KONSEP DEFINISI DAN METODOLOGI

Konsep Definisi dan Metodologi

KONSEP DEFINISI DAN METODOLOGI

BAB II

II

PDRB menurut penggunaan menggambarkan penggunaan barang dan jasa yang diproduksi oleh berbagai sektor dalam masyarakat. Penggunaan PDRB tersebut secara garis besar ada dua macam yaitu : 1. Konsumsi Antara yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam proses produksi 2. Konsumsi Akhir untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat Pengeluaran akhir merupakan pembelian dari semua barang dan jasa (barang konsumsi, output pemerintah dan lembaga swasta non profit, barang modal, perubahan persediaan, semua barang yang diekspor) yang disuplai dalam suatu perekonomian. Nilainya akan melebihi dari output yang diproduksi oleh sektor-sektor produksi domestik sebesar nilai impor barang dan jasa. Nilai produksi domestik akan diperoleh dari selisih pengeluaran akhir dengan total impor, yang persamaannya dapat ditulis : Y = Ch + Cn + Cg + Ii + Is + X - M

Di mana

Ch :

………….. (1)

Konsumsi Rumah Tangga

Cn

:

Konsumsi Lembaga Swasta Non Profit

Cg

:

Konsumsi Pemerintah dan Pertahanan

PDRB Jawa Barat Menurut Penggunaan 2005-2007

8


Ii

:

Pembentukan Modal Tetap Bruto

Is

:

Perubahan Stok

X

:

Ekspor

M

:

Impor

Y

:

PDRB.

Dari persamaan (1) dapat disederhanakan menjadi : Y=C+I+X–M

……..….…… (2)

di mana : C :

Konsumsi Rumah Tangga, Lembaga Non Profit Rumah

Tangga

(LNPRT),

Pemerintah

dan

Pertahanan I

:

Investasi

X :

Ekspor

M :

Impor

Untuk melihat hubungan antara pendapatan dan permintaan terhadap barang dan jasa dapat ditulis sebagai berikut : PDRB = Σ PENGELUARAN AKHIR - IMPOR

PDRB sama dengan nilai seluruh pengeluaran akhir dikurangi dengan nilai total impor.


9


2.1.

KONSEP DAN DEFINISI

2.1.1. PENGELUARAN KONSUMSI RUMAHTANGGA Pengeluaran konsumsi rumah tangga terdiri

dari

semua

pengeluaran atas pembelian barang dan jasa dikurangi dengan hasil penjualan neto dari barang bekas atau apkiran. Pengeluaran tersebut termasuk pembelian aktiva berwujud yang tidak diproduksi kembali (kecuali tanah)

seperti

hasil

dapat

karya seni,

barang-barang koleksi dan barang antik. Termasuk juga pembelian barang tahan lama seperti meubeler, sepeda motor, mobil

dan

barang elektronik (komputer, TV, radio) dan imputasi sewa rumah sendiri. Pengeluaran konsumsi rumah tangga juga meliputi nilai barang dan jasa yang dihasilkan untuk konsumsi sendiri seperti hasil kebun, peternakan, kayu bakar dan biaya hidup lainnya serta barangbarang dan jasa. Di samping itu pengeluaran untuk pemeliharaan kesehatan, pendidikan, rekreasi, pengangkutan dan jasa-jasa lainnya termasuk dalam konsumsi rumah tangga. Pembelian rumah tidak termasuk pengeluaran konsumsi, tetapi pengeluaran atas rumah yang ditempati seperti sewa rumah, perbaikan ringan, rekening air, listrik, telepon dan lain-lain merupakan konsumsi rumah tangga. 2.1.2. PENGELUARAN PROFIT YANG (LNPRT)

KONSUMSI LEMBAGA NON MELAYANI RUMAH TANGGA

Lembaga Non Profit yang melayani rumah tangga (LNPRT) adalah lembaga formal maupun informal yang dibentuk atau PDRB Jawa Barat Menurut Penggunaan 2005-2007

10


dibiayai oleh perorangan atau kelompok masyarakat dalam rangka menyediakan jasa pelayanan yang bersifat non komersial khususnya bagi anggota masyarakat umum tanpa adanya motivasi untuk meraih keuntungan. Bentuk Lembaga Non Profit yang melayani rumah tangga adalah sebagai berikut : 1.

Organisasi Kemasyarakatan,

2.

Organisasi Sosial,

3.

Organisasi Profesi,

4.

Perkumpulan Sosial / Kebudayaan / Olah raga dan Hobi,

5.

Lembaga Swadaya Masyarakat,

6.

Lembaga Keagamaan,

7.

Organisasi Bantuan Kemanusiaan / Beasiswa.

2.1.3. PENGELUARAN KONSUMSI PEMERINTAH Pengeluaran konsumsi pemerintah didefinisikan sebagai jumlah seluruh pengeluaran pemerintah yang meliputi : pembelian barang dan jasa (belanja barang), pembayaran balas jasa pegawai (belanja pegawai) dan, penyusutan barang modal. Dikurangi dengan : Hasil penjualan barang dan jasa (Output pasar) pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pemerintah (yang bukan dikonsumsi oleh pemerintah). Kegiatan Pemerintah yang tidak dapat dipisahkan adalah Memproduksi

barang

sejenis

dengan

barang

yang

dihasilkan oleh perusahaan swasta. Misal: Pencetakan publikasi, PDRB Jawa Barat Menurut Penggunaan 2005-2007

11


reproduksi karya seni, pembibitan tanaman dsb. Ciri pokok kegiatan : bersifat insidentil dari fungsi pokok lembaga. Hasil penjualannya : disebut pendapatan dari barang yang dihasilkan Menghasilkan jasa : seperti jasa pendidikan, kesehatan, museum, rekreasi dsj. yang dibiayai oleh keuangan pemerintah. Ciri

pokok

:

pemerintah

memungut

pembayaran

tidak

mencapai/sesuai dengan besarnya biaya yang dikeluarkannya. Hasil penjualannya : disebut pendapatan dari jasa yang diberikan Output pemerintah utamanya adalah Output non pasar lainnya yaitu output yang dihasilkan dan dipergunakan sendiri oleh pemerintah atau disebut juga konsumsi pemerintah Namun demikian, ada kemungkinan output pasar terjadi di output pemerintah. Terjadinya output pasar menganut prinsip dimana output tersebut harus terjual paling tidak senilai 50 % dari ongkos produksi. Contoh : Biaya di RS Pemerintah, tiket museum, pendapatan yang diperoleh dari penjualan informasi cuaca oleh BMG. RUANG LINGKUP PENGELUARAN KONSUMSI PEMERINTAH Pengeluaran Konsumsi Pemerintah meliputi : 1. Konsumsi Pemerintah Pusat, yaitu pengeluaran konsumsi dari seluruh instansi baik yang ada di pusat maupun kantor wilayahnya (dinas vertikal) di daerah. 2. Konsumsi Pemerintah Daerah, yang mencakup : PDRB Jawa Barat Menurut Penggunaan 2005-2007

