LEMBAGA, BADAN, DAN KOMISI NEGARA INDEPENDEN (STATE AUXILIARY AGENCIES) DI INDONESIA: TIN.JAUAN HUKUM TAT A NEGARA I Hendra N urtjahjo2
Abstrak Independent state auxiliaries agencies status. may it be as lembaga (state i'nstitution). badan (state auxiliary body). or komisi (state commission) on its applications has long been a major problem. especially after amendment of 1945 Constitution. It should be clear whether it is an auxiliary or main institution. and its independency as well that mentioned in the scope of constitution. In constitutional and administrative law reform need to put emphasis on the solution focused that must be viewed as achievable and clarity by constitutional and administrative lawyers. This article focuses on the arising problems regarding position and categori=ation of state auxiliary or main institution, which have been interpreted roughly within the scope of interpretation of 1945 Constitution (amendment). Kata kunci: lembaga negara. komisi negara. lembaga independen. hukum tata negara
I.
Pendahuluan
Sejak permulaan Orde Baru hingga era reformasi yang masih sedang berlangsung saat ini, telah tumbuh demikian banyak lembaga-Iembaga yang berkaitan dengan tujuan negara, fungsi negara, dan tugas-tugas pemerintahan dalam arti luas. Lembaga-Iembaga, komisi-komisi, atau badan ini muncul untuk menjalankan fungsi-fungsi negara (pemerintahan) sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari tujuan-tujuan negara yang telah ditetapkan dalam konstitusi. Adakalanya secara strukturaI lembaga-Iembaga ini bersifat sllb-ordinatif, dapat pula bersifat koordinatif. Fungsinyapun dapat berganda (multiple).
I Makalah ini disalllpaikan pcnulis scbagai Nara Sumbcr dalall1 Diskllsi tcrhatas tcnlallg . Kc:lclllhagaan Illdcpcndcn di Indoncsia' atas ulldangan dari LA J\ (Lcll1baga Adll1inistrasi Ncgam RI). Ruang Rapat Kcpala !'usat Kajiall Hukull1 Adlllinistrasi Ncgara. Jakarta. Sclasa 4 April 2005.
2 !'cnulis ad,li:lh dllSCIl \Clap dcngan .iabatan I.cktor (1II,'d) di Fakultas II1Iklllll Dircktur !'Ll~al Sllldi II ('l\ l.T
(II.
Jllrl/a///llklllll dall PClllballgllllUlI, Fallllll kl'-35, Yo.3 Jl/li ::,cr/clllbcr lO()5
Illisalnya salu IClllbaga dapat memegang dua hingga tiga fllngsi sekaligus: fungsi Icgislatif (reglilatif). fungsi ekseklltif (operasi
II.
Evolusi Penyelenggaraan Negara 3
Sebagaimana manllsia yang memiliki alat perlengkapan lIntuk bergerak dan bekerja, maka organisasi negara-pun memiliki alat perlengkapan. Alat perlengkapan ini untuk merealisasikan tujuan dan keinginan-keinginan negara (staatswill). Alat perlengkapan negara dapat disebllt dalam ragam istilah: organ, lembaga, badan, forum, instansi, institusi tambahan (state auxiliaries), komisi-komisi negara, badan-badan independen
(independent state bodies atau self regulatory bodies), Quangos (Quasiautonomous non-governmental organizations), state enterprise, dll. Secara general, alat-alat perlengkapan negara ini pada pokoknya dapat diklasifikasi menjadi: ). 2.
Lembaga (organ) yang bersumber langsung dari konstitusi., Lembaga (organ) yang tidak bersumber langsung dari konstitusi (derivatif).
