TRANSPARANSI PELAYANAN PUBLIK DI DESA PENGUDANG KECAMATAN TELUK SEBONG
NASKAH PUBLIKASI
Oleh :
R. MELISA BELLA NIM. 090565201042
JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TANJUNGPINANG 2014
2
ABSTRAK TRANSPARANSI PELAYANAN PUBLIK DI DESA PENGUDANG KECAMATAN TELUK SEBONG Transparansi pelayanan publik adalah pelayanan oleh pemerintah untuk warga negara yang ingin menerapkan surat administrasi dengan cara transparansi. Desa Pengudang Kecamatan Teluk Sebong dipilih oleh penulis sebagai tempat penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang transparansi pelayanan publik dalam proses administrasi di Desa Pengudang Kecamatan Teluk Sebong. Transparansi ini yang meliputi : prosedur pelayanan, persyaratan teknis dan pelayanan administrasi, rincian biaya pelayanan, dan waktu penyelesaian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam menentukan sampel, penulis menggunakan teknik purposive sampling. Dan penulis sudah memilih enam responden. Dalam analisis data, penulis menggunakan triangulasi real data, yang telah diperoleh dari wawancara. Kesimpulan yang diberikan oleh penulis adalah pelayanan yang disediakan oleh Desa Pengudang Kecamatan Teluk Sebong sejauh ini tidak efektif. Kepala desa harus selalu berada di kantor, sehingga mudah untuk bertemu. Kantor harus memiliki papan pengumuman yang dipasang di ruang tunggu, sehingga lebih mudah bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi, syarat dan referensi yang digunakan di kantor Desa Kecamatan diinginkan. Waktu penyelesaian juga seharusnya lebih cepat sehingga masyarakat dengan pelayanan yang telah diberikan oleh kantor Kecamatan Teluk Sebong. Kata kunci : Transparansi , Pelayanan Publik.
3
ABSTRACT PUBLIC SERVICE TRANSPARANCY IN PENGUDANG VILLAGE SUBDISTRICT TELUK SEBONG Public service transparency is a service by the goverment for citizen who want to apply administrative letter in transparancy way. Which is Pengudang Village Sub-District Teluk Sebong was choose by the writer as the research place. This research is useful to know about the transparancy of public service in administrative process in Pengudang Village Sub-District Teluk Sebong. This transparancy which includes : service procedures, technical requirements and administrative services, details of the service charge, and the completion time. This research used qualitative descriptive method in determining the sample, writer using purposive sampling technic. And the writer already choose six respondence. In the of analysis data, writer using triangulation the real of data, that has been obtained from the interviews. The conclusions given by the writer is a service provided by the Pengudang Village Sub-District Teluk Sebong so far have not effective. The village chief should always be at the office, so it is easy to meet. Sub-District office should have a bulletin board that is installed in the reception area, making it easier for people to get the desired information, terms and references used in the SubDistrict office. Completion time is also supposed to be faster so that public is with the service that have been given by the Sub-District Teluk Sebong office. Key words : Transparency , Public Service.
government adalah pemerintah yang diisi
A. Latar Belakang Pelayanan merupakan suatu kegiatan yang
dilakukan
oleh
seseorang
atau
oleh aparatur yang jujur, yang bekerja sesuai dengan tugas
yang
diembannya,
tidak
kelompok dalam memberikan kepuasan
bersedia menerima sogokan, dan tidak
kepada
pelayanan.
memperlambat, atau mempercepat suatu
Pelayanan merupakan tugas yang hakiki dari
pekerjaan karena adanya keuntungan yang
pada sosok aparatur pemerintahan sebagai
bisa diperoleh. Sedangkan good governance
abdi masyarakat mengandung pengertian
mengandung makna tata kepemerintahan
bahwa dalam melaksanakan tugasnya harus
yang baik, pengelolaan pemerintahan yang
senantiasa berusaha melayani kepentingan
baik, penyelenggaraan pemerintahan yang
masyarakat dan memperlancar urusan setiap
baik, penyelenggaraan negara yang baik
anggota masyarakat sesuai dengan peraturan
ataupun administrasi negara yang baik.
yang berlaku. Mengayomi dan melayani
Penerapan prinsip transparansi, partisipasi,
masyarakat
dan akuntabilitas diakui sebagai landasan
yang
menerima
merupakan
fungsi
utama
penyelenggaraan pemerintahan. Saat
ini
Indonesia
awal bagi terwujudnya tata kepemerintahan menghadapi
yang baik secara umum. Suatu gagasan dan
tantangan berat di segala bidang atau krisis
nilai untuk mengatur pola hubungan antara
multi dimensi, ancaman desintegrasi, dan
pemerintah,
keterpurukan
masyarakat.
ekonomi.
Indikator
dunia
usaha
swasta,
dan
pembangunan menunjukkan bahwa posisi
Berkaitan dengan fungsi pemerintahan,
Indonesia berada dalam kelompok terendah
maka fungsi utama pemerintah adalah
dalam peta kemajuan pembangunan bangsa-
pemberian pelayanan kepada masyarakat,
bangsa,
indeks
oleh karena itu aparatur yang menjalankan
pembangunan manusia, ketahanan ekonomi,
fungsi pemerintahan adalah pengemban
struktur industri, perkembangan pertanian,
tugas pelayanan kepada masyarakat. Dalam
sistem
memberikan pelayanan kepada masyarakat
baik
dilihat
hukum
dari
dan
peradilan,
penyelenggaraan clean government
dan
aparatur pemerintah dituntut untuk selalu
penyelenggaraan good governance baik pada
memenuhi
sektor publik maupun bisnis.
kepentingan masyarakatnya. Sejalan dengan
Pemerintah
yang
bersih
adalah
kebutuhan
perkembangan
dan
masyarakat,
melindungi
maka
akan
pemerintah yang aparatnya tidak melakukan
pelayanan publik pun semangkin meningkat.
praktek
dan
Bentuk layanan yang diberikan oleh aparatur
nepotisme). Pemerintah harus bisa bertindak
pemerintah kepada masyarakat berdasarkan
objektif, netral dan tidak diskriminatif,
good governance harus sesuai dengan apa
artinya tidak mendahulukan teman, kerabat,
yang menjadi kewenangannya.
KKN
kelompoknya memiliki
uang
(korupsi,
atau dan
kolusi,
orang-orang
yang
berkuasa.
