LAMPIRAN 6.1

Lampiran 6.1

82

Lampiran 6.2





















83

Lampiran 6.2.1

84

Lampiran 6.2.1.a

    

    

    

85

    

    

86

Lampiran 6.2.1.b



      

  



 

87



 



   

  

  

88



  

 



  

  

89

   



  

 



  

90

       

  

 

91



   

      



  

92

 

93

Matriks Penetapan Tingkat Risiko Inheren Untuk Risiko Pasar Lampiran 6.2.2.a

    

 

    

 

94

    

 

    

 

95

    

 

96

Matriks Penetapan Kualitas Manajemen Risiko Untuk Risiko Pasar

Lampiran 6.2.2.b



      

 

  

 

97



   

  

 

  

 

98



  



  

 

  

 

99



  

     

  

 

100



  

        

 

101

Matriks Penetapan Tingkat Risiko Inheren Untuk Risiko Likuiditas

Lampiran 6.2.3.a

      

      

102

      

      

103

      

104

Lampiran 6.2.3.b



   

 



 

 



 

105



   

 



 

 



 

106



  



 

  

  

 

107



  

     

 



 

108



  

     

  

 

109

Lampiran 6.2.4.a



 







 



110





 







 

 

111



 





112

Lampiran 6.2.4.b



      

  

  

113

 



   

  

  

 

114



 



         

 

115



 



         



116

 

 



  

      

117

  

 

118

Matriks Penetapan Tingkat Risiko Inheren Untuk Risiko Hukum

Lampiran 6.2.5.a



 



 



 

119



 



 

120

Matriks Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Untuk Risiko Hukum

Lampiran 6.2.5.b



      

 

  



121





   

  

 

  

122

 



  

     

  

123

 



        

 

124



 



      

  

125

 

126

Matriks Penetapan Tingkat Risiko Inheren Untuk Risiko Stratejik

Lampiran 6.2.6.a

    

    

   

127



    

  

 

128

Lampiran 6.2.6.b





    

 

  

129

 



   

 

 

 

130



 



  

      

131



  

 



      

132



  

 



  

   

133

   





134

Lampiran 6.2.7.a

  

  

  

135

  

 



136

Lampiran 6.2.7.b

 

     

 

  

137

 

 

  

  

 

 

138



 

 

 

     



139

 

 

 

       

140

  

 

 

     

 

141



 

142

Matriks Penetapan Tingkat Risiko Inheren Untuk Risiko Reputasi

Lampiran 6.2.8.a



    

     

143

    



     

144



   



145

Matriks Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Untuk Risiko Reputasi

Lampiran 6.2.8.b

 

     

 

  



146



 

  

  

 

  

147

 

 

 

     

 

148



 

 

       



149

 

 

 

     

  

150

 

151

Matriks Peringkat Faktor Good Corporate Governance

Lampiran 7

152

Matriks Peringkat Faktor Rentabilitas

Lampiran 8

   

   

   

153

   

   

154

Matriks Peringkat Faktor Permodalan

Lampiran 9



  



    

155

    

    



  

156



157

Lampiran 10

   

158

Lampiran 11

159

Lampiran 12

160

Lampiran Lampiran14 13

161

PENILAIAN FAKTOR PERMODALAN 14 Lampiran 15

162

Lampiran15 1a: 16 Permodalan (Capital) Lampiran

MATRIKS PERHITUNGAN/ANALISIS KOMPONEN FAKTOR PERMODALAN (CAPITAL) No 1

KOMPONEN

FORMULA/RASIO

Kecukupan pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (Rasio utama)

M + M tier 2 + M tier 3 − Penyertaan KPMM = tier1 ATMR

•

•

KETERANGAN Tujuan :

Mengukur kecukupan modal dalam menyerap kerugian pemenuhan ketentuan KPMM Perhitungan Modal dan Aktiva Tertimbang berlaku. Menurut Risiko (ATMR) berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Kriteria penilaian peringkat: Kewajiban Penyediaan Modal Minimum • Peringkat 1 bank umum berdasarkan prinsip syariah KPMM ≥ 12% yang berlaku. • Peringkat 2 9% ≤ KPMM < 12% Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian. • Peringkat 3 8% ≤ KPMM < 9% • Peringkat 4 6% < KPMM < 8% • Peringkat 5 KPMM ≤ 6%

bank dan yang

1

163

Lampiran 1a: Permodalan (Capital)


KOMPONEN

FORMULA/RASIO

Kemampuan modal inti dan PPAP (equity) dalam mengcover risiko write off (Rasio penunjang)

ECR =

•

•

Tujuan : Mengukur kemampuan modal bank untuk menyerap risiko apabila dilakukan write-off atas aset-aset bermasalah.

Perhitungan modal tier1 berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Kriteria penilaian peringkat: Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah • Peringkat 1 yang berlaku. ECR ≥ 4 • Peringkat 2 Aktiva Produktif Yang Diklasifikasikan 3 ≤ ECR < 4 adalah aktiva produktif yang sudah • Peringkat 3 maupun yang mengandung potensi tidak 2 ≤ ECR < 3 memberikan penghasilan atau • Peringkat 4 menimbulkan kerugian yang besarnya 1 ≤ ECR < 2 ditetapkan sebagai berikut: • Peringkat 5 (1) 25% dari aktiva produktif yang ECR < 1 digolongkan Dalam Perhatian Khusus (2) (3) (4)

•

M Tier 1 + PPAP APYD − Agunan

KETERANGAN

50% dari aktiva produktif yang digolongkan Kurang Lancar 75% dari aktiva produktif yang digolongkan Diragukan 100% dari aktiva produktif yang digolongkan Macet.

Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian.

2

164


MATRIKS PERHITUNGAN/ANALISIS KOMPONEN FAKTOR PERMODALAN (CAPITAL) No

KOMPONEN

3

Kemampuan modal inti untuk menutup kerugian pada saat likuidasi

FORMULA/RASIO

EDR

=

M Tier DPKg

KETERANGAN 1

Mengukur kemampuan modal inti dalam mengcover dana pihak ketiga apabila terjadi likuidasi.

(Rasio penunjang) •

Perhitungan

modal

tier1

berpedoman

pada ketentuan Bank Indonesia tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah yang berlaku. •

Tujuan :

DPKg = Dana Pihak Ketiga yang dijamin oleh bank adalah seluruh dana pihak ketiga, setelah dikurangi jumlah yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan

Kriteria penilaian peringkat: • Peringkat 1 EDR*+0,4 ≤ EDR • Peringkat 2 EDR*+0,2 ≤ EDR < EDR*+0,4 • Peringkat 3 EDR* ≤ EDR < EDR*+0,2 • Peringkat 4 EDR*-0,2 ≤ EDR < EDR* • Peringkat 5 EDR*-0,2> EDR

dan dana profit sharing. •

Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian

3

165



KOMPONEN

FORMULA/RASIO

EDR saat likuidasi

all

ng

EDR*=1-(αD /D )- α (EDR) •

EDR* adalah EDR saat likuidasi

•

α

adalah konstanta recovery rate dari industri berdasarkan pengalaman saat likuidasi. Untuk saat ini ditetapkan sebesar 30% (mengacu kepada data recovery rate BPPN)

•

D adalah total Dana Pihak Ketiga

•

adalah Dana Pihak Ketiga profit D sharing dan dana yang tidak dijamin oleh LPS.

KETERANGAN Tujuan : digunakan sebagai parameter untuk menetapkan peringkat EDR.

all

ng

4

166



KOMPONEN

FORMULA/RASIO

Trend/Pertumbuhan KPMM.

% ∆ KPMM


•

=

KPMM KPMM

KETERANGAN T +1

Tujuan :

Mengetahui apakah bank beroperasi dalam acceptable risk taking capacity sehingga ekspansi usaha yang Data proyeksi pertumbuhan modal dan ditunjukkan oleh pertumbuhan ATMR ATMR 1 triwulan kedepan dengan telah didukung dengan pertumbuhan menggunakan analisis trend. Dibuka modal yang mencukupi. kemungkinan input apabila terdapat penambahan modal yang cukup signifikan Kriteria penilaian peringkat: • Peringkat 1 Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian. %∆KPMM ≥ 1,2 • Peringkat 2 1,1 ≤ %∆KPMM < 1,2 • Peringkat 3 1 ≤ %∆KPMM < 1,1 • Peringkat 4 0,9 ≤ %∆KPMM < 1 • Peringkat 5 %∆KPMM < 0,9 T

5

167



KOMPONEN

FORMULA/RASIO

Kemampuan internal bank untuk menambah modal (Rasio penunjang)

RR IS = % ∆ ATMR

•

•

•

KETERANGAN Tujuan :

Mengukur pertumbuhan modal yang berasal dari internal bank dalam rangka mengcover pertumbuhan risiko yang RR merupakan singkatan dari Retention akan muncul. Rate diperoleh dari perhitungan rasio laba ditahan pada formula Rasio Laba Ditahan. Kriteria penilaian peringkat: • Peringkat 1 Data % pertumbuhan ATMR IS ≥ 1,1 menggunakan ekspektasi pertumbuhan • Peringkat 2 ATMR 1 (satu) periode kedepan (1 1 ≤ IS < 1,1 triwulan yang akan datang) berdasarkan • Peringkat 3 analisis trend (regresi linier) dan atau bisnis 0,9 ≤ IS < 1 bank. • Peringkat 4 Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian. 0,8 ≤ IS < 0,9 • Peringkat 5 IS < 0,8 T +1

6

168



KOMPONEN

FORMULA/RASIO

Rasio Laba Ditahan (Retention Rate)

RR

•

Net Income – Dividen = -------------------------------M tier1

KETERANGAN Tujuan :

Mengukur kemampuan tambahan modal yang berasal dari sumber internal Data net income adalah data akumulasi bank laba rugi 12 bulan terakhir setelah dikurangi taksiran pajak.

•

Data deviden menggunakan data deviden 12 bulan terakhir.

•

Data modal yang digunakan adalah data modal inti tier1. Perhitungan modal ratarata adalah sebagai berikut: Contoh: untuk posisi bulan Juni: penjumlahan modal dari bulan Januari sampai dengan Juni dibagi 6.

•

Rasio RR digunakan untuk menghitung rasio Internal Support.

7

169



KOMPONEN

FORMULA/RASIO

Intensitas fungsi agency bank syariah

DPK AR = DPK

KETERANGAN Tujuan :

PS

•

Mengukur besarnya fungsi agency bank syariah. Semakin besar AR maka biaya sistemik saat likuidasi semakin kecil. DPKPS atau Dana Pihak Ketiga profit Apabila biaya sistemik likuidasi menurun sharing adalah dana yang berdasarkan maka kebutuhan financial safety net akad mudharabah yang menggunakan turun metode bagi hasil (profit sharing).

•

DPKTotal adalah total dana pihak ketiga

•


(Rasio observed)

Total

8

170



KOMPONEN

FORMULA/RASIO

Modal inti dibandingkan dengan dana mudharabah (Rasio observed)

M Tier1 FP = -------------------DPK PS •

DPKPS atau dana pihak ketiga profit sharing adalah dana yang berdasarkan akad mudharabah yang menggunakan metode bagi hasil (profit sharing)

•

Perhitungan modal tier1 berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah yang berlaku.

•


KETERANGAN Tujuan : Mengukur besarnya partisipasi modal bank terhadap dana berbasis bagi hasil.

9

171



KOMPONEN

FORMULA/RASIO

Deviden Pay Out Ratio

Dividen DPOR = ---------------------------Laba setelah pajak

(Rasio observed)

•

Deviden adalah deviden yang dibagikan kepada pemegang saham dan telah mengurangi modal bank.

•


KETERANGAN Tujuan : Melihat kemampuan bank dalam membagikan deviden kepada pemegang saham.

10

172



KOMPONEN

FORMULA/RASIO

Akses kepada sumber permodalan (eksternal support) (Rasio observed)

Laba setelah pajak EPS = --------------------------Jumlah saham

KETERANGAN Tujuan :

•

Mengetahui kemampuan bank untuk meningkatkan partisipasi existing Deviden adalah deviden yang dibagikan shareholder, menarik investor masuk kepada pemegang saham dan telah sebagai pemodal dan akses ke pasar modal. mengurangi modal bank.

•


Subscription level (Initial Public Offering atau private placement) •

Oversubscribed atau undersubcribed

Peringkat bank atau surat berharga bank Contoh lembaga pemeringkat antara lain Pefindo, Standard & Poor’s, Moody’s, dan Fitch

11

173



KOMPONEN Kinerja keuangan pemegang saham (PS) untuk meningkatkan permodalan bank

FORMULA/RASIO

KETERANGAN

Shareholder rating. •

Peringkat perusahaan pemegang saham, apabila ada.

(Rasio observed) Track record pemegang saham •

Track record pemegang saham dalam memenuhi komitmen kepada Bank Indonesia dalam penambahan modal, yang dapat diperoleh dari hasil analisis terhadap realisasi penambahan modal dibandingkan dengan komitmen tertulis yang disampaikan kepada Bank Indonesia.