J Sebagian tulisan ini diambil dari buku "I1mu Negara", karya Hendra Nurtjahjo yang diterbitkan oleh Penerbit Rajawali, 2005. hal. 63 - 64.
rCJllhaga, Badan, dUll l\.oJllisi /lldepel1dell di /l1dol1('sia,\lIrtiahio
lsti lah 'sumber' dalam kal imat d i atas mengacu pada sumber kewenangan kelembagaannya, apakah diberikan langsung oleh konstitusi ataukah tidak. Kedu
Djokosoetono menerjemahkan istilah ini dengan istilah Tri Praja (Triaspolitica Calur Praja untllk teorinya Van Volcnhoyen; Dwi Pn~ja (dichotomy) lIntuk Goodnow (PoliO' making and policy executing). 4
Montesqui~lI):
, Federalisme disebllt territorial division oj powers, Pendapat ini disebut oleh Ananda B. KliSlIll1a dalam bllkunya "Lahirnya UUD 1945". Plisat Studi HTN UL 2004, hal. 24-26 Ananda juga menllnjukkan kekeliruall Miriam Blidiardjo yang menyatakan bahwa Indonesia mengallut Trias Politico dalam arti division o/polVers (pemhagian fungsi kekuasaan ~ecara tidak tegas) dan bukan scpara!ton o/powers (pcmisailan fllngsi pokok secara tegas),
278
JlIrnai Hukum dan Pembangunan, Tahun ke-35, No.3 Juli September 2005
Menurut Ananda B. Kusuma, prinsip trias politica ini dilaksanakan dengan sistem checks and balances yang pengertiannya sebagai berikut: 6
"system that ensure that for every power in government there is an equal and opposite power placed in separate branch to restrain that force ... checks and balances are the constitutional controls whereby separate branches of government have limiting powers over each others so that no branch will become supreme. Konklusinya, dalam menetapkan fungsi-fungsi dan tugas-tugas harus mengacu kepada tujuan negara yang termuat dalam konstitusi. Dari tujuan dasar ini kemudian ditetapkan fungsi-fungsi; dari fungsi-fungsi ini kcmudian dijabarkan ke dalam tugas-tugas; dari tugas-tugas inilah kemudian dibentuk organ-organ (Iembaga) pelaksananya. Sehingga, lembaga-Iembaga negara dan pemerintahan sehari-hari dapat disetting sesuai dengan tujuan dasar 7 negara. Dalam teori organisasi, target utamanya adalah efektif, efisien, dan berkeadilan. Pelaksanaan satu fungsi atau satu tugas tidak selah! harus ditempatkan pada hanya satu organ kelembagaan saja. Kajian detail tentang tugas-tugas pemerintahan yang mengacu pada satu fungsi tertentu perlu dilakukan agar pcnataan organisasi lembaga-Iembaga negara dapat berjalan menuj u pemenuhan tuj uan dasar negara secara efisien dan tidak tumpang tindih. Semakin kompleks kegiatan kenegaraan modern, maka semakin banyak lembaga atau ala1 perlengkapan yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas atau fungsi negara. Alat perlengkapan atau lembaga yang di-create melalui konstitusi seringkali tidak lagi mampu menampung tugas-tugas spesifik yang umumnya membutuhkan independensi dan profesionalitas dalam pelaksanaannya. 8 Sehingga, bentukan alat perlengkapan atau organ
(, L. Berman. ".lppro(/ching Del11ocra(v". 1999: hal. 5R. dalam Ananda R. KU5Ullla "Lahirn)a lJllD 1945". hal. 25. 7
Ikndra Nurtjahjo. "lImu Ncgara". (Jakarta: Raja\\ali. 20(5). hal. 71-73.
s Lemhaga. )..olllisi. atall hadan disini menllnjuk kcpada Slate .·lll.yililliT .Jgellcies Icmba~a-lcmbaga Ncgara lItama (lcmbaga tinggi Ncgara) yang tcrcantulll tugas dan kc\\'cnangann) a di dalam konstitusi. Stale Auxiliaries ini adalah lclllbaga penunjang (di h,l\\ah Iingkup dan mcmbantu J..L·rja Icmhaga-Icmbaga Ncgara utama) dalam Il1cnjalankan fungsi-fungsi Ncgara dan pCll1crintahan. sebagai suatu derivalin! orgall. LCll1baga pcnunjang ini juga harus dihcdakan dengan keheradaan Onnas. llrsos. dan NGO's atau LSM pada ull1ull1nya.