Clean
Kepemerintahan
yang
baik
(Good
governance) merupakan isu sental yang
5
paling
mengemuka
pengelolaan
penerapan prinsip-prinsip good governance,
administrasi publik saat ini. Tuntutan yang
yang diharapkan memenuhi pelayanan yang
dilakukan
prima terhadap masyarakat.
oleh
pemerintah
dalam
masyarakat
untuk
kepada
melaksanakan
Terwujudnya pelayanan publik
yang
penyelenggaraan pemerintahan yang baik
berkualitas
adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat
kepemerintahan yang baik sebagai tujuan
pengetahuan dan pendidikan masyarakat,
dari pendayagunaan aparatur desa. Untuk
selain adanya pengaruh globalisasi. Pola
itu, aparatur desa diharapkan semakin secara
lama penyelenggaraan pemerintahan, kini
efisien dan efektif melaksanakan tugas dan
sudah tidak sesuai lagi dengan tatanan
tanggung
masyarakat yang telah berubah. Oleh karena
menyelenggarakan
itu, tuntutan ini merupakan hal yang wajar
pengayoman
dan
oleh
mewujudkan terselenggaranya pemerintahan
pemerintah dengan melakukan perubahan
yang baik, serta memberikan pelayanan
yang
prima kepada masyarakat.
sudah
seharusnya
terarah
direspon
pada
terwujudnya
penyelenggaraan pemerintah yang baik.
jawabnya
Selain
Banyaknya keluhan dan pengaduan dari masyarakat dari Desa
merupakan salah satu ciri
Pengudang
pemerintahan
dan
masyarakat
untuk
kepada
itu,
dalam
untuk
mewujudkan
pelayanan yang berkualitas, transparan, dan akuntabel
antara
lain
telah
ditetapkan
terhadap pelayanan dari pemerintah, seperti
Keputusan
keluhan terhadap prosedur yang berbelit-
nomer.26/KEP/M.PAN/6/2004
belit, tidak adanya kepastian jangka waktu
Pedoman Umum Penyelenggaran Pelayanan
penyelesaian, besaran biaya yang harus
Publik. Maksud diterapkannya petunjuk
dikeluarkan, persyaratan yang tidak adanya
teknis ini adalah sebagai acuan bagi seluruh
transparansi, dan sikap aparatur desa yang
penyelenggara
pelayanan
kurang
meningkatkan
kualitas
responsif.
Hal-hal
inilah
yang
Menteri
PAN tentang
publik
transparansi
untuk dan
menimbulkan citra yang buruk kepada
akuntabilitas pelayanan, sementara tujuan
pemerintah Desa Pengudang Kecamatan
ditetapkannya petunjuk teknis ini adalah
Teluk Sebong.
untuk memberikan kejelasan bagi seluruh
Mengatasi dilakukan
kondisi
upaya
penyelenggaran
tersebut
perbaikan
pelayanan
berkesinambungan
demi
pelayanan
yang
publik
perlu kualitas
publik
yang
mewujudkan
melaksanakan
pelayanan
publik
agar
berkualitas sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat.
sebab
Desa merupakan salah satu bagian
pelayanan publik merupakan salah satu
sistem pemerintah yang terkecil. Adapun
fungsi
wajib
tugas dari desa sama halnya dengan sistem
diberikan sebaik-baiknya. Salah satu upaya
pemerintah yang lainnya. Perbedaannya
pemerintah
hanya ruang lingkupnya yang lebih kecil
utama
prima,
penyelenggaran pelayanan publik dalam
pemerintah
adalah
dengan
yang
melakukan
6
dibandingkan dengan sistem pemerintah
lainnya. Bahwa untuk urusan Pemerintahan
yang lainnya. Kewenangan dari desa yaitu
yang
memberikan pelayanan administrasi kepada
diserahkan kepada desa sesuai wewenang,
warganya seperti surat keterangan domisili
hak dan tanggungjawab Pemerintah Desa
sebagai bukti bahwa menjadi warga dari
untuk
desa
pemberdayaan masyarakat dan pengaturan
setempat,
keterangan
mengeluarkan
usaha,
surat
surat
keterangan
kewenangan
menjalankan
Kabupaten
fungsi
pelayanan,
Pemerintahan Desa.
penghasilan dan bentuk administratif yang lainnya.
menjadi
Memberikan masyarakat
pelayanan
yang
sesuai
kepada
dengan
good
Kenyataan dilapangan sering dijumpai
governance maka aparatur desa memberikan
adanya berbagai keluhan dari masyarakat
pelayanan yang maksimal. Pelayanan yang
Desa
baik yaitu pelayanan yang mengutamakan
Pengudang
atas
pelayanan
yang
diberikan oleh aparatur desa. Kurangnya
kecepatan,
keramahan aparatur desa dalam pengurusan
biaya
berbagai
administrasi
menimbulkan kepuasan bagi yang dilayani.
menyebabkan masyarakat Desa Pengudang
Maka agar aparatur desa dapat memberikan
tidak dilayani dengan baik. Selain itu
pelayanan yang baik kepada masyarakat
pengurusan surat menyurat seperti Surat
berdasarkan
Pindah, Pengantar Nikah, Kartu Keluarga,
Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 pasal 20
Surat
Surat
ayat (1) Tentang Pelayanan Publik bahwa
yang
penyelenggara berkewajiban menyusun dan
keperluan
Keterangan
Keterangan
Domisili,
Kurang
dan
Mampu
keterpaduan,
murah
dan
kesederhanaan,
kemudahan
Undang-Undang
Republik
seharusnya selesai dalam jangka waktu
menetapkan
seminggu, tidak terlaksana dengan baik.
memperhatikan kemampuan penyelenggara,
Aparatur desa terkadang mengutip dana dari
kebutuhan
masyarakat
lingkungan.
agar
cepat
terselesaikan,
kurangnya transparansi dalam hal biaya
standar
serta
pelayanan
masyarakat,
dan
kondisi
Saat penyelesaian urusan pelayanan
administrasi menjadi keluhan masyarakat
administratif,
Desa Pengudang.
memberikan tarif biaya
Kewenangan Desa sebagaimana diatur
dengan
aparatur
Desa
Pengudang
sesuai dengan
tingkat kebutuhan kepada warga. Apabila
dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor
dalam
72
adalah
dikenakan biaya yang tidak sesuai dengan
melaksanakan urusan Pemerintahan yang
ketentuan yang sudah ada maka tindakan
menjadi kewenangan Desa yang mencakup
dari aparatur desa tersebut termasuk pungli.
urusan
menjadi
Aparatur desa yang dimaksud yaitu Kepala
kewenangan Kabupaten yang diserahkan
Desa Pengudang sebagai pemimpin dari
pengaturannya
roda
Tahun 2005 tentang Desa
Pemerintahan
pembantuan
yang
kepada dan
urusan
Desa,
tugas
pemerintahan
pelaksanaannya
pemerintahan
Pengudang.