12

174

Lampiran 1b: 17 Kualitas Aset (Asset Quality) Lampiran 16

MATRIKS PERHITUNGAN/ANALISIS KOMPONEN FAKTOR KUALITAS ASET (ASSET QUALITY) No 1

KOMPONEN

FORMULA/RASIO

 APYD( DPK , KL, D, M )   KAP = 1 − Aktiva P roduktif  

Kualitas aktiva produktif bank syariah (Rasio utama) •

KETERANGAN Tujuan :

Mengukur kualitas aktiva produktif bank syariah. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan semakin baik kualitas AYDA = Aktiva Produktif Yang aktiva produktif bank syariah. Diklasifikasikan adalah aktiva produktif yang sudah maupun yang mengandung Kriteria penilaian peringkat: potensi tidak memberikan penghasilan • Peringkat 1 atau menimbulkan kerugian yang KAP > 0,99 besarnya ditetapkan sebagai berikut: • Peringkat 2 0,96 < KAP ≤ 0,99 (1) 25% dari aktiva produktif yang • Peringkat 3 digolongkan Dalam Perhatian Khusus 0,93 < rasio KAP ≤ 0,96 (2) 50% dari aktiva produktif yang • Peringkat 4 digolongkan Kurang Lancar 0,90 < rasio KAP ≤ 0,93 (3) 75% dari aktiva produktif yang • Peringkat 5 digolongkan Diragukan KAP ≤ 0,90 (4) 100% dari aktiva produktif yang digolongkan Macet.

•

Perhitungan berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva bagi bank syariah yang berlaku.

•

Cakupan komponen Aktiva Produktif berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva bagi bank syariah.

•


13

175

Lampiran 1b: Kualitas Aset (Asset Quality)

MATRIKS PERHITUNGAN/ANALISIS KOMPONEN FAKTOR KUALITAS ASET (ASSET QUALITY) No

KOMPONEN

2

Konsentrasi risiko penyaluran dana kepada debitur inti

FORMULA/RASIO

KETERANGAN Tujuan :

KRDI = Pembiayaan kpd Debitur Inti Total Pembiayaan


•

Mengukur tingkat risiko debitur inti akibat konsentrasi penyaluran dana kepada debitur inti.

Data debitur inti mengacu kepada Kriteria penilaian peringkat: ketentuan Laporan Berkala Bank Umum • Peringkat 1 Syariah. KRDI ≤ 10% • Peringkat 2 Rasio dihitung per posisi bulan penilaian 10% < KRDI ≤ 15% • Peringkat 3 15% < KRDI ≤ 20% • Peringkat 4 20% < KRDI ≤ 25% • Peringkat 5 KRDI > 25%

14

176



KOMPONEN

3

Kualitas penyaluran dana kepada debitur inti

FORMULA/RASIO APYD debitur inti KAPi = 1 - -----------------------AP debitur inti


KETERANGAN Tujuan : Mengukur kualitas penyaluran dana yang diberikan kepada debitur inti.

Kriteria penilaian peringkat: Aktiva Produktif Yang Diklasifikasikan • Peringkat 1 adalah aktiva produktif yang sudah KAPi > 0,99 maupun yang mengandung potensi tidak • Peringkat 2 memberikan penghasilan atau 0,96 < KAPi ≤ 0,99 menimbulkan kerugian yang besarnya • Peringkat 3 ditetapkan sebagai berikut: 0,93 < KAPi ≤ 0,96 (1) 25% dari aktiva produktif yang • Peringkat 4 0,90 < KAPi ≤ 0,93 digolongkan Dalam Perhatian Khusus (2) 50% dari aktiva produktif yang • Peringkat 5 KAPi ≤ 0,90 digolongkan Kurang Lancar (3) 75% dari aktiva produktif yang digolongkan Diragukan (4) 100% dari aktiva produktif yang digolongkan Macet.

•

Data debitur inti mengacu kepada ketentuan Laporan Berkala Bank Umum Syariah.

•


15

177



KOMPONEN

4

Kemampuan bank dalam menangani/ mengembalikan aset yang telah dihapusbuku (Rasio penunjang)

FORMULA/RASIO  RV  ARR = rata 2 x100% WO 

•

•

•

KETERANGAN Tujuan :

mengukur kemampuan bank dalam menangani/ mengembalikan aset yang telah dihapus buku. Semakin tinggi RV atau Recovery Value merupakan nilai kemampuan bank untuk per-rekening pembiayaan yang berhasil mengembalikan aset yang telah dihapus ditagih kembali setelah dihapus buku. buku, semakin baik WO atau Write Off merupakan jumlah per Kriteria penilaian peringkat: rekening pembiayaan yang telah dihapus • Peringkat 1 buku. ARR > 40% Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian. • Peringkat 2 30% < ARR ≤ 40% • Peringkat 3 20% < ARR ≤ 30% • Peringkat 4 10% < ARR ≤ 20% • Peringkat 5 ARR ≤ 10%

16

178



KOMPONEN

FORMULA/RASIO

Besarnya Pembiayaan non performing

Pembiayaan (KL, D, M) NPF = --------------------------------Total Pembiayaan


•

KETERANGAN Tujuan :

Mengukur tingkat permasalahan Pembiayaan yang dihadapi oleh bank. Cakupan komponen Pembiayaan dan Semakin tinggi rasio ini, menunjukkan kolektibilitas pembiayaan berpedoman kualitas Pembiayaan bank syariah pada ketentuan Bank Indonesia tentang semakin buruk. Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Kriteria penilaian peringkat: • Peringkat 1 Berdasarkan Prinsip Syariah yang berlaku. NPF < 2% Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian • Peringkat 2 2% ≤ NPF < 5% • Peringkat 3 5% ≤ NPF < 8% • Peringkat 4 8% ≤ NPF < 12% • Peringkat 5 NPF ≥ 12%

17

179



KOMPONEN Tingkat kecukupan agunan yang non perform terhadap total penyaluran dana yang non perform

FORMULA/RASIO

AGUNAN ( KL, D, M ) TKA = AP( KL, D, M ) •

Nilai Agunan dan jenis agunan berpedoman pada ketentuan tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

•


(Rasio observed)

KETERANGAN Tujuan : Mengukur risiko yang dihadapi bank akibat penyaluran dana yang non perform yang tidak tercover oleh jaminan. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik. Rasio ini juga dapat digunakan untuk mengukur kemampuan bank syariah dalam memitigasi terjadinya moral hazard oleh viable customer yang pada saat pembayaran tidak memiliki niat untuk melunasi kewajibannya.

18

180



KOMPONEN

FORMULA/RASIO

Proyeksi kualitas aset produktif (Rasio observed)

PKAP =

•

APYDt +1 / APt +1 APYDt / APt

KETERANGAN Tujuan :

Mengukur kemungkinan perubahan risiko atas aktiva yang dimiliki oleh bank Aktiva Produktif Yang Diklasifikasikan syariah. (APYD) adalah aktiva produktif yang sudah maupun yang mengandung potensi tidak Mengetahui dampak atau risiko yang memberikan penghasilan atau ditimbulkan dari pertumbuhan aktiva menimbulkan kerugian yang besarnya produktif. ditetapkan sebagai berikut: a. 25% dari aktiva produktif yang digolongkan Dalam Perhatian Khusus b. 50% dari aktiva produktif yang digolongkan Kurang Lancar c. 75% dari aktiva produktif yang digolongkan Diragukan d. 100% dari aktiva produktif yang digolongkan Macet.

•

Cakupan komponen Aktiva Produktif berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, yang berlaku.

•

Data proyeksi APYDt+1 dan data proyeksi aktiva produktift+1 menggunakan data trend 24 bulan terakhir.

•


19

181



KOMPONEN

FORMULA/RASIO

Perkembangan posisi yang direkstrukturisasi terhadap total pembiayaan (Rasio observed)

RstrkT / PembT RP = RstrkT −1 / PembT −1 •

Data Pertumbuhan restrukturisasi pembiayaan (RstrkT) adalah besarnya bermasalah yang pembiayaan direstrukturisasi.

•


KETERANGAN Tujuan : Mengukur efektifitas dalam melakukan penyaluran dana.

kegiatan bank restrukturisasi

Semakin besar rasio ini mengindikasikan rendahnya kualitas pengambilan keputusan dalam penyaluran pembiayaan.

20

182

Lampiran 17 Lampiran 1c: 18 Rentabilitas (Earning)

MATRIKS PERHITUNGAN/ANALISIS KOMPONEN FAKTOR RENTABILITAS (EARNING) No 1

KOMPONEN

FORMULA/RASIO

Pendapatan Operasional Bersih (Net Operating Margin, NOM) (Rasio utama)

( PO − DBH ) − BO NOM = Rata 2 AP •

•

•

•

KETERANGAN Tujuan : Mengetahui kemampuan aktiva produktif dalam menghasilkan laba

Pendapatan operasional adalah pendapatan operasional setelah distribusi Kriteria penilaian peringkat: bagi hasil dalam 12 (dua belas) bulan • Peringkat 1 terakhir. NOM > 3% • Peringkat 2 Biaya operasional adalah beban 2% < NOM ≤ 3% operasional termasuk kekurangan PPAP • Peringkat 3 yang wajib dibentuk sesuai dengan 1,5% < NOM ≤ 2% ketentuan dalam 12 (dua belas) bulan • Peringkat 4 terakhir. 1% < NOM ≤ 1,5% Perhitungan rata-rata aktiva produktif • Peringkat 5 merupakan rata-rata aktiva produktif 12 NOM ≤ 1% (dua belas) bulan terakhir. Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian.

21

183

Lampiran 1c: Rentabilitas (Earning)


KOMPONEN

FORMULA/RASIO

Return On Asset

Laba sebelum pajak ROA = Rata 2 TA


Perhitungan laba sebelum disetahunkan sebagai berikut : Contoh:

•

•

KETERANGAN Tujuan : Mengukur keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba. Semakin kecil rasio ini mengindikasikan kurangnya pajak kemampuan manajemen bank dalam hal mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan dan atau menekan biaya.

Untuk posisi Juni = (akumulasi laba per Kriteria penilaian peringkat: posisi Juni dibagi 6) x 12. • Peringkat 1 ROA > 1,5% Perhitungan rata-rata total aset sebagai • Peringkat 2 berikut : 1,25% < ROA ≤ 1,5% Contoh: • Peringkat 3 0,5% < ROA ≤ 1,25% Untuk posisi Juni = penjumlahan total aset • Peringkat 4 posisi Januari sampai dengan Juni dibagi 0% < ROA ≤ 0,5% 6. • Peringkat 5 Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian. ROA ≤ 0%

22

184



KOMPONEN

FORMULA/RASIO

Rasio efisiensi kegiatan operasional (REO)

BO REO = PO


•

•

KETERANGAN Tujuan : Mengukur efisiensi kegiatan operasional bank syariah.

Data biaya operasional yang digunakan Kriteria penilaian peringkat: adalah beban operasional termasuk • Peringkat 1 kekurangan PPAP. REO ≤ 83% • Peringkat 2 Data pendapatan operasional yang 83% < REO ≤ 85% digunakan adalah data pendapatan • Peringkat 3 operasional setelah distribusi bagi hasil. 85% < REO ≤ 87% Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian. • Peringkat 4 87% < REO ≤ 89% • Peringkat 5 REO > 89%

23

185


MATRIKS PERHITUNGAN/ANALISIS KOMPONEN FAKTOR RENTABILITAS (EARNING) No

KOMPONEN

FORMULA/RASIO

4

Rasio Aktiva Yang Dapat Menghasilkan Pendapatan (IGA)

AP Lancar IGA = TA

(Rasio penunjang)

•

•

KETERANGAN Tujuan : Mengukur besarnya aktiva bank syariah yang dapat menghasilkan/memberikan pendapatan.

Cakupan Aktiva Produktif lancar adalah aktiva produktif dengan koletibilitas lancar dan dalam perhatian khusus (DPK) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Kriteria penilaian peringkat: • Peringkat 1 IGA > 83,3% • Peringkat 2 80,75% < rasio IGA ≤ 83,3% • Peringkat 3 78,2% < rasio IGA ≤ 80,75% • Peringkat 4 Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian. 75,65% < rasio IGA ≤ 78,2% • Peringkat 5 IGA ≤ 75,65%

24

186



KOMPONEN

FORMULA/RASIO

Diversifikasi Pendapatan

DP =


•

• •

Pendapatan Berbasis Fee Pendapatan dari penyaluran dana

KETERANGAN Tujuan :

Mengukur kemampuan bank syariah dalam menghasilkan pendapatan dari jasa berbasis fee. Semakin tinggi Pendapatan berbasis fee adalah pendapatan berbasis fee pendapatan yang diperoleh bank dari jasa mengindikasikan semakin berkurang – jasa perbankan yang diberikan oleh ketergantungan bank terhadap bank. pendapatan dari penyaluran dana.