y,mg independent diluar dari
Lemhl/ga. BadLII!. dl/II I\olllisi Illdepelldell di Illdol/(!sia. Xllrliahio
(Iembaga) baru merupakan conditio sine qua non bagi per1Lllnbuhan negara pad a era milenium ketiga ini. Lembaga kepresidenan dengan fungsi eksekutifnya merupakan alat perkngkapan yang dapat Il1cnumbuhkan alat pcrlcngkapan negara lainnya untuk melaksanakan tugas-tugas konstitllsionalnya yang Illas dan banyak. Demikian pula dengan lembaga legislatif scmisal DPR, juga dapat menull1buhkan dan membcntllk lembaga-lell1baga independen yang dapat ll1erealisasi aspirasi rakyat dan ikllt mengontrol jalannya lembaga-lell1baga negara lainnya yang berada di bawah kontrol fungsi eksekutif (Iell1baga kepres idenan). Mengenai perkembangan lembaga-lclllbaga negara ini, dalam rangka reforlllasi kOllstitusi, Jimly Asshiddiqie mengidentifikasi sebagai berikut:'i
"Pada tingkatan pertama, mlmclll kesadaran yang makin kuat bahwa badan-badan negara tertentu seperti organisasi Tentara, organisasi Kepolisian, dan Kejaksaan Agung, serta Bank Sentral (Bank Indonesia) harus dikembangkan secara independel1. Independensi lembaga-Iembaga ini diperlukan llntuk kepentingan menjamin pembatasan kekllasaan dan demokratisasi yang /ebih efekti/. Pada lingkatan kedua, juga muncul perkembangan berkenaan del1gan lembaga-lemhaga khuSllS seperti KOMNAS HAM. KPU, Komisi Ombudsman, KPPU, KPKN. KPK. KKR. dan lain sebagainya .... Komisikomisi atau lembaga-lembaga semacam ini se/alll diidealkan bers!fat independen dan seringkali memiliki /imgsi-jimgsi yang bers!fat campur-sari, yaitll semi-legislati/, dan regulatif,' semiadministratif,' dan bahkan semi-judicatij.'. Bahkan dalam kaitan dengan itu muncul pula istilah 'independent and sel/regulatory bodies' yangjuga berkembang di banyak negara. " Dapat disilllplilkan bahwa, pad a tataran pel1allla, lembaga atall organisasi tentara, organisasi kepolisian, organisasi kejaksaan, dan organisasi Bank Sentral adalah lembaga-Iembaga yang pertama kali harus didorong untuk menjadi independen, lepas dari kendali dominasi (intervensi) kepala pemerintahan (presiden). Sedangkan pada tataran kedlla adalah mewlljlldkan lembaga-Iembaga penunjang (state auxiliaries atau derivative organ) yang independen, tidak terkooptasi oleh kekuasaan eksekutif maupun legislatif. Upaya memberikan independensi kepada lembaga, badan, dan komisi negara
9 limly Ashiddiqie. Slruktur I\etatanegaraan Indonesia Sete/ah Perubahan Keempat UUD 1945, Makalah Disampaikan pad a Seminar Pembangunan Hukull1 Nasional VIII. Denpasar, 14-18 Juli 2003. hal. 22.