12


Pemerintah daerah propinsi Pemerintah daerah kabupaten/kota Pemerintah daerah desa Pengeluaran

Konsumsi

Pemerintah

Daerah

Propinsi

mencakup: Konsumsi seluruh Pemerintah desa Konsumsi pemerintah daerah kabupaten/kota yang terdapat di wilayah propinsi Konsumsi pemerintah daerah propinsi Konsumsi pemerintah pusat yg merupakan bagian dari konsumsi pemerintah daerah propinsi Sejak tahun 2007 format pelaporan keuangan daerah sudah mulai mengadopsi Standar Analisa Belanja (SAB), dengan demikian kinerja keuangan pemerintah daerah akan lebih bisa terukur. SAB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya terhadap suatu kegiatan. Sedangkan tujuan penyusunan SAB yang dilakukan pada saat perencanaan anggaran Daerah, antara lain untuk : 1. Meningkatkan kemampuan Unit Kerja dalam menyusun anggaran berdasarkan skala prioritas anggaran Daerah, tugas pokok dan fungsi, tujuan, sasaran, serta indicator kinerja pada setiap program dan kegiatan yang direncanakan; 2. Mencegah terjadinya duplikasi dan atau tumpang tindih kegiatan dan anggaran belanjanya pada masing-masing dan antar Unit Kerja; PDRB Jawa Barat Menurut Penggunaan 2005-2007

13


3. Menjamin kesesuaian antara kegiatan dan anggaran dengan arah, kebijakan, strategi dan prioritas penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan public, mengurangi tumpang tindih belanja dalam kegiatan investasi dan non investasi; dan 4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam rangka perhitungan SAB (Standar Analisa Belanja), anggaran belanja unit kerja dikelompokkan menjadi belanja langsung dan tidak langsung. 1. Belanja Langsung Belanja yang dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan yang direncanakan. Jenis Belanja Langsung dapat berupa Belanja Pegawai, Belanja Barang dan jasa, Belanja Pemeliharaan dan Belanja Perjalanan Dinas. Keberadaan

anggaran

belanja

langsung

merupakan

konsekuensi adanya program atau kegiatan. Karakteristik belanja langsung adalah input (alokasi belanja) yang ditetapkan dapat diukur dan diperbandingkan dengan output yang dihasilkan. Variabilitas jumlah komponen belanja langsung sebagian besar dipengaruhi oleh target kinerja (tingkat pencapaian program atau kegiatan) yang diharapkan.


14


2. Belanja tidak langsung Belanja yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan. Jenis belanja tidak langsung dapat berupa belenja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan serta belanja perjalanan dinas. Keberadaan

anggaran

belanja

tidak

langsung

bukan

merupakan konsekuensi ada atau tidaknya suatu program kegiatan. Belanja tidak langsung digunakan secara periodik (umumnya bulanan) dalam rangka koordinasi penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah yang bersifat umum. 2.1.4. PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) meliputi seluruh pengeluaran untuk unit produksi yang menambah daya produksi aktiva tetap dikurangi dengan penjualan dari barang-barang modal bekas ditambah penjualan barang-barang lain yang berasal dari daerah atau negara lain. Secara rinci, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) terdiri dari : a). Penambahan bersih (baru atau bekas) oleh produsen, asset berwujud yang dapat diproduksi kembali yang mempunyai umur satu tahun atau lebih dan digunakan bukan untuk keperluan militer. b). Pengeluaran atas peningkatan dan perubahan barangbarang modal yang diharapkan memperpanjang umur barang

tersebut

atau


dapat

meningkatkan 15


produktivitasnya. c). Pengeluaran atas reklamasi tanah dan perbaikannya, pengembangan

dan

perluasan

perkebunan,

pertambangan, hutan, lahan pertanian dan perikanan. d). Penambahan ternak yang dipelihara untuk diambil tenaga, susu, bulu dan pembibitan ternak potong. PEMBENTUKAN MODAL BRUTO

PMTB Inventori

Barang Berharga Lainnya

Intangible

Tangible

Pembelian Barang Modal Baru DN + LN (+)

Pembelian Barang Modal Bekas LN

Penjualan Barang Modal Bekas

(+)

(-)

Perbaikan Besar Barang Modal (+)

2.1.5. INVENTORY Inventory adalah persediaan barang/jasa yang masih dikuasai oleh unit-unt ekonomi yang dihasilkan pada waktu sebelumnya untuk digunakan dalam proses lebih lanjut, dijual atau diberikan pada pihak lain. Inventory juga berarti persediaan produk yang berasal dari pihak lain yang tujuannya untuk digunakan sebagai


16


input antara atau dijual kembali tanpa mengalami proses lebih lanjut. PEMBENTUKAN MODAL BRUTO

Pembentukan Modal Tetap Bruto (Tangible assets)

Pembelian Barang Modal Baru DN + LN (+)

Pembelian Barang Modal Bekas LN (+)

Stok

Penjualan Barang Modal Bekas (-)

Perbaikan Besar Barang Modal (+)

Investasi merupakan kegiatan penanaman modal pada berbagai kegiatan ekonomi dengan harapan untuk memperoleh keuntungan (benefit) pada masa-masa yg akan datang. Inventori merupakan salah satu aset yang paling mahal di banyak perusahaan, mencerminkan sebanyak 40 persen dari total modal yang diinvestasikan. Definisi inventori secara umum merupakan hasil produksi yang belum dikonsumsi atau terserap oleh berbagai aktivitas ekonomi, juga merupakan bagian dari aktiva atau harta (aset) lancar perusahaan. Inventori pada Perusahaan Fungsi persediaan/inventori pada perusahaan adalah sebagai berikut: PDRB Jawa Barat Menurut Penggunaan 2005-2007

17


Mengantisipasi permintaan yang timbul dari konsumen Memasangkan produksi dengan distribusi Mengambil keuntungan dari potongan jumlah Melakukan hedging terhadap inflasi dan perubahan harga Menghindari dari kekurangan stok yang terjadi karena cuaca, kekurangan pasokan, masalah mutu atau pengiriman yang tidak tepat Menjaga agar operasi dapat berlangsung dengan baik Adapun jenis-jenis inventori pada perusahaan dapat berupa : Barang jadi (finished goods) Barang setengah jadi (semi finished goods) Bahan baku (raw material) Bahan penolong Suku cadang (spare parts) Inventori pada Pemerintahan Inventori pada pemerintahan berupa persediaan barangbarang strategis yang dilakukan pemerintah. Tujuan adanya inventori pada pemerintahan adalah untuk menjaga stabilitas ekonomi-politik dalam negeri. Jenis komoditi strategis yang sering menjadi persediaan adalah beras, gula, gandum, minyak dan kedelai. Perubahan Inventori adalah perubahan kuantum inventori pada satu periode. Kuantum pada 31 Desember tahun n - kuantum pada 1 januari tahun n