Pendapatan dari penyaluran dana adalah Kriteria penilaian peringkat: pendapatan yang berasal dari penyaluran • Peringkat 1 dana setelah dikurangi bagi hasil untuk DP > 12% investor dana investasi. • Peringkat 2 Data pendapatan diperoleh dari 12 bulan 9% < DP ≤ 12% terakhir. • Peringkat 3 6% < DP ≤ 9% Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian • Peringkat 4 3% < DP ≤ 6% • Peringkat 5 DP ≤ 3%

25

187



KOMPONEN

FORMULA/RASIO ((POu –DBH) – BOu) t+1 / Rata2 APt+1

Proyeksi Pendapatan Bersih Operasional Utama (PPBO) (Rasio penunjang)

KETERANGAN Tujuan :

Mengetahui kemampuan aktiva produktif dalam menghasilkan laba Data pertumbuhan pendapatan operasional dalam periode yang akan datang. utama, distribusi bagi hasil, dan biaya Kriteria penilaian peringkat: operasional utama adalah data trend selama 24 • Peringkat 1 bulan. PPO ≥ 104% POu = pendapatan operasional utama adalah • Peringkat 2 akumulasi pendapatan dari kegiatan utama 102% ≤ PPO < 104% bank selama 12 bulan terakhir. Pendapatan • Peringkat 3 kegiatan utama bank antara lain pendapatan 100% ≤ PPO < 102% yang berasal dari transaksi/kegiatan murabahah, • Peringkat 4 istishna’, ijarah, mudharabah, musyarakah, 98% ≤ PPO < 100% penempatan antar bank dalam bentuk • Peringkat 5 tabungan dan deposito mudharabah, transfer, PPO < 98% bank garansi, inkaso, dan L/C. ((POu –DBH) – BOu) t / Rata2 APt

•

•

• •

DBH = adalah akumulasi bagi hasil untuk investor dana investasi (tidak termasuk bagi hasil untuk transaksi SIMA) selama 12 bulan terakhir. BOu = biaya operasional utama adalah akumulasi dari biaya kegiatan utama bank selama 12 bulan terakhir termasuk kekurangan PPAP yang wajib dibentuk. Biaya kegiatan utama bank antara lain biaya ijarah, premi, tenaga kerja, pendidikan dan pelatihan, sewa, promosi dan biaya PPAP.

26

188



KOMPONEN

FORMULA/RASIO

Rasio Net Margin Operasional utama (Rasio observed)

•

• •

•

•

KETERANGAN

Tujuan : ( POu − DBH ) − BOu NSOM = Mengukur pendapatan bersih dari Rata 2 AP operasi utama terhadap total Pendapatan operasional utama adalah akumulasi penyaluran dana. pendapatan dari kegiatan utama bank selama 12 bulan terakhir. Pendapatan kegiatan utama bank antara lain pendapatan yang berasal dari transaksi/kegiatan murabahah, istishna’, ijarah, mudharabah, musyarakah, penempatan antar bank dalam bentuk tabungan dan deposito mudharabah, transfer, bank garansi, inkaso, dan L/C. Distribusi bagi hasil adalah akumulasi bagi hasil untuk investor dana investasi (tidak termasuk bagi hasil untuk transaksi SIMA) selama 12 bulan terakhir Biaya operasi utama adalah akumulasi dari biaya kegiatan utama bank selama 12 bulan terakhir termasuk kekurangan PPAP yang wajib dibentuk. Biaya kegiatan utama bank antara lain biaya ijarah, premi, tenaga kerja, pendidikan dan pelatihan, sewa, promosi dan biaya PPAP. Perhitungan rata-rata aktiva produktif merupakan rata-rata aktiva produktif 12 (dua belas) bulan terakhir. Ketentuan aktiva produktif mengacu pada ketentuan Kualitas Akiva bagi bank syariah Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian.

27

189



KOMPONEN

FORMULA/RASIO

Return On Equity

Laba bersih stl Pajak ROE = Rata − rata Modal Disetor

(Rasio observed) •

Perhitungan laba setelah disetahunkan, sebagai berikut : Contoh:

KETERANGAN Tujuan : Mengukur kemampuan modal disetor bank dalam menghasilkan laba. Semakin besar rasio ini menunjukkan pajak kemampuan modal disetor bank dalam menghasilkan laba bagi pemegang saham semakin besar.

untuk posisi Juni = (akumulasi laba per posisi Juni dibagi 6) x 12. •

Perhitungan rata-rata adalah sebagai berikut :

modal

disetor

Contoh: untuk posisi Juni = penjumlahan total modal disetor posisi Januari sampai dengan Juni dibagi 6 •

Cakupan modal disetor termasuk agio dan disagio.

•


28

190



KOMPONEN

FORMULA/RASIO

Komposisi penempatan dana pada surat berharga/ pasar keuangan (Rasio observed)

IdFR =

•

SWBI + SB + Penyertaan AP

KETERANGAN Tujuan :

Mengukur besarnya penempatan dana bank syariah pada surat berharga dan pasar keuangan. Semakin tinggi rasio ini Surat berharga meliputi surat berharga mengindikasikan fungsi intermediasi pada bank lain maupun pada non bank. bank syariah belum optimal.

•

Penyertaan termasuk penyertaan pada bank lain.

•


29

191



KOMPONEN Disparitas imbal jasa antara employee benefit tertinggi dengan employee benefit terendah (Rasio observed)

FORMULA/RASIO Disparitas imbal jasa =

KETERANGAN Tujuan :

Imbal jasa tertinggi dikurangi imbal jasa Mengukur besarnya perbedaan benefit terendah antara pengurus / pegawai level tertinggi dengan pegawai level terendah. Disparitas yang terlalu tinggi menciptakan potensi permasalahan yang lebih besar.

30

192



KOMPONEN

FORMULA/RASIO

Fungsi edukasi publik (CSR)

CSR =

Biaya Edukasi Publik BO


Biaya edukasi publik dicerminkan oleh biaya promosi.

•


KETERANGAN Tujuan : Mengukur besar fungsi corporate social reponsibility (CSR) terhadap proses pembelajaran masyarakat.

31

193



KOMPONEN Fungsi sosial

FORMULA/RASIO Penyaluran (Dana Zakat dan Kebajikan)

(Rasio observed) Modal Inti Modal Inti adalah Mtier1 sebagaimana dimaksud pada ketentuan KPMM yang berlaku bagi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

KETERANGAN Tujuan : Mengukur besarnya pelaksanaan fungsi sosial bank syariah. Semakin tinggi komponen ini mengindikasikan pelaksanaan fungsi sosial bank syariah semakin tinggi.

32

194



KOMPONEN Korelasi antara tingkat bunga di pasar dengan return/bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah

FORMULA/RASIO

KETERANGAN

Return Correlation

Tujuan :

Rcorr =

Mengetahui hubungan antara tingkat bunga dengan return yang diberikan bank syariah kepada nasabah

Corr (r,i)

= Korelasi antara tingkat imbalan deposito mudharabah dengan tingkat bunga deposito


Corr(r,i) adalah korelasi antara tingkat imbalan deposito mudharabah 1 bulan dengan tingkat bunga deposito 1 bulan.

•

Data r adalah tingkat imbalan deposito mudharabah 1 bulan

•

Data i adalah tingkat bunga deposito 1 bulan

•

Semakin tinggi korelasi antara tingkat bunga dengan tingkat imbalan yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah menunjukkan DPK bank syariah rentan terhadap perubahan suku bunga.

•


33

195



KOMPONEN Besarnya bagi hasil dana investasi

FORMULA/RASIO

KETERANGAN

Bagi hasil rekening profit sharing =

(Rasio observed)

Tujuan : Mengetahui kemampuan bank dalam mengelola dana investasi untuk menghasilkan pendapatan

Distribusi bagi hasil profit sharing Rata-rata DPK profit sharing •

Data distribusi bagi hasil profit sharing adalah besarnya bagi hasil bagi investor dana investasi.

•

Perhitungan distribusi bagi hasil Dana Investasi disetahunkan. Contoh: Untuk posisi Juni = (akumulasi distribusi bagi hasil sampai dengan Juni / 6) x 12

•

Perhitungan rata-rata sebagai berikut:

investasi

adalah

Contoh: untuk posisi Juni = penjumlahan total investasi Januari sampai dengan Juni dibagi 6

34

196


MATRIKS PERHITUNGAN/ANALISIS KOMPONEN FAKTOR RENTABILITAS (EARNING) No

KOMPONEN

15

Penyaluran dana yang diwrite-off dibandingkan dengan biaya operasional (Rasio observed)

FORMULA/RASIO Write Off Expense (WOE) = Pembiayaan write off ----------------------------------Biaya operasional •

Data penyaluran dana yang diwrite-off adalah baki debet hapus buku dalam 12 bulan terakhir.

•

Data biaya operasional adalah biaya operasional dalam 12 bulan terakhir

KETERANGAN Tujuan : Mengukur signifikansi pengaruh keputusan penghapusbukuan terhadap efisiensi operasional bank

35

197

19 Likuiditas (Liquidity) Lampiran 18 1d:

MATRIKS PERHITUNGAN/ANALISIS KOMPONEN FAKTOR LIKUIDITAS (LIQUIDITY) No

KOMPONEN

1

Besarnya aset jangka pendek dibandingkan dengan kewajiban jangka pendek (Rasio utama)

FORMULA/RASIO STM =

•

•

•

Akt Jgk Pendek Kew Jgk Pendek

KETERANGAN Tujuan : Mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek

Aktiva jangka pendek adalah aktiva likuid kurang dari 3 bulan selain kas, SWBI dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Kriteria penilaian peringkat: dalam laporan maturity profile • Peringkat 1 STM > 25% sebagaimana dimaksud dalam Laporan • Peringkat 2 Berkala Bank Umum Syariah. 20% < STM ≤ 25% Kewajiban jangka pendek adalah • Peringkat 3 kewajiban likuid kurang dari 3 bulan 15% < STM ≤ 20% dalam laporan maturity profile • Peringkat 4 sebagaimana dimaksud dalam Laporan 10% < STM ≤ 15% Berkala Bank Umum Syariah. • Peringkat 5 Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian. STM ≤ 10%

36

198

Lampiran 1d: Likuiditas (Liquidity)

MATRIKS PERHITUNGAN/ANALISIS KOMPONEN FAKTOR LIKUIDITAS (LIQUIDITY) No 2

KOMPONEN

FORMULA/RASIO

Kemampuan bank syariah Akt Jgk Pdk + Kas + Secnd R eserve STMP = dalam memenuhi Kew Jgk Pdk kebutuhan likuiditas jangka pendek dengan menggunakan aset • Aktiva jangka pendek adalah aktiva likuid jangka pendek, kas dan kurang dari 3 bulan diluar kas, SWBI dan secondary reserve Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam laporan maturity profile Short Term Mismatch sebagaimana dimaksud dalam Laporan Plus (STMP) Berkala Bank Umum Syariah. (Rasio penunjang) • Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban likuid kurang dari 3 bulan dalam laporan maturity profile sebagaimana dimaksud dalam Laporan Berkala Bank Umum Syariah. • •

•

KETERANGAN Tujuan : Mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva jangka pendek, kas, dan secondary reserve.

Kriteria penilaian peringkat: • Peringkat 1

STMP ≥ 50% • Peringkat 2

40% ≤ STMP < 50% • Peringkat 3 30% ≤ STMP < 40% Secondary reserve adalah Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) ditambah • Peringkat 4 20% ≤ STMP < 30% dengan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) • Peringkat 5 STMP < 20% Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian. Kas adalah uang tunai.

37

199


MATRIKS PERHITUNGAN/ANALISIS KOMPONEN FAKTOR LIKUIDITAS (LIQUIDITY) No

KOMPONEN

3

Ketergantungan bank syariah terhadap deposan inti Rasio Deposan Inti (RDI) (Rasio penunjang)

FORMULA/RASIO RDI =

•

•

DPK int i DPK

KETERANGAN Tujuan :

Mengukur besarnya ketergantungan bank syariah terhadap dana dari deposan inti atau konsentrasi Data deposan inti mengacu kepada pendanaan bank syariah terhadap ketentuan Laporan Berkala Bank Umum deposan inti. Semakin tinggi rasio RDI, Syariah. semakin besar risiko likuiditas yang Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian. dihadapi bank syariah. Kriteria penilaian peringkat: • Peringkat 1

RDI < 5% • Peringkat 2

5% ≤ RDI < 10% • Peringkat 3

10% ≤ RDI < 20% • Peringkat 4 20% ≤ RDI < 30% • Peringkat 5 RDI ≥ 30%

38

200



KOMPONEN Pertumbuhan dana deposan inti dibandingkan dengan pertumbuhan total dana pihak ketiga

FORMULA/RASIO

PRDI =

Tujuan : Mengukur pertumbuhan tingkat ketergantungan bank syariah terhadap deposan inti.

•

Data deposan inti mengacu kepada ketentuan Laporan Berkala Bank Umum Syariah.

•

DPK adalah total dana pihak ketiga.

•

DPK intit+1 dan DPKt+1 dihitung dengan Kriteria penilaian peringkat: menggunakan analisis trend 12 bulan. • Peringkat 1 PRDI < 98% Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian. • Peringkat 2 98% ≤ PRDI < 100% • Peringkat 3 100% ≤ PRDI < 102% • Peringkat 4 102% ≤ PRDI < 104% • Peringkat 5 PRDI ≥ 104%

Pertumbuhan Rasio Deposan Inti (PRDI) (Rasio penunjang)

DPK int it +1 / DPK t +1 DPK int i t / DPK t

KETERANGAN

•

39

201



KOMPONEN Kemampuan bank dalam memperoleh dana dari pihak lain apabila terjadi mismatch Ratio Contingency Plan (RCP) (Rasio observed)

FORMULA/RASIO RCP =

• • •

•

•

• • •

Expected Liquidity Aid DPK + Net Kewajiban Jk Pendek int i

KETERANGAN Tujuan :

Mengukur kecukupan sumber dana eskternal apabila terjadi short term mismatch dan penarikan dana Data Expected Liquidity Aid adalah fasilitas yang deposan inti. diberikan oleh pihak lain yang dapat dipergunakan oleh bank syariah sewaktu-waktu. Data deposan inti mengacu kepada ketentuan Laporan Berkala Bank Umum Syariah. Net Kewajiban jangka Pendek adalah: kewajiban jangka pendek - (aset jangka pendek + kas + secondary reserve, dan kalau negatif dianggap 0 (nol)). Aktiva jangka pendek adalah aktiva likuid kurang dari 3 bulan diluar kas, (SWBI) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam laporan maturity profile sebagaimana dimaksud dalam Laporan Berkala Bank Umum Syariah. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban likuid kurang dari 3 bulan dalam laporan maturity profile sebagaimana dimaksud dalam Laporan Berkala Bank Umum Syariah. Kas adalah uang tunai. Secondary reserve adalah Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) ditambah dengan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian.

