran kesehatan, terutama pembiayaan kesehatan pemerintah 6. Pelaksanaan pilot layanan kesehatan primer terpadu berbasis kerjasam pemerintah dan masyarakat
4. 90% obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan dan produk kuasi tidak memenuhi syarat (TMS) yang dianalisis dan ditindaklanjuti
7. 82,5% obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan dan produk kuasi tidak memenuhi syarat (TMS) yang dianalisis dan ditindaklanjuti 24
Quick Win
BAPPENAS
Quick Win 1.
Pembuatan RPP/Perpres yang diperlukan untuk menindaklanjuti isi UU 44/2009 ttg Pengelolaan Dana Kesehatan oleh RSUD dan Pemda
2.
Peluncuran KIS di 7 lokasi (Mentawai, Lebak, Kab Tangerang, Kab. Toli-Toli, Kab Berau, Kab Pasuruan, Kab Mamuju)
3.
Sistem/Inpres kerja sama Puskesmas dengan Unit Transfusi Darah untuk Pencegahan Kematian Ibu Melahirkan
4.
Pengikatan kerjasama Puskesmas dengan unit transfusi darah untuk kebutuhan ibu melahirkan
5.
Pendataan Kebutuhan Kapal Rumah Sakit di Kabupatenkabupaten Kepulauan
RPJMN 2015-2019
Formulasi dalam RKP 2016
1. PP mengenai subsidi pemerintah/pemerintah daerah pada RS yang diselesaikan
1. Disahkannya PP tentang Subsidi Pemerintah/Pemerintah Daerah pada RS sesuai amanat pasal 48 UU No. 44 Tahun 2009
2. 7 Kab/Kota yang menerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) (2015)
(Kegiatan sudah diselesaikan tahun 2015)
3. 1 Inpres kerjasama puskesmas dengan unit transfusi darah/UTD yang diselesaikan untuk pencegahan kematian ibu melahirkan (2015)
4. dokumen tentang kebutuhan kapal RS di daerah kepulauan (2015 & 2016)
1. 1.600 Puskesmas yang telah bekerjasama melalui Dinas Kesehatan dengan UTD dan RS
2. pendataan kebutuhan kapal rumah sakit di kabupaten-kabupaten kepulauan (dokumen tentang kebutuhan kapal RS di daerah kepulauan)
25
4. KERANGKA PENDANAAN DAN KELEMBAGAAN
26
BAPPENAS
KERANGKA PENDANAAN
• Meningkatkan pendanaan untuk pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat – peningkatan dukungan dana publik, termasuk peningkatan peran dan tanggung jawab pemda – earmarked tax – PPP dan CSR
• Meningkatkan efektifitas pendanaan pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat – pembagian peran dan kewenangan pusat, provinsi, dan kab/kota – peningkatan efisiensi dan efektivitas anggaran kesehatan – pemanfaatan DAK yang lebih tepat sasaran
27
BAPPENAS
No
KERANGKA KELEMBAGAAN KERANGKA KELEMBAGAAN
INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
1
Sinkronisasi nomenklatur kelembagaan antara pusat dan daerah dalam Kementerian Kesehatan rangka peningkatan sinergitas kebijakan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan kesehatan di pusat dan daerah
2
Penguatan pemantauan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi termasuk melalui pengembangan riset operasi dan sistem pengumpulan data untuk pemantauan dan evaluasi pembangunan, studi efektifitas, dan pengembangan mekanisme penguatan sistem informasi menyeluruh dan terpadu mulai dari fasilitas pelayanan, kabupaten/kota, provinsi, dan pusat
Kementerian Kesehatan
3
Penguatan kelembagaan balai pengawasan obat dan makanan
Badan Pengawas Obat dan Makanan
4
Peningkatan sinergi kelembagaan dalam penanganan program lintas sektor/lintas bidang untuk pembangunan kesehatan termasuk pangan dan gizi dan penanggulangan HIV/AIDS
5
Pelembagaan penapisan teknologi kesehatan (health technology assesment/HTA) dan pertimbangan klinik (clinical advisory)
Kementerian Kesehatan
Mengacu pada RPJMN 2015-2019 28
5. PEMBAGIAN KEWENANGAN PUSAT DAN DAERAH
29
Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan (Upaya Kesehatan) Pemerintah Pusat a. Pengelolaan upaya kesehatan perorangan (UKP) rujukan nasional/lintas Daerah provinsi. b. Pengelolaan upaya kesehatan masyarakat (UKM) nasional dan rujukan nasional/lintas Daerah provinsi. c. Penyelenggaraan registrasi, akreditasi, dan standardisasi fasilitas pelayanan kesehatan publik dan swasta.