28()
JlIrJ1a! J-IlIkllm dan Pembangunan, Tahun ke-35, No.3 Juli September 2()()5
ini adalah sebagai langkah demokratisasi terhadap lembaga-Iembaga yang menjalankan tugas pemerintahan dalam konteks negara. Secara umum alat perlengkapan negara yang berupa state auxiliaries atau independent bodies ini muncul karena: I. Adanya tugas-tugas kenegaraan yang semakin kompleks yang memerlukan independensi yang cukup untuk operasionalisasinya. 2. Adanya upaya empowerment terhadap tugas lembaga negara yang sudah ada melalui cara membentuk lembaga baru yang lebih spesifik. Masalah kedudukannya struktural atau non-struktural, masalah financing-nya budgeter atau non-budgeter (swakelola/mandiri), masalah kepegawaiannya yang non pns atau semi-volunteer, perlu diposisikan sesuai dengan struktur keadministrasinegaraan yang ingin kita bangun. Teori mengenai alat perlengkapan negara ini memberi dasar bagi pencermatan pengaturan lebih lanjut lembaga-Iembaga negara yang hadir sebagai alat perlengkapan banI. Khususnya bagi negara kita yang tengah melakukan reforl1lasi besar-besaran bagi terbentuknya tatanan negara dan tatanan pemerintahan yang efisien dan efektif.
III.
Memaknai Indcpcndcnsi
Pengertian dasar dari istilah 'independent' adalah adanya kebebasan, kemerdekaan, kel1landirian, otonom (otonomi), tidak dalam dominasi personal maupun institusional. Sehingga, ada pelaksanaan kehendak be bas (free will) yang dapat terwujud tanpa ada pengaruh yang secara signifikan merubah pendiriannya untuk membuat keputusan atau kebijakan. Secara filosofis, person atau institusi yang independen (otonom) dibatasi oleh tujuan-tujllan mulia yang ditetapkan sendiri atau ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi (Iebih berwenang) yang dalam operasional selanjutnya tidak lagi dapat mencampuri pelaksanaan fungsinya yang independen. Menarik lIntuk dianalogikan, dalam ajaran Islam ada yang disebut "kalimat pembebasan" (kalimah syahadat atall kalimah thoyibah), yaitu "Asyhadll alia ilaha ilallah." Dengan l1lenyatakan dan mengakui "Tiada tuhan (ilah) kecuali Allah" maka sesungguhnya seseorang telah membebaskan dirinya dari dominasi, intervensi, dan keterkllngkungan atas apapun kecuali atas perintah Allah SWT. Secara personal menjadi manusia yang merdeka (independen) dari ragam bentuk kooptasi kekuasaan, dan kebendaan (kekayaan), untuk hanya berserah diri kepada perintah Allah SWT sebagaimana yang telah disunahkan oleh Rasulullah SAW. Hal ini bermakna tidak ada sesliatu apapun yang l1lengikat dirinya (institllsi/kolektif)
Lell1baga. Badwi. dan I\.olllisi IJldepe/lde/l di IJldo/l/!.\·ia . .\ urljafljo
281
dan mClllhebaninya lIntlik mengambil sikap, sehingga ia benar-benar indcpenden dalalll arti sesllngguhnya. 8cgitu pula sebuHh IClllbaga (institllsi) yang indcpenden, tidak ada ScslIatll apapull yang dapat Illclakllk
IV.