40

202



KOMPONEN

FORMULA/RASIO

Ketergantungan pada dana antar bank Rasio Antar Bank Pasiva (RABP) (Rasio observed)

KETERANGAN Tujuan :

Antar Bank Pasiva RABP = Total Kewajiban

Mengukur tingkat ketergantungan bank terhadap dana antar bank.

•

Antar Bank Pasiva adalah kewajiban bank kepada bank lain

•

Total Kewajiban terdiri dari Dana Pihak Ketiga, Antar Bank Pasiva, Pinjaman yang diterima, dan Surat Berharga yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Laporan Berkala Bank Umum Syariah.

•


semua

41

203

Lampiran 1e: 20 Sensitivitas (Sensitivity) Lampiran 19

MATRIKS PERHITUNGAN/ANALISIS KOMPONEN FAKTOR SENSITIVITAS (SENSITIVITY) No 1

KOMPONEN

FORMULA/RASIO

Kecukupan modal yang dibentuk untuk mengcover risiko pasar (fluktuasi nilai tukar)

Ekses modal MR = Potensial loss nilai tukar

KETERANGAN Tujuan : Mengukur kemampuan modal bank untuk mengcover risiko yang muncul dari perubahan nilai tukar.

(Rasio utama) •

•

•

Ekses modal adalah kelebihan atas modal minimum yang ditetapkan untuk Kriteria penilaian peringkat: mengcover risiko pasar akibat pergerakan • Peringkat 1 MR • 12% nilai tukar. • Peringkat 2 Perhitungan ekses modal mengacu kepada 10% • MR <12% ketentuan KPMM bagi bank syariah yang • Peringkat 3 berlaku. 8% • MR <10% • Peringkat 4 Potential loss nilai tukar adalah risiko 6% • MR <8% kerugian yang timbul akibat pergerakan • Peringkat 5 nilai tukar yang berlawanan dengan MR < 6% perkiraan bank (gap position dari exposure banking book valas dikali fluktuasi nilai tukar)

•

Data potential loss diperoleh dari data historis bank.

•


42

204

Lampiran 21.1 Lampiran 1f Lampiran 20.1 21: Manajemen (Management)

Matriks Perhitungan /Analisis Komponen Faktor Manajemen B. MATRIKS PERHITUNGAN/ANALISIS KOMPONEN FAKTOR MANAJEMEN – MANAJEMEN RISIKO No 1

PILAR Risiko Kredit. (Credit Risks)

ASPEK a.

Detail

Pengawasan Aktif 1. Apakah direksi telah menjabarkan dan mengkomunikasikan Dewan Komisaris dan secara efektif kebijakan dan strategi risiko kredit kepada Direksi. seluruh satuan kerja yang terkait serta mengevaluasi implementasi kebijakan dan strategi dimaksud ? 2. Apakah komisaris dan direksi telah mengidentifikasi dan mengelola risiko kredit yang melekat pada produk dan aktivitas baru serta memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas baru tersebut telah melalui proses dan pengendalian manajemen risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan ? 3. Apakah direksi dalam menerapkan kebijakan dan strategi risiko kredit yang ditetapkan telah memiliki kebijakan nominasi personil yang jelas sehingga dapat memastikan penempatan personil yang kompeten pada seluruh satuan kerja yang memiliki eksposur risiko kredit ? 4. Apakah direksi telah memastikan bahwa fungsi manajemen risiko kredit telah beroperasi secara independen ? 5. Apakah komisaris dan direksi memahami risiko kredit dari setiap jenis produk dan aktivitas dari bank berdasarkan prinsip syariah dan secara aktif melakukan persetujuan serta mengevaluasi kebijakan dan strategi risiko kredit pada bank secara periodik ? 6. Apakah komisaris dan direksi dalam mengevaluasi dan menetapkan kebijakan dan strategi risiko kredit, telah

1

205

Lampiran 1f : Manajemen (Management)

No

PILAR

ASPEK

Detail mempertimbangkan toleransi risiko (risk tolerance) dan dampaknya terhadap permodalan dengan memperhatikan perubahan-perubahan eksternal dan internal termasuk perkembangan kebijakan industri perbankan syariah ?

b. Kecukupan Kebijakan 1. Apakah kebijakan pengelolaan (identifikasi, pengukuran, Operasional, Prosedur monitoring dan pengendalian) risiko kredit telah disusun dan Penetapan Limit sesuai dengan strategi risiko kredit, risk appetite bank dan pemilik dana berbasis akad mudharabah*), dan risiko setiap akad syariah? 2. Apakah kebijakan pengelolaan dimaksud dievaluasi dan dikinikan secara periodik sejalan dengan perubahanperubahan dalam strategi risiko kredit, ketentuan yang berlaku dan praktek kehati-hatian yang baik ? 3. Apakah kebijakan operasional dan prosedur pengelolaan risiko dimaksud telah disetujui oleh direksi, dituangkan secara tertulis, dikomunikasikan dan diimplementasikan dengan baik oleh satuan kerja yang menangani aktivitas fungsional yang memiliki eksposur risiko kredit ? 4. Apakah proses penetapan struktur limit risiko kredit telah memadai dan didokumentasikan secara tertulis dan lengkap sehingga memudahkan untuk dilakukan jejak audit (audit trail) ? 5. Apakah cakupan kebijakan pengelolaan risiko dimaksud telah jelas dan memenuhi prinsip kehati-hatian dan praktek prudential banking yang baik serta dapat meminimalkan penggunaan akad yang tidak sesuai dengan karakteristik

2

206


No

PILAR

ASPEK

Detail keuangan setiap transaksi ? 6. Apakah prosedur pengelolaan risiko dimaksud telah memadai dan memenuhi peraturan kehati-hatian dan praktek prudential banking yang baik serta dapat meminimalkan penggunaan akad yang tidak sesuai dengan karakteristik keuangan setiap transaksi ?

c.

Kecukupan Proses 1. Apakah proses identifikasi risiko kredit telah dilakukan Identifikasi, secara memadai sesuai dengan kebijakan operasional dan Pengukuran, prosedur yang ditetapkan serta prinsip kehati-hatian? Pemantauan dan 2. Apakah proses pengukuran risiko kredit telah dilakukan Sistem Informasi secara tepat dan memadai sesuai dengan kebijakan Manajemen Risiko operasional dan prosedur yang ditetapkan serta prinsip bisnis bank). kehati-hatian? 3. Apakah proses pemantauan risiko kredit telah dilakukan secara rutin dan memadai sesuai dengan kebijakan operasional dan prosedur yang ditetapkan serta prinsip kehati-hatian? 4. Apakah cakupan sistem informasi manajemen risiko kredit telah memadai ? 5. Apakah laporan pengelolaan risiko kredit telah disusun secara akurat dan disampaikan secara rutin dan tepat waktu kepada direksi ?

d. Sistem Intern

Pengendalian 1. Apakah validasi data dan model pengukuran risiko kredit telah dilakukan secara independen oleh pejabat yang

3

207


No

PILAR

ASPEK

Detail berwenang ? 2. Apakah terdapat pengujian dan kaji ulang yang memadai terhadap sistem informasi manajemen risiko kredit ? 3. Apakah bank memiliki struktur organisasi manajemen risiko kredit yang menggambarkan secara jelas batas wewenang dan tanggungjawab manajemen risiko kredit ? 4. Apakah terdapat pemisahan fungsi yang jelas antara satuan kerja operasional (business unit) dengan satuan kerja yang melaksanakan fungsi manajemen risiko ? 5. Apakah kewenangan untuk mengakses, memodifikasi dan mengubah model pengukuran risiko kredit dan software sistem informasi manajemen, telah dibatasi hanya pada pejabat yang berwenang ? 6. Apakah transaksi dari aktivitas fungsional yang mempunyai eksposur risiko kredit telah direview dan disetujui oleh pejabat yang berwenang dan exposure risiko kredit-nya dipantau dan dikendalikan secara cermat oleh masingmasing business unit ? 7. Apakah telah dilaksanakan audit secara berkala oleh internal auditor untuk menilai pelaksanaan proses dan sistim manajemen risiko termasuk kesesuaian penerapan prinsip syariah, pada aktivitas fungsional yang memiliki eksposur risiko kredit serta dilakukan tindaklanjut atas temuan pemeriksaan ?

4

208

21.1 Lampiran Lampiran21.1 1f : Manajemen (Management)

B. MATRIKS PERHITUNGAN/ANALISIS KOMPONEN FAKTOR MANAJEMEN – MANAJEMEN RISIKO No 2

PILAR Risiko Pasar.

ASPEK a.

Detail

Pengawasan Aktif 1. Apakah direksi telah menjabarkan dan mengkomunikasikan Dewan Komisaris dan secara efektif kebijakan dan strategi risiko pasar kepada Direksi. seluruh satuan kerja yang terkait serta mengevaluasi implementasi kebijakan dan strategi dimaksud ? 2. Apakah komisaris dan direksi telah mengidentifikasi dan mengelola risiko pasar yang melekat pada produk dan aktivitas baru serta memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas baru tersebut telah melalui proses dan pengendalian manajemen risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan ? 3. Apakah direksi dalam menerapkan kebijakan dan strategi risiko pasar yang ditetapkan telah memiliki kebijakan nominasi personil yang jelas sehingga dapat memastikan penempatan personil yang kompeten pada seluruh satuan kerja yang memiliki eksposur risiko pasar ? 4. Apakah direksi telah memastikan bahwa fungsi manajemen risiko pasar telah beroperasi secara independen ? 5. Apakah komisaris dan direksi memahami risiko pasar dari setiap jenis produk dan aktivitas dari bank berdasarkan prinsip syariah dan secara aktif melakukan persetujuan serta mengevaluasi kebijakan dan strategi risiko pasar pada bank secara periodik ? 6. Apakah komisaris dan direksi dalam mengevaluasi dan menetapkan kebijakan dan strategi risiko pasar, telah

5

209


No

PILAR

ASPEK


b. Kecukupan Kebijakan 1. Apakah kebijakan pengelolaan (identifikasi, pengukuran, Operasional, Prosedur monitoring dan pengendalian) risiko telah disusun sesuai dan Penetapan Limit dengan strategi risiko pasar, risk appetite bank dan pemilik dana profit sharing, dan risiko setiap akad syariah? 2. Apakah kebijakan pengelolaan dimaksud dievaluasi dan dikinikan secara periodik sejalan dengan perubahanperubahan dalam strategi risiko pasar, ketentuan yang berlaku dan praktek kehati-hatian yang baik? 3. Apakah kebijakan operasional dan prosedur pengelolaan risiko dimaksud telah disetujui oleh direksi, dituangkan secara tertulis, dikomunikasikan dan diimplementasikan dengan baik oleh satuan kerja yang menangani aktivitas fungsional yang memiliki eksposur risiko pasar? 4. Apakah proses penetapan struktur limit risiko pasar telah memadai dan didokumentasikan secara tertulis dan lengkap sehingga memudahkan untuk dilakukan jejak audit (audit trail)? 5. Apakah cakupan kebijakan pengelolaan risiko dimaksud telah jelas dan memenuhi peraturan kehati-hatian dan praktek prudential banking yang baik serta dapat meminimalkan penggunaan akad yang tidak sesuai dengan

6

210


No

PILAR

ASPEK

Detail karakteristik keuangan setiap transaksi ? 6. Apakah prosedur pengelolaan risiko dimaksud telah memadai dan memenuhi prinsip kehati-hatian dan praktek prudential banking yang baik serta dapat meminimalkan penggunaan akad yang tidak sesuai dengan karakteristik keuangan setiap transaksi ?

c.