18


Penyebab

terbentuknya

perubahan

inventori

adalah

pembelian, penjualan, digunakan dalam proses produksi, transfer, hilang, rusak, penambahan berat pada ternak dan lain-lain. 2.1.6. EKSPOR DAN IMPOR Ekspor barang dan jasa merupakan suatu komponen dari permintaan akhir, tetapi impor merupakan sumber penyediaan barang dan jasa, oleh karena impor bukan merupakan produksi domestik jadi harus dikurangkan dari total penggunaan dalam PDRB. Ekspor adalah transaksi ekonomi (penjualan, barter, gifts atau

grants)

yang

dilakukan

oleh

penduduk/residen

suatu

negara/region kepada non-residen atau pihak luar negeri/region lain, baik barang maupun jasa. Impor adalah transaksi ekonomi (pembelian, barter, atau penerimaan

dari

gifts

atau

grants),

yang

dilakukan

oleh

penduduk/residen suatu negara/region dari non-residen atau pihak luar negeri/region lain, baik barang maupun jasa. Ekspor dan impor barang dan jasa meliputi angkutan dan komunikasi, jasa asuransi serta barang dan jasa lain seperti jasa perdagangan yang diterima pedagang suatu daerah karena mengadakan transaksi penjualan di luar daerah dan pembayaran biaya kantor pusat perusahaan induk oleh cabang dan anak perusahaan di luar daerah. Pembelian langsung di pasar suatu daerah oleh bukan penduduk termasuk ekspor barang dan jasa, serta pembelian di luar PDRB Jawa Barat Menurut Penggunaan 2005-2007

19


daerah oleh penduduk daerah tersebut dikatagorikan sebagai impor. Pengeluaran untuk biaya perjalanan yang dibayar oleh majikan diperlakukan sebagai ekspor dan impor barang dagangan dan bukan sebagai pembelian langsung. Yang tidak termasuk ekspor dan impor barang adalah barang milik penduduk atau bukan penduduk suatu daerah yang melintasi batas geografis suatu daerah karena merupakan tempat persinggahan, barang untuk peragaan, barang contoh dan barang untuk keperluan sehari-hari wisatawan mancanegara/domestik. Ekspor barang antar negara dinilai dengan harga f.o.b. (free on board), sedangkan impor barang dinilai dengan harga c.i.f. (cost, insurance and freight). Ekspor jasa dinilai pada saat jasa tersebut diberikan ke bukan penduduk, sedangkan impor jasa dinilai pada saat jasa diterima oleh penduduk. Penduduk yang dimaksud di sini adalah lembaga pemerintah, perorangan, perusahaan swasta, perusahaan negara serta lembaga swasta non profit yang berada di daerah tersebut. Residen Indonesia adalah setiap orang, unit usaha atau organisasi yang menetap di Indonesia untuk jangka waktu 1 tahun atau lebih. Termasuk dalam pengertian ini adalah : Baru menetap di Indonesia kurang dari 1 tahun tapi berencana untuk menetap selama lebih dari 1 tahun. Kantor cabang dan anak perusahaan dari luar negeri yang berada di Indonesia. Selain itu yang tergolong sebagai Residen/Penduduk Indonesia adalah : PDRB Jawa Barat Menurut Penggunaan 2005-2007

20


WNA yang bekerja di Indonesia Perusahaan milik asing yang berdomisili di Indonesia Kedutaan/konsulat RI yang berada di luar negeri Turis Indonesia yang berada di luar negeri Siswa Indonesia yang berada di luar negeri Pasien Indonesia yang berobat ke luar negeri Non Residen Indonesia adalah setiap orang, unit usaha atau organisasi yang menetap di luar negeri untuk jangka waktu 1 tahun atau lebih. Termasuk dalam pengertian ini adalah : Baru menetap di Indonesia kurang dari 1 tahun dan tidak berencana untuk menetap selama lebih dari 1 tahun. Kantor cabang dan anak perusahaan Indonesia yang berada di luar negeri. Ruang lingkup ekspor barang mencakup seluruh komoditi baik migas maupun non migas. Komoditi migas terdiri dari minyak mentah, hasil minyak dan gas. Sedangkan komoditi non migas adalah komoditi pertanian, hasil industri, hasil tambang dan lain sebagainya. Komoditi dirinci dua digit HS (Harmonized System) yang terdiri dari 99 kelompok komoditi. Data komoditi ekspor untuk digit HS yang lebih rinci sulit didapatkan. Ruang lingkup impor barang meliputi seluruh barang konsumsi, bahan baku serta barang modal. Komoditi barang impor sirinci dua digit HS yang terdiri dari 99 kelompok komoditi. Data komoditi impor untuk digit HS yang lebiih rinci sulit didapatkan.


21


Ekspor jasa adalah transaksi ekonomi yang dilakukan oleh penduduk/residen suatu negara/region kepada non-residen atau pihak luar negeri/region lain dalam bentuk jasa. Sedangkan impor jasa

adalah

transaksi

ekonomi

yang

dilakukan

oleh

penduduk/residen suatu negara/region dari non-residen atau pihak luar negeri/region lain dalam bentuk jasa. Kegiatan ekspor dan impor jasa meliputi kegiatan sebagai berikut : 1. Angkutan 2. Perjalanan 3. Komunikasi 4. Konstruksi 5. Asuransi 6. Finansial 7. Komputer dan Informasi 8. Royalti dan Lisensi 9. Perorangan, budaya dan rekreasi 10. Pemerintah 11. Jasa Perusahaan Lainnya

2.1.7. DISKREPANSI STATISTIK Diskrepansi statistik merupakan data yang menggambarkan selisih antara PDRB dengan total komponen-komponen permintaan akhir.


22


2.2.

