LEMBAGA-LEMBAGA INDEPENDEN
SHINTA HAPPY YUSTIARI, S.AP, MPA
LEMBAGA-LEMBAGA INDEPENDEN DIIDEALKAN BERSIFAT INDEPENDEN BERBAGAI FUNGSI
SEMI LEGISLATIF REGULATIF SEMI ADMINISTRATIF SEMI JUDIKATIF
LEMBAGA-LEMBAGA INDEPENDEN
BANK INDONESIA
KPU
TNI KOMNAS - HAM
KEPOLISIAN NEGARA
PASAL 1 UU NO 12 / 2003
K P U
KPU ADALAH LEMBAGA YG BERSIFAT NASIONAL , TETAP DAN MANDIRI UNTUK MENYELENGGARAKAN PEMILU.
BERTANGGUNG JAWAB ATAS PENYELENGGARAAN PEMILU LAPORAN TAHAP-TAHAP PEMILU DISAMPAIKAN KE PRESIDEN DAN DPR.
TUGAS & WEWENANG
K P U
1. 2. 3. 4. 5. 6.
7. 8. 9.
MERENCANAKAN PEMILU MENETAPKAN ORGANISASI&TATA CARA PEMILU MENGOORDINASIKAN, MENYELENGGARAKAN & MENGENDALIKAN PEMILU MENETAPKAN PESERTA PEMILU MENETEPAKAN DAERAH PEMILIHAN&JUMLAH KURSI MENETAPKAN WAKTU, TANGGAL TATA CARA PELAKSANAAN KAMPANYE&PEMUNGUTAN SUARA MENETAPKAN HASIL&MENGUMUMKAN CALON TERPILIH MELAKUKAN EVALUASI&PELAPORAN MELAKSANAKAN TUGAS&KEWENANGAN DIATUR UU
TAP MPR NO XVII/MPR1998 MENGATUR TENTANG HAM
K O M N A S
LEMBAGA-LEMBAGA TINGGI NEGARA DAN SELURUH APARATUR PEMERINTAH HARUS MENGHORMATI, MENEGAKKAN, DAN MENYEBARLUASKAN PEMAHAMAN HAM KEPADA SELURUH MASYARAKAT, SERTA NEGARA MERATIFIKASI BERBAGAI INSTRUMEN PBB TENTANG HAM SEPANJANG TDK BERTENTANGAN DGN PANCASILA DAN UUD 1945
UU 39/1999
H A M
MEMBUKA AKSES KPD MASYARAKAT YG MEMILIKI ALASAN KUAT BAHWA HAK ASASINYA TELAH DILANGGAR UTK MENGAJUKAN LAPORAN DAN PENGADUAN LISAN/TERTULIS KEPADA KOMNAS HAM.
K O M N A S H A M
PASAL 1 KEPPRES NO 50/1993 “DALAM RANGKA MENINGKATKAN PELAKSANAAN HAM DI INDONESIA, DIBENTUK SUATU KOMISI YG BERSIFAT NASIONAL DAN DIBERI NAMA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA, YG SELANJUTNYA DALAM KEPUTUSAN PRESIDEN INI DISEBUT KOMISI NASIONAL”
PASAL 97 UU NO 39/1999
KOMNAH HAM WAJIB MENYAMPAIKAN LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN FUNGSI TUGAS & WEWENANGA SERTA KONDISI HAM, PERKARA-PERKARA YG DITANGANI KPD DPR-RI & PRESIDEN DGN TEMBUSAN KPD MA
T N I & K E P O L I S I A N
UUD 1945 DALAM PASAL 30 AYAT 3 DAN 4
TNI
KEPOLISIAN NEGARA
ANGKATAN DARAT, ANGKATAN LAUT & ANGKATAN UDARA
ALAT NEGARA YG MENJAGA KEAMANAN & KETERTIBAN MASYARAKAT BERTUGAS MELINDUNGI, MENGAYOMI, MELAYANI MASYARAKAT SERTA MENEGAKKAN HUKUM.
ALAT NEGARA YG MEMPERTAHANKAN, MELINDUNGI, MEMELIHARA KEUTUHAN DAN KEDAULATAN NEGARA
BIDANG PERTAHANAN
BIDANG KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT
PASAL 23D UUD 1945 MENGENAI BANK SENTRAL “NEGARA MEMILIKI SUATU BANK SENTRAL YG SUSUNAN, KEDUDUKAN, KEWENANGAN, TANGGUNG JAWAB, DAN INDEPEDENSINYA DIATUR UU”
B I
UU NO 3/2004 TENTANG BANK INDONESIA
1. 2. 3.
BANK INDONESIA ADALAH BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS WEWENANG, BEBAS CAMPUR TANGAN PEMERINTAH/PIHAK LAIN KECUALI UNTUK HAL2 DALAM UU BI ADALAH BADAN HUKUM BERDASARKAN UU
UU NO 3/2004 PASAL 47 LARANGAN ANGGOTA / DEWAN GUBERNUR : 1.
B I
2.
MEMPUNYAI KEPENTINGAN KEPADA PERUSAHAAN MANAPUN. MERANGKAP JABATAN PADA LEMBAGA LAIN, KECUALI KARENA KUDUDKANNYA WAJIB MEMANGKU JABATAN TSB.
APABILA ANGGOTA DEWAN GUBERNUR MELAKUKAN SALAH SATU / LEBIH LARANGAN TERSEBUT MAKA WAJIB MENGUNDURKAN DIRI