Kecukupan Proses 1. Apakah proses identifikasi risiko pasar telah dilakukan Identifikasi, secara memadai sesuai dengan kebijakan operasional dan Pengukuran, prosedur yang ditetapkan serta prinsip kehati-hatian? Pemantauan dan 2. Apakah proses pengukuran risiko pasar telah dilakukan Sistem Informasi secara tepat dan memadai sesuai dengan kebijakan Manajemen Risiko operasional dan prosedur yang ditetapkan serta prinsip bisnis bank). kehati-hatian? 3. Apakah proses pemantauan risiko pasar telah dilakukan secara rutin dan memadai sesuai dengan kebijakan operasional dan prosedur yang ditetapkan serta prinsip kehati-hatian? 4. Apakah cakupan sistem informasi manajemen risiko pasar telah memadai ? 5. Apakah laporan pengelolaan risiko pasar telah disusun secara akurat dan disampaikan secara rutin dan tepat waktu kepada direksi ?

d. Sistem Intern

Pengendalian 1. Apakah validasi data dan model pengukuran risiko pasar telah dilakukan secara independen oleh pejabat yang

7

211


No

PILAR

ASPEK

Detail berwenang ? 2. Apakah terdapat pengujian dan kaji ulang yang memadai terhadap sistem informasi manajemen risiko pasar? 3. Apakah bank memiliki struktur organisasi manajemen risiko pasar yang menggambarkan secara jelas batas wewenang dan tanggungjawab manajemen risiko pasar? 4. Apakah terdapat pemisahan fungsi yang jelas antara satuan kerja operasional (business unit) dengan satuan kerja yang melaksanakan fungsi manajemen risiko ? 5. Apakah kewenangan untuk mengakses, memodifikasi dan mengubah model pengukuran risiko pasar dan software sistem informasi manajemen, telah dibatasi hanya pada pejabat yang berwenang ? 6. Apakah transaksi dari aktivitas fungsional yang mempunyai eksposur risiko pasar telah direview dan disetujui oleh pejabat yang berwenang dan exposure risiko pasar -nya dipantau dan dikendalikan secara cermat oleh masingmasing business unit ? 7. Apakah telah dilaksanakan audit secara berkala oleh internal auditor untuk menilai pelaksanaan proses dan sistim manajemen risiko termasuk kesesuaian penerapan prinsip syariah, pada aktivitas fungsional yang memiliki eksposur risiko pasar serta dilakukan tindaklanjut atas temuan pemeriksaan ?

8

212



PILAR Risiko Likuiditas.

ASPEK a.

Detail

Pengawasan Aktif 1. Apakah direksi telah menjabarkan dan mengkomunikasikan Dewan Komisaris dan secara efektif kebijakan dan strategi risiko likuiditas kepada Direksi. seluruh satuan kerja yang terkait serta mengevaluasi implementasi kebijakan dan strategi dimaksud ? 2. Apakah komisaris dan direksi telah mengidentifikasi dan mengelola risiko likuiditas yang melekat pada produk dan aktivitas baru serta memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas baru tersebut telah melalui proses dan pengendalian manajemen risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan ? 3. Apakah direksi dalam menerapkan kebijakan dan strategi risiko likuiditas yang ditetapkan telah memiliki kebijakan nominasi personil yang jelas sehingga dapat memastikan penempatan personil yang kompeten pada seluruh satuan kerja yang memiliki eksposur risiko likuiditas ? 4. Apakah direksi telah memastikan bahwa fungsi manajemen risiko likuiditas telah beroperasi secara independen ? 5. Apakah komisaris dan direksi memahami risiko likuiditas dari setiap jenis produk dan aktivitas dari bank berdasarkan prinsip syariah dan secara aktif melakukan persetujuan serta mengevaluasi kebijakan dan strategi risiko likuiditas pada bank secara periodik ? 6. Apakah komisaris dan direksi dalam mengevaluasi dan menetapkan kebijakan dan strategi risiko likuiditas, telah

9

213


No

PILAR

ASPEK


b. Kecukupan Kebijakan 1. Apakah kebijakan pengelolaan (identifikasi, pengukuran, Operasional, Prosedur monitoring dan pengendalian) risiko telah disusun sesuai dan Penetapan Limit dengan strategi risiko likuiditas, risk appetite bank dan pemilik dana profit sharing dan risiko setiap akad syariah? 2. Apakah kebijakan pengelolaan dimaksud dievaluasi dan dikinikan secara periodik sejalan dengan perubahan-perubahan dalam strategi risiko likuiditas, ketentuan yang berlaku dan praktek kehati-hatian yang baik ? 3. Apakah kebijakan operasional dan prosedur pengelolaan risiko dimaksud telah disetujui oleh direksi, dituangkan secara tertulis, dikomunikasikan dan diimplementasikan dengan baik oleh satuan kerja yang menangani aktivitas fungsional yang memiliki eksposur risiko likuiditas? 4. Apakah proses penetapan struktur limit risiko likuiditas telah memadai dan didokumentasikan secara tertulis dan lengkap sehingga memudahkan untuk dilakukan jejak audit (audit trail) ? 5. Apakah cakupan kebijakan pengelolaan risiko dimaksud telah jelas dan memenuhi peraturan kehati-hatian dan praktek prudential banking yang baik serta dapat meminimalkan penggunaan akad yang tidak sesuai dengan karakteristik

10

214


No

PILAR

ASPEK

Detail keuangan setiap transaksi ? 6. Apakah prosedur pengelolaan risiko dimaksud telah memadai dan memenuhi peraturan kehati-hatian dan praktek prudential banking yang baik serta dapat meminimalkan penggunaan akad yang tidak sesuai dengan karakteristik keuangan setiap transaksi ?

c.

Kecukupan Proses 1. Apakah proses identifikasi risiko likuiditas telah dilakukan Identifikasi, secara memadai sesuai dengan kebijakan operasional dan Pengukuran, prosedur yang ditetapkan serta prinsip kehati-hatian? Pemantauan dan 2. Apakah proses pengukuran risiko likuiditas telah dilakukan Sistem Informasi secara tepat dan memadai sesuai dengan kebijakan operasional Manajemen Risiko dan prosedur yang ditetapkan serta prinsip kehati-hatian? bisnis bank). 3. Apakah proses pemantauan risiko likuiditas telah dilakukan secara rutin dan memadai sesuai dengan kebijakan operasional dan prosedur yang ditetapkan serta prinsip kehati-hatian? 4. Apakah cakupan sistem informasi manajemen risiko likuiditas telah memadai ? 5. Apakah laporan pengelolaan risiko likuiditas telah disusun secara akurat dan disampaikan secara rutin dan tepat waktu kepada direksi ?

d. Sistem Intern

Pengendalian 1. Apakah validasi data dan model pengukuran risiko likuiditas telah dilakukan secara independen oleh pejabat yang berwenang ? 2. Apakah terdapat pengujian dan kaji ulang yang memadai

11

215


No

PILAR

ASPEK

Detail terhadap sistem informasi manajemen risiko likuiditas? 3. Apakah bank memiliki struktur organisasi manajemen risiko likuiditas yang menggambarkan secara jelas batas wewenang dan tanggungjawab manajemen risiko likuiditas? 4. Apakah terdapat pemisahan fungsi yang jelas antara satuan kerja operasional (business unit) dengan satuan kerja yang melaksanakan fungsi manajemen risiko? 5. Apakah kewenangan untuk mengakses, memodifikasi dan mengubah model pengukuran risiko likuiditas dan software sistem informasi manajemen, telah dibatasi hanya pada pejabat yang berwenang? 6. Apakah transaksi dari aktivitas fungsional yang mempunyai eksposur risiko likuiditas telah direview dan disetujui oleh pejabat yang berwenang dan exposure risiko likuiditas -nya dipantau dan dikendalikan secara cermat oleh masing-masing business unit? 7. Apakah telah dilaksanakan audit secara berkala oleh internal auditor untuk menilai pelaksanaan proses dan sistim manajemen risiko termasuk kesesuaian penerapan prinsip syariah, pada aktivitas fungsional yang memiliki eksposur risiko likuiditas serta dilakukan tindaklanjut atas temuan pemeriksaan?

12

216



PILAR Risiko Operasional.

ASPEK a.

Detail

Pengawasan Aktif 1. Apakah direksi telah menjabarkan dan mengkomunikasikan Dewan Komisaris dan secara efektif kebijakan dan strategi risiko operasional kepada Direksi. seluruh satuan kerja yang terkait serta mengevaluasi implementasi kebijakan dan strategi dimaksud ? 2. Apakah komisaris dan direksi telah mengidentifikasi dan mengelola risiko operasional yang melekat pada produk dan aktivitas baru serta memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas baru tersebut telah melalui proses dan pengendalian manajemen risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan ? 3. Apakah direksi dalam menerapkan kebijakan dan strategi risiko operasional yang ditetapkan telah memiliki kebijakan nominasi personil yang jelas sehingga dapat memastikan penempatan personil yang kompeten pada seluruh satuan kerja yang memiliki eksposur risiko operasional ? 4. Apakah direksi telah memastikan bahwa fungsi manajemen risiko operasional telah beroperasi secara independen ? 5. Apakah komisaris dan direksi memahami risiko operasional dari setiap jenis produk dan aktivitas dari bank berdasarkan prinsip syariah dan secara aktif melakukan persetujuan serta mengevaluasi kebijakan dan strategi risiko operasional pada bank secara periodik ? 6. Apakah komisaris dan direksi dalam mengevaluasi dan menetapkan kebijakan dan strategi risiko operasional, telah

13

217


No

PILAR

ASPEK

Detail mempertimbangkan toleransi risiko (risk tolerance) dan dampaknya terhadap permodalan dengan memperhatikan perubahan-perubahan eksternal dan internal termasuk perkembangan kebijakan industri perbankan syariah?

b. Kecukupan Kebijakan 1. Apakah kebijakan pengelolaan (identifikasi, pengukuran, Operasional, Prosedur monitoring dan pengendalian) risiko telah disusun sesuai dan Penetapan Limit dengan strategi risiko operasional, risk appetite bank dan pemilik dana profit sharing dan risiko setiap akad syariah? 2. Apakah kebijakan pengelolaan dimaksud dievaluasi dan dikinikan secara periodik sejalan dengan perubahan-perubahan dalam strategi risiko operasional, ketentuan yang berlaku dan praktek kehati-hatian yang baik? 3. Apakah kebijakan operasional dan prosedur pengelolaan risiko dimaksud telah disetujui oleh direksi, dituangkan secara tertulis, dikomunikasikan dan diimplementasikan dengan baik oleh satuan kerja yang menangani aktivitas fungsional yang memiliki eksposur risiko operasional? 4. Apakah proses penetapan struktur limit risiko operasional telah memadai dan didokumentasikan secara tertulis dan lengkap sehingga memudahkan untuk dilakukan jejak audit (audit trail)? 5. Apakah cakupan kebijakan pengelolaan risiko dimaksud telah jelas dan memenuhi peraturan kehati-hatian dan praktek prudential banking yang baik serta dapat meminimalkan penggunaan akad yang tidak sesuai dengan karakteristik keuangan setiap transaksi ?

14

218


No

PILAR

ASPEK

Detail 6. Apakah prosedur pengelolaan risiko dimaksud telah memadai dan memenuhi peraturan kehati-hatian dan praktek prudential banking yang baik serta dapat meminimalkan penggunaan akad yang tidak sesuai dengan karakteristik keuangan setiap transaksi?

c.

Kecukupan Proses 1. Apakah proses identifikasi risiko operasional telah dilakukan Identifikasi, secara memadai sesuai dengan kebijakan operasional dan Pengukuran, prosedur yang ditetapkan serta prinsip kehati-hatian? Pemantauan dan 2. Apakah proses pengukuran risiko operasional telah dilakukan Sistem Informasi secara tepat dan memadai sesuai dengan kebijakan operasional Manajemen Risiko dan prosedur yang ditetapkan serta prinsip kehati-hatian? bisnis bank). 3. Apakah proses pemantauan risiko operasional telah dilakukan secara rutin dan memadai sesuai dengan kebijakan operasional dan prosedur yang ditetapkan serta prinsip kehati-hatian? 4. Apakah cakupan sistem informasi manajemen risiko operasional telah memadai ? 5. Apakah laporan pengelolaan risiko operasional telah disusun secara akurat dan disampaikan secara rutin dan tepat waktu kepada direksi ?

d. Sistem Intern

Pengendalian 1. Apakah validasi data dan model pengukuran risiko operasional telah dilakukan secara independen oleh pejabat yang berwenang? 2. Apakah terdapat pengujian dan kaji ulang yang memadai terhadap sistem informasi manajemen risiko operasional?

15

219


No

PILAR

ASPEK

Detail 3. Apakah bank memiliki struktur organisasi manajemen risiko operasional yang menggambarkan secara jelas batas wewenang dan tanggungjawab manajemen risiko operasional? 4. Apakah terdapat pemisahan fungsi yang jelas antara satuan kerja operasional (business unit) dengan satuan kerja yang melaksanakan fungsi manajemen risiko? 5. Apakah kewenangan untuk mengakses, memodifikasi dan mengubah model pengukuran risiko operasional dan software sistem informasi manajemen, telah dibatasi hanya pada pejabat yang berwenang? 6. Apakah transaksi dari aktivitas fungsional yang mempunyai eksposur risiko operasional telah direview dan disetujui oleh pejabat yang berwenang dan exposure risiko operasional -nya dipantau dan dikendalikan secara cermat oleh masing-masing business unit? 7. Apakah telah dilaksanakan audit secara berkala oleh internal auditor untuk menilai pelaksanaan proses dan sistim manajemen risiko termasuk kesesuaian penerapan prinsip syariah, pada aktivitas fungsional yang memiliki eksposur risiko operasional serta dilakukan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan?

16

220



PILAR Risiko Hukum.

ASPEK a.