METODE PENGHITUNGAN DAN SUMBER DATA

2.2.1. KONSUMSI RUMAHTANGGA Penghitungan pengeluaran konsumsi rumah tangga dapat dilakukan dengan dua pendekatan yaitu: 1). Pengeluaran konsumsi rumah tangga di pasar suatu daerah adalah pembelian langsung di pasar tersebut baik oleh penduduk maupun rumah tangga bukan penduduk daerah tersebut (staf kedutaan asing dan turis domestik maupun asing). 2). Pengeluaran konsumsi rumah tangga meliputi butir satu di atas, ditambah pembelian langsung penduduk daerah ini yang dilakukan di luar negeri atau daerah lain, dikurangi pembelian langsung di pasar domestik oleh rumah tangga di luar penduduk daerah tersebut (staf kedutaan asing dan turis domestik maupun asing). Dalam kasus batas, pengeluaran konsumsi yang dilakukan oleh penduduk yang sedang melakukan perjalanan ke daerah lain (dalam atau luar negeri) baik dalam rangka bertugas, urusan bisnis atau untuk keperluan lainnya sudah terhitung di rumah tangga yaitu melalui konsumsi perkapita. Sumber data utama perkiraan nilai konsumsi rumah tangga adalah hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Provinsi Jawa Barat. Dari hasil Susenas diperoleh data rata-rata konsumsi perkapita seminggu untuk kelompok makanan dan rata-rata konsumsi perkapita sebulan untuk kelompok bukan makanan. Harga setiap jenis bahan yang dikonsumsi menggunakan rata-rata harga PDRB Jawa Barat Menurut Penggunaan 2005-2007

23


eceran dari Statistik Harga Konsumen Provinsi Jawa Barat. Di samping itu digunakan data lainnya seperti PDRB perkapita atas dasar harga konstan, Indeks Harga Konsumen (IHK) dan jumlah penduduk pertengahan tahun. Pengeluaran konsumsi kelompok makanan terdiri dari pengeluaran untuk : 1). Makanan, yang meliputi padi-padian, umbi-umbian, ikan dan udang segar dan sejenisnya, ikan dan udang yang diawetkan dan sejenisnya, daging segar, daging yang diawetkan, hasil ikutan daging, telur dan susu, sayursayuran,

kacang-kacangan,

minuman,

bumbu-bumbuan

buah-buahan, dan

konsumsi

bahan bahan

makanan lainnya. 2). Makanan dan minuman jadi. 3). Tembakau dan sirih, yang meliputi rokok putih, rokok kretek, cerutu dan tembakau. Pengeluaran untuk kelompok bukan makanan terdiri dari pengeluaran untuk : a). Perumahan, bahan bakar, air dan penerangan. b). Aneka barang dan jasa. c). Pakaian, alas kaki dan tutup kepala. d). Pajak dan asuransi. e). Keperluan untuk pesta dan upacara. Total pengeluaran konsumsi rumah tangga keseluruhan diperoleh dari pengeluaran perkapita setahun dikalikan dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Perkiraan pengeluaran PDRB Jawa Barat Menurut Penggunaan 2005-2007

24


konsumsi rumah tangga untuk tahun-tahun yang tidak ada data Susenasnya dihitung berdasarkan elastisitas pendapatan dari Susenas yang ada. a. Konsumsi Rumah Tangga Kelompok Makanan Perkiraan konsumsi kelompok makanan digunakan model fungsi eksponensial. Model ini dipilih berdasarkan asumsi bahwa setiap penambahan pendapatan akan menyebabkan pertambahan konsumsi, tetapi pada suatu saat (titik jenuh) konsumsi tersebut mulai menurun, dengan bentuk kurva seperti parabola. Fungsi eksponensial tersebut adalah:

Qi = a . Yi b di mana : Qi : Rata-rata konsumsi perkapita sebulan (kuantum) Yi : Pendapatan perkapita sebulan a : Konstanta b : Koefisien elastisitas. Koefisien elastisitas (b) yang telah diuji digunakan untuk memperkirakan konsumsi perkapita tahun yang tidak ada data Susenasnya. Konsumsi perkapita tahun lainnya dapat diperkirakan dengan menggunakan peubah lain yaitu perubahan pendapatan perkapita (atas dasar harga konstan), dan data konsumsi perkapita (Susenas) dengan menggunakan rumus sebagai berikut :


25


C n+1 = C n + ( C n . dp . b ) di mana : Cn+1

: Rata-rata konsumsi (kuantum) perkapita sebulan pada tahun ke-(n+1)

Cn

: Rata-rata konsumsi (kuantum) perkapita sebulan pada tahun dasar ke-(n)

dp

: Perubahan pendapatan perkapita harga konstan tahun ke-n dengan tahun ke-(n+1)

b

: Koefisien elastisitas. Nilai konsumsi atas dasar harga berlaku diperoleh dengan

mengalikan konsumsi dalam satuan kuantum dengan harga eceran pada tahun yang bersangkutan. Harga konsumen atau harga eceran merupakan harga yang dibayar oleh rumah tangga konsumen yang tujuannya untuk dikonsumsi. Harga tersebut merupakan rata-rata harga eceran di kota dan harga di pedesaan. Konsumsi rumah tangga atas dasar harga konstan didapatkan dengan metoda revaluasi artinya konsumsi dalam satuan kuantum dikalikan dengan harga tahun dasar. b. Konsumsi Rumah Tangga Kelompok Bukan Makanan Perkiraan konsumsi rumah tangga untuk kelompok bukan makanan menggunakan model regresi linier. Artinya setiap kenaikan pendapatan akan selalu diikuti oleh penambahan PDRB Jawa Barat Menurut Penggunaan 2005-2007

26


permintaan

konsumsi

kelompok

bukan

makanan

misalnya

permintaan akan pakaian, dsb. Model yang digunakan sebagai berikut :

Q i = a + ( b . Yi ) di mana : Qi

:

Rata-rata konsumsi perkapita sebulan (kuantum)

Yi

:

Pendapatan perkapita sebulan

a

:

Konstanta

b

:

Koefisien elastisitas

Konsumsi rumah tangga atas dasar harga konstan pada tahun-tahun dimana data Susenas tersedia, diperoleh dengan cara mendeflasi nilai konsumsi (nilai data Susenas) dengan IHK yang sesuai dengan jenis pengeluaran barang dan jasa yang dikonsumsi. Pada tahun-tahun dimana data Susenas tidak tersedia maka nilai konsumsi rumah tangga atas dasar harga berlaku diperoleh dengan metode model regresi linier yang menghasilkan koefisien elastisitas permintaan yang dikalikan dengan pendapatan, kemudian mengalikan total nilainya dengan IHK. 2.2.2 KONSUMSI LEMBAGA NON PROFIT YANG MELAYANI RUMAHTANGGA Perkiraan konsumsi LNPRT dilakukan dengan metoda langsung dari hasil survei khusus yaitu diperoleh dari penjumlahan output sub sektor jasa sosial dan kemasyarakatan dikurangi surplus usahanya. PDRB Jawa Barat Menurut Penggunaan 2005-2007

27


Penghitungan atas dasar harga konstan 2000 sesuai dengan kegiatan

masing-masing

subsektornya,

seperti

penghitungan

menurut lapangan usaha yaitu metode deflasi dengan menggunakan IHK yang sesuai dengan masing-masing kegiatan, atau ekstrapolasi dengan menggunakan indeks jumlah unit kegiatan atau indeks jumlah tenaga kerja. 2.2.3. KONSUMSI PEMERINTAH Data yang digunakan 1.

Pemerintah Pusat, dari data realisasi APBN Sumber Dirjen Perbendaharaan, Depkeu

1.

Pemerintah Daerah berupa : - Data Statistik Keuangan Daerah Propinsi - Data Statistik Keuangan Daerah Kabupaten/Kota - Data Statsitik Keuangan Desa Sumber dari BPS dan Dirjen Perimbangan Keuangan (DJPK), Depkeu

2.

Jumlah PNS menurut status, golongan, departemen dan propinsi. Sumber dari Badan Kepegawaian Negara (BKN)

Metode Estimasi 1. Atas Dasar Harga Berlaku Disusun neraca produksi pemerintah. INPUT : ( C ) = ( A ) + ( B ) 1. Biaya Antara (Belanja barang) PDRB Jawa Barat Menurut Penggunaan 2005-2007

(A) 28


2. NTB

( B ) = (B1 + B2)

2.1 Penyusutan

(B1)

2.2. Belanja Pegawai

(B2)

OUTPUT = INPUT = ( C ) 1. Penjualan Barang & Jasa (Output Pasar)

(E)

2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (Output Non Pasar Lainnya)

(D)=(C)- (E)

Catatan : Neraca diatas dapat terisi dengan data APBN/APBD Nilai penyusutan diperkirakan 20% dari belanja modal. 2. Atas Dasar Harga Konstan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah adh konstan merupakan hasil

penghitungan komponen-komponen neraca produksi adh.

konstan. Belanja Barang (biaya antara) diperoleh dari nilai biaya antara harga berlaku dideflate dengan IHPB tanpa ekspor. NTB Pemerintah (Belanja Pegawai + Penyusutan) diperoleh dengan mengekstrapolasi nilai NTB Pemerintah tahun dasar dengan indeks jumlah PNS tertimbang menurut golongan kepangkatan Pendapatan dari penjualan barang dan jasa adh harga konstan menggunakan presentase penj. brg & jasa terhadap output pada harga berlaku


29


KONSUMSI PEMERINTAH DALAM KONSEP SYSTEM OF NATIONAL ACCOUNT (SNA) 1993 1. Konsumsi pemerintah dibedakan antara konsumsi individu dan konsumsi kolektif 2. Konsumsi individu merupakan pengeluaran pemerintah untuk kepentingan rumah tangga individu antara lain: Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, olah raga dan rekreasi, dan kebudayaan 3. Konsumsi kolektif merupakan pengeluaran pemerintah untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan (umum)/semua anggota masyarakat mendapatkan manfaat dari jasa seperti ini. Jasa kolektif yang diberikan oeh pemerintah antara lain keamanan

dan

pertahanan,

peraturan-peraturan

yang

menyangkut kemasyarakatan, pemeliharaan undang-undang dan peraturan, perlindungan lingkungan, penelitian dan pengembangan, infrastruktur dan pembangunan ekonomi 4. Konsumsi akhir total ekonomi dapat didefinisikan sebagai konsumsi akhir aktual seperti konsumsi rumah tangga, LNPRT, dan konsumsi individu pemerintah ditambah konsumsi kolektif pemerintah. 2.2.4. PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO Pembentukan Modal Tetap Bruto dihitung berdasarkan pengeluaran untuk pembelian barang modal oleh masing-masing PDRB Jawa Barat Menurut Penggunaan 2005-2007

30


lapangan usaha. Di samping itu, pembentukan modal dapat juga dihitung berdasarkan arus barang atau Commodity Flow. Pembentukan

modal

tetap

menurut

lapangan

usaha

mencakup sembilan sektor, yaitu : 1). Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan, 2). Pertambangan dan Penggalian, 3). Industri Pengolahan, 4). Listrik, Gas dan Air Bersih, 5). Bangunan, 6). Perdagangan, Hotel dan Restoran, 7). Pengangkutan dan Komunikasi, 8). Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, 9). Jasa-jasa. 2.2.5. INVENTORY Ada dua macam cara perhitungan yaitu metode langsung dan metode pendekatan arus barang. a. Metode Langsung Sesuai dengan ruang lingkup pada stok maka untuk memperoleh data nilai stok dari setiap kegiatan dan jenis barang dikumpulkan dari bermacam-macam sumber, seperti sensus dan survei, survei khusus mengenai stok, laporan neraca keuangan dari perusahaan, dan survei tahunan stok barang ekspor. Dalam penilaian stok dipakai bermacam cara, akan tetapi metode yang disarankan guna

keperluan

pendapatan

nasional


atau

regional

adalah 31


berdasarkan laporan stok pada awal tahun dan pada akhir tahun, yang kemudian dinilai dengan rata-rata harga pasar pada periode tahun perhitungan tersebut. b. Metode Arus Barang Metode arus barang ini memerlukan data yang lebih terperinci mengenai stok awal dan stok akhir dari tiap jenis barang. Data seperti ini mungkin tersedia hanya untuk beberapa jenis barang saja. Metode ini bisa dipakai dalam perhitungan tabel input-output, dimana estimasi perubahan stok dapat diperkirakan pada waktu proses perhitungan berlangsung, sehingga dimana total penyediaan dari tiap-tiap barang dapat dibandingkan dengan total permintaan barang

tersebut.

Akan

tetapi

hasil

yang

diperoleh

tidak

memungkinkan untuk dialokir menurut aktivitas ekonomi. Klasifikasi Stok menurut Sektor dan Jenis Barang dapat dikelompokan sebagai berikut : 1. Sektor Penghasil Barang 2. Pedagang Besar dan Eceran 3. Sektor Penghasil Barang lainnya 4. Barang-barang Strategi Pemerintah PENGHITUNGAN PERUBAHAN INVENTORI a. Metode Revaluasi Rumus :

Quantum x Harga


32


Data yang dibutuhkan adalah posisi inventori per komoditi dalam satuan unit (quantum) dan harga rata-rata per tahun. Metode ini digunakan pada sektor/subsektor perkebunan, peternakan, kehutanan serta pertambangan. Jenis-jenis komoditi : 1.

Subsektor perkebunan (sumber : statistik perkebunan) Data yang tersedia yaitu data triwulanan beberapa komoditas hasil perkebunan antara lain : karet kering, biji sawit, coklat, kopi, teh, kulit kina, tembakau, rami.

2.

Subsektor peternakan (sumber : statistik peternakan & publikasi Ditjen Peternakan) Data yang diperoleh adalah jumlah dan harga dari beberapa komoditas peternakan, antara lain : Sapi potong, kerbau, kambing, domba, babi, kuda, ayam ras, pedaging, ayam buras, itik.