desa
masyarakat
pada
Desa
7
Besarnya biaya yang dikenakan oleh
Keterangan Domisili yang akan digunakan
aparatur Desa Pengudang kepada warga
anaknya yang ingin melanjutkan sekolah
dalam pembuatan surat menyurat tidak sama
keluar
jumlahnya. Dasar yang digunakan mengenai
Keterangan Domisili. Dalam hal ini ia
biaya tersebut yaitu berdasarkan Penetapan
dikenakan tarif sebesar Rp. 15.000,-
Biaya Administrasi yang telah disepakati
tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang
antara Kepala Desa dengan Kepala Dusun.
ada. Selain itu warga yang ingin mengurus
Berdasarkan
dalam
Kartu Keluarga karena sudah mempunyai
kepengurusan surat menyurat biaya yang
keluarga yang baru yang awalnya bergabung
dibebankan dalam mengurus Kartu Keluarga
dengan
yaitu sebesar Rp. 30.000,- Kartu Tanda
mempunyai keluarga yang baru maka ia
Penduduk sebesar Rp. 25.000,- Pengantar
harus memecah dari Kartu Keluarga yang
Nikah sebesar Rp. 25.000,- Surat Pindah Rp.
lama saat itu tanggal 03 Desember 2012.
15.000,-
Rp.
Dalam mengurus Kartu Keluarga yang baru
20.000,- Surat Keterangan Kelahiran Rp.
tersebut salah satu warga dari desa tersebut
10.000,- Surat Keterangan Domisili Rp.
dikenakan biaya sebesar Rp. 40.000,-.
10.000,- Surat Keterangan Tidak Mampu
Kenyataan tersebut semakin menguatkan
bebas biaya.
bahwa adanya penyimpangan.
penetapan
Surat
tersebut
Keterangan
Usaha
daerah
maka
dibutuhkan
orangtuanya
kemudian
Surat
hal
ia
Selain itu
Penetapan mengenai biaya administrasi
dalam pembuatan Surat Pengantar Nikah
tersebut telah diketahui oleh masyarakat
dikenakan biaya sebesar Rp. 35.000,- hal ini
yang diwakili dengan setiap Kepala Dusun
terjadi pada warga yang ingin menikah pada
yang ada di Desa Pengudang sebanyak dua
beberapa waktu lalu yaitu pada tanggal 12
Kepala Dusun. Hal tersebut sebagaimana
November
yang telah dikatakan oleh salah satu dari
Pengantar Nikah dikantor desa ternyata
Kepala Urusan yang membantu Kepala Desa
biaya yang dikenakan yaitu sebesar Rp.
dalam urusan administrasi. Namun setelah
25.000,-.
sekian lama berjalan sebagaimana mulai
2012
Kondisi
ia
yang
mengurus
terjadi
di
Surat
Desa
mengalami penyimpangan yang dilakukan
Pengudang semakin meresahkan warga yang
oleh aparatur Desa Pengudang selain itu
ingin
waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan
Padahal ini merupakan kewenangan dari
pelayanan.
desa dalam memberikan pelayanan kepada
Hal
ini
dibuktikan
berdasarkan
berurusan
dengan
administratif.
masyarakat yang sudah ada penetapannya
pengalaman yang dialami oleh warga Desa
namun
pada
kenyataanya
semakin
Pengudang yang mengurus berbagai surat
membebani warga berarti ingin dilayani
menyurat. Salah satunya pengalaman yang
bukan melayani. Seharusnya pelayanan yang
dialami oleh seorang ibu pada tanggal 04
diberikan harus sesuai dengan ketentuan
Juni 2012 yang ingin mengurus Surat
yang berlaku. Mengingat kondisi tersebut
8
yang terindikasi meresahkan warga ada 5
administratif
jenis
Kecamatan Teluk Sebong.
yaitu
Pindah,
dalam
kepengurusan
Surat Pengantar
Nikah,
Surat Kartu
b.
di
Desa
Pengudang
Untuk mengetahui hambatan-hambatan
Keluarga, Surat Keterangan Domisili, dan
yang
dihadapi
Surat Keterangan Kurang Mampu.
administratif
di
pada
pelayanan
Desa
Pengudang
Kecamatan Teluk Sebong. B. Perumusan Masalah Pelayanan yang baik yaitu pelayanan yang
mengutamakan
keterpaduan, kesederhanaan, biaya murah dan
kemudahan
D. Kegunaan Penelitian
kecepatan,
serta
a.
menimbulkan
Secara Akademis sebagai suatu tahapan untuk melatih dan mengembangkan
kepuasan yang dilayani. Dalam hal ini
kemampuan
pelayanan yang merupakan kewenangan dari
menuangkannya dalam bentuk karya
desa maka aparatur desa tidak diperbolehkan
ilmiah
memungut biaya yang berlebihan
menyelesaikan studi Strata-1 di Jurusan
harus
berfikir
dan
ilmiah
sebagai
syarat
dan
untuk
sesuai dengan penetapan namun kenyataan
Ilmu
dilapangan berbeda dan juga mengenai
Sosial dan Politik UMRAH dalam
waktu
menyelesaikan
pelayanan
yang
lama
penyelesaiannya.
untuk
Fakultas
tugas
skripsi
Ilmu
yang
berkaitan dengan pelayanan.
Inilah yang kemudian membuat penulis tertarik
Pemerintahan
menggambarkan
b.
kondisi
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan
sumbangsih
pemikiran
pelayanan aparatur Desa Pengudang. Sejalan
bagi pengembangan ilmu pengetahuan
dengan permasalahan tersebut maka yang
khususnya
menjadi perumusan masalah pada penelitian
permasalahan yang dibahas, dan dapat
ini, adalah :
digunakan sebagai bahan referensi
1.
Bagaimana
Transparansi
Publik
di
Desa
Pelayanan Pengudang
Kecamatan Teluk Sebong. 2.
dalam
berkaitan
dengan
penelitian selanjutnya. c.
Kegunaan secara praktis sebagai bahan rujukan
Hambatan-hambatan
yang
pembenahan
pemerintah
Desa
diri
Pengudang
bagi yang
memperoleh pelayanan administratif di
berkaitan dengan kondisi pelayanan
Desa Pengudang Kecamatan Teluk
aparatur desa.
Sebong.