Detail

Pengawasan Aktif 1. Apakah direksi telah menjabarkan dan mengkomunikasikan Dewan Komisaris dan secara efektif kebijakan dan strategi risiko hukum kepada Direksi. seluruh satuan kerja yang terkait serta mengevaluasi implementasi kebijakan dan strategi dimaksud? 2. Apakah komisaris dan direksi telah mengidentifikasi dan mengelola risiko hukum yang melekat pada produk dan aktivitas baru serta memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas baru tersebut telah melalui proses dan pengendalian manajemen risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan? 3. Apakah direksi dalam menerapkan kebijakan dan strategi risiko hukum yang ditetapkan telah memiliki kebijakan nominasi personil yang jelas sehingga dapat memastikan penempatan personil yang kompeten pada seluruh satuan kerja yang memiliki eksposur risiko hukum? 4. Apakah direksi telah memastikan bahwa fungsi manajemen risiko hukum telah beroperasi secara independen? 5. Apakah komisaris dan direksi memahami risiko hukum dari setiap jenis produk dan aktivitas dari bank berdasarkan prinsip syariah dan secara aktif melakukan persetujuan serta mengevaluasi kebijakan dan strategi risiko hukum pada bank secara periodik? 6. Apakah komisaris dan direksi dalam mengevaluasi dan menetapkan kebijakan dan strategi risiko hukum, telah

17

221


No

PILAR

ASPEK


b. Kecukupan Kebijakan 1. Apakah kebijakan pengelolaan (identifikasi, pengukuran, Hukum, Prosedur dan monitoring dan pengendalian) risiko telah disusun sesuai Penetapan Limit dengan strategi risiko hukum, risk appetite bank dan pemilik dana profit sharing dan risiko setiap akad syariah? 2. Apakah kebijakan pengelolaan dimaksud dievaluasi dan dikinikan secara periodik sejalan dengan perubahanperubahan dalam strategi risiko hukum, ketentuan yang berlaku dan praktek kehati-hatian yang baik? 3. Apakah kebijakan hukum dan prosedur pengelolaan risiko dimaksud telah disetujui oleh direksi, dituangkan secara tertulis, dikomunikasikan dan diimplementasikan dengan baik oleh satuan kerja yang menangani aktivitas fungsional yang memiliki eksposur risiko hukum? 4. Apakah proses penetapan struktur limit risiko hukum telah memadai dan didokumentasikan secara tertulis dan lengkap sehingga memudahkan untuk dilakukan jejak audit (audit trail)? 5. Apakah cakupan kebijakan pengelolaan risiko dimaksud telah jelas dan memenuhi peraturan kehati-hatian dan praktek prudential banking yang baik serta dapat meminimalkan penggunaan akad yang tidak sesuai dengan

18

222


No

PILAR

ASPEK

Detail karakteristik keuangan setiap transaksi? 6. Apakah prosedur pengelolaan risiko dimaksud telah memadai dan memenuhi peraturan kehati-hatian dan praktek prudential banking yang baik serta dapat meminimalkan penggunaan akad yang tidak sesuai dengan karakteristik keuangan setiap transaksi ?

c.

Kecukupan Proses 1. Apakah proses identifikasi risiko hukum telah dilakukan Identifikasi, secara memadai sesuai dengan kebijakan hukum dan Pengukuran, prosedur yang ditetapkan serta prinsip kehati-hatian? Pemantauan dan 2. Apakah proses pengukuran risiko hukum telah dilakukan Sistem Informasi secara tepat dan memadai sesuai dengan kebijakan hukum Manajemen Risiko dan prosedur yang ditetapkan serta prinsip kehati-hatian? bisnis bank). 3. Apakah proses pemantauan risiko hukum telah dilakukan secara rutin dan memadai sesuai dengan kebijakan hukum dan prosedur yang ditetapkan serta prinsip kehati-hatian? 4. Apakah cakupan sistem informasi manajemen risiko hukum telah memadai ? 5. Apakah laporan pengelolaan risiko hukum telah disusun secara akurat dan disampaikan secara rutin dan tepat waktu kepada direksi?

d. Sistem Intern

Pengendalian 1. Apakah validasi data dan model pengukuran risiko hukum telah dilakukan secara independen oleh pejabat yang berwenang ? 2. Apakah terdapat pengujian dan kaji ulang yang memadai

19

223


No

PILAR

ASPEK

Detail terhadap sistem informasi manajemen risiko hukum? 3. Apakah bank memiliki struktur organisasi manajemen risiko hukum yang menggambarkan secara jelas batas wewenang dan tanggungjawab manajemen risiko hukum? 4. Apakah terdapat pemisahan fungsi yang jelas antara satuan kerja hukum (business unit) dengan satuan kerja yang melaksanakan fungsi manajemen risiko ? 5. Apakah kewenangan untuk mengakses, memodifikasi dan mengubah model pengukuran risiko hukum dan software sistem informasi manajemen, telah dibatasi hanya pada pejabat yang berwenang? 6. Apakah transaksi dari aktivitas fungsional yang mempunyai eksposur risiko hukum telah direview dan disetujui oleh pejabat yang berwenang dan exposure risiko hukum -nya dipantau dan dikendalikan secara cermat oleh masingmasing business unit? 7. Apakah telah dilaksanakan audit secara berkala oleh internal auditor untuk menilai pelaksanaan proses dan sistim manajemen risiko termasuk kesesuaian penerapan prinsip syariah, pada aktivitas fungsional yang memiliki eksposur risiko hukum serta dilakukan tindaklanjut atas temuan pemeriksaan?

20

224



PILAR Risiko Reputasi.

ASPEK a.

Detail

Pengawasan Aktif 1. Apakah direksi telah menjabarkan dan mengkomunikasikan Dewan Komisaris dan secara efektif kebijakan dan strategi risiko reputasi kepada Direksi. seluruh satuan kerja yang terkait serta mengevaluasi implementasi kebijakan dan strategi dimaksud? 2. Apakah komisaris dan direksi telah mengidentifikasi dan mengelola risiko reputasi yang melekat pada produk dan aktivitas baru serta memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas baru tersebut telah melalui proses dan pengendalian manajemen risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan? 3. Apakah direksi dalam menerapkan kebijakan dan strategi risiko reputasi yang ditetapkan telah memiliki kebijakan nominasi personil yang jelas sehingga dapat memastikan penempatan personil yang kompeten pada seluruh satuan kerja yang memiliki eksposur risiko reputasi? 4. Apakah direksi telah memastikan bahwa fungsi manajemen risiko reputasi telah beroperasi secara independen? 5. Apakah komisaris dan direksi memahami risiko reputasi dari setiap jenis produk dan aktivitas dari bank berdasarkan prinsip syariah dan secara aktif melakukan persetujuan serta mengevaluasi kebijakan dan strategi risiko reputasi pada bank secara periodik ? 6. Apakah komisaris dan direksi dalam mengevaluasi dan menetapkan kebijakan dan strategi risiko reputasi, telah

21

225


No

PILAR

ASPEK


b. Kecukupan Kebijakan 1. Apakah kebijakan pengelolaan (identifikasi, pengukuran, Reputasi, Prosedur dan monitoring dan pengendalian) risiko telah disusun sesuai Penetapan Limit dengan strategi risiko reputasi, risk appetite bank dan pemilik dana profit sharing dan risiko setiap akad syariah? 2. Apakah kebijakan pengelolaan dimaksud dievaluasi dan dikinikan secara periodik sejalan dengan perubahanperubahan dalam strategi risiko reputasi, ketentuan yang berlaku dan praktek kehati-hatian yang baik? 3. Apakah kebijakan reputasi dan prosedur pengelolaan risiko dimaksud telah disetujui oleh direksi, dituangkan secara tertulis, dikomunikasikan dan diimplementasikan dengan baik oleh satuan kerja yang menangani aktivitas fungsional yang memiliki eksposur risiko reputasi? 4. Apakah proses penetapan struktur limit risiko reputasi telah memadai dan didokumentasikan secara tertulis dan lengkap sehingga memudahkan untuk dilakukan jejak audit (audit trail) ? 5. Apakah cakupan kebijakan pengelolaan risiko dimaksud telah jelas dan memenuhi peraturan kehati-hatian dan praktek prudential banking yang baik serta dapat meminimalkan penggunaan akad yang tidak sesuai dengan

22

226


No

PILAR

ASPEK

Detail karakteristik keuangan setiap transaksi? 6. Apakah prosedur pengelolaan risiko dimaksud telah memadai dan memenuhi peraturan kehati-hatian dan praktek prudential banking yang baik serta dapat meminimalkan penggunaan akad yang tidak sesuai dengan karakteristik keuangan setiap transaksi?

c.

Kecukupan Proses 1. Apakah proses identifikasi risiko reputasi telah dilakukan Identifikasi, secara memadai sesuai dengan kebijakan reputasi dan Pengukuran, prosedur yang ditetapkan serta prinsip kehati-hatian? Pemantauan dan 2. Apakah proses pengukuran risiko reputasi telah dilakukan Sistem Informasi secara tepat dan memadai sesuai dengan kebijakan reputasi Manajemen Risiko dan prosedur yang ditetapkan serta prinsip kehati-hatian? bisnis bank). 3. Apakah proses pemantauan risiko reputasi telah dilakukan secara rutin dan memadai sesuai dengan kebijakan reputasi dan prosedur yang ditetapkan serta prinsip kehati-hatian? 4. Apakah cakupan sistem informasi manajemen risiko reputasi telah memadai? 5. Apakah laporan pengelolaan risiko reputasi telah disusun secara akurat dan disampaikan secara rutin dan tepat waktu kepada direksi?

d. Sistem Intern

Pengendalian 1. Apakah validasi data dan model pengukuran risiko reputasi telah dilakukan secara independen oleh pejabat yang berwenang? 2. Apakah terdapat pengujian dan kaji ulang yang memadai

23

227


No

PILAR

ASPEK

Detail terhadap sistem informasi manajemen risiko reputasi? 3. Apakah bank memiliki struktur organisasi manajemen risiko reputasi yang menggambarkan secara jelas batas wewenang dan tanggungjawab manajemen risiko reputasi? 4. Apakah terdapat pemisahan fungsi yang jelas antara satuan kerja reputasi (business unit) dengan satuan kerja yang melaksanakan fungsi manajemen risiko ? 5. Apakah kewenangan untuk mengakses, memodifikasi dan mengubah model pengukuran risiko reputasi dan software sistem informasi manajemen, telah dibatasi hanya pada pejabat yang berwenang? 6. Apakah transaksi dari aktivitas fungsional yang mempunyai eksposur risiko reputasi telah direview dan disetujui oleh pejabat yang berwenang dan exposure risiko reputasi -nya dipantau dan dikendalikan secara cermat oleh masingmasing business unit? 7. Apakah telah dilaksanakan audit secara berkala oleh internal auditor untuk menilai pelaksanaan proses dan sistim manajemen risiko termasuk kesesuaian penerapan prinsip syariah, pada aktivitas fungsional yang memiliki eksposur risiko reputasi serta dilakukan tindaklanjut atas temuan pemeriksaan?

24

228



PILAR Risiko Strategik.

ASPEK a.

Detail

Pengawasan Aktif 1. Apakah direksi telah menjabarkan dan mengkomunikasikan Dewan Komisaris dan secara efektif kebijakan dan strategi risiko strategik kepada Direksi. seluruh satuan kerja yang terkait serta mengevaluasi implementasi kebijakan dan strategi dimaksud? 2. Apakah komisaris dan direksi telah mengidentifikasi dan mengelola risiko strategik yang melekat pada produk dan aktivitas baru serta memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas baru tersebut telah melalui proses dan pengendalian manajemen risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan? 3. Apakah direksi dalam menerapkan kebijakan dan strategi risiko strategik yang ditetapkan telah memiliki kebijakan nominasi personil yang jelas sehingga dapat memastikan penempatan personil yang kompeten pada seluruh satuan kerja yang memiliki eksposur risiko strategik? 4. Apakah direksi telah memastikan bahwa fungsi manajemen risiko strategik telah beroperasi secara independen ? 5. Apakah komisaris dan direksi memahami risiko strategik dari setiap jenis produk dan aktivitas dari bank berdasarkan prinsip syariah dan secara aktif melakukan persetujuan serta mengevaluasi kebijakan dan strategi risiko strategik pada bank secara periodik? 6. Apakah komisaris dan direksi dalam mengevaluasi dan menetapkan kebijakan dan strategi risiko strategik, telah

25

229


No

PILAR

ASPEK


b. Kecukupan Kebijakan 1. Apakah kebijakan pengelolaan (identifikasi, pengukuran, Strategik, Prosedur dan monitoring dan pengendalian) risiko telah disusun sesuai Penetapan Limit dengan strategi risiko strategik, risk appetite bank dan pemilik dana profit sharing dan risiko setiap akad syariah? 2. Apakah kebijakan pengelolaan dimaksud dievaluasi dan dikinikan secara periodik sejalan dengan perubahanperubahan dalam strategi risiko strategik, ketentuan yang berlaku dan praktek kehati-hatian yang baik? 3. Apakah kebijakan strategik dan prosedur pengelolaan risiko dimaksud telah disetujui oleh direksi, dituangkan secara tertulis, dikomunikasikan dan diimplementasikan dengan baik oleh satuan kerja yang menangani aktivitas fungsional yang memiliki eksposur risiko strategik? 4. Apakah proses penetapan struktur limit risiko strategik telah memadai dan didokumentasikan secara tertulis dan lengkap sehingga memudahkan untuk dilakukan jejak audit (audit trail) ? 5. Apakah cakupan kebijakan pengelolaan risiko dimaksud telah jelas dan memenuhi peraturan kehati-hatian dan praktek prudential banking yang baik serta dapat meminimalkan penggunaan akad yang tidak sesuai dengan

26

230


No

PILAR

ASPEK

Detail karakteristik keuangan setiap transaksi? 6. Apakah prosedur pengelolaan risiko dimaksud telah memadai dan memenuhi peraturan kehati-hatian dan praktek prudential banking yang baik serta dapat meminimalkan penggunaan akad yang tidak sesuai dengan karakteristik keuangan setiap transaksi?

c.