3.

Subsektor kehutanan (sumber : statistik kehutanan) Data yang tersedia antara lain : Perusahaan pemegang HPH (70 jenis kayu: aghatis, adapt, akasia, bakau, balam, cempaga, dahu, damar, durian, ebony, jelutung, kapur, meranti, ramin, ulin dll) Perusahaan Hutan Tanman Industri (9 komoditi : akasia, leda, pinus, sengon, mahoni, dll) Perum Perhutani dan perusahaan lainnya (19 komoditi : akasia, bambu, damar, aucalyptus, kayu jati, leda, pinus, puspa, sengon, dll)

4.

Subsektor pertambangan migas dan Non migas dan


33


penggalian (sumber : statistik pertambangan) Data yang diperoleh dari statistik pertambangan adalah kuantum dan harga beberapa komoditi dari subsektor ini, antara lain : minyak mentah, kondensat, gas alam, LPG, batubara, aspal, andesit, antrasit, bauxite, granit, bijih nikel, ferronikel, batu kapur, emas, perak, tembaga, mangan, bentonit, gips dan timah. b. Metode Deflasi Rumus :

Nilai adhb : Indeks Harga

Data yang diperlukan adalah nilai posisi inventori (dalam Rp) dan IHPB. Digunakan untuk penghitungan perubahan inventori industri besar sedang dan nilai inventori pada publikasi laporan keuangan

perusahaan

perdagangan,

hotel

pada

dan

sektor/subsektor

restoran,

transportasi,

:

konstruksi, komunikasi,

keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan. Data yang digunakan : 1. Sektor Industri Pengolahan (sumber : Statistik Industri Besar Sedang) Memiliki nilai inventori yang cukup besar setiap tahunnya. Data yang pernah diperoleh adalah data industri besar sedang dalam 5 digit KKI atas harga pasar. Kelengkapan data ini membuat penghitungan perubahan inventori menjadi lebih akurat dan memudahkan dalam pengkonversiannya ke dalam kode IO 175 komoditi. PDRB Jawa Barat Menurut Penggunaan 2005-2007

34


•

Subsektor Perdagangan Data yang dibutuhkan adalah: nilai barang dagangan yang pada saat pencatatan belum terjual serta bahan penolong yang belum terpakai. Jenis-jenis barang dagangan adalah barang jadi yang diproduksi baik oleh sektor primer maupun sekunder. Sumber data yang digunakan adalah Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka sektor perdagangan, antara lain: PT Matahari, PT Hero Supermarket, PT Astra Graphia, PT Bakrie & Brothers, dll. Estimasi data inventori untuk beberapa sektor tersier

berdasarkan data laporan keuangan Perusahaan Terbuka. Jenis data yang dimiliki sektor ini umumnya inventori bahan penolong, perlengkapan kantor, bahan bakar, dan suku cadang. Kecuali untuk subsektor restoran yang juga memiliki inventori dalam bentuk bahan baku dan barang jadi. •

Subsektor Hotel dan Restauran: PT Hotel Sahid Jaya Internasional, PT Bumi Modern, PT Putra Sejahtera Pioneerindo, PT Plaza Indonesia Reality, PT Fastfood Indonesia

•

Sektor Pengangkutan dan Komunikasi: Pt Steady Safe, PT Telkom, PT Garuda, PT Berlian Laju Tanker, PT Centris Multipersada Pratama.

•

Sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan: PT Kawasan Industri Jababeka, PT Bhuwanatala Indah Permai, PT Indonesia Prima Property


35


•

Sektor Jasa-jasa: PT Indosiar Karya Mandiri, PT Anta Express c. Metode Ekstrapolasi

PENGHITUNGAN METODE EKSTRAPOLASI •

Rumus :

Posisi Inv ADHK X Indeks Produksi

•

Data yang dibutuhkan : Posisi Inv adhk & Indeks produksi triwulanan persektor perjenis komoditi

•

Digunakan untuk menghitung estimasi posisi inventori setiap akhir periode

2.2.6. EKSPOR IMPOR Data ekspor dan impor Jawa Barat masih sangat terbatas. Data yang dapat diperoleh hanya transaksi dengan luar negeri. Data transaksi dengan luar negeri diperoleh dari Statistik Ekspor Impor terbitan Badan Pusat Statistik (BPS). Data ekspor impor antar pulau/Provinsi diperoleh dari Statistik Bongkar Muat, Terminal Bis, Angkasa Pura melalui Dinas Bea dan Cukai. Data lain yang diperlukan adalah IHPB untuk ekspor dan impor yang diperoleh dari Buletin Ringkas terbitan BPS dan juga data Input-Output Jawa Barat. Nilai ekspor dan impor yang diperoleh dari transaksi barang dan jasa dengan luar negeri dan antar pulau/Provinsi merupakan nilai ekspor impor atas dasar harga berlaku. Ekspor dan impor antar negara dihitung dengan melihat PDRB Jawa Barat Menurut Penggunaan 2005-2007

36


transaksi ekspor impor asal barang antara Jawa Barat dengan luar negeri, sedangkan ekspor impor antar pulau/Provinsi menggunakan ratio Input-Output Jawa Barat. Nilai ekspor impor atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dengan cara mendeflasikan nilai ekspor impor atas dasar harga berlaku dengan IHPB untuk ekspor dan impor. Penilaian ekspor dan impor mencakup seluruh ekspor barang yang dinilai dalam harga free on board (f.o.b), impor barang dalam harga cost insurance and freight (c.i.f), ekspor dan impor jasa, pembelian langsung (direct purchase), serta nilai transaksi yang berasal dari perdagangan yang dilakukan secara ilegal (data tidak tersedia). Ekspor barang dinyatakan dalam harga free on board (f.o.b), yaitu harga barang sampai di atas kapal. Harga ini meliputi: Biaya pengangkutan sampai ke batas negara Biaya asuransi pengangkutan sampai ke batas negara Biaya asuransi pengangkutan sampai ke atas kapal Komisi Biaya pembuatan dokumen Biaya kontainer Biaya pengepakan Biaya pemuatan barang ke kapal/pesawat udara/alat transport lainnya


37


ILUSTRASI KONSEP

f .o .b

INDONESIA

REST OF THE WORLD

EKSPORTIR

)

f.o.b IMPORTIR

Impor barang dinyatakan dalam harga cost insurance freight (c.i.f), yaitu harga barang sampai di pelabuhan negara pengimpor. Harga ini meliputi: Biaya angkut dari batas negara pengekspor ke batas negara pengimpor Biaya bongkar barang Biaya asuransi pengiriman