Mcnata Kritcria Independensi
Ada bcberapa aspck atall perspektif yang dapat dipertilllbangkan sebagai bahan untuk menata ketentuan yuridis bagi pCl11bentukan lel11bagalembaga independcn di Indonesia, yaitu antara lain: 1. 2. 3. 4. Pel~lasan
Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis Klasifikasi Lembaga, Komisi, dan Badan Aspek Akuntabilitas Variabellndependensi. I. Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis
Semua belltuk peraturan perundang-undangan sudah semestinya I11cmilik landasan dan pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Landasan dan pertimbangan yang dibuat tergesa-gesa dan tidak akurat akan menyebabkan operasionalisasi lembaga menjadi salah kaprah. Filosofi alat perlengkapan negara dan adanya dukungan sosiologis (kebutuhan sosial) menjadi dasar bagi konstruksi yuridis yang dilakllkan untllk membentuk lembaga, badan. atau komisi Negara tersebut. Penielasan 2. Klasifikasi Lembaga Pembahasan soal lembaga dalam konteks 1111 Jangan dikacallkan atau dilibatkan dengan pembahasan soal Ormas (Organisasi Massa), Orsos (Organisasi Sosial), Ornop (Organisasi Non-Pel11erintah), NGO's/LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) atau ParpoIlOrsospol (Organisasi/Partai
282
.JlIrnai HlIkllm dan Pembangunan, Tahun ke-35, No.3 .Juli September 2005
Politik). Masing-masing lembaga atau organisasi ini (tersebut di atas) sudah diatur dalam UU tersendiri. Pembahasan soal lembaga penunjang independen ini juga tidak melibatkan kedudukan lembaga negara utama, semisal OPR, OPO, MA, Presiden dan lain-lain. Kesemuanya memang masuk pengertian Lembaga (institution) at au Oganisasi (organ), termasuk juga lembaga dalam konteks pemerintahan negara. Namun dernikian, pemberian istilah ini kiranya perlu dipikirkan apakah perlu untuk dipisahkan secara kategoris ataukah dibiarkan sebagaimana terbentuknya saat Inl. M isalnya: untuk lembaga yang disebutkan langsung oleh konstitusi dapat dikategorikan sebagai 'Iembaga negara' scdangkan untuk lembaga yang tidak langsllng disebutkan oleh konstitusi d ikategorikan scbagai 'kom isi negara,' 'kom isi pemerintah' atau 'baclan regulasi,.iO Klasifikasi illi juga dikategorikall bcrdasarkan bentuk hukumnya. Untuk Icmbaga negara-\embaga negara (yang disebut langsullg o\ch konstitusi) clapat dibentuk dalalll payung hukulll UU (Undang-undang) dan Komisi negara-komisi negara (yang Illerupakan derivatif dari tugas pemerintahan) dalam bentuk hukum Perpres. Sedangkan badan regulasibadan regulasi yang dibentuk oleh kementerian untuk tugas tertentu dapat dibcntuk melalui SK Menteri terkait. Klasifikasi ini akan memposisikan komisi-komisi negara dibawah satu payung hukum yang sama, yaitu Peraturan Presiden. Lembaga atau komisi negara ini antara lain: Komnas HAM, KKR, KHN, KPK, KPPU, KPI, PPATK, KPU, Komisi Ombudsman, Komisi Yudisial, Komnas Perlindungan Anak, Komisi Kejaksaan, Komisi Kepolisian, dl\. Sementara Badan Regulasi seperti BRTI, BP Migas dapat dalam bentuk SK Menteri, kecuali kalau cllkllP significant bisa dalam bentuk Perpres. Hubungan lembaga-Icmbaga ini dengan presidcn bersifat koordinatif (independen) dan bukan sub-ordinatif (depenclen ). Adanya ide untuk melibatkan masyarakat dan sektor swasta dalam pengelolaan pcmerintahan negara merupakan ide bagus yang perlu dipertimbangkan (sebagaimana yang disarankan oleh bcrbagai literatur tentang reinventing gOl'ernment dan good governallce). Ikut sertanya stake holders ini kcdalam tugas-tugas pemerintahan mungkin dapat memberikan inp1lt, menjadi bridging organi::alion, dan meletakkan indepcndensi pada'
10 Ilal inijuga masih mcrupakan pcni~iakan" dan ini sulit kan:na UUD N;:gara RI 1945 (Amandcmcn) sudah tcrlanjur mt'lllperkcnalkan iSlilah "komisi" untuk nama Komisi Ylldisial dan Komisi Pemilihan llmlllll yang m
rCllIhugu, Rudi/II, dall "Olil/Sl IlId,,/J(,lIdL'1I di IndollL'SIU,\'/Irr/ilh/1I
lS3
pO"lslllya yang pas ataukah l11alah ll1t:mperlcl11ahnya. perlu dikaji lebih dalam, LCl11baga alternatifnon-struktural pelllerintah l11
28-1
.furnal Hukum dan Pembangunan, Tahun kc-35, No.3 .fuli September 2005
rekrutmen masih dimungkinkan karena masing-masing lembaga memiliki kekhasannya sendiri.
v.