Kecukupan Proses 1. Apakah proses identifikasi risiko strategik telah dilakukan Identifikasi, secara memadai sesuai dengan kebijakan strategik dan Pengukuran, prosedur yang ditetapkan serta prinsip kehati-hatian? Pemantauan dan 2. Apakah proses pengukuran risiko strategik telah dilakukan Sistem Informasi secara tepat dan memadai sesuai dengan kebijakan strategik Manajemen Risiko dan prosedur yang ditetapkan serta prinsip kehati-hatian? bisnis bank). 3. Apakah proses pemantauan risiko strategik telah dilakukan secara rutin dan memadai sesuai dengan kebijakan strategik dan prosedur yang ditetapkan serta prinsip kehati-hatian? 4. Apakah cakupan sistem strategik telah memadai?

informasi

manajemen

risiko

5. Apakah laporan pengelolaan risiko strategik telah disusun secara akurat dan disampaikan secara rutin dan tepat waktu kepada direksi? d. Sistem Intern

Pengendalian 1. Apakah validasi data dan model pengukuran risiko strategik telah dilakukan secara independen oleh pejabat yang berwenang? 2. Apakah terdapat pengujian dan kaji ulang yang memadai

27

231


No

PILAR

ASPEK

Detail terhadap sistem informasi manajemen risiko strategik? 3. Apakah bank memiliki struktur organisasi manajemen risiko strategik yang menggambarkan secara jelas batas wewenang dan tanggungjawab manajemen risiko strategik? 4. Apakah terdapat pemisahan fungsi yang jelas antara satuan kerja strategik (business unit) dengan satuan kerja yang melaksanakan fungsi manajemen risiko ? 5. Apakah kewenangan untuk mengakses, memodifikasi dan mengubah model pengukuran risiko strategik dan software sistem informasi manajemen, telah dibatasi hanya pada pejabat yang berwenang? 6. Apakah transaksi dari aktivitas fungsional yang mempunyai eksposur risiko strategik telah direview dan disetujui oleh pejabat yang berwenang dan exposure risiko strategik -nya dipantau dan dikendalikan secara cermat oleh masingmasing business unit? 7. Apakah telah dilaksanakan audit secara berkala oleh internal auditor untuk menilai pelaksanaan proses dan sistim manajemen risiko termasuk kesesuaian penerapan prinsip syariah, pada aktivitas fungsional yang memiliki eksposur risiko strategik serta dilakukan tindaklanjut atas temuan pemeriksaan?

28

232



PILAR Risiko Kepatuhan.

ASPEK a.

Detail

Pengawasan Aktif 1. Apakah direksi telah menjabarkan dan mengkomunikasikan Dewan Komisaris dan secara efektif kebijakan dan strategi risiko kepatuhan kepada Direksi. seluruh satuan kerja yang terkait serta mengevaluasi implementasi kebijakan dan strategi dimaksud? 2. Apakah komisaris dan direksi telah mengidentifikasi dan mengelola risiko kepatuhan yang melekat pada produk dan aktivitas baru serta memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas baru tersebut telah melalui proses dan pengendalian manajemen risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan? 3. Apakah direksi dalam menerapkan kebijakan dan strategi risiko kepatuhan yang ditetapkan telah memiliki kebijakan nominasi personil yang jelas sehingga dapat memastikan penempatan personil yang kompeten pada seluruh satuan kerja yang memiliki eksposur risiko kepatuhan? 4. Apakah direksi telah memastikan bahwa fungsi manajemen risiko kepatuhan telah beroperasi secara independen? 5. Apakah komisaris dan direksi memahami risiko kepatuhan dari setiap jenis produk dan aktivitas dari bank berdasarkan prinsip syariah dan secara aktif melakukan persetujuan serta mengevaluasi kebijakan dan strategi risiko kepatuhan pada bank secara periodik? 6. Apakah komisaris dan direksi dalam mengevaluasi dan menetapkan kebijakan dan strategi risiko kepatuhan, telah

29

233


No

PILAR

ASPEK


b. Kecukupan Kebijakan 1. Apakah kebijakan pengelolaan (identifikasi, pengukuran, Kepatuhan, Prosedur monitoring dan pengendalian) risiko telah disusun sesuai dan Penetapan Limit dengan strategi risiko kepatuhan, risk appetite bank dan pemilik dana profit sharing dan risiko setiap akad syariah? 2. Apakah kebijakan pengelolaan dimaksud dievaluasi dan dikinikan secara periodik sejalan dengan perubahan-perubahan dalam strategi risiko kepatuhan, ketentuan yang berlaku dan praktek kehati-hatian yang baik? 3. Apakah kebijakan kepatuhan dan prosedur pengelolaan risiko dimaksud telah disetujui oleh direksi, dituangkan secara tertulis, dikomunikasikan dan diimplementasikan dengan baik oleh satuan kerja yang menangani aktivitas fungsional yang memiliki eksposur risiko kepatuhan? 4. Apakah proses penetapan struktur limit risiko kepatuhan telah memadai dan didokumentasikan secara tertulis dan lengkap sehingga memudahkan untuk dilakukan jejak audit (audit trail)? 5. Apakah cakupan kebijakan pengelolaan risiko dimaksud telah jelas dan memenuhi peraturan kehati-hatian dan praktek prudential banking yang baik serta dapat meminimalkan penggunaan akad yang tidak sesuai dengan karakteristik keuangan setiap transaksi?

30

234


No

PILAR

ASPEK

Detail 6. Apakah prosedur pengelolaan risiko dimaksud telah memadai dan memenuhi peraturan kehati-hatian dan praktek prudential banking yang baik serta dapat meminimalkan penggunaan akad yang tidak sesuai dengan karakteristik keuangan setiap transaksi?

c.

Kecukupan Proses 1. Apakah proses identifikasi risiko kepatuhan telah dilakukan Identifikasi, secara memadai sesuai dengan kebijakan kepatuhan dan Pengukuran, prosedur yang ditetapkan serta prinsip kehati-hatian? Pemantauan dan 2. Apakah proses pengukuran risiko kepatuhan telah dilakukan Sistem Informasi secara tepat dan memadai sesuai dengan kebijakan kepatuhan Manajemen Risiko dan prosedur yang ditetapkan serta prinsip kehati-hatian? bisnis bank). 3. Apakah proses pemantauan risiko kepatuhan telah dilakukan secara rutin dan memadai sesuai dengan kebijakan kepatuhan dan prosedur yang ditetapkan serta prinsip kehati-hatian? 4. Apakah cakupan sistem informasi manajemen risiko kepatuhan telah memadai? 5. Apakah laporan pengelolaan risiko kepatuhan telah disusun secara akurat dan disampaikan secara rutin dan tepat waktu kepada direksi?

d. Sistem Intern

Pengendalian 1. Apakah validasi data dan model pengukuran risiko kepatuhan telah dilakukan secara independen oleh pejabat yang berwenang? 2. Apakah terdapat pengujian dan kaji ulang yang memadai terhadap sistem informasi manajemen risiko kepatuhan?

31

235


No

PILAR

ASPEK

Detail 3. Apakah bank memiliki struktur organisasi manajemen risiko kepatuhan yang menggambarkan secara jelas batas wewenang dan tanggungjawab manajemen risiko kepatuhan? 4. Apakah terdapat pemisahan fungsi yang jelas antara satuan kerja kepatuhan (business unit) dengan satuan kerja yang melaksanakan fungsi manajemen risiko? 5. Apakah kewenangan untuk mengakses, memodifikasi dan mengubah model pengukuran risiko kepatuhan dan software sistem informasi manajemen, telah dibatasi hanya pada pejabat yang berwenang? 6. Apakah transaksi dari aktivitas fungsional yang mempunyai eksposur risiko kepatuhan telah direview dan disetujui oleh pejabat yang berwenang dan exposure risiko kepatuhannya dipantau dan dikendalikan secara cermat oleh masing-masing business unit? 7. Apakah telah dilaksanakan audit secara berkala oleh internal auditor untuk menilai pelaksanaan proses dan sistim manajemen risiko termasuk kesesuaian penerapan prinsip syariah, pada aktivitas fungsional yang memiliki eksposur risiko kepatuhan serta dilakukan tindaklanjut atas temuan pemeriksaan?

32

236

Lampiran 20.2 21.2 Lampiran 1f: Manajemen (Management)

C. MATRIKS PERHITUNGAN/ANALISIS KOMPONEN FAKTOR MANAJEMEN – MANAJEMEN KEPATUHAN No 1

PILAR Efektivitas fungsi a. compliance bank termasuk fungsi komitekomite yang dibentuk.

ASPEK

Detail

Fungsi kepatuhan bank 1. Bank memastikan kepatuhan terhadap peraturan (satuan kerja kepatuhan dan perundang-undangan dan peraturan Bank Indonesia komite terkait) berjalan yang berlaku. secara efektif meminimalisir 2. Bank menerapkan fungsi audit intern secara independen pelanggaran terhadap dan efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang ketentuan kehati-hatian secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi diantaranya peraturan kepentingan Bank dan Masyarakat. BMPK, PDN dan KYC 3. Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait dan atau penyediaan dana kepada debitur besar telah sepenuhnya memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). 4. Track record dan tingkat kepatuhan Bank terhadap ketentuan BMPK, PDN dan KYC. 5. Penerapan Penyediaan Dana telah memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran/diversifikasi portofolio Penyediaan Dana Bank. 6. Penyusunan dan penyampaian Rencana Bisnis: •

berpedoman pada Ketentuan Bank tentang Rencana Bisnis Bank Umum;

•

memperhatikan Tingkat risiko komposit Risk Control System (RCS) - Strategic risk;

•

memperhatikan faktor eksternal dan faktor internal yang mempengaruhi kelangsungan usaha Bank;

•

memperhatikan prinsip kehati-hatian serta prinsip

Indonesia

1

237

Lampiran 1f: Manajemen (Management)

No

PILAR

ASPEK

Detail perbankan yang sehat

b. Dalam periode penilaian, 1. Tidak terdapat pelanggaran syariah atas akad dan tidak terdapat pelanggaran penerapannya dalam kegiatan penyaluran dan terhadap prinsip syariah penerimaan dana. termasuk, namun tidak 2. Penyajian pengakuan pendapatan dan biaya telah sesuai terbatas pada, Peraturan dengan standar dan pedoman akuntansi yang berlaku Bank Indonesia mengenai bagi bank syariah. akad penghimpunan dan penyaluran dana serta standar akuntansi dan pedoman akuntansi yang berlaku bagi perbankan syariah khususnya dalam hal penyajian pengakuan pendapatan dan biaya. c.

Bank telah menindaklanjuti 1. Temuan-temuan pemeriksaan SKAI dan DPS telah ditindaklanjuti. hasil/rekomendasi audit kepatuhan terhadap prinsip 2. Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan syariah, penerapan prinsip rekomendasi dari SKAI, DPS, auditor eksternal, dan hasil dan kehati-hatian pengawasan Bank Indonesia dan atau hasil pengawasan komitmen-komitmen otoritas lain. lainnya (antara lain rencana 3. Direksi telah menindaklanjuti komitmen-komitmen yang bisnis bank). diberikan kepada BI, antara lain dalam rencana bisnis bank, tindaklanjut pengawasan (CDO) dsb.

d. Dalam rangka mengakui 1. Bank telah menginformasikan mengenai hak, kewajiban adanya hak pemilik dana dan risiko nasabah terkait dengan produk mudharabah profit sharing, bank syariah yang ditawarkan baik dalam rangka penyaluran dana 2

238


No

PILAR

ASPEK

Detail

telah menginformasikan halmaupun penghimpunan dana termasuk metode bagi hal yang perlu diketahui hasil yang digunakan. terkait dengan risiko dana 2. Terkait dengan produk mudharabah muqayyadah mudharabah termasuk dimana bank sebagai agen investasi, bank telah metode yang dipergunakan menginformasikan secara detail mengenai hak, dalam bagi hasil. kewajiban dan risiko nasabah, khususnya pada saat investasi mengalami kegagalan.

2

e.

Bank telah melaksanakan fungsi sosial melalui kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana Zakat dan dana kebajikan.

Fungsi pelaksanaan tata a. kelola yang baik (good corporate governance) telah berjalan secara efektif antara lain dalam evaluasi dan pengawasan penerapan kode etik manajemen oleh seluruh pihak (dewan direksi, pejabat eksekutif maupun karyawan). Kode Etik Manajemen harus disusun berdasarkan nilai-nilai syariah.

Dalam periode penilaian, fungsi yang memastikan atas pelaksanaan tata kelola yang baik (good corporate governance) telah dijalankan melalui pemantauan dan evaluasi komitmen dan/atau pelaksanaan kode etik manajemen oleh seluruh pihak (dewan direksi, pejabat eksekutif maupun karyawan). Kode etik manajemen harus disusun berdasarkan nilai-nilai syariah.

3

239


No

PILAR

ASPEK b.

Detail

Fungsi yang memastikan atas pelaksanaan tata kelola yang baik (good corporate governance) telah melakukan langkah-langkah yang dipandang perlu dalam setiap kebijakan dewan direksi/pejabat eksekutif yang terkait dengan stakeholders dalam rangka meminimalisir:

1. Kemungkinan adanya hak dan kepentingan stakeholders yang diabaikan selalu menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan. Pengertian stakeholders mencakup pemegang saham, karyawan, pemilik dana, nasabah pembiayaan dsb sesuai ketentuan GCG. 2. Dalam periode penilaian tidak terjadi pelanggaran kode etik manajemen. 3. Disparitas pendapatan tergolong rendah dan/atau tidak memunculkan ketidakpuasan karyawan secara umum.