38


ILUSTRASI KONSEP c.i.f REST OF THE WORLD

INDONESIA

EKSPORTIR

IMPORTIR c.i.f

)

METODE PENGHITUNGAN Ekspor Barang Estimasi nilai ekspor barang atas dasar harga berlaku dilakukan melalui data ekspor barang bulanan dari Statistik Ekspor BPS yang nilainya disajikan dalam dolar AS menurut dua digit HS (terinci dalam 99 komoditi). Nilai ekspor barang dalam dolar AS tersebut disederhanakan menjadi 18 sektor ekonomi. Kemudian dikonversikan ke dalam rupiah melalui perkalian nilai dalam dolar AS tersebut dengan kurs ekspor tertimbang. (Kurs dari Pusat) Memperkirakan nilai ekspor pembelian langsung. Nilai ekspor pembelian langsung ini juga dikonversikan ke dalam nilai rupiah dengan cara mengalikannya dengan kurs ekspor tertimbang. Kemudian nilai pembelian langsung tersebut PDRB Jawa Barat Menurut Penggunaan 2005-2007

39


ditambahkan pada nilai ekspor barang, sehingga diperoleh total ekspor barang atas dasar harga berlaku. Nilai ekspor barang atas dasar harga konstan diperoleh dengan mendeflate total nilai ekspor barang atas dasar harga berlaku tersebut dengan indeks harga per unit (IHPU) ekspor sebagai deflatornya. Impor Barang Estimasi nilai impor barang atas dasar harga berlaku, pada dasarnya sama dengan cara yang digunakan dalam mengestimasi nilai ekspor barang. Nilai impor barang dinyatakan

dalam

c.i.f,

sehingga

komponen

biaya

asuransinya harus dikeluarkan karena sudah termasuk dalam impor jasa. Seharusnya biaya pengangkutan juga dikeluarkan sehingga diperoleh nilai impor dalam f.o.b (Sejak triwulan I 2008 biaya angkut akan dikeluarkan dari nilai impor barang) Impor barang kawasan berikat (dokumen BC 23) sejak triwulan I 2008 akan dimasukkan dalam penghitungan PDB Triwulanan. Nilai impor barang dalam dolar AS dikonversikan ke dalam rupiah melalui perkalian nilai impor barang dalam dolar tersebut dengan kurs impor tertimbang. (Kurs dari Pusat) Nilai impor barang atas dasar harga konstan diperoleh dengan mendeflate total impor barang atas dasar harga berlaku dengan indeks harga per unit (IHPU) impor. PDRB Jawa Barat Menurut Penggunaan 2005-2007

40


Ekspor - Impor Jasa Data dari BOP (Balance of Payment) time lag-nya lebih dari 1 triwulan, maka dilakukan 3 macam estimasi

dengan

menggunakan analisis time series, (decomposition, winter method, Arima dan moving average) dengan software Eview’s 5.0, untuk melihat range yaitu batas atas, tengah dan batas bawah. Untuk harga berlaku masih melihat share terhadap barang, kalau ekspor 8-11 persen sedangkan impor 26-35 persen. Untuk deflatornya menggunakan deflator yang digunakan pada penghitungan ekspor impor barang, tapi biasanya lihat kembali pertumbuhannya, untuk ekspor jasa kita melihat perkembangan angka pariwisata, tapi kalau impor jasa belum tersedia datanya, jadi melihat pertumbuhan barangnya.


41


PERBEDAAN KONSEP SNA 1968 DAN 1993 RINCIAN

KONSEP 1968

1993

Ekspor Barang

Transaksi ekonomi, meliputi : - Penjualan - Barter - Gifts atau grants yang dilakukan oleh residen suatu negara/region dengan non residen. Dinilai dalam harga f.o.b.

Transaksi ekonomi, meliputi : - Penjualan - Barter, dlm basic price - Gifts atau grants yang dilakukan oleh residen suatu negara/region dengan non residen. -Termasuk ilegal. Dinilai dalam harga f.o.b.

Impor Barang

Transaksi ekonomi, meliputi : - Pembelian - Barter - Gifts atau grants yang dilakukan oleh non residen kepada residen suatu negara/region. Dinilai dalam harga c.i.f.

Transaksi ekonomi, meliputi : - Pembelian - Barter - Gifts atau grants yang dilakukan oleh non residen kepada residen suatu negara/region. -Termasuk ilegal. Dinilai dalam harga f.o.b.

Ekspor Jasa

Semua transaksi ekonomi dalam bentuk jasa yang dihasilkan oleh residen suatu negara/region terhadap non residen

Semua transaksi ekonomi dalam bentuk jasa yang dihasilkan oleh residen suatu negara/region terhadap non residen, termasuk kegiatan illegal

Impor Jasa

Semua transaksi ekonomi dalam bentuk jasa yang dihasilkan oleh non residen terhadap residen suatu negara/region

Semua transaksi ekonomi dalam bentuk jasa yang dihasilkan oleh non residen suatu negara/region terhadap non residen, termasuk kegiatan illegal


42


RINCIAN

KONSEP 1968

1993

Ekspor Barang

Ekspor barang meliputi: a.Ekspor barang konsumsi b. Ekspor bahan baku c. Ekspor barang modal d. Penjualan langsung

Ekspor barang meliputi: a. Ekspor barang konsumsi b. Ekspor bahan baku c. Ekspor barang modal d. Penjualan langsung e. Ekspor barang ilegal

Impor Barang

Impor barang meliputi: a. Impor barang konsumsi b. Impor bahan baku c. Impor barang modal d. Pembelian langsung

Impor barang meliputi: a. Impor barang konsumsi b. Impor bahan baku c. Impor barang modal d. Pembelian langsung e. Impor barang ilegal

Ekspor Jasa

Ekspor jasa meliputi: a. Transportation b. Travel c. Communication d. Insurance c. Government services f. Other business

Ekspor-impor jasa meliputi: a. Transportation b. Travel c. Communications d. Construction e. Insurance f. Financial g. Computer and inform. h. Royalties and license i. Other business j. Personal k. Government 1. Ekspor & Impor jasa ilegal

Impor Jasa

Impor jasa meliputi: a. Transportation b Travel c. Communication d. Insurance e. Other business f. Government