d. Penerbitan izin rumah sakit kelas A dan fasilitas pelayanan kesehatan penanaman modal asing
(PMA) serta fasilitas pelayanan kesehatan tingkat nasional.
Daerah Provinsi
Daerah Kabupaten/Kota
a.Pengelolaan UKP rujukan tingkat Daerah provinsi/lintas Daerah kabupaten/kota.
a.Pengelolaan UKP Daerah kabupaten/kota dan rujukan tingkat Daerah kabupaten/kota.
b.Pengelolaan UKM Daerah provinsi dan rujukan tingkat Daerah provinsi/lintas Daerah kabupaten/kota.
c. Penerbitan izin rumah sakit kelas B dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah provinsi.
b.Pengelolaan UKM Daerah kabupaten/kota dan rujukan tingkat Daerah kabupaten/kota. c. Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah kabupaten/kota
30
Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan (Sumber Daya Manusia Kesehatan) Pemerintah Pusat a. Penetapan standardisasi dan registrasi tenaga kesehatan Indonesia, tenaga kesehatan warga negara asing (TK-WNA), serta penerbitan rekomendasi pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) dan izin mempekerjakan tenaga asing (IMTA) b. Penetapan penempatan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis bagi Daerah yang tidak mampu dan tidak diminati. c. Penetapan standar kompetensi teknis dan sertifikasi pelaksana Urusan Pemerintahan bidang kesehatan.
Daerah Provinsi
Daerah Kabupaten/Kota
Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan
a. Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan.
UKP Daerah provinsi
b. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah kabupaten/kota.
d. Penetapan standar pengembangan kapasitas SDM kesehatan. e. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Nasional 31
Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan (Kefarmasian dan Alkes) Pemerintah Pusat a. Penyediaan obat, vaksin, alat kesehatan, dan suplemen kesehatan program nasional. b. Pengawasan ketersediaan pemerataan,dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan. c. Pembinaan dan pengawasan industri, sarana produksi dan sarana distribusi sediaan farmasi, obat tradisional,alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT), bahan obat, bahan baku alam yang terkait dengan kesehatan. d. Pengawasan pre-market obat, obat tradisional, kosmetika, alat kesehatan, PKRT, dan makanan minuman. e. Pengawasan post-marketobat, obat tradisional, kosmetika, alat kesehatan, PKRT, dan makanan minuman
Daerah Provinsi
Daerah Kabupaten/Kota
a. Penerbitan pengakuan pedagang besar farmasi (PBF) cabang dan cabang penyalur alat kesehatan (PAK). b. Penerbitan izin usaha kecil obat tradisional (UKOT).
a. Penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal. b.Penerbitan izin usaha mikro obat tradisional (UMOT). c. Penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan PKRT kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga. d.Penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga. e. Pengawasan post-market produk makanan-minuman industri rumah tangga.
32
Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan (Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan)
Pemerintah Pusat Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh nasional dan internasional, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat serta dunia usaha tingkat nasional dan internasional.
Daerah Provinsi Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh provinsi, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat provinsi.
Daerah Kabupaten/Kota Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh kabupaten/kota, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat kabupaten/kota.
33
6. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TAHUN 2016
34
BAHAN ACUAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN 2016 • RPJMN 2015 – 2019 dan Renstra K/L 2015-2019 • Rancangan Awal RKP Tahun 2016 • Surat Bersama (SB) Pagu Indikatif dan Rancangan Awal RKP tahun 2016 • Hasil Kesepakatan Musrenbang
35
CONTOH HASIL SEMENTARA PRAMUSRENBANGNAS Provinsi Kalimantan Timur Usulan Daerah No
Usulan Daerah
Kab/Kota
Target
Alokasi (Juta)
Status Kesepakatan
Keterangan
Sasaran: Inisiasi Kartu “Indonesia Sehat”. 1
Pengadaan alat-alat Kesehatan Rumah Sakit
Kab. Kutai Kartanegara
1 Paket
10.000,00
Disepakati melalui Anggaran baseline K/L
Usulan sudah masuk e-planning 2016. Alokasi disesuaikan dengan pagu indikatif tersedia.
2
Pengadaan Ambulance/Mobil jenazah
Kab. Kutai Kartanegara
2 unit
3.210,00
Ditolak
Untuk mobil ambulans bisa diakomodasi melalui DAK, namun untuk mobil jenazah tidak bisa diakomodir.
Sasaran: Pengembangan 6000 Puskemas dengan Fasilitas Rawat Inap. 3
Penyediaan Sarana dan Prasarana Puskesmas
Kab. Kutai Barat
3 Puskesmas
5.000,00
Disepakati melalui Anggaran baseline K/L
Usulan untuk kegiatan rehabilitasi. Dapat diakomodasi melalui DAK.
4
Pembangunan Rumah Sakit Pratama
Kab. Mahakam Ulu
1 unit
10.000,00
Disepakati Sebagai Inisiatif Baru
Usulan untuk RS Pratama di daerah perbatasan (prioritas). Belum masuk dalam e-planning sehingga diusulkan melalui inisiatif baru. Perlu dilengkapi dengan dokumen pendukung (FS, ToR dan RAB) paling lambat Jumat 24 April 2015 ke Bappenas.
PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN DAN INDIKATOR Penambahan dan Pengurangan Program, Kegiatan, Sasaran dan Indikator dimungkinkan: Perubahan tugas dan fungsi K/L (penugasan baru) Perubahan struktur orgnaisasi Penambahan anggaran yang menyebabkan perubahan target dan indikator
37
7. AGENDA DAN TINDAKLANJUT
L.38
TINDAK LANJUT : JADUAL PENYUSUNAN RKP 2016 NO.
AGENDA
WAKTU
1
Rakorbangpus
Rabu, 15 April 2015
2
Pertemuan Tiga Pihak
15 April - 5 Mei 2015
3
Rangkaian Musrenbangnas
16 - 29 April 2015
4
Sidang Kabinet
Rabu, 13 Mei 2015
5
Perpres RKP Tahun 2016
Senin, 18 Mei 2015
Rencana Pertemuan Tiga Pihak (trilateral meeting) untuk Kemkes : Tgl 30 April atau antara tgl 4-5 Mei 2015 39
TINDAK LANJUT • Mendahulukan pembahasan untuk pencapaian sasaran prioritas nasional yang diwujudkan dalam perencanaan dan penganggaran prioritas • Pencapaian sasaran prioritas pembangunan di samping dilakukan melalui belanja K/L, juga dilakukan melalui Belanja Non K/L; Transfer Daerah dan Pembiayaan Lainnya yang berasal dari Luar Negeri (PHLN) maupun Dalam Negeri (SBN/SBSN/PDN) serta BUMN terkait. • Memastikan kesiapan pelaksanaan kegiatan prioritas disetiap lokus: – Daftar kegiatan prioritas yang fokus dan sudah siap untuk dilaksanakan – Kelengkapan, kesiapan, kapasitas implementasi, dan kewenangan – Koordinasi lintas K/L – Prioritas hasil kesepakatan Musrenbangnas 40
TERIMA KASIH
41