4. Dalam periode penilaian tidak terjadi pelanggaran prinsip syariah. pelanggaran

•

terjadinya kode etik

•

terabaikannya hak dan kepentingan stakeholders

•

pelanggaran prinsipprinsip syariah persaudaraan (ukhuwah), keadilan ('adalah), kemaslahatan (maslahah), dan keseimbangan (tawazun)

4

240

Lampiran 21.3 Lampiran 20.3 Lampiran 1f: Manajemen (Management)

A.2. MATRIKS PERHITUNGAN/ANALISIS KOMPONEN FAKTOR MANAJEMEN – MANAJEMEN UMUM No 1

PILAR

ASPEK

Bank menetapkan a. struktur & mekanisme governance yang efektif

Detail (UUS)

Bank memiliki struktur 1. Jabatan Pimpinan UUS sudah sesuai dengan ketentuan, yaitu minimal satu tingkat dibawah governance yang efektif Direksi (sesuai dengan karakteristik, ukuran dan kompleksitas, 2. Direksi telah membentuk Satuan Kerja Audit Intern kemampuan keuangan, serta (SKAI), Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dan sasaran strategis bank Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja syariah) dalam melaksanakan Kepatuhan yang juga bertugas dalam pengawasan dan mencapai sasaran syariah. strategis yang sejalan dengan visi, misi dan 3. Untuk penilaian GCG secara umum tetap mengacu pada penilaian GCG di Bank Induk. fungsinya sebagai bank syariah, sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku.

b. Bank menetapkan target, tugas, mekanisme pendelegasian kewenangan dan tata tertib kerja yang jelas termasuk menyediakan fasilitas penunjang yang memadai, serta adaptif terhadap perubahan kebijakan dan kondisi internal maupun eksternal. Termasuk dalam penetapan mekanisme pendelegasian kewenangan dan tata tertib

1. Direksi telah melibatkan Pimpinan UUS dalam pengambilan kebijakan dan keputusan strategis terkait dengan kegiatan usaha syariah melalui mekanisme rapat Direksi. 2. Pengambilan keputusan rapat Direksi telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat. 3. Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk dissenting opinions dalam rapat Direksi. 4. Pimpinan

UUS

telah

mempunyai

tugas

dan

1

241


No

PILAR

ASPEK Detail (UUS) kerja adalah adanya tanggung jawab minimal sesuai dengan ketentuan mekanisme komunikasi DPS yang berlaku. (PBI No.8/3/PBI/2006). dengan direktur kepatuhan, 5. Terdapat sistem serta prosedur penyampaian SKAI dan SKMR. rekomendasi pemilihan dan atau penggantian anggota DPS kepada dewan Komisaris. 6. Satuan Kerja Kepatuhan bertanggung jawab terhadap kesesuaian pedoman, sistem dan prosedur seluruh Satuan Kerja dengan peraturan perundangundangan yang kini berlaku di dalam seluruh jenjang organisasi, termasuk pemenuhan terhadap ketentuan syariah. 7. SKAI melaksanakan tugas sekurang-kurangnya meliputi penilaian terhadap: • Kecukupan Sistem Pengendalian Intern Bank; • Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Bank; • Kualitas Kinerja; • Kepatuhan terhadap prinsip syariah terkait dengan operasional perbankan syariah. 8. SKAI telah melaporkan seluruh temuan pemeriksaannya termasuk yang terkait dengan aspek syariah sesuai ketentuan yang berlaku. 9. SKAI telah menyusun dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur secara berkala termasuk untuk keperluan audit syariah. 10. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit.

2

242


No

PILAR

ASPEK

Detail (UUS) 11. Rencana Strategis Bank dalam pengembangan usaha syariah disusun dalam bentuk Rencana Korporasi (corporate plan) dan Rencana Bisnis (business plan) yang sejalan dengan visi dan misi Bank; 12. Bank mempunyai prosedur dan mekanisme kerja yang mengatur mengenai hubungan dewan pengawas syariah, SKAI, direktur kepatuhan, dan SKMR. 13. Bank menyediakan fasilitas penunjang yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas dewan pengawas syariah secara efektif.

c.

Pimpinan UUS beserta jajarannya dan Dewan Pengawas Syariah, melaksanakan tugas secara konsisten sesuai dengan kewenangan, mekanisme dan tata tertib kerja yang ditetapkan.

1. Direksi bersama Pimpinan UUS bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kegiatan usaha syariah. 2. Pimpinan UUS telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada direksi. 3. Terdapat rekomendasi calon anggota DPS kepada RUPS melalui dewan Komisaris. 4. Bank menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Bank Indonesia dan telah memiliki keahlian dalam melakukan audit perbankan syariah.

d. Pimpinan UUS beserta 1. Fungsi kepatuhan Bank memiliki sumber daya yang jajarannya dan Dewan berkualitas untuk menangani tugasnya secara efektif termasuk memiliki pengetahuan di bidang Pengawas Syariah, secara riil memiliki dan memanfaatkan operasional perbankan syariah. rentang kendali serta

3

243


No

PILAR

ASPEK Detail (UUS) infrastruktur penunjang 2. Ketersediaan pelaporan internal telah didukung (termasuk sistem informasi oleh Sistem Informasi Manajemen (SIM) handal. manajemen) yang memadai sesuai tugas dan 3. Terdapat sistem informasi yang memadai yang didukung oleh sumber daya manusia yang kewenangannya. kompeten. 4. Terdapat IT security system yang memadai. e.

Pimpinan UUS beserta 1. Pimpinan UUS memiliki integritas, kompetensi yang jajarannya dan seluruh SDM memadai, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. yang ditempatkan di UUS 2. DPS memiliki integritas, kompetensi dan reputasi serta Dewan Pengawas keuangan yang memadai, sesuai dengan ketentuan Syariah memiliki kualifikasi yang berlaku. Kompetensi antara lain dapat diukur yang sesuai, terpelihara serta melalui opini atau pertimbangan syariah yang diterima oleh stakeholders diberikan oleh DPS. (antara lain karyawan, pemegang saham, dan 3. SDM yang ditempatkan di UUS telah sesuai dengan persyaratan dalam rangka mendukung nasabah). pengembangan perbankan syariah sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan oleh Bank

f.

Pimpinan UUS beserta jajarannya dan Dewan Pengawas Syariah mampu melaksanakan nilai-nilai perusahaan (corporate culture value) secara baik dan konsisten.

Pimpinan UUS beserta jajarannya dan dewan pengawas syariah serta pejabat eksekutif tidak melanggar corporate culture value yang telah ditetapkan oleh bank

4

244


No 2

PILAR

ASPEK

Bank memiliki a. mekanisme untuk mengidentifikasi, mencegah dan meminimalkan terjadinya conflict of interest.

Detail (UUS)

Pimpinan UUS dan pejabat Dalam notulen rapat pengambilan keputusan, tidak eksekutif (termasuk terdapat pihak – pihak yang memiliki benturan pemimpin cabang) yang kepentingan ikut dalam pengambilan keputusan. memiliki benturan kepentingan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan.

b. Apabila Pimpinan UUS dan Benturan kepentingan telah diungkapkan dalam setiap pejabat eksekutif (termasuk notulen rapat pengambilan keputusan. pemimpin cabang) yang memiliki benturan kepentingan terlibat dalam pengambilan keputusan, maka dilakukan pengungkapan yang memadai terhadap setiap keputusan kebijakan yang diambil. c.

Keputusan yang diambil oleh Keputusan yang diambil tidak Pimpinan UUS dan Pejabat mengurangi keuntungan Bank. Eksekutif (termasuk pemimpin cabang) serta Dewan Pengawas Syariah dan yang memiliki indikasi conflict of interest merupakan keputusan yang meminimalkan kerugian bank baik finansial maupun

merugikan

atau

5

245


No

PILAR

ASPEK non finansial.

Detail (UUS)

d. Bank memiliki dan Bank mempunyai aturan yang jelas mengenai sanksi menerapkan (enforce) dan mampu melaksanakan aturan tersebut atas setiap pelanggaran terkait dengan benturan kepentingan. kebijakan intern mengenai: (i) pengaturan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai Bank; dan (ii) administrasi pencatatan, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat. 3

Pimpinan UUS dan a. Pejabat Eksekutif serta Dewan Pengawas Syariah memiliki kemampuan untuk bertindak independen dan meminimalkan setiap potensi yang dapat b. menurunkan profesionalisme pengambilan keputusan. c.

Dalam periode penilaian 1. Pimpinan UUS beserta jajarannya independen tidak terdapat hubungan terhadap intervensi dari pihak terkait dan atau keterkaitan antara direksi, debitur besar tertentu. dewan komisaris, pemegang 2. Opini atau pertimbangan syariah DPS telah sesuai saham dan dewan pengawas dengan ketentuan dan tidak dipengaruhi oleh pihak syariah. lain. Dalam periode penilaian DPS tidak melanggar ketentuan rangkap jabatan sesuai tidak terjadi pelanggaran dengan ketentuan yang berlaku. ketentuan mengenai rangkap jabatan. Tidak terdapat keterlibatan 1. Pimpinan UUS tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan pihak lain (antara lain tugas dan fungsi Pimpinan UUS.

6

246


No

PILAR

ASPEK Detail (UUS) penasihat perorangan & jasa 2. Pimpinan UUS tidak menggunakan penasehat profesional) yang perorangan dan atau jasa profesional sebagai mengakibatkan pengalihan konsultan kecuali untuk proyek yang bersifat tugas dan wewenang dan khusus, telah didasari oleh kontrak yang jelas pengambilan keputusan meliputi lingkup kerja, tanggung jawab, jangka Pimpinan UUS beserta waktu pekerjaan, dan biaya. jajarannya dan dewan pengawas syariah secara tidak independen. d. DPS telah menetapkan opini Opini atau pertimbangan syariah DPS telah sesuai syariah secara profesional. dengan ketentuan dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain.

4

Bank menerapkan a. strategi dan pola komunikasi dua arah.

Bank melaksanakan 1. Direksi telah mengungkapkan kebijakan-kebijakan transparansi kondisi Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian keuangan dan non kepada Pimpinan UUS beserta jajarannya. keuangan kepada 2. Pimpinan UUS telah mengungkapkan harta stakeholders sesuai dengan kekayaan sebelum menjabat sebagai pimpinan UUS. prinsip-prinsip GCG dan 3. Bank melaksanakan transparansi kondisi keuangan ketentuan yang berlaku. dan non-keuangan terkait kegiatan usaha syariah kepada stakeholders termasuk mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan melaporkannya kepada Bank Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku; 4. Bank menyusun dan menyajikan laporan terkait kegiatan usaha syariah dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan

7

247


No

PILAR

ASPEK

Detail (UUS) Bank; 5. Bank telah menyampaikan Laporan Tahunan terkait kegiatan usaha syariah paling tidak kepada: • Bank Indonesia; • YLKI; • Lembaga Pemeringkat di Indonesia; • Asosiasi Bank-Bank di Indonesia; • LPPI; • 2 (dua) Lembaga Penelitian bidang Ekonomi dan Keuangan; • 2 (dua) Majalah Ekonomi dan Keuangan

b. Bank memiliki strategi, 1. Direksi telah mengkomunikasikan Rencana mekanisme termasuk media Korporasi dan Rencana Bisnis kegiatan usaha komunikasi dalam rangka syariah kepada Pemegang Saham dan seluruh membina hubungan jenjang organisasi yang ada pada Bank; komunikasi dua arah dengan 2. Bank menyampaikan informasi keuangan dan nonstakeholdersnya secara keuangan terkait kegiatan usaha syariah antara lain internal maupun eksternal di dalam homepage khususnya bagi Bank yang telah memiliki homepage, media publikasi cetak, media elektronik dan lainnya. c.

Dalam penerapan strategi 1. Bank menyediakan sarana yang memadai bagi dan mekanisme komunikasi, nasabah (hot line/help desk) untuk menyampaikan bank menunjukkan perilaku permasalahan terkait dengan kegiatan usaha bank menunjang terbentuknya termasuk kegiatan usaha syariah. hubungan komunikasi dua 2. Respon yang diberikan bank atas complaint arah. nasabah terhadap pelayanan bank.

8

248


No

PILAR

ASPEK

Detail (UUS) 3. Diukur melalui survey atau kuesioner yang dimiliki oleh bank atau jasa survey yang disewa oleh bank.

d. Bank telah mengupayakan 1. Bank menerapkan transparansi informasi produk. transparansi informasi Bank sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Informasi Produk Bank. produk bank sehingga menghindari terjadinya 2. Bank memiliki mekanisme dan tata cara informasi yang menyesatkan penggunaan data pribadi nasabah. (mislead) dan menjaga penggunaan data pribadi nasabah yang tidak etis (misconduct) sehingga tidak merugikan nasabah. e.

Bank mempunyai Terdapat pertemuan berkala DPS komunikasi dua arah yang dibuktikan dengan notulen rapat. efektif dengan dewan pengawas syariah terkait dengan rencana pengembangan produk.

dengan

bank

9

249

LAMPIRAN 6.1

Recommend Documents