43


KONSEP EKSPOR IMPOR JASA (TRANSAKSI INTERNASIONAL JASA-JASA) 1. Jasa Angkutan Seluruh transaksi jasa transportasi baik laut, udara dan darat, termasuk sungai serta melalui pipa, yang terdiri dari: a. Jasa angkutan penumpang (passenger services) Seluruh biaya transportasi penumpang secara internasional, mencakup pula: Biaya transportasi bagian dari paket wisata Biaya pengangkutan kendaraan Biaya lain: makan, minum, dan belanja selama perjalanan/di atas kendaraan b. Jasa angkutan barang (freight) Seluruh biaya pengangkutan barang dari batas pabean negara asal ke tempat tujuan; mencakup pula: Biaya pemuatan & pembongkaran di pelabuhan yg dipersyaratkan dalam kontrak, sehubungan dengan ekspor (freight inflows) dan sehubungan dengan impor (freight outflows) migas & non migas, sbb : Angkutan dengan kapal laut, lihat bendera kapal, bukan kepemilikan. Kapal milik residen Indonesia berbendera Panama, mengangkut barang milik residen Indonesia dari Tj. Priok ke Belawan, maka terjadi IMPOR JASA ANGKUTAN. Kapal milik residen Indonesia berbendera Indonesia, PDRB Jawa Barat Menurut Penggunaan 2005-2007

44


mengangkut barang milik non residen Indonesia dari Batam ke Singapura, maka terjadi EKSPOR JASA ANGKUTAN c. Jasa pendukung transportasi (other transport services) termasuk sewa alat transport beserta awaknya Mencakup: a. Jasa pelabuhan laut/udara : komponen airport charge: handling, overflying, route charges, fuel dst komponen harbour dues: biaya labuh, tambat, pandu, tunda, air kapal b. Sewa kapal/pesawat dengan awak c. Pemeliharaan alat transportasi 2. Jasa Perjalanan Cakupan : Seluruh barang dan jasa yang diperoleh wisatawan selama kunjungannya di suatu negara kurang dari satu tahun, seperti penginapan, makanan-minuman, hiburan, transportasi dalam negara yg dikunjungi, hadiah/souvenir yang digunakan sendiri dan dibawa pulang. Termasuk: Seluruh pengeluaran oleh pekerja musiman dan lintas batas serta pelajar dan pasien berobat. 3. Jasa Komunikasi Cakupan : PDRB Jawa Barat Menurut Penggunaan 2005-2007

45


a. Jasa Telekomunikasi : Transmisi suara, gambar dan informasi lain melalui telepon, telex, telegram, kabel, siaran, satelit, surat elektronik, faksimile, jaringan, teleconference, dan alat pendukung lainnya. b. Jasa Pos dan Kurir : Pengambilan, pengangkutan, dan pengiriman surat, koran, majalah, brosur, parcel, barang cetakan, paket, kantor pos, dan sewa kotak surat. 4. Jasa Konstruksi Cakupan : Pekerjaan konstruksi dan instalasi yang dikerjakan oleh kontraktor dari suatu perusahaan serta dikerjakan oleh pekerja dari perusahaan tersebut, sedangkan lokasi yang dikerjakan berada di luar wilayah ekonomi perusahaan tersebut. (waktu pengerjaannya kurang dari 1 tahun). 5. Jasa Asuransi Cakupan : Provisi berbagai jasa suransi yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi Indonesia kepada bukan penduduk, dan sebaliknya. Meliputi freight insurances, direct insurances (life, pension, asuransi umum, marine & aviation ins, dsb), dan reasuransi. 6. Jasa Keuangan Cakupan : PDRB Jawa Barat Menurut Penggunaan 2005-2007

46


Jasa intermediasi (perantara) dan penunjang (auxiliary) dalam bidang keuangan (kecuali asuransi dan dana pensiun) yang dilakukan antara penduduk dan bukan penduduk. Lembaga penyedia jasa keuangan, a.l.: Bank, stock exchange, perusahaan anjak piutang, perusahaan penerbit kartu kredit, lembaga keuangan lainnya. Bentuk jasa keuangan, a.l.: Komisi & fee d/r pembukaan LC, transaksi surat berharga, pemberian kredit, financial leasing, transaksi forex, transaksi komoditi Komisi manajemen aset Komisi kustodian Jasa penasehat keuangan 7. Jasa Komputer dan Informasi Cakupan : Transaksi jasa yang berkaitan dengan data komputer dan informasi, antara penduduk dan bukan penduduk, a.l.: Data-base storage & on-line time series Pemrosesan data: tabulasi dan jasa pemrosesan Konsultasi hardware Implementasi software: desain & pemrograman sistem Pemeliharaan dan perbaikan komputer Jasa agen berita: penyediaan berita, photo dan artikel untuk media Langganan surat kabar dan majalah, serta terbitan reguler lainnya PDRB Jawa Barat Menurut Penggunaan 2005-2007

47


8. Jasa Royalti dan Lisensi Cakupan : Penerimaan dan pembayaran antara penduduk dan bukan penduduk untuk penggunaan: Aset tidak berwujud Aset tidak berproduksi Aset bukan finansial Hak milik intelektual (hak paten, merek dagang, waralaba, dll) barang asli atau contoh (manuskrip dan film) 9. Jasa Perorangan, Budaya dan Rekreasi Cakupan : Penerimaan

dan

pengeluaran

devisa

terkait

dengan

penggunaan jasa-jasa seni, budaya dan rekreasi dalam kegiatan ekonomi di Indonesia atau di LN, antara penduduk dan bukan penduduk. Termasuk : Jasa yg berkaitan dgn rental, uang jasa aktor/produser, jasa penjualan hak cipta, even olah raga, sirkus, dll 10. Jasa Pemerintah Cakupan : Penerimaan devisa dari pembelanjaan kedutaan/perwakilan negara asing. Termasuk lembaga internasional, atase militer di Indonesia,

dan

pengeluaran

devisa


dari

pembelanjaan 48


kedutaan/perwakilan Indonesia di LN Termasuk : Pengeluaran

pribadi

untuk

keperluan

ekonomi

yang

dilakukan oleh staf diplomat dan konsulat beserta keluarga dimana mereka berada. Transaksi yang berkaitan dengan penyediaan perlengkapan untuk pasukan penjaga perdamaian yang ada pada UN. 11. Jasa Perusahaan Lainnya Cakupan : Jasa perdagangan ; pembelian barang oleh residen kemudian barang tersebut dijual kembali ke non residen lainnya, barang tersebut tidak melalui compiling economy. Komisi dalam rangka transaksi barang dan jasa antara pedagang residen, pialang komoditi dengan non residen. Leasing kapal laut, pesawat udara, peralatan transportasi lainnya TANPA OPERATOR. Jasa konsultasi hukum, jasa akuntansi, jasa konsultasi manajemen. Jasa advertising, riset pemasaran Jasa pertanian, pertambangan, dan pengolahan tanah. Seperti ; penyediaan mesin pertanian beserta operator, pembukaan ladang minyak, pengeboran, jasa eksplorasi dan pencarian mineral, survei geologi. Jasa keamanan dan investigasi, jasa penterjemah, dll


49

KONSEP DEFINISI DAN METODOLOGI

Recommend Documents