KEKUATAN TRANSPARANSI INFORMASI PUBLIK MELALUI UU NO 14 TAHUN 2008 Oleh: Sri Sayekti Widyaiswara Madya, BPS-RI
Pendahuluan Reformasi birokrasi yang disusun dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good governence) telah membawa angin segar bagi seluruh masyarakat untuk dapat memperoleh semua bentuk pelayanan publik termasuk didalamnya untuk memperoleh segala informasi yang berkaitan dengan proses dan hasil pelayanan publik.
Transparansi
pelaksanaan pelayanan publik sangat mendukung tercapainya good governance, sehingga partisipasi aktif masyarakat diperlukan sebagai kontrol pelayanan publik yang diselenggarakan oleh setiap Badan Publik. Partisipasi aktif masyarakat hanya bisa berjalan bila setiap pihak dapat memperoleh informasi yang diinginkan sesuai peraturan yang berlaku. Oleh karena itu Pemerintah bersama dengan DPR telah menyusun peraturan tentang keterbukaan informasi dan transparansi penyelenggaraan negara sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis dengan menetapkan Undang-undang No: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang sudah mulai diberlakukan sejak Tahun 2010. Kekuatan UU No 14 Tahun 2008 Pada prinsipnya undang-undang ini mengandung unsur:
transparansi, partisipasi
masyarakat dan akuntabilitas. Sedangkan tujuan utamanya secara umum adalah dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mewujudkan good governance, pemberantasan dan pencegahan korupsi serta tercapainya keterbukaan untuk partisipasi masyarakat. Undang-undang yang terdiri dari 64 pasal ini pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu sesuai peraturan yang berlaku. Cakupan informasi yang dimaksudkan dalam undang-undang ini tercantum dalam Bab 1 Pasal 1 yang menjelaskan bahwa informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non-elektronik. Sedang informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola,
dikirim dan/atau diterima oleh penyelenggara negara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan UU ini, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Yang dimaksud dengan Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif dan badan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat atau bantuan luar negeri. Jelas sekali bahwa segala bentuk data dan informasi yang dimaksudkan dalam undangundang ini menjadi hak masyarakat untuk memperolehnya. Dalam pasal 4 dijelaskan lebih kuat tentang hak masyarakat sebagai pemohon atau pengguna informasi publik untuk memperoleh, mengetahui,
melihat, menghadiri, mendapatkan dan menyebarluaskan informasi sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap permohonan informasi harus disertai dengan alasan yang jelas dan diajukan secara lisan maupun tertulis. Setiap informasi yang diperoleh oleh masyarakat
harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya menurut
peraturan perundang-undangan. Sedangkan dari sisi penyedia informasi diatur dalam Pasal 6 dan 7 yang disebutkan hak dan kewajiban badan publik dalam menerima permintaan informasi yang diajukan oleh masyarakat pengguna informasi. Badan Publik mempunyai hak untuk menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, informasi publik yang tidak dapat diberikan adalah informasi yang: dapat membahayakan Negara; berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha yang tidak sehat; berkaitan dengan hak pribadi; berkaitan dengan rahasia jabatan; belum dikuasai atau belum didokumentasikan. Selain itu dalam Pasal 17 juga diatur tentang informasi yang dikecualikan secara lebih detail, diantaranya adalah memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan dan informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang juga tidak dapat diberikan kepada Pemohon Informasi Publik kecuali dengan permohonan yang sudah mendapat persetujuan Presiden; serta bila informasi yang diminta belum dikuasai atau belum didokumentasikan juga merupakan pengecualian dari keterbukaan informasi yang harus diberikan.
Sebagai contoh data yang bersifat individu dapat termasuk informasi yang
dikecualikan berdasarkan Pasal 21 Undang-undang No 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
Bagi Setiap badan publik tidak boleh ada alasan untuk menolak permintaan informasi dari masyarakat pengguna informasi publik, kecuali yang tersebut diatas. Oleh karenanya badan publik harus bersikap terbuka terhadap masyarakat dan mengumumkan informasi publik secara berkala sesuai amanat Pasal 9.
Informasi yang harus diumumkan secara berkala
tersebut meliputi: informasi yang berkaitan dengan Badan Publik. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait; informasi mengenai laporan keuangan dan/atau; informasi lain yang diatur dalam peraturan perundangan. Dalam pelaksanaan UU ini diatur pula bila terjadi penyalah gunaan informasi publik dari pengguna informasi publik maupun badan publik yang tidak mau memberikan informasi publik dikenai sangsi pidana penjara dan denda sesuai yang tertuang dalam Pasal 51 sampai Pasal 57. Oleh karena itu pemberian informasi dan penggunaannya harus dilakukan secara benar dan bertanggung jawab. Penutup Dengan demikian nafas transparansi yang berlangsung dalam era reformasi ini akan semakin kuat dengan mulai diberlakukannya UU tersebut, walaupun UU ini baru mulai berjalan dua tahun, namun semakin hari semakin ada upaya untuk mewujudkan good governance. Khususnya bagi BPS selaku Badan Publik yang menyediakan data sebagai sumber informasi semakin dituntut peranannya untuk memberikan pelayanan data yang berkualitas secara lebih cepat dan lebih mudah.
Referensi:
Badan Pusat Statistik. Undang-Undang Republik Indonesia No 16 tahun 1997 Tentang Statistik. Kemkominfo. Undang-undang RepublikIndonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. kominfonewscenter.com, 20-4-2010 . Parameter Keberhasilan Keterbukaan Informasi Publik, dalam http://www.ombudsman.go.id/Website/detailArchieve/346/id