Penutup
Kesimpulan yang dapat ditarik dari kajian singkat ini menunjukkan bahwa lembaga negara yang independen merupakan organ derivatif (turunan) dari organ/lembaga negara utama yang Illengelllban fungsi eksekutif, legislatif, Illaupun yudisial. Tidak Illenutup kelllungkinan juga merupakan derivatif dari fungsi eksaminatif BPK, DPR, OPO, dan lembaga negara lItama lainnya. Sebagai lembaga penunjang pelaksanaan fUllgsi-fungsi negara tersebut idealnya lembaga tersebut bersifat independen, keclIali dimakslldkan lain sebagai benar-benar perpanjangan tangan dari lelllbaga negara lItama. Sebagai intersection dari peran negara, society, dan private sector serta LSM (Ornop, ormas) di sisi yang lain, mllngkin dapat dipertimbangkan lembaga alternatif non-strllktural pemerintah. Sehingga, dalam kategorisasi kelembagaan negara ini juga harlls dapat terjelaskan, yang Illanakah yang merupakan (1) lelllbaga negara (staat organ), yang manakah (2) lembaga pemerintah (regerings organ sebagai bagian dari lembaga eksekutif), dan yang manakah (3) organisasi non pemerintah/LSM (Civil Societies Organ). Lembaga negara lItama adalah Presiden, OPR, OPO, MK, MA, dan BPK. Lembaga negara penllnjang adalah komisi-komisi negara dan badan-badan regulasi. Lembaga-Iembaga negara penunjang inilah yang sebenarnya merllpakan regerings organ yang lebih tepat disebut sebagai lembaga pemerintah (derivatif dari fllngsi eksekutif) atau karena sifat independensinya yang kental ia menjadi semacam 'Quasi lembaga pemerintah'. Mengapa? Karena secara status struktural ia berada dalam perangkat lembaga ekseklltif (Iembaga kepresidenan) tetapi secara finansial ia dapat self sufficient (melllbiayai diri sendiri/non budgeter), dan po1a rekrutmen keanggotaannyapun dapat dari berbagai kalangan dan dengan mekanisme yang populis. Kajian pendahllillan dalam perspektif yuridis ini kiranya perlll ditindaklanjllti mclailli slIatli penelitian yang komprchensifberkenaan dengan eksistensi lel11baga-lcmbaga independcn di Indonesia. Penataan adlllinistrasi Negara Illenyangkllt eksistcnsi lel11baga-lel11baga independent ini tidak bisa di1akukan serampallgall sehingga tidak memberikan pola pengaturan yang sistematis dan lila/ching dengan struktur ketatallcgaraan maupull tatanan administrasi Negara kita pad a saat ini. Menjadi tllgas kita bers3ma lIntuk melakllkan telaah lebih jallh. Wassalam. Copyrights 2006 Hendra Nurtjahjo.
lembaga, Bada/l, da/l
~()lIlisi IlldL'pL'l/(iell
di Illdollesi(/, Yurt/ah/"
..'5'5
KLA.SIFIKASI KELEMBAGAAN DAN PA YlJNG HUKUMNY A (PROYEKSI TATANAN NORMATIF KELEMBAGAAN STATE A UXILIARY AGENCIES)
I· NO. i
II
!
LEMllAGA/ORGAN
PAYUNG HUKUM .--
LEMBAGA NEGARA UTAMA :
Undang-Undang Dasar dan
Presiden, DPR, DPD, MA, MK.
Undang-Undang Organik
I
BPK. 2
LEMBAGA NEGARA
Peraturan Presiden
PENUNJANG
(Undang-undang Organik bagi
State A uxiliary Agencies/Derivative
KPU dan KY; DPA atau BPP
Organ:
-Badan Pertimbangan
Komnas HAM, KKR, KPK, KPPU,
Presiden sebaiknya detailnya
KHN,
dalam bentuk Perpres, UU
Komisi Ombudsman, KPU, KY, dll.
hanya menyebutkan tugas
(Lembaga Penunjang dan Badan
utama keberadaannya saja,
Regulasi ini sering disebut sbg.
shg. Tdk lagi sama dengan
'Lembaga lndependen' yang bebas
kedudukan lembaga utama)
dari intervensi); Dapat bersifat struktural dan non struktural; budgeter dan non budgeter/self sufficient). I
3
BADAN-BADAN REGULASI
SK Menteri Terkait/Perpres.
ORMAS, ORSOS, LSM/NGO's
Undang-U ndang
Lembaga SwadayalSwakelola
(ttg. Ormas, Kesejahteraan
Masyarakat
Sosial, dan
Civil Society Movement.
Yayasan).
286
JlIma{ HlIkllm dan Pembangunan, Tahllll ke-35, No.3 JlIli September 2005
DAFT AR PUST AKA
Buku Asrun, Muhammad dan Hendra Nurtjahjo, ed. 70 Tahun Prof. DR. Harun Alrasid, Integritas, Konsistensi Seorang Sarjana Hukum, Oepok: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH. UI, 2000. Asshiddiqie, Jimly. Gagasan Kedaulatan Rakyat Oalam Konstitusi Dan Pelaksanaannya Di Indonesia. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994. - - -, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Jakal1a: Mahkamah
Konstitusi RI dan Pusat Studi Hllkum Tata Negara Fakultas Hllkum UI,2004.
Budiardjo, Miriam. Dasar-Dasar IImu Politik. Jakarta: PT. Gramedia, 1996. Budiman, Arief, Teori Negara: Negara, Kekuasaan, dan Ideologi. Jakarta: Gramedia, 1996. Burton, Steven J. An Introduction to Law and Legal Reasoning. Second ed. Boston: Little, Brown and Company, 1995. Estiko, Didit Hariadi, Ed. Amandemen UUD 1945 dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Sistem Hllkllm Nasional, Jakarta: Tim Hukum Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi, Setjen DPR RI, 2001. Fadjar, A. Mukthie. Tipe Negara Hukum. Malang: Widya gama University Press, 1993. Farejohn, John, Jack N. Rakove, dan Jonathan Riley, eds. Constitutional Cliltlire and Democratic Rlile. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. Kllsnardi, Moh. dan Bintan R. Saragi. Sllsllnan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem UUD 1945, Jakarta: PT. Gramedia, 1978. _ _ _ ' dan Harmaily Ibrahim. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesi'a. Jakarta: Pusat Stlldi HlIklll11 Tata Negara UI, 1978, KlIsllma. Ananda B. Lahirnya UUD 1945. Jakarta: Pusat Stlldi Hllkum Tata Negara Ul, 2004.
LL'lJIbaga, Badon, dan 1\(}lJli.l'i IlIdL'jJelldell £Ii Indollesia, Xurljuhio
Nailing, Ramdlon. Lembaga Legislatif Sebagai Pilar DClllokrasi Dan Mekanisme Lembaga-Lembaga Negara Menllrut UUD 1945. Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1982, N urtjahjo. l-Icndra. I1mll Negara, Jakarta: PT. Rajawal i, 2005, Patri~k,
Keyzer. Legal Prohlem Solving: A Guide fi)}' Law Students, Sydney: BlItterwo11hs, 1994.
Wheare, K.C. Konstitllsi Konstitllsi Modern (Teljell1ahan dari Modern Constitutions), Surabaya: Plistaka Eureka, 2003.
Makalah Asshidiqie, Jimly. Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Amandemen Ke-empat UUD 1945, Makalah, Disampaikan pad a Seminar Pell1bangllnan HlIkllll1 Nasional VIII, Denpasar, 2003. NlIrtjahjo, Hendra. Perwakilan Golongan Di Indonesia, Oepok: Pusat Studi HlIkllll1 Tata Negara FHUL 2002.