E. Metode Penelitian
C. Tujuan Penelitian
1. Jenis Penelitian
Adapun tujuan yang hendak dicapai
Jenis penelitian ini bersifat deskriptif
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
dengan pendekatan kualitatif, sejalan dengan
a.
pendapat
Untuk pelayanan
mengetahui desa
transparansi dalam
proses
Sarwono
(2006
:
193)
mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif sebagai suatu proses yang mencoba untuk
9
mendapatkan pemahaman yang lebih baik
transparansi
mengenai kompleksitas yang ada dalam
memperhatikan
interaksi
mengambil
berikut:
memaparkan
a.
manusia.
penelitian
Tujuan
kualitatif
ingin
secara rinci fakta yang di dapat dari lapangan
seperti
keresahan
terhadap
tindakan
aparatur
Pemerntah,
prinsip-prinsip
perlu sebagai
Harus ada komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh staff
masyarakat desa
Instansi
b.
yang
Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin kegunaan
melakukan pungutan liar yang ada kaitannya
sumber-sumber
dengan Transparansi Pelayanan Publik di
konsisten
Desa Pengudang.
perundang-undangan yang berlaku
2. Lokasi Penelitian
c.
Pelaksanaan penelitian ini berlokasi
daya dan
yang peraturan
Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran
pada Kantor Desa Pengudang Kecamatan
d.
Harus
berorientasi
kepada
Teluk Sebong tepatnya berada di jalan besar
pencapaian Visi dan Misi serta
Dusun I Kecamatan Teluk Sebong.
hasil dan manfaat yang diperoleh e.
F. Landasan Teori
Harus jujur, objektif, dan inovatif sebagai
1. Transparansi Pelayanan Publik
mengenai transparansi sangat
diperlukan,
transparansi
pelayanan karena
dalam
pelaksanaan
penyelenggaraan
dilaksanakan pada seluruh aspek manajemen meliputi
kebijakan,
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan atau pengendalian, dan laporan hasil kinerjanya. Penyelenggaraan
aparatur pemerintah dalam berbagai sektor pelayanan terutama menyangkut hak-hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat,
diharapkan. transparansi
masih
belum
seperti
Menjelaskan dalam
Ratminto
yang prinsip
penyelenggaraan
&
Atik
S.
Winarsih
(2005:209) menyatakan bahwa transparansi penyelenggaraan
pelayanan
publik
merupakan pelaksana tugas dan keinginan yang bersifat terbuka bagi masyarakat dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan
pengawasan/pengendaliannya,
serta
mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan
pelayanan publik yang dilaksanakan oleh
kinerjanya
menyusun laporan akuntabilitas.
publik
kinerja pelayanan publik. Transparansi harus
publik,
dan teknik pengukuran kinerja dan
rinci
pelayanan publik akan dapat meningkatkan
pelayanan
dan bentuk pemutakhiran metode
perwujudan pemerintahan
yang baik. Penjabaran secara lebih
perubahan
manajemen instansi pemerintah
Transparansi merupakan salah satu prinsip dalam
katalisator
informasi.
Dimana
transparansi ini harus meliputi: a.
Prosedur pelayanan Prosedur pelayanan yaitu rangkaian proses atau tata kerja yang berkaitan satu sama lain, sehingga menunjukkan adanya tahapan secara jelas dan pasti
10
b.
serta cara-cara yang harus ditempuh
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur
dalam
suatu
Negara Nomor 63 Tahun 2003 Tentang
pelayanan. Prosedur pelayanan publik
Pedoman Umum Penyelenggaraan Publik
harus sederhana, dan mudah dipahami
adalah “Segala bentuk kegiatan pelayanan
serta diwujudkan dalam bentuk bagan
umum yang dilaksanakan oleh instansi
alir.
pemerintah
Persyaratan teknis dan administratif
lingkungan BUMN atau BUMD dalam
pelayanan
bentuk barang dan jasa, baik dalam rangka
Persyaratan teknis dan administratif
upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat
pelayanan
yaitu
harus
maupun ketentuan peraturan perundang-
memenuhi
persyaratan
telah
undangan”.
rangka
penyelesaian
masyarakat yang
ditetapkan oleh pemberi pelayanan,
d.
pusat,
Transparansi
di
daerah
atau
dan
keterbukaan
baik berupa persyaratan teknis dan
pelayanan publik adalah merupakan salah
persyaratan administratif sesuai dengan
satu hal yang harus segera diwujudkan demi
ketentuan
untuk
undangan.
c.
di
peraturan
perundang-
Persyaratan
tersebut
meningkatkan
pelaksanaan
otonomi
keberhasilan daerah
dan
seminimal mungkin dan dikaji terlebih
memenangkan persaingan di era globalisasi
dahulu agar benar-benar sesuai/relevan
sekarang ini. Secara garis besar dalam
dengan jenis yang akan diberikan.
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Rincian biaya pelayanan
Negara
Biaya pelayanan yaitu segala biaya dan
Tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan
rinciannya
sebagai
imbalan
atas
Akuntabilitas
pemberian
pelayanan
umum
yang
No
Pelayanan
26
KEP/26/M.PAN/2/2004
Dalam Publik
Penyelenggaraan menjelaskan
yang
besaran dan tata cara pembayarannya
dimaksud transparansi pelayanan publik
ditetapkan
yaitu
oleh
pejabat
yang
“
transparansi
penyelenggaraan
berwenang sesuai ketentuan peraturan
pelayanan publik merupakan pelaksanaan
perundang-undangan.
tugas dalam kegiatan yang bersifat terbuka
Waktu penyelesaian pelayanan
bagi masyarakat dari proses kebijakan,
Waktu pelayanan adalah jangka waktu
perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan
penyelesaian suatu pelayanan publik
atau pengendaliannya, serta mudah diakses
mulai dari dilengkapinya/ dipenuhinya
oleh semua pihak yang membutuhkan
persyaratan teknis dan atau persyaratan
informasi (masyarakat)”.
administratif sampai dengan selesainya suatu proses pelayanan.
Dimensi-dimensi
penyelenggaraan pelayanan publik yaitu : a.
Selanjutnya penyelenggaran pelayanan publik
juga
ditetapkan
transparansi
dalam
bentuk
Manajemen dan pelaksanaan pelayanan publik
harus
diinformasikan
mudah diakses masyarakat.
dan
11
b.
c.
d.
Prosedur pelayanan harus dibuat dalam
c.
pelaporan
Persyaratan teknis dan administratif
informasi
pelayanan harus diinformasikan secara
tindakan
jelas pada masyarakat.
kegiatan melayani.
memfasilitasi
maupun maupun aparat
penyebaran penyimpangan
publik
didalam
Kepastian dan rincian biaya pelayanan Prinsip-prinsip good governance dalam praktek
masyarakat. Kepastian
penyelenggaraan
negara
kurun
waktu
sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 28
pelayanan
harus
Tahun
dan
penyelesaian
f.
yang
bentuk bagan alir.
harus diinformasikan secara jelas pada
e.
Mekanisme
1999
Tentang
Penyelenggaraan
diinformasikan secara jelas kepada
Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi
masyarakat.
Kolusi dan Nepotisme. Dalam hubungan ini,
Petugas
yang
bertanggung pelayanan
dan
kata prinsip mempunyai makna yang sama
memberikan
dengan asas, karena asas dan atau prinsip
berwenang jawab
harus
ditetapkan
secara
pada hakekatnya merupakan awal suatu
formal berdasarkan SK.
kebenaran yang menjadi pokok dasar tujuan
g.
Lokasi pelayanan harus jelas.
berpikir, berpendapat, dan bertindak. Asas-
h.
Janji pelayanan harus tertulis secara
asas
jelas.
meliputi:
i.
penyelenggaraan
Negara
Standar pelayanan publik harus realistis a.
dan di publikasikan pada masyarakat. j.
umum
Informasi
pelayanan
harus
Asas Kepastian hukum adalah asas dalam
di
negara
mengutamakan
publikasikan dan di sosialisasikan pada
keadilan
disebutkan
(2005:243-247)
bahwa,
prinsip
landasan
yang peraturan
perundang-undangan, kepatutan, dan
masyarakat melalui media. Dwiyanto
hukum
setiap
kebijakan
Penyelenggara Negara.
dapat
transparansi
dalam
b.
Asas Tertib Penyelenggaraan Negara
minimal dapat diukur melalui sejumlah
adalah asas yang menjadi landasan
indikator seperti:
keteraturan, keseimbangan,
a.
Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan
b.
dan
standarisasi
dari
keserasian, dalam
dan
pengendalian
Penyelenggara Negara. c.
Asas Kepentingan Umum adalah asas
semua proses-proses pelayanan publik
yang
Mekanisme
umum dengan cara yang aspiratif,
yang
memfasilitasi
pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai
kebijakan
dan
pelayanan
mendahulukan
kesejahteraan
akomodatif, dan selektif. d.
Asas Keterbukaan adalah asas yang
publik, maupun proses-proses didalam
membuka diri terhadap hak masyarakat
sektor publik.
untuk memperoleh informasi yang
12
benar, jujur, dan tidak diskriminatif,
pengertian pelayanan publik. Pengertian
tentang
negara
pelayan publik yaitu serangkaian aktivitas
memperhatikan
yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk
penyelenggaraan
dengan
e.
f.
g.
tetap
perlindungan atas hak asasi pribadi,
memenuhi
golongan, dan rahasia negara.
Pengguna yang dimaksud disini adalah
Asas Proporsionalitas adalah asas yang
masyarakat
mengutamakan keseimbangan antara
membutuhkan pelayanan, seperti pembuatan
hak
Surat Pindah,
dan
kewajiban
penyelenggara
kebutuhan
Desa
warga
pengguna.
Pengudang
Pengantar
Nikah,
yang
Kartu
negara.
Keluarga, Surat Keterangan Domisili, dan
Asas Profesionalitas adalah asas yang
Surat Keterangan Kurang Mampu, dan
mengutamakan
yang
sebagainya.
berlandaskan kode etik dan ketentuan
(2001:269)
peraturan perundang-undangan yang
merupakan salah satu perwujudan dari
berlaku.
fungsi
Asas Akuntabilitas adalah asas yang
masyarakat disamping sebagai abdi negara.
menentukan bahwa setiap kegiatan dan
Oleh karena itu pelayanan publik (publik
hasil akhir dari kegiatan penyelenggara
service) oleh birokrasi publik harus dapat
negara
dapat
memberikan kemudahan kepada masyarakat
dipertanggungjawabkan
kepada
untuk mendapatkan pelayanan yang lebih
masyarakat
sebagai
baik dan profesional.
keahlian
harus
atau
rakyat
pemegang kedaulatan tertinggi negara
Widodo menyatakan
aparatur
Sinambela
negara
pelayanan
sebagai
(2006:5)
abdi
menyatakan
sesuai dengan ketentuan peraturan
bahwa pelayanan itu merupakan pemberian
perundang-undangan.
pelayanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan
2. Pelayanan Publik Penyelenggaraan adalah
instansi
pelayanan
pemerintah,
pada organisasi itu sesuai dengan aturan publik instansi
pokok dan tata cara yang maksimal kepada masyarakat.
pemerintah adalah sebutan kolektif meliputi satuan kerja/satuan organisasi kementerian,
Adapun
Departemen, Lembaga Pemerintahan non
adalah :
departemen, Sekretariat lembaga tinggi dan
a.
prinsip
pelayanan
publik
Kesederhanaan (prosedur pelayanan
tinggi negara, dan instansi pemerintah
tidak berbelit-belit, mudah dipahami,
lainnya, Badan Usaha Milik Negara dan
dan mudah dilaksanakan);
Badan Usaha Milik Daerah.
b.
Sebelum menjelaskan lebih lanjut mengenai pelayanan publik, maka penulis akan
menguraikan
terlebih
dahulu
Kejelasan
(misalnya
kejelasan
persyaratan teknis dan administrasi pelayanan publik):
13
c.
Kepastian waktu (dapat dilaksanakan
tingkat
dalam
memperoleh pelayanan yang diperoleh dari
kurun
waktu
yang
telah
ditentukan); d.
e.
f.
Akurasi
kepuasan
(produk
layanan
publik
sesuai
dengan harapan
Keamanan
pengguna
Pelayanan Publik Keputusan MENPAN No.
pelayanan publik memberikan rasa
63 tahun 2003 menyatakan bahwa hakikat
aman dan kepastian hukum);
pelayanan
(proses
Tanggung
dan
dan
jawab
(pemimpin
pelayanan atas
publik
pelaksanaan
persoalan
dalam
pelaksanaan
pelayanan publik);
publik
adalah
pemberian
pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Berdasarkan KEMENPAN, maka untuk dapat memberikan pelayanan yang memuaskan
bagi
pengguna
jasa,
Kelayakkan
sarana
dan
prasarana
penyelenggaran pelayanan harus memenuhi
(tersedianya
sarana
dan
prasarana
asas-asas pelayanan sebagai berikut :
kerja, peralatan kerja, dan pendukung
a.
Transparan (bersifat terbuka, mudah
lainnya yang memadai):
dan dapat di akses oleh semuah pihak
Kemudahan akses (tempat dan lokasi
yang membutuhkan dan disediakan
serta sarana pelayanan yang memadai
secara
dan
dimengerti);
mudah
dijangkau
oleh
masyarakat); Kedisiplinan,
b. kesopanan,
dan
bersikap disiplin, sopan santun, ramah, serta
memberikan
pelayanan
memadai
Akuntabilitas
(dapat
serta
mudah
dipertanggung
jawabkan sesuai dengan kebutuhan
keramahan (pemberi pelayanan harus
j.
kebutuhan
masyarakat. Hakikat, Asas, dan Prinsip
pelayanan dan penyelesaian keluhan
i.
dan
diterima dengan benar, tepat, dan sah);
bertanggungjawab
h.
dalam
penyelenggaraan atau pemberi pelayanan
penyelenggaraan
g.
masyarakat
perundangan); c.
yang
Kondisional (sesuai dengan kondisi dan
kemampuan
penerima
Kenyamanan ( lingkungan pelayanan
berpegang pada prinsip efesiensi dan
harus tertib, teratur, disediakan ruang
efektivitas); d.
dengan
serta
ikhlas);
tunggu yang nyaman, bersih, rapi, dan
pelayanan
pemberi
tetap
Partisipasi (mendorong peran serta
lingkungan yang indah, sehat, serta
masyarakat dalam pelaksaan pelayanan
dilangkapi dengan fasilitas pendukung
publik dengan memperhatikan aspirasi,
pelayanan seperti parkir, toilet,tempat
kebutuhan, dan harapan masyarakat);
ibadah, dan lain-lain).
e.
Kesamaan hak (tidak diskriminatif, dalam arti tidak membedakan suku, ras,
Dalam kaitan pengertian ini, indeks kepuasan masyarakat yang dilayani adalah
agama, golongan, dan status ekonomi); dan
14
f.
Keseimbangan
hak
dan
Bintan.
Sedangkan
proses
dalam
kewajiban(pemberi
dan
penerima
kepengurusan Surat Keterangan Domisili
pelayanan publik harus memenuhi hak
yaitu membawa Surat Pengantar dari RT
dan kewajiban masing-masing pihak).
setempat beserta KTP dan KK ke Kantor Desa Pengudang.
F. Hasil Penelitian
a.
1. Transparansi Pelayanan Publik di Desa
Pengudang
dan menguraikan data-data yang diperoleh selama masa penelitian di Desa Kecamatan Teluk Sebong. Penyajian data akan meliputi seputar hasil wawancara dengan informan di penelitian
yang
mana
tujuan
penelitian sebagai acuan pokoknya, karena itu penulis membaginya kedalam beberapa indikator sebagai berikut: 1.
Kesederhanaan
proses yang harus dilewati oleh masyarakat Desa Pengudang dalam mengurus Kartu Keluarga (KK), Pengantar Nikah, Surat Pindah, Surat Keterangan Domisili, dan Tidak Mampu
yang
disediakan oleh Desa Pengudang. Proses
jelas hasilnya sehingga tidak harus berulangulang
yaitu
meminta
Surat
Pengantar dari RT setempat, selanjutnya membawa persyaratan lainnya ke kantor desa yaitu meliputi keterangan data diri seperti Akta Kelahiran atau Ijazah, Surat Nikah bagi yang sudah menikah kemudian KK yang lama dan KTP. Persyaratan tersebut untuk selanjutnya diserahkan ke Kantor
Camat
setelah
dalam
kepengurusannya
dan
menunggu lama baru bisa memperoleh hasil yang diinginkan oleh masyarakat Desa Pengudang. Berdasarkan ketentuan yang berlaku bahwa dalam proses pelayanan kepengurusan Kartu Keluarga (KK) yaitu meminta Surat Pengantar dari RT setempat,
data diri seperti Akta Kelahiran atau Ijazah, Surat Nikah bagi yang sudah menikah kemudian
itu
ke
Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
KK
Persyaratan
yang
tersebut
lama untuk
dan
KTP.
selanjutnya
diserahkan ke Kantor Camat setelah itu ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bintan.
yang harus dilewati dalam kepengurusan Keluarga
Proses
ke kantor desa yaitu meliputi keterangan
Prosedur pelayanan adalah serangkaian
Kartu
dalam
selanjutnya membawa persyaratan lainnya
Prosedur Pelayanan
Surat Keterangan
Proses
Pelayanan yaitu proses yang mudah, dan
Pada bab ini penulis akan menyajikan
lokasi
dalam
Pelayanan
Kecamatan
Teluk Sebong
Kesederhanaan
Persyaratan yang sudah ada pada Kantor Camat maka masyarakat hanya menunggu penyelesaian KK tersebut selama 14 hari jam kerja, mulai dari persyaratan yang
sudah
terkumpul
pada
pihak
Kecamatan hingga diserahkan pada pihak Desa Pengudang. Data tersebut diperoleh dari pernyataan yang disampaikan oleh Kepala
Seksi
Teluk
Sebong.
Pemerintahan Selain
Kecamatan
dalam
proses
pelayanan kepengurusan KK, dalam proses
15
pelayanan Surat Pengantar Nikah yaitu
Penetapan Biaya Administrasi, penetapan
membawa Surat Pengantar dari Ketua RT
tersebut hanya berlaku pada Kantor Kepala
setempat, selain itu melampirkan Surat
Desa Pengudang Kecamatan Teluk Sebong
Kesehatan, Foto Copy KK, Foto Copy KTP,
yang telah disepakati antara Kepala Desa
dan Foto Copy Ijazah terakhir.
dengan
b.
Meskipun demikian namun penetapan biaya
Mudah Dipahami oleh Masyarakat
masing-masing
Kepala
Dusun.
administasi yang sudah disepakati tidak Bertujuan
untuk
memudahkan
pernah dibuat secara tertulis, kesepakatan
masyarakat dalam mendapatkan informasi
tersebut
lisan
sehingga
mekanisme pelayanan surat menyurat yang
masyarakat tidak mengetahui
mengenai
ada sehingga tidak terjadi kesalahpahaman
biaya administrasi dalam pelayanan surat
antara masyarakat dengan aparatur desa.
menyurat.
Dengan
3.
dibuatnya
secara
alir
yang
kantor
Desa
Biaya pelayanan yaitu besarnya biaya
Pengudang maupun pengumuman mengenai
yang harus dikeluarkan oleh masyarakat
acuan yang digunakan oleh aparatur Desa
Desa Pengudang sesuai dengan peraturan
Pengudang
lebih
yang berlaku. Peraturan mengenai besarnya
mudah membaca. Dengan adanya bagan alir
biaya pelayanan yaitu Penetapan Biaya
yang dipampang masyarakat dapat bertanya
Administasi. Biaya tersebut sebagai imbalan
langsung ke aparatur desa apabila kurang
jasa atas pemberian pelayanan yang sudah
jelas.
diberikan
dipampang pada
2.
bagan
hanya
ruangan
sehingga
Persyaratan
masyarakat
Teknis
dan
Administratif Pelayanan
Rincian Biaya Pelayanan
oleh
aparatur
desa
kepada
masyarakat. a.
Persyaratan teknis dan administratif
Kesesuaian Biaya Pelayanan Merupakan
besarnya
biaya
yang
pelayanan yaitu persyaratan yang dibuat
dikeluarkan
oleh
dalam
peraturan yang berlaku atau digunakan
kepengurusan surat menyurat harus jelas dan
sebagai imbalan dalam pemberian pelayanan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku
yang
sehingga mudah dipenuhi oleh masyarakat.
pelayanan yang diberikan berupa surat
Mudah dipenuhi oleh masyarakat yaitu
menyurat
kewajiban
kebutuhan masyarakat.
aparatur
masyarakat
Desa
yang
harus
dipenuhi
efektif.
Dalam
dalam
sesuai
hal
ini
dengan
produk
kepengurusan
sesuai
Penetapan biaya adminisitrasi di Desa
menerima haknya harus sesuai dengan
Pengudang yaitu dalam kepengurusan KK
ketentuan yang berlaku dan mudah diketahui
yaitu sebesar Rp. 30.000,- Kartu Tanda
oleh semua masyarakat Desa Pengudang.
Penduduk sebesar Rp. 25.000,- Pengantar
hal
Pengudang
oleh
masyarakat
sebelum
Dalam
Desa
Pengudang
ini
ketentuan
secara
administrasi yang berlaku yaitu berdasarkan
Nikah sebesar Rp. 25.000,- Surat Pindah Rp. 15.000,-
Surat
Keterangan
Usaha
Rp.
16
20.000,- Surat Keterangan Kelahiran Rp.
tepat maka dapat disegerakan meskipun
10.000,- Surat Keterangan Domisili Rp.
menyimpangkan
10.000,- Surat Keterangan Tidak Mampu
yang ada. Meskipun demikian tidak semua
bebas biaya.
alasan bisa diterima cukup dalam keadaan
a.
Kejelasan Biaya Pelayanan
tertentu. Dalam keadaan tertentu yaitu
Kejelasan Biaya Rincian yaitu rincian
apabila masyarakat membutuhkan produk
tarif
yang
Desa
pelayanan seperti Surat Keterang Tidak
Pengudang kepada masyarakat dalam setiap
Mampu (SKTM) kesehatan yang mendesak
pelayanan surat menyurat dapat diketahui
maka hal ini bisa dipercepat meskipun
oleh setiap masyarakat yang membutuhkan.
Kepala Desa sedang tidak ada ditempat.
Sehingga
dibebankan
masyarakat
aparatur
persyaratan-persyaratan
setempat
dapat
mengetahui secara jelas rincian biaya untuk setiap produk pelayanan yang dibebankan kepada masyarakat. Dapat diketahui secara jelas oleh masyarakat mengenai jumlah yang harus dikeluarkan dalam setiap produk pelayanan,
selain
itu
menambah
kepercayaan masyarakat terhadap aparatur
Pengudang
Dalam
Transparansi
Pelayanan
Publik
di
Pengudang
Kecamatan
Desa Teluk
Sebong Dalam Pemerintah
memberikan dituntut
pelayanan
untuk
mampu
memberikan suatu bentuk pelayanan publik
desa.
yang baik, cepat dan berkualitas serta
4. Waktu Penyelesaian Pelayanan Waktu pelayanan adalah waktu yang dibutuhkan oleh aparatur desa mulai dari terkumpulnya persyaratan yang dibutuhkan hingga hasil akhir dalam menyelesaikan pelayanan Kartu Keluarga, Pengantar Nikah, Surat Pindah, Surat Keterangan Domisili dan Surat Keterangan Tidak Mampu. Indikator ini dapat dilihat dari Ketepatan, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh aparatur desa dalam mengeluarkan produk pelayanan berupa surat menyurat dalam kepengurusan Kartu Keluarga, Pengantar Nikah, Surat Pindah, Surat
2.Hambatan Yang Dihadapi Desa
Keterangan
Domisili
dan
Surat
Keterangan Tidak Mampu sesuai dengan kebutuhan.
maksimal kepada masyarakat. Baik itu pelayanan dalam aspek pemerintahan, aspek pembangunan maupun dalam pelayanan aspek
sosial
terkecuali
ekonomi
lainnya,
menyangkut
tidak
pelayanan
administrasi surat menyurat yang diberikan kepada masyarakat. Agar pelayanan yang diberikan oleh Aparatur Desa Pengudang berkualitas atau bermutu, dalam arti layanan yang diberikan dapat memuaskan setiap pemakai jasa pelayanan aparatur desa tersebut. Maka perlu adanya saling mengingatkan antara aparatur desa dengan masyarakat mengenai apa yang dirasakan oleh mereka.
Dalam hal ini apabila masyarakat membutuhkan cepat dengan alasan yang
Berdasarkan tanggapan tersebut, maka
17
dapat
dijelaskan
bahwa
ada
beberapa
Dikarenakan
hanya
ada
satu
indikator sebagai berikut:
komputer yang memadai kantor
1.
Faktor Sumber Daya Manusia
Desa Pengudang tersebut. Dengan
a. SDM
adanya komputer yang lebih cukup
yang
kurang
Kurangnya
kompeten,
kompetensi
SDM
memadai akan sangat berguna dan
aparatur diawali dari rekrutmen yang tidak benar karena sistem
b. Input data manual yang semakin
rekrutmen yang buruk. Hal ini
memperlambat kepengurusan dalam
berlanjut dengan pembinaan SDM
administrasi pelayanan desa yang
yang juga tidak baik. Jika hal ini
memperlambat kerjanya aparatur
diimbangi dengan pembinaan yang
Desa dalam melayani masyarakat
baik, maka akan dapat mengurangi
yang ingin mengurus surat meyurat.
dampak buruknya. Namun jika tidak diikuti dengan pembinaan
2.
mempercepat dalam kepengurusan.
3.
Faktor Masyarakat a.
Apatisnya
masyarakat Kecamatan
Desa
yang memadai, maka dampaknya
Pengudang
akan sangat buruk di masa yang
Sebong terhadap segala hal yang
akan datang.
ada
dalam
proses
pengurusan,
Faktor Sarana dan Prasarana
sehingga
a. Gedung Balai Desa adalah tempat
dengan hasil pelayanan walaupun
berkumpulnya Pengudang
masyarakat
dalam
musyawarah
atau
menghasilkan
mereka
Teluk
merasa
puas
Desa
mereka harus mengeluarkan biaya
mengadakan
administrasi yang di minta oleh
rapat
suatu
untuk
keputusan
aparatur desa. b. Untuk beberapa masyarakat yang
penting demi kepentingan bersama.
tidak
tahu
atau
Akan tetapi gedung balai Desa
birokrasi
Pengudang kondisinya sangat tidak
adanya sikap pasrah dan menurut
layak jika dibandingkan dengan
pada apa yang dikatakan oleh staf
desa-desa lainnya. Hal ini tentunya
Kantor Desa Pengudang Kecamatan
membuat musyawarah yang selama
Teluk Sebong.
yang
ini tersentral di gedung balai desa lama-kelamaan
akan
menjadi
suasana yang tidak nyaman dan tindak kondusif. b. Sarana elektronik di Kantor Desa
G. Penutup
Pengudang sangat minim sehingga aparatur Desa harus menggunakan laptop atau notebook milik pribadi.
A. Kesimpulan
buta
tentang
memungkinkan
18
1.
Pada
kantor
Desa
Pengudang
Kecamatan
Teluk
Sebong
ditemukan
bagan
alir
maupun
mengenai
beberapa
pengumuman persyaratan
serta
biaya dalam pelayanan tidak sesuai
tidak 5.
dalam
menetapkan biaya pelayanan sehingga
Kecamatan
masyarakat tidak mengetahui mengenai
mengedepankan sistem ketepatan. Jika
peraturan tersebut dikarenakan aparatur
kepala desa ada ditempat maka surat
desa
yang dibutuhkan dapat segera mungkin
Dalam
pernah
proses
memberikan
Desa
Pengudang
Teluk
Sebong
diselesaikan namun jika sedang keluar surat
maka harus menunggu terlebih dahulu.
pelayanan
Pengudang
Dalam hal ini aparatur desa tidak ada
Kecamatan Teluk Sebong masih belum
kepastian dalam menerbitkan produk
sederhana karena banyak yang harus
pelayanan.
di
dilewati
dan
Desa
melalui
tahap
yang
6.
Dalam
melunasi
biaya
pelayanan
panjang harus berulang-ulang untuk
masyarakat tidak dijelaskan rincian
memperoleh pelayanan tersebut dan
biaya yang dikeluarkan ditujukan untuk
tidak ada kepastian waktu penyelesaian
siapa saja. Sehingga masyarakat hanya
pelayanan yang bisa diperoleh.
melunasi kewajibannya dan menerima
Biaya
surat yang dibutuhkan.
pelayanan
kepada
yang
dibebankan
masyarakat
dalam
7.
Hambatan yang dihadapi oleh aparatur
kepengurusan surat menyurat tidak
Desa Pengudang Kecamatan Teluk
sesuai
biaya
Sebong dalam transparansi pelayanan
beberapa
yaitu: Faktor Sumber Daya Manusia,
penyimpangan. Hal ini dikarenakan
Faktor Sarana dan Prasarana, dan
masyarakat tidak pernah mengetahui
Faktor Masyarakat.
penetapan
B. Saran-Saran
dengan
administrasi
penetapan terdapat
biaya
masyarakat permintaan
4.
dibutuhkan
masyarakat
menyurat
3.
yang
memberikan produk pelayanan kepada
sosialisasi kepada masyarakat 2.
Waktu
yang
tidak
peraturan
dengan penetapan tersebut.
tersebut
hanya Desa
memenuhi
1.
menyediakan
bagan
Kecamatan Teluk Sebong.
maupun
pengumuman
yang
Persyaratan dalam pelayanan surat
tentang persyaratan maupun acuan
menyurat pada kantor Desa Pengudang
yang digunakan dalam pelayanan surat
Kecamatan Teluk Sebong masih belum
menyurat, sehingga masyarakat bisa
transparan
jelas mengetahui mengenai hal tersebut
khususnya meskipun
Pengudang
Desa Pengudang Kecamatan Teluk Sebong
administrasi,
dari
sehingga
secara sudah
ada
penetapan biaya administrasi namun
alir berisi
sehingga tidak ada yang ditutupi lagi. 2.
Sebaiknya dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat desa memberikan
19
3.
kepastian mengenai proses pelayanan
masyarakat
agar masyarakat tidak berulang-ulang
memperhatikan ketentuan yang berlaku
dalam kepengurusannya.
sehingga
Waktu
yang
memberikan
dibutuhkan pelayanan
dalam kepada
sebaiknya
masyarakat
puas
lebih
dengan
pelayanan yang diberikan oleh Desa Pengudang.
20
DAFTAR PUSTAKA A. Buku-Buku Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta Boediono, B. 2003. Pelayanan Prima. Jakarta: Asdy Mahasatya Dwiyanto, Agus. 2005. Reformasi Birokrasi Publik di Yogyakarta: PSKK-UGM
Indonesia.
Jonathan, Sarwono. 2006. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Yogyakarta :Graha Ilmu Moenir. 1998. Manajemen Pelayanan Umum di indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia Moleong Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya Napitupulu, Paimin. 2007. Pelayanan Publik dan Customer Satisfaction. Bandung: Alumni Nazir, Moh. 2002. Metode Penelitian. Darussalam: Ghalia Indonesia Ratminto, Winarsih S Atik. 2005. Manajemen Pelayanan Pengembangan Model Konseptuan, Penetapan Citizen’s Charter dan Standar Pelayanan Minimal. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Sinambela, Poltak Lijan. 2006. Reformasi Pelayanan Publik (teori, kebijakan dan implementasi). Jakarta: Bumi Aksara Solekhan Moch. 2012. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas. Malang: Setara Press Sugiono. 2008. Metode Penelitian Kulitatif: Kuantitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta Surjadi. 2009. Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik. Bandung: Refika Aditama Syafiie, Inu kencana. 2007. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung: Rafika Aditama
21
Syahriani, Syakrani. 2009. Implementasi Otonomi Daerah Dalam Perspektif Good Governance. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Syukri, Agur Fanar. 2009. Standar Pelayanan Publik Pemda. Tangerang: Kreasi Wacana Widjaja, HAW. 2001. Otonomi Desa, merupakan otonomi yang asli bulat dan utuh. Jakarta: Raja Grafinda Persada Widodo, Joko. 2001. Good Governance Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas Dan Kontrol Birokrasi. Surabaya: Insan Cendekia B. Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Peraturan Pemerintahan Daerah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Publik Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Teknis Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Skripsi Universitas Maritim Raja Ali Haji